Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS PON, 14 JULI 2011
Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 319 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Densus Serbu Ponpes
Penghuni Kabur, Temukan Bom Molotov Bima (Bali Post) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polda NTB, Rabu (13/7) sore kemarin akhirnya menyerbu Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Bima. Densus tak menemukan adanya penghuni yang masih tertinggal. Densus hanya berhasil mengamankan sejumlah benda berbahaya, satu senapan angin, 7 bom molotov dan sejumlah anak panah. Sebelum penyerbuan dilakukan, warga di sekitar ponpes disterilkan. Setelah dinyatakan aman, dengan bersenjata lengkap dan tameng baja, Densus kemudian melakukan penyerbuan terhadap bangunan-bangunan di dalam ponpes. Penyisiran pertama diawali dengan penyerbuan
rumah ustad. Namun di rumah yang terletak paling depan tersebut, aparat tak menemukan penghuni maupun benda mencurigakan. Setelah menyerbu rumah pertama, tim kembali ke titik aman yang terletak di depan ponpes. Penyerbuan dilanjutkan ke rumah kedua. Di rumah kedua ini,
aparat juga tak menemukan satu pun penghuni maupun benda mencurigakan. Hingga akhirnya tim menyerbu ruangan lainnya, termasuk musala dan ruang belajar. Penyerbuan ini sempat diwarnai beberapa kali suara ledakan. Ledakan tersebut merupakan
bom bahaya yang dilepaskan Densus. Namun, satu ledakan sempat diduga sebagai bom yang ditinggalkan oleh santri. Pasalnya, bom tersebut meledak saat aparat kembali ke titik aman. Jalannya penyerbuan yang diawasi langsung oleh Kapolres Bima AKBP Fauza Barito, S.H. dan Kasat Brimob Polda NTB AKBP Imam Suwanto berlangsung hampir dua jam. Dalam penyisiran tersebut, aparat menemukan sejumlah benda yang ditinggalkan oleh santri. Mulai dari senapan angin, bom molo-
tov, dan belasan anak panah termasuk buku-buku. Benda-benda ini kemudian diamankan di halaman ponpes. Usai penyisiran oleh aparat, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi, Wakil Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM Nur didampingi pejabat kepolisian lainnya meninjau lokasi. Kapolda sempat melihat-lihat sejumlah ruangan yang disisir. Tak hanya itu, Kapolda beserta Wakil Bupati juga melihat secara langsung barang bukti yang diamankan. (kmb)
Bali Post/suara NTB
BARANG BUKTI - Kasat Reskrim Polres Dompu AKP I Made Wiranata A, SIK. menunjukkan sejumlah barang bukti (BB) berupa buku, komputer dan samurai yang diamankan dari kediaman MT di Desa Oo dan Mlm di Wawonduru, Rabu (13/7) kemarin.
Rumah Anggota JAT Digeledah Polisi Dompu (Bali Post) Tempat tinggal Ketua Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Kabupaten Dompu, MT, di Dusun Oo Timur Desa Oo dan rumah Mlm, warga Wawonduru, Dompu, digeledah aparat kepolisian, Rabu (13/7) kemarin. MT diduga sebagai provokator aksi pemblokiran jalan di Desa Oo dengan menginformasikan bahwa aparat kepolisian tidak mengizinkan jasad M. Firdaus dimakamkan di Dompu. Polisi menemukan sejumlah buku, CD dan selebaran tentang jihad dan JAT di rumah MT dan Mlm. Kepala Desa Oo, Mustamin, kepada wartawan di kediamannya mengatakan, kemarahan warga yang berujung pada pemblokiran jalan bermula ada informasi bahwa jasad M. Firdaus, korban ledakan bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Bolo, Bima dilarang dimakamkan di Dompu. Apalagi warga sudah telanjur menyiapkan kuburan. Tetapi informasi itu tidak benar dan warga akhirnya saling menyalahkan. Hal.23 Incaran Warga
KORUPSI
Aset Nazaruddin Dibekukan
Jakarta (Bali Post) KPK sudah membekukan sejumlah aset berupa rumah dan perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. ‘’Ada pemblokiran perbankan dan nonperbankan milik Nasaruddin, aset-asetnya berupa rumah dan perusahaan,’’ kata Pimpinan KPK Bidang Pencegahan Muhammad Jasin, Rabu (13/7) kemarin. Sebelumnya, KPK menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan wisma atlet untuk menampung peserta SEA Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan. Jasin menyatakan belum bisa menyebutkan nilai aset milik Nazaruddin yang dibekukan tersebut. ‘’Belum bisa itu (diketahui besaran nilainya), karena banyak,’’ katanya. Tidak hanya terhadap rekening M Nazaruddin, KPK juga melakukan pemblokiran rekening milik tiga tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Jakabaring, Palembang. ‘’Blokir dilakukan kepada sebagian (rekening milik) M Nazaruddin dan tersangka lainnya,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (12/7). (kmb4/ant)
KASUS CENTURY
KPK Temukan Kejanggalan Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan dalam penggelontoran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dari Bank Indonesia melalui Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Hal tersebut disampaikan Ketua Timwas Century Priyo Budi Santoso seusai rapat timwas di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/7) kemarin. Rapat dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief, Kabareskrim Polri Irjen Pol. Sutarman dan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Priyo menambahkan, kejanggalan itu mengenai permintaan surat utang atau revo namun kenyataannya diberikan FPJP. ‘’DPR memandang itu suatu kesalahan fatal. Kenapa surat yang cacat bawaannya atau yang sudah salah ini, kok berujung pada penggelontorann dana melalui FPJP,’’ katanya. Kendati demikian, ia menyatakan KPK belum sampai menemukan titik yang lebih terang sehingga berkesimpulan adanya pelanggaran atau kejanggalan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius. ‘’Karena kalau menemukan kejanggalan itu, KPK mengatakan mohon maaf kerjanya hanya terbatas pada hal yang tersangkut paut dengan penyelenggara negara,’’ katanya. Ia menjelaskan pertemuan lanjutan pembahasan Bank Century itu dikonsentrasikan untuk melanjutkan beberapa progress report dari KPK. ‘’Untuk sementara progress report untuk Kejaksaan Agung dan Polri, dipandang cukup,’’ katanya. Dikatakan, agaknya sebagian besar timwas menilai masih belum cukup kejanggalan yang disebutkan versi KPK tersebut. ‘’Namun saya selaku pimpinan tetap mengapresiasi pimpinan KPK,’’ katanya. (ant/kmb4)
Bali Post/ant
MENYERBU - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polda NTB, Rabu (13/7) kemarin melakukan penyerbuan ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Bima.
Korupsi Wisma Altet
Nazaruddin Diduga Dapat Bagian Rp 24,8 M Jakarta (Bali Post) Aliran dana kasus dugaan suap untuk pemenangan PT Duta Graha Indah (DGI) terkait proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, muncul di surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang dengan terdakwa Manajer Pemasaran PT DGI Mohammad EL Idris, JPU di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/7) kemarin, menyebutkan bahwa telah terjadi kesepaka-
tan antara terdakwa, Dirut PT DGI Dudung Purwadi, tersangka Mindo Rosalina Manulang, dan tersangka Muhammad Nazaruddin untuk pembagian sejumlah uang atas upaya pemenangan proyek wisma atlet di Jakabaring. JPU menyebutkan urutan yang diduga ikut penerima aliran dana terkait pemenangan PT DGI untuk proyek wisma atlet di Jakabaring, M Nazaruddin sebesar 13 persen (dari nilai proyek Rp 191 miliar). Hal.23 Wisma Atlet
NILAI PROYEK RP 191 MILIAR Diduga Jumlah Pembagian Komisi
H M Nazaruddin H Gubernur SumselAlex Noerdin H Komite Pembangunan WismaAtlet H Panitia Pengadaan H Sesmenpora Wafid Muharam H Belasan pejabat lain dengan komisi
Radikalisme di NTB
2,5% (Rp 4,775 M) 2,5% (Rp 4,775 M) 0,5% (Rp 955 juta) 2%. (Rp 3,8 miliar) Rp 20 - 400 juta
Kisruh PNS di Bangli
Pangdam Akui Kebobolan Mataram (Bali Post) Gejolak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Bima masih menjadi fokus perhatian aparat, tak terkecuali TNI. Bahkan, korps baju loreng ini mulai mengindikasikan bahwa ada kelompok radikal yang mengarah pada terorisme di NTB. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Leonard mengindikasikan kelompok radikal ada di NTB. ‘’Dengan kejadian di Ponpes Umar Bin Khattab, indikasi itu makin kuat,’’ kata Pangdam dalam keterangan persnya didampingi Danrem 162/WB Kolonel Inf. Heru Suryono, SIP. dan Dandim 1606 Lobar Letkol Inf. Waris Nugroho, Rabu (13/7) kemarin. Hal.23 Kelompok Radikal
13% (Rp 24,8 M)
SK Ditandatangani Sekda Bangli (Bali Post) Kisruh PNS bodong di Bangli, belum juga terang. Para pejabat terkesan menutup-nutupi apa yang terjadi. Sementara itu ribuan PNS di kabupaten dingin ini mulai ‘’panas’’. Mereka resah karena hingga Rabu (13/7) kemarin, pemerintah daerah belum mengumumkan nama-nama PNS yang bodong, sehingga mereka terus mendesak agar pemerintah daerah segera memberi penegasan tentang nama atau NIP PNS bodong tersebut. Sejumlah PNS yang dihubungi mengakui SK pengangkatan yang ditandatangani Sekda Bangli ketika itu, Drs. I Wayan Suarka, M.M., ternyata tidak berisikan kode registrasi BKN seperti kode AG maupun KG. Tak tercantumnya kode registrasi tersebut tidak hanya pada pengangkatan 2008, juga tahun-tahun sebelumnya. Ini berbeda dengan SK pengangkatan pada formasi tahun 2010. Pada SK tersebut terdapat kode registrasi. Hal.23 Naik Pangkat
Mayjen TNI Leonard
Bali Post/dok
Meneg LH
Sesalkan Kepala Daerah Obral Izin Amdal Denpasar (Bali Post) Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Gusti Muhamad Hatta mengaku sangat menyesalkan mudahnya proses penerbitan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di daerah, sehingga ada kesan diobral. Bahkan, belakangan ini muncul temuan dengan banyaknya izin amdal yang tumpang tindih. Fenomena itu merupakan bukti bahwa banyak kepala daerah yang mengobral izin amdal kepada perusahaan. Hal itu ditegaskan Gusti Muhamad Hatta seusai mem-
buka Rakernas Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertajuk ‘’25 Tahun Amdal’’ di Nusa Dua, Rabu (13/7) kemarin. Pada kesempatan itu, Hatta juga menegaskan komitmen Kementerian Negara LH untuk secepatnya menyeret ke pengadilan perusahaan hitam yang terindikasi sebagai perusak lingkungan. Ditegaskan, paling tidak tujuh perusahaan di Indonesia yang siap diseret ke pengadilan. ‘’Untuk kepentingan itu, saat ini kami masih kumpulkan bukti-bukti,’’ ujarnya. Menurut Hatta, tujuh peru-
sahaan itu berada di Jawa Timur dan Kalimantan. Rinciannya, lima perusahaan merupakan industri ikan di kawasan Jawa Timur dan dua perusahaan di Kalimantan yang bergerak di bidang pertambangan. Kata Hatta, tujuh perusahaan itu dinilai merusak lingkungan berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan. Perusahaan akan diseret ke pengadilan jika mendapatkan label hitam sebanyak dua kali. Hal.23 Label Warna
Made Gianyar
Bali Post/dok