Menabur Benih di Lahan Tandus
pendataan, dan pencocokan data masyarakat yang akan dilalui JLS. Tim desa terjun langsung ke lapangan untuk memberi tanda tempat yang bisa dilakukan pematokan. Pada saat pendataan, tim desa mendata warganya yang terkena jalan lintas selatan. Dalam melakukan pendataan ini, waktu yang dibutuhkan sangat banyak, bisa mencapai 1 minggu/ lebih. Karena tim desa mengukur tanah setiap warga yang terkena proyek dan mendata segala hal yang ada di atas tanah tersebut. Tim desa dalam rangka pendataan, mengumpulkan masyarakat yang terkena proyek JLS untuk menyerahkan sertifikat tanah atau SPPT. Apabila masyarakat belum mempunyai sertifikat atau SPPT, masyarakat harus melengkapi persyaratan tersebut dengan menyerahkan KTP dan KK, apabila masyarakat tidak mempunyai keduanya diwajibkan membuatnya terlebih dahulu. Kegiatan penelusuran yang dilakukan oleh Gampil ternyata memberikan pembelajaran yang berharga buat masyarakat penerima manfaat proyek JLS. Begitu juga bagi FPPKS dan beberapa kelompok masyarakat sipil lainnya di kawasan selatan. FPPKS bahkan melanjutkan beberapa temuan untuk bahan advokasi secara mandiri. Mereka melakukan dua kali public hearing dengan DPRD kabupaten Kebumen, khususnya dengan pansus JLS yang dibentuk komisi A DPRD Kebumen. Pada kesempatan public hearing pertama, FPPKS memaparkan hasil temuan-temuan yang diinisiasi Gampil. Mereka meminta DPRD melanjutkan dialog temuan warga tersebut dengan pihak pemerintah daerah, khususnya Sekda sebagai ketua tim proyek JLS. DPRD sepakat dengan usulan FPPKS, untuk meminta tim kabupaten hadir dan berdialog dengan masyarakat penerima manfaat proyek JLS. Pada saat public hearing kedua yang digelar di DPRD Kebumen, mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Tim kabupaten tetap pada pendirian bahwa dokumen yang dimiliki tidak bisa diakses oleh masyarakat karena ini merupakan dokumen negara yang tidak bisa di publikasikan. Tim kabupaten juga menyatakan bahwa dengan keterbatasan dana, maka beban yang diterima oleh pemerintah daerah 170