Page 1

Edisi Cetak

No 5 Triwulan 1 2008

auditor-rohil TOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

Memacu Kinerja di Tahun Tikus

DAFTAR ISI n Surat dari Bupati ........................ 2 n Auditorial .................................... 3 n Fokus Auditor ............................. 4 n Pacu Pembahansan, Awal 2008 Mulai Kerja .......... 4 n Tahun Kebangkitan Integritas ................................ 4 n Infrastuktur Program Prioritas..6 n Warta Auditor ............................. 8 n Gelar Pengawasan dan Good Governance ................. 8 n SDM: Riau Kurang Tenaga Akuntansi ............................... 9 n Modus Korupsi di Daerah .....10 n Peraturan .................................. 11 n Surat Anda/Buku Tamu ............ 13 n Advertorial ............................... 14 n Album ...................................... 15

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyaksikan penandatanganan kerja sama dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi antara parat penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian RI dengan BPKP di Istana Wapres, 28 September 2007.

RENCANA JEMBATAN PENDAMARAN SUNGAI ROKAN

Gelar Pengawasan dan Good Governance Mengisi peringatan hari antikorupsi se-dunia pada 9 Desember 2007, Bawaskab Rokan Hilir mengadakan serangkaian acara kegiatan Gelar Pengawasan dan Good Governance bersempena Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Apa saja instruksi Bupati Rokan Hilir?

e-mail : redaksi@auditor-rohil.net

Pembukaan Acara Gelar Pengawasan dan Good Governance di Bagansiapiapi, 11 Desember 2007. Tampak hadir Bupati Rokan Hilir, H. Annas Maamun (tengah), Kepala Perwakilan BPK Riau Dr. Eko Sumbodo dan Dra. Ilfa Kabid Bawasprop Riau (kanan), dan Tri Radito, Ak. Staf Deputi Pengawasan Menpan dan Hardy, Ak., MM, CFE Kepala Bawaskab Rohil (kiri).

klik www.auditor-rohil.net


2Auditorial Auditorial

2 auditor-rohil.net Penasihat Bupati Rokan Hilir Pengarah Wakil Bupati Rokan Hilir

Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi Hardy Pelaksana Harian Sulung Aman, Agus Setyaboedie

n SURAT DARI BUPATI ROKAN HILIR

Sekali Lagi, Mari Bekerja Lebih Giat! “..Saya merasakan, di satu sisi, sukacita memasuki tahun baru, tapi di sisi lain, ada dukacita dan keprihatinan karena terjadinya bencana alam, khususnya bencana banjir dan gempa di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kaum wanita dan anak-anak mengungsi di tendatenda pengungsi..�

Redaktur Pelaksana

n H. Annas Maamun Bupati Rokan Hilir

Sarman Syahroni Sidang Redaksi Hardy, Agus Setyaboedie, Sarman, Azwar, Hari Darma, Irwandi Operator Online Zulkifli, Masri, Romi Divisi Produksi Nasori Habib, Syarifah Tada Letak Ijal Diterbitkan oleh Bawaskab Rokan Hilir bekerja sama dengan Riau Pos.Net Alamat Redaksi: Jl. Perniagaan 80, Bagansiapi-api, Rokan Hilir website: www. auditor-rohil.net e-mail: redaksi@auditor-rohil.net Dicetak oleh: PT Riau Pos Intermedia

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto atau naskah lainya untuk di muat. Naskah yang masuk dan dimuat akan diberikan imbalan.

Marilah di awal tahun baru 2008 ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, diberi kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya kita, melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Alhamdulillah, kita telah melewati tahun 2007 dan mulai memasuki tahun 2008. Kendati sejumlah kemajuan bisa kita capai atau ditingkatkan kinerjanya, masih banyak pekerjaan yang menumpuk di pundak kita. Mudah-mudahan, pengalaman yang telah kita alami tahun lalu, dapat kita jadikan pelajaran dan modal untuk memacu kinerja tahun 2008 dengan lebih baik lagi. Selaku pemimpin di daerah ini dan selaku orang tua, saya merasakan, di satu sisi, sukacita memasuki tahun baru, tapi di sisi lain, ada dukacita dan keprihatinan karena terjadinya bencana alam, khususnya bencana banjir dan gempa di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kaum wanita dan anak-anak mengungsi di tenda-tenda pengungsi. Sukurlah, berbagai upaya telah dikerahkan pemerintah untuk mengatasi dan membantu korban bencana. Ada tentu kabar baik, kalau boleh disebut demikian, adalah terpilihnya Rokan Hilir menjadi daerah terbaik kategori bidang pengembangan dunia usaha di Riau tahun 2007. Mungkin belum menggembirakan, namun kita patut memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendorong perolehan penghargaan prestasi tersebut. Ke depan, prediket ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Dan dalam bidang penganggaran, kita telah

klik www.auditor-rohil.net

berhasil mempercepat proses pengajuan dan pengesahan RAPBD 2008. Ada pun tantangan yang kita dihadapi adalah bagaimana kita mengelola APBD pada tahun 2008 ini secara efisien dan efektif sehingga semua program dan kegiatan tahun 2008 dapat diselesaikan tepat waktu dan diharapkan tidak ada yang meluncur ke tahun berikutnya. Rendahnya daya serap anggaran tahun-tahun sebelumnya merupakan cambuk bagi kita untuk lebih bekerja ekstra keras dan sebaik-baiknya pada tahun ini. Pimpinan SKPD agar menyiapkan sejak dini skedul kegiatan, pengelola kegiatan dan panitia pengadaan/pelelangan. Berdayakan seluruh potensi yang ada di SKPD masing-masing. Dan saya sendiri akan langsung memantau dan mengevaluasi pimpinan SKPD secara ketat. Dengan ini saya mengajak kita semua, marilah kita bersatu padu, melangkah bersama untuk lebih menyukseskan program-program pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai. Tentu, dengan tetap menerapkan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku. Inilah pesan yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Melalui kolom ini, saya dapat menyampaikan pesan-pesan dan berbagai tantangan serta harapan di tahun 2008 ini. Mudahmudahan pesan-pesan yang saya sampaikan bisa menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk bekerja lebih giat dan lebih baik di tahun 2008 ini. Selamat Tahun Baru 2008 dan bekerja lebih keras! n


3

2Auditorial Auditorial

n Opini Auditorial

Memacu Kinerja di Tahun Tikus senantiasa melakukan refleksi apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan proyeksi apa yang akan kita hadapi. Dengan melakukan refleksi, kita mendapat pelajaran guna perbaikan untuk masa selanjutnya. Dan dengan proyeksi, kita mengukur kemampuan atau menyusun rencana terukur di masa depan.

Oleh Hardy Djamaluddin (hardy-djamaluddin.blogspot.com; email: haridinata@yahoo.com) Tahun 2007 baru saja kita tinggalkan. Tahun 2008, yang disebut-sebut sebagai Tahun Tikus, telah mulai kita jalani. Ciit…ciiit….Selamat tinggal tahun 2007, selamat datang tahun 2008. Boleh percaya atau tidak, menurut ramalan kalender Cina (wikiku.com), tahun Tikus Api 2008 (yang dimulai 7 Februari 2008, pas Tahun Baru Imlek 2559) akan menjadi tahun yang penuh warna. Perpaduan elemen Langit ‘Tanah Positif’ dengan elemen Bumi Air Positif menghasilkan elemen Manusiawi (Elemen Perubahan) ‘Api Petir ‘ di tahun 2008 ini. Tanah Positif yang ada di elemen langit 2008 adalah wujud dari tanah kering yang membutuhkan banyak air untuk membuatnya menjadi subur. Namun, kebutuhan ini tak dapat tersuplai dengan baik karena air yang ada di tahun 2008 relatif tak terlalu berperan, tertekan oleh tanah kering yang berApi besar. Allahu a’lam bissawab. Dengan kondisi perhitungan seperti ini, tahun 2008 konon akan menjadi tahun yang diwarnai banyak kejutan menghebohkan. Dari perhitungan astrologis, pembagian periode antara awal dan akhir tahun pun cenderung memunculkan situasi yang sarat dengan perubahan mencolok. Katanya, alam mungkin masih kurang bersahabat. Habis banjir,longsor, lumpur, siapa tahu muncul kekeringan. Di saat ekonomi tidak juga membaik, unjuk rasa, kondisi sosial dan politik diperkirakan terus memanas; obral janji, unjuk kekayaan dan inefisiensi menjadi warna tersendiri tahun ini. Bisa kita amati, bencana pada penghujung 2007, banjir di Jawa, gempa dan cuaca buruk di kawasan Timur, agaknya merupakan peristiwa alam yang terjadi di seluruh muka bumi, bukan hanya negara kita, bukan hanya di daerah kita. Sebagai orang beriman dan bertakwa, kita tentu mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Mudahmudahan bencana, banjir atau badai – yang terjadi di sejumlah kawasan— itu cepat berlalu. Seperti biasanya, memasuki tahun baru, kita

Dari perkiraan pakar, ada kabar gembira bahwa statistik makro ekonomi Indonesia membaik. Bahkan proyeksi di Tahun Tikus cukup optimistis, setidaknya lebih baik dari tahun 2007. Kendati dalam ancaman ekonomi global seperti inflasi dan suku bunga yang uncontrollable, dengan naiknya harga minyak di pasar dunia yang nyaris menembus US$100 per barel. Kalau harga minyak teus meroket, bisa jadi pertumbuhan ekonomi terpaksa dipangkas ke 6,4 persen, dari asumsi 6,8 persen. Ekonomi kembali loyo atau stagnan. Sementara, pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas masih setumpuk. Mulai dari reformasi birokrasi, restrukturisasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, perbaikan sistem hukum, good governance hingga kendala investasi dan pertumbuhan sektor riil yang betulbetul bergerak. Di daerah ini, tantangannya dalam jangka pendek adalah bagaimana paket anggaran yang sudah dialokasikan, baik dari APBN maupun dari APBD, betul-betul terserap dan mencapai sasarannya serta memperhatikan kaedah good governance yang lazim berlaku. Maklum, tahun lalu, Presiden sudah mengingatkan agar alokasi ang-

garan itu tidak bocor, dan tidak menyimpang kesana kemari. Sinyal dari aparat hukum pun ada ‘tantangan’ pula. Kepolisian dan kejaksaan, hingga ke level Kabupaten telah memasang target untuk menjaring kasus-kasus tindak pidana korupsi. Pimpinan KPK yang baru pun dalam enam bulan ke depan siap-siap mengasah gergaji dan diuji taringnya. Tahun 2008, dan melanjut ke tahun 2009, agaknya tahun-tahun penuh warna dan tekanan. Bagaimana pun, kata kuncinya, bagi pimpinan daerah, para pengguna anggaran dan jajarannya semestinyalah menjaga kedisiplinan dan kepatuhan pada peraturan serta menerapkan sistem pengendalian internal (intenal control) secara optimal. Dan para auditor atau aparat pemeriksa–baik aparat internal maupun eksternal—sangat berperan dalam melakukan kontrol ataupun atestasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dikelola pemerintah. Auditor tidak lagi (berperan) sebagai watchdog, tapi lebih sebagai katalis perubahan yang mengedepankan control, risk dan governance. Dari pengalaman tahun lalu, mari kita pacu target kinerja tahun 2008. Mudah-mudahan tahun 2008 dapat kita jalani secara lebih pasti, tangkas dan cerdas. Selamat Tahun Baru Tikus! Ciiit..ciiiaat.

Selamat Tahun Baru Tikus 2008

repro

klik www.auditor-rohil.net


2Auditorial Fokus Auditor

4 n RAPBD 2008:

n Tahun Kebangkitan Integritas:

Pacu Pembahasan, Awal 2008 Mulai Bekerja RAPBD Kabupaten Rokan Hilar Tahun 2008 telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Bulan Januari 2008 disahkan dan mulai Maret 2008 sudah bisa dilaksanakan kegiatan.Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2008 ke DPRD Kabupaten Rokan Hilir . Nota keuangan dan RAPBD tahun 2008 itu tar 14,55 persen,” kata Annas Maamun. Belanja disampaikan Bupati Rohil, H Annas Maamun, daerah yang diperkirakan sebesar Rp 1,541 trildalam sidang paripurna dengan agenda pengan- iun lebih ini, lanjut Annas Maamun, dialokasitar nota keuangan dan Rancangan Anggaran kan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp442,052 miliar lebih dan belanPendapatan dan Belanja Daerah ja langsung sebesar Rp1,099 tril(RAPBD) 2008 di Gedung iun lebih. DPRD, Rabu (26/12). Sidang “...Bila “Uraian belanja ini didistriparipurna dipimpin langsung busikan di 19 urusan pemerintahKetua DPRD Dedi Humadi, dibandingkan an daerah dan organisasi untuk 39 yang didampingi dua wakilnya dengan belanja satuan kerja yang terdapat di Rasyid Abizar dan Ir Syahputra pemkab dan kecamatan di Rohil,” Kasibu. Paripurna itu juga dihadaerah tahun 2007 kata Annas Maamun. Berkaitan diri Wakil Bupati H Suyatno dan lalu, sebesar dengan disahkannya struktur orSekda Drs H Asrul M Noor MSi ganisasi pemerintah Rohil yang dan sejumlah pimpinan SKPD Rp1,802 triliun mengacu kepada Peraturan Pedan masyarakat. lebih atau turun merintah nomor 41 tahun 2007, Dalam sambutannya, Annas lanjut Annas Maamun, untuk satuMaamun mengatakan pendapasebesar Rp an kerja yang penganggarannya tan Kabupaten Rohil tahun ang261,307 miliar atau belum diajukan di RPABD tahun garan 2008, diprediksi sebesar sekitar 14,55 2008, segera diakomodir pada Rp1.339 triliun. Bila dibanding APBD Perubahan. tahun 2007, maka pendapatan itu persen..” “Begitu pula dengan satuan turun sekitar Rp74,385 miliar kerja yang digabungkan, akan lebih atau 5,26 persen. disesuaikan pelaksanaan kegia“Pendapatan Rohil di n Bupati Rokan Hirir tannya dengan satuan kerja yang RAPBD 2008 ini, berasal dari H. Annas Ma’amun. menanganinya,” kata Annas MaaPendapatan Asli Daerah (PAD), mun. Usai mengajukan nota dana perimbangan dan pendapkeuangan dan RAPBD 2008, Buatan daerah yang sah,” kata Annas Maamun. PAD tahun anggaran 2008 pati Annas Maamun bersama semua satuan kerdiperkirakan Rp67,040 miliar lebih. Bila diband- ja langsung menggelar rapat interen di Lantai ingkan dengan tahun 2007, maka terjadi penu- IV Kantor Bupati. Dia menginstruksikan kepada seluruh pimprunan sekitar Rp16,663 miliar lebih. “Untuk dana perimbangan, diperkirakan inan SKPD dan staf terkait untuk tetap berada sebesar Rp1,251 triliun lebih. Kalau mengacu di Bagansiapiapi selama pembahasan RAPBD. pada tahun 2007, turun sebesar Rp 55,156 mil- Dia juga mengharapkan akhir tahun 2007, pemiar lebih. Kondisi ini, sama dengan lain-lain bahasan RAPBD dan semua berkas dokumen pendapatan daerah yang sah yang diperkirakan anggaran dapat dituntaskan sehingga awal atau sebesar Rp20,063 miliar lebih, turun sebesar pertengahan Januari 2007 bisa disampaikan keRp2,566 milyar,” kata Annas Maamun. Turun- pada Gubernur Riau untuk dievaluasi. “dengan nya pendapatan itu, tambah Annas Maamun, segera membersihkan dokumen anggaran, mesetidaknya telah mempengaruhi belanja daerah nyiapkan perangkat pelaksana , dan semua kegtahun anggaran 2008. Di mana, belanja daerah iatan sudah bisa dilaksanakan bulan Maret pada tahun anggaran 2008, direncanakan sebe- 2008,” tegasnya. sar Rp1,541 triliun lebih. n “Bila dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2007 lalu, sebesar Rp1,802 triliun lebih atau turun sebesar Rp 261,307 miliar atau seki-

klik www.auditor-rohil.net

Peringatan dari Silang Monas Seperti tahun lalu peringatan hari antikorupsi sedunia dilaksanakan di Silang Monas dan di berbagai daerah. Menpan mencanangkan tahun 2008 sebagai tahun kebangkitan kembali integritas bangsa. Pagi Minggu, 9 Desember 2007 itu, terdengar teriakan yel-yel lantang di Silang Monas: Korupsi !!! NO … ! Integritas !!! YES … !!!. Bukan teriakan para demonstran yang biasa berkumpul di jantung kota Jakarta itu, tetapi suara itu keluar dari mulut Menteri PAN dan diikuti para undangan yang hadir dalam memperingati hari antikorupsi se-dunia tanggal 9 Desember 2007. Hari itu mereka berkumpul di Silang-Monas untuk bersamasama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan pencanangan tahun 2008 sebagai Tahun Kebangkitan Kembali Integritas Bangsa. Dalam sambutan ini, Taufik Efendi terlebih dahulu untuk menyampaikan bahwa selaku pembantu Presiden dia berkomitmen untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik dalam program kerja Kementerian Negara PAN. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan suatu perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku, tantangan dan cobaan. Untuk itu, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat harus bekerjasama bahu membahu memerangi korupsi dengan komitmen yang tinggi. Karena kita tahu bahwa kinerja pemberantasan korupsi merupakan hasil bersama atau resultante dari proses sinergis yang melibatkan ke tiga unsur tersebut. Kesungguhan penguatan komitmen ini menjadi keniscayaan mengingat memburuknya indeks korupsi di Indonesia yang semula adalah 2,4 di tahun 2006 turun menjadi 2,3 di tahun 2007. Guna memproyek keadaan, kita semua baik secara individual maupun secara bersama, patut berpartisipasi secara nyata dalam ragam upaya pemberantasan korupsi baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Sudah waktunya kita menghentikan segala sikap saling menyalahkan, segala sikap saling menghujat yang sangat kontraproduktif tersebut. “Sudah saatnya kita bangkit bersatu berantas korupsi dengan segenap cara yang konkrit dan operasional dari dan bagi seluruh elemen bangsa,” tegasnya. Dia yakin bahwa dengan cara demikian upaya-upaya cara pemberantasan korupsi akan lebih efektif lagi. Namun dia juga mengingat-


2Auditorial Fokus Auditor

Para pejabat dan pegawai Pemkab Rokan Hilir pada acara peringatan Hari Pahlawan di Bagansiapiapi 10 November 2007. kan bahwa upaya-upaya tersebut harus merupakan bagian dari suatu tatanan kesisteman yang bersifat holistik yang arti meliputi seluruh aspek kehidupan mereka. Menurut Menpan, tindak pidana korupsi terjadi karena bertemunya niat dan kesempatan. Kondisi obyektif bangsa kita yang sudah terbiasa memberikan toleransi atau bersikap permisif terhadap perilaku penyimpangan dalam bentuk pungutan liar yang tentu saja merupakan kendala yang serius dalam memecahkan fenomena korupsi secara holistik dan komprehensif. Selain itu, pembenahan sistem secara menyeluruh sangat diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, termasuk pemberian remunerasi yang memadai bagi PNS, dibarengi penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pelaku korupsi. Sementara itu, niat korupsi bisa dikurangi melalui penegakan nilai-nilai agama, moral dan integritas. Sangat tepat dikatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup ditentukan oleh implementasi program aksi yang formalitas, tetapi harus ditunjang dengan komitmen yang tinggi, konsistensi dan integritas dari para pelaksananya. Banyak pihak berpendapat bahwa terpurukan bangsa Indonesia dewasa ini disebabkan antara lain dan terutama oleh rendahnya integritas bangsa. “Untuk itu, pencegahan korupsi melalui penanaman kembali nilai-nilai integritas bangsa adalah suatu pilihan yang telah berhasil dilakukan di beberapa negara,” ujarnya. Dalam rangka mendorong gerakan pencegahan korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas mulai dari instansi masing-masing, tepat dua tahun yang lalu atau satu tahun setelah dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Men-

teri Negara PAN pada 9 Desember 2005 memprakarsai penandatanganan Pakta Integritas. Ini merupakan salah satu upaya penting pecegahan korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas dari instansi masing-masing. Melalui prakarsa ini, Menteri Negara PAN mengharapkan agar instansi pemerintah yang lain menerapkan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen pencegahan korupsi mulai dari instansi masing-masing. Penyebaran penerapan Pakta Integritas selanjutnya merupakan agenda bersama dari Kementerian Negara PAN dan Tiga Pilar Kemitraan. Dalam perkembangannya, Pakta Integritas tidak hanya diterapkan oleh instansi pemerintah tetapi juga oleh perusahaan swasta. Diantaranya tercatat 7 (tujuh) Instansi Pemerintah Pusat, 21 (dua puluh satu) Instansi Pemerintah Daerah, dan 13 (tiga belas) Dunia Usaha. Beberapa perusahaan terkemuka seperti Direksi Perum BULOG telah menandatangani Pakta Integritas yang disusul kemudian oleh Direksi PT. PERTAMINA, jajaran Pimpinan dan Komisaris BP MIGAS, serta Direksi PT PUSRI. Penandatanganan Pakta Integritas oleh beberapa perusahaan terkemuka ini bukan hanya seremonial dan formalitas belaka, tetapi mampu menggerak-kan seluruh komponen bangsa, untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Penanaman nilai-nilai integritas bangsa tidak terbatas hanya pada instansi pemerintah dan dunia usaha, namun juga dapat dan perlu diperluas secara nasional untuk seluruh kelompok masyarakat yang terpolarisasi menurut etnis, geografis, sosiologis, dan agama. Inilah yang disebut dengan Sistem Integritas Nasional, yaitu penanaman kembali nilai-nilai integritas bangsa yang bersumber dari nilai-nilai integritas se-

klik www.auditor-rohil.net

5

luruh kelompok masyarakat. Sesungguhnya Sistem Integritas Nasional tidak terbatas untuk tujuan pencegahan korupsi, tetapi untuk keperluan yang lebih luas seperti peningkatan efesiensi, produktivitas, ketertiban, dan keteraturan, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan daya saing bangsa. Data empiris memperlihatkan bahwa perbedaan antara negara berkembang (miskin) dan negara maju (kaya) tidak terletak pada umur negara dan ketersediaan sumber daya alam. Fakta juga mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan dari para eksekutif negara maju dengan mitranya di negara terbelakang. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting untuk kemajuan suatu bangsa. Faktor utama yang membedakan adalah pada sikap/perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Berdasarkan kajian perilaku masyarakat di negara maju, ternyata mayoritas penduduknya sehari-hari mengikuti/mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan, sebagai berikut : etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari; kejujuran dan integritas; bertanggung jawab; hormat pada aturan dan hukum masyarakat; hormat pada hak orang lain; cinta pada pekerjaan; berusaha keras menabung dan investasi; bekerja keras; tepat waktu atau pandai memanfaatkan waktu dan berinisiatif tinggi. Menpan berpandangan, “Kita terbelakang, lemah, miskin karena perilaku kita yang kurang baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi, dan Negara, “ jelasnya. Jadi, tambahnya, perubahan dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan mulai sekarang! Sesuai dengan tema Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini “Bangkit, Bersatu, Berantas Korupsi”, dia mengajak marilah semua pihak untuk bersatu merapatkan barisan dalam memerangi korupsi sesuai fungsi dan peranan masing-masing. Perang melawan korupsi membutuhkan komitmen dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, di penghujung tahun 2007 ini saya mencanangkan tahun 2008 yang akan datang sebagai Tahun Kebangkitan Kembali Integritas Bangsa, berkaitan dengan peringatan satu abad Hari Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2008. n


6

2Auditorial Fokus Auditor

n Reportase Pers:

Infrastruktur Masih Menjadi Program Prioritas Memasuki Hari jadi ke-8 Kabupaten Rohil pada 10 Oktober 2007, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tetap berupaya mencermati dan menjawab segala bentuk permasalahan untuk dapat menjadikan Kabupaten Rohil bisa berkembang dengan daerah-daerah lain. Kabupaten Rohil, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang luas wilayahnya mencapai 8.881,59 kilometer persegi.

Secara geografis, Kabupaten Rohil berada di bagian pesisir pantai yang di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Selat Malaka. Di bagian selatan, Kabupaten Rohil berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan di sebelah timur, berbatasan dengan Dumai serta di sebelah barat berhadap dengan Provinsi Sumut. Mengingat kondisinya berada di bagian pesisir pantai, Kabupaten Rohil memiliki beberapa kecamatan yang dinilai cukup potensial di sektor perikanan dan kelautan. Beberapa kecamatan yang memiliki potensi di sektor perikanan dan kelautan seperti Kecamatan Pasirlimau Kapas, Kubu, Sinaboi dan Bangko. Dari sektor yang cukup potensial tersebut, di tahun 2004 Kabupaten Rohil mampu menghasilkan 61.805,34 ton ikan. Terdiri dari tangkapan laut dan umum masing-masing sebanyak 58.521 ton

dan 3.203 ton. Sedangkan dari kegiatan budidaya umum melalui kolam dan keramba masing-masing menghasilkan sebanyak 57.41 dan 23.92 ton. Di sisi lainnya, sebagai wilayah yang berada di pesisir pantai timur Pulau Sumatera, ternyata Kabupaten Rohil masih memiliki beberapa daerah yang masih terisolir namun umumnya berpotensi di sektor perikanan. Salah satu faktor penyebab utama terisolirnya lantaran sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Rohil belum memadai. Hingga tidak mengherankan bila masalah infrastruktur dijadikan isu sentra di Kabupaten Rohil. ‘’Dari semua program pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan Pemkab Rohil, ternyata ada yang masih tetap dalam skala prioritas yakni soal pembangunan infrastruktur mulai jalan dan jembatan. Termasuk jalan dan jembatan lintas pesisir pantai dan jalan tembus Sinaboi-Dumai. Isu sen-

klik www.auditor-rohil.net

tral yang menjadi permasalahan pokok lainnya, yaitu kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan,’’ kata Bupati Rohil H Annas Maamun. Sarana infrastruktur seperti transportasi misalnya, ternyata memang merupakan salah satu sektor penting dan strategis dalam konteks dan konsep pembangunan guna mengarah kepada perbaikan dan peningkatan perekonomian yang ada di daerah-daerah. Pelaksanaan infranstruktur seperi sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Rohil, ternyata memang belum sepenuhnya menjangkau di berbagai daerah. Terlebih di wilayah yang notatebenya di pesisir pantai yang menyebabkan kondisi daerahnya menjadi terisolir. Gilirannya, untuk menjangkau daerah tersebut terpaksa harus menggunakan sarana transportasi angkutan laut dan sungai yang kondisinya sangat tergantung faktor alam seperti pasang surut air. Demikian juga halnya dengan infrastruktur listrik, pengairan dan irigasi dan air bersih yang ada di Kabupaten Rohil ternyata belum begitu merata. Malah, kondisinya juga belum memadai. Dampak yang ditimbulkan dari daerah yang terisolir, tampaknya cukup merambat ke semua sektor yang ada. Salah satunya, daerah tersebut sulit berkembang yang gilirannya mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia. Gilirannya akan mempengaruhi tingkat pendidikan, keterampilan dan tenaga kerja serta derajat kesehatan masyarakat. Selain masalah kualitas sumber daya manusia, dampak lain yang timbul yakni masalah kemiskinan. Di Kabupaten Rohil, angka kemiskinan mencapai 95.932 jiwa atau sekitar 21.76 persen dari total penduduk. Dari distribusi persentasi penduduk miskin di setiap kecamatan, Batuhampar dan Sinaboi memiliki angka yang cukup tinggi yakni mencapai sekitar 47,61 persen dan 45,07 persen. Kondisi tersebut masih diikuti oleh kecamatan lainnya seperti Kubu dan Pasirlimau Kapas. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Pemkab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (masih dalam proses pembahasan) tahun anggaran 2007 mengambil berbagai kebijakan dan programnya. Kebijakan tersebut dikonsentrasikan dan menitikberatkan kepada kepentingan serta keperluan dengan mengacu pada skala prioritas dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Buka Keterisoliran dengam Jalan Lintas Pesisir Di usia delapan tahun Kabupaten Rokan Hilir, keterisoliran daerah mulai direduksi dengan pembangunan jalan, seperti jalan lintas pesisir. Kebijakanan program yang akan diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) di tahun 2007 ini, di antaranya meningkatkan infrastruktur yang meliputi pembangunan sara-


7

2Auditorial Fokus Auditor na transportasi seperti jalan, jembatan dan pelabuhan. Untuk prasarana jalan dan jembatan, kegiatannya terfokus pada upaya membuka kawasan terisolir dan memperlancar akses ekonomi masyarakat serta menggerakan potensi daerah. Bentuk program dan kegiatan tersebut, yakni pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lintas pesisir Rohil. Jaringan jalan lintas pesisir Rohil tersebut melintasi dari sebelah Utara ke Selatan menyusuri garis pantai. Menelusuri garis pantai tersebut dimulai dari Panipahan, Kecamatan Pasirlimau Kapas melewati Kubu dan mengarah kepenghuluan Pekaitan dan Pedamaran di kuala Sungai Rokan di Kecamatan Bangko sampai menuju ke Bagansiapi-api. Selain itu, jalan menuju ke Sinaboi, Kecamatan Sinaboi yang mengarah sampai ke perbatasan dengan Dumai tepatnya di Lubukgaung. Panjang jalan tembus SinaboiDumai tersebut diperkirakan mencapai sekitar 130 kilometer.Melalui program pembangunan jalan lintas pesisir Rohil tersebut, diharapkan dapat membuka isolasi daerah yang notabenenya berpenduduk miskin. Program pembangunan jalan pesisir pantai tersebut diharapkan akan mempercepat akses pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi daerah. Pada gilirannya nanti, jalan pesisir pantai menjadi akses dalan menuju rencana pembangunan pelabuhan laut di Panipahan dan bandara di Bagansiapi-api. Sebagai konsistensi pembangunan di wilayah pesisir, akses jalan ternyata masih menjadi skala yang diprioritaskan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab, dengan terbukanya koridor tersebut setidaknya akses Panipahan dan Kubu menuju jalur lintas timur akan semakin terbuka. ‘’Ini merupakan awal dari integrated jalur lintas pesisir bagian utara menuju selatan sejalan dengan program provinsi Riau,’’ kata Bupati Rohil H Annas Maamun saat Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-8 Kabupaten Rohil di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi, 4 Oktober lalu. Dalam merealisasikan program pembangunan jalan lintas pesisir pantai Rohil, di antaranya melanjutkan kegiatan pembangunan jalan Bagansiapi-api-Sinaboi dan peningkatan jalan Panipahan-Sungaidaun -Bagansinembah serta membuat Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan jalan dan jembatan. Di antaranya DED jalan lintas pesisir pantai Kecamatan Kubu-Kecamatan Bangko dan jem-

batan Sinaboi. Selain itu, membuat studi kelayakan terhadap pembangunan jembatan bagian hilir Sungai Rokan seperti jembatan penghubung antara Sungai Sialang dengan Pedamaran atau Pekaitan. Program pembangunan dan peningkatan lainnya dilakukan di Kecamatan Pu-

jud, Bagansinembah, Simpangkanan, Tanahputih dan Rantaukopar. Khusus untuk kecamatan Rantaukopar, direncanakan pembuatan DED pembangunan jembatan di Sekapas. Selain itu, di Kecamatan Rantaukopar dan Simpangkanan, peningkatan dan pembangunan tersebut, tampaknya bakal terus ditingkatkan. Karena, kedua kecamatan yang berada di Kabupaten Rohil ini, belum memiliki akses jalan langsung. ‘’Sebagaimana yang kita ketahui untuk masuk ke Rantaukopar itu, kita harus masuk ke wilayah lain seperti di Duri, Kecamatan Mand-

www.auditor-rohil.net H ARWIN AS, SH saat menahdiri acara halal bihalalklik Lasqi Tualang (rel)

au, Kabupaten Bengkalis. Karena, Rantaukopar itu memiliki memiliki jalan tembus,’’ kata Annas Maamun. Kondisi serupa, tambah Annas, sama seperti di Kecamatan Simpangkanan. ‘’Kalau kita mau ke Simpangkanan, kita harus dari Baganbatu, Kecamatan Bagansinembah. Dari Bagansinembah, kita masuk ke wilayah Provinsi Sumut tepatnya di Labuhanbatu. Selama berada di Labuhanbatu, kita melintasi areal perkebunan kelapa sawit dan baru sampai ke Simpangkanan. Makanya, kita sedang berupaya bagaimana Kecamatan Rantaukopar dan Simpangkanan itu memiliki jalan langsung tanpa harus numpang dulu di daerah lain,’’ Annas Maamun. Sementara itu, untuk merealisasikan peningkatan dan pembangunan infrastruktur yang sedang dikembangkan di tahun anggaran ini, jelas memakan dana yang cukup besar. ‘’Untuk merealisasikan itu semua memerlukan proses dan waktu serta dana yang cukup banyak dan lama,’’ kata Annas. Namun yang jelas, tambah Annas, untuk menjawab permasalahan pokok yang ada di kabupaten Rohil ini, masalah fasilitas sarana dan prasarana perlu dibenahi dan ditingkatkan. ‘’Kita perkirakan, kegiatan itu semua khusus pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan menelan biaya yang besar. Dan perlu diketahui, dana itu selain dari APBD Rohil juga berasal dari sharing dengan Provinsi Riau. Juga ada sebagian yang menggunakan dana dari pusat,’’ kata Annas Maamun.***

ARWINAS


2Auditorial Warta Auditor

8 n Pengawasan:

Gelar Pengawasan dan Good governance Mengisi peringatan hari antikorupsi se-dunia pada 9 desember 2007, bawaskab rokan hilir mengadakan serangkaian acara kegiatan gelar pengawasan dan good governance bersempena rapat pemutakhiran data tindak lanjut dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir. apa saja instruksi bupati rokan hilir? Acara yang dilaksanakan di gedung serba guna bagansiapiapi itu dibuka secara resmi pada 11 dsember 2007 oleh bupati rokan hilir. dihadiri pimpinan dprd, wakil bupati rokan hilir, sekretaris daerah dan seluruh pimpinan skpd/ camat besertsa staf. hadir juga narasumber kepala perwkilan bpk ri di pekanbaru, kepala bidang badan pengawas propinsi riau, staf deputi bidang pengawasan kementerian pan serta para kepala sekolah se-bagansiapiapi yang pada sesi siangnya mengikuti desminasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Dalam kata sambutannya, bupati rokan hilir menegaskan kepada seluruh pimpinan skpd untuk memperhatikan dan menyambut baik tugas pengawasan yang semakin komplek dan sarat dengan berbagai tantangan. pertama, kegiatan pengawasan harus mampu melihat jauh ke depan, sehingga secara dini dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Kedua, kegiatan pengawasan harus mampu memberikan bimbingan operasional, teknik administrasi dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga, kegiatan pengawasan harus berusaha menemukan penyebab kesalahan dan menunjukkan cara memperbaikinya untuk tercapainya hasil yang lebih baik dan sempurna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Keempat, kegiatan pengawasan juga harus berfungsi sebagai sarana hubungan, baik antara pusat, propinsi dan daerah, melaksanakan pengaturan kerja sama yang baik, sehingga dapat mewujudkan kegiatan yang terpadu dan selaras dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kelima, kegiatan pengawasan harus secara obyektif, berdasarkan fakta yang dinilai dan berdasarkan pada ukuran yang ditetapkan, berusaha menghindari timbulnya kerugian pada pihak yang ternyata tidak bersalah.

Keenam, kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan pengawasan, hemat tenaga, waktu dan biaya, sehingga hasil pengawasan lebih efektif dan efisien dan ketujuh, kegiatan pengawasan harus memiliki nilai untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kelembagaan obyek pengawasan serta senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi citra pengawasan, dengan berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang berlaku, etika dan standar pengawasan, sehingga kehadiran pemeriksa mendapat kepercayaan dan tempat di hati masyarakat sebagai pilar good governance. Kepada semua pihak bupati berharap agar membenahi dan lebih meningkatkan kapasitas dan kinerja satuan unit kerja masing-masing, dan marilah saling bahu-membahu membangun daerah ini demi terwujudnya rokan hilir yang maju dan sejahtera tahun 2011. khususnya, kepada bawaska rohil dan seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan kabupaten rokan hilir, saya mengingatkan kembali beberapa hal sebagai berikut . Pertama, melaksanakan dan mengawasi seluruh proses kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama keppres no.80 tahun 2003 serta sk perubahannya serta mempersiapkan dan mengantisipasi penerapan peraturan / ketentuan baru a.l. peraturan pemerintah no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan mendagri no.13 tahun 2006 serta perubahannya (permendagri no. 59 tahun 2007); Kedua, melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan skpd masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; Ketiga, melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja, antara lain dengan menyempurnakan/ menyusun renstra, rencana kinerja tahunan, lakip

klik www.auditor-rohil.net

dan penetapan kinerja (penja); dan keempat, melaksanakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam laporannya, kepala bawzskab rohil hardy menyaimpaikan sebagai upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), reformasi pelaksanaan tugas pengawasan, di samping pengembangan dan penguatan kelembagaan, juga perlu diikuti oleh peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan dan hasil-hasil pengawasan agar hasil pengawasan tersebut dapat menjadi sumber informasi dan sumber masukan yang efektif bagi penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai dari bidang perencanaan hingga pelaksanaan. Penyelesaian tindak lanjut setiap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional secara tegas, lugas dan konstruktif merupakan indikator adanya komitmen pentingnya arti pengawasan dalam manajemen pemerintahan. oleh karena itu, keberhasilan jajaran aparat pengawasan fungsional, dari satu sisi, dapat diukur dari sejauh mana rekomendasi terhadap temuantemuan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh pimpinan satuan kerja. maka, untuk mengevaluasi sejauh mana kebenaran/ kesesuaian data pendukung tindak lanjut yang dilaksanakan dengan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan kiranya perlu dibahas dalam kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan antara pemeriksa (auditor) dan obyek yang diperiksa (auditan). Ada pun tujuan gelar pengawasan dan good governance ini adalah pertama, meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; kedua, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pimpinan satuan kerja/ instansi obyek pemeriksaan tentang pentingnya tindak lanjut hasil pemerksaan; ketiga, meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional; keempat, tersusunnya data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat. n


2Auditorial Warta Auditor n SDM:

Riau Kekurangan Tenaga Akuntansi

dok rpg

Propinsi Riau merekrut sejumlah tenaga akuntansi dan ditempatkan di seluruh SKPD. Sementara Kabupaten Rokan Hilir mendidik dan melatih 80 tenaga PNS yang ada di bidang akuntansi pemerintahan bekerja sama dengan STAN.SAMPAI saat ini Pemerintah Provinsi Riau masih kekurangan ratusan tenaga akuntansi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

9

Tenaga ini diperlukan untuk mengurusi administrasi pengelolaan keuangan di setiap masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau H Raja Mambang Mit kepada wartawan beberapa waktu lalu di kantor Gubernur Riau. Menurut Mambang Mit, diperlukannya tenaga akuntasi ini, karena sebelumnya pengelolaan keuangan daerah keseluruhanya dilakukan oleh Biro Keuangan Pemprov Riau. ‘’Kalau sebelumnya pengelolaan keuangan daerah itu dikelola seluruhnya oleh Biro Keuangan Pemprov Riau. Namun, sekarang pengelolaannya sudah berada di masing-masing SKPD. Artinya, SKPD saat ini sudah bisa mengeluarkan dan menggunakan anggaran tersendiri. Makanya dibutuhkan tenaga administrasi untuk pengelolaan keuangan tersebut,’’ ungkap Mambang. Untuk itu beberapa waktu lalu, Pemprov Riau telah mengangkat sebanyak 70 orang tenaga lulusan sarjana akuntansi yang ditempatkan di masing-masing SKPD. Ditambahkan Mambang Mit, pengangkatan dan penempatan 70 tenaga akuntansi di masingmasing SKPD karena memang saat ini masih kekurangan tenaga ahli dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. ‘’Dengan adanya tenaga akuntansi ini, tentu administrasi pengelolaan keuangan di daerah, khususnya dimasing-masing SKPD akan semakin akuntabel,’’ ungkapnya. Setiap SKPD akan menerima dua orang tenaga akuntansi. Perekrutan tenaga akuntansi ini melalui Surat Keputusan Gubernur Riau tahun 2007. Dimana tugas mereka adalah untuk melak-

Cuti Bersama: Wajib Lapor dan Apel Senen Karena kondisi daerah, liburan nasional dan akhir tahun 2007 bagi PNS tidak bisa dinikmati seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, di Kabupaten Rokan Hilar, cuti bersama ditunda ke tahun berikutnya. Cuti bersama yang cukup panjang selama Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta Hari Natal akhir tahun ini nampaknya tidak bisa dinikmati secara leluasa oleh para kepala daerah dan pegawai negeri. Semua gubernur, bupati, dan wali kota malah mendapat tugas tambahan, yakni melaporkan kondisi daerahnya selama masa liburan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang mengatakan, kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada masalah di daerah

dan pelayanan publik juga tetap berjalan selama liburan. ‘’Biar semuanya terpantau. Jadi liburannya juga enak,’’ ujar Saut kepada pers di Jakarta, awal Oktober 2007. Dalam struktur pemerintahan, kata dia, arus informasi harus terus berlangsung meskipun dalam kondisi libur sekalipun. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya bencana. ‘’Ya kita harapkan tidak terjadi apaapa. Tapi misal ada (bencana), tetap ada tindakan dan informasi juga tidak macet,’’ jelasnya.Setiap hari selama cuti bersama, para kepala daerah harus melaporkan kelancaran pengadaan dan distribusi sembako, pengendalian harga, dan jalur mudik di daerahnya kepada Mendagri melalui posko siaga Depdagri. Selain itu, juga dilaporkan tentang situasi daerah selama Lebaran. Laporan tersebut disampaikan setiap pukul 18.00 WIB.Saut mengungkapkan, setidaknya ada lima instruksi Mendagri kepada kepala daerah. Yakni mewaspadai ancaman teror, sabotase, kerusuhan SARA, dan serta perintah pengam-

klik www.auditor-rohil.net

anan obyek vital nasional dan daerah. Keharusan melaporkan kondisi daerahnya tersebut, lanjut Saut, merupakan kebijakan yang berlaku setiap tahun. Mendagri pun telah memberikan surat edaran terkait dengan pelaporan tersebut. ‘’Sudah disampaikan usai rapat kabinet dengan Presiden pekan lalu,’’ katanya sembari menjelaskan, hal itu juga sesuai dengan instruksi presiden.Sementara itu, Bupati Rokan Hilir mengambil kebijakan menunda cuti bersama bagi pejabat/PNS/honorer di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada akhir tahun ini berhubung masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran 2007. Bupati Rokan Hilir memantau langsung kehadiran dan aktvitas pegawai, dengan merencanakan apel bersama 24 dan 31 Desember 2007 serta inspeksi mendadak ke beberapa instansi dan kedai kopi.n


10

2Auditorial Warta Auditor

sanakan kegiatan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. ‘’Pemprov Riau kembali berencana untuk merekrut tenaga ahli bidang akuntansi. Sehingga nantinya seluruh SKPD yang ada di Riau idealnya sudah memiliki empat orang tenaga ahli akuntansi,’’ ujarnya. Dikatakan Mambang lagi, upaya ini merupakan usaha jalan pintas yang dilakukan oleh Pemprov Riau. Karena jika menunggu formasi dari penerimaan PNS, tentu tidak mungkin. Karena tenaga ahli ini merupakan sesuatu yang mendesak untuk ditempatkan.Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga belum merekrut tenaga akuntansi secara memadai.

Saat ini, terdapat tidak lebih dari sepuluh orang lulusan akuntansi baik diploma 3 maupun sarjana (S-1/D-IV), yang tersebar pada Bagian Keuangan dan sejumlah SKPD. Ada pun, yang begelar “Akuntan” baru satu orang, selebihnya sarjana ekonomi jurusan akuntansi (S-1) dan ahli madya akuntansi (D-3) serta belum ada yang bersertifikat akuntan publik (BAP). Menyadari kekurangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil langkah terobosan. Di samping terus memprioritaskanakan merekrut tenaga lulusan akuntansi, sejak awal tahun 2007 Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan pendidikan dan pelatihan akuntansi pemerintah-

an kepada 80 orang PNS dari utusan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Diklat selama dua semeseter tersebut terselenggara berkat bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang membuka kelas khusus setara dengan Diploma I (40 orang siswa lulusan SMU) dan Diploma III (40 orang siswa lulusan D-3/S-1 berbagai jurusan). Para instruktur berasal dari STAN, perwakilan BPKP Riau, kanwil DJP Riau, dosen Unri, dan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. n

mengungkap beberapa kasus korupsi yang melibatkan bupati atau pejabat daerah hanya imbas dari konflik lokal. ‘’Ada pertarungan elite Seorang peneliti memaparkan hasil risetnya mengenai modus politik di daerah. Musuhnya operandi korupsi di daerah. Apa saja?Tugas pimpinan baru itulah yang membawa kasus “..Ada pertarungan itu sampai ke Jakarta. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando elite politik di bukan karena KPK menAntasari Azhar bakal lebih berat. Salah satunya, karena para daerah. Musuhnya guat,’’ katanya. Tahun depan, koruptor semakin canggih memperkuat metodenya. Setidaknya tren itu dipastikan semakin itulah yang kuat. ‘’Apalagi menjelang ada 20 modus yang dipakai. membawa kasus pemilu, pertarungan internal itu sampai ke semakin panas dan aktor-ak‘’Saya sudah meneliti sejak 2004, sampai erimaan penjualan, penerimaan tor itu bekerja sama,’’ kata Jakarta. Jadi, sekarang modusnya masih seperti itu,’’ ujar pajak, retribusi dan iuran. Dan Andrinof. Secara terpisah, bukan karena KPK Andrinof Chaniago, peneliti politik The Habi- manipulasi proyek-proyek fisik pengamat otonomi daerah menguat,’’ katanya. bie Centre, di Jakarta Senin (24/12). Peneli- dengan mark up nilai proyek dan UGM Purwo Santoso menilai tian Andrinof berjudul ‘’Perubahan Pola dan pungutan komisi tidak resmi terpemberantasan korupsi di Tahun depan, tren Kesinambungan Korupsi dari Orde Baru ke hadap kontraktor. daerah tidak semata-mata tuitu dipastikan Orde Reformasi’’. Yang paling mendominaMenurut staf pengajar progas pemerintah pusat. ‘’Para semakin kuat. si, kata Andrinof, adalah korupsi pengadaan gram Paska Sarjana Fakultas Ilmu bupati dan kepala daerah barang dengan modus penggelembungan Sosial Politik Universitas Indonesudah tahu benar risiko korup‘’Apalagi menjelang (mark up) nilai barang dan jasa dari harga sia itu, pengusutan yang dilakusi itu sangat pahit,’’ katanya. pemilu, pasar. Caranya dengan kolusi dengan kontrak- kan oleh KPK masih sangat terDoktor lulusan London pertarungan tor dalam proses tender. batas. Lembaga lain juga begitu , School of Economics, Inggris ‘’Hanya, sekarang ada kecenderungan pel- misalnya anggaran daerah yang internal semakin itu menambahkan, selama aku lebih hati-hati dibandingkan dulu sebe- diaudit aparat pengawasan fung2007 tren pemberantasan kopanas dan aktorlum ada KPK,’’ katanya. Selain itu, ada sional hanya sekitar 30 persen rupsi pemerintahan SBY dan aktor itu bekerja modus penghapusan barang inventaris dan dari total uang dikelola, tambahJK cenderung membaik. aset negara (tanah). Caranya, memboyong nya. Untuk melawan kecanggisama..’’ ‘’Tapi, masih mengincar indiatau menjual inventaris kantor untuk kepent- han modus koruptor daerah itu vidu bukan pada sistemnya,’’ ingan pribadi. Juga pungutan liar penerimaan Andrinof mengusulkan agar KPK katanya. Purwo menilai di Andrinof. pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, mempunyai tim khusus di daerdaerah, masyarakat semakin pengurusan pensiun dengan memungut biaya ah. ‘’Saya juga mendukung ada wakil ketua awas terhadap aktor korupsi. tambahan di luar ketentuan resmi. Lalu, pengadilan tipikor di daerah,’’ kaTerutama pemantauan terPengadilan Tipikor modus bantuan fiktif dengan cara membuat tanya. hadap kinerja DPRD. ‘’Eksurat permohonan fiktif seolah-olah ada banDepartemen Hukum dan sekutif memang mempunyai tuan dari pemerintah ke pihak luar. HAM sudah merampungkan draf kecenderungan korupsi lebih Selain itu, penyelewengan dana proyek RUU Tipikor. Nantinya, Pengabesar karena didukung dana dengan cara mengambil dana proyek pemer- dilan Tipikor akan dibentuk di yang kuat,’’ intah di luar ketentuan resmi atau memotong setiap ibukota kabupaten/kota. Namun untuk katanya.(jpnn) dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain. tahap awal, pembentukannya akan diprioritasModus yang lain, ada proyek fiktif fisik den- kan di ibukota provinsi. Dalam pasal 10 disegan cara dana dialokasikan dalam laporan butkan, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil. menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan TipMasih ada lagi, yakni manipulasi hasil pen- ikor. Andrinof melanjutkan, keberhasilan KPK

Modus Operandi Korupsi di Daerah

klik www.auditor-rohil.net


2Auditorial Peraturan n Buku Saku KPK:

PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima hadiah; 3. Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan den gan kewajibannya; 4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberi kan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan den gan kewajibannya;

1. 2. 3. 4.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima hadiah atau janji; 3. Diketahuinya; 4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang lain yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; MENYUAP HAKIM ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Setiap orang; Memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada hakim; Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

MENYUAP ADVOKAT ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan; 4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; HAKIM & ADVOKAT MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Hakim dan advokat; 2. Yang menerima pemberian atau janji; 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurf a atau hurufb; HAKIM MENERIMA SUAP

klik www.auditor-rohil.net

11 ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Hakim; 2. Menerima hadiah atau janji; 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; ADVOKAT MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Advokat yang menghadiri sidang dipengadilan; 2. Menerima hadiah atau janji; 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan yang berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; PEGAWAI NEGERI MENGELAPKAN UANG ATAU MEMBIARKAN PENGGELAPAN ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus –menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Mengelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam


12

2Auditorial Peraturan Baru

melakukan perbuatan itu; 4. Uang atau surat berharga; 5. Yang disimpan karena jabatannya; PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI ADALAH KORUPSI Rumusan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 416 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus – menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Memalsu; 4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTI ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalan kan suatu jabatan umum secara terus – menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai; 4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang; 5. Yang dikuasainya karena jabatan; PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31

Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus – menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; 4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a; PEGAWAI NEGERI MEMBANTU ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus – menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau mem buat tidak dapat dipakai; 4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a; PEGAWAI NEGERI MEMERAS ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 3. Secara melawan hukum; 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

klik www.auditor-rohil.net

mengerjakan sesuatu bagi dirinya; 5. Menyalahgunakan kekuasaan; PEGAWAI NEGERI MEMERAS ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 425angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Pada waktu menjalankan tugas; 3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; 4. Seolah-olah merupakan utang kepada di rinya; 5. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI YANG LAIN ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Pada waktu menjalankan tugas; 3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; 4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; 5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; 6. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang; PEMBORONG BERBUAT CURANG ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual


2Auditorial Surat Anda

13

Surat KPK

’’PR’’ 2008

HIMBAUAN KPK RI

BANYAK peristiwa sosial, ekonomi, politik, budaya yang telah terjadi sepanjang tahun 2007 lalu. Ada beberapa catatan buram, yang tentunya menjadi perhatian di tahun 2008. Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. PR itu antara lain adalah, pertama, kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang secara umum masih memprihatinkan. Di tahun 2007 meski pemerintah melalui BPS mengumumkan penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta atau 16,58 persen dari total penduduk miskin Indonesia, tapi menurut Bank Dunia penduduk miskin Indonesia di atas 100 juta atau 42 persen. Kedua, parahnya korupsi. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia. Ketiga, kusamnya perpolitikan Indonesia, di mana menurunnya kepercayaan rakyat kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keempat, pendidikan yang sedang

dikapitalisasi dan diliberalisasi, yaitu pembahasan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah siap dipublikasikan akhir tahun 2007. Kelima, ancaman disintegrasi. Keenam, intervensi asing seperti kasus DCA dengan Singapura yang didukung oleh AS. Ketujuh menjamurnya aliran sesat Kedelapan, banyaknya bencana alam yang terjadi. Kesembilan, isu pemanasan global (Global Warming). Inilah cermin buram Indonesia. Sudah saatnya kita melakukan perubahan mendasar. Jangan berdiam diri dalam kungkungan sistem yang rusak yakni sistem kapitalisme dan sekularisme. Mari wujudkan sistem yang baik yang hanya datang dari Zat yang Maha baik. Itulah Syariah Allah SWT, dan wujudkan pemerintah yang amanah yang mau tunduk dengan sistem itu. Mari Selamatkan Indonesia dengan Syariah-Menuju Indonesia Lebih Baik.*** n Riaupos Desemer 2007

Buku Tamu Praba yuwana Saya mau tanya, ada gak beasiswa kemitraan (universitas) untuk siswa Rokan Hilir yang sekolah di SMAN Plus Provinsi Riau. Kalo ada bagaimana cara mendapatkannya? prof_bho@yahoo.com Red-des siapa bisa jawab kucrup Dengan website, dunia akan tahu siapa kita... Red-des dan kita taudunia

Surat Nomor : R-3439/01/XI/2007 tentang Himbauan dalam penggunaan dana APBN. Dengan telah disahkan dan ditetapkannya APBN-P tahun anggaran 2007, maka dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan pengalaman dari sekian banyak perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh KPK dan disidangkan di Pengadilan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hampir keseluruhannya bersumber dari dana APB-P. 2. Beberapa bentuk penyimpangan yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut di atas terjadi karena : a. Waktu pengesahan dan pencairan dana APBN-P relatif singkat, sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. b. Kebutuhan Barang dan Jasa tidak direncanakan sejak awal, sehingga pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tidak transparan. c. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan mendahului proses persetujuan APBN-P dilakukan sebelum kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan dokumen pengadaan dibuat formalitas, sehingga tidak menuntut tanggung jawab dari Panitia Pengadaan maupun Pimpro/PPK untuk melaksanankan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Adanya peran pihak ketiga yang dominan dalam proses pengesahan APBN-P dan dalam proses penyediaan barang dan jasa yang mempengaruhi terhadap presedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Pimpinan Lembaga Negara Pemerintah RI senantiasa mengambil langkah pengamanan dan pencegahan agar dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBN-P tahun 2007 tidak terjadi penjimpangan, dan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut tetap wajib berpedoman pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta lampirannya. 4. Atas perhatian Saudara, Pimpinan KPK mengucapkan terima kasih.

klik www.auditor-rohil.net


2Auditorial Advertorial

14

PEMKAB ROKAN HILIR Selamat dan Tahniah Silaturrahmi Kenerja Nasional

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat yang dibuka Wakil Presiden RI Drs. M. Jusuf Kalla Pekanbaru-Riau 2-4 Muharram 1429 H 11-13 Januari 2008 H. Annas Maamun Bupati

Drs. H. Asrul M. Noor, MSi Sekretaris Daerah

H. Suyatno, Amp. Wakil Bupati

ICMI ROHIL Selamat dan Tahniah Silaturrahmi Kenerja Nasional

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat yang dibuka Wakil Presiden RI Drs. M. Jusuf Kalla H. Annas Maamun Dewan Penasehat

Pekanbaru-Riau 2-4 Muharram 1429 H 11-13 Januari 2008

Hardy Djamaluddin, Ak, MM, CFE Ketua

H. Asmirin Usman Ketua Dewan Pakar Said Khairuddin, S.Ag. Sekretaris

klik www.auditor-rohil.net


A2Auditorial lbum

15

Sepanduk Hari Antikorupsi se-Dunia , 9 Desember 2007 di Kantor Bawaskab Rohil: Bangkit Bersatu Berantas Korupsi.

Acara Desiminasi tentang pencegahan korupsi di sekolah yang diikuti kepala sekolah pada 11 Desember 2007 se Bagansiapiapi

Peresmian dan Pelantikan Pengurus Dekranasda Kab. Rohil Periode 2007-20012 oleh Ketua Dekranasda Propinsi Riau Hj. Septina Prismawati Rusli pada 20 Desember 2007

Bupati Rokan Hilir H. Annas Ma’amun Menerima piala bergilir dari camat Kubu Jabil Syamsuddin S.Sos. untuk diperebutkan kembali pada MTQ Ke-VIII di Sintung Kec. Tanah Putih, 21 Desember 2007

Kepala Bawaskab Rohil Hardy, memberikan plakat kepada Tokoh Kebudayaan Melayu H. Sudarno Mahyudin Selaku Pembicara pada Desiminasi tentang pencegahan korupsi di sekolah 11 Desember 2007.

Pembangunan jalan Bagantujuh-Bonai Darussalam dalam upaya membuka daerah-daerah terisolir dalam pemerataan pembanguanan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir.

klik www.auditor-rohil.net


A2Auditorial lbum

Piala Penghargaan Special Invesment Award sebagai Kabupaten pemekaran Terbaik di Provinsi Riau dalam upapaya menciptakan iklim Investasi yang kondusif 2007

Warga Bagansiapiapi sedang melaksanakan Shalat Idul Adha 20 Desember 2007 di lapangan Masjid Al-Ikhlas.

Penyerahan plakat dari Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir Dedi Humaidi (kiri) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Anda Miraza, Ak., M.Sc.(kanan), didampingi Darsono, Azwar, SH, dan Hardy, saat kunjungan kerja dan rapat tindak lanjut hasil pengawasan di Gorontalo, 23 Agustus 2007.

Kepala Bawaskab Rohil Hardy, sedang memberikan materi pada acara Desiminasi anti korupsi di sekolah yang diikuti oleh, para Kepala Sekolah se-kota Bagansiapiapi, 11 Desember 2007

16

Bupati Rokan Hilir H. Annas Ma’amun berjabat tangan dengan wakil Ketua DPRD seusai penyerahan Nota RAPBD tahun 2008 didampingi wakil Bupati Rohil H. Suyatno 27 Desember 2007

Bupati Rokan Hilir H. Annas Ma’amun sedang menyerahkan cendera mata/plakat kepada Perwakilan BPK Riau Dr. Eko Sumbodo yang disaksikan oleh Kabid Bawasprop Riau Dra. Ilfa dan Staf Deputi Pengawasan Menpan Tri Radianto, Ak, 11 Desember 2007

klik www.auditor-rohil.net


Edisi V  

Membangun Rohil dari Memberantas Korupsi

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you