Menelusuri Jejak Belanja Daerah
pelaksana teknis kegiatan. Tahapan implementasi APBD selama ini relatif “sepi� dari hingar bingar partisipasi masyarakat. Padahal pada tahap inilah ketepatan dan kualitas layanan publik yang diselenggarakan pemerintah sedang dipertaruhkan . Pada bagian ini kami hendak memaparkan pengalaman Rewang dan Gampil pada saat mencoba mengembangkan partisipasi masyarakat dalam implementasi APBD. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penelusuran belanja (expenditure tracking), baik dalam aspek ex ante (APBD tahun berjalan) maupun ex post (APBD tahun sebelumnya). Penelusuran belanja daerah dilakukan terhadap proyek-proyek APBD yang telah selesai dikerjakan pada tahun anggaran sebelumnya. Proyekproyek yang didanai APBD tahun 2006 di kabupaten Bantul dan Kebumen, menjadi fokus penelusuran mereka. Sementara itu monitoring belanja daerah dilakukan pada proyek-proyek pembangunan tahun anggaran berjalan. Dalam hal ini adalah proyek-proyek yang didanai APBD tahun 2007.
5.1. Konteks Pelaksanaan APBD Sejauh ini Tahapan pelaksanaan APBD mengenal prinsip keadilan distribusi. Artinya, penggunaan APBD dialokasikan secara benar untuk menjalankan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anggaran tidak dikorupsi, tetapi dibelanjakan secara transparan, tepat sasaran (efektif ) dan hasil pembangunannya berkualitas (efisien). Setiap tahun anggaran, terdapat beragam proyek pembangunan yang bertebaran di seantero wilayah suatu kabupaten/kota, yang menyerap dana ratusan milyar rupiah. Persebaran alokasi anggaran belanja pembangunan di beberapa sektor dan wilayah tersebut, sesungguhnya memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mencermati pelaksanaannya. Terlebih bagi mereka yang menerima manfaat proyek.
Modul “Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga�, BIGS, Agustus, 2006, menyebutkan bahwa proses dan pentahapan APBD selama ini merupakan arena yang hanya dikuasai oleh pemerintah. Mereka secara leluasa mengatur semua proses ini, sehingga banyak kasus korupsi berasal dari kegiatan-kegiatan pasca penetapan APBD.
149