Issuu on Google+

A g u s t u s

2 0 1 0

Vol. 25 th. 2010

buletin Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas

Sosok: Ahmad Rovahan

‘Pahlawan’ Warga Belum Dilirik Pemerintah

Liputan Khusus:

Realita Pasangan Menikah Sirri di Desa Sinarancang

Menghargai Hak Wong Cilik, Menegakkan Kamtibmas Bambang Budiono

Meluruskan Sesat Pikir Polmas


 daftar isi

Susunan Redaksi: Penanggung Jawab: KH. Husein Muhammad,

3

Di Balik Lapak yang Hilang Oleh: Erlinus Thahar

Pemimpin Umum: Marzuki Wahid,

Redaksi Ahli: Affandi Mochtar, Lies Marcoes-Natsir, Ahmad Suaedy, Kamala Chandrakirana, Debra Yatim, Faqihuddin Abdul Kodir, Maman Imanulhaq,

4 5

COP-PKL Menghargai Hak Wong Cilik, Menegakkan Kamtibmas Mengapa Perlu COP-PKL?

Pemimpin Redaksi: Alimah

Tim Redaksi: Roziqoh, Erlinus Thahar, Satori, Ali Mursyid, Nurul Huda SA, Rosidin, Obeng Nurosyid,

Menengok Sejarah Perkembangan PKL di Cirebon

6

PKL Cirebon: Kebangkitan Ekonomi Rakyat atawa Ketimpangan Pembangunan?

7

Meluruskan Sesat Pikir Polmas

11

Realita Pasangan Menikah Sirri di Desa Sinarancang

13

Pelaku Pernikahan Sirri Wajib dipidanakan,

16

Ahmad Rovahan

18

Perajin Cobek Mundu;

21

Masyarakat Bertanya Polisi Menjawab

Setting Layout:

Oleh: Bambang Budiono

an@nd,

Printing: CV. Teguh Gemilang Cirebon,

Alamat Redaksi: Jl. Suratno No. 37 Cirebon, Jawa Barat - Indonesia 45124 Telp./Fax. (0231) 203789 website: www.fahmina.or.id e-Mail: fahmina@fahmina.or.id

Penerbit: fahmina-institute Didukung oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang berkaitan dengan upaya penguatan masyarakat sipil dan proses kemandirian warga di pedesaan/ kelurahan. Redaksi berhak mengedit tulisan tersebut dengan tidak mengubah substansi. Setiap tulisan yang dimuat akan mendapat imbalan. Tulisan dalam Rubrik Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis bersangkutan.

Edisi 25

Agustus 2010

22

Demi Melindungi Perempuan

‘Pahlawan’ Warga Belum Dilirik Pemerintah

Terbanyak Jumlahnya, Paling Minim Perhatian Pemerintah

Ketika Santri Menyoal Kespro


gerbang

Di Balik Lapak yang Hilang Oleh: Erlinus Thahar

K

ini lapak-lapak itu telah menjadi trotoar berpagar besi, sejak tergusur beberapa bulan lalu. Memang, tidak ada papan larangan berjualan di sana. Tetapi pagar besi angkuh sepanjang trotoar depan mal terbesar di Cirebon itu tidak saja menggong-gong, tetapi melarang masa lalu. Lapak adalah bagian dari masa lalu itu. Hadi (33th) dipaksa untuk melupakan sejarah kebangkitan dagangnya. Sebagaimana pedagang kaki lima lainnya, Hadi bukannya tidak tahu bahwa berjualan di trotoar dilarang menurut Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2003. Mengingat peristiwa itu, hati Hadi jadi geram. Sebagai pedagang nasi lengko, suatu kali Hadi merasa bangga masuk televisi. Apalagi dijuluki sebagai pelestari kuliner khas Cirebon. Dia pernah merasa sebagai salah satu penyelamat kekayaan intelektual Cirebon, meski hanya dengan berjualan nasi lengko. Kepada para tamu luar kota yang masuk ke lapaknya, dia bercerita dengan semangat tentang Cirebon dengan segala perniknya. Tak heran jika dia merasa menjadi bagian dari promosi wisata kota tempat tinggalnya. Tapi itu dulu. Kini untuk bertahan menghidupi keluarganya, ia hanya berjualan teh botol gerobak. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain sekitar mal angkuh tersebut. Usiran Satpam mal dan petugas Satpol PP yang berpatroli acapkali dia terima sebagai bagian dari ganasnya hidup. Hadi tidak mengerti, kenapa dalam sekejap semua­ nya berubah. Kebanggaan menjadi warga kota ini tiba-tiba runtuh bersamaan dengan hilang lapaknya. Kini betapa sulitnya dia menghidupi keluarganya. Apalagi ketika harus melihat kenyataan bahwa anak sulungnya terpaksa putus sekolah karena ketiadaan biaya. Dia tak sanggup lagi membayar “uang gedung� yang terasa cukup besar. Hei, ke mana orang-orang yang dulu seakan membanggakannya itu? *** Kegeraman itu makin mengeras. Di matanya kembali berputar bayangan para petugas Satpol PP yang berwajah beringas. Wajah-wajah yang

sangat bernafsu membongkar lapaknya. Bersama kawankawannya, ia ingin sekali membalas tatapan garang para petugas Satpol PP itu dengan lemparan batu. Namun koordinator kelompok PKL di wilayahnya berteriak-teriak mencegah aksi anarkhis dan kekerasan itu. Meskipun akhirnya bentrokan tak terelakkan, tetapi terjadi tidak lama. Di televisi, dia menyaksikan betapa teman-teman seprofesinya (PKL) di daerah lain bernasib lebih buruk darinya. Tidak hanya diusir, tetapi dianiaya oleh sejumlah oknum Satpol PP. Korbannya tidak tanggung-tanggung, dari anak kecil hingga orang tua. Hadi lagi-lagi tidak mengerti kenapa para anggota Satpol PP itu belakangan makin beringas. Dulu tak begini. Hadi bersama komunitas PKL lainnya pernah melakukan kerja bakti bersama Satpol PP membersihkan saluran air dan got-got sepanjang jalan di kota Cirebon. Pernah pula ia melakukan touring sepeda motor bersama ke sebuah tempat wisata. Hal yang paling tidak dia mengerti lagi, belakangan dari televisi dia mendengar bahwa anggota Satpol PP akan diberi perlengkapan senjata api. Kenapa Satpol PP sepertinya sekarang lebih garang ketimbang polisi atau bahkan tentara? Kenapa Satpol PP sekarang tidak punya belas kasihan ketika menggusur PKL? Apakah peristiwa bentrokan mbah Priok pada 16 April 2010 tak diambil sebagai pelajaran? Melalui Permendagri No. 26 Tahun 2010, Pemerintah justru mengarahkan moncong pistol kepada warganya. Akankah warga, seperti PKL, pengasong, pengamen, pengemis, PSK, anak jalanan, dan orang-orang tergusur adalah musuh yang perlu dihadapi dengan senjata api oleh Satpol PP? Hadi menatap bekas lapaknya dulu. Kalau begitu, sesaat dia berpikir, apakah perlu menyiapkan “senjata� juga untuk merebut kembali lapaknya yang hilang dan melawan Satpol PP yang kemarin membentaknya? Apakah Kamtibmas harus didekati dengan senjata? Apakah kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan? ***

Edisi 25

Agustus 2010




 fokus

COP-PKL

Menghargai Hak Wong Cilik, Menegakkan Kamtibmas

A

de Priyanto (33 tahun), Ketua Forum Pedagang Kaki Lima (FPKL) Kota Cirebon, dengan lancar menuturkan sejumlah peristiwa yang pernah dialaminya. Terutama ketika dia dan teman-teman PKL-nya harus menghadapi sikap arogansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Selama ini, menurut Ade, persoalan yang dihadapi PKL lebih sering berhadapan dengan Edisi 25

Agustus 2010

Satpol PP. Atas nama Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP menindak PKL. “Seperti persoalan penggusuran di Jalan Tentara Pelajar. Sebelumnya ada komunikasi terlebih dahulu dengan Satpol PP bahwa kita akan dipindah ke ruas jalan yang lain. Kami nggak boleh jualan di jalur hijau. Bagi kami, ketidaksinkronan antara Satpol PP dengan PKL adalah Perda dengan

Perwali. Padahal kami sudah diskusi dengan Dewan dan Pemkot. Namun, kami selalu dibenturkan pada peraturan, akhirnya kami berhenti di tengah jalan,� ungkap Ade. Usai Ade menuturkan pengalamannya, menyusul aktivis PKL lainnya satu per satu buka mulut mengungkapkan masalah yang pernah dialaminya. Mereka adalah para PKL yang datang


fokus dalam rembug warga “Penguatan COP-PKL; Mengawal Reformasi Keamanan dan Birokrasi�, yang digelar Fahmina-institute Cirebon, Sabtu (12/6). Dalam rembug warga itu, mereka tidak hanya menuturkan persoalannya. Dengan dipandu Akhsan Jamet, Project Officer (PO) dari The Asia Foundation (TAF) Jakarta, para PKL berembug mencari jalan keluar dari sekian persoalan yang mengancam keberadaan mereka. Nasib para penjaja makanan dengan gerobaknya itu tak jarang harus menghadapi penggusuran. Mereka juga sering mendapatkan stigma sebagai biang ketidakrapihan, terutama ketika dihadapkan pada persoalan penataan kota. Saat sebuah lingkungan akan ditata, PKL selalu menjadi yang terdepan untuk dipersoalkan. Di beberapa tempat, PKL dipermasalahkan karena dianggap menggangu para pengendara kendaraan motor. Mulai dari soal perizinan hingga dianggap sebagai penyebab ketidakrapihan, ketidaktertiban, dan ketidakbersihan. Padahal penyebab persoalan tersebut tidaklah mutlak karena PKL. Semua pihak selain PKL juga berkontribusi pada kemacetan yang ada di wilayah tersebut. Butuh Wadah Kuat dan Solid Persoalan PKL hampir ada di seluruh kota besar negeri ini. Tengoklah berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, serta seluruh kota besar dan kecil di Indonesia dipenuhi PKL. Bahkan negara lain, seperti Thailand, juga demikian. Di Bandung misalnya, begitu banyak pusat jajanan pinggir jalan yang jika malam tiba dipadati pengunjung. Bahkan jajanan pinggiran yang ditawarkan PKL merupakan bagian dari pariwisata karena dinikmati wisatawan yang berkunjung. Di

Mengapa Perlu COP-PKL?

S

eperti diketahui, konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas) bervariasi. Selama ini kita telah mengenal program Kamtibmas semacam Siskamling dan Pamswakarsa. Ada yang mengartikan Polmas sebagai pemolisian masyarakat, pembinaan Kamtibmas, ataupun Community Oriented Policing (COP). Setelah dikeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, muncul sebutan seragam bernama Perpolisian Masyarakat (Polmas). Dengan berbekal Skep tersebut, Bagian Bina Mitra, yang juga sebagai ujung tombak kemitraan Kepolisian dengan masyarakat di tingkat Polres, merancang dan mendesain kegiatan Polmas dengan merangkul berbagai lapisan masyarakat, baik secara kewilayahan maupun sektoral. Terbentuknya sejumlah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan forum bertemunya aparat kepolisian dan masyarakat dalam ruang yang mengedepankan kebersamaan, baik dalam pembahasan maupun tindakan. Tidak melulu dalam soal Kamtibmas, tetapi juga dalam isu-isu sosial lainnya. FKPM dalam proses berikutnya tidak mesti melembaga bernama FKPM, tetapi bisa menggunakan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang sudah ada, semisal Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, dan lain-lain. Di lingkungan PKL sendiri, sudah lama muncul Forum Pedagang Kaki Lima (FPKL). Di Cirebon sendiri ada FPKL Cirebon. Sebagai sebuah komunitas, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu jenis pekerjaan yang penting dan banyak digeluti oleh penduduk kota di negara-negara berkembang umumnya, termasuk di Indonesia. Pertumbuhannya yang terus berkembang pesat membuat komunitas PKL menjadi persoalan dalam tata ruang dan wilayah kota. Hal ini terjadi karena sebagian pedagang kali lima berjualan di tempattempat yang bukan peruntukannya, semisal trotoar, jembatan, taman, bantaran sungai, dan fasilitas umum lainnya. Stigma lain yang melekat pada PKL adalah sumber kemacetan dan kesemerawutan kota, sehingga ketika piala Adipura tidak diperoleh, PKL menjadi pihak paling disalahkan karena dianggap merusak keindahan kota. Tidak hanya itu, bahkan ada pandangan yang paling buruk terhadap PKL, yakni yang memandang PKL sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan atau semata-mata dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan. Penguatan terhadap COP-PKL, menurut Yunus, dimaksudkan untuk mereposisi FPKL sebagai organisasi yang membawa kepentingan PKL di Kota Cirebon. Selain itu juga COPPKL dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aktifis PKL, terutama tentang hak-hak sosial, politik, dan ekonominya sebagai warga negara. Sehingga mereka dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam pencegahan kekerasan pada penegakan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan komunitas PKL di Kota Cirebon. Selain diajak mengindentifikasi dan memetakan persoalan apa saja yang muncul, mereka juga diajak mencari jalan keluar dan rencana tindak lanjut (RTL). Salah satu langkah yang perlu mereka lakukan adalah melakukan dialog dengan Babinkamtibmas Polresta Cirebon. Mereka juga akan mendata anggota PKL serta melakukan pertemuan rutin PKL setiap ruas jalan. Dengan penguatan tersebut, diharapkan munculnya gagasan reposisi dan revitalisasi FPKL sebagai wadah warga PKL, terutama wadah yang memperjuangkan kepentingan PKL, khususnya di Kota Cirebon. Selain itu, mampu meningkatnya kesadaran dan pengetahuan aktifis PKL tentang hak-hak sosial, politik, dan ekonominya sebagai warga negara. Di lingkungan PKL sendiri, sebagai aktifis, mereka tergerak untuk mencegah kekerasan dan bentuk kejahatan lain dalam penegakan kebijakan publik. Terutama yang berhubungan dengan kepentingan komunitas PKL Kota Cirebon. (a5)

Edisi 25

Agustus 2010




 fokus Malioboro Yogyakarta, asyik makan malam di pinggiran sambil menikmati suasana kota. Namun persoalan yang mereka hadapi adalah ancaman penggusuran, yang setiap saat dapat menggerus lapak-lapak dagang mereka. Mau tidak mau, mereka juga harus berhadapan dengan persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan keter­ tiban masyarakat (Kamtibmas). Mulai dari persoalan pengelolaan sampah oleh PKL, lokasi berdagang, premanisme, hingga pengelolaan parkir. Di sisi lain, para PKL tersebut belum memiliki jaringan lokal atau organisasi PKL yang kuat, solid,

serta menjadi wadah gerakan mereka dalam memperjuangkan hak-haknya secara utuh. Belum lagi persoalan Satpol PP yang masih menggunakan kekerasan untuk menggusur PKL. Polresta belum menunjukkan sikap keberpihakannya kepada korban kekerasan dan penggusuran, malah sebaliknya menjadi tameng dan bemper Satpol PP. Seperti diungkapkan Erlinus Thahar, Program Officer (PO) Polmas Fahmina-institute Cirebon, dalam konteks Perpolisian Masyarakat (Polmas), potensi konflik antara kelompok masyarakat seperti PKL dengan Pemkot Cirebon menjadi ujian

bagaimana pranata-pranata sosial, seperti FPKL di Kota Cirebon bisa memainkan peran mediasinya. “Sehingga adanya penguatan COP-PKL ini dimaksudkan agar PKL memiliki organisasi, asosiasi maupun forum yang kuat, solid, dan siap memperjuangkan kepentingan PKL secara menyeluruh. Selain itu juga agar terbentuk forum kemitraan yang aktif dan partisipatif antara PKL dengan Kepolisian. Hal ini dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu keamanan dan ketertiban di lingkungan perkotaan, tanpa mengorbankan PKL,� papar lelaki yang akrab disapa Yunus ini.[a5]

Menengok Sejarah Perkembangan PKL di Cirebon

PKL Cirebon: Kebangkitan Ekonomi Rakyat atawa Ketimpangan Pembangunan?

C

irebon merupakan kota utama di wilayah III Jawa Barat yang menjadi penyangga kota-kota sekitarnya, yaitu Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Walaupun kemajuan pembangunan di wilayahwilayah tersebut tidak kalah pesatnya, namun Kota Cirebon tampaknya tetap menjadi pilihan utama baik untuk bisnis, belanja, pendidikan dan pusat kegiatan pemerintahan untuk wilayah III Jawa Barat terlebih sebelum era otonomi daerah.

Tak pelak lagi kondisi ini menarik perhatian para pendatang, baik yang berasal dari daerah sekitar kota maupun dari daerah lain dengan alasan Lapak Pedagang Kaki Lima di depan Grage Mall sebelum digusur. tertentu untuk tinggal dan menetap di Kota Cirebon, yang berimbas pada keterbatasan pekerjaan di sektor informal, seperti pada umumnya merupakan pekerjaan lapangan pekerjaan terutama di menjadi tukang becak, pengamen, kaum marjinal. sektor-sektor formal. Sisanya, mau supir angkot, pengasong, pedagang Arus urbanisasi sebagai tak mau menggeluti pekerjaankaki lima (PKL), dan lainnya, yang dampak pembangunan, terutama Edisi 25

Agustus 2010


fokus pembangunan di kota dan sekitar kota, adalah terjadinya perpindahan sebagian penduduk dari daerah pedesaan ke kota. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk kota melejit. Mereka memerlukan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas dan tidak mampu menampung tambahan tenaga kerja yang tersedia. Dampak dari situasi ini adalah tumbuh pesatnya sektor informal (Ahmad Hamid,�Karateristik Ekonomi Usaha dan Cara Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Usaha�, 1995). Dari segi istilah, pedagang kaki lima merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggris (An Nal, 1983: 30) diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dengan feet sama dengan kaki kira-kira 31 cm lebih sedikit. Lebar trotoar waktu itu 5 kaki (1,5 m). Seseorang yang berdagang di trotoar tersebut kemudian disebut pedagang kaki lima. Menurut Akhirudin (1982), PKL adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Aktifitasnya dilaksanakan di tempattempat strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan (1980) menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang dengan modal relatif sedikit berusaha (produksi barang dan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, di mana usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Sedangkan tim peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan menyatakan bahwa pedagang kaki lima diartikan sebagai pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di

kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian umum, seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung bioskop, dan lain-lain. Magnet bagi PKL Cirebon sebagai sebuah kota pesisir memiliki magnet tersendiri. Cirebon jelas tidak bisa menghindar dari proses urbanisasi yang merupakan fenomena universal yang hampir dialami oleh kota-kota besar lainya di seluruh dunia. Urbanisasi biasanya diikuti dengan problemaproblema sosial. Kota dengan luas sekitar 37,36 kilometer persegi yang kini dijejali oleh 9 supermarket dan mall, 15 pasar tradisional, puluhan minimarket, ratusan ruko, kios-kios pinggir jalan dan ribuan PKL, harus memikirkan secara serius untuk mempersiapkan diri menjadi kota perdagangan. Yang lebih penting lagi menyiapkan penduduknya memiliki semangat enterpreneur (kewirausahaan), tidak hanya infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusianya. Walau dipandang sebelah mata, sektor informal, khususnya menjadi PKL, dalam gejala urbanisasi masih digeluti oleh sebagian besar pendatang yang tak malu-malu untuk mendorong gerobak, membuka lemprakan di pinggir jalan, dan memasang tenda di trotoar. Sebagai sebuah problema sosial perkotaan seperti itu, tumbuh suburnya PKL dikarenakan beberapa sebab, yaitu terbatasnya kesempatan pekerjaan formal dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan, terjadinya konsentrasi investasi yang cenderung ke pusat perkotaan, yang pada akhirnya memunculkan tempat-tempat strategis (baru) dan merupakan lahan potensial bagi PKL, perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) secara berlebihan akibat

paceklik (gagal panen), bencana alam, mengadu nasib di kota dan tersendatnya pertumbuhan ekonomi di desa, rendahnya lapangan kerja di desa dan melemahnya minat kerja di desa. Akibatnya, beberapa pusat keramaian di kota, misalnya di Kota Cirebon seperti di Jalan Karanggetas, Pekiringan, Tentara Pelajar, para pedagang kaki lima berebut lahan kosong untuk berusaha. Di lain pihak, hal ini dinikmati sebagian konsumen yang merasa tak nyaman berbelanja di supermarket yang identik dengan barang mahal kecuali barangbarang kelontong yang dijual bazzar supermarket. Untuk menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat ekonomi perdagangan memang harus dirintis dari sekarang dan itu tidaklah mudah. Dengan segala pro dan kontranya, keberadaan PKL mestinya ditata, bukan digusur, atau lebih tepatnya dikendalikan populasi dan ekspansinya, yang bisa dilakukan dengan cara persuasif, paling tidak untuk memelihara semangat entrepreneur akar rumput. Sarana pelabuhan Tanjung Mas yang dulu dikenal sebagai pelabuhan Muara Jati pada masa kekuasaan Kerajaan Galuh masih minim untuk dijadikan pelabuhan ekspor impor, distribusi barang antarpulau dan antarkota harus terus dimaksimalkan. Yang lebih penting lagi adalah adanya perlindungan bagi usaha kecil menengah (PKL) di tengah cengkraman pemodal besar yang terkadang terkesan memanjakan, namun tetap diperlukan, setidaknya kemajuan ekonomi kota dinikmati penduduknya sebagai pengusaha, tidak sebagai pekerja maupun konsumen semata. Tersandung Kasus dan Stereotipe Perkembangan PKL di Cirebon yang mengalami lonjakan yang sangat signifikan tampaknya membuat gerah sebagian warga dan pengambil kebijakan di Cirebon. Edisi 25

Agustus 2010




 fokus Hingga kemudian lahirlah Perda No. 9 tahun 2003 yang menjadi guidance bagi aparat, seperti Satpol PP, dalam menangani dan mengendalikan perkembangan PKL. Pada masa awalnya, Perda tersebut diimplementasikan secara kaku oleh pejabat Kantor Kesbang Linmas yang membawahi Satpol PP tahun 2004, dengan sebutan ”jenderal” oleh beberapa media cetak lokal dengan jargon ”babat habis” PKL di Cirebon. Hingga pada akhirnya mengundang demo terbesar PKL di Cirebon pada akhir 2004. Sejak itu, ada nuansa perubahan dalam arah kebijakan penanganan PKL di Cirebon. Memang dari sisi kebijakan ketertiban umum, menurut Perda tersebut, PKL menempati ruang publik secara ilegal. Padahal itulah ciri utama PKL pada umumnya. Belakangan, dengan adanya paradigma baru yang dihembuskan oleh FPKL, sebuah organisasi paguyuban PKL Kota Cirebon, dan pergantian pejabat yang memiliki dinamika intelektual yang lebih luas, implementasi baku pasal-pasal Perda tersebut pelan-pelan ditinggalkan. Cara-cara persuasif mulai dikedepankan. Namun, karena Perdanya belum dicabut atau ditinjau ulang, bayang-bayang penggusuran tentu masih mengancam. Selain persoalan itu, PKL seringkali harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang terkadang justru berbenturan berbagai kepentingan dengan pemerintah kota. Ditambah stereotip bahwa PKL adalah “penyakit kota”, yang mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan PKL menempati wilayah-wilayah yang secara hukum dilarang, seperti di halaman toko, trotoar, di badan jalan, atau di tanah kosong milik orang lain. Hukum tentu dibikin bukan oleh PKL, melainkan oleh mereka yang hanya menginginkan kenyamanan tanpa mempertimbangkan hak-hak warga lain untuk mencari penghidupan. Edisi 25

Agustus 2010

Kenyamanan ini tentu Tidaklah bijak jika hanya saja mengancam menyalahkan mereka yang kecil. kehidupan bagi PKL. Pandangan negatif Pembangunan mal-mal yang meringsek ini semakin kental di tengah kota dengan menggusur ketika muncul wacana berbagai ruang publik dan cagar keindahan kota, karena budaya adalah bukti bahwa mereka dari segi estetika para pengusaha dan pejabat tidak lingkungan terkesan pernah mau tertib. kumuh dan semrawut. Kesemrawutan para pengusaha dan para pejabat ini terjadi karena tenda juga. Termasuk para pedagang kecil, dan sarana pendukung lainnya pejalan kaki, Angkot dan tukang yang digunakan untuk berjualan becak. biasanya ditinggal di tempat jualan. Tidaklah bijak jika hanya Sebagian PKL bahkan memilih untuk menyalahkan mereka yang kecil. digunakan sebagai tempat tidur, Pembangunan mal-mal yang sekaligus tempat usaha. Kondisi meringsek di tengah kota dengan ini tentu saja menyebabkan para menggusur berbagai ruang publik pengguna jalanan kota tidak lagi dan cagar budaya adalah bukti bahwa merasa nyaman. Para pedagang kecil mereka para pengusaha dan pejabat ini seringkali menerima stereotipe tidak pernah mau tertib. Tetapi sebagai penyebab kemacetan lalustereotipe ‘tidak tertib’ biasanya hanya lintas, sama dengan becak dan disematkan kepada mereka yang kendaraan angkutan umum, atau lemah saja, termasuk PKL. Begitu juga tepatnya Angkot, dalam bahasa wong dengan stereotipe ‘tidak taat aturan’ Cerbon. hanya akan diarahkan pada mereka Padahal jika mau jujur, yang kecil dan lemah, tidak kepada kemacetan itu biangnya adalah mereka yang secara sosial kuat; konsentrasi keramaian yang pejabat dan pengusaha kakap.[] terkadang adanya kebijakan tata kota dan perizinan pembangunan (Tulisan ini diambil dari buku “PANGLIMA* CIREBON; pusat keramaian tak didasarkan pada Profil Pedagang Kaki Lima dan Kafe Malam (Pujawangi) Kota Cirebon”, diterbitkan oleh Kantor Koperasi Kota analisa dampak lingkungan (Amdal) Cirebon, Forum PKL Kota Cirebon, dan Fahmina-institute yang layak. Di jalanan tol sekalipun, Cirebon. Tim Penulis: Erlinus Yunus Thahar dan Obeng Nur Rosyid). di Jakarta misalnya, seringkali macet jika terjadi konsentrasi keramaian. Padahal di tol tidak ada PKL, tidak ada becak dan tidak ada Angkot. Ini hampir setiap hari. Tetapi tidak ada stereotipe bahwa mobil pribadi adalah biang kemacetan. Berbeda dengan kasus jalan tol, PKL dengan mudah dicap sebagai biang kemacetan. Kemacetan terjadi sesungguhnya oleh karena konsentrasi keramaian yang secara tidak bijak telah diciptakan oleh kebijakan pembangunan itu sendiri. Di samping tentu saja karena memang kurangnya budaya tertib di masyarakat kita. Ketidaktertiban itu sesungguhnya melanda semua pihak;


opini

Meluruskan Sesat Pikir Polmas Bambang Budiono*

S

ampai sekarang, pengertian Polmas sering dikacaukan dengan pengertiannya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Bahkan di lingkungan Polri sendiri, kata-kata “membentuk Polmas” sering terdengar. Dengan kata “membentuk Polmas” seolah-olah orang yang berbicara itu sedang membayangkan bahwa Polmas adalah sebuah organisasi. Padahal jika kita membaca dan menelisik Skep No. 737/2005, Skep. No.433/2006 dan Perkap. No. 7/2008 dengan seksama, semua menjelaskan bahwa Polmas sebetulnya mengandung filosofi, konsep-konsep, prinsipprinsip, dan petunjuk implementasi melalui FKPM (Skep. No. 737/2005), dan melalui model A, B, maupun Model C (silahkan baca kembali Skep. No. 7/2008). Nah, menurut Skep yang terakhir ini, FKPM merupakan salah satu model implementasi Polmas. Dalam lampiran Skep tersebut, disebut dengan Model C11 dan C12. Sementara implementasi Polmas yang lainnya bisa dilakukan melalui Pecalang (di Bali), melalui Ronda Kampung, Siskamling (Model A), dan melalui model Call Center Polri, SMS kepada anggota/pejabat Polri, Wajib Kunjung Warga (oleh petugas Polri) dan sebagainya (Model B). Melihat Polmas dan model-model implementasinya, menjadi jelas bahwa Polmas itu tidak sama dengan FKPM. Polmas juga tidak sama dengan Ronda Kampung, tidak sama dengan Pecalang, dan sebagainya. Polmas adalah sebuah “paradigma baru” Polri yang bermuatan filosofi dan prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, supermasi hukum, diimplementasikan melalui metode persuasif, proaktif, dan media tertentu (model A, B dan C di atas), dalam karangka besar “pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat”. Nah, paradigma baru itu diimplementasikan dan diwujudkan melalui, antara lain, FKPM itu. Ketika Polmas dipraktikkan, disempurnakan, dipraktikkan lagi, dan seterusnya sehingga semakin paripurna, maka lambat laun

Polmas berubah menjadi model, yaitu model pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah Kamtibmas. Di Jawa Timur, sebagai model, Polmas mulai diperkenalkan kepada Polhut, Satpol PP, dan sebagainya. FKPM sama dengan Organisasi? Di dalam Skep Kapolri No. 737/2005 disebutkan bahwa FKPM atau yang disebut dengan nama lainnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat, atau bahasa setempat (Skep Kapolri No. 433/2006) adalah organisasi massa independen dan seterusnya. Dalam petunjuk teknisnya, FKPM dibentuk melalui proses persiapan di tubuh Polri, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dipilih pengurus-pengurusnya, lalu disahkan dan didorong untuk melakukan kegiatan, antara lain mengatasi masalah sosial dan masalah kejahatan ringan (pety crime) mulai dari akar masalahnya. Adapun struktur organisasi FKPM ada seorang ketua (harus warga sipil), wakil ketua (dari unsur Polri), sekretaris, bendahara dan anggota (antara 12 sampai 20 orang). Di dalam praktik, ketika organisasi yang namanya FKPM dibentuk terjadi tiga gejala besar. Pertama, pengurus dan organisasi ini mati suri, alias sesudah dibentuk dan disahkan tidak ada kegiatan apapun. Gejala umum yang kedua, para pengurusnya lalu datang kepada Polri untuk meminta honor, meminta dana untuk organisasi, untuk membeli seragam, atau atribut FKPM, dan sebagainya. Gejala umum yang ketiga, para pengurus FKPM menjadi “aparat keamanan swasta” yang menariki pajak ilegal kepada warga di sekitarnya, dan jangan lupa, dengan mengatasnamakan Polri. “Wah cilaka, lha kok jadi begini?” begitulah ungkapan keterkejutan dari kalangan Polri. Keterkejutan itu menggambarkan bahwa apa yang diniatkan secara mulia oleh Polri, wujudnya malah menjadi “gangguan” baru bagi Polri dan masyarakat. Lalu di mana masalahnya? Ternyata ada masalahEdisi 25

Agustus 2010




10 opini masalah mendasar. Ketika Polri mengartikan “FKPM” sama dengan “organisasi”, permasalahan pertama adalah soal mandat. Pertanyaan terkait mandat adalah “adakah pasal-pasal dalam TAP MPR, UUD’45, UU Polri, atau undang-undang lain, yang memberi mandat (kewenangan secara sah) kepada Polri untuk membentuk dan mendirikan organisasi massa (independen), di seluruh Indonesia?” Jawabnya adalah “tidak ada!”. Itulah persoalan mendasar yang pertama. Persoalan mendasar kedua, “forum” disamaratakan artinya dengan “organisasi”. Musyawarah desa, rapat kerja, diskusi, seminar, workshop, sarasehan, musyawarah adat, musyawarah para tokoh agama, dan sejenisnya, adalah forum. Jadi fo­ rum adalah wahana bertemu­nya orang, war­ ga masyarakat untuk me­mu­syawarahkan, men­diskusikan, membi­ carakan, menganalisis atau mencapai kese­ pakatan-kesepakat­an tertentu mengenai sesuatu atau beberapa masalah. Jadi, forum tidak sama dengan organisasi. Di dalam forum, posisi setiap orang adalah sama, sejajar, dan setara. Gambar: http://gunarta.blogdetik.com Semua adalah subyek yang memiliki hak suara dan hak berpendapat. Dalam konteks ini, jelas sudah bahwa FKPM bukan organisasi, tetapi wahana pertemuan warga (tokoh agama, tokoh perempuan, ketua RT, ketua RW, pengusaha, pejabat, aparat kelurahan, tukang parkir, tukang ojek, PKL, dan sebagainya), yang dihadiri oleh aparat Polri setempat (Petugas Polmas) untuk membahas dan memecahkan permasalahan tertentu. Adapun peserta setiap forum akan berbeda sesuai dengan masalah yang dibahas atau dimusyawarahkan. Jika forum sedang membahas pencurian kayu hutan, maka yang perlu hadir adalah Polisi Hutan, Aparat Dinas Kehutanan, petugas Polmas, aparat kelurahan, ketua RT, ketua RW, dsb. Di forum ini para pedagang kaki lima (PKL) tidak ikut hadir, karena tidak ada kaitannya. Sebaliknya, kalau yang dibahas adalah masalah PKL, maka Polisi Hutan, atau aparat Dinas Kehutanan tidak perlu hadir. Tetapi PD Pasar mungkin perlu hadir. Jadi, di dalam forum, pesertanya bisa dari organisasi apa saja, bisa dari instansi mana saja, atau tokoh agama mana saja, bahkan warga biasa sekalipun, asalkan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas atau dicarikan

Edisi 25

Agustus 2010

penyelesaiannya. Nah, kalau FKPM dipahami sebagai forum, bukan sebagai organisasi, tentu pesertanya (orang-orang yang ikut pertemuan) tidak memerlukan kartu anggota, tidak perlu mendaftar dulu jadi anggota Forum, dan tidak perlu tunduk pada ketua. Pengurus Forum hanyalah fasilitator (bukan penguasa) yang mengatur lalu lintas undangan, jalannya pertemuan, mencatat hasil pertemuan, dan seterusnya. Peserta hanya tunduk pada kesepakatankesepakatan yang dibuat dalam musyawarah, bukan tunduk pada kekuasaan struktural tertentu. Itulah masalah mendasar kedua dengan FKPM: dia sudah terlanjur ditafsirkan, diterjemahkan, dan disosialisasikan ke masyarakat sebagai Ormas Independen. Padahal forum tidak sama dengan organisasi. Organisasi bisa menyelenggarakan forum-forum (misalnya rapat), tetapi forum tidak selalu berupa organisasi. Misalnya, forum musyawarah warga. Kalau begitu, yang benar adalah “FKPM diselenggarakan”, bukan “FKPM dibentuk”. Bukan membentuk Forum Kemitraan PolisiMasyarakat, tetapi menyelenggarakan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat. Siapa penyelenggaranya? Sesuai mandat dalam Skep 737/2005, Skep. 433 maupun Perkap 7/2008, penyelenggaranya adalah Petugas Polmas. Nah, jelas sudah pak Polisi mau membentuk FKPM atau menyelenggarakan FKPM? Lalu, bagaimana dengan pengurus FKPM yang sudah terlanjur dikukuhkan? Saran saya, berhentilah membayangkan diri sebagai penguasa rakyat atau aparat keamanan swasta. Jadilah fasilitator yang membantu terselenggara dan lancarnya musyawarah-musyawarah warga (yang dihadiri petugas Polmas) untuk membahas, menganalisis, dan membuat kesepakatan mengenai caracara penyelesaiannya dan tindak lanjutnya di kemudian hari. Jadi, para pengurus FKPM yang sudah terlanjur dibentuk, mulai sekarang jadilah FASILITATOR dan MOTIVATOR, bagi terselenggaranya forum-forum kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Caranya? Tanya kepada kawan-kawan Fahmina dong! *) Bambang Budiono adalah staf pengajar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Bambang juga sebagai Ketua Pusat Studi HAM (Pusham) Unair Surabaya.


laporan khusus

Realita Pasangan Menikah Sirri di Desa Sinarancang Bukan keinginan mereka, para perempuan dan lelaki itu menjalani kehidupan keluarganya dengan status pernikahan masih di bawah tangan atau pernikahan sirri. Namun dengan kondisi yang serba tidak memungkinkan, mau tidak mau mereka bertahan dengan status pernikahan di bawah tangan. Seperti kehidupan yang dijalani pasangan suami isteri Yanto (46 tahun) dan Yanti (35 tahun) (bukan nama sebenarnya) asal Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Y

anti, perempuan tiga anak itu, terlihat kurus. Mata kuyunya terlihat tak tenang. Rupanya dia sedang mengontrol si bungsu bermain dengan temantemannya. Beberapa hari ini, dia mengaku lebih banyak di rumah mengurus anak-anak dan membantu suaminya membuat cobek. Yanti dinikahi Yanto pada tahun 2000. Keduanya saat itu berstatus duda dan janda. Jika tidak di rumah, Yanti biasanya bekerja sebagai buruh harian di salah satu pabrik bihun di desanya. Ketika kami (reporter Blakasuta) bertandang ke rumahnya pada Kamis (14/4), dia lebih banyak diam dan hanya bicara seperlunya. “Inginnya sih terdaftar,” kata Yanti saat menimpali obrolan kami tentang keinginannya terdaftar di Kantor Catatan Sipil. Di tengah obrolan, Yanti sesekali terbatuk-batuk. Sudah beberapa tahun ini Yanti mengaku menderita sakit paru-paru. Tidak heran, tubuhnya terlihat begitu kurus dan lebih tua dari usianya. Tanpa menunggu pinta dari isterinya, Yanto melanjutkan kata-kata Yanti. “Mau bagaimana lagi, kalau ingin terdaftar di Catatan Sipil harus ada biaya besar. Kami belum sanggup,” tutur Yanto. “Saya menikahi Yanti tahun 2000, saat itu kami menikah dalam keadaan sudah berstatus duda dan janda. Tapi kami ingin menikah secara resmi. Kalau Pemerintah

Edisi 25

Agustus 2010

11


12 laporan khusus mau memberikan keringanan biaya bahkan gratis, kami ingin sekali terdaftar di Catatan Sipil,” lanjut Yanto. Sebagai perajin cobek dengan modal pas-pasan, Yanto mencoba menghidupi anak isterinya. Itupun, menurutnya, masih harus ‘gali lobang tutup lobang’ alias berhutang ke warung-warung. Dia terkadang tidak bisa membuat cobek sama sekali, menunggu pinjaman untuk modal membeli bahan-bahan membuat cobek. Kini, anak-anak mereka tetap belajar di sekolah seperti anak-anak lainnya. Hanya saja, mereka belum memiliki Akte Kelahiran sebagai salah satu syarat belajar di sekolah. Oleh pihak sekolah, mereka diperbolehkan hanya menyerahkan surat keterangan lahir. Surat Keterangan Lahir adalah surat yang dibuat oleh seorang bidan atau pihak rumah sakit sebagai keterangan telah lahirnya seorang anak. Surat Keterangan Lahir juga dibuat sebelum pembuatan Akte Kelahiran.

anaknya di masa depan, Yanto hanya menjawab, “Tergantung keadaannya nanti.” Apabila ada kemudahan dan biaya terjangkau dari pemerintah, Yanto juga mengaku akan berusaha secepatnya mendaftarkan pernikahan mereka di Catatan Sipil, apalagi ada kabar tentang akan ada penghukuman bagi pelaku nikah sirri. “Saya khawatir, apalagi kalau sampai dipenjara. Tapi mau bagaimana lagi?”, ujarnya merespon isu nikah sirri. Pelaku Semakin Berkurang Selain Yanto dan Yanti, sekitar 45% masih terdapat pasangan suami isteri yang masih belum terdaftar di Catatan Sipil. Keterangan tersebut diungkapkan Dirman, mantan Kuwu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu tahun 1995-2000. Bahkan, sejumlah media lokal Cirebon menyebutkan sekitar 60% -75% terdapat pasangan suami isteri yang belum tercatat di Catatan Sipil. Di desa tersebut terdapat sekitar 2.000 pasangan suami-isteri. Namun, hanya 1.200 pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya ke instansi resmi. Sehingga diperkirakan ada sekitar 60% penduduk di desa tersebut bisa dibilang menjadi pelaku nikah sirri. Usia mereka pada umumnya di atas 35 tahun. Di Jawa Barat, desa ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya menikah sirri. Dirman menampik adanya kabar yang beredar di media, terutama tentang jumlah pelaku nikah sirri yang mencapai 75%. Selain pernah menjadi kuwu pada tahun 1995-2005, dia juga mengaku

Kendala utama mereka yang melakukan nikah sirri adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pentingnya menikah secara hukum negara. Tentu saja, pasangan suami istri itu belum bisa membuat Akte Kelahiran untuk anak-anaknya. Karena salah satu syarat membuat Akte Kelahiran adalah harus ada Kartu Keluarga (KK), dan membuat KK berarti harus ada buku nikah. Sedangkan selama 10 tahun menikah, keduanya belum memiliki buku nikah. Namun ketika ditanya bagaimana nasib pendidikan Edisi 25

Agustus 2010

dipercaya sebagai tokoh agama di Sinarancang untuk menikahkan calon pasangan suami isteri. Tokoh agama ini disebut lebe. Menurutnya, data yang beredar di media terlalu dibesar-besarkan. Artinya, data yang diinformasikan tidak sesuai dengan kenyataannya. “Memang ada pernikahan sirri di desa ini, namun sekarang ini sudah mulai berkurang. Itupun yang melakukan nikah sirri hanya pasangan duda dan janda. Pasangan yang sebelumnya pernah menikah lalu bercerai. Selain itu, mereka yang menikah sirri biasanya adalah lelaki pendatang dari daerah lain, kemudian menikah dengan perempuan asli sini,” jelasnya. Selain mengetahui kabar dari media, dia juga mengaku pernah didatangi dua wartawan yang mengatakan bahwa dirinya telah menikahkan 42 orang secara tidak resmi. Namun, dia menampik pernyataan kedua wartawan tersebut. Menurutnya, apa yang diungkapkan kedua wartawan tersebut tidak benar, karena selama menjadi lebe, dia hanya menikahkan 22 orang yang juga memiliki surat nikah. “Data 42 orang itu salah, karena mereka bicara tidak sesuai aturan. Jadi, sebenarnya sejak menjadi kepala desa, itu belum ada. Ada juga dari tamu atau orang lelaki dari luar desa yang datang ke sini mencari janda, kemudian nikah yang diundang hanya kiai. Kalau saya itu tidak pernah. Pokoknya semenjak saya jadi kepala desa, itu belum ada,” tegasnya. Biaya Menikah Masih Menjadi Kendala Mata pencaharian penduduk desa yang terletak di kawasan pegunungan itu cukup beragam. Mulai dari petani, buruh, pedagang, hingga perajin cobek dari batu. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah Jawa Cerbonan dan Sunda. Sebab desa tersebut merupakan daerah transisi antardua suku di Cirebon.


laporan khusus Menuju Desa Sinarancang hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari pusat Kota Cirebon. Awalnya, Desa Sinarancang menyatu dengan Desa Satunangila, kemudian terjadi pemekaran. Baru pada 1983, Sinarancang resmi menjadi desa sendiri. Sebelum pemekaran, menurut Kepala Desa Sinarancang, Caca Efendi, masih banyak warga yang melakukan nikah sirri. Hal tersebut dikarenakan faktor jarak yang sangat jauh dari desa ke pusat administrasi kecamatan. Alhasil, dari pihak KUA tidak bisa mendatangi rumah warga. “Jadi di situlah kemudian muncul berita banyaknya nikah sirri. Itu terjadi sebelum pemekaran. Setelah pemekaran, Alhamdulillah nikah tercatat. Kebanyakan dilakukan janda dan duda,” jelasnya. Caca menambahkan, kendala utama mereka yang melakukan nikah sirri adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pentingnya menikah secara hukum negara. “Anggapan tidak terlalu pentingnya catatan sipil waktu itu sangat tinggi. Karena itu, pengurusan buku nikah tidak terlalu dipikirkan mereka,” jelas Caca. Dia mengakui, banyak warga yang baru merasakan akibat tidak mencatatkan pernikahannya sekarang. “Itu terjadi ketika anak-anak mereka masuk sekolah. Ada beberapa sekolah yang mensyaratkan harus menyertakan Akte Kelahiran ketika mendaftar. Padahal, Akte Kelahiran dibuat berdasarkan buku nikah,” paparnya. “Saat ini, banyak anak di Sinarancang yang belum punya Akte Kelahiran karena pengurusannya terganjal syarat mutlak buku nikah kedua orang tua.”

Pelaku Pernikahan Sirri Wajib dipidanakan,

FKPM Mundu: Tidak Semua Pelaku Nikah Sirri Mendapat Kesempatan Setelah disebut-sebut sebagai salah satu desa dengan pelaku nikah sirri terbanyak, akhirnya

Perempuan Harus Benar-Benar Mengetahui Sementara menurut Husein Muhammad, undang-undang (UU) ten­tang sanksi terhadap pelaku pernikahan sirri harus disosialisasikan sampai ke desa-desa dan dalam waktu yang lama, sampai masyarakat, terutama kaum perempuan benar-benar mengetahuinya. Bagaimanapun juga, dengan pandangan para ulama bahwa perkawinan demikian

Demi Melindungi Perempuan

G

agasan untuk mengkriminalisasi para pelaku pernikahan sirri atau pernikahan ‘di bawah tangan’, sampai saat ini terus bergulir terutama di media massa. Sejumlah pihak seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin, kemudian Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa, dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, juga turut melontarkan gagasannya tentang hukuman yang pantas untuk para pelaku pernikahan tersebut. Tidak terkecuali sejumlah aktifis LSM yang memperjuangkan nasib kaum perempuan seperti LSM Fahminainstitute Cirebon. Kiai Husein Muhammad, Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-institute Cirebon sekaligus Komisioner Komnas Perempuan, pernah dengan tegas menyatakan pelarangan pernikahan di bawah umur dan nikah sirri. Kini di tengah bergulirnya gagasan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pernikahan sirri, secara tegas dia berpendapat bahwa rencana untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku perkawinan sirri adalah baik untuk melindungi perempuan. Hal senada diungkapkan Marzuki Wahid, Direktur Fahmina-institute Cirebon sekaligus Pakar Politik Hukum Islam, ketika ditemui di kantornya pada Rabu (17/02/10). Baginya, pelaku nikah sirri harus dipidana sebagai perbuatan kriminal. “Soal berapa lama hukuman itu, terserah kesepakatan pemerintah dan DPR saja. Ini penting demi menjamin dan menjaga keadilan dan hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang sementara ini banyak dirugikan dan dilemahkan oleh karena posisi yang selalu timpang di tengah-tengah masyarakat,” jelas Marzuki Wahid.

Edisi 25

Agustus 2010

13


14 laporan khusus Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon mampu mewujudkan harapan masyarakatnya. Yakni, dengan menikahkan pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki buku nikah atau belum tercatat di Catatan Sipil. Acara nikah gratis itu dilaksanakan bertepatan dengan acara pesta tani atau biasa disebut “Mapag Sri”. Masih banyaknya pelaku nikah sirri di Mundu selama ini juga menjadi keprihatinan tersendiri bagi FKPM Mundu. Aktifis FKPM Mundu juga tengah berusaha mengusulkan, bagaimana agar para pelaku tersebut bisa menikah secara gratis. Karena selama ini, menurut Tafsirun (29 tahun), aktifis FKPM Mundu, para pelaku menikah sirri sebagian besar beralasan karena tidak adanya dana. “Memang, di Sinarancang banyak keluarga yang tidak mampu. Tetapi dengan biaya menikah sirri yang cukup murah menyebabkan para lelaki dengan mudah melakukan pernikahan sirri berkali-kali. Dan ini berdampak pada anak-anak dan para isteri mereka. Selain itu juga kurang adanya sosialisasi dari pemerintah desa saat itu, terutama dalam hal pengurusan surat nikah,” papar Tafsirun. Sementara itu menurut Caca Efendi, selama ini dari pihak Pemerintah Desa sendiri telah berusaha memberikan proposal yang diusulkan ke Disdukcapil dan Depag sekitar 4-5 proposal nikah massal, namun belum ada konfirmasi. Ketika belum menjadi desa sendiri, warga Sinarancang harus menempuh jarak sekitar 3-5 kilometer untuk melaju ke kantor Kecamatan Beber. “Namun selama ini kami belum mendapatkan tanggapan,” ujar Caca. Saat ini dia mengaku Edisi 25

Agustus 2010

bahagia karena bersamaan dengan acara “Mapag Sri”, nikah gratis terlaksana sebagai salah satu rangkaian acara dalam “Mapag Sri”. “Kebetulan sekali kami mendapat bantuan dari Bapak Bupati Kabupaten Cirebon. Apalagi selama ini kami memang berencana menggelar nikah gratis. Hanya saja terbentur biaya, jadi baru kali ini bisa diwujudkan,” papar Caca Efendi, Kepala Desa Sinarancang, ketika ditemui Fahmina-institute di sela-sela acara “Mapag Sri” pada Minggu (6/6). Caca mengaku prihatin dengan kondisi warganya yang masih belum memiliki buku nikah. Apalagi ratusan warga tersebut sudah memiliki anak yang harus meneruskan pendidikannya. Sehingga nikah gratis akan sa­ngat membantu memudahkan warga untuk mendapatkan buku nikah. “Namun untuk sementara masih simbolis dulu, karena dari KUA Kecamatan Mundu tidak secara langsung menyerahkan buku nikahnya. Pada akhirnya warga yang akan mengurusnya sendiri,” ujarnya. Caca menambahkan, yang terdata untuk mendapatkan buku nikah secara gratis hanya 40 KK, selebihnya sekitar 225 KK belum tercatat. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada hanya cukup untuk 40 KK. Salah satu KK yang belum tercatat adalah pasangan suami isteri Yanto dan Yanti. Yanto mengaku hanya mendapat kesempatan menyunatkan anaknya secara gratis yang masih kecil. “Saya hanya mendapat kartu untuk sunat gratis, tapi kalau nikah gratis saya tidak mendapatkan kartu ataupun surat dari desa. Jadi, saya tidak ada di sana sewaktu pelaksanaan. Saya juga tidak tahu nama saya terdaftar atau tidak.” (a5)

adalah sah menurut agama, menurut Tuhan. Mengapa harus dihukum? Sosialisasi terhadap para ulama juga perlu dilakukan, sampai mereka mengerti kepentingannya atau manfaatnya. Kalau tidak demikian, mereka juga harus tahu bahwa itu akan membawa dampak buruk bagi perempuan, anak-anak perempuan mereka, adik-adik perempuan mereka, kakak-kakak perempuan mereka dan seterusnya. Nikah sirri dalam konteks Indonesia, dimaknai sebagai nikah yang tidak dicatat dalam lembar negara atau tidak dicatat di kantor KUA. Perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum fiqh: dimana ada dua orang calon suami-isteri, dua orang saksi, wali dan shighat (ijab-kabul). Dalam pandangan ulama, nikah seperti ini sudah sah. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebetulnya sudah mencantumkan syarat pencatatan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak masuk ke dalam rukun nikah. Sehingga pernikahannya masih dianggap sah. Karena itu, hampir semua orang mengatakan perkawinan tidak tercatat sebagai sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut negara. Ini jelas merupakan dualisme hukum. “Nikah tidak tercatat atau nikah ‘di bawah tangan’ pada kenyataannya sering merugikan perempuan. Apalagi jika dari perkawinan tersebut lahir anak. Jika perempuan tersebut kemudian dicerai, maka perceraian tidak bisa dilakukan di hadapan pengadilan, karena tidak ada bukti perkawinan mereka sudah berlangsung. Jadi mereka akan dianggap bukan suami isteri. Perceraian tidak bisa dilakukan oleh pengadilan tanpa perkawinan yang tercatat,” papar Husein Muhammad. Perempuan tersebut tidak bisa memperoleh harta gono-gini dan warisan jika dicerai atau ditinggal mati, lanjutnya. “Selain itu juga anak yang dilahirkannya tidak dianggap anak sah. Karena itu akan kesulitan memperoleh akte lahir. Siapa bapaknya? Hubungan nasab hanya kepada ibunya saja. Maka nikah


laporan khusus dibawah tangan membawa dampak yang banyak atau sering merugikan perempuan. Dia  tidak memperoleh perlindungan negara. Jadi banyak mudaratnya. Maka pencatatan merupakan keharusan hukum, undang-undang termasuk sanksinya.” Hanya saja, tambahnya, perlu kehati-hatian dalam menerapkan kewajiban pencatatan berikut sanksinya. Karena jangan-jangan dalam penerapannya perempuan juga yang akan dirugikan. Ketika terjadi pernikahan di bawah tangan dan ditangkap, karena melanggar hukum lalu diadili, maka perempuan boleh jadi akan kena kerugian berlapis. Misalnya dicerai atau ditinggal suaminya tanpa nafkah dan dihukum penjara 6 bulan atau denda 5 juta. Padahal dia tidak berdaya, miskin dan tidak tahu hukum. Pencatatan Nikah Menjadi Rukun Nikah

“Dalam kasus tersebut, pencatatan nikah oleh pemerintah bagi saya adalah wajib hukumnya. Malah saya mengusulkan pencatatan nikah menjadi rukun nikah, yakni harus dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi maka nikah tidak sah. Ini didasarkan pada logika qiyas awlawy atas kewajiban mencatatkan hutang (idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu),” tegasnya. Masih menurut Marzuki Wahid, nikah pada dasarnya adalah perjanjian atau kontrak bilateral (individual dan keluarga) yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah suatu tatanan keluarga yang adil, setara, dan maslahat bagi kedua belah pihak. Oleh karena tujuan perkawinan adalah tatanan keluarga, maka relasi perkawinan bukan lagi menjadi semata-mata ranah privacy, tetapi telah menjadi ranah

Lebih jauh Marzuki Wahid menegaskan, pencatatan akad nikah oleh pemerintah sangat penting. Karena ini menyangkut kepastian hukum, baik bagi kedua pihak yang menikah maupun bagi anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Masing-masing (suami dan istri) serta anak-anak akan mempunyai hak dan kewajiban atas implikasi pernikahan. Jika tidak dicatatkan kepada pemerintah, maka tidak ada kepastian dan jaminan hukum, terutama bagi hak-hak perempuan dan anak. Dalam kenyataannya, nikah sirri selalu merugikan, menciderai, dan menelantarkan perempuan (istri atau mantan istri) dan anak-anak.

publik yang diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin keadil­an, kesetaraan, dan kemaslahatan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, nikah sirri (nikah yang dilakukan secara sembunyisembunyi atau tidak dicatatkan kepada pemerintah) sesungguhnya perlu dicurigai dan diwaspadai niat baiknya. Jika berniat baik, maka tidak semestinya nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan kepada pemerintah. “Lebih dari itu, bagi saya poligami harus didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan dan perbuatan kriminal atas perempuan,” jelas Marzuki Wahid.(a5) Edisi 25

Agustus 2010

15


16 sosok

Mendapatkan kepercayaan warga melalui Radio Komunitas (Rakom) bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi harus melibatkan warga dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, radio komersil semakin menjamur dengan kekuatan ekstra hiburannya. Namun bersama temanteman Rakomnya, sosok yang akrab disapa Rovahan ini memiliki cara sendiri menarik perhatian warga. Rakom tidak sekadar melakukan siaran, melalui Jaringan Radio Komunitas (JARiK) mereka juga melakukan pendampingan kasus di masyarakat, serta melakukan sejumlah kegiatan sosial lainnya.

Ahmad Rovahan:

‘Pahlawan’ Warga Belum Dilirik Pemerintah

J

ARiK merupakan media komunikasi, silaturrahim, dan saling belajar dari radio-radio komunitas yang ada di Wilayah III Cirebon. JARiK merupakan singkatan dari “Jaringan Radio Komunitas se-Wilayah III Cirebon”. JARiK dibentuk tidak hanya untuk memperkuat solidaritas antarradio, tetapi juga dirasa penting dalam konteks kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, khususnya warga sekitar radio. Pada tahun 2009, sosok yang telah lama mengelola Rakom Best FM di Buntet Pesantren ini dipercaya sebagai

Edisi 25

Agustus 2010

koordinator JARiK untuk pertama kalinya. Maka jadilah ia semakin sibuk. Meski statusnya masih mahasiswa, namun ruang geraknya tak sekadar di dunia kampus. Selain harus wara-wiri kampus dan Rakom Best FM, dia juga harus melakukan sekian kegiatan JARiK, serta ditambah sejumlah kegiatan kerjasama dengan sejumlah LSM, termasuk Fahmina dan CRI Yogyakarta. Baginya, Rakom merupakan ‘pahlawan’ warga. Ketika radio komersil memanjakan warga dengan hiburan belaka, Rakom hadir tak sedakar hiburan, namun juga


sosok menyuarakan kepentingan warga. Jika masyarakat terlibat aktif ikut serta dalam proses sebuah media, baik sebagai perencana, pembuat, maupun pelaksana, maka media tersebut tidak sekadar menghibur. Tapi juga memberi informasi, mendidik, serta dapat memotivasi masyarakat untuk berfikir dan berbicara sendiri mengenali segala persoalan yang dirasakannya. Mitra Warga dan FKPM Meski sampai sekarang pemerintah belum melirik keberadaan Rakom, namun kerja keras teman-teman JARiK bisa dibilang berbuah manis. Dari 11 Rakom yang tergabung pada awal berdirinya, kini JARiK telah memiliki 19 anggota Rakom. Tentunya, radio-radio yang memiliki visi, misi serta konten penyiaran yang sama dengan Rakom. “Radio di Wilayah Tiga Cirebon itu ratusan. Ada radio komersil yang resmi dan cukup dikenal, ada juga radio yang berada di tengah-tengah masyarakat. Namun radio-radio tersebut belum bisa disebut radio komunitas, jika konten siarannya masih belum sesuai dengan visi misi Rakom. Karena masih banyak radio di tengah masyarakat yang dianggap Rakom, padahal itu belum tentu disebut Rakom. Sehingga kami juga selektif dalam menerima radio-radio yang akan bergabung dengan JARiK,” paparnya. Lebih dari itu, melalui program proteksi sosialnya, JARiK juga bekerjasama dengan banyak LSM lokal, nasional, maupun internasional. Di antaranya adalah Fahmina-institute Cirebon, Combine Research Institute (CRI), Asia Calling Radio KBR 68 H, serta beberapa instansi yang ada. Respon lembaga-lembaga tersebut sangat jauh berbeda dengan respon pemerintah daerah (Pemda). Bisa dibilang Pemda belum menunjukkan respon baiknya. “Ntah, apa yang dipikirkan Pemda terhadap rakyatnya,” kilahnya menggugat. “Kalau di tingkat desa, ada beberapa Rakom yang memperoleh respon baik dari pemerintah desanya. Jika sudah mendapat respon baik dari pemerintah desa, mereka juga diajak berperan aktif dalam melakukan kontroling program maupun kebijakan yang ada di desa tersebut. Harapan saya, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, memberikan respon yang baik

terhadap Rakom,” ujarnya. Di matanya, Rakom bukan hanya mitra warga dan memiliki peran penting dalam program Polmas melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM)-nya. Bahkan melalui Rakom, banyak warga yang melaporkan permasalahannya. Seperti masalah trafiking, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), buruh migran, maupun masalah sosial lainnya. Kedekatan Rakom dengan warga membuat Rakom memiliki data kasus yang terkadang tidak dimiliki pihak kepolisian. Namun karena menyadari keterbatasannya, Rakom tetap bekerjasama dengan LSM terdekat, pihak kepolisian, maupun rumah sakit, dalam menyelesaikan persoalan warga tersebut. Rovahan sendiri atas nama JARiK telah lama bergabung dengan Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jarik) Cirebon. Sehingga sedikit banyak dia memiliki jaringan LSM-LSM yang ada di Wilayah III Cirebon. Meski pemerintah kurang memperhatikan aktifis Rakom, namun bukan alasan bagi para aktifis tersebut untuk tidak melakukan kegiatan sosialnya. Apalagi sekarang respon masyarakat semakin baik. Warga sudah mulai merasa memiliki Rakom. Selain telah dipercaya oleh warga untuk mendampingi kasus tertentu, Rakom juga tak jarang dibantu warga saat tertimpa masalah. Sehingga, menurutnya, peran Rakom dalam program Polmas juga sangat dibutuhkan. “Terkadang ketika kami mendapat masalah, seperti ada alat yang rusak, kami tidak bisa siaran, warga tidak sekadar menanyakan keadaan kami kenapa tidak siaran. Warga juga menawarkan bantuan mereka. Ini berbeda sekali dengan respon mereka terhadap radio komersil maupun radio ‘gelap’ yang ada. Artinya, warga sudah merasa memiliki bahwa Rakom adalah media mereka,” jelas Rovahan yang kini tengah sibuk membuat film dokumenter bersama teman-teman JARiK-nya. Pembuatan film dokumenter tersebut dilakukan atas kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Program tersebut merupakan program Menteri Riset dan Teknologi untuk membuat portal dari open source. Salah satunya adalah dengan mengangkat profil budaya lokal yang hampir punah dan terpinggirkan. (a5) Edisi 25

Agustus 2010

17


18 potensi

Perajin Cobek Mundu;

Terbanyak Jumlahnya, Paling Minim Perhatian Pemerintah Sejak jaman dahulu, masyarakat Nusantara ini telah akrab dengan--yang namanya--sambal. Apalagi kalau sambal itu digerus langsung dengan tangan sendiri di atas cobek. Tentunya rasa sambal hasil kerja keras tangan sendiri sangat berbeda dengan sambal yang digerus dengan blender. Mereka yang menetap di pedesaan bisa dipastikan memiliki cobek di dapurnya. Cobek selain berfungsi untuk membuat sambal, juga bisa digunakan untuk membuat bumbu masak yang perlu dilembutkan. Cobek sendiri selain terbuat dari batu, ada juga yang terbuat dari bahan dasar tanah liat. Edisi 25

Agustus 2010

D

i beberapa desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, cobek tidak hanya dibuat dari batu, tetapi juga dikembangkan dari tanah liat. Di antara desa yang masih mempertahankan kerajinan membuat cobek adalah Desa Sinarancang dan Desa Setu Patok. Di Desa Sinarancang, hampir 80% warganya menjadi perajin cobek. Desa yang terletak di kawasan pegunungan itu mata pencaharian penduduknya memang cukup beragam, mulai dari petani, buruh, pedagang, hingga perajin cobek. Namun dibandingkan dengan petani, buruh, dan pedagang, perajin cobek adalah pihak yang paling banyak digeluti warga, khususnya para lelakinya. Sementara para perempuannya lebih banyak menjadi buruh pabrik. Banyaknya perajin cobek yang menggunakan bahan dasar tanah liat dimulai dari tahun 1998.


potensi

Proses Akhir: Seorang pengrajin cobek melapisi cobek yang sudah jadi dengan semen sebagai proses akhir.

Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah Jawa dan Sunda Cerbonan. Sebab desa tersebut merupakan daerah transisi antardua suku di Cirebon. Menuju Desa Sinarancang hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari pusat Kota Cirebon. Awalnya, Desa Sinarancang menyatu dengan Desa Satunangila, kemudian terjadi pemekaran. Baru pada 1983, Sinarancang resmi menjadi desa sendiri. Meskipun 80% warganya memilih menjadi perajin cobek, namun perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) sangat minim. Bahkan ketika ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masuk ke desa, perajin cobek tidak pernah mendapat kesempatan mendapatkan bantuan. Keadaan ini dikeluhkan Tamin (46 tahun), perajin cobek asal Desa Sinarancang. Berharap Ada Koperasi Puluhan tahun menjadi perajin cobek, Tamin mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik bantuan dana maupun pelatihan-pelatihan untuk pengembangan profesinya. “Yang ada, saya dapat bantuan hutang dari warung langganan saya. Karena setelah cobek jadi kan harus dipasarkan bukan hanya di desa, tapi juga ke luar kota. Semuanya itu butuh biaya. Karena tidak ada, ya ngutang lagi,” tuturnya ketika ditemui Blakasuta pada Kamis (14/4) di rumahnya.

Kondisi para perajin cobek di beberapa desa Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda dengan para perajin di sejumlah desa Wilayah III Cirebon. Pada umumnya mereka kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Kendati demikian, mereka mampu bertahan dengan segala keterbatasan. Menurut Tamin, di desanya lebih banyak perajin cobek dengan modal yang sangat terbatas. Tamin sendiri terkadang tidak setiap hari mencetak cobek. Mau tidak mau dia harus libur karena tidak ada modal untuk membeli bahan-bahannya, terutama membeli pasir dan semennya. Dulu, dia masih bisa membuat cobek dari tanah liat cadas, namun sekarang jarang dilakukan. Dia dan sejumlah perajin lainnya lebih banyak menggunakan pasir, semen, dan air.

“Kalau ada bahannya, saya bisa cetak setiap hari. Pasir biasanya beli di Kopi Luhur. Dalam sehari, saya cetak 50 buah kalau bentuk barangnya agak besar. Jadi tergantung ukuran barangnya. Saya jual dari harga Rp. 3.500 sampai Rp. 10.000 per cobek. Tapi tetap saja untungnya masih sangat sedikit, karena bikinnya susah. Apalagi modal saya kecil, untungnya buat makan saja kadang kurang,” papar lelaki tiga anak itu. Para perajin di desanya tidak hanya memasarkan cobek di Cirebon. Banyak juga yang memasarkannya di Kalimantan, Sumatera, dan Aceh. Menurut Tamin, pada dasarnya selama ini para perajin cobek banyak keluar modal bukan hanya untuk membeli bahan cobek, tapi juga untuk memasarkan cobek ke luar kota. Tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. Selain itu, di Desa Sinarancang juga tidak ada koperasi simpan pinjam. “Jadi untuk memasarkan ke kota, kebanyakan perajin seperti saya ini meminjam modal ke warung maupun teman. Setelah kembali dan membawa untung yang tidak sedikit, uang itu dipakai lagi untuk membayar hutang dan makan anak isteri. Jadi, ya gali lobang tutup lobang. Karena di desa ini, pemerintah hanya memperjuangkan modal untuk para petani,” tukas Tamin yang tidak hanya mencetak

Siap diapasarkan: Cobek yang sudah jadi ditumpuk dan siap dipasarkan

Edisi 25

Agustus 2010

19


20 potensi

Tamin - Pengrajin cobek di Mundu

cobek, tapi juga lumpang (nama lain dari liangan dan jubleg), lumpang batu kecil, serta ulekan (pasangan cobek). Selain Tamin dengan modal pas-pasannya, ada Jaja (25 tahun) yang merasa mendapat keuntungan besar dari membuat cobek. Meski baru setahun membuat cobek, namun Jaja memiliki modal lumayan besar dibanding Tamin. Sehingga dia bisa membuat cobek dalam jumlah banyak. Dia juga dibantu para pekerjanya yang berjumlah sekitar 10 orang. Sebagian besar pekerjanya adalah kerabatnya. Mereka dibayar Rp. 25 ribu untuk yang masih muda, sedangkan yang sudah cukup tua dibayar hingga Rp. 40 ribu per hari kerja. Bayaran tersebut sudah bersih dari makan dan rokok. Biasanya mereka bekerja hingga pukul 16.00 Edisi 25

Agustus 2010

WIB. Tanggungjawab mereka berbeda-beda, mulai dari nyacag sampai cetak. Jaja memulai usahanya dengan modal Rp. 500 ribu. Dengan modal tersebut, dia mendapatkan untung sampai Rp. 1,5 juta. Dalam sehari, Jaja bisa mencetak 150 buah cobek. Namun itu baru cetaknya saja, karena untuk sampai kering membutuhkan waktu paling lama tiga hari. Sama halnya dengan Tamin, Jaja mengaku selama ini belum ada bantuan dari pemerintah. Dana pemerintah lebih banyak untuk petani. Padahal warga di Sinarancang lebih banyak sebagai perajin daripada petani. “Kami inginnya--kalau ada sih--ada pinjaman dana dari pemerintah, supaya lancar. Karena kalau kita mau berangkat untuk memasarkan, itu harus cari pinjaman untuk ongkos dulu. Karena setelah selesai cetak, kita tetap butuh dana untuk berangkat memasarkan.” Diklaim Mendapat Bantuan PNPM Seperti terjadi di beberapa desa lain yang memiliki potensi usaha untuk dikembangkan, mereka selalu dianggap sudah mandiri. Padahal realitasnya, mereka masih banyak yang membutuhkan dukungan pemerintah. Hal serupa juga dirasakan para perajin cobek di Desa Sinarancang. Menurut Tafsirun (29 tahun), salah satu aktifis Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cirebon yang melakukan pendampingan di wilayah Mundu, selama ini yang dibutuhkan perajin cobek adalah modal. Untuk membantu para perajin cobek, Tafsirun yang juga salah

satu aktifis FKPM Mundu, ini juga berencana membangun paguyuban terlebih daulu. Salah satunya dengan mendata para perajin yang ada. Kemudian menampung keluhankeluhan mereka di lapangan. Apakah ada masalah pada biaya transportnya, biaya produksinya, atau lainnya. “Karena sebenarnya cobek itu pernah menang dalam lomba yang digelar PNPM. Tapi mungkin pemerintah bingung dan tidak mengerti. Perajin cobek itu selalu dikira sudah sukses dan kaya. Padahal realitasnya tidak seperti itu. Lucunya, ketika sudah juara, mereka masuk dalam laporan bahwa cobek itu dibiayai oleh PNPM, ini kan fiktif,” papar Tafsirun. Karena realitasnya mereka tidak pernah dibiayai oleh PNPM, lanjutnya. Bahkan berangkat ke Tanggerang untuk memasarkan cobek saja, mereka tidak dipinjamkan. “Jadi mereka selalu pas-pasan, mereka hanya bisa mencetak, tapi ketika berangkat dan pulangnya pas-pasan lagi.” GMBI sendiri menurutnya telah memiliki data tentang bidang apa saja yang dibiayai oleh PNPM. Di Sinarancang ada 4 macam. Yaitu cobek, pertanian, hasil laut, dan pemberdayaan fasilitas seperti pembenahan dan pembetulan ganggang. “Namun ternyata yang lebih diutamakan itu pertanian, tapi tidak maksimal. Seperti bantuan pupuk, mereka hanya beberapa desa. Kalau cobek jelas, mereka tidak pernah mendapat aliran dana sama sekali. Padahal kalau mau diberdayakan, dengan Rp. 15 juta bisa membantu 15 perajin cobek. Karena dengan Rp. 1 juta juga mereka sudah bisa jalan,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Desa Sinarancang, Caca Efendi, ketika dikonfirmasi tentang persoalan perajin cobek, dia hanya mengungkapkan akan mengusahakan bantuan untuk para perajin cobek. (a5)


polisi menjawab

MASYARAKAT BERTANYA, POLISI MENJAWAB no 1. Pertanyaan dari kuwato (19-Jul-2010) alextono@yahoo.com memakai sabuk pengaman? “ Berapa denda kalau tidak gar nya Rp 250.000 apa pelang Kalau di undang-undang a kalau pelanggar lau lintas harus bayar segitu?” Kenap angan biru, polisi lalu lintas di lap minta surat tilang warna hon mo gan berbagai cara? terkesan mempersulit den jawabanya,terima kasih. Jawaban: “Selamat siang Bapak ... ng 2009 pasal 289 “setiap ora Berdasarkan UU no 22 th pang raan bermotor atau penum yang mengemudikan kenda kan gemudi yang tidak mengena yang duduk disamping pen sal pa lam ana dimaksud da sauk keselamatan sebagaim da paling lama 1 bulan tau den 106 (6) dipidana kurungan ut jumlah pada pasal terseb paing banyak R 250.000, da den ut n mu i tetinggi, na hanya mencantumkan nila di pengadilan. berdasarakan hasil sidang ar mempersulit jika pelangg Sebenarnya Polantas tidak eri mb justru petugas me minta blangko warna biru, u, pak mengambil blangko bir kemudahan, karen jika ba ggi tin ng titipan dengan nilai ter bapak harus membayar ua gko pak mengikuti sidang (blan (Rp250.000) namun jika ba kan. yar ba rus ha k dari yang bapa merah) nilai denda kurang ) terimakasih.... “ (25-Jul-2010

2. P ertan y dana aan dari D ng_ca a em79 nang “Pak @yah polisi oo.co , tolon pasal .id (0 g pen yang 6-Julj elasan meng 2010) diblok atur t n ?” entan ya tentan g pas g lam alpu m Jawa o t o r yan ban: g “Sela mat p a g Pasal UU no i mas Dan an lamp 22 th u terd 2009 g... apat “ seti pada yang men ap gatur di jala kendaraan pasal 48 tent a n har y b a e t r moto 1 yan ang us me laik ja r g be y m an la e “pers n,” ayat 3 nuhi persy g dioperas rbunyi yarat a an lai huruf yang ratan tek ikan pada nis da k jala y ayat a ng be n seb n 1 dite r kenda b a u g nyi ntuka aima raan n n a o berm yang kuran otor y leh kinerj gnya a min dimksud ang d terdir lamp imal iukur i atas u uta sekur daya ma”. a ngTerim panca akasi r dan h…” a rah (25-Ju l 2010 sinar )

3. Pertanya an dari Sup ri risqican dra@yahoo .co.id (10-J un-2010) “Selamat si ang pak pol is i, saya mau sebenarnya tanya meng yang berhak enai razia melakukan polisi khusu ra zia itu Polan snya untuk tas apa sem SIM dan ST razia dan yan ua NK? Saya se g melakuka ri n g menjump n b ukan Polan hanya dua or ai tas dan jug ang di temp a dilakukan at gelap pula disembunyik . Mobil patro an, mohon p linya juga enjelasanny siang.” a terima kasi h dan selam at

Jawaban: “Selamat pa gi bapak Su pri.... Untuk Razia kepolisian d ilaksanakan dengan dise oleh setiap rtai surat pe anggota Po ri ntah yang d surat perinta lri itandatangi h tercantum atasan, di d w aktu dan te bapak diberh alam mpat pelaks entikan keti anaan razia ka sedang m pelanggara . Jika engendarai n yang terlih (tanpa mela at oleh mata helm), bapa ku kan , se perti tidak m k berhak m enanyakan engenakan tersebut, te su ra t perintah p rimakasih B etugas Polisi apak... ( 25 -Jul-2010)”

sti i Suhae Siti Rur i Mayr a 7 d 1 m ( aan o y n .c a o t o r h e 4. P pio@ya ie_scor iw w 2010) lintas? a berlalu a k i t liki etik e a man k memi a d i t a “Bagai t a ki ibat jik lalu Apa ak tika ber ? e s i a a t y n i n l u berlalu a memp faat kit n a m a Ap ” lintas?

ara h tatac n: la a a b d a a w s a J nta lan erlalu li nar di ja e b “Etika b g n a ntingan lintas y an kepe k ti tika a berlalu h r dak bre empe ti m n n la a g den akai ja ita bisa jika pem lintas k lu la a umum, n a opan ,bagaim car? dengan s n la mberi ja i d a lan lam me d a d b ti a t r r e ikut se aman,t a tas, kita ehingga angk n li lu la s , 10) ber n la 2 di ja May 0 n a 5 2 m ( a . rasa a turun aan bis kecelak

Sumber: http://www.info-lantas.com

Edisi 25

Agustus 2010

21


22 info jaringan

Sejumlah santri se-Wilayah III Cirebon mengikuti pelatihan Islam dan Kesehatan Reproduksi di Hotel Penta Cirebon beberapa waktu lalu.

Ketika Santri Menyoal Kespro

”A

pa itu sehat?”, ”Hak kesehatan repduksi (Kespro) itu penting gak sih?.” Beberapa pertanyaan sederhana itu dilontarkan Lies Marcoes Natsir kepada peserta”Pelatihan Islam dan Kesehatan Reproduksi (Kespro)” yang notabene adalah santri pondok pesantren (Ponpes). Pelatihan yang digelar Fahmina-institute Cirebon, di Hotel Penta kota Cirebon senin (2-4/8) lalu, memang menghadirkan santri puteri dan putera, ustadzah serta ustadz sejumlah Ponpes di Wilayah III Cirebon. Sejumlah peserta yang notabene santri perwakilan Ponpes itu serentak menjawab ”penting”. Tak ada kesan saruh (kurang sopan) dan tabu dalam

Edisi 25

Agustus 2010

ruang pelatihan tersebut, tak heran ketika ada lontaran pertanyaan yang disampaikan oleh fasilitator. Termasuk apakah isu Kespro itu penting untuk dipelajari. Anis, salah satu peserta pelatihan perwakilan Buntet Pesantren, menuturkan tentang pentingnya hak kesehatan Kespro. Anis juga mengaku sangat bangga berkesempatan mengikuti pelatihan Kespro, karena selama ini menurutnya jarang sekali dan bahkan hampir tak ada sosialisasi soal Kespro di pesantren. Kepada para peserta, mba Lies— sapaan akrab Lies Marcoes Natsir— memang memiliki strategi tersendiri dalam mengajak peserta agar lebih mudah memahami isu-isu Kespro

dan gender. Menurut mba Lies, sehat adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan  sosial yang merupakan aspek positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan yang merupakan aspek negatif. Menurut mba Lies, ada tiga hak kesehatan reproduksi. Di antaranya; hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk didengar. Ketiga hak ini sangat penting bagi bagi masyarakat. ”Khusunya bagi generasi penerus kita, lebih baik kita mencegah dari pada mengobati. Sekitar 60% perempuan yang rentan mengalami infeksi menular seksual (IMS) seperti sifilis, kencing nanah dan HIV & AIDS. Bukan hanya itu persoalan


info jaringan

23

yang semakin membuat perempuan memaparkan bahwa anatomi organ Kenapa kemudian ustadz dan terpojokan adalah anggapan reproduksi laki-laki dan perempuan santri putera diikutkan menjadi negatif masyarakat. Budaya yang berbeda. Organ reproduksi laki-laki peserta? Menurut penuturan kang menempatkan perempuan hanya mudah dibersihkan karena letaknya Zekki, mereka diikutkan agar mampu sebagai konco wingking dan tafsir di luar sedangkan organ reproduksi memahami soal-soal Kespro dan agama, yang menjustifikasi bahwa perempuan kebanyakan di dalam, mampu menularkan pada santri-santri perempuanlah yang salah.” sehingga rentan dan perempuan yang lainnya. Selain itu memberi Mba Lies juga mencoba harus merawatnya dengan baik. pemahaman bahwa isu Kespro bukan mengajak peserta bermain-main ”Celana dalam yang kita pakai hanya untuk perempuan saja namun dengan permainan yang dimulai harus terbuat dari katun agar mudah juga untuk laki-laki. dari persoalan fisik tubuh manusia menyerap air dan di ganti dua kali Kendati demikian, menurut kang sampai soal gender (jenis kelamin sehari, sehabis kencing baiknya dilap Faqih, cara pandang kita terhadap social). Seks, menurutnya adalah menggunakan tissue baru disiram, sesuatu masihlah sangat dipengaruhi sesuatu yang given atau kodrat dan lalu kemudian dilap pakai tissue. oleh banyak faktor. Di antaranya tidak bisa di pertukarkan seperti pada Meski terlihat sepele, namun ini faktor budaya, adat istiadat, politik perempuan memiliki vagina, sel telur, sangat berbahaya buat perempuan dan tafsir agama. ”Terutama terkait rahim dan lain-lain. Pada laki-laki ada karena organ reproduksi perempuan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan penis, sperma, testis. Namun sesuatu kondisinya lembab dan letaknya perempuan. Namun demikian yang atau peran yang bisa dipertukarkan didalam. Di mana jamur, bakteri dan menafsirkan itu juga manusia bisa saja dalam kehidupan sosial kita dan virus bisa tumbuh dengan mudah jika itu salah, selain itu kebanyakan yang biasanya dikonstruksi oleh budaya perempuan tersebut jorok.” membuat tafsir adalah kaum laki-laki itulah yang disebut gender, seperti dan tidak sensitif pada persoalandalam domestik mengasuh persoalan perempuan.” anak, memasak dan mengempel Maka, lanjut kang Faqih, lantai, publik seperti sopir, cara pandang manusia pun direktur dan lain-lain tidak mesti satu arah. ”Namun Mba Lies adalah salah satu harus dari berbagai arah Persoalan hak atas informasi narasumber di hari pertama dalam memandang persoalan kesehatan reproduksi harusnya pelatihan. Selain mba Lies, ada termasuk persoalan kesehatan beberapa fasilitator pelatihan reproduksi. Memang tak dipenuhi oleh pemerintah seperti Ninuk Widyantoro— mudah mengubah frame untuk masyarakat. akrab disapa mba Ninuk—, berpikir orang, apalagi Faqihuddin Abdul Kodir—biasa kerangka berpikir itu sudah disapa kang Faqih, Ketua cukup lama tertanam pada Pengurus Yayasan Fahmina, alam bawah sadar manusia,” serta Marzuki Wahid—akrab jelasnya. disapa kang Zekki, Direktur Kang Faqih juga Fahmina-institute Cirebon. menjelaskan ada tiga metode Kespro Bukan Hanya untuk berpikir manusia, yaitu: metode Pemerintah Harus Penuhi Perempuan berfikir naïve, metode berfikir Hak Kespro Sama halnya dengan penguatan rasional, dan metode berfikir kritis. Persoalan hak atas informasi kapasitas tentang kesehatan Dari ketiga metode berfikir inilah kesehatan reproduksi harusnya reproduksi kepada Nyai/Kiai dari kebanyakan manusia baru sampai dipenuhi oleh pemerintah untuk sejumlah Ponpes di Wilayah III pada tahap berfikir rasional, sehingga masyarakat, namun hal ini belum Cirebon yang digelar Fahminabelum mampu melakukan perubahan. juga terealisasikan. Awamnya orang institute Cirebon. Pelatihan kali ini Harapannya, ke depan orang mampu mengenali tubuhnya sendiri karena juga merupakan kelanjutan dari melihat persoalan sampai ke akar banyak mitos yang berkembang, focus group discussion (FGD) yang masalah, serta mampu memberikan bahwa jika melihat alat vitalnya telah dilakukan Fahmina kepada 15 win-win solution. Sehingga kita tidak sendiri bisa minus kata salah seorang Pesantren pada bulan April lalu. Di terkungkung oleh peraturan karena santri yang ikut banyak yang lainnya. mana ditemukan kebanyakan yang semua itu hasil pemikiran manusia, Sambil menunjukan alat peraga mengajar kitab-kitab fiqh adalah bisa berubah oleh zamannya dan kita kelamin laki-laki, Ninuk widiantoro ustadz. bisa juga melakukannya.(Asih) Edisi 25

Agustus 2010


Ragam Kegiatan COP Cirebon

Memperkuat kapasitas aktifis FKPM sebagai fasilitator masyarakat.

Aktifis FKPM dan Babinkamtibmas membahas agenda pencegahan trafiking di Serang Wetan Babakan Kab. Cirebon.

Berdialog dengan Kapolresta Cirebon Tentang Perlindungan Minoritas Agama.

Membahas Kerjasama antara Polda Jabar dan Fahmina untuk pengembangan Polmas.

PKL dan Babinkamtibmas Kota Cirebon membahas upaya bersama menjaga Kamtibmas

Temu PKL dan Babinkamtibmas di Polresta Cirebon.


Blakasuta Edisi 25 th. 2010