TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post
Demokrat Minta Nazaruddin Tak Buat Polemik Jakarta (Bali Post) Partai Demokrat (PD) meminta Muhammad Nazaruddin tidak melempar bola panas dari persembunyiannya di Singapura. Mantan Bendahara Umum PD itu diimbau lebih baik pulang ke Indonesia memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan duduk persoalan kasus dugaan pembangunan proyek wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga daripada membuat polemik tanpa menunjukkan dirinya. Kekecewaan tampak terlihat dari nada bicara Wakil Sekjen PD Saan Mustopa atas pernyataan Nazaruddin melalui pesan BlackBerry Messenger (BBM) yang menyebut tiga anggota Komisi X DPR terlibat kasus di Kemenpora. Salah satu yang disebut Nazaruddin
adalah anggota Komisi X Bidang Olahraga Demokrat, Angelina Sondakh. ‘’Yang bermain anggaran di Kemenpora itu Ibu Angelina dan Pak Wayan Koster dan pimpinan Banggar, MA. Bukan saya,’’ tulis Nazaruddin dalam BBM-nya. Saan meminta Nazaruddin tidak membuat polemik di media massa, tetapi cukup membicarakan di internal partai. Kalau ada persoalan internal partai tentu dibicarakan di internal partai sebelum disampaikan ke publik. Partai tidak akan bertindak diskriminatif terhadap sesama kader. ‘’Kita berusaha bisa diselesaikan di internal partai,’’ pinta Saan, Jumat (17/6) kemarin. Pernyataan Nazaruddin juga disesalkan anggota tim investigasi internal PD, Sutan
Bathoegana. Ia membantah tuduhan Nazaruddin yang menyitir pengakuan Angelina Sondakh saat memberikan klarifikasi kepada tim investigasi internal PD. ‘’Enggak pernah ada keterangan seperti itu,’’ kata Wakil Ketua F-PD ini. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan fraksinya tidak akan menindaklanjuti tuduhan Nazaruddin dengan memeriksa Wayan Koster yang menuduh anggota F-PDI Perjuangan dari dapil Bali itu ikut ‘’bermain’’ dalam dugaan suap di Kemenpora. ‘’Saya sebagai ketua fraksi sudah pernah memanggil, dia menyatakan clear,’’ kata Sekjen DPP PDI-P ini. Hal. 23 Tak Perlu
E-mail: balipost@indo.net.id
KPK Belum Berencana Panggil Angie - Koster
Bali Post/ist
Muhammad Nazaruddin
Jakarta (Bali Post) KPK belum berencana memanggil kader Partai Demokrat Angelina Sondakh (Angie) dan kader PDI-P Wayan Koster untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. ‘’Sampai hari ini belum ada rencana pemanggilan ke Ibu Angie dan lainnya,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (17/6) kemarin. Ia menegaskan bukan berarti KPK tidak akan melakukan pemanggilan, karena belum dapat diketahui apakah di masa akan datang kesaksian mereka diperlukan atau tidak. Johan juga mengatakan KPK tidak bisa memanggil ketiganya hanya atas dasar pernyataan kader Partai Demokrat M. Nazaruddin melalui media massa, sekalipun informasi tersebut berguna. Hal. 23 Wisma Atlet
’’Serangan’’ Nazaruddin Ditepis Rosa
HUKUM Pascaketegangan Eksekusi
Pausan Mulai Kondusif Gianyar (Bali Post) Suasana di Dusun Pausan, Payangan, Gianyar, Jumat (17/6) kemarin berangsur normal pascaketegangan yang terjadi antara warga setempat dengan tim eksekusi yang menyertakan Polri dan TNI (BP, 17/6). Kendati demikian, warga masih sensitif apabila melihat orang asing (bukan orang Pausan) yang datang ke wilayahnya. Pantauan kemarin, penghalang jalan berupa batang pohon, ban bekas dan benda-benda lainnya telah disingkirkn dari jalan utama. Ketika tim eksekusi dan aparat keamanan pergi dari Pausan, arus lalu lintas menuju Kintamani, Bangli yang sempat ditutup total ini sudah lancar. Namun, sebagian warga ada yang berkumpul di pinggir jalan. Demikian pula kewaspadaan dari masyarakat terhadap wilayahnya makin ditingkatkan. Hal. 23 Sembilan Hektar
Jakarta (Bali Post) Serangan yang dilancarkan Nazaruddin terhadap teman satu partainya, Angelina Sondakh, mendapat ‘’perlawanan’’ dari mantan anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. Rosa, demikian ia sering disapa, membantah bahwa aliran dana kasus Sesmenpora ‘’nyangkut’’ ke Angelina. ‘’Tidak benar ada aliran dana ke mereka,’’ kata Rosa usai rekonstruksi kasus Sesmenpora, Jumat (17/6) kemarin. Seperti diberitakan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin menuding tiga anggota DPR tersangkut kasus suap Kemenpora. Uang dari Sesmenpora masuk ke tim Banggar Komisi X DPR. Mereka adalah anggota Komisi X DPR dari PDI-P Wayan Koster, anggota Komisi X DPR dari F-PD Angelina Sondakh, dan Wakil Ketua Banggar dari F-PD Mirwan Amir.
Bali Post/dar
POHON - Warga Dusun Pausan menebangi pohon untuk memblokir jalan masuk ke dusun tersebut, Kamis (16/6) lalu.
POLITIK
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU PAING, 18 JUNI 2011
24 HALAMAN NOMOR 295 TAHUN KE 63
Bali Post/ant
Mindo Rosalina Manulang (Rosa) saat menjalani rekonstruksi penyuapan.
Empat Tempat KPK menggelar rekonstruksi dugaan transaksi penyuapan terkait proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Rekonstruksi dilakukan di Kemenpora, PT DGI (Duta Graha Indah), Restoran Arcadia Senayan, dan PT Anak Negeri. Juru Bicara KPK Johan Budi, mengatakan beberapa tempat itu memiliki kaitan dalam kasus suap Sesmenpora. Rekonstruksi dilakukan untuk menggambarkan keterangan yang diperoleh
penyidik dalam kejadian. ‘’Rekonstruksi itu bertujuan untuk menggambarkan proses penangkapan tiga orang tersangka yang sedang melakukan transaksi suap di kantor Sesmenpora,’’ katanya. Johan mengatakan, KPK rencananya akan lebih dulu mengajukan kasus dugaan penyuapan oleh Mindo Rosalina Manulang (Rosa) dan M. El Idris ke penuntutan daripada yang diduga menerima suap yakni Sesmenpora Wafid Muharam. ‘’Kasus keduanya (Rosa dan El Idris - red) sebentar lagi dilimpahkan ke penuntutan,’’ kata Johan. Seperti diketahui, kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet di kompleks Jakabaring, Palembang, merebak setelah KPK menangkap Sesmenpora Wafid Muharam, Direktur Marketing PT DGI M. El Idris, dan mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, 21 April 2011. Hal. 23 Kader Partai
Panja Mafia Pemilu
Curiga Pemusnahan Dokumen KPU Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan salah satu fokus penyelidikan yang dilakukan Panja Mafia Pemilu adalah adanya penerbitan Peraturan KPU No. 75 Tahun 2009 tentang pemusnahan hasil pemilu dan penghapusan logistik pemilu 2009. Keputusan dan langkah KPU itu dinilai melanggar UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Manurutnya, dalam UU 22/2007 dinyatakan bahwa logistik maupun dokumen hasil Pemilu 2009 harus disimpan hingga pemilu berikutnya yakni Pemilu 2014. ‘’Oleh karenanya patut diduga peraturan KPU itu sengaja dibuat untuk upaya tertentu,’’ kata Arif, Jumat (17/6) kemarin. Hal. 23 Caleg Terpilih
LENSA
Paskah Divonis 16 Bulan Penjara Jakarta (Bali Post) Majelis hakim Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta, Jumat (17/6) kemarin menjatuhkan hukuman 16 bulan penjara kepada mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta selaku mantan anggota DPR. Paskah diadili atas kasus penerimaan suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Majelis hakim yang diketuai Suwedy menyatakan Paskah dan empat terdakwa lainnya selaku mantan anggota DPR yakni Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Bria Seran, Boby Su-
hardiman, Anthony Zeidra Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis mewajibkan para terdakwa membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Paskah Suzetta 2,5 tahun penjara, dan keempat terdakwa lainnya dua tahun penjara dengan denda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Hal. 23 Akui Menerima
Bali Post/ant
JABAT TANGAN - Mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta (kiri) berjabat tangan dengan mantan anggota DPR Baharuddin Aritonang, Jumat (17/6) kemarin.
Semu, Pertumbuhan Ekonomi Bali
Bali Post/rtr
BANJIR - Marty Stouffer memeriksa isi kotak saat banjir melanda rumahnya di Cottonwood Marina, utara Omaha, Jumat (17/6) kemarin. Banjir yang telah terjadi sejak beberapa hari lalu diakibatkan tanggul di Sungai Missouri jebol. Enam waduk utama meluap akibat hujan deras dan salju yang mencair.
Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2010 sebesar 5,66 persen seharusnya dapat berimplikasi positif terhadap berkurangnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2011 diperkirakan menembus angka 6,3 persen. Akankah pertumbuhan itu mengurangi gap antara yang kaya dan kaum miskin?
MENJADI sesuatu yang tidak mengesankan lagi saat pemerintah mengumumkan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Karena peningkatannya tidak secara real memengaruhi kesejahteraan masyarakat kecil, namun hanya segelintir kelompok yang mengeruk keuntungan dari pertumbuhan tersebut. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof. Dr. I Wayan Ramantha menilai pertumbuhan ekonomi Bali tidak bisa maksimal untuk memicu lapangan kerja baru. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih agak semu. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai
Bali sejauh ini lebih banyak ditopang oleh sektor konsumsi, bukan investasi. Ini membuat kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru agak terbatas. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Unud Dr. IGW Murjana Yasa, S.E., M.Si. mengakui Indonesia belum mampu menumbuhkan ekonomi berkeadilan yang dapat dinikmati semua golongan. Pertumbuhan ekonomi saat ini masih dominan dinikmati oleh golongan menengah ke atas dan distribusi hasil-hasil pembangunan belum mampu menyejahterakan semua kalangan. ‘’Pemerintah sudah gagal dalam mencapai programnya. Pertumbuhan
ekonomi yang dicapai tidak dinikmati oleh masyarakat,’’ tandasnya. Menakar kesuksesan pembangunan ada tiga hal yang harus dilihat yakni input, proses dan output yang diukur dari pertumbuhan ekonomi apakah dinikmati sebagian besar masyarakat secara berkeadilan. Rektor Undiknas Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M. mengatakan, memberikan insentif untuk berwirausaha bagi UMKM menjadi salah satu upaya mengatasi ketimpangan. Selain melatih serta membina keluarga miskin agar memiliki skill yang adaptable dan compatible dan membebaskan pajak bagi kelompok
usaha tertentu sesuai dengan kearifan lokal. Menurutnya, agar pertumbuhan ekonomi dapat merata hingga ke kalangan bawah, pemeritah harus menggerakkan sektor informal oleh orang setempat, bukan oleh para eksodus. Hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Bali 2010 mencatat laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dalam periode 10 tahun terakhir (2000-2010) menduduki posisi teratas. Dari laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali yang mencapai 2,5 persen per tahun, Badung menempati 4,63 persen dan Denpasar 4,00 persen. (par)