REGIONAL
15
FAKTA KARAWANG
kamis, 11 APRIL 2013
Pemkab Tak Serius Tangani... Sambungan dari hal 9
Lebih lanjut, kata dia, dewan juga telah menyerahkan permasalahan aset daerah ke Kejaksaan Negeri Cikarang guna mengusut keberadaannya. Romi menambahkan, penyerahan berkas tersebut agar pihak
eksektif menjual sejumlah aset tersebut ke pihak ketiga. “Saya mendukung langkah kejari untuk membantu pemkab bekasi menyelamatkan aset-aset yang di wilayah Kota Bekasi,” imbuhnya. Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi
memiliki aset sebanyak 15 titik berupa sebidang tanah disertai bangunan di Kota Bekasi. Luas tanahnya mencapai 44 hektar lebih, dengan nilai tafsiran harga mencapai Rp1,2 triliun. Jika diasumsikan harga per meter tanahnya Rp300 ribu. (van)
Buah Impor Langka Sambungan dari hal 9
Itu bertujuan untuk mensejahterakan petani, khususnya petani buah. “Memang dari pusat yang mengeluarkan kebijakan itu, jadi tidak heran kalau sekarang ini buah impor jarang ada di pasar, mungkin ada di supermarket tapi harganya bisa mahal,” ungkapnya. Dijelaskan Titot, saat kebijakan pembatasan buah impor belum diberlakukan, pedagang buah lokal kerap menjerit karena harus bersaing dengan produk dari luar negeri. Terlebih lagi saat itu, harga buah impor tidak jauh berbeda den-
gan buah lokal di pasaran. “Kasihan pedagang dan petani buah lokal, kemarinkemarin buah impor harganya memang murah dan stoknya juga banyak kalau datang. Mungkin masih ada yang beli buah impor meski harganya mahal, tapi dari kalangan menengah ke atas,” ucapnya. Pembatasan masuknya buah impor, sambung Titot secara umum tidak berdampak pada masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun sebaliknya, kebijakan tersebut justru mengakibatkan pedagang buah impor menjadi tutup. “Ya kalau itu sudah jelas, seperti di Pasar Induk Cibi-
tung yang saat ini langka buah impor dan pedagangnya juga sudah tidak ada atau mungkin beralih menjadi pedagang buah lokal,” katanya. Sementara itu, Niman (43), salah seorang pedagang buah di Pasar Induk Cibitung mengakui persaingan kini semakin ringan sejak buah impor dibatasi. Buah-buahan lokal, kata dia, lebih diterima masyarakat karena kesegaran dan harganya yang murah. “Kalau buah impor itu mungkin tampilannya saja yang kelihatan segar jadi bikin pembeli tertarik, padahal buah lokal juga enggak kalah,” ujarnya. (mot)
Maling Motor Babakbelur... Sambungan dari hal 9
Merasa aksinya tidak ada yang melihat, pelaku berusaha mencongkel kunci stang motor Siti dengan menggunakan kunci leter T. Nahas, aksi pria ini kepergok oleh korban. “Maling.. maling...,” teriak korban. Warga langsung berbondong datang, pelaku pun terkepung. Tak bisa berbuat banyak, pelaku dikeroyok oleh warga hingga babak belur. Sementara, teman Dewo, berhasil melarikan diri. “Saya tinggal sebentar motor di luar. Saya pergoki itu maling. Saya teriak, dia dikepung warga,” kata korban yang berpro-
fesi sebagai seorang guru itu. Pelaku kemudian diseret ke kantor Pos milik Dinas Perhubungan, tak jauh dari lokasi kejadian. Tak berapa lama, petugas kepolisian membawanya ke Polresta Bekasi Kota. “Saat ini pelaku sedang diperiksa di Unit Ranmor dan masih kita kembangkan. Masih ada seorang pelaku lagi yang melarikan diri,“ ungkap Wakasat Reskrim AKP Dobel Manalu. Diketahui sebelum mencoba mencuri motor pelaku juga berhasil menggasak satu unit handphone milik korban. Sementara dihadapan petugas, pelaku mengaku baru datang dari kampung kemarin hen-
dak mencari kerja. “ Saya kemari karena temen mau kasih kerjaan. Setelah sampai dan bertemu dengan temannya, Agus di Terminal Bekasi dia diajak makan dan tidur di kontrakannya. Hari ini, saya diajak jalan sama Agus dan saya hanya diperintah bawa motor. Tapi tidak tahu mau mencuri,” ungkapnya. Joko mengakui, setelah mengetahui aksi pencurian ini dirinya terpaksa mengikuti Agus dan lagipula dirinya juga butuh uang untuk makan sehari-hari disini. “ Terpaksa saja mas, saya kesini cari uang. Dan dari kampung juga saya jual handphone buat ongkos,” terangnya. (tle)
Sekda Bakal Perbaiki Disiplin... Sambungan dari hal 9
Hanya saja setiap harinya apel sedikit sekali yang mengikuti. Maka itu memang perlu dilakukan perbaikan displin di jajaran PNS. “Kinerja PNS itu belum 100 persen. Itu dilihat indikatornya dari Apel dan kehadiran kerja. Tetapi biasanya, di apel sedikit yang mengikuti. Sedangkan di kantor seluruhnya masuk dan tidak ada yang absen,” ungkap Ketua Korpri ini yang menggantikan Dadang Mulyadi, kemarin. Ditanya banyaknya PNS yang selalu pulang cepat usai sholat Jumat, Muhyiddin belum
bisa memberikan solusi secara detil. Namun ia bernjanji bakal melakukan evaluasi lagi. “Itu sebagai masukan saya dan saya bakal mengevaluasi kembali,” tutur lelaki yang menjabat Sekda ini. Ia mengungkapkan sudah memiliki mekanisme sendiri untuk peningkatan kinerja dan disiplin pegawai. Setiap minggunya data kehadiran PNS diberikan ke BKD dari tiap dinas. Lalu, tiap bulannya diumumkan pegawai yang tidak pernah hadir. Adapun sangsinya dikategorikan ringan, sedang, dan berat. Jika memang kehadirannya
masuk dalam kategori berat, ia memastikan bisa sampai dipecat dari PNS. Itu dibuktikan, tahun ini sudah ada tiga PNS yang dipecat karena kehadiran dan dispilin yang buruk. Kata Muhyiddin, terpilihnya dia secara aklamasi menjadi ketua Korpri periode 2013-2018, dirinya bakal menyusun pengurusan dan menunggu pelantikan Provinsi. Saat pelantikan nanti sekaligus membeberkan program kerja, serta agenda acara sampai rapat kerja. “Rapat kerja dan program kerja nantinya mesti menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (van)
Tiga Partai Terbesar Tolak... Sambungan dari hal 9
karena sedang menghadapi pemilihan umum. “Dari data, hampir semua anggota DPR RI mencalonkan diri kembali,” ujar dia. Politisi dari Golkar, Demokrat, PAN dan PKB memiliki pendapat yang sama dengan PDIP. PKS, Gerindra, PPP Dukung Revisi Sementara, PKS berkukuh Undang-undang Pilpres itu diubah. Pertimbangannya, pada Pilpres 2009 lalu, ditemukan kelemahan-kelemahan. “Sikap kami dari PKS bahwasanya perubahan Undangundang pilpres adalah sebuah keniscayaan. Adanya judicial review terhadap beberapa pasal yang dipenuhi oleh MK dan mencabut beberapa pasal ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dielakkan,” kata Indra, politikus PKS yang duduk di Badan Legislasi. Alasan lain, kata Indra, PKS ingin Pilpres ke depan adalah pilpres yang efektif, efisien, dan murah. PKS sangat ber-
harap perubahan Undangundang Pilpres bisa melahirkan seorang presiden yang representatif, berwibawa dan berkualitas. Hal yang sama diutarakan juga oleh Gerindra. Revisi UU itu nantinya bisa membuat masyarakat bisa menemukan sosok presiden yang bisa membawa perubahan. “Kalau kita membuat satu batasan ambang batas presidential threshold yang sangat kaku dan ketat maka hanya akan mungkin akan muncul dia atau tiga pasang capres,” ujar Martin Hutabarat, politikus Gerindra. UU Pilpres yang berlaku saat ini mengatur syarat yang berat untuk bisa mencalonkan seorang presiden. Calon presiden harus diajukan partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen suara Pemilu atau 25 persen kursi DPR. Sementara, anggota baleg dari fraksi PPP, Ahmad Yani, juga mengatakan bahwa UU Pilpres harus diubah. Sebab,
ada beberapa hal baru yang perlu diatur dalam UU itu. “Contoh pasal jabatan rangkap presiden. Menurut PPP adalah suatu keharusan untuk membatasi rangkap jabatannya karena presiden harus konsentrasi untuk mengurus negara.” “Akan tetapi PPP memahami konfigurasi politik pagi ini, walaupun PPP menginginkan betul ini dibawa ke paripurna karna forum tertinggi ada di paripurna untuk pengambilan keputusan,” ujar dia. Namun, karena berbagai pertimbangan itu, pembahasan RUU itu ditunda. “Dengan masukan-masukan itu kan secara otomatis UU-nya belum sempurna, masih perlu diperbaiki dan didalami. Oleh sebab itu saya sampaikan hasil kesimpulan kita RUU perubahan UU No 42/2008 ini ditunda untuk didalami kembali,” kata Dimyati Natakusuma, politikus PPP, yang memimpin rapat tersebut.(int)
JADIKAN
Harian Umum
FAKTA KARAWANG Cerdas I Lugas I Selalu Jadi Referensi I
TEMAN ANDA MENIKMATI KOPI DI PAGI HARI
SBY Punya Twitter Pribadi
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memiliki akun di jejaring sosial Twitter. Apa nama akunnya, belum bisa dipublikasikan. “Dalam waktu dekat Bapak Presiden akan launching Twitter beliau. Namanya akan kita ketahui pada saat beliau menyampaikan secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Jakarta, 10 April 2013. Julian menyampaikan, tujuan presiden membuat akun Twitter adalah untuk menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di media sosial, khususnya Twitter. Twitter juga dinilai memberikan pengar-
uh yang sangat besar kepada masyarakat berkaitan dengan berbagai persoalan. “Salah satu sarana penyampaian informasi di samping media konvensional. Atas dasar itu presiden memutuskan memiliki akun sendiri,” katanya. Saat ini, Istana Kepresidenan sudah memiliki akun Twitter yang diberi nama @ istanarakyat. Akun ini dikelola oleh tim dari istana.
Tapi kata Julian, bila ada hal-hal yang dianggap sangat penting, yang perlu direspon cepat, presiden bisa men-tweet atau menyampaikan langsung dari akun itu. “Tentu dengan tanda atau simbol tertentu yang memang itu menegaskan dikirimkan langsung oleh presiden. Tapi keseharian akun tersebut akan dikelola oleh tim,” tuturnya. (int)
Oknum PNS DIPeriksa Sambungan dari hal 9
sehingga sanksi yang diberikan berupa pemecatan. “Kalau adanya dugaan kejahatan sepertinya baru kali ini saja, kalau yang dua (PNS) itu kan sudah dipecat karena terkait kedisiplinan dan bukan terlibat kejahatan,”
ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, seorang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi ditangkap aparat Polsek Cikarang Barat, pada Senin (25/3) lalu. Oknum PNS bernama Sihabudin ditangkap lantaran diduga terlibat penipuan pada pengadaan blanko KTP sebesar Rp80 juta.
Dan, berdasarkan keterangan BKD, Sihabudin yang sebelumnya pernah bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu juga tengah menjalani pemeriksaan di Inspektorat. Dia melanggar kedisiplinan pegawai karena mangkir dari pekerjaannya selama sekitar enam bulan. (mot)
Jatah Aspirasi Dewan Rp2 Miliar Dipotong? Sambungan dari hal 9
Saat dikonfirmasi mengenai dana aspirasi dewan yang dipotong 60 persen, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim beberapa waktu lalu menepis rumor tersebut. Menurut politisi asal Demokrat ini, tidak ada jatah aspirasi apapun dari dewan. justru menurutnya yang ada itu aspirasi masyarakat. “Tidak ada kok di kita (dewan) jatah aspirasi. Apa lagi sampai ada isu aspirasi dewan di potong sebesar 60 persen,” kelitnya. Informasi yang dihimpun wartawan, di tahun lali dana aspirasi dewan sebesar Rp100 milyar yang dialokasikan dalam bentuk Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi itu berbentuk proyek. Diantaranya, jalan
lingkungan, proyek fisik bangunan dan bantuan hibah yang tersebar di 6 Daerah Pemilihan (Dapil). Proyek yang direalisasi itu tergantung keinginan para anggota dewan terhadap permintaan konstituen saat menggelar reses di daerah pemilihannya. Atau bisa juga dimasukkan pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan pihak eksekutif. Menanggapi aspirasi dewan, Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Pemerhati Bekasi (AMPIBI), Amet Muslim mengatakan, pengerjaan proyek di lingkungan Pemkab Bekasi banyak menyalahi aturan Kepres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Seharusnya, setiap kegiatan atau proyek di pemkab, masyarakat harus mengetahui dengan melampirkan data pengadaan di Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jadi asumsinya, ada indikasi banyak aspirasi dewan yang sengaja disembunyikan agar tidak tercium oleh masyarakat. Artinya ada kongkalingkong antara eksekutif dengan legislatif. “Karena dewan ini selalu beralasan atau alibi kalau dana aspirasi itu sesuai usulan masyarakat yang dibutuhkan di dapilnya. Sementara proses lelang atau kegiatan pun tidak terekspos di LPSE. Ini kan jelas menyalahi aturan,” beber Amet. Hasil penelusuran wartawan, pada tahun 2011 disinyalir tiap anggota DPRD Kabupaten Bekasi menerima dana aspirasi sebesar Rp 1,5 milyar. Namun dana itu meningkat Rp500 juta di 2012 menjadi Rp2 milyar tiap anggota dewan. Kini di tahun 2013 aspirasi dewan kembali menurun menjadi Rp1,5 miliar. (van)
Kabupaten Bekasi Raih Pangaripta... Sambungan dari hal 9
independent yang terdiri dari akademisi, LSM, dan unsur kemasyarakatan. Kabid Administrasi Aparatur Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Deddy Supriyadi mengatakan, RKPD Kabupaten Bekasi menjadi yang terbaik pertama di tingkat Provinsi Jawa Barat, dan sudah masuk 12 besar dari 33 provinsi di Indonesia. Menurutnya, sangat mungkin Kabupaten Bekasi mewakili Jawa Barat untuk meraih penghargaan di tingkat Nasional. “Kami mendapat piala dan piagam penghargaan untuk tingkat provinsi, dan masih dalam proses penilaian, Kabupaten Bekasi sudah masuk 12 besar dari 33 perwaki-
JAWARA DANGDUT
lan propinsi se Indonesia, mohon doa restu semoga juara juga di Tingkat Nasional mewakili Jawa Barat,” ungkap Deddy. Dijelaskan, penghargaan RKPD terbaik tersebut dilihat dari berbagai penilaian, seperti waktu penyelesaian, isi dokumen dan melibatkan banyak pihak dalam penyusunan RKPD. Hal ini menjadi poin tambahan bagi Kabupaten Bekasi untuk bisa menjadi juara ditingkat Jawa Barat. “Yang sangat baik dari Kabupaten Bekasi adalah dokumen RKPD. Ini pun menjadi penghargaan pertama bagi Kabupaten Bekasi ditingkat Jawa Barat dan sudah masuk dalam posisi 12 besar,” terangnya. Sementara Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi Romi Oktaviansyah mengatakan, penghargaan ini adalah motivasi bagi bupati dan jajarannya untuk bekerja lebih
JAWARA POP INDONESIA
PT. Radio Suara Adyasamudra Jl. Kolam Renang No. 313 Sukaseuri Kec. Kota Baru Kab. Karawang 41373 [T] / [F] : 0264 – 319655 r_adsfm@yahoo.com etnikom network.
baik. Tentunya, penghargaan ini juga tidak lepas dari peran legislatif yg membangun komunikasi dan kritik yang membangun kepada pemerintah Daerah (eksekutif). “Penghargaan kepada Kabupaten Bekasi soal RKPD itu karena perencanaan yang baik dan skala prioritas, tinggal bagaimana nanti penyerapan anggaran dan pelaksanaanya,” kata dia. Menurut Romi, penghargaan ini juga harus dijadikan pecutan, jangan seperti dahulu lagi ada anggaran sampai ratusan miliar tapi tidak terserap, padahal banyak sekolah, jalan dan infrastruktur yang lain yang harus segera diperbaiki. “Mudah-mudahan adanya penghargaan bisa memacu penyerapan anggaran. Yang lalu harus dijadikan pelajaran untuk perbaikan,” tukasnya. (mot)
TREND 101.2 FM - PT. RADIO GITA KANARI RIA
Jl. Taman Pahlawan No.41 - Purwakarta 41115. Ph. 0264 200302 | fx. 0264 206453 www.trend1012fm.com - www.radiotrendfm.com Harian Umum
FAKTA KARAWANG Cerdas I Lugas I Selalu Jadi Referensi I
RP 45.000/bln 081210170226
Hub. Gilang Ginanjar Hotline Service
0267 - 8490867
website: http://www.faktakarawang.com