Issuu on Google+

HARIAN PAGI

HARGA Rp. 3.000,Alamat seluruh bagian: Jalan Raya Diponegoro No 20 Ambon 97124 Telp. 347666, Fax. 341137 Mobile 0811471671

JUMAT, 03 JUNI 2011 Setiap hari 16 Halaman No: 1020 Tahun XI/2011

C m Y K

MENGUTAMAKAN PERSATUAN & PERSAUDARAAN

Ambon, Siwalima Setelah dihujani kritikan, dan dilaporkan sejumlah fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), menyusul kekalahan telak PDIP dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), Ketua DPD PDIP Maluku, KA Ralahalu akhirnya buka suara. Para kader, dan tokoh PDIP menganggap Ralahalu sebagai biang kerok kekalahan PDIP. Ia dinilai hanya memanfaatkan partai berlambang banteng kekar moncong putih ini, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Karena itu, mereka mendesak Ralahalu dicopot

03 JUNI 1942: Amerika Serikat dan Jepang memulai perang di Samudera Pasifik.

dari jatabannya selaku Ketua DPD PDIP Maluku. Awalnya Ralahalu memilih diam. Tak mau menanggapi berbagai kritikan dan desakan mundur yang disampaikan kader maupun tokoh PDIP itu. Ia beralasan, masalah ini adalah urusan internal partai. Namun setelah dilaporkan oleh sejumlah fungsionaris DPD, Ralahalu berubah pikiran, dan mendadak menggelar konferensi pers, Rabu (1/6). Ironisnya, Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku dijadikan sebagai tempat digelarnya konferensi pers tersebut. Padahal, Ralahalu lupa, kalau yang hendak dijelaskannya itu adalah masalah internal partai. Harusnya Ralahalu menggunakan Sekretariat DPD PDIP Provinsi Maluku, bukan kantor gubernur. Sudah begitu, saat memberikan penjelasan tersebut Ralahalu yang saat itu mengenakan hem lengan panjang berwarna biru didampingi oleh Sekda Ros Far-Far, Karo Umum dan Humas Bakry Asyatri, Kepala Inspektorat Marcus Simanjuntak, Sekretaris Kesbangpol Semuel Huwae serta Kabag Humas Setda Provinsi Maluku James Leiwakabessy. Padahal tak ada urusannya masalah internal PDIP dengan masalah pemerintahan. Para pejabat yang hadir saat itu, hanya mengangguk-angguk kepala ketika mendengar penjelasan Ralahalu. Sekda Maluku Ros FarFar juga nampak sesekali menebar senyum kepada para wartawan. Tuai Kritikan Kantor gubernur dijadikan sebagai tempat konferensi pers Ralahalu untuk menjelaskan masalah internal PDIP, menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi  ke Halaman 14, kolom 1

Gubernur Harus Pertanggungjawabkan Anggaran Rp 160 M  Simanjuntak: Bukan Kerugian Negara

03 JUNI 1989: Di China, tank-tank pemerintah bergerak menuju Lapangan Tiananmen di Beijing dan menewaskan 2.000 demonstran prodemokrasi. 03 JUNI 1998: Pol Pot, pemimpin otoriter Khmer Merah meninggal.

www. siwalimanews.com

Ambon, Siwalima Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Maluku, KA Ralahalu harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran senilai Rp 160 milyar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Maluku. “Dengan adanya penggunaan anggaran senilai Rp 160 milyar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, secara jelas menunjukan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Maluku bersama

ADA yang menarik perhatian saat Ralahalu memberikan konferensi pers, di ruang rapat lantai II, Kantor Gubernur Maluku, Rabu (1/6). Terlihat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Ros Far-Far, dengan merasa tidak bersalah, duduk tebar pesona di samping bosnya itu. Tentu saja kehadiran Far-Far disana sangat aneh, karena substansi yang dibicarakan Ralahalu adalah urusan politik, bukan urusan pemerintah daerah. Substansi omongan Gubernur itu bukan urusan daerah dan pemerintahan, tetapi urusan rumah tangga politik yang seharusnya bukan dilakukan di Kantor Gubernur. Selain itu, pernyataan Ralahalu soal PDIP di Kantor Gubernur juga membuat seolah-olah masalah itu penting bagi rakyat. Padahal urusan Gubernur adalah yang penting tugas dan kewajiban konstitusionalnya berjalan dengan baik.  ke Halaman 15, kolom 1

SAAT memberikan penjelasan perihal kekalahan PDIP pada pilpres, pileg maupan pilkada di sejumlah kabupaten/kota dalam kurun waktu 2008-2011, Ralahalu justru balik menuding kader PDIP sebagai biang kerok kekalahan partai berjuluk “wong cilik” ini. Menurut Ralahalu, kekalahan yang dialami PDIP, disebabkan karena kader-kader di daerah tidak bisa diandalkan. “PDIP memiliki kader di daerah yang tidak bisa diandalkan, bagaimana dia bisa menang ini sementara tidak ada pendidikan kader politik yang handal yang tentunya memiliki nilai yang bisa disodorkan kepada masyarakat untuk bisa memimpin. Jika tidak ada, ya memang tidak bisa,” ungkap Ralahalu

dengan santai. Ralahalu mengatakan, menang atau kalah adalah hal biasa. Tak perlu diributkan. “Hari ini Golkar menang, besok PDIP dan itu biasa, kenapa harus diributkan setiap hari dan yang menang harus disalut dan harus memberikan dukungan yang positif, karena ini demokrasi, sehingga suara rakyat ada di tangan rakyat bukan suara rakyat ada di tangan partai,” katanya. Khususnya untuk Pilkada di Kota Ambon, Ralahalu mengatakan, PDIP mendukung kemenangan pasangan Richard Louhenapessy dan MAS Latuconsina.

dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerah. Olehnya gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah harus bertanggung jawab,” tandas Koordinator Mollucas Democratization W atch (MDW ), Iksan Tualeka, kepada Siwalima, Selasa (31/5). Dikatakan, ketidakmampuan Pemprov Maluku mempertanggungjawabkan anggaran senilai Rp 160 milyar menunjukan sinyalemen adanya penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada potensi kerugian keuangan daerah. Iksan menjelaskan, dengan deadline yang diberikan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) kepada Pemprov Maluku untuk secepatnya menuntaskan laporan p e n g g u n a a n

 ke Halaman 14, kolom 3 anggaran terhitung enam bulan dalam semester ini, dan tidak mampu menunjukan penggunaan anggaran dengan baik, maka lembaga penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah proaktif guna mengusut penggunaan anggaran ini ke rana hukum. Aktivis yang getol menyuarakan pemberantasan anti korupsi tersebut menegaskan, mestinya selama kurun waktu tiga tahun dari 2007, 2008 dan 2009 dimana penggunaan anggaran yang realita telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang buruk,

 ke Hal. 15, kol. 1

Minta Anggaran Rp 1 Milyar

Tiga Anggota Panitia Tender KPU Diperiksa Jaksa KPU Dinilai Cari Kesempatan kasus dugaan penyeleweAmbon, Siwalima Tim intelijen pada Kejaksaan Negeri (kejari) Ambon, Rabu (1/ 6) kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota panitia tender pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon. Informasi yang diterima Siwalima Rabu (1/6) menyebutkan, ketiga anggota panitia tender ini masing-masing Andrias Tupan, Dahri Kaimudin dan A Renmur. Mereka diperiksa sebagai saksi oleh tim penyelidik terkait

Kita sangat mendorong

untuk Kejari memeriksa Ketua dan Sekretaris KPU Kota Ambon karena merekalah yang paling bertanggungjawab soal penggunaan anggaran” JOHN MAITIMU Anggota DPRD Kota Ambon

ngan dalam proses penggunaan dan pengelolaan anggaran di KPU Kota Ambon. Ketiganya diperiksa sejak pukul 11.00 - 17.00 WIT dan dihujani dengan puluhan pertanyaan masih seputar pelaksanaan tender proyek saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon beberapa waktu lalu. Ditanyakan soal pemeriksaan  ke Halaman 15, kolom 1

Manfaatkan Uang Daerah Ambon, Siwalima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon terkesan mencari-cari kesempatan untuk memanfaatkan uang daerah untuk kepentingannya. Hal itu diungkapkan Kordinator Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Maluku, Ridwan Kelian, kepada Siwalima, Rabu (2/6) menyikapi permintaan anggaran sebesar Rp 1 milyar yang diajukan KPU kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Anggaran tersebut diperuntukan untuk menyewa pengacara saat proses gugatan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami melihat sepertinya KPU ingin mencari-cari kesempatan dalam segala situasi, bayangkan saja anggaran sebesar Rp 11 Milyar lebih yang digunakan untuk proses Pil ke Halaman 15, kolom 1

Cover