Presentasi Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014 (PPT) by Agung Budianto

Rencana Stratejik Kementerian Perindustrian Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 dan Fokus Pengembangan Industri Nasional 2011, serta Perkembangan Tindak Lanjut Perpres 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) Oleh:

Roosmariharso Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Pontianak, 10 Maret 2010

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum  UU 25/2004 tentang SPPN: (Pasal 6 ayat 1)

“Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.”

 PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional : (Pasal 14 ayat 2) Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh Menteri agar: - Sasaran program prioritas Presiden terjabarkan ke sasaran tujuan K/L - Kebijakan K/L konsisten dengan Rancangan Awal RPJMN - Program dan Kegiatan K/L konsisten dengan Rancangan Awal RPJMN - Sasaran hasil (outcome)  sinergis dengan program prioritas Presiden - Sasaran keluaran (output)  sasaran hasil (outcome) - Sumber daya yang diperlukan layak menurut kerangka ekonomi makro

 PP 20/2004 tentang RKP – turunan UU 17/2003 : (Pasal 3 ayat 1) “Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.” 33

B.Outline Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional • Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). • Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L • Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya) • Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan • Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program • Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L

C. Kerangka Keterkaitan RPJPN, Kebijakan Pembangunan Industri, RPJMN 2, Renstra Kementerian, dan Rencana Kerja 2010 2005-2025 RPJP (UU17/2007) Transformasi Perekonomian: Dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berkeunggulan kompetitif. Struktur Perekonomian Sektor industri sebagai motor penggerak didukung oleh pertanian, kelautan, pertambangan, serta jasa-jasa pelayanan Pembangunan Industri Manufaktur Mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat (dalam hal penguasaan usaha, skala usaha, dan hulu-hilir

Visi 2025 KIN KIN(Perpres (Perpres 28/2008) 28/2008)

Visi Visi2025 2025

Menjadi Menjadinegara negaraIndustri Industri Tangguh Tangguh

Visi Visi2020 2020

Sebagai Sebagaisasaran sasaran Antara menjadi Antara menjadinegara negara Industri IndustriMaju MajuBaru Baru

Visi Visi2014 2014

Mantapnya Mantapnyadaya dayasaing saing basis basisindustri industri manufaktur manufakturyang yang berkelanjutan berkelanjutanserta serta terbangunnya terbangunnyapilar pilar industri andalan industri andalanmasa masa depan depan

2010-2014

Mid Term

Short Term

RPJM RPJMIIII

Renstra Renstra Depperin Depperin

Renja 2010

Visi VisiRPJM RPJM2014 2014

Indonesia Indonesiayang yangSejahtera, Sejahtera, Demokratis, Demokratis,Dan DanBerkeadilan Berkeadilan

Misi MisiRPJM RPJM2014 2014

1.1.Melanjutkan MelanjutkanPembangunan Pembangunan Menuju MenujuIndonesia Indonesiayang yang Sejahtera Sejahtera 2.2.Memperkuat MemperkuatPilar-pilar Pilar-pilar Demokrasi Demokrasi 3.3.Memperkuat MemperkuatDimensi Dimensi Keadilan KeadilandidiSemua SemuaBidang Bidang

PENENTUAN :  Visi  Misi  Arah Kebijakan  Tujuan  Sasaran Strategis  Sasaran Kuantitatif  Tata kelola  Struktur Organisasi  Restrukturisasi progam  Kegiatan  Indikatif pendanaan

??? ???

Agenda: Agenda:

1.Pembangunan 1.Pembangunanekonomi ekonomidan dan peningkatan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan rakyat rakyat 2.2.Perbaikan Perbaikantata tatakekola kekola pemerintah pemerintah 3.3.Penegakan Penegakanpilar pilardemokrasi demokrasi 4.4.Penegakan hukum Penegakan hukumdan dan pemberantasan pemberantasankorupsi korupsi 5.5.Pembangunan Pembangunanyang yanginklusif inklusif dan berkeadilan dan berkeadilan

Sementara masih memakai pola transisi, akan menyesuaikan dengan perkembangan terkini baik dari sisi substansi maupun format penyajiannya

D. Konsistensi dan Sinkronisasi VISI-MISI SBY-BOEDIONO

RPJMN 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014

Sasaran Tingkat 1

Sasaran Tingkat 3

Program Bidang Sektoral

Program 100 Hari

Renstra Kementerian

KPI

Sasaran Tingkat 4

Konsistensi

Sasaran Tingkat 2

Prioritas Nasional

Renstra Kementerian

KPI

Kontrak Kinerja Menteri

+ Pakta Integritas

Sinkronisasi

BAPPENAS, DEPKEU & UKP

666

E. Prioritas Nasional oleh Seluruh & Setiap Menteri

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pendidikan

Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan

Ketahanan Pangan

Infrastruktur

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Energi

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

777

F. Program 100 Hari Bidang Perekonomian 1. Ketersediaan lahan dan keterpaduan tata ruang 2. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur 3. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis 4. Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan 5. Iklim investasi pertanian dan perikanan 6. Kesinambungan swasembada pangan 7. Jaminan pasokan energi 8. Sistem harga energi yang kompetitif 9. Ketahanan energi 10.Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik 11.Pengembangan energi terbarukan nasional 12.Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 13.Pengembangan UKM 14.Ketenagakerjaan 15.Kelancaran arus barang dan daya saing 16.Revitalisasi Industri pupuk dan gula 17.Pengembangan Klaster Industri Industri berbasis sumber daya alam fosil terbarukan 18.Aksesibilitas dan keterhubungan (connectivity) Antar Wilayah 19.Keselamatan Transportasi 888

Program 100 Hari Bidang Perekonomian yang terkait dengan Kementerian Perindustrian RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

Program 5: Iklim investasi pertanian dan perikanan • Pencanangan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk

Kementerian Pertanian

Kemenperin

Kementerian Keuangan Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Kemeneg BUMN, Kementan, Kemen KP, Kemendag, Kemenperin, Kemendagri

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Kemendag, Kemenperin

Program 12: Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun Program 13: Pengembangan UKM •

Perluasan One Village One Product (OVOP)

Program 16: Revitalisasi Industri pupuk dan gula •

Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri pupuk dan gula

Kementerian Perindustrian

Program 17: Pengembangan Klaster Industri-industri berbasis sumber daya alam fosil dan yang terbarukan • Pencanangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau

Kementerian Pertanian

Kemen ESDM, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub

• Pencanangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur

Kementerian Pertanian

Kemen ESDM, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub

Program 19: Keselamatan Transportasi • Penyusunan pedoman teknis tentang keselamatan transportasi

Kementerian Perhubungan

Polri, Kemen PU, Kemenperin

999

HIRARKI KERJA PROGRAM 100 HARI PROGRAM 5 TAHUN

10 10

HIERARKI PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PROGRAM

Pimpin, Kendali

PJ1

Penanggungjawab Bidang

PJ2

Penanggungjawab Program

PJ3

Penanggungjawab Kegiatan

Bantu, Lapor

Contoh Prioritas Nasional bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik TEMA PRIORITAS Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik PJ1: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Bertanggungjawab atas tercapainya Prioritas Nasional di bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik SUBSTANSI INTI •Kerjasama internasional: Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tertangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan – PJ2: Menteri Luar Negeri: Memastikan terbentuknya kerjasama dengan negara-negara tertangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan, dengan dibantu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, dan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya yang terkait – PJ3: Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan: Membantu Menteri Luar Negeri sesuai kapasitas dan tupoksi yang dimiliki, dalam memastikan pembentukan kerjasama dengan negara-negara tertangga dalam rangka pengamanan wilayah 11 dan sumber daya kelautan 11

PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI Penanggungjawab

Bekerjasama dengan*

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

• Menunggu arahan Presiden

• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Menteri Sekretaris Negara • Menteri Pendidikan Nasional • Menteri Perindustrian • Menteri Negara Koperasi dan UKM • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral • Menteri Kelautan dan Perikanan • Menteri Keuangan • Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas • Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara • Menteri Pekerjaan Umum • Menteri Kehutanan • Menteri Pertanian • Menteri Dalam Negeri • Menteri Negara Riset dan Teknologi • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kepala Badan Pertanahan Nasional • Sekretaris Kabinet

Pendidikan

• Menteri Pendidikan Nasional

• Menteri Komunikasi dan Informatika

Kesehatan

• Menteri Kesehatan

• Menteri Pekerjaan Umum • Menteri Sosial

* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait

12 12

PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI Penanggungjawab

Bekerjasama dengan*

Penanggulangan Kemiskinan

• Menunggu arahan Presiden

• • • • • • • •

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Kesehatan Menteri Pendidikan Nasional Menteri Sosial Menteri Keuangan Menteri Negara Koperasi dan UKM Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Ketahanan Pangan

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• • • • • • • • • • •

Menteri Pertanian Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perhubungan Menteri Perindustrian Menteri Keuangan Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Kesehatan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi Kepala Badan Pertanahan Nasional

Infrastruktur

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• • • • • • • • •

Menteri Pekerjaan Umum Menteri Dalam Negeri Menteri Kehutanan Menteri Pertanian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perhubungan Menteri Negara Perumahan Rakyat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait

13 13

PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI Penanggungjawab

Bekerjasama dengan*

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

• Menunggu arahan Presiden

• Menteri Keuangan • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional • Menteri Perdagangan • Menteri Perindustrian • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional • Menteri Perhubungan • Menteri Pekerjaan Umum • Menteri Komunikasi dan Informatika • Menteri Dalam Negeri • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kepala Badan Pertanahan Nasional

Energi

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

• • • •

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

• Menteri Negara Lingkungan Hidup

• Menteri Kehutanan • Menteri Negara Riset dan Teknologi

* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Pertanahan Nasional

14 14

PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI Penanggungjawab 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

• Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

* Dan seluruh Menteri atau Pimpinan lembaga non-kementerian terkait

Bekerjasama dengan* • • • • • • • • • • • • • •

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Menteri Pendidikan Nasional Menteri Kesehatan Menteri Pekerjaan Umum Menteri Perhubungan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Menteri Pertahanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Luar Negeri Menteri Sosial Menteri Dalam Negeri Menteri Pertahanan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

• Menteri Negara Riset dan Teknologi

15 15

PROGRAM 5 TAHUN Bidang Prioritas Nasional

X = Utama

V = Pendukung

Menko Polhukam

Menko Perekonomian

Menko Kesra

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pendidikan

Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan

Ketahanan Pangan

Infrastruktur

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Energi

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

16 16

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Tema Prioritas Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan birokrasi yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik Substansi Inti Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2011 Pemekaran wilayah: Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah Sumber daya manusia: Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan,

promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011

Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga

tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011 Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan

Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011

17 17

KETAHANAN PANGAN

Tema Prioritas Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014 Substansi Inti

• Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar

• Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

• Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi

• Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau

• Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan • Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim

18 18

IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Tema Prioritas Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Substansi Inti

•Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi

harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya •Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara

elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota, dimulai dari Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk bisnis seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) •Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran

arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

•Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum

Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang •KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012

19 19

G. Lima belas Program Pilihan Presiden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Pemberantasan Mafia Hukum Revitalisasi Industri Pertahanan Penanggulangan Terorisme Peningkatan Daya Listrik di seluruh Indonesia Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang Pembangunan Infrastruktur Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliyun per tahun untuk Kredit Usaha Kecil Mengenah Penetapan Skema Pembiayaan dan Investasi Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan Reformasi Kesehatan Masyarakat Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia Kerja Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Sinergi antara Pusat dan Daerah 20 20 20

H. Program Prioritas Nasional Lainnya di Bidang Perekonomian        

Melaksanakan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional Meningkatkan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional Memastikan dukungan atas program pengembangan energi terbarukan antara lain energi-bio melalui penyediaan bahan baku Meningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan Meningkatkan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri Mengembangkan model link and match dengan sektor pendidikan dalam upaya mencetak wiraswasta baru Peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha Merencanakan dengan seksama program pembangunan menuju tercapainya sasaran-sasaran nasional 21 21 21

I. Kerangka Pikir Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi (RPJM 2010-2014/ Perpres 5/2010)

22 22

J. Sasaran Ekonomi Makro 2010 – 2014

 Pertumbuhan ekonomi:

Rata-rata 6,3 – 6,8 persen  Mencapai 7 persen pada tahun 2013  Minimal 7 persen pada tahun 2014  Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen  Pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014  Kemiskinan: 8 – 10 persen pada tahun 2014 

23 23

J. Sasaran Ekonomi Makro (lanjutan)

PERTUMBUHAN EKONOMI (2010-2014) SASARAN 2010-2014 (Rata-Rata) PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

6,3 - 6,8

SISI PENGELUARAN Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa

5,4 - 5,5 9,5 - 9,9 9,1 - 11,1 10,4 - 12,2 13,2 - 15,5

KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Triliun)

10666,5 - 11368,8*)

Catatan: *)Kebutuhan Investasi selama periode Tahun 2010-2014

24 24

J. Sasaran Ekonomi Makro (lanjutan) PERTUMBUHAN EKONOMI (2010-2014) SASARAN 2010-2014 (Rata-Rata) PERTUMBUHAN EKONOMI (%) SISI PRODUKSI Pertanian, Perkebunan, Peternakan Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Industri Bukan Migas Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan, dan Telekomunikasi Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Triliun)

6,3 - 6,8

3,7 - 3,8 2,2 5,5 6,1 12,8 7,5 7,0 13,2 6.0 5,8

2,3 6,0 6,7 13,0 8,0 7,5 14,2 6,7 6,2

10666,5 - 11368,8*)

Catatan: *)Kebutuhan Investasi selama periode Tahun 2010-2014

25 25

K. Prioritas Pembangunan Ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2. Penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; 3. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Dengan fokus prioritas industri pada RPJM 2010-2014: Fokus 1: Penumbuhan Populasi Usaha Industri Fokus 2: Penguatan Struktur Industri Fokus 3: Peningkatan Produktifitas Usaha Industri

26 26

II. VISI, MISI, PENDEKATAN, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

27 27

VISI 2025 Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia Ciri: 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

VISI 2020 Tercapainya Negara Industri Maju Baru Ciri:

1. 2. 3. 4. 5.

Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); Jasa industri yang tangguh.

VISI 2014 Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

28 28

MISI 2025 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan,

MISI 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mendorong peningkatan nilai tambah industri; Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; Memfasilitasi penguatan struktur industri; Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB..

29 29

Kondisi yang Diharapkan pada Tahun 2025 1. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2. Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa; 3. Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia; 4. Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Kondisi yang Diharapkan pada Tahun 2014 1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis; 2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar; 3. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan; 4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor; 5. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan; 6. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil.

30 30

Langkah Menuju Negara Industri Tangguh

31 31

PENDEKATAN: Top-down (35 klaster industri prioritas) Bottom-up (1. Industri Unggulan Propinsi; 2. Kompetensi Inti Industri Kab/Kota)

32 32

DAFTAR PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 103 s.d. 137 TENTANG PETA PANDUAN (ROADMAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS

BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR No

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Baja

103/M-IND/PER/10/2009

Semen

104/M-IND/PER/10/2009

Petrokimia

105/M-IND/PER/10/2009

Keramik

106/M-IND/PER/10/2009

Mesin Listrik & Peralatan Listrik

107/M-IND/PER/10/2009

Mesin Peralatan Umum

108/M-IND/PER/10/2009

Tekstil dan Produk Tekstil

109/M-IND/PER/10/2009

Alas Kaki

110/M-IND/PER/10/2009

INDUSTRI AGRO No

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Pengolahan Kelapa Sawit

111/M-IND/PER/10/2009

Karet dan Barang Karet

112/M-IND/PER/10/2009

Kakao

113/M-IND/PER/10/2009

Pengolahan Kelapa

114/M-IND/PER/10/2009

33 33

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Pengolahan Kopi

115/M-IND/PER/10/2009

Gula

116/M-IND/PER/10/2009

Hasil Tembakau

117/M-IND/PER/10/2009

Pengolahan Buah

118/M-IND/PER/10/2009

Furniture

119/M-IND/PER/10/2009

Pengolahan Ikan

120/M-IND/PER/10/2009

Kertas

121/M-IND/PER/10/2009

Pengolahan Susu

122/M-IND/PER/10/2009

INDUSTRI ALAT ANGKUT No

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Kendaraan Bermotor

123/M-IND/PER/10/2009

Perkapalan

124/M-IND/PER/10/2009

Kedirgantaraan

125/M-IND/PER/10/2009

Perkeretaapian

126/M-IND/PER/10/2009

34 34

INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA No

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Elektronika

127/M-IND/PER/10/2009

Telekomunikasi

128/M-IND/PER/10/2009

Komputer dan Peralatannya

129/M-IND/PER/10/2009

INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF DAN INDUSTRI KREATIF TERTENTU No

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Perangkat Lunak dan Konten Multimedia

130/M-IND/PER/10/2009

Fashion

131/M-IND/PER/10/2009

Kerajinan dan Barang Seni

132/M-IND/PER/10/2009

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERTENTU No

Klaster Industri

Nomor Permenperin

Batu Mulia dan Perhiasan

133/M-IND/PER/10/2009

Garam

134/M-IND/PER/10/2009

Gerabah dan Keramik Hias

135/M-IND/PER/10/2009

Minyak Atsiri

136/M-IND/PER/10/2009

Makanan Ringan

137/M-IND/PER/10/2009

35 35

III. SASARAN KUANTITATIF

36 36

A. KONDISI SAAT INI (Evaluasi Renstra 2005-2009)

37 37

1. Pertumbuhan Ekonomi (tahun dasar 2000, persen) LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN, PETERNAKAN,

2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

2,82

2,72

3,36

3,47

4,83

4,13

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

-4,48

3,20

1,70

1,93

0,68

4,37

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

6,38

4,60

4,59

4,67

3,66

2,11

a. Industri M i g a s

-1,95

-5,67

-1,66

-0,06

-0,34

-2,21

b. Industri tanpa Migas

7,51

5,86

5,27

5,15

4,05

2,52

4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

5,30

6,30

5,76

10,33

10,92

13,78

5. B A N G U N A N

7,49

7,54

8,34

8,53

7,51

7,05

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

5,70

8,30

6,42

8,93

6,87

1,14

13,38

12,76

14,23

14,04

16,57

15,53

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.

7,66

6,70

5,47

7,99

8,24

5,05

9. JASA - JASA

5,38

5,16

6,16

6,44

6,23

6,40

PRODUK DOMESTIK BRUTO

5,03

5,69

5,50

6,35

6,01

4,55

PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

5,97

6,57

6,11

6,95

6,46

4,93

KEHUTANAN DAN PERIKANAN

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sumber : BPS, diolah Kemenperin * Angka sementara ** Angka sangat sementara

38 38

2. Nilai PDB Sektoral dan kontribusinya terhadap PDB Nasional LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri M i g a s b. Industri tanpa Migas 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 5. B A N G U N A N 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 9. JASA - JASA PRODUK DOMESTIK BRUTO PDB TANPA MIGAS Sumber : BPS, diolah Kemenperin * Angka sementara ** Angka sangat sementara

2005 Jumlah

2006 %

Jumlah

2007 %

Jumlah

2008* %

Jumlah

2009** %

Jumlah

364.169,3

13,13

433.223,4

12,97

541.931,5

13,72

716.065,3

14,46

858.252,0

15,29

309.014,1 760.361,3 138.440,9 621.920,4 26.693,8 195.110,6 431.620,2 180.584,9 230.522,7 276.204,2 2.774.281,1 2.458.234,3

11,14 27,41 4,99 22,42 0,96 7,03 15,56 6,51 8,31 9,96 100,00 88,61

366.520,8 919.539,3 172.094,9 747.444,4 30.354,8 251.132,3 501.542,4 231.523,5 269.121,4 336.258,9 3.339.216,8 2.967.040,3

10,98 27,54 5,15 22,38 0,91 7,52 15,02 6,93 8,06 10,07 100,00 88,85

440.609,6 1.068.653,9 182.324,3 886.329,6 34.723,8 304.996,8 592.304,1 264.263,3 305.213,5 398.196,7 3.950.893,2 3.534.406,5

11,15 27,05 4,61 22,43 0,88 7,72 14,99 6,69 7,73 10,08 100,00 89,46

540.605,3 1.380.713,1 242.043,0 1.138.670,1 40.846,1 419.642,4 691.494,7 312.190,2 368.129,7 481.669,9 4.951.356,7 4.427.193,3

10,92 27,89 4,89 23,00 0,82 8,48 13,97 6,31 7,43 9,73 100,00 89,41

591.531,7 1.480.905,4 213.706,5 1.267.198,9 46.823,1 554.982,2 750.605,0 352.407,2 404.116,4 573.818,7 5.613.441,7 5.146.512,1

10,54 26,38 3,81 22,57 0,83 9,89 13,37 6,28 7,20 10,22 100,00 91,68

39 39

3. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas LAPANGAN USAHA

2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

1). Makanan, Minuman dan Tembakau

1,39

2,75

7,21

5,05

2,34

11,29

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

4,06

1,31

1,23

-3,68

-3,64

0,53

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

-2,07

-0,92

-0,66

-1,74

3,45

-1,46

4). Kertas dan Barang cetakan

7,61

2,39

2,09

5,79

-1,48

6,27

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

9,01

8,77

4,48

5,69

4,46

1,51

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

9,53

3,81

0,53

3,40

-1,49

-0,63

7). Logam Dasar Besi & Baja

-2,61

-3,70

4,73

1,69

-2,05

-4,53

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

17,67

12,38

7,55

9,73

9,79

-2,94

9). Barang lainnya

12,77

2,61

3,62

-2,82

-0,96

3,13

7,51

5,86

5,27

5,15

4,05

2,52

Total Industri Pengolahan tanpa Migas Sumber : BPS, diolah Kemenperin * Angka sementara ** Angka sangat sementara

40 40

4. Peran Tiap Cabang Industri Pengolahan Non Migas LAPANGAN USAHA 1). Makanan, Minuman dan Tembakau 2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. 4). Kertas dan Barang cetakan 5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 6). Semen & Brg. Galian bukan logam 7). Logam Dasar Besi & Baja 8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9). Barang lainnya Industri tanpa Migas Sumber : BPS, diolah Kemenperin * Angka sementara ** Angka sangat sementara

2005 Jumlah % 177.753,1 28,58 77.087,2 12,40 35.247,5 5,67 33.898,8 5,45 76.213,6 12,25 24.589,1 3,95 18.382,7 2,96 172.957,1 27,81 5.791,3 0,93 621.920,4 100,00

2006 Jumlah % 212.738,0 28,46 90.116,5 12,06 44.602,6 5,97 39.637,0 5,30 94.078,8 12,59 ď&#x201A;&#x2014;33,21 29.013,3 3,88 20.687,0 2,77 209.460,1 28,02 7.111,1 0,95 747.444,4 100,00

2007 Jumlah % 264.100,5 29,80 93.598,4 10,56 54.880,9 6,19 45.403,1 5,12 110.769,6 12,50 32.814,3 3,70 22.907,7 2,58 254.278,4 28,69 7.576,7 0,85 886.329,6 100,00

2008* Jumlah % 346.185,6 30,40 104.829,7 9,21 73.196,2 6,43 51.912,3 4,56 154.117,2 13,53 40.178,7 3,53 29.213,1 2,57 329.911,7 28,97 9.125,6 0,80 1.138.670,1 100,00

2009** Jumlah % 420.629,2 33,19 116.482,8 9,19 80.134,5 6,32 61.110,4 4,82 162.658,1 12,84 43.482,2 3,43 26.732,6 2,11 346.157,3 27,32 9.811,8 0,77 1.267.198,9 100,00

41 41

5. Struktur Industri Pengolahan Non Migas Uraian 1 1.1

Satuan

2005

2006

2007

2008*

2009**

Unit Unit

2.811.468,0 2.795.237,0

3.220.061,0 3.200.620,0

3.442.306,0 3.422.672,0

3.545.100 3.526.420

3.758.105 3.739.507

1.2

Unit Usaha/Unit Industri Kecil Industri Menengah

Unit

13.712,0

16.886,0

15.782,0

15.709

15.731

1.3

Industri Besar

Unit

2.519,0

2.555,0

3.852,0

2.971

2.867

Tenaga Kerja

Orang

10.971.630, 0

12.597.214, 0

13.223.776, 0

13.424.341

13.987.65 9

2.1

Orang

6.745.086,0

7.195.356,0

7.441.995,0

7.800.576

7.871.888

2.2

Industri Kecil Industri Menengah

Orang

140.992,0

175.901,0

190.936,0

190.696

201.966

2.3

Industri Besar

Orang

4.085.552,0

5.011.535,0

5.590.844,0

5.433.069

5.913.805

PDB (adhk2000) Mil Rp 491.422,0 Industri Kecil Mil Rp 64.073,1 Sumber:Industri BPS diolah Depperin, * ) Angka Sementara 3.2 Menengah Mil Rp 59.726,0

514.192,0 66.271,5

538.078,0 69.350,0

557.766 71.887

570.629 73.545

** ) Perkiraan

62.034,7

64.916,4

67.292

68.843

385.886,0

403.811,5

418.587

428.241

33,21

3 3.1

Kriteria: Industri Kecil: penjualan < 1Rp Milyar Rupiah 3.3 Industri Besar / tahunMil 367.622,8 Industri Menengah: penjualan / tahun 1 – 10 Milyar Rupiah Industri Besar: penjualan / tahun > 10 Milyar Rupiah

42 42

6. Persebaran Industri di Pulau Jawa

Non-Jawa:

2009

Jawa:

PDRB Ind. Share thd (tr Rp) PDB Ind.

1) Banten 2) Jawa Barat 3) DKI Jakarta 4) Jawa Tengah 5) DI Yogyakarta 6) Jawa Timur

TOTAL JAWA

2009

2.57

0.21%

8) Sumatera Utara

72.79

6.03%

9) Sumatera Barat

11.58

0.96%

10) Riau

42.47

3.52%

47.52

3.93%

7) NAD

89.00

7.37%

332.45

27.52%

152.08

11) Riau Kepulauan

12.59%

88.49

12) Jambi

4.48

7.33%

0.37%

7.11

13) Bengkulu

0.82

0.59%

0.07%

236.74

14) Sumatera Selatan

20.18

19.60%

1.67%

15) Bangka Belitung

6.25

905.87

75.00%

0.52%

16) Lampung

13.14

1.09%

6.19

0.51%

13.99

1.16%

19) Kalimantan Tengah

3.84

0.32%

20) Kalimantan Selatan

8.41

0.70%

14.87

1.23%

17) Bali 18) Kalimantan Barat

21) Kalimantan Timur

Non-Jawa:

2009

22) NTB

2.74

0.23%

23) NTT

0.54

0.05%

24) Sulawesi Utara

3.70

0.31%

25) Gorontalo

0.38

0.03%

26) Sulawesi Tengah

2.88

0.24%

27) Sulawesi Selatan

16.02

1.33%

28) Sulawesi Barat

0.81

0.07%

29) Sulawesi Tenggara

2.16

0.18%

30) Maluku

0.50

0.04%

31) Maluku Utara

0.99

0.08%

32) Irian Jaya Barat

1.25

0.10%

33) Papua

0.91

0.08%

301.96

25.00%

1207.83

100.00%

TOTAL NON-JAWA

TOTAL

Catatan: Peran per Propinsi 2009 didapat dengan menggunakan datadata

43 43

B. PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

44 44

FAKTOR DAYA SAING: Versi IMD 1. Kinerja Ekonomi (Economic Performance)

• • • • •

Ekonomi Domestik Perdagangan Internasional Investasi Internasional Tenaga Kerja (employment) Harga

Evaluasi ekonomi makro dari perekonomian suatu negara, meliputi sebanyak 75 kriteria.

2. Efisiensi Pemerintah (Government Efficiency)

• • • • •

Keuangan Publik Kebijakan Fiskal Kerangka Kelembagaan Peraturan Bisnis Kerangka Kemasyarakatan

Tingkat kondusif-tidaknya kebijakan pemerintah untuk daya saing, mencakup sebanyak 81 kriteria.

3. Efisiensi Bisnis (Business Efficiency)

• • • • •

Produktivitas Pasar Tenaga Kerja Keuangan Praktik Manajemen Sikap dan Nilai

Tingkat kinerja perusahaan dalam hal cara-cara yang inovatif, profitable, dan bertanggung jawab, sebanyak 69 kriteria.

4. Infrastruktur (Infrastructure)

• • • • •

Infrastruktur Dasar Infrastruktur Teknologi Infrastruktur Saintifik Kesehatan dan Lingkungan Pendidikan

Tingkat “kesesuaian” sumber daya dasar, teknologi, dan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan bisnis, sebanyak 96 kriteria.

Sumber : IMD, 2009.

45 45

Peringkat Daya Saing Negara 2005-2009 No. Negara 1

2005

2006

2007

2008

2009

(60 negara)

(61 negara)

(55 negara)

(57 negara)

Amerika Serikat Jepang

Malaysia

R.R. China

Korea

India

Indonesia

Filipina

Sumber: IMD World Competitiveness Year Book 2009

46 46

Peringkat Kinerja Ekonomi 2005-2009 No. Negara

2005

2006

2007

2008

2009

Amerika Serikat R.R. China

Malaysia

India

Jepang

Indonesia

Korea

Filipina

Sumber: IMD World Competitiveness Year Book 2009

47 47

Peringkat Efisiensi Pemerintah 2005-2009 No. Negara

2005

2006

2007

2008

2009

R.R. China

Malaysia

Amerika Serikat Indonesia

India

Korea

Jepang

Filipina

Sumber: IMD World Competitiveness Year Book 2009

48 48

Peringkat Efisiensi Bisnis 2005-2009 No. Negara

2005

2006

2007

2008

2009

India

Malaysia

Amerika Serikat Jepang

Korea

Filipina

R.R. China

Indonesia

Sumber: IMD World Competitiveness Year Book 2009

49 49

Peringkat Efisiensi Infrastruktur 2005-2009 No. Negara

2005

2006

2007

2008

2009

Amerika Serikat Jepang

Korea

Malaysia

R.R. China

Indonesia

Filipina

Indoa

Sumber: IMD World Competitiveness Year Book 2009

50 50

Perkembangan Daya Saing Indonesia Menurut IMD World Competitiveness Yearbook

(57 negara, 321 kriteria))

’06

’07

’08

’09

Efisiensi Pemerintah

Kinerja Ekonomi ’ 05 ’06

’05

Efisiensi Bisnis

’07

’08

’09

’ 05

’06

’07

’08

’09

’05

’06

’07

’08

’09

Infrastruktur ’ 05 ’06 51

’07

’08

’09

Sumber : IMD (2009).

51 51

Peringkat Daya Saing Indonesia 2005-2009 menurut WEF dan WB No. Peringkat Daya saing Indonesia menurut 1 WEF 2

2005

2006

2007

2008

2009

115

135

123

129

122

(117 negara) (125 negara) (131 negara) (134 negara) (134 negara)

(155 negara) (175 negara) (178 negara) (181 negara) (183 negara)

Keterangan: WEF : World Economic Forum, WB : World Bank

52 52

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

53 53

POTENSI SUMBER DAYA EKONOMI PENDUKUNG INDUSTRI

54 54

Potensi Potensi ke ke depan depan Pembangunan Pembangunan Sektor Sektor Industri Industri Nasional Nasional Potensi Nasional

Luasnya Luasnya Bentang Bentang Wilayah Wilayah

Luasnya Wilayah

Kepulauan

Besarnya Besarnya jumlah jumlah penduduk penduduk

Letak Geografis

Kebutuhan infrastruktur & pertambahan jalan, jembatan

- bahan bangunan - alat konstruksi - alat transportasi - konstruksi baja

Sumber Sumber Daya/Potensi Daya/Potensi Alam Alam yang yang bisa bisa di di daya daya gunakan gunakan

Lahan Pertanian

Kebutuhan PRIMER, SEKUNDER, TERSIER

- telekomunikasi/ satelit & peripheral - konstruksi baja

- agro - alat pertanian - pupuk & penunjang lainnya - pangan - alat kesehatan

- sandang - papan/bahan bangunan - alat pendidikan - alat kelistrikan - alat energi - jasa RBPI - kemasan - alat olah raga - alat rumah tangga - alat perkantoran

Hutan

Tambang

Laut

Kebutuhan infrastruktur mesin-mesin proses, dan peralatan lainnya

- alat transport - alat komunikasi - alat hiburan - alat penunjang

- konstruksi baja - peralatan konstruksi - jasa RBPI

- alat transport - alat konstruksi - alat kelistrikan - alat energi - mesin-mesin proses - alat penunjang

AKAN MENJADI LOKOMOTIF PENARIK PERTUMBUHAN INDUSTRI

Fakta : â&#x2C6;&#x161; Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk didaya gunakan sebagai modal dasar pengembangan industri nasional ď&#x192;

Gemar Produksi Nasional

55 55

Kekuatan dan Kelemahan Sumber Daya Industri Faktor Sumber Daya Alam

Kekuatan Lahan luas & subur Penanaman sepanjang tahun

Kelemahan Rendahnya produktivitas sektor pertanian & agrobisnis Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

Cadangan hutan produksi cukup luas

Meningkatnya ketergantungan terhadap impor makanan

Pembukaan lahan baru sektor pertanian

Bahaya kerusakan ekologi

Ketersediaan sumber daya laut & potensi penangkapan ikan Âą 6,7 juta ton per-tahun

Terjadinya penebangan hutan berlebihan

Catatan â&#x20AC;˘Modal bagi tumbuhnya industri berbasis sumber daya alam tropis

Bahaya atas terjadinya penangkapan ikan berlebihan di beberapa wilayah.

Ketersediaan sumber daya mineral cukup besar

56 56

Kekuatan dan Kelemahan Sumber Daya Industri (lanjutanâ&#x20AC;Ś) Faktor Sumber Daya Manusia

Kekuatan

Kelemahan

Catatan

Jumlah penduduk besar Tingkat upah kompetitif

Tidak meratanya penyebaran penduduk dan pendapatan

Keterampilan seni (craftmanship) tinggi

Disiplin rendah

â&#x20AC;˘Modal bagi tumbuhnya industri berbasis tenaga kerja

Tekun & mudah menerima pelatihan

Tingkat pendidikan, ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja relatif rendah

Kemampuan bidang operasional sudah berkembang Kemampuan bidang rancang bangun dan perekayasaan sudah berkembang

57 57

Kekuatan dan Kelemahan Sumber Daya Industri (lanjutanâ&#x20AC;Ś) Faktor Teknologi

Kekuatan

Kelemahan

Investasi mendorong terjadinya impor teknologi

Kegiatan R&D industri dilakukan oleh pemiliknya di luar negeri

Jumlah SDM relatif besar pada lembaga2 R&D Pemerintah

Relatif rendahnya tingkat pengembangan teknologi

Penyebaran teknologi secara nyata lebih efektif melalui impor dan pengenalan mesin

Rendahnya respon lembaga2 R&D terhadap permintaan pasar

Catatan Modal bagi pengembangan industri padat teknologi

Rendahnya produktivitas sektor manufaktur Relatif rendahnya biaya R&D per orang Lemahnya keterkaitan antara lembaga2 R&D Pemerintah dengan Swasta Lemahnya koordinasi & arah pengembangan lembaga riset

58 58

MASALAH DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI INDUSTRI

59 59

Kekuatan dan Kelemahan Sumber Daya Industri (lanjutanâ&#x20AC;Ś) Faktor

Kekuatan

Kelemahan

Faktor Geografi

Terdiri dari ribuan pulau Terletak di geo stasioner Posisi strategis

Belum bisa didayagunakan sebagai penggerak pertumbuhan industri Peluang baru akan diambil oleh perusahaanperusahan asing Infrastruktur telekomunikasi relatif belum memadai

Permodalan

Telah adanya investasi ekstensif selama dua dekade lalu dalam bentuk aset tetap (bangunan, mesin, & peralatan)

Prasarana (Fisik)

Pernah melakukan investasi secara berarti & adanya pertumbuhan selama dua dekade lalu sebelum krisis

Rendahnya pemanfaatan kapasitas terpasang pada beberapa sub-sektor industri Terdapat mesin2 sudah tua di beberapa sektor industri Cadangan devisa, Perbankan, Pasar Modal belum cukup menunjang

Catatan

â&#x20AC;˘Modal bagi tumbuhnya industri padat modal pada industri tertentu

Beberapa prasarana (jalan raya, pelabuhan,dll) & sarana kurang memadai Ketergantungan tinggi terhadap bantuan asing dan swasta dalam pengembangan prasarana Angkutan laut dikuasai asing & belum efisien

60 60

HAMBATAN UTAMA

Faktor Eksternal Penyelundupan(terutama (terutamaproduk produkTPT, TPT, 1.1.Penyelundupan Elektronika,LHE, LHE,Baja, Baja,Kayu Kayudan danRotan). Rotan). Elektronika, Kebutuhangas. gas. 2.2.Kebutuhan Pasokanlistrik listrikdengan denganharga hargayang yangbersaing. bersaing. 3.3.Pasokan Kemacetandari/ke dari/kepelabuhan pelabuhanserta sertasentrasentra4.4.Kemacetan sentraproduksi. produksi. sentra Kapasitasdan danpelayanan pelayananpelabuhan pelabuhanserta serta 5.5.Kapasitas keretaapi. api. kereta Aksesdan dansuku sukubunga bungaterjangkau terjangkaukhususnya khususnya 6.6.Akses IKM. IKM. Insentifyang yangkompetitif kompetitifdibanding dibandingnegaranegara7.7.Insentif negarapesaing pesainglain laindidikawasan. kawasan. negara RevisiUU UUKetenagakerjaan. Ketenagakerjaan. 8.8.Revisi Hambatanbirokrasi. birokrasi. 9.9.Hambatan

Faktor Internal 1. Investasi industri yang menambah kapasitas terpasang dan terutama yang memperkokoh struktur Industri, antara lain:  Beberapa jenis industri kimia hulu.  Industri komponen tertentu (otomotif, permesinan).  Industri baja khusus, logam non ferro. 2. Penggunaan produksi dalam negeri, antara lain:  Pengadaan barang pemerintah termasuk KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama).  Pengadaan Capex BUMN/BUMD.  Pengadaan Capex industri telekomunikasi.  Edukasi masyarakat. 3. Promosi bersama (berbagai instansi dan Pemda) dalam menuju Indonesia Incorporated. 4. Ekspor ke negara-negara pasar non tradisional.

61 61

D. TARGET SASARAN KUANTITATIF 2010-2014

62 62

1. Pertumbuhan Industri 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

Rata-rata 2010-2014

Makanan, Minuman dan Tembakau

6,64

7,92

8,15

8,90

10,40

8,40

Tekstil, barang Kulit & Alas kaki

2,15

3,40

3,75

4,30

5,60

3,84

1,75

2,75

3,40

3,70

Kertas & barang Cetakan

4,20

4,50

4,80

5,30

5,50

4,86

Pupuk, Kimia & barang dari Karet

5,00

5,45

5,75

7,00

8,30

6,30

3,25

3,75

4,05

4,60

5,30

Logam Dasar, Besi & Baja

2,75

3,40

4,00

4,50

5,50

4,03

Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

4,00

6,40

7,78

8,30

10,20

7,34

Barang lainnya

5,25

5,65

6,15

6,40

6,80

6,05

Total Industri

4,65

6,10

6,75

7,47

8,95

6,79

Cabang Industri

Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya

Semen & Barang Galian bukan Logam

2,87

4,19

63 63

2. Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar 2010-2014 Uraian

2010

Penduduk (juta orang)

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

233.85

236.90

239.99

243.11

246.28

249.49

266.17

283.93

5.50%

6.15%

6.65%

7.05%

7.35%

7.00%

5,867.65

6,228.51

6,642.70

7,111.02

7,633.67

8,168.03

11,456.09

16,067.76

2,289.6

2,430.4

2,592.0

2,774.8

2,978.7

3,187

4,470

6,270

PDB/capita dalam rupiah (Rp)

25,091,093

26,291,708

27,679,540

29,250,196

30,996,025

32,739,270

43,040,405

56,591,084

PDB/capita dalam US $ (US $)

2,509.11

2,629.17

2,767.95

2,925.02

3,099.60

3,274

4,304

5,659

Industri Pengolahan Non Migas (% Ptbhn)

4.65%

6.10%

6.75%

7.47%

8.95%

8.98%

9.00%

Kontribusi Ind.Pengolahan non-migas (%) harga berlaku

23.53

23.92

24.31

24.70

25.11

25.52

27.67

30.00

Industri Pengolahan Non Mgs (Rp. Triliun) Harga Berlaku

1,380.85

1,489.69

1,614.67

1,756.71

1,916.60

2,084.23

3,169.65

4,820.33

Industri Pengolahan Non Mgs (Rp. Miliar) Harga Konstan

543,664.51

576,834.53

615,774.66

661,794.03

721,016.69

785,572.54

1,206,893.73

1,856,161.20

543.66

576.83

615.77

661.79

721.02

785.57

1,206.89

1,856.16

93.43

106.03

122.49

144.22

107.61

205.33

157.05

220.33

98.99

111.36

125.60

142.01

160.93

182.74

354.09

707.87

343.43

340.64

333.43

319.89

452.48

274.50

695.81

928.20

1380.85

1489.69

1614.67

1756.71

1916.60

2084.23

3169.65

4820.33

208.51

221.34

236.06

252.70

271.27

290.26

407.10

570.99

263.04

324.48

406.53

516.81

462.62

869.36

3,877.92

1,914.49

913.59

944.84

970.52

984.98

1,221.25

844.90

(1,233.12)

2,334.85

Prosentase pertumbuhan PDB PDB dalam trilyun (Rp) Harga Berlaku PDB dalam trilyun (Rp) Harga Konstan 2000

Nilai IKM-IB (Rp. Triliun) Harga Konstan 2000

Kontribusi IKM-IB (Harga Berlaku)

64 64

3. Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar 2010-2014 Masing-masing Cabang Industri Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

32.2

31.24

30.26

29.31

28.39

27.50

23.45

20.0

445.29

465.33

488.57

514.88

544.14

573.18

743.36

964.07

71.46

75.85

80.89

86.60

92.96

99.47

139.51

195.67

89.69

106.62

126.74

150.67

179.11

212.91

505.43

286.36

284.15

282.86

280.93

277.62

272.07

260.80

98.42

482.03

169.07

182.46

197.33

214.90

237.24

261.68

422.20

669.95

27.80

29.51

31.47

33.69

36.17

38.70

54.28

76.13

32.84

37.69

43.25

49.63

56.96

65.36

130.07

258.84

108.43

115.26

122.61

131.57

144.12

157.62

237.85

334.97

6.64%

7.92%

8.15%

8.90%

10.40%

10.30%

9.90%

9.55%

9.2

8.96

8.70

8.46

8.22

7.99

6.92

6.0

127.26

133.42

140.54

148.59

157.54

166.48

219.43

289.22

24.32

25.82

27.53

29.48

31.64

33.86

47.49

66.60

35.17

37.09

39.12

41.25

43.50

45.87

59.82

78.01

67.77

70.51

73.89

77.86

82.40

86.76

112.13

144.61

51.69

53.45

55.46

57.84

61.08

64.50

84.70

111.22

10.76

11.61

12.52

13.50

14.55

15.70

22.88

33.37

14.61

15.03

15.45

15.89

16.34

16.81

19.34

22.24

26.32

26.82

27.49

28.45

30.18

32.00

42.48

55.61

2.15%

3.40%

3.75%

4.30%

5.60%

1). % Kontribusi Makanan, Minuman dan Tembakau Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan Mamintem 2). % Kontribusi Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan brg kulit

2025

65 65

3. PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL, â&#x20AC;Ś LANJUTAN Uraian

2010

2011

3.9

3.80

3.73

3.67

3.61

3.55

3.26

3.0

53.34

56.58

60.31

64.51

69.21

74.01

103.45

144.61

18.22

19.34

20.63

22.09

23.71

25.37

35.58

49.90

19.19

20.49

21.88

23.36

24.95

26.64

36.98

51.32

15.93

16.75

17.79

19.07

20.55

22.00

30.89

43.38

20.28

20.84

21.41

22.14

22.96

23.79

28.44

33.94

4.86

5.15

5.50

5.88

6.32

6.76

9.48

13.30

4.64

4.57

4.50

4.43

4.36

4.29

3.97

3.68

10.78

11.11

11.42

11.83

12.28

12.73

14.99

16.97

1.75%

2.75%

3.40%

3.70%

3.60%

4.5

4.53

4.56

4.59

4.62

4.66

4.83

5.0

72.23

86.05

103.62

126.98

156.68

97.08

152.96

241.02

7.79

8.27

8.82

9.44

10.14

10.85

15.21

21.34

9.24

10.82

12.68

14.85

17.40

20.38

44.96

99.17

55.20

66.96

82.12

102.68

129.14

65.85

92.79

120.51

27.75

29.00

30.39

32.00

33.76

35.62

46.33

60.01

3.34

3.55

3.79

4.05

4.35

4.66

6.53

9.16

3.92

4.39

4.90

5.48

6.12

6.85

11.95

20.85

20.48

21.06

21.70

22.47

23.29

24.12

27.86

30.01

4.20%

4.50%

4.80%

5.30%

5.50%

5.30%

3). % Kontribusi Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan kayu 4). % Kontribusi Kertas dan Barang cetakan Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan Kertas

2012

2013

2014

2015

2020

2025

66 66

3. PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL, â&#x20AC;Ś LANJUTAN Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

12.1

12.47

12.80

13.14

13.49

13.85

15.79

18.0

167.75

185.78

206.71

230.87

258.57

288.65

500.45

867.66

33.22

35.26

37.61

40.26

43.22

46.24

64.86

90.97

13.92

17.23

21.33

26.41

32.71

40.49

117.83

342.86

120.61

133.28

147.77

164.20

182.65

201.92

317.77

433.83

72.64

76.60

81.00

86.67

93.86

101.65

151.45

225.64

14.43

15.31

16.33

17.48

18.77

20.08

28.17

39.50

5.53

6.57

7.81

9.27

11.02

13.09

30.98

73.31

52.68

54.71

56.86

59.91

64.08

68.48

92.30

112.82

5.00%

5.45%

5.75%

7.00%

8.30%

2.9

2.91

2.92

2.93

2.94

2.97

3.0

40.16

43.41

47.15

51.41

56.20

61.24

94.11

144.61

18.93

20.09

21.43

22.94

24.62

26.35

36.95

51.83

7.08

8.22

9.55

11.09

12.89

14.97

31.63

66.87

14.15

15.10

16.17

17.38

18.69

19.93

25.52

25.91

16.04

16.64

17.31

18.11

19.07

20.08

25.99

33.65

6.43

6.49

6.55

6.61

6.67

6.38

5.20

6.73

2.31

2.55

2.82

3.11

3.43

3.78

6.18

10.09

15.98

8.97

15.98

14.62

16.82

3.25%

3.75%

4.05%

4.60%

5.30%

5). % Kontribusi Pupuk, Kimia & Barang dari karet Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan pupuk 6). % Kontribusi Semen & Brg. Galian bukan logam Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan Brg Galian

2015

2020

2025

67 67

3. PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL, â&#x20AC;Ś LANJUTAN Uraian

2010

7). % Kontribusi Logam Dasar Besi & Baja

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

1.4

1.54

1.67

1.82

1.98

2.15

3.28

5.0

19.53

22.92

27.02

31.98

37.96

44.91

104.03

241.02

0.04

0.05

0.06

0.08

0.11

2.39

3.11

4.03

5.24

6.80

8.83

32.61

120.39

17.10

19.77

22.94

26.70

31.11

36.02

71.34

120.51

7.67

7.93

8.25

8.62

9.10

9.60

12.54

16.39

0.01

0.02

0.03

0.48

0.58

0.70

0.85

1.03

1.24

3.18

8.17

7.18

7.34

7.53

7.76

8.06

8.34

9.34

8.20

2.75%

3.40%

4.00%

4.50%

5.50%

32.9

33.25

33.57

33.89

34.22

34.54

36.23

38.0

454.80

495.35

542.05

595.38

655.79

719.98

1,148.39

1,831.72

29.21

31.01

33.07

35.40

38.00

40.66

57.03

79.99

71.48

84.22

99.22

116.89

137.71

162.25

368.26

835.88

354.11

380.12

409.76

443.09

480.08

517.07

723.10

915.86

174.40

185.57

200.00

216.60

238.70

263.04

427.50

694.78

14.19

15.07

16.07

17.20

18.46

19.76

27.71

38.87

33.00

38.31

44.46

51.61

59.90

69.52

146.46

308.52

127.21

132.19

139.47

147.80

160.33

173.76

253.33

347.39

4.00%

6.40%

7.78%

8.30%

10.20%

Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan Besi 8). % Kontribusi Alat Angkut, Mesin & Peralatannya Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

Pertumbuhan Alat Angkut

68 68

3. PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL, â&#x20AC;Ś LANJUTAN

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

9). % Kontribusi Barang lainnya Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp) IK IM IB Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp) IK IM IB Pertumbuhan Barang Lainnya

0.8 10.64

0.82 12.23

0.88 14.13

0.93 16.38

0.99 19.05

1.06 22.07

1.46 46.13

2.0 96.41

5.32 4.39 0.92 4.12

5.65 5.03 1.55 4.35

6.03 5.76 2.34 4.62

6.45 6.60 3.33 4.91

6.92 7.56 4.56 5.25

7.41 8.66 6.00 5.61

10.39 17.07 18.67 7.79

14.57 33.63 48.20 10.82

2.02 2.09 2.16 2.23 2.30 2.37 1.64 1.67 1.70 1.74 1.77 1.80 0.45 0.59 0.76 0.95 1.18 1.43 5.25% 5.65% 6.15% 6.40% 6.80% 6.80%

2.77 1.97 3.04 6.80%

3.25 2.16 5.41 6.80%

69 69

7. Sasaran Kuantitatif Industri di Kalimantan PROVINSI

1) 2) 3) 4)

2009 2010 2014 2020 2025

Kalimantan Barat 1.16 1.23 1.56 2.23 Kalimantan Tengah 0.32 0.34 0.45 0.7 Kalimantan Selatan 0.7 0.74 0.97 1.44 Kalimantan Timur 1.23 1.30 1.63 2.27 Total

3.00 1.00 2.00 3.00

Growth PDRB\ Industri 2010-2025

14.92 16.29 15.64 14.50

3.41 3.61 4.61 6.64 9.00

70 70

10. Perkiraan Kebutuhan Investasi

(dalam miliar)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total 2010-2014

Industri Pengolahan Non Migas

77,327.97

106,144.09

124,608.40

147,261.99

189,512.50

168,429.50

735,956.48

1 Makanan, Minuman, dan Tembakau

23,817.01

34,178.40

38,877.82

44,473.12

55,527.16

47,665.55

220,722.05

2 Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki

7,423.49

9,765.26

11,090.15

12,811.79

15,919.05

13,811.22

63,397.47

3 Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

3,015.79

4,139.62

4,735.12

5,448.69

6,822.45

6,063.46

27,209.34

4 Kertas dan Barang Cetakan

3,634.41

4,776.48

5,607.38

6,626.79

8,528.06

7,747.76

33,286.47

5 Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet

9,666.00

12,843.43

15,451.44

18,849.53

24,826.14

22,569.55

94,540.10

6 Semen & Brg. Galian bukan logam

2,319.84

3,078.18

3,613.64

4,270.60

5,495.86

4,884.46

21,342.74

7 Logam Dasar Besi & Baja

1,159.92

1,486.02

1,869.13

2,356.19

3,411.23

3,200.16

12,322.72

25,672.89

34,921.41

41,369.99

49,332.77

64,055.23

57,602.89

247,282.27

618.62

849.15

996.87

1,178.10

1,705.61

1,515.87

6,245.59

CABANG INDUSTRI

8 Alat Angkut, Mesin & Peralatannya 9 Barang Lainnya

Catatan: Perkiraan berdasarkan perhitungan ICOR, belum termasuk kebutuhan investasi untuk revitalisasi industri Pupuk dan Gula.

71 71

11. Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja (orang) CABANG INDUSTRI Industri Pengolahan Non Migas 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 2 Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki 3 Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 4 Kertas dan Barang Cetakan 5 Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet 6 7 8 9

Semen & Brg. Galian bukan logam Logam Dasar Besi & Baja Alat Angkut, Mesin & Peralatannya Barang Lainnya

Rata-rata Penyerapan 2010-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13,987,659

14,374,299

14,905,019

15,528,061

16,264,371

17,211,934

644,855

5,073,075 2,404,431 1,834,805

5,244,260 2,453,341 1,855,539

5,471,939 2,518,288 1,883,269

5,730,657 2,592,819 1,914,966

6,027,298 2,677,863 1,951,413

6,396,018 2,784,701 1,998,318

264,589 76,054 32,703

371,033 839,805

394,956 904,132

427,795 994,620

466,345 1,104,275

511,905 1,236,903

571,838 1,411,492

40,161 114,337

1,112,437 493,390 346,656 1,512,027

1,127,854 500,833 521,562 1,516,280

1,149,017 511,779 763,836 1,522,118

1,173,861 525,486 1,050,825 1,528,971

1,203,221 543,710 1,393,025 1,538,083

1,241,005 568,465 1,838,616 1,549,809

25,714 15,015 298,392 7,556

Catatan: Perkiraan berdasarkan perhitungan ILOR.

72 72

IV. PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERPRES 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

I. Kebijakan Industri Nasional (KIN) (Perpres No 28 Tahun 2008) meliputi:

Bangun Industri Nasional, memuat visi 2025, misi sektor industri dan misi institusi pembina industri

Strategi Pembangunan Industri Nasional,

memuat Tujuan & Sasaran Pembangunan Industri Nasional, Maksud & Tujuan KIN,Strategi Pokok & Strategi Operasional Pembangunan Industri Nasional, dan Arah Operasional Pembangunan Industri Nasional

Fasilitas Pemerintah,

memuat jenis-jenis industri yang

mendapat fasilitas pemerintah

74 74

Pendekatan Implementasi pembangunan industri nasional dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh daerah, dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

Top-Down

Bottom-Up

Pengembangan 35 Klaster Industri Prioritas yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional.

Pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan daerah menuju Kompetensi Inti Industri Daerah

75 75

Amanat Perpres No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) Pasal 3 dan 6

1. Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah: Pasal 3

1) Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan 2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.

2. Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

76 76

Pasal 6 1. Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan mengevaluasi: 1) Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas; 2) Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; dan 3) Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. 2. Tim Teknis terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu. 3. Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. 4. Tim Teknis mengusulkanhasil kajian, perumusan dan evaluasi kepada Menteri yang bertugas & bertanggung jawab di bidang perindustrian, untuk mendapat penetapan.

77 77

BANGUN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2025

INDUSTRI AGRO

PETRO KIMIA SEMEN BAJA DLL

INDUSTRI ALAT ANGKUT

INDUSTRI TELEMATIKA

INDUSTRI BARANG MODAL

INDUSTRI KOMPONEN (BASIS U K M)

SDA TERBARUKAN SUMBERDAYA MANUSIA

TPT SEPATU ELEKTRONIK DLL

SDA TIDAK TERBARUKAN RESEARCH & DEVELOPMENT

INDUSTRI ANDALAN MASA DEPAN

BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH DAYA KREATIF

78 78

Strategi Pokok & Operasional Pembangunan Industri Nasional Strategi Pokok 1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai; 2. Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti industri daerah; 3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pendalaman struktur; 4. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah.

Strategi Operasional 1. Mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif; 2. Mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas; 3. Menumbuhkan kompetensi inti industri daerah.

79 79

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tota l

Jay a Bar a t Ir ian

Utara Pap ua

Mal u ku

Sul a wes i Uta ra G oro ntalo Sul a wes i T en gah Sul a wes i Se latan Sul a wes i Ba rat Sul a wes i T en gga Malu ra ku

NT T

Kep ulau an R iau Lam p un g J am bi Ben gkul u Sum ater a Se latan Ban gka B elit ung Ban ten DKI J aka rta J aw a Ba r at J aw a Te ngah DI Y o gya k ar t a J aw a Ti mur Bal i

Industri Pengolahan

Kal im anta n Ba rat Kal im anta n Te nga Kal im h anta n Se latan Kal im anta n Tim ur NT B

Sum ater a Utara Sum ater a Ba r at Ria u

NAD

DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH MENURUT PROVINSI

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Makanan, Minum an & Tem bakau Industri Pengolahan Kelapa Saw it

Industri Pengolahan Kelapa

Industri Hasil Laut

Industri Pengolahan Kakao

Industri Pengolahan Lada

Industri Pengolahan Gula Aren

Industri Pengolahan Pala

Industri Berbasis Tebu/gula

Industri Pengolahan Kopi

2 6

2 3

6 6

7 3

Industri Pengolahan Jagung

Industri Pengolahan Tepung & Pasta

Industri Pengolahan Mete

Industri Baw ang Merah

Industri Pengolahan Makanan Ringan

Industri Rokok / Tembakau

Industri Garam Beryodium

Industri Pengolahan Buah

B 1 2

Te kstil, Barang Kulit & Alas kak i Industri Kulit dan Alas kaki Industri Keraj Sulaman / Tenun

Industri Tekstil & Produk Tekstil

1 2

5 5

107 53

34 23

12 4 2 51

4 3

7 3

6 9

2 7

22 23

80 80

C 1 2

Industri Kerajinan Purun / Anyaman

Industri Pengolahan Kayu

Industri Gambir

D 1

Pupuk, Kim ia & Barang dari Kare t Industri Pengolahan Karet

Industri Minyak Atsiri

Industri Minyak Jarak

Industri Olefin/Petrokimia

E 1

Se m e n & Bahan Galian Non Logam Industri Genteng / Batubara

Industri Semen

Logam dasar, Be s i & Baja Industri Barang Logam

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5

4 7

T ota l

Jay a Ba r at Ir ian

es i U tar a G or o nta lo Sul a wes i Te nga Sul a h wes i Se la tan Sul a wes i Ba r a t Sul a wes i Te n g gar a Mal uku Mal uku Utar a Pap ua

Sul a w

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 6

42 12

38 9

8 6

NT T

3 1

T im ur

T en gah Se la tan

Ben gku lu Sum ater a Se l ata Ban n gka B eli t u n Ban g ten DKI J ak arta J aw a Ba r at J aw a Te nga h DI Y o gy ak a r ta J aw a Ti mur Bal i

Ba r at

Kep ulau an R iau Lam p un g J am bi

Kal im anta n Kal im anta n Kal im anta n Kal im anta n NT B

Sum ater a Utar a Sum ater a Ba r at Ria u

Industri Pe ngolahan

Barang Kayu & Hasil Hutan Industri Pengolahan Rotan

NAD

5 2

6 13

Alat Angkut, M es in & Peralatan Industri Perkapalan

Industri Alsintan

Industri Sk. Cadang / Komp. Otomotif

Industri Telematika

H 1

Barang lainnya Industri Perhiasan

Industri Kreatif

Industri Barang Seni

Industri Kerajinan Batu Mulia / Perak

Industri Kerajinan Gerabah 1 Catatan: 1. Angka di dalam matriks menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki industri pengolahan tertentu di suatu provinsi 2. Kotak yang diarsir merupakan produk prioritas yang akan ditangani dalam w aktu jangka menengah

19 10

1 1

1 2

5 9

81 81

FASILITAS PEMERINTAH

1. Jenis Industri yang Mendapat Fasilitas Pemerintah a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah; b. industri pionir; c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu; d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi; e. industri yang menunjang pembangunan infrstruktur; f. industri yang melakukan alih teknologi; g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau j. Industri yang menyerap banyak tenaga kerja. 82 82

2. Acuan Pemberian Fasilitas Pemerintah

Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PPemberian emberian fasilitas fasilitas akan akan dilakukan dilakukan peninjauan peninjauan paling paling lama lama setiap setiap 22 (dua) (dua) ta tahun hun..

83 83

3. Jenis Fasilitas Pemerintah

Insentif Fiskal

Insentif non Fiskal

Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

Pembebasan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan baku bagi industri tertentu

Pembebasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah dan pungutan pajak lainnya untuk kegiatan industri tertentu

Pendaftaran perijinan investasi melalui pelayanan satu pintu (one stop service)

Kemudahan bagi tenaga kerja asing di bidang keimigrasian

Kemudahan di bidang pertanahan seperti Hak Guna Usaha (HGU) sampai dengan 95 tahun di Kawasan Ekonomi Khusus 84 84

4. Mekanisme Pemberian Fasilitas Pemerintah: a. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Timnas PEPI (Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi) b. Timnas PEPI mengkaji, merumuskan, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau Pejabat terkait untuk diproses lebih lanjut penetapannya. c. Prosedur dan mekanisme tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Timnas PEPI.

85 85

II. Mekanisme Penetapan Peta Panduan Pengembangan Industri Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas: •Basis Industri Manufaktur: •Agro •Alat Angkut •Elektronika & Telematika •Industri Penunjang Industri Kreatif & Industri Kreatif Tertentu •IKM tertentu

Kementerian Perindustrian Usulan

Proses • Tim Teknis • Penetapan Peta Panduan

Direktorat Jenderal Pembina Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi oleh

Tugas Tim Teknis Mengkaji, merumuskan, dan mengevaluasi Peta Panduan

Output • Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas • Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi • Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/ Kota

Pemerintah Provinsi Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupatan/ Kota

86 86

Tahapan

Alur proses Pengusulan, Pengkajian, Penetapan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Industri Pengusulan

Kegiatan

Rancangan Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas Rancangan Peta Panduan Pengembangan Industri Propinsi

PIC

Rancangan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi inti Industri Kab/Kota

Dirjen/ Gubernur/ Bupati/Walikota

Penilaian Pengkajian

Perumusan & Evaluasi

• Menilai kesesuaian isi dokumen dengan kriteria yang telah ditetapkan (komoditi, metodologi, data yang up to date) • Memberi penilaian kelayakan rancangan dokumen peta panduan

• Merumuskan kembali peta panduan disesuaikan dengan konsep ekonomi regional (prioritas nasional, propinsi, dan kabupaten/kota lainnya) • Mengkonsultasik an rancangan peta panduan ke sektor lain termasuk dunia usaha • Mengusulkan rancangan final kepada Menteri Perindustrian

Tim Teknis

Penetapan

• Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Penetapan Peta Panduan • Mendorong Pemerintah Daerah dan Pusat termasuk instansi terkait untuk menjadikan peta panduan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Menteri Perindustrian

Pelaksanaan

Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas

Peta Panduan Pengembangan Industri Propinsi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi inti Industri Kab/Kota

Dirjen/ Gubernur/ Bupati/Walikota

Evaluasi

• Memonitor pelaksanaan implementasi peta panduan • Menilai tingkat keberhasilan program dan kendalakendala yang dihadapi • Memberikan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan peta panduan

Tim Teknis

87 87

III. Perkembangan Penyusunan Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi A. Hal-hal Yang Telah Dilaksanakan :

1. Membentuk Tim Teknis Pengkajian, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, Industri Unggulan Propinsi, dan Kompetensi Inti Industri Daerah. 2. Meminta Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki dan menyusun

kembali Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi masing-masing disesuaikan dengan perkembangan target dan sasaran tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014. 3. Melakukan koordinasi, penelitian, pengkajian dan perumusan peta panduan dari Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. 88 88

B. Perkembangan Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sampai dengan bulan Pebruari 2010, perkembangan penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan provinsi sebagai berikut : Jumlah Dokumen dari Propinsi yang diterima

Jumlah Dokumen

Lengkap

Tidak Lengkap

Usulan Roadmap yang diterima

* Telah ditetapkan

* Dalam perumusan

* Perbaikan di daerah

Usulan Roadmap yang belum masuk

Keterangan - Lengkap - Tidak Lengkap

: 1. Surat Pengantar (dari Gubernur kepada Menperin) 2. Peta Panduan sesuai permintaan (outline) : 1. Ada Surat Pengantar 2. Peta Panduan tidak sesuai permintaan (outline)

89 89

1. Saat ini telah diterima 24 Usulan Peta panduan dari 33 Provinsi. Setelah dilakukan penelitian, penilaian dan perumusan oleh Tim Sekretariat dan Tim Pelaksana, dihasilkan sbb : a. Telah ditetapkan 3 (tiga) Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Papua dan DI Yogyakarta dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 138 s/d 140 /M-IND/PER/10/2009 tanggal 14 Oktober 2009, b. Sedang dirumuskan untuk proses penetapan dengan Permenperin sebanyak 12 (dua belas) Peta panduan , c. Sedang dilakukan perbaikan di daerah sebanyak 9 (sembilan) provinsi setelah diperiksa kelengkapannya. 2. Provinsi yang belum mengusulkan sebanyak 9 (sembilan) daerah : a. Sudah disusun draft peta panduan namun belum memberikan surat pengantar (dari Gubernur kepada Menperin) sebanyak 5 (lima) provinsi, b. Sedang disusun di daerah dan belum menyampaikan ke pusat sebanyak 4 (empat) provinsi. 90 90

3 (tiga) Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perindustrian dengan Nomor 138 s/d 140 /M-IND/PER/10/2009 pada tanggal 14 Oktober 2009

12 (dua belas) Peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dalam proses penetapan menjadi Peraturan Menteri Perindustrian. No

Provinsi

Aceh

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Lampung

Bengkulu

Provinsi

Sumatera Selatan

D.I. Yogyakarta

Kep. Bangka Belitung

Sulawesi Tengah

Kalimantan Timur

Papua

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Selatan

91 91

9 (sembilan) provinsi yang sedang melakukan proses perbaikan draft peta panduan di daerah

Provinsi

Jambi

Banten

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Bali

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tenggara

Maluku

5 (lima) provinsi telah menyusun draft peta panduan namun belum memberikan surat pengantar

Provinsi

Sumatera Utara

Riau

Kalimantan Barat

Maluku Utara

Papua Barat

4 (empat) provinsi dalam tahap penyusunan draft peta panduan di daerah dan belum mengusulkan kepada Kemenperin

Provinsi

Jawa Barat

Jawa Timur

Kalimantan Tengah

Sulawesi Barat

92 92

Contoh: Industri Unggulan Provinsi Provinsi DIY

Industri Unggulan  Pengolahan Kayu  Pengolahan Kulit

Sulawesi Tengah

 Pengolahan Kakao  Pengolahan Rumput Laut  Pengolahan Ikan

Papua

 Pengolahan Kakao  Pengolahan Kopi  Pengolahan Ubi Jalar / Batatas

93 93

Kompetensi Inti Industri Daerah adalah: Sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk SDA dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota menuju kemandirian

94 94

KARAKTERISTIK KOMPETENSI INTI  Merupakan sumber keunggulan bersaing (mempunyai kontribusi besar dalam memberi manfaat bagi pasar)  Berpotensi untuk diaplikasikan di beragam pasar (dapat menghasilkan beragam produk yang bernilai bagi pasar)  Sulit ditiru pesaing

95 95

Industri Unggulan Prov

CORE COMPETENCIES • Unique Resource • Knowledge Systems • Capabilities • Facilities • Processes

Industri Unggulan Prov

Klaster Industri Prioritas

Industri Unggulan Prov

OVOP

Kompetensi Inti Industri Daerah

Industri Unggulan Prov

CORE COMPETENCIES • Quality Assurance System • Cost Optimization Capacity • Quick Response Ability • R & D Capability • Suppliers Collaboration System • IT Development & Application

96 96

Pengembangan kompetensi inti industri daerah memerlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, dunia usaha dan kalangan akademisi setempat

Dalam menentukan kompetensi inti industri daerah perlu memperhatikan :

Merupakan produk unggulan di daerah atau yang memiliki potensi sebagai unggulan;

Memiliki keterkaitan yang kuat (baik keterkaitan horizontal maupun keterkaitan vertikal);

Produk memiliki keunikan lokal;

Tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai.

97 97

Langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri daerah 1

Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif

Mengembangkan industri unggulan provinsi

Membangun kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten / kota

Mengembangkan kerjasama antar daerah baik yang memiliki potensi yang sama dan kedekatan daerah maupun berdasarkan cakupan rantai nilai

98 98

PETA KAB/KOTA YANG TELAH DILAKUKAN KAJIAN PENENTUAN KIID (KALIMANTAN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kab. Aceh Pidie Kota Banda Aceh Kab. Bener Meriah Kab. Bireun Kab. Aceh besar Kab. Aceh barat Kota langsa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kab. Padang Pariaman Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kab. Solok Selatan Kota Pakayumbuh Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman Barat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kab. Bengkulu Utara Kab. Lebong

1. 2. 3. 4.

Kab. Pakpak barat Kab. Deli Serdang Kab. Karo Kab. Humbang H Kab. Toba Samosir Kab. Samosir Kab. Lingga Kab. Bintang Kab. Karimun Kab. Natuna Kota Batam

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kab. Tj. Jabung Timur Kota Jambi Kab. Sarolangon Kab. Batanghari Kab. Tj Jabung Barat

Kab. Sintang Kab. Pontianak Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Sekadau Kab. Singkawang Kab. Sangau Kab. Sambas

1. Kota Samarinda 2. Kab. Nunukan 3. Kab. Penajam Pase

Kota Dumai Kab. Bengkalis Kab. Kuantan Kab. Siak

1. Kab. Belitung Barat 2. Kab. Belitung Timur 3. Kota Pangkal Pinang

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kota Palembang Kab. OKU Kab. Muara Enim Kab, Banyu Asin Kab. Musi Banyuasin Kab. Ogan Hilir

1. 2. 3. 4.

Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Sel Kab. Way Kanan Kab. Tulang Bawang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kab. Katingan Kab. Barito Selatan Kab. Pulang Pisau Kab. Kt Waringin T Kab. Kapuas Kab. Gunung Mas Kota Palangkaraya

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kab. Tapin Kab. Banjar Kota Banjarmasin Kab. Barito Kuala Kab. Kota Baru Kab. Hulu Sungai Utara

99 99

Rekapitulasi Usulan Program/Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri KTI 2009 Pengembangan komoditi unggulan

Provinsi

Studi

Kabupaten/Kota

Gbr Umum

Potensi

Industri

Luas Areal

Produksi

Jumlah Petani

Penentuan Kompetensi Inti SWOT Industri Daerah

Target

Strategi

Kerangka

Lokasi

Rencana

Pengemb

Aksi

Industr

Lamp

Keterangan

Pengemb

Status tdk lengkap

Kalbar 1

√07 Kab. Bengkayang

√

Plt.Kadis ke Karocana

Sat 3 B

√-09 Kab. Sambas

√

Bupati ke Menperin

Kerangka Pengembangan IKM

√06 Kab Katingan

√

Tanpa Surat

Sat 3 B & Road Map

√08 Kab Barito Kuala

Tanpa Surat

Sat 3 B & Rencana Aksi

√-09 Penajam Paser Utara

√

Kadis ke Karocana Renc. Aksi & Renc. Strategis

Kab Berau

Kadis ke Sekjen

Permohonan kajian

√07 Kota Mataram √07 Kab Lombok Barat

√

Sat 3 B dan Renc. Aksi Sat 3 B dan Renc. Aksi

1 1

√07 Kab Sumbawa

√

Kadis ke Karocana Kadis ke Karocana, Sesditjen IKM Tanpa Surat

Sat 3 B dan Renc. Aksi

Rencana Kawasan Industri

Kalteng 3

III

Kalsel 4

Kaltim 5

6 V

NTB 7 8 9

NTT 10

Kab Ende

Wakil Bupati

Kab Flores Timur

√

Bupati ke Menperin Konsep Pengemb KINTI

Kab Pohuwatu

√

Wakil Bupati ke Menperin

Kab Bone Bolango

√

Bupati ke Menperin Proposal Peta Panduan dan Kajian Kompetensi Inti

√

Kadis

Sat 3B dan Renc. Aksi

Tanpa Surat

Rencana Aksi

√

Kadis ke Menperin Peta Panduan Walikota ke Menoerin Peta Panduan

√

√ √ √

Sulawesi Utara

VII VIII

Gorontalo

Sulawesi Tengah 14

√08 Kab Donggala

√07 Kab Poso

16 17

Kab Buol Kota Palu

√ √

√

Kajian

100 100

Rekapitulasi Usulan Program/Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri KTI 2009 Pengembangan komoditi unggulan

Provinsi

Studi

Kabupaten/Kota

Potensi

Industri

Penentuan Kompetensi Inti SWOT Industri Daerah

Target

Strategi

Kerangka

Lokasi

Rencana

Pengemb

Aksi

Industr

Lamp

Status

Keterangan

Luas Areal

Produksi

Jumlah Petani

√

Bupati ke Menneg PDT

Rencana Aksi

√

Wakil Bupati ke Para Menteri

Renc. Aksi & Sat 3 B

√ √ √

Tanpa Surat Tanpa Surat

Sat 3 B dan Renc. Aksi Renc. Aksi

Bupati ke Karocana Renc. Tindak

1 1 1

Tanpa Surat

Renja 2009

√

√ -

Usulan 2009

√

Tanpa Surat

Kab Konawe

Bupati ke Menperin

Sat 3B

√08 Kab Seram Bagian

√

Kab Maluku Tenggara Barat Kab Maluku Barat Daya

√

Bupati ke Menperin Proposal

√

Kab Pulau Buru Kab Maluku Tengah

√

Bupati ke Menperin Proposal Usulan sarana pabrik es Bupati Proposal Bupati ke Menperin Program/ Kegiatan 2010

Pengemb

tdk lengkap

Sulawesi Selatan

Kab Pangkajene dan Kepulauan Kab Pinrang

18 19

√08 Kab Wajo √07 Kab Bone √08 Kab Kepulauan Selayar

20 21 22 XI

Sulawesi Barat

Kab Mamasa

23 XII

Sulawesi Tenggara

√08 Kab Kolaka Utara

24 25 XIII

Maluku 26

Barat

27 28 29 30 XIV

Bupati ke Menperin Peta Panduan

1 1

Maluku Utara

Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan

31 32 XV

√

Sekda Usulan Dekon/TP Walikota ke kepala Road map KINTI Pala BPPI & Menperin

1 1

Tanpa Surat Tanpa Surat Kadis ke Menperin

Rencana 2009 Sat 3 B Usulan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah

1 1 1

JUMLAH

Papua

Kab Mappi

33 34 35

XVI

Gbr Umum

√08 Kab Biak Numfor

Kab Mamberamo Raya

Papua Barat

Tbl_Rekap_KINTI

101 101

Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik