Page 1

BAB II PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI

Pengertian Demokrasi Kamu pasti sering mendengar istilah demokrasi. Masih ingatkah kamu pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negaranegara di dunia. Namun demikian, implementasi demokrasi di setiap negara bisa berbedabeda. Bahkan tidak jarang, negara yang otoriter sekalipun, seperti di negara-negara komunis atau negara yang didominasi militer, juga mengklaim sebagai negara demokrasi. Secara formal, di negara tersebut memang ada ornamen demokrasi, seperti partai politik, pemilu, organisasi kemasyarakatan, media massa dan parlemen. Akan tetapi, kesemuanya itu berada di bawah kontrol kekuasaan yang sentralistik.

8


Untuk menilai sebuah sistem politik demokratis atau tidak, ada sejumlah parameter yang bisa digunakan untuk menilainya. M. Amien Rais mengajukan sepuluh kriteria demokrasi, yaitu: adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan; persamaan di depan hukum; distribusi pendapatan secara adil; kesempatan pendidikan yang sama; pengakuan dan penghargaan terhadap empat macam kebebasan (kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan media massa, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama); ketersediaan dan keterbukaan informasi; mengindahkan fatsoen (tata krama); kebebasan individu; semangat kerjasama; dan hak untuk protes. Guru Besar ilmu politik FISIP UI Prof. Miriam Budiardjo menyebutkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis adalah : a. perlindungan konstitusional; b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c. pemilihan umum yang bebas; d. kebebasan untuk menyatakan pendapat; e. kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi; dan f. pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan Hendry B. Mayo mengemukakan bebarapa nilai yang mendasari demokrasi seperti berikut: a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan f. menjamin tegaknya keadilan. Ditilik dari berbagai kriteria yang dikemukakan para ahli tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Selain ada kebebasan dalam beragama, berpendapat, berkumpul dan berserikat dan sebagainya, Indonesia juga menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu 9


merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Tingkat demokrasi suatu negara, sering diukur dengan kualitas penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Pemilu dan demokrasi memang memiliki hubungan yang amat erat. Sulit membayangkan format politik yang demokratis tanpa penyelenggaraan pemilu yang fair, jujur dan adil. Dan sebaliknya, sulit mengharapkan pemilu yang berkualitas manakala sistem politiknya tidak demokratis. Dari pengertian singkat itu, kamu tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, menurut kamu, apa kriteria sistem politik yang demokratis?

Pengertian Pemilu Dalam demokrasi, pemilu sangat penting artinya. Tidak ada demokrasi tanpa terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis. Kalau sebuah negara mengklaim sebagai negara demokrasi tetapi di sana tidak ada pemilu atau kalaupun ada pemilunya tidak demokratis, pasti demokrasi di negara itu bo’ong-bo’ongan. Sebab, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

10


Fungsi Pemilu Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat. Pertama, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Kedua, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

Keempat, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

11


Kelima, pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Sistem Pemilu Kamu mungkin bertanya, di berbagai negara kan diselenggarakan pemilu. Apakah berbagai pemilu itu sama? Secara umum, maksud diselenggarakannya pemilu sih sama, tetapi sistemnya berbeda-beda. Dalam ilmu politik dikenal beberapa sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada prinsip pokok, antara lain:

1. Sistem Distrik Sistem distrik bisaa disebut juga single-member constituency (tetapi ada juga yang memakai istilah single-member-district untuk menyebut sistem ini). Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik akan menjadi wakil rakyat terpilih, sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, suaranya tidak akan diperhitungkan atau dianggap hilang—sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada—sehingga dikenal istilah the winner-takes-all.

Kelebihan sistem distrik antara lain: a. Karena kecil atau tidak terlalu besarnya distrik maka bisaanya ada hubungan atau kedekatan antara kandidat dengan masyarakat di distrik tersebut. Kandidat mengenal masyarakat serta kepentingan yang mereka butuhkan. b. Sistem ini akan mendorong partai politik untuk melakukan penyeleksian yang lebih ketat dan kompetitif terhadap calon yang akan diajukan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan.

12


c. Karena perolehan suara partai-partai kecil tidak diperhitungkan, maka secara tidak langsung akan terjadi penyederhanaan partai politik. Sistem dwipartai akan lebih berkembang dan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih stabil.

Kekurangan sistem distrik, antara lain: a. Sistem ini kurang representatif karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan sama sekali atau suara tersebut dianggap hilang. b. Partai-partai kecil atau golongan/kelompok minoritas/termarjinalkan yang memperoleh suara yang lebih sedikit tidak akan terwakili (tidak memiliki wakil) karena suara mereka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kaum perempuan memiliki peluang yang kecil untuk bersaing mengingat terbatasnya kursi yang diperebutkan. c. Wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan rakyat di distriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain.

2. Sistem Proporsional Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Kelebihan sistem proporsional antara lain: a. Menyelamatkan suara masyarakat pemilih dimana suara kandidat yang lebih kecil dari kandidat yang lain tetap akan diperhitungkan sehingga sedikit suara yang hilang.

13


b. Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis hilang atau tetap diperhitungkan. c. Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu.

Kekurangan sistem proporsional antara lain: a. Sistem ini cenderung menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit terwujudnya pemerintahan yang stabil. b. Bisaanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional. Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan kandidat juga tidak mengenal karakteristik daerah pemilihannya, masyarakat pemilih dan aspirasi serta kepentingan mereka. Kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusulkan mereka. Pada akhirnya nanti, kandidat yang terpilih mungkin tidak akan memperjuangkan dengan gigih kepentingan pemilih karena tidak adanya kedekatan emosional tadi.

3. Sistem Campuran (Distrik dan Proporsional). a. Menggabungkan 2 (dua) sistem sekaligus (distrik dan proporsional) b. Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui proporsional. c. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

Tahapan Pemilu Masyarakat awam sering memahami pemilihan umum sebagai hari H pemungutan suara. Padahal, pemungutan suara hanyalah salah satu rangkaian dari tahapan pemilu yang cukup banyak. Mungkin di sekolahmu ada pemilihan Ketua OSIS secara langsung. Kalau kamu jadi panitia, pasti jauh hari sebelumnya sudah sibuk mempersiapkan diri, bukan? Ingat tidak, apa saja persiapan yang kamu lakukan untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua OSIS? Nah, begitu juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, jauhjauh hari sebelumnya, mereka sudah sibuk banget menyiapkan segala sesuatunya untuk 14


melaksanakan pemilu. KPU pasti jauh lebih sibuk daripada Panitia Pemilihan Ketua OSIS karena lingkupnya lebih luas dan lebih rumit.

Berikut adalah tahapan pemilu legislatif yang perlu kamu ketahui: 1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; Kegiatan awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pemilu adalah pendaftaran orang-orang yang memilki hak untuk memilih, misalnya yang sudah berusia minimal 17 tahun, bukan anggota TNI/Polri, tidak terganggu jiwanya dan sebagainya. Pendaftaran pemilih sangat penting untuk memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa menggunakan hak pilihnya, juga untuk pengadaan logistik pemilu seperti pencetakan surat suara, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bilik dan kotak suara dan sebagainya.

2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu; KPU juga perlu mendaftar siapa yang boleh jadi peserta pemilu? Tidak semua orang atau partai boleh ikut pemilu, tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Bisa kacau bro. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa didaftarkan sebagai peserta pemilu. Nah, tugas KPU adalah memverifikasi (memeriksa) kelengkapan syarat-syarat itu sehingga mereka bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.

3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

15


Pemilu dimaksudkan untuk memperebutkan kursi di DPR, DPD atau DPRD. Berapa jumlah kursinya? Nah, hal itu perlu diatur berdasarkan wilayah tertentu yang disebut dengan daerah pemilihan.

4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Tahap selanjutnya adalah pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik akan mengajukan daftar calon untuk dipilih rakyat dalam pemilu secara langsung.

5. Masa kampanye; Nah, ini tahapan yang paling heboh. Banyak poster, spanduk, kumpulan massa dan bahkan

arak-arakan

di

jalan-jalan.

Tujuan

kampanye

sebenarnya

untuk

memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka terpilih sebagai wakil rakyat.

6. Masa tenang; Masa tenang adalah masa antara berakhirnya kampanye dan pemungutan suara. Saat itu semua bentuk kampanye harus dihentikan dan semua pihak fokus pada persiapan pemungutan suara. Itulah yang disebut masa tenang.

7. Pemungutan dan penghitungan suara; Inilah tahapan yang dinanti-nanti semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Saat itu rakyat diberi kesempatan untuk mendatangi TPS guna memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka nilai layak mewakili mereka. Setelah pemungutan suara usai, akan dilakukan penghitungan suara. Kamu bisa berpartisipasi secara aktif mengawasi atau memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

8. Penetapan hasil Pemilu; dan Setelah suara dihitung, barulah hasilnya ditetapkan. Saat itu akan diketahui siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, siapa saja yang terpilih jadi wakil rakyat, berapa banyak jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu. 16


9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan calon terpilih, para calon wakil rakyat itu akan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Enak dong? Emang sih kelihatannya keren banget, jadi wakil rakyat. Tapi sebenarnya sangat berat lho amanah yang dipikul. Sebab saat dilantik sebelum menjalankan tugasnya, mereka akan disumpah sesuai agama yang dianutnya. Berat banget bro konskwensinya kalau mereka disumpah dengan kitab sucinya di atas kepalanya. Sebab selain disaksikan yang hadir juga disaksikan oleh Tuhan, Allah Yang Maha Kuasa. Nah, mereka nanti harus mempertengungjawabkan amanah itu kepada rakyat yang memilihnya dan kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mencatat. Berat bukan ?

Pemilu Demokratis Sebuah pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang independen, mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun (pemerintah, parpol, kandidat dsb). 2. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Adanya Lembaga Pengawas yang independen dan mandiri. 4. Semua elemen masyarakat yang berhak, memiliki akses untuk terlibat sebagai peserta (calon), pemilih maupun pemantau. 5. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih untuk menggunakan pilihannya dengan prinsip one man, one vote dan one value.

Tiga Jenis Pemilu Di Indonesia, ada tiga jenis pemilihan umum (Pemilu), yakni: A. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 17


dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan : a. berstatus badan hukum; sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan; g. mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

Di tempat inilah para wakil rakyat akan berkantor

18


2. Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan; a. Dukungan Penduduk

Dukungan (paling sedikit)

sampai dengan 1.000.000

1.000 pemilih

lebih dari 1.000.000 - 5.000.000

2.000 pemilih

lebih dari 5.000.000 - 10.000.000

3.000 pemilih

lebih dari 10.000.000-15.000.000

4.000 pemilih

lebih dari 15.000.000

5.000 pemilih

b. Dukungan dimaksud tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. c. Persyaratan dimaksud dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi KTP setiap pendukung.

3. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; b. Pendaftaran peserta pemilu; c. Penetapan peserta pemilu; d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; f. Masa kampanye; g. Masa tenang; h. Pemungutan dan penghitungan suara; i. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota; j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sert DPRD Kabupaten/Kota terpilih.

19


B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan : 1. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan perundangundangan (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). 2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Surat suara Pemilu Presiden 2009

3. Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden: a. Penyusunan daftar pemilih; b. Pendaftaran bakal pasangan calon; c. Penetapan pasangan calon; d. Masa kampanye; e. Masa tenang; f. Pemungutan dan penghitungan suara; 20


g. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; h. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih.

C. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil�.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peserta Pemilukada adalah pasangan calon dari:

21


a. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD di daerah bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah bersangkutan. b. Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan ketentuan sebagai berikut (UU No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah): 1. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus); 2. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus); 3. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat per seratus); Tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih; b. Pencalonan; c. Kampanye; d. Masa tenang; e. Pemungutan suara dan penghitungan suara; f. Penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah; g. Pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

22

Pemilihan Umum dan Demokrasi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you