Menabur Benih di Lahan Tandus
dan penganggaran, merupakan pengharapan yang berat dan penuh ketidakpastian. Ruang partisipasi tidak akan disiapkan atau diberikan. Tentu pengertiannya pada ruang partisipasi yang memungkin semua elemen masyarakat bisa menyampaikan suara, bisa terlibat karena akses yang tersedia dan dapat melakukan kontrol secara lebih baik. Karena itu ide penting yang bisa menjadi pelajaran dalam bagian ini, bahwa dalam perencanaan daerah para aktor birokrasi, politisi dan elit masyarakat bermain-main dengan ruang partisipasi tersebut. Mereka berkepentingan dan berupaya memenangkan kepentingannya. Karena itu masyarakat warga, yang diwakili organisasi seperti Rewang dan Gampil, harus bisa merebut ruang partisipasi politik tersebut. Tahapan ketiga dan keempat merupakan upaya menabur benih Rewang dan Gampil dalam domain penganggaran daerah. Area pembahasan anggaran nampak masih didominasi oleh birokrasi dan politisi daerah. Dalam praktikknya, birokrasi daerah yang mengurusi keuangan daerah, nampak sekali masih payah dalam kaitannnya dengan wacana partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Mereka mengupayakan terus agar proses penganggaran berlangsung tertutup, dengan berbagai dalih. Rewang dan Gampil, lebih tepat dikatakan, dalam tahapan ini berupaya menggedor pertahanan para birokrasi dan politisi yang selama ini menutup rapat proses penganggaran. Maka tak pelak, arena tersengit pada tahapan ini adalah merebut akses untuk memperoleh dokumen anggaran. Sulit memang untuk menembusnya. Tetapi ada pelajaran menarik yang bisa dipetik, bahwa langkah terpenting untuk melibatkan diri dalam pembahasan anggaran adalah memiliki dokumen. Dalam memperoleh dokumen anggaran, bila belum tersedia akses yang mudah, bisa ditempuh dahulu melalui jalur-jalur informal. Dokumen anggaran sebagai sumber informasi dan pengetahuan penting dalam perebutan tafsir mengenai masalah dan kebutuhan prioritas yang dianggarkan, menempati posisi krusial pula di tahapan pelaksanaan anggaran. Pelajaran tambahan yang menarik dipetik pada tahapan ini adalah kemauan masyarakat sipil, politisi dan birokrasi 226