Pengantar
masyarakat.13 Padahal, Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam cara pandang kritis, terjadinya elitisasi dan oligarkhi proses perencanaan dan penganggaran, berakibat pada kecenderungan formalisasi Musrenbang yang tidak bisa dijadikan tolok ukur perencanaan yang partisipatif dan transparan. Wajar saja, jika akhirnya output Musrenbang dan penganggaran, dalam bentuk APBD, tidak sesuai harapan. Hal ini biasanya tercermin dari, besaran partispasi warga dalam Musrenbang tidak berkorelasi positif atas alokasi anggaran yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat. Apalagi, di sejumlah kasus menunjukkan modus-modus perilaku aktor-aktor yang memanfaatkan secara informal proses kebijakan perencanaan maupun penganggaran, yang menerobos jalur formal (prosedural). Tidak mengherankan, jika akhirnya arena penganggaran memperlihatkan dua gerak sirkuit: arus formal dan informal dalam mempengaruhi kebijakan perencanaan dan penganggaran, yang berujung pada abainya kepentingan masyarakat luas, apalagi kelompok marginal.14 Kontestasi formal seringkali berbeda dengan geliat penetrasi aktoraktor informal, termasuk jaringan agencies dalam insitusi pengambil kebijakan. Di sanalah, tidak jarang senantiasa muncul �penumpang gelap� kebijakan, yang mendistorsi kebijakan. Fakta-fakta seperti yang dipaparkan di atas, menjadi tendensi yang terjadi di berbagai daerah. Pengalaman yang tertuang dalam buku ini, memberikan petunjuk jelas bahwa akibat kekosongan payung hukum daerah (Perda, Perbup), sebagaimana terjadi di Bantul dan Kebumen, menyebabkan proses perencanaan berlangsung hanya atas bimbingan SEB 13 Seputar persoalan ini bisa dilihat pada Laporan Penelitian PBET (Participatory Budgeting and Expenditure Tracking), IRE Yogyakarta, 2007 (tidak diterbitkan). 14 Arie Sujito, 2008, op cit.
xxiii