SAMBUTAN KETUA KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM
Undang-undang No. 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap dokter praktik wajib memenuhi kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium juga harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan sudah diberlakukannya undang-undang tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) diberlakukan bagi seluruh dokter di Indonesia, termasuk Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Oleh karena itu, Program P2KB hendaknya mengakomodasi para dokter yang bertempat tinggal / praktik di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas, sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi syarat nilai minimum angka kredit yang telah ditetapkan oleh KIPD, merujuk pada ketetapan BP2KB IDI. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi kompetensi) seorang dokter spesialis penyakit dalam harus lulus ujian kompetensi dan memenuhi syarat minimum jumlah nilai SKP dari program P2KB yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang terakreditasi oleh KIPD. Namun dalam 5 (lima) tahun pertama ini program P2KB IPD masih diarahkan pada pemenuhan syarat nilai minimum angka kredit dari kegiatan-kegiatan yang terakreditasi oleh KIPD, sedangkan ujian kompetensi masih ditunda pelaksanaannya. Sesuai dengan amanah KOPAPDI XIII di Palembang, KIPD bertugas membuat buku petunjuk yang mengatur tatacara penilaian kegiatan P2KB yang bertujuan untuk resertifikasi kompetensi anggota. Melalui Komisi P2KB Pusat yang dibentuk khusus untuk mengatur kegiatan P2KB IPD, KIPD telah menyusun Buku Petunjuk Teknis serta Buku Log yang berguna mempermudah para anggota dalam melakukan kegiatan P2KB, tentunya dengan memperhatikan sebaran Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia.
16