Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 28 Juli 2011
No. 141 tahun V
Pengemban Pengamal Pancasila
Vonis Gayus Naik JAKARTA - MA menolak kasasi Gayus Halomoan Tambunan atas kasus suap penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dan menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara. ‘’Hukumannya menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan,” kata anggota Majelis Kasasi Krisna Harahap di Jakarta, kemarin. Hukuman yang diberikan MA ini lebih berat dua tahun dari hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan PT DKI Jakarta. Kasasi perkara Gayus ini ditangani oleh majelis Hakim Agung yang terdiri atas Artijo Alkostar, Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago. Perkara pertama Gayus yang diperiksa oleh Mahkamah Agung ini melibatkan keberatan pajak yang diajukan oleh PT Surya Alam Tunggal. Dalam dakwaan disebutkan, Gayus telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni kepada Ketua PN Tangerang Muchtadi Asnun. (ant)
Anas Urbaningrum
Hanya Diperiksa Satu Jam JAKARTA - Langkah cepat Polres Blitar memeriksa Anas Urbaningrum sehari sebelum hari penetapan pemeriksaan yang ditetapkan tim Bareskrim Polri dinilai sebagian kalangan sebagai tindakan istimewa yang dilakukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Namun pihak Polri membantah mengistimewakan orang yang disebut Muhammad Nazaruddin menerima uang ‘’haram’ dari hasil pemenangan tender proyek Wisma Atlet SEA Games VIII 2011, Jakabaring, Palembang tersebut. ‘’ Semua orang boleh diperiksa dimana saja. Kebetulan orangnya sedang berada di Blitar, dan
orangnya bersedia diperiksa di Blitar. Karena orangnya di sana, ya kita periksa di Blitar,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Anton Bachrul Alam di Jakarta, kemarin. Terkait pemeriksaan terhadap pentolan Partai Demokrat tersebut, Anton mengatakan, dirinya tak tahu menahu apakah permintaan pemeriksaan yang dilakukan di kampung halaman mantan bos Nazaruddin tersebut dilakukan atas permintaan Anas ataupun pihak penyidik. Ia juga tidak mengetahui penyidik mana yang telah memeriksa pria berkacamata tersebut. ‘’Yang jelas, saya terima
dari Kapolres Blitar ada pemeriksaan pada pukul 16.00 - 17.00 WIB. Soal penyidiknya bisa dari Mabes Polri, bisa juga dari Polres,” paparnya. Anton menambahkan, perihal pemeriksaaan terkait kasus pencemaran nama baik yang dihembuskan Nazaruddin terhadap mantan bosnya tersebut, ia mengaku hanya mengetahui seputar informasi bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anas yang dilakukan oleh Polres Blitar, sehari sebelum jadwal pemeriksaan Anas dilakukan. ‘’Kita tidak tahu atas permintaan siapa, yang jelas beliau diperiksanya di Polres Blitar. Karena itu boleh, siapapun
yang menjadi korban tindak pidana, melapor di manapun, boleh diperiksa kantor kepolisian manapun,” katanya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut, ia mengatakan bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Setelah melakukan langkah pemeriksaan terhadap pentolan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, selanjutnya, katanya, penyidik berencana akan melakukan penyitaan barang bukti milik Anas. ‘’Sedang diinventarisir (barang bukti), tentu berkaitan dengan peredaran SMS itu,” jelasnya.
Ketika ditanya perihal materi hasil pemeriksaanya, Jenderal Biintang Dua tersebut belum bisa menjelaskan secara detail materi pokok yang diajukan oleh para penyidik, yang melakukan pemeriksaan terhadap pria asal Blitar tersebut. ‘’Tentu kan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Jadi yah kira-kira itu (materi masalah pencemaran nama baik),” terangnya. Langkah Polri melakukan pemeriksaan yang dinilai tidak pada tempatnya serta dilakukan sehari sebelum jadwal pemeriksaan merupakan bentuk langkah berlebihan dan ketakutan. (wnd/har)
Chandra-Ade Raharja
Didesak Nonaktif
Suluh Indonesia/ant
PAMERAN - Sejumlah siswa SD mencoba memegang senjata api yang dimiliki Satuan Brimob Polda Jatim, saat East Java Police Expo 2011 di Balai Pemuda Surabaya, kemarin.
APBN 2011, Untuk Siapa ? EKONOM Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF) Didik J. Rachbini mengatakan, pada zaman kepemimpinan Presiden Suharto APBN yang tidak lebih dari Rp100 triliun sudah dapat membangun berbagai infrastruktur, bahkan bisa membeli satelit Palapa. Bagaimana dengan APBN 2011 ?. Menurut Didik, APBN sekarang ini secara politik ekonomi tidak memiliki kepemimpinan dan tidak memiliki prioritas yang jelas untuk menjalaninya. ‘’Ini (APBN) tidak ada kepemimpinan dan tercabik-cabik, karena ketiadaan kepemimpinan itulah sehingga tidak ada strategi,”
kata dia. Ia mencontohkan, APBN saat ini diibaratkan sebuah kendaraan yang memiliki bahan bakar full tank yang tidak memiliki strategi untuk mencapai suatu kota tujuan yang mengakibatkan para penumpangnya tidak bisa mencapai kota yang dituju. ‘’Ya, seperti
kita punya mobil yang bensinnya penuh dan ingin pergi dari Jakarta ke Bandung, tapi karena tidak ada strategi, mobilnya boros, kemudian diajak keliling dulu, bahkan mobilnya mengalami kebocoran bensin, tentu dengan keadaan seperti ini tidak akan sampai ke Bandung, itu kira-kira gambaran umum APBN kita, sehingga APBN kita saat ini betul-betul lemah,” ujarnya. Ia menjelaskan, anggaran belanja negara yang saat ini sudah mencapai kisaran Rp1.320 triliun dianggapnya belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak efektif.
Sebenarnya, lanjut Didik, anggaran APBN itu terbatas, kalau terbatas harus ada prioritas yang penting untuk menjadi lokomotif. ‘’Kalau ada strategi tentu bisa ditentukan prioritasnya, tidak bisa kita punya air sedikit mau tanam cabai, tanam ini, tanam itu, ya gak bisa. Kita bisa lihat Inggris, mereka fokusnya adalah rel kereta api, kemudian di tengah-tengahnya ada pelabuhan, properti, ini kita gak punya fokus, karenanya APBN tercabik-cabik,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro
mengatakan di satu sisi terlihat bahwa APBN adalah anggaran yang menjanjikan, namun dari sisi kualitas anggaran tentunya masih harus diperbaiki. Sebagai contoh, total subsidi baik subsidi energi maupun non energi dalam APBNP yang sudah di atas Rp 230 triliun dinilai belum memberikan dampak yang signifikan, bahkan masyarakat merasa hidupnya masih sulit. ‘’Yang pasti adalah subsidi yang diterapkan saat ini adalah subsidi yang tidak tepat sasaran, karena sifatnya adalah subsidi terhadap harga,’’ katanya. (ant/ har)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir mengusulkan agar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja nonakif sementara hingga isu yang menerpa keduanya tuntas. ‘’Jika Chandra M Hamzah dan Ade Raharja nonaktif sementara, maka Tim Etika KPK bisa lebih mudah melakukan penyelidikan untuk mengklarifikasi tudingan dari Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat),” katanya di Gedung MPR/PR/DPD RI di Jakarta, kemarin. Usulan Nudirman Munir itu menyusul adanya usulan dari juru bicara KPK yang ingin mengundurkan diri karena akan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Menurut Nudirman, jika isu yang dilontarkan Muhammad Nazarudin yang menyebut-nyebut nama Chandra M Hamzah dan Ade Raharja tidak segera diklarifikasi, maka Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akan mempertanyakan hal tersebut pada proses seleksi calon pimpinan KPK. Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, kata dia, akan mempertanyakan kabar pertemuan antara Chandra M Hamzah dan Ade Raharja dengan Muhammad Nazaruddin dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. ‘’Kami akan mempertanyakan ada apa di balik itu semua,” kata Nudirman. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI ini juga menyatakan curiga terhadap Chandra M Hamzah pada penanganan kasus Bank Century. Menurut dia, KPK hingga saat ini belum berani menyatakan ada tindak pidana korupsi pada proses bail out dana negara sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century. ‘’Padahal persoalan Bank Century sudah terbuka secara gamblang,” katanya. Nudirman menambahkan, pada rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung dan KPK, dirinya menyatakan Chandra M Hamzah sudah seperti pengacara Bank Century yang tidak memberi peluang ada tindakan pidana korupsi, padahal persoalannya terang benderang. Menurut dia, mestinya KPK berusaha membujuk Nazaruddin untuk memberikan bukti-bukti berupa rekaman CCTV yang menurutnya dimilikinya. ‘’Jika Chandra M Hamzah terbukti, maka Tim Etik KPK harus memberhentikannya sebagai pimpinan KPK,” katanya. Nudirman menyatakan lebih bersimpati kepada Ade Raharja yang mengakui adanya pertemuan dengan Nazaruddin. Menurut dia, sikap Ade Rahaja menunjukkan dirinya lebih sportif. (ant) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○