Menabur Benih di Lahan Tandus
kata sebaliknya, jika upaya perbaikan pelayanan publik hanya dilakukan satu pihak saja, niscaya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah baru.
6.2. Kartu Penilaian Warga (Citizen Report Card) Pelayanan publik perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana pelayanan tersebut memberi kepuasan pada warga masyarakat. Lantas, siapa yang seharusnya melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik dan instrumen apa yang digunakan sebagai alat ukur kualitas pelayanan publik? Aktor utama yang berhak menilai kualitas pelayanan publik tentunya adalah masyarakat penerima layanan. Tetapi, selama ini yang banyak melakukan penilaian justru lembaga pemerintah sendiri, salah satunya dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik memiliki rujukan regulasi, yaitu SE Menpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam SE tersebut indikator kualitas pelayanan publik terdiri dari: 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akurasi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sarana dan prasarana 8. Kemudahan akses 9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 10.Kenyamanan LAKIP yang dibuat oleh instansi-intansi pemberi pelayanan publik (service provider) dilandasi SE tersebut. Tetapi, LAKIP hanya dilakukan dari, oleh dan untuk pemerintah. Masyarakat dipandang sebagai obyek layanan pemerintah, sehingga dianggap tidak perlu dilibatkan dalam prosesnya. Hal ini jelas mengingkari prinsip akuntabilitas yang 188