TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS PAING, 23 JUNI 2011
24 HALAMAN NOMOR 301 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Cabut Baliho
Tegang, Warga Bawa Senjata
Bali Post/bal
Semarapura (Bali Post) Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan di Mapolres Klungkung, ternyata tidak cukup untuk menciptakan suasana kondusif bagi warga pangempon pura dalem. Ketegangan terjadi ketika penurunan baliho yang sebelumnya di pasang masing-masing kelompok. Saat penurunan baliho mereka membawa berbagai senjata di antaranya
samurai, besi, bambu runcing dan tombak. Tanda-tanda ketegangan mulai muncul ketika masingmasing pihak menurunkan baliho. Sebagaimana salah satu hasil kesepakatan bahwa kedua pihak meski membuka baliho yang dipasang sebelumnya. Jika tak dilakukan, aparat kepolisianlah yang turun tangan menurunkan baliho tersebut.
Namun, sebelum polisi turun tangan, masing-masing pihak dengan kerelaan sendiri menurunkan balihonya. Informasi yang diperoleh di lokasi menyebutkan, ketegangan hingga membuat warga keluar rumah dengan senjata dipicu saling ejek. Tetapi tidak jelas pihak mana yang mendahului. Hal.23 Sejak Awal
SENJATA - Sejumlah warga membawa senjata saat penurunan baliho yang dipasang sebelumnya.
Konflik Pura Dalem
Persiapan Karya Ditunda, Pura ”Status Quo’’ Semarapura (Bali Post) Pertemuan membahas penyelesaian sengketa pura dalem di Klungkung terus diupayakan. Rabu (22/6) kemarin, pertemuan seluruh prajuru tempek dimediasi Kapolres AKBP Tri Wahyudi di Ruang Rupatama, Mapolres Klungkung. Hadir pula Bupati Klungkung, pimpinan DPRD dan unsur Muspida. Pertemuan berlangsung tertutup. Berdasarkan pantauan, pertemuan berlangsung pukul 09.00 hingga pukul 13.00 wita. Seluruh pihak pangempon pura dilibatkan. Namun, set-
elah beberapa saat berlangsung, pertemuan sempat dipisahkan. Prajuru dan perwakilan Desa Adat Kemoning digiring ke ruang Wakapolres. Sedangkan prajuru dan perwakilan Tempek Kauh dan Kangin tetap di ruang Rupatama. Beberapa saat kemudian, mereka kembali dikumpulkan di ruang Rupatama. Usai pertemuan, Kapolres Tri Wahyudi mengakui pertemuan berlangsung alot. Malah saking kesalnya, Kapolres mengaku sempat mengancam akan memblokir pura dengan memasang police line. ‘’Ya,
jengkel saya. Semua pada kaku,’’ kata Kapolres. Tetapi pertemuan itu akhirnya menyepakati beberapa hal. Di antaranya, persiapan karya untuk sementara ditunda sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari sulinggih. Dalam waktu tiga hari pascapertemuan, tidak diperkenankan ada aktivitas dari pihak mana pun di pura dalem. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, polisi akan melakukan penjagaan. ‘’Setiap hari kami disiagakan dua peleton personel,’’ tambah Wakapolres Kompol Wayan
Gede Suwahyu. Hal senada dikatakan Bupati Klungkung Wayan Candra. Selain diberi waktu tiga hari untuk meminta petunjuk ke sulinggih (Ida Pedanda dari Geria Aan), juga dibicarakan soal nama pura. Menurut Bupati, Desa Kemoning mengaku siap pura dalem diberi nama Pura Dalem Kauh sebagaimana keinginan Tempek Kauh dan Kangin. Syaratnya, Tempek Kauh dan Kangin harus siap melaksanakan sumpah cor. Hal.23 Sumpah Cor
Bali Post/bal
PERWAKILAN - Kapolres, Bupati, pimpinan DPRD serta unsur muspida memediasi pertemuan prajuru dan perwakilan seluruh tempek pangempon pura dalem.
Soal Eksekusi Ruyati
POLITIK
Arab Saudi Akui Lalai
Andi Serang Balik
MK Dituding Mafia Pemilu Jakarta (Bali Post) Tudingan jajaran Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat MK, mendapat serangan balik. Andi Nurpati membantah semua keterangan yang diberikan Ketua MK Mahfud MD dan Sekjen MH Janedjri M Gaffar di rapat Panja Mafia Pemilu. Dia justru menuduh balik bahwa yang menjadi mafia pemilu adalah jajaran MK. Mafianya justru di MK. ‘’Dari penjelasan MK di Panja, saya lihat justru tidak ada peran dan keterkaitan saya dengan pembuatan surat palsu,’’ ujarnya, Rabu (22/6) kemarin. Andi mengatakan ia merasa dijebak dalam persoalan ini. Jangan-jangan ini skenario. ‘’Saya merasa dijebak. Saya yakin ini by scenario,’’ katanya singkat, Rabu kemarin. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menyatakan mantan anggota KPU itu dinilai memiliki peran dominan dalam kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi. Hal itu berdasarkan keterangan yang disampaikan MK saat rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu. ‘’Peran Andi dominan, karena dia menghubungi panitera MK Zainal Arifin untuk menyerahkan surat palsu,’’ katanya. Oleh karena itu, Panja Mafia Pemilu akan memanggil Andi Nurpati terutama menyangkut rapat Pleno KPU tanggal 2 September 2009, di mana saat itu surat palsu digunakan sebagai dasar mengambil keputusan. ‘’Padahal, sudah diketahui ada surat lain karena Bawaslu pada hari itu sudah mengajukan protes,’’ ujarnya. Selain Andi, Panja juga akan meminta keterangan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi, mantan juru panggil MK Mashuri Hasan, serta Dewi Yasin Limpo. ‘’Semua nanti akan kita panggil, tetapi tidak berbarengan. Kalau Nesha (putri Arsyad - red) belum, kita lihat dulu keterangan Pak Arsyad,’’ kata Chairuman. Hal.23 Tidak Terlibat
LENSA
Jakarta (Bali Post) Pemerintah Arab Saudi mengaku lalai memberi tahu perwakilan Indonesia di negara itu tentang pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap TKI Ruyati binti Satubi. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, Rabu (22/6) kemarin, mengatakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengaku mereka tidak melaksanakan pemberitahuan yang seharusnya dilakukan.
Bali Post/ant
BERMASALAH - Ratusan calon tenaga kerja wanita antre untuk melakukan pendataan asal daerah masing-masing di aula PT Duta Tangguh Selaras, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/6) kemarin. Ratusan TKI berasal dari NTB dan Jawa tersebut akan dikirim sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan 10 orang di antaranya bermasalah.
‘’Beliau menyampaikan bahwa mereka intinya lalai karena tidak menyampaikan kepada kita, seharusnya disampaikan. Bayangkan seseorang yang dikenakan hukuman mati tentu perwakilan dari negara yang dimaksud harus diinformasikan. Itu bagian dari protap yang berlaku,’’ tutur Marty. Ia menjelaskan hari ini (kemarin - red) Kemenlu kembali memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan kembali menyampaikan surat resmi menyatakan protes dan kecewa tentang pelaksanaan eksekusi terhadap Ruyati yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata krama internasional, karena dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Marty mengatakan pemer-
Moratorium Mulai 1 Agustus Jakarta (Bali Post) Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan moratorium penempatan tekaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal (penatalaksana rumah tangga) ke Arab Saudi. Moratorium TKW ini mulai efektif 1 Agustus 2011, dan berlaku sampai dilakukan penandatanganan MoU Indonesia-Arab Saudi untuk perlindungan TKI dan terbentuknya Joint Task Force
antara kedua negara. Muhaimin, Rabu (22/6) kemarin, menyatakan keputusan ini dibuat oleh pemerintah dengan komitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan hendak bekerja ke luar negeri. ‘’Setelah mempertimbangkan dan mempelajari berbagai dampak dari langkah pengetatan total selama tiga bulan terakhir ini, pemerintah Indonesia memutuskan moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi,’’ kata Mu-
haimin. Ia juga mengatakan moratorium ini merupakan langkah terakhir dari pengetatan total sejak awal Januari. Pemerintah sudah melakukan semimoratorium (pengetatan total) yang dilaksanakan dalam dua langkah, yaitu regulasi dan sosialisasi. ‘’Regulasi dilakukan dengan membuat kebijakan terkait sistem rekrutmen dan melakukan pengawasan dalam proses rektutmen di dalam negeri dan titik-titik keberangkatan TKI,’’ kata Muhaimin. (ant)
intah Indonesia meminta Arab Saudi untuk memperhatikan prosedur pelaksanaan hukuman mati yang sesuai dengan aturan internasional dan meminta agar hal serupa jangan terulang lagi pada masa depan. ‘’Kita harapkan adanya penekanan bahwa yang terjadi kemarin tidak akan terulang kembali. Ini bisa dicapai dengan adanya pengaturan atau ketentuan yang disebut mandatory consuler notification, pemberitahuan kekonsuleran yang wajib,’’ jelasnya. Sementara mengenai moratorium pengiriman TKI nonformal ke Arab Saudi yang berlaku efektif 1 Agustus 2011, Marty mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hal.23 Protes Keras
Golkar Nilai Kurang Tepat
Bali Post/ant
Aburizal Bakrie
Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi kurang tepat jika dipaksakan untuk dilakukan saat ini. Sebab, hal itu akan menimbulkan masalah baru yakni meningkatnya angka pengangguran di dalam negeri. Hal.23 Lapangan Kerja
Rusak Sistem Pariwisata
Bali Protes Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Bali Post/020
KERJA KERAS - Seorang ibu melaju kencang dengan motornya yang penuh barang dagangan melintas di Jalan Suli Denpasar, belum lama ini. Kerja keras ibu ini berupaya menaklukkan kerasnya persaingan hidup yang terasa makin menghimpit di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok belakngan ini.
Denpasar (Bali Post) Pemerintah Provinsi Bali, DPRD dan komponen pariwisata memprotes kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar). Protes ini terkait dengan keluarnya 13 keputusan yang dapat merusak sistem pariwisata di Bali. Salah satunya adalah diberikannya kewenangan pemkab dan kota untuk mengeluarkan izin investasi di bidang pariwisata. Peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah perda di Bali. Demikian terungkap pada pertemuan komponen pariwisata dengan DPRD Bali, Rabu (22/ 6) kemarin. Pertemuan juga dihadiri Dinas Perhubungan dan Infokom Bali, Satpol PP, Dinas
Pariwisata, Asita, HPI, Devisi Bali Liang, dan komponen pariwisata lainnya. Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengatakan, peraturan yang memberi kewenangan perizinan kepada pemerintah kabupaten dan kota itu akan mengacaukan Bali. Pihaknya sangat terkejut karena keputusan itu tanpa sosialisasi sebelumnya. ‘’Selama ini pemberian izin usaha pariwisata adalah di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan luas wilayah Bali yang relatif kecil. Bila izin dikeluarkan di tingkat kabupaten, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah birokrasi dan persaingan antarkabupaten,’’ ungkap Nyoman Parta pada
pertemuan itu. Anggota DPRD Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan pihaknya berjanji segera mengoordinasikan masalah itu dengan Gubernur. Sebab, kebijakan itu dinilai bisa merusak sistem pariwisata di Bali. ‘’Ini rawan menimbulkan konflik. Penataan pariwisata Bali akan sangat liar. Apalagi jarak antarkabupaten dan kota berdekatan. Ini berbahaya,’’ ujarnya. Keputusan Menteri Jero Wacik yang dipercaya memahami kondisi Bali juga disesalkan para pelaku pariwisata. Koordinator Asita Wilayah Bali, NTB dan NTT, Bagus Sudibya, berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera merespons persoalan ini dengan membuat
kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. ‘’Mari berpegang pada kearifan lokal sebagai sesama warga Bali. Persaingan pariwisata tidak boleh merugikan kepentingan Bali secara keseluruhan,’’ ucapnya. Dalam pertemuan tersebut juga terkuak bahwa 80 persen aset pariwisata di Bali dikuasai orang luar. Orang Bali hanya menguasai 20 persen. Menurut Nyoman Parta, dengan hanya menguasai aset 20 persen pariwisata, jelas hanya sebesar itu yang bisa digunakan untuk membangun Bali. Selain itu, ada sejumlah fakta lain yang mengancam pariwisata Bali. Ternyata pariwisata Bali dijual dengan sangat murah. Hal itu terjadi karena maraknya jual-
beli kepala, adanya guide liar, hingga travel bodong. ‘’Tadi terungkap, dari 660 biro perjalanan wisata (BPW), ternyata hanya 200 BPW yang daftar ulang. Sisanya sekitar 400 BPW dipertanyakan keabsahannya,’’ terangnya. Seperti diketahui, keputusan menteri itu merupakan konsekuensi dari keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Semangat dari UU itu adalah untuk mendorong investasi di bidang pariwisata, sehingga investasi di bidang pariwisata tidak memerlukan perizinan khusus dan cukup dengan pendaftaran di tingkat kabupaten dan kota. Hal.23 Kondisi Bali