TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SENIN PAING, 22 AGUSTUS 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
Presiden Balas Surat Nazaruddin kum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapa pun, saya tidak pernah, tidak akan, dan memang tidak boleh, mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapa pun,’’ tutur Denny membacakan surat Presiden. Presiden dalam suratnya
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jakarta, 21 Agustus 2011 Kepada: Sdr. Muhammad Nazaruddin Di Tempat Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini. Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapa pun, saya tidak pernah, tidak akan —dan memang tidak boleh— mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapa pun. Prinsip dasar nonintervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya. Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen dan adil. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak peduli dari unsur mana pun atau dari partai politik apa pun. Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melaksanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin di dalam konstitusi.
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membalas surat mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin yang dilayangkan kepada dirinya pada 18 Agustus 2011. Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Minggu (21/8) kemarin, mengatakan surat balasan Presiden itu telah dikirimkan kepada Nazaruddin pada Minggu siang. Dalam surat balasan yang dibacakan oleh Denny, Presiden menegaskan tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Nazaruddin. ‘’Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hu-
24 HALAMAN NOMOR 5 TAHUN KE 64
justru menyarankan agar Nazaruddin kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung, karena Presiden percaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja secara profesional, independen, dan adil. Hal. 23 Partai Politik
Hal. 23 Penegak Hukum
Bali Post/
Susilo Bambang Yudhoyono
TIMNAS BURONAN INTERPOL Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol. Boy Rafly Amar menunjukkan foto Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, di Mabes Polri, Minggu (21/8) kemarin. Mabes Polri bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap tersangka Neneng Sri Wahyuni, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di proyek instansi pemerintah.
Mundurnya Kabes Tak Ganggu Tim Solo (Bali Post) Mundurnya pemain sayap Ian Kabes dari pemusatan latihan Tim Nasional senior Indonesia di Solo, Jawa Tengah, tidak memengaruhi penampilan tim Merah Putih dalam pertandingan uji coba menghadapi Palestina, Senin (22/8) ini, kata pelatih. Asisten Pelatih Timnas Senior Indonesia Liestiadi, Minggu (21/8) kemarin mengatakan, Ian Kabes, pemain yang menempati posisi sayap di timnas, tetapi untuk posisi itu banyak pemain seperti Arief Suyono, Muhammad Ridwan, M Ilham, sehingga tidak ada pengaruhnya. Menurutnya, mundurnya Kabes secara rinci tidak diketahui, tetapi dia minta izin dengan alasan karena keluarga di Papua. Dia tidak menjelaskan secara spesifik. Pemain asal Persipura Jayapura tersebut tidak bisa fokus dalam pekerjaan atau timnas, karena selalu memikirkan keluarganya di kampung. Menurutnya, Kabes memang tidak membicarakan secara detail masalah keluarganya, apakah terkait adanya kerusuhan di daerahnya atau tidak, sehingga tim pelatih maupun manajemen timnas belum tahu. Namun, pihak manajemen timnas sudah bilang kepada pemain tersebut untuk membawa keluarganya ke Jakarta. Kalau dia merasa khawatir dengan keluarga di Papua, mereka bisa tinggal di Jakarta, selama dia ikut timnas, sehingga dia bisa fokus dalam timnas. ‘’PSSI sudah memberikan solusi yang terbaik buat mereka, tetapi pemain asal Papua itu tidak ada respons,’’ katanya. Hal. 23 Sudah Baik
Bali Post/ant
Malaysia Wajib Ekstradisi Neneng DPR Harus Bentuk Panja Nazaruddin Jakarta (Bali Post) Kepala Bagian Tata Usaha Litigasi dan Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Maryoto mengatakan bahwa pihaknya memang mencatat keberadaan Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, ini di Malaysia. Ia menerangkan bahwa Neneng keluar dari Kolombia pada 25 Juli 2011 menuju Malaysia dan belum ada catatan meninggalkan negara tersebut.
Terhadap hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional FHUI Hikmahanto Juwana, Minggu (21/8) kemarin mengatakan, pemerintah perlu segera mengajukan ekstradisi atas Neneng Sri Wahyuni. Sebab, pemerintah Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Malaysia sejak tahun 1974. Karena itu, kewajiban Malaysia untuk menyerahkan Neneng, jika benar dia berada di negara terse-
but. ‘’Kewajiban Malaysia untuk menyerahkan Neneng bila ada permintaan dari pemerintah Indonesia,’’ katanya. Namun sebelumnya, informasi tentang akurasi keberadaan tersangka harus bisa didapat dulu oleh tim pemburu istri Muhammad Nazaruddin tersebut, sebelum kemudian diserahkan kepada otoritas Malaysia. Hal. 23 Memakan Biaya
Bali Post/ist
Ian Kabes
PILKADA GUBERNUR
PKB Setuju Dipilih DPR Surabaya (Bali Post) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui pilkada gubernur dikembalikan kepada DPRD, karena hak eksekusi gubernur di era otonomi daerah (otda) tersisa hanya 40 persen. ‘’Gubernur itu lebih merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, karena itu kalau pilgub (pilkada gubernur) diserahkan kepada DPRD bukan kemunduran, tetapi sesuai fungsi,’’ kata Sekjen DPP PKB H. Imam Nahrawi, S.Ag., Minggu (21/8) kemarin. ‘’Banyak mudharat-nya, karena cost economicnya sangat tinggi yakni Pilgub Jatim saja mencapai Rp 800 miliar atau sama dengan APBD dua kabupaten di Jatim, sehingga sangat mubazir,’’ ucapnya. Selain itu cost social dalam pilgub langsung, kata Imam Nahrawi, juga sangat tinggi yakni benturan di masyarakat cukup besar. Misalnya, pertengkaran antarkelompok yang berbeda pilihan. ‘’Rakyat akan menjadi bingung, termasuk para santri, juga akan bingung, karena pertengkaran antarkiai cukup telanjang di depan mata mereka. Itu belum pertengkaran antarsaudara, antarteman, antartetangga, dan sebagainya,’’ paparnya. Apalagi cost politic juga besar, karena luka yang timbul akan mendalam dan cukup lama disembuhkan. ‘’Kalau pertengkaran antarsaudara dan antarkiai itu tidak bisa disembuhkan secara singkat,’’ katanya. Namun, menurutnya, pihaknya menyetujui pilgub dikembalikan kepada DPRD, asalkan gubernur dan wakilnya dipilih dalam satu paket, agar perselisihan antarpimpinan tidak terjadi di akhir masa jabatan akibat sama-sama ingin maju dalam pemilihan langsung. Ia menyatakan camat itu ditunjuk bupati dan menteri itu ditunjuk presiden, namun mereka memiliki hak eksekusi yang tinggi. ‘’Jadi, saya kira melihat kepada fungsi dan bukan pada cara pemilihan mana yang paling demokratis, apakah pemilihan secara langsung atau tidak,’’ katanya. (ant)
Bali Post/ant
TABRAK PEMBATAS - Sebuah mobil dinas militer bermerek Suzuki Katana terguling karena menabrak pembatas di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta, Minggu (21/8) kemarin. Tabrakan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, diduga karena menghindari pengendara lain kemudian menabrak pembatas serta tiang lampu penerangan jalan.
Jember (Bali Post) Pengamat hukum Dr. Widodo Eka Tjahyana menyatakan bahwa Komisi III DPR seharusnya membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk mengawal kasus hukum M. Nazaruddin. ‘’Pembentukan panja atau pansus itu bertujuan untuk mengontrol proses hukum Nazaruddin, agar berjalan fair dan terbuka untuk publik,’’ tuturnya, Minggu (21/8) kemarin, menanggapi proses hukum yang dijalani Nazaruddin. Menurutnya, dugaan publik sangat kuat bahwa ada skenario politisasi hukum pada proses penanganan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games itu. ‘’Komisi III DPR tidak cukup melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau berkunjung menemui Nazaruddin di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, namun harus mengawal kasus itu dengan membentuk panja,’’ ujarnya. Widodo menjelaskan, DPR seharusnya juga memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para penjemput Nazaruddin di Kolombia, termasuk Duta Besar RI di Kolombia untuk dimintai keterangan. ‘’Banyak kejanggalan yang terjadi pada Nazaruddin, termasuk hilangnya istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, yang kini keberadaannya tidak jelas,’’ ucap mantan staf ahli DPR-RI itu. Ia menilai ada pihak-pihak yang berupaya membungkam Nazaruddin, sehingga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa dirinya siap menerima hukuman berapa pun asalkan istrinya dibebaskan. ‘’DPR harus memberikan perlindungan secara politis kepada Nazaruddin, agar mantan politisi Partai Demokrat itu bisa membongkar skandal korupsi yang ramai diperbincangkan publik,’ paparnya. Anggota DPR yang tidak menyetujui pembentukan panja kasus Nazaruddin, lanjutnya, tidak saja mengkhianati rakyat dan konstitusi, tetapi juga mengkhianati negara. Ia berharap aparat penegak hukum serius untuk mengungkap skandal korupsi Nazaruddin yang melibatkan sejumlah kementerian, pejabat negara, dan elite politisi. Hal. 23 Cegah Intervensi
Jajak Pendapat
Bansos Harus Dipantau PROGRAM pemberian bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Pemprov Bali, termasuk pemerintah kabupaten/kota, merupakan salah satu strategi untuk meringankan beban masyarakat. Karena itu, pemberian bansos perlu dipertahankan. Bansos juga dinilai telah membantu desa pakraman dan subak dalam menjaga parahyangan, palemahan termasuk menata kehidupan organisasi. Namun, pemberian bansos harus selektif, adil, dan didasari survei terlebih dulu. Bansos mestinya terbebas dari kepentingan politis, sehingga bansos benar-benar menjadi hak publik, bukan hak kelompok politik penguasa. Pandangan ini mengemuka
ketika Pusat Data Bali Post menggelar jajak pendapat di seluruh Bali. Jajak dengan tujuan mengetahui persepsi publik terhadap bansos ini dilakukan dengan mengajukan kuisioner dan wawancara via telepon. Berikut rangkumannya. Ketika responden disodori pertanyaan; Menurut Anda, apakah pemberian bansos merupakan solusi yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat? Terhadap pertanyaan ini, jawaban responden berimbang antara yang menyatakan sudah tepat dan tidak tepat. Selisihnya hanya 5 persen. Responden yang menyatakan bansos merupakan bagian strategi menyejahterakan masyarakat mencapai 50
persen, sedangkan yang menyatakan tidak tepat 45 persen. Responden yang menyatakan sudah tepat menyatakan dengan dana bansos, beban warga lebih ringan. Bansos yang dicairkan dalam berbagai tujuan dan bentuk ini, jelas-jelas membantu mewujudkan target-target pembangunan. Responden kelompok ini malah berharap pencairan bansos disederhanakan. Sedangkan yang menilai bansos bukan merupakan strategi untuk menyejahterakan masyarakat beralasan, bansos bisa membikin krama malas dan berorintasi mendapatkan dana segar secara gampang. Hal. 23 Tak Dievaluasi
Menurut Anda, apakah pemberian bansos sebuah solusi yang tepat untuk bisa menyejahterakan masyarakat?
N = 570 Tepat 50% Tidak Tepat Tidak Tahu
45% 5% grafis/dewiryawan