Issuu on Google+

Vol. V Agustus - September 2011 Edisi 69

Kelompok Perempuan Memperbaiki Pelayanan Puskesmas di Lombok Barat Sistem Canggih Untuk Menghitung Ikan Dari Atas Kapal

Pengelolaan Destinasi Wakatobi

Hutan Nantu Suaka Abadi The Nantu Forest Timeless Sanctuary


DAFTAR ISI CONTENTS

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Editor MILA SHWAIKO VICTORIA NGANTUNG Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website of the Month STEVENT FEBRIANDY Database & NGO Profile AFDHALIYANNA MA’RIFAH Website AKRAM ZAKARIA Smart Practices CHRISTY DESTA PRATAMA Info Book SUMARNI ARIANTO Design Visual & Layout ICHSAN DJUNAID Pertanyaan dan Tanggapan Redaksi JI. DR.Sutomo No.26 Makassar 90113 P : 62-411-3650320-22 F :62-411-3650323 SMS BaKTINews 085255776165 E-mail: baktinews@bakti.org Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook : www.facebook.com/yayasanbakti

1

News

Agustus - September 2011

3

Kelompok Perempuan Memperbaiki Pelayanan Puskesmas di Lombok Barat

5

Apa itu Bantuan Operasional Kesehatan?

7

Perempuan dan Perubahan Iklim

9

Sistem Canggih Untuk Menghitung Ikan Dari Atas Kapal

11

Menggali Harta Karun di Perpustakaan Sophia

12

Refleksi Manajemen Berbasis Sekolah di Kota Ambon

14

JiKTI Updates

15

Rumah Aman untuk Perempuan di Kupang Women's Safe house in Kupang

17

PEACH Updates

19

Tenurial, Tata Kelola dan Bisnis Kehutanan Pengalaman dan Peluang untuk Asia pada Konteks Perubahan

21

Layanan VCT untuk Pengguna NAPZA Suntik di Puskesmas Kassi-Kassi

23

Hutan Nantu Suaka Abadi

25

Pengelolaan Destinasi Wakatobi

27

batukar.info Updates

28

Peluang

28

Website Bulan ini

29

Profil LSM Yayasan Persekutuan Pelayanan Masirey

30

Kegiatan di BaKTI

31

Info Books

Berkontribusi untuk BaKTINews BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article.The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Volume V - edisi 69


FORUMKTI

Lombok, 17-19 Oktober 2011

Diskusi Regional Forum KTI

�Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia� Terlaksana atas kerjasama KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.org atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia. BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia. Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia. The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.org or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69

2


KESEHATAN

Kelompok Perempuan Memperbaiki Pelayanan Puskesmas di Lombok Barat Oleh Kustiyah

Kondisi Desa Kekeri Desa Kekeri merupakan satu dari limabelas desa di Kecamatan Gunung Sari. Desa ini berjarak sekitar lima kilometer saja dari ibukota kecamatan. Ada tiga dusun dalam wilayah Desa Kekeri, yaitu dusun Dusun Kekeri, Dusun Gegutu Dayan Aik, dan dusun Kekeri Timur.Total populasinya adalah 4.465 jiwa, dengan jumlah perempuan 2.273 jiwa dan laki-laki 2.192 jiwa. Sebanyak 1.204 keluarga berdiam di Desa Kekeri dan empatpuluh tujuh persen di antaranya (574 keluarga) tergolong dalam Rumah Tangga Miskin (RTM). Mata pencaharian utama penduduk adalah buruh lepas (tani dan bangunan), petani, dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan negara tujuan Saudi dan Malaysia. Di desa yang setengah dari total jumlah penduduknya tergolong miskin ini, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi andalan bagi para penduduknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kedua program tersebut adalah Puskesmas Penimbung. Puskesmas ini bahkan menjadi pusat pelayanan bagi sembilan desa selain Kekeri yang juga termasuk dalam wilayah kecamatan Gunung Sari. Menjadi inisiator perubahan layanan Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga Kecamatan Gunung Sari tidaklah mudah. Warga sering mengeluhkan pelayanan yang diberikan Puskesmas. Mulai dari petugas yang tidak ramah hingga masih dipungutnya biaya oleh oknum petugas untuk pengguna Jamkesmas maupun Jamkesda. Banyaknya keluhan tersebut memotivasi warga melalui kelompok perempuan untuk menginisiasi terbentuknya Community Center “Mandiri� Desa Kekeri. Kisahnya berawal dari Sri Rahmadani, Kustiyah, dan Johra yang berinisiatif mengajak warga sama-sama memikirkan bagaimana cara agar layanan di Puskesmas menjadi baik. Landasan pemikiran mereka sederhana: layanan Puskesmas yang buruk akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Mereka sadar bahwa pengguna utama layanan puskesmas adalah perempuan. Namun beberapa kegiatan untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, seperti Posyandu tidak aktif. Akibatnya, ditemukan ada tiga orang anak di Desa Kekeri yang mengalami gizi buruk. Bersama tigapuluh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Lombok Barat, ketiga perempuan ini lalu menggagas pembentukan kelompok warga. September 2006, 3

News

Agustus - September 2011

Conditions in Kekeri Kekeri Village is one of fifteen villages in the subdistrict of Gunung Sari. The village is located about five kilometers from the capital of the subdistrict. There are three hamlets in the Kekeri-Kekeri, Gegutu Aik Dayan, and Kekeri Timur. The total population is 4,465 people, of which 2,273 are female and and 2,192 male. A total of 1,204 families live in the Kekeri and fortyseven percent of them (574 families) belong to the Poor Households (RTM) category. The main livelihoods of the population are casual work (farm and construction), farming, and the Overseas Workers (TKI) working in the Middle East and Malaysia. In the village, Community Health Insurance (Jamkesmas) and Regional Health Insurance (Jamkesda) is the mainstay for the residents to obtain health services. One place to get health care using these two programs is the Penimbung Community Health Center (Puskesmas). This Puskesmas is a service center for nine villages in addition to Kekeri, all in the area of Gunung Sari Subdistrict. Initiators of changes in public health services Providing health services to the citizens of Gunung Sari is not easy. Residents often complain about the service provided by the Puskesmas, starting from the officers who are not friendly, to costs still imposed by unscrupulous officers to users of Jamkesmas and Jamkesda. The number of citizen complaints motivated a women's group to initiate the formation of the Community Center of Kekeri Village. The story began with Sri Rahmadani, Kustiyah, and Johra who had the initiative to invite citizens to figure out how to create good service at the health center. Their rationale was simple: poor public health services will affect the health of mothers and children. They realized that the main users of health clinic services are female. However, activities necessary to improve the quality of maternal and child health, such as auxiliary health clinics were not active. As a result, in Kekeri three children were found with malnutrition. Together with thirty other residents, they join in the Civil Society Network of West Lombok, and these three women then initiated the formation of citizen groups. In September 2006, they formed the Mandiri Community Center (CC) that serves as a citizen complaint center at the village level, as an information center, and as a community learning center. Volume V - edisi 69


terbentuklah Community Center (CC) “Mandiri” yang berfungsi sebagai Pusat Pengaduan warga di tingkat desa, pusat Informasi, dan pusat pembelajaran warga. Setelah CC Mandiri terbentuk, warga menjadi semakin sering berdiskusi dan berdialog dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang program jaminan sosial bidang kesehatan yang pada saat itu bernama Askeskin. Dari diskusi-diskusi tersebut, warga mulai memahami skema pembiayaan untuk kesehatan bagi penerima ASKESKIN. Dalam kesempata diskusi tersebut, warga juga melaporkan adanya oknum petugas Puskesmas Penimbung yang meminta bayaran sebesar Rp. 10.000,- untuk pemeriksaan gigi. Selain melakukan diskusi, para perempuan yang tergabung dalam CC juga mensosialisasikan kerja-kerja yang dilakukan dengan cara unik yang mereka namakan “Pendekatan ke Warga ala Perempuan”. Sosialisasi ke warga tidak melulu dilakukan dengan mengumpulkan warga tetapi juga dengan cara berbagi cerita, misalnya saat mengobrol dengan para pembeli lainnya saat berbelanja di pasar, berkunjung ke rumah-rumah keluarga dan kerabat, atau saat bertemu dengan teman dan keluarga di mana saja. Misalnya Ibu Sri Rahmadani yang aktif di Kantor Desa karena menjadi anggota BPD, secara rutin mensosialisasikan tentang kerja dan fungsi CC di setiap pertemuan desa. Agar mewakili semua kepentingan warga dapat terwakili dalam perbaikan pelayanan Puskesmas, CC Mandiri juga mengajak kaum laki-laki untuk bergabung dalam kegiatan ini. Hal ini juga didasari kesadaran warga bahwa kesetaraan gender adalah dalam memperbaiki layanan kesehatan. Pendekatan terhadap kaum laki-laki dimulai dengan mengajak para penghulu desa, tokoh agama, dan para Kepala Dusun untuk bergabung dalam CC. Hingga saat ini jumlah anggota CC “Mandiri” sebanyak empatpuluh lima orang dengan jumlah perempuan tigapuluh empat orang dan laki-laki sembilan orang. Mengatasi keluhan, mencapai prestasi Berbagai keluhan yang disampaikan warga kepada CC tentang pelayanan di Puskesmas dicatat untuk menghindari pengulangan laporan keluhan. Agar keluhan warga dapat disampaikan dan didiskusikan dengan Puskesmas Penimbung, CC menginisiasi adanya Nota Kesepakatan atau MoU dengan pengelola Puskesmas. Hal-hal yang disepakati dalam MoU ini seperti jam buka puskesmas, sikap petugas yang tidak boleh diskriminatif, petugas harus tetap berada di puskesmas selama jam layanan, keterbukaan informasi untuk layanan bagi pasien miskin, dan mekanisme penanganan keluhan. Adanya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut menghasilkan perbaikan layanan di Puskesmas Penimbung. Posyandu yang sempat tidak aktif, kini kembali aktif dan kinerjanya menjadi lebik baik. Jumlah warga yang menjadi kader Posyandu juga meningkat. Dari lima meja layanan posyandu, empat meja telah dikerjakan oleh kader Posyandu yang juga merupakan relawan CC. Semakin aktifnya kegiatan-kegiatan Puskesmas dan di kelompok masyarakat, terjadi perubahan yang lebih baik di Desa Kekeri. Tidak ada lagi gizi buruk dan pelayanan terhadap warga miskin menjadi lebih baik. Hal menggembirakan lainnya adalah saat ini Puskesmas Penimbung menjadi salah satu Puskesmas terbaik di Kabupaten Lombok Barat dalam hal dokter dan perawat teladan, penanganan malaria terbaik, dan pelayanan puskesmas terbaik. Mengukur keberhasilan Sebuah Survey diadakan pada tahun 2010 untuk mengukur efektivitas layanan Puskesmas. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Barat terlihat bahwa keterbukaan informasi di Puskesmas Penimbung cukup tinggi. Keterbukaan informasi ini terjadi karena puskesmas maupun warga telah menjadi mitra Puskesmas dan dapat bekerjasama meningkatkan mutu pelayanan. Hal ini juga terungkap dari pernyataan kepala Puskesmas Penimbung, dr.I Made Arimbawa yang mengakui sulitnya mendekati warga saat pertama kali bertugas di tahun 2004. Setelah ada CC, Puskesmas juga belajar bagaimana bekerja bersama warga. Survey tersebut juga menunjukkan tingkat kepuasan warga terhadap layanan Puskesmas. Sebanyak 44% responden merasakan pelayanan yang semakin baik dan 10% merasakan pelayanan yang sangat baik. Hal ini menunjukkan kepercayaan warga terhadap Puskesmas Penimbung telah meningkat.

News

Agustus - September 2011

After the Mandiri Center was created, citizens became increasingly involved in frequent discussions and dialogue with the West Lombok District Health Office to get more complete information about social security programs in relation to health. From the discussions, the residents began to understand the financing scheme for health care for recipients of ASKESKIN. Using this opportunity, residents also reported corrupt officials who demand payment of Rp. 10.000,- at the Penimbung Puskesmas for dental examinations. In addition to discussions, the women of the Center also socialized their work in a unique way, which they call "a Citizen Approach ala Women". Socialization to the residents was not only performed by gathering the residents but also by sharing stories, for example, when talking to other buyers in the market while shopping, visiting the homes of family and relatives, or when meeting with friends and family. For example, Sri Rahmadani, also active in the Village Office as a member of the BPD, routinely socializes the work and functions of the center in each village meeting. In order to represent all interests of the citizens in improving services, the Mandiri Center also invited men to join in this activity, based on the awareness that gender equality is necessary to improve health services. Approach to the men began by inviting the village head, religious leaders, and the heads of the hamlets to join the Center. The Center members now number forty-five people, thirty-four women and nine men. Addressing complaints, achieving prestige Various complaints submitted to the center about services at the health center were recorded to avoid a repetition of complaints. In order that citizens' complaints be submitted and discussed with the Penimbung Health Center, the Center initiated a Memorandum of Understanding or MOU with the Puskesmas managers. The MoU included agreement on clinic opening hours, nondiscriminatory attitudes from clinic officers, that an officer should be in the clinic during the hours of service, services information disclosure for poor patients, and a complaints handling mechanism. The existence of the agreements contained in the MoU resulted in improved services in the Penimbung Puskesmas. The auxiliary health clinics (posyandu) that were not active are now active and are better. The number of citizens becoming part of the posyandu cadre is also increasing. Of the five posyandu service desks, four are being manned by people who are volunteer cadre and also Center members. With more activities in the health centers and community groups, there is a change for the better in Kekeri; no more poor nutrition and services to the poor are better. Another encouraging thing is that Penimbung Puskesmas is now one of the best health centers in West Lombok District in terms of exemplary physicians and nurses, the best malaria treatment, and the best service. Measuring success A survey was conducted in 2010 to measure the effectiveness of public health services. From the results of a survey conducted by the Civil Society Network of West Lombok District, it appears that transparency of information in Penimbung is quite high. Disclosure of information occurs due to the partnership between the health clinic and the community, who have worked together to improve the quality of services.This is confirmed by the head of the Penimbung Puskesmas, dr.I Made Arimbawa, who recognized the difficulty of approaching people when he first began in 2004. With the Center, the Puskesmas learned how to work with residents. Volume V - edisi 69

4


Pembelajaran dan keberlanjutan Kepedulian tiga orang perempuan desa atas kondisi kaum perempuan di desanya telah membawa perubahan yang besar bagi Desa Kekeri. Sebuah perubahan yang tidak hanya dirasakan oleh perempuan saja tetapi juga oleh semua unsur warga termasuk laki-laki. Perjalanan CC “Mandiri� memberi pelajaran bahwa perbaikan layanan publik dapat diwujudkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dan melibatkan semua unsur warga, perempuan dan laki-laki. Warga Desa Kekeri juga belajar, sebuah langkah kecil yang sederhana dapat membawa perubahan besar jika seluruh upaya benar-benar ditujukan untuk menjawab tantangan yang ada. Merasakan manfaat dari kerja-kerja CC Mandiri selama ini membuat warga dan Pemerintah Desa memberikan apresiasi dengan memasukkan program-program kerja CC dalam RPJM desa. Bahkan ADD tahun 2010 mendukung CC Mandiri dengan membelikan almari untuk menyimpan berbagai dokumen. Pemerintah Desa juga menyediakan sebuah ruangan di Kantor Desa untuk dijadikan sekretariat CC Mandiri. Bahkan para relawan CC menjadi delegator perempuan dalam Musrenbang desa sampai kecamatan. Warga Desa Kekeri juga menginginkan agar pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya terjadi di Puskesmas Penimbung tetapi juga sampai di Rumah Sakit. Maka saat ini CC Mandiri bersamasama duabelas CC lain di Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Barat, sedang mengupayakan sebuah kebijakan pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten dan dua orang pengurus CC Mandiri duduk sebagai delegator untuk Tim Advokasi Kabupaten untuk memastikan mimpi mereka ini dapat terwujud.

The survey also showed the level of citizen satisfaction with public health services. As many as 44% of respondents felt the services are getting better and 10% feel the service is excellent. This shows confidence in the Puskesmas has increased. Learning and sustainability The concern of three women regarding the condition of women in their village has brought great changes to Kekeri; a change not only felt by women but by all citizens, including men. The journey of the Mandiri Center shows that public service improvements can be realized by utilizing this potential and involving all citizens, women and men. Kekeri villagers are also learning that small, simple steps can bring big changes if the whole effort are intended the challenge. The perceived benefits of the center's efforts is have been truly appreciated by the community and village government, who included the Center's work programs in the village RPJM. ADD funds in 2010 were even used to support the Center by buying cabinets to store various documents. Village government also provided a room in the Village Office to serve as secretariat of the Mandiri Center. The Center volunteers even became the women delegates at the sub-district Musrenbang. Kekeri villagers want good health care not only in the Puskesmas, but also in the hospitals. Now the Mandiri Center, together with twelve other centers in the Civil Society Network of West Lombok, is seeking a policy for health services at district level and two other Center board members are delegates to the District Independent Advocacy Team to ensure their dreams can come true.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Pendiri Community Center MANDIRI, Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat-NTB Artikel ini merupakan ringkasan dari pengalaman dibagikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Anggaran untuk Peningkatan Pelayanan Dasar-Praktek dan Inovasi Daerah untuk Mencapai MDGs melalui penerapan SPM Jakarta 3-5 Mei 2011.

KESEHATAN

APA ITU BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN? Oleh Fatmah Afrianty Gobel

5 9

News News

Agustus - September 2011 Agustus - September 2011

S

ejak pertengahan tahun 2010, Bantuan Operasional Kesehatan mulai direalisasikan untuk membantu Puskesmas dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diluncurkan untuk meningkatkan fungsi Puskesmas yang belum berjalan optimal sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. Mengapa Puskesmas? Selama ini Puskesmas memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kesehatan masyarakat. Puskesmas membantu pemerintah untuk menurunkan angka kametian ibu, bayi dan balita, juga memperbaiki status gizi bayi dan balita, bahkan menurunkan kejadian berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain itu Puskesmas juga diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan wilayah berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. BOK bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target MDGs dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Secara khusus ada tiga tujuan BOK, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif kepada masyarakat; menyediakan dukungan biaya untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat; dan mendukung terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas sebagai bagian dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Volume V - edisi 69 Volume V - edisi 69


Sumber dana BOK Dana BOK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan RI. Bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian kesehatan dalam membantu pemerintahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan menuju MDGs. Besarnya alokasi dana BOK per Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan menetapkan alokasi dana BOK per Puskesmas di daerahnya. Dana BOK merupakan dukungan Pemerintah, bukan merupakan dana utama operasional Puskesmas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BOK pada dasarnya merupakan subsidi pemerintah pada sektor kesehatan. Subsidi ini ditujukan untuk membiayai operasional pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK ini akan diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis. Peruntukan dana BOK bukan untuk pengadaan barang/jasa, melainkan untuk operasional saja, misalnya operasional audit maternal perinatal, pemantauan wilayah setempat untuk gizi dan kesehatan ibu anak, imunisasi, rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, penanganan penyakit MDGs seperti HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, serta kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat. Operasional puskesmas meliputi seluruh kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program yang direncanakan. Alokasi pemanfaatan dana BOK Secara umum, sebesar 10 persen dari Dana BOK dapat digunakan untuk manajemen kabupaten atau kota, dan 90 persennya untuk dana BOK Puskesmas yang 85 persen di antaranya dapat digunakan untuk operasional Puskesmas dan 5 persen untuk pemeliharaan ringan Puskesmas. Tiap puskesmas harus membuat perencanaan kegiatan rutin bulanan dan tahunan serta menetapkan target program yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pelaksanaan program yang direncanakan juga akan dievaluasi keberhasilannya dengan melihat capaian indikator keberhasilan program. Dengan bantuan dan berbagai mekanisme ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali peran puskesmas dan posyandu. Dana BOK dapat dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung oleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pemanfaatannya harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara bulanan atau triwulan.Upaya kesehatan wajib yang dapat dibiayai dari dana BOK mencakup upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif seperti Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, Promosi kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Beberapa keperluan operasional lain yang juga dapat menggunakan Dana BOK seperti transportasi petugas kesehatan atau kader kesehatan, bahan penyuluhan, penggandaan materi rapat dan konsumsi Lokakarya Mini, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan dan Pemulihan, uang penginapan bagi petugas kesehatan saat bertugas di desa terpencil. Dana BOK tidak boleh digunakan untuk upaya pengobatan dan rehabilitasi pasien, penanganan gawat darurat, rawat inap, pertolongan persalinan, gaji atau honor petugas dan kader kesehatan, investasi atau belanja modal, pemeliharaan gedung atau kendaraan, serta pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan. Satuan biaya dari setiap jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai BOK harus mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belum terdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuan biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.

News News

Agustus - September 2011 Agustus - September 2011

Pengawasan penggunaan dana BOK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPK. Karena itu, setiap Puskesmas harus membuat laporan penggunaan uang atau pertanggung jawaban ke tingkat kabupaten, sambil melakukan evaluasi secara spesifik, untuk memilih beberapa Puskesmas yang dinilai bisa mewakili regional tertentu. Pendistribusian Dana BOK Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/2010 tertanggal 5 Mei 2010, pada tahun 2010 setiap puskesmas mendapat Rp. 10 juta dari sekitar 8.500 puskesmas. Pengecualian bagi puskesmas yang berada sekitar 300 puskesmas di tujuh kabupaten yang ada di wilayah Jawa, Bali. Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan Papua, pemerintah akan memberikan bantuan operasional kesehatan Rp 100 juta. Puskesmas-puskesmas di tujuh wilayah tersebut dijadikan uji coba untuk mengetahui berapa banyak dana operasional yang dibutuhkan puskesmas agar kegiatannya optimal. Pada tahun 2011-2014, pemerintah akan berupaya untuk memberikan BOK bagi seluruh puskesmas secara bertahap sesuai kebutuhannya. Pada tahun 2010, jumlah dana BOK yang disalurkan sebesar Rp 226 miliar pada 8737 unit puskesmas. Pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 904,5 miliar yang disalurkan langsung kepada pemerintah daerah pada bulan Februari untuk selanjutnya dibagi pada tiap-tiap puskesmas. Besaran alokasi tiap puskesmas diserahkan pada Kabupaten/Kota. Saat ini jumlah puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 8967 unit. Dana BOK tahun 2011, seluruh Puskesmas di Indonesia mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK untuk menunjang akses pelayanan kesehatan. Dana BOK yang diterima itu berkisar Rp 75-250 juta. Dana BOK tidak lagi langsung diberikan ke puskesmas tapi dikelola Dinkes kabupaten dan kota yang disesuaikan kondisinya. Pada akhir bulan Februari 2011, dana tersebut sudah berada di pemkab atau pemkot. Sosialisasi keberadaan BOK di Kabupaten dan Kota dengan menggunakan dana yang ada. Kemudian persentase pemanfaatan dana BOK ini adalah 10 persennya diperuntukan manajemen kesehatan di kabupaten atau kota, dan 90 persennya diperuntukan kebutuhan Puskesmas dengan pembagian operasional Puskesmas dengan proporsi 85 persen dan pemeliharaan ringan Puskesmas sebesar 5 persen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Depkes didapatkan alokasi dana BOK untuk tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu: (1) Sumatera sekitar 2.271 Puskesmas mendapatkan dana BOK sebesar Rp 75 juta; (2) Jawa-Bali sekitar 3.617 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 75 juta; (3) Kalimantan sekitar 836 Puskesmas mendapatkan dana BOK sebesar Rp 100 juta; (4) Sulawesi sekitar 1.126 Puskesmas mendapatkan dana BOK sebesar Rp 100 juta; (5) Maluku sekitar 256 Puskesmas ratarata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 200 juta; (6) Nusa Tenggara sekitar 458 Puskesmas mendapatkan dana BOK sebesar Rp 250 juta; dan (7) Papua sekitar 403 Puskesmas mendapatkan dana BOK sebesar Rp 250 juta. Pada sejumlah Puskesmas masih diliputi rasa takut menggunakan dana BOK. Padahal Kementerian Kesehatan telah memberikan kelonggaran pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis BOK. Misalnya apabila dana bantuan (BOK) habis sebelum waktunya, Kementerian Kesehatan memperbolehkan Puskesmas menggunakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk digunakan pada pencegahan sekunder dan manajemen.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email pada: yantigobel@gmail.com Volume V - edisi 69 Volume V - edisi 69

6 10


LINGKUNGAN

Perempuan dan Perubahan Iklim “Sekarang ini masa panen hanya bisa dinikmati satu tahun sekali, akibat banjir dan kekeringan yang datangnya bergantian, padahal inilah penghasilan tambahan yang bisa kami lakukan karena pendapatan suami sebagai nelayan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari�. (Buruh tani, Indramayu) Oleh Khalisah Khalid Perubahan iklim adalah sebuah fenomena pemanasan global yakni peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca yang bersumber dari emisi karbon CO2, metan dan CFC di Atmosfer. Pemanasan suhu bumi atau pemanasan global ini kemudian berdampak pada perubahan iklim (climate change). Sudah menjadi fakta bahwa kita semua mengalami fenomena perubahan iklim. Ini dapat dilihat dari anomali iklim yang belakangan semakin ekstrim terjadi. Kita dapat merasakan fenomenanya seperti banjir, kekeringan, dan gagal panen. Hasil studi yang dilakukan ilmuwan di Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut, Institut Teknologi Bandung (2007), pun tak kalah mengerikan. Ternyata, permukaan air laut Teluk Jakarta meningkat setinggi 0,8 cm. Hasil penelitian IPCC memperkirakan dalam kurun waktu 30 tahun mendatang, sekitar 2.000 pulau di Negara Kepulauan Republik Indonesia ini akan tenggelam. Bukan hanya itu, jutaan orang yang tinggal di pesisir pulau kecilpun akan kehilangan tempat tinggal dan sumber-sumber kehidupannya. Demikian juga dengan peristiwa bencana ekologis lainnya yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat pada tahun 2007 telah terjadi 205 kali bencana dan pada tahun 2008 jumlah kejadian bencana meningkat sampai dengan 359 kali. Bencana ekologis yang terjadi, telah mengakibatkan semakin menurunnya keselamatan dan produktivitas warga negara. Perubahan iklim bukanlah persoalan yang tiba-tiba turun dari langit dan berdiri sendiri. Perubahan iklim merupakan sebuah fakta dan akumulasi dari kegagalan sistem ekonomi dan model pembangunan yang selama ini bertumpu pada kepentingan ekonomi dan berbasis pada industri ekstraktif yang menghasilkan emisi dunia, dan mengabaikan daya dukung alam yang terbatas antara lain industri pertambangan, penebangan pohon, alih fungsi lahan gambut hingga konversi hutan untuk perkebunan skala besar. Perubahan iklim juga tidak lepas dari persoalan ketidakadilan penguasaan kekayaan alam dan model pembangunan antara negara-negara industri di utara dengan selatan. Pola produksi dan konsumsi yang beroritentasi pada kepentingan akumulasi modal.

7

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


Ideologi pembangunan telah menempatkan kekayaan alam tidak lebih hanya sebagai onggokan komoditi yang bisa dikeruk bebas, tanpa mempertimbangkan keterbatasan daya dukung dan generasi yang akan datang. Sistem ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di utara dengan mengambil kekayaan alam di negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia di masa kolonialisme, kini terus berlanjut. Semua cerita pengerukan kekayaan alam diorientasikan bukan untuk pemenuhan dalam negeri, melainkan untuk memenuhi pasokan kebutuhan bahan mentah negara-negara industri yang konsumstif, penyumbang utama pemanasan global. namun dampaknya harus dirasakan oleh semua mahluk di bumi ini, termasuk negara-negara miskin dan berkembang khususnya negara kepulauan yang secara sumber daya sangat terbatas. Inilah yang disuarakan oleh masyarakat sipil, bahwa perubahan iklim kemudian justru melahirkan pelanggengan ketidak-adilan dalam bentuk yang lain. Di ruang yang lain, negara miskin dan berkembang yang tereksploitasi dan menderita bencana lingkungan sebagai akibat perubahan iklim, dibebankan tanggung jawab dan kerja untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan ketiadaan sumber daya. Inilah yang kemudian disebut oleh masyarakat sipil bahwa perubahan iklim telah melahirkan sebuah ketidakadilan baru yakni ketidakadilan iklim. Perempuan dan Perubahan Iklim Perubahan iklim akan berbeda dampaknya di setiap negara, wilayah, generasi, kelas masyarakat, pekerjaan, jenis kelamin, usia. Dari kelompok rentan tersebut, 3,4 juta orang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan, antara lain perempuan, anak, petani, nelayan, masyarakat adat, miskin kota. Fakta perubahan iklim juga bukanlah sebagai sebuah proses yang netral gender, karena meskipun semua orang baik laki maupun perempuan memiliki persoalan yang, namun pengaruh yang terjadi akan berbeda antara laki-laki dan perempuan karena keduanya memiliki pengalaman yang berbeda. Dalam konteks perubahan iklim, perempuan akan mengalami pengalaman yang berbeda dari laki-laki, karena tidak bisa dilepaskan atau terkait dengan peran yang selama ini telah dilekatkan kepada perempuan dalam keluarga, seperti bertanggung jawab untuk mengumpulkan air, bahan bakar, serta menyediakan makanan untuk keluarga mereka. Data PBB pada tahun 2006 menyebutkan bahwa perempuan seluruh dunia menghabiskan 40 milliar jam untuk mencari air. Dengan demikian, krisis air dan pangan akibat perubahan iklim tentu saja membuat beban perempuan semakin besar. Bentuk ketidakadilan yang lain adalah ketika perempuan selalu ditempatkan sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya, dan mengabaikan semua pengalaman pribadi termasuk yang diungkapkan dalam pola komunik asi yang k has, dan pengetahuan perempuan tentang tubuhnya, tentang relasi tubuh perempuan dengan kekayaan alam, serta pengetahuan perempuan, baik individu maupun kolektif dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-

News

Agustus - September 2011

sumber kehidupan. Sehingga hampir seluruh proses penanganan krisis dan perubahan iklim, tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga proses yang dibangunpun jauh dari kebutuhan spesifik perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek kebijakan. Padahal di banyak tempat, perempuanlah yang lebih mengetahui kebutuhan pangan atau konsumsi keluarganya. Tantangan Pada setiap bencana, baik akibat perubahan iklim atau tidak, korban perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Ketika hak perempuan tidak mendapatkan perlindungan, maka jumlah korban perempuan akan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Angka ini merupakan satu tanda bahwa perempuan merupakan kelompok rentan yang akan terkena dampak dari perubahan iklim. Namun angka ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita, yang peduli dengan nasib keberlanjutan bumi dan generasi mendatang. Karena itulah mengapa menjadi penting bagi perempuan untuk bicara soal keadilan iklim dan mengenali apa yang terjadi di kampungnya. Presiden SBY pada pertemuan G20 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sampai 26% pada tahun 2020, namun sayangnya sampai saat ini kita menilai bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunannya tidak berubah, tetap eksploitatif. Pengurus negara yang kita harapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk mengatasi perubahan iklim tampaknya terjebak dalam agenda negara industri melalui mekanisme perdagangan iklimnya yang tidak menyiratkan perlindungan keselamatan makhluk bumi. Kita dihadapkan pada sebuah realitas politik dimana negara absen dalam melindungi dan memenuhi jaminan keselamatan dan produktivitas warga negara, selama ini rakyat memiliki cara bertahan hidup untuk mengatasi krisis yang selama ini dijalani. Selain akses dan kontrol , kelembagaan perempuan dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan merupakan hal penting yang harus dieksplorasi, termasuk didalamnya aktivitas ritual keseharian dua perempuan, dan beragam bentuk solidaritas antar perempuan merupakan bagian dari kelembagaan perempuan sebagai bagian dari cara bertahan hidup perempuan ditengah krisis. Meskipun demikian, tentu saja perempuan harus mengambil bagian dalam proses negosiasi yang begitu cepat dan jauh dari krisis yang dialami oleh rakyat. Mempengaruhi dan mendesak pemerintah dan juga UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) untuk mengatasi krisis iklim dengan menyelesaikan akar persoalannya yakni dengan merubah ideologi pembangunan dan sistem ekonomi yang berkeadilan, dan membuat kebijakan, mekanisme, program dan kerangka konstitusional termasuk didalamnya adaptasi, mitigasi, peningkatan kapasitas dan mekanisme pendanaan yang berpihak pada perempuan dan mengakui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan dan komunitasnya yang selama ini selalui diabaikan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia. Tulisan ini disarikan dari artikel berjudul sama yang dipublikasikan melalu website Perempuanposo.com http://www.perempuanposo.com/index.php/artikel/gender/ 99-perempuandanperubahaniklim

Volume V - edisi 69

8


PERIKANAN

Sistem Canggih Untu Dari Ata Oleh Wilhelmina Patty

L

uas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta kilometer persegi mengandung kekayaan alam laut yang melimpah. Survei akustik yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap – Dewan Kelautan Perikanan (DKP) dan Lembaga Ilmu Penelitia Indonesia (LIPI) pada tahun 2001 memperkirakan potensi ikan pelagis besar 1,17 juta ton, pelagis kecil 3,61 juta ton, ikan demersal 1,37 juta ton, ikan karang 145,25 ribu ton, udang penaeid 94,80 ribu ton, lobster 4,80 ribu ton dan cumi-cumi 28,25 ribu ton. Jumlah tersebut di atas tentu saja bukan merupakan hasil perkiraan biasa, melainkan perkiraan dengan menggunakan metode canggih yang dikenal dengan sistem hidro akustik. Terdapat beberapa metode dan pendekatan untuk menghitung ikan, seperti marking, analytic aproach, ecology approach, dan lain sebagainya. Namun sistem hidro akustik memiliki akurasi yang lebih tinggi, membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat untuk memperkirakan luas daerah, pemrosesan data yang dapat dilakukan di tempat dan real time. Teknologi hidro akustik awalnya digunakan oleh Angkatan Laut Inggris pada era Perang Dunia II untuk mendeteksi kapal selam. Sejak tahun 1965, sistem ini dikembangkan untuk keperluan penelitian. Setelah mengalami perkembangan pesat sistem ini kemudian digunakan untuk keprluan perikanan komersil yakni menilai ketersedian sumberdaya (stock assessment) dalam hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sistem hidro akustik memantau sistem perambatan gelombang suara di dalam air untuk mendeteksi berbagai benda dalam air seperti ikan, plankton, dasar laut, dan arus. Penggunaan perambatan gelombang suara (akustik) dalam perhitungan ikan di laut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan gelombang cahaya karena gelombang suara dapat menembus air dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan perambatan gelombang cahaya yang berkurang dengan bertambahnya kedalaman karena

9

News

Agustus - September 2011

pengaruh absorbsi dan refleksi. Dengan demikian peralatan akustik yang memancarkan dan menerima gelombang bunyi mampu mendeteksi ikan atau obyek lainnya yang berada jauh di bawah jangkauan jarak penglihatan. Terdapat tiga tipe peralatan yang digunakan dalam metode hidro akustik, yakni echosounder, sonar (Sound Navigation and Ranging) dan netsounder. Echosounder adalah sistem pendektesian dimana beam diarahkan secara vertikal ke dasar laut. Saat ini sudah dikembangkan echosounder dengan sistem multibeam yang lebih canggih yakni Dual Beam dan Split Beam, seperti jenis Simrad EK-500. Kedua sistem ini dapat memberikan ketelitian yang tinggi dalam pendugaan stok ikan. Tipe kedua, sonar, beroperasi menggunakan prinsip yang sama dengan echosounder, dan menggunakan transduser berukuran serupa dan lebar radiasi yang sama. Transduser ditempatkan di atas sebuah papan yang terletak sekitar satu meter di bawah lambung kapal. Sehingga memungkinkan transduser dapat diputar atau dimiringkan dan dapat mendeteksi ke segala arah. Tipe ketiga adalah netsounder. Sistem ini serupa dengan echosounder konvensional, hanya saja transducer berada jauh dari receiver yakni dipasang pada tali ris atas atau head line di alat tangkap trawl, sehingga dapat mengamati jumlah ikan yang masuk ke dalam jaring dan tingkah laku ikan di mulut jaring. Survei akustik dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan yakni pertama, pola lintasan yang sudah dibuat sebelumnya (pra-rencana) yang terdiri dari sejumlah garisgaris lurus yang disebut dengan transek atau penggalan garis yang saling berhubungan pada setiap ujung, seperti pola lintasan berbentuk paralel, zig-zag dan pola segitiga. Pendekatan kedua adalah pola adaptif atau pola yang akan diatur kemudian di lapangan, contoh untuk mendeteksi gerombolan-gerombolan ikan yang akan dieksploitasi oleh kapal komersial.

Volume V - edisi 69


uk Menghitung Ikan as Kapal Untuk mendapatk an nilai kuantitatif dari kelimpahan ikan atau pendugaan cadangan sumber daya, maka data yang diterima oleh sistem hidro akustik ini akan diolah dengan cara pengukuran amplitudo dari signal echo yang diterima. Ada dua metoda perhitungan echo yakni echo counting dan echo integrator. Echo counting hanya dapat dilakukan untuk echo ikan tunggal, sehingga dapat dengan mudah dihitung satu per satu. Sedangkan untuk gerombolan ikan dengan densitas besar atau terjadi tumpang tindih antara echo dari ikan tunggal dan gerombolan, maka kelimpahan dan kepadatan jumlah ikan hanya dapat ditentukan dengan menggunakan echo integrator. Echo integrator ini berfungsi untuk mengubah energi total dari echo ikan menjadi kepadatan jumlah ikan dalam individu/m3 atau kg/m3. Penggunaan metoda analisis ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan echogram, oscilloscop atau suatu sistem yang mampu mengolah signal akustik secara otomatis yang disebut echo integrator, misalnya dengan menggunakan echo Processor 500 (EP-500). Metoda ini didasarkan pada prinsip bahwa intensitas suara yang dipantulkan dalam bentuk kuadrat dari amplitudo (Amplitude-squared) akan berbanding langsung dengan kelimpahan ikan (fish abundance), dengan konstanta perbandingan yang dipengaruhi oleh beberapa parameter dari sistem akustik yang digunakan (frekuensi, lebar beam) dan Target Strength (TS) atau kekuatan dari suatu target untuk memantulkan suara. Prosedurnya adalah integrator melakukan proses integrasi echo dalam arah vertikal menembus lapisan air. Secara praktis, echo integration adalah penjumlahan amplitudo dari sejumlah transmisi echo yang dikirim secara suksesif sepanjang rute kapal. Intensitas suara yang dipantulkan target adalah proporsional terhadap jumlah individu target, kemampuan suatu target untuk memantulkan gelombang suara yang mengenainya atau

News

Agustus - September 2011

Target Strength (TS) dan intensitas suara yang dikirim dari sumber, serta performance dari echosounder yang digunakan. Pada dasarnya pengintegrasian dilakukan dalam arah vertikal di dalam tiap-tiap lapisan kedalaman dan peratarataan dilakukan dalam arah horizontal di sepanjang jalur yang dilintasi kapal. Kemudian jumlah ikan dalam satuan luas yang disampling dihitung dengan cara mengintegrasikan echo yang berasal dari seluruh kelompok ikan yang terdeteksi dalam beam. Sedangkan untuk mengetahui intensitas echo dari gerombolan ikan (multiple target) yang terdapat dalam satuan volume air sampling, maka perlu diketahui beberapa faktor seperti : durasi impulsion, panjang impulsion dan lebar beam. Biomasa ikan dapat dihitung jika diketahui luas area yang disurvei. Kesukaran teknik survei hidro akustik dalam memberikan pengukuran kuantitas ukuran dan densitas ikan hampir selalu bergantung pada Target Strength ikan yang disurvei. Nilai Target Strength sangat bervariasi tergantung dari beberapa faktor antara lain waktu atau tingkahlaku ikan dan ukuran ikan. Untuk mengetahui jenis dan ukuran ikan yang dideteksi dengan sistem hidro akustik maka sangat diperlukan pengambilan sampel dengan menggunakan alat tangkap Trawl dan jenis alat tangkap lainnya seperti purse seine. Cadangan sumber daya ikan dalam air dapat dihitung secara cepat dan akurat dari atas kapal dengan menggunakan sistem hidro akustik. Prinsipnya adalah mengintegralkan semua intensitas echo yang dipantulkan oleh target dalam air, Hal ini tergantung dari target strength (TS) dan kinerja dari echo sounder yang digunakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Staf Dosen pada Universitas Sam Ratulangi, Manado Penulis dapat dihubungi melalui email pada: wilhelmina.patty@yahoo.com Volume V - edisi 69

10


PENDIDIKAN

Institut Mosintuwu

Menggali Harta Karun di Perpustakaan Sophia

S

ejak perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia 2011 diadakan di Sanggar Mosintuwu, Han, Dewi, Reta, dan teman-temannya punya agenda tetap: mengunjungi Perpustakaan Sophia. “Hampir setiap hari anak-anak selalu bertanya pada kami,'”Kapan kita kumpul lagi kak? Kapan kami bisa datang lagi kak?'” kisah Cici, seorang Pembina Sanggar Mosintuwu. “Sekarang mereka sangat bersemangat untuk datang membaca buku di sini setiap hari sepulang sekolah, bahkan di hari Minggu”. Ruang baca sederhana yang bernama Perpustakaan Sophia ini dipadati anak-anak yang dengan semangat ingin berkelana dan berpetualang dengan membaca berbagai buku cerita anak-anak yang ada di Perpustakaan ini. Ya. Perpustakaan Sophia sedang menjadi tempat favorit anak-anak. Ini diawali saat perwakilan Komunitas Indonesia di Jepang membawa ratusan buku-buku dan peralatan menulis ke Poso. Kurang lebih 300 buku yang disumbangkan menjadi awal angin segar bagi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah pasca konflik. Hari kemerdekaan yang dirayakan dalam bentuk berbagai lomba kesenian dan olahraga terasa sangat luar biasa ketika Dede Prabowo dan Jim Wagner yang mewakili para penyumbang buku, menyerahkan secara simbolis bukubuku terhadap perwakilan anak sanggar. Begitu satu boks buku dibuka, dengan penuh semangat puluhan anak-anak langsung memilih buku dan mulai membaca. “Ternyata kakak tidak bohong, dulu sudah bosan baca buku yang itu-itu saja di perpustakaan, katanya akan ada buku baru. Sekarang betul-betul ada buku baru.. aaahhhh senangnya!”, seru seorang anak. Maklum, sebelumnya Perpustakaan Sophia hanya memiliki 20 koleksi buku anak-anak yang dibaca lebih dari seratus anak bergantian, bergiliran, dan berulang-ulang. Para pendamping anak-anak tidak kalah antusiasnya melihat buku-buku tersebut. “Wah, ini seperti berburu harta karun”, komentar mereka. Masing-masing orang kemudian sibuk memilih, berencana membaca buku, dan beberapa tampak langsung membaca buku pertama yang mereka ambil dari rak. ”Sekarang kita ada di sorga buku anak-anak di Poso. Tidak ada tempat lain selain di sini. Seperti orang kaya saja rasanya”,ungkap 11

News

Agustus - September 2011

seorang wali anak-anak yang datang kemudian. Beberapa jam setelah berita kedatangan buku-buku menyebar, lebih banyak anak berdatangan dari desa-desa di sekitar Pamona, tempat Sanggar Mosintuwu berada. “Tentu akan sangat menyenangkan buat anakanak lain di tempat lain kalau bisa mendapatkan buku-buku seperti kita disini,”kata seorang kakak pembina. Beragam pernyataan yang disampaikan menunjukkan ekspresi suk acita yang menggambark an kebutuhan akan buku yang selama ini sangat sulit didapatkan di wilayah Poso. Bukan hanya di Poso, mungkin anakanak lain di hampir seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kesulitan mendapatkan bahan bacaan. “Disini tidak ada perpustakaan umum, anak-anak di sekolah hanya punya buku pelajaran edisi lama warisan dari kakak-kakak. Jangankan majalah anak-anak, buku-buku pelajaran sekolah yang masih baru hampir tidak ada di sini. Anak-anak sanggar beruntung punya harta karun ini,” jelas salah seorang guru yang juga orang tua siswa. Selain minim ketersediaan buku, wilayah pasca konflik Poso juga minim dengan fasilitas bagi anak-anak untuk belajar dan mengekspresikan keterampilan, bakat, dan hobi mereka. Itu sebabnya ketika Jim dan Dede mengajarkan origami, sekitar 50 anak yang hadir saat itu sangat antusias mempelajari dan mempraktekkannya. Beberapa menit kemudian semuanya saling memamerkan origami masing-masing dengan girang. Jika di berbagai pelosok daerah di Sulawesi Tengah memiliki akses yang sangat terbatas untuk mendapatkan bahan bacaan, di ibukota Provinsi, Palu, hanya buku-buku bacaan umum yang banyak tersedia di perpustakaan. Jumlah buku bacaan untuk anak-anak di perpustakaan masih sangat sedikit. Di toko-toko buku yang ada di Kota Palu, selain jarang tersedia, harga buku anak-anak juga cukup mahal dan tak terjangkau oleh warga miskin. Ceritanya menjadi lebih memprihatinkan bagi anak-anak di Kota Poso, ibukota Kabupaten Poso. Di kota ini, bahkan tidak ada toko buku. Anak-anak harus puas dengan memiliki buku-buku lama yang diwariskan dari kakak atau teman. Pembangunan pasca konflik Poso memang terkesan tidak memedulikan nasib dan masa depan anak-anak atau generasi pasca konflik. Tidak heran jika Perpustakaan Sophia kemudian menjadi surga buku bagi anak-anak. Sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan banyak harta karun. Sebagai wilayah pasca konflik, keberadaan fasilitas dan ruang yang aman dan terbuka untuk mengekspresikan diri adalah kebutuhan khusus, terutama bagi anak-anak. Kebutuhan khusus ini bahkan sangat penting karena mempengaruhi perkembangan intelektual dan psikologi anak-anak yang pernah mengalami trauma akibat konflik kemanusiaan. Buku menjadi pilihan yang strategis untuk mengobatinya, melangkah ke depan, dan melewati batas-batas ruang dan waktu. Para pengurus Sanggar Mosintuwu dan Perpustakaan Sophia mempercayai bahwa buku dapat menjembatani perasaan dan pikiran anak-anak untuk berekspresi. Selanjutnya diharapkan buku menjadi jembatan yang membebaskan rasa takut, trauma, luka yang dalam yang tidak terungkapkan oleh anak-anak pasca konflik, sehingga membentuk generasi pasca konflik yang mencintai perdamaian. Hari-hari pasca peristiwa di perayaan hari kemerdekaan seperti hari-hari yang tidak lagi membosankan bagi anak-anak. Beberapa anak yang sejak awal suka membaca namun jarang muncul di sanggar karena semua buku sudah dibaca sekarang kembali berdatangan. Mereka bahkan mengajak temanVolume V - edisi 69


temannya untuk bergabung. Beberapa anak yang awalnya hanya ikut-ikutan saja, kini menjadi suka membaca. Anak-anak remaja ikut mempromosikan kesukaan mereka membaca dan mempengaruhi teman-temannya yang lain.Tidak ketinggalan para pemuda yang pada saat konflik Poso berlangsung masih berusia 5-12 tahun, mulai menjadikan Perpustakaan Sophia sebagai referensi tempat berkumpul dan berbagi. Bahkan orang tua yang awalnya hanya mengantar anak-anaknya juga mulai gemar membaca buku-buku atau menemani anaknya membaca. Ketika diceritakan bahwa masih ada ratusan buku lainnya akan datang dari banyak penyumbang yang memikirkan

mereka, mata anak-anak langsung berbinar-binar. Perpustakaan Sophia baru saja dimulai namun tampak jelas bahwa buku menjadi harta karun yang memerdekakan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua pasca konflik.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Artikel ini disarikan dari tulisan yang dipublikasi oleh Institut Mosintuwu dalam website Perempuanposo.com. Tulisan asli dapat dibaca pada link berikut. http://www.perempuanposo.com/index.php/sanggaranak/ 195-berburuhartakarundiperpustakaansophia

PENDIDIKAN

Refleksi Manajemen Berbasis Sekolah di Kota Ambon Oleh Lusi Peilouw

P

ola pengelolaan pendidikan di Indonesia kini telah mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu bidang yang didesentralisasikan. Berbagai aspek pengelolaan sektor pendidikan dilimpahkan pengaturannya ke daerah, mulai dari yang sifatnya administratif, misalnya status tenaga pendidik dan kependidikan hingga materi esensial seperti kurikulum. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang konsepnya telah lebih dulu ditemukan di Amerika Serikat dan kemudian sukses meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di berbagai negara maju, kemudian dijadikan sebagai salah satu alat untuk desentralisasi. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun melegitimasikan penerapan MBS itu. Benefit MBS: Kerangka konseptual Konsekuensi dari legitimasi yang saya maksudkan diatas adalah perubahan pola manajemen sekolah. Perubahan, antara lain, dalam hal pelibatan stakeholder dalam pengelolaan semua sumberdaya yang dimiliki sekolah. Menarik apa yang ditemukan

News

Agustus - September 2011

oleh Wohlstetter dan Mohrman (1994) bahwa “School-based management is, however, potentially valuable tools for engaging talents and enthusiasm of far more of a schools's stakeholders than traditional, top-down government system�. K ita bisa mengandalkan MBS untuk menggalang partisipasi dari orang tua dan stakeholder lain seperti alumni, tokoh masyarakat, akademisi dan bahkan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI dan pihak lainnya yang punya kepedulian dan antusisme untuk mendukung program-program pengembangan sekolah. Muhidin (2010) mengemukakan kembali pendapat Yin Cheong Cheng (1994) bahwa penerapan MBS berarti tugas-tugas pengelolaan sekolah diatur berdasarkan karakteristik dan kebutuhan sekolah dan selanjutnya warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat) memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk penggunaan sumber daya dalam rangka memecahkan persoalan dan melakukan aktivitas pendidikan secara efektif untuk pembangunan jangka panjang sekolah. Menuju ke arah itu, Kepala Sekolah mesti memiliki pola kepemimpinan transformatif ; meninggalkan pola Volume V - edisi 69

12


kepemimpinan konvensional yang cenderung anti-demokratis. Konsep Kepemimpinan Partisipatif dan Kepemimpinan Fasilitatif yang melihat kepemimpinan sebagai model kolaborasi dan pemberdayaan (Larry Lashway dalam ERIC Digest no. 96) mungkin lebih tepat dalam konteks MBS. Konsep ini menitik beratkan pada kemitraan antara kepala sekolah, warga sekolah dan komponen masyarakat. Hasil penelitian lain menguatkan argumen tentang pentingnya melibatkan stakeholder dalam pengelolaan sekolah, yaitu bahwa ketika orang berpartipasi dalam proses pengambilan keputusan, maka akan muncul dari dalam diri mereka rasa memiliki dan komitmen yang kuat (Glickman, 1993 in Apodaca-Tucker and Slate, 2002). Dua kata kuncinya yaitu rasa kepemilikan dan komitmen yang akan terwujud dalam dukungan-dukungan nyata bagi pengembangan sekolah sebagai manfaat yang bisa sekolah nikmati. Siklus MBS Kajian teoritis dan empiris yang saya lakukan untuk mendalami MBS dan mengkaji pelaksanaannya di Kota Ambon, mengantarkan saya untuk memetakan proses pengelolaan pendidikan pada level satuan pendidikan yang membentuk sebuah siklus sebagaimana gambar di bawah ini. Siklus ini dimulai dengan proses perencanaan melalui musyawarah sekolah di tahun awal tahun ajaran dilanjutkan dengan tahapan lainnya sepanjang tahun ajaran dimaksud sampai datang tahun ajaran berikutnya dimana siklus baru dimulai lagi dengan alur yang sama. Bila tahapan-tahapan dari siklus ini dipraktikkan dengan mekanisme yang baik dan dilakukan terus menerus secara simultan sepanjang tahun, maka prinsip-prinsip MBS dengan sendirinya terinternalisasi dan membudaya di dunia pendidikan sehingga pada akhirnya kita menemukan MBS sebagai sebuah gerakan atau spirit, bukan proyek atau program seperti yang dipahami sebagian pihak selama ini. MBS di Kota Ambon Sebuah pertanyaan reflektif kritis yang lahir di sini, yaitu, apakah MBS telah menjadi nadi untuk mengsirkulasikan unsurunsur MBS (Wohlstetter and Mohrman, 1992) yaitu kekuatan, informasi, pengetahuan dan penghargaan bagi seluruh bagian tubuh satuan-satuan pendidikan di Ambon? Di atas kertas, perubahan paradigma jelas terlihat sebagai sesuatu yang sangat ideal. Namun, pada kenyataannya MBS belum banyak diterapkan. Beberapa sekolah pada level SMP, dengan difasilitasi oleh JICA melalui program POBnya, telah mampu melaksanakan siklus ini dengan cukup baik. Selama bekerja mendampingi sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Ambon dan wilayah Maluku Tengah di Pulau Ambon, saya menemukan cara pandang komunitas sekolah yang melihat MBS sebagai sebuah proyek, karenanya MBS baru dapat dilaksanakan apabila ada dana dari pemerintah. Lebih menarik lagi apa yang terjadi di sisi Dinas Pendidikan, dimana ada yang tidak paham bagaimana memfasilitasi penerapan MBS pada tataran praktis. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai euforia di tingkat sekolah. Kepala sekolah seperti mendapatkan sebuah kemenangan memegang otoritas penuh menegelola sekolahnya, sehingga tidak jarang timbul kesewenang-wenangan. Sangat disayangkan memang, menjelang dekade ketiga usianya di Indonesia, konsep yang diyakini mumpuni untuk peningkatan kemandirian dan kualitas pengelolaan pendidikan ini ternyata tinggal sebagai cetak biru manis belaka. Bagi saya, cukup beralasan bila kenyataan ini ada. Bagaimana tidak? Dalam dinas saja belum ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana sekolah bisa mengaplikasikan MBS. Sebut saja sebagai contoh, idealnya pengembangan sekolah mesti berpedoman pada dokumen perencanaan. Maka setiap sekolah mesti memiliki dokumen perencanaan (namanya terus berubah, saat ini dikenal sebagai Rencana Kerja Sekolah – RKS, 13

News

Agustus - September 2011

semacam renstra dan Rencana Kerja Tahunan – RKT). Dokumen itu mesti dihasilkan melalui proses perencanaan yang partisipatif, transparat dan akuntabel. Kenyataannya, belum banyak sekolah mampu melaksanakan 2 tahapan awal yang strategis ini. Dan kalau pun dokumennya sekolah miliki, tidak jarang itu adalah hasil replikasi dari sekolah lain dan kebanyakan dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan, misalnya sekarang tuntutan aturan pengelolaan dana BOS. Simbolik sifatnya dan tidak dijadikan sebagai pegangan manajemen sekolah. Kemudian, dari sisi dinas, tidak jelas pada dinas bagaimana menindak lanjutinya keberadaan dokumen perencanaan itu, dalam hal ini siapa yang akan menangani, atau paling tidak mengarsipkannya. Struktur organisasi dinas tidak jelas memberi ruang bagi implementasi MBS. Penyebab utama hal ini, menurut saya, adalah karena pihak pelaksana teknis di daerah tidak cukup difasiltasi dengan kelengkapan operasional yang memadai. Bena adanya hasil kajian literatur dari Drs. Nurkolis, MM mengenai strategi keberhasilan MBS yang salah satunya adalah tersedianya panduan yang jelas, yang bukan hanya berupa aturan-aturan. Pointnya jelas, bahwa aturan saja tidak cukup. Pemerintah tidak cukup pula dengan hanya melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan hanya memperkenalkan “apa itu”. Harus disertai pula dengan mensosialisasikan “bagaimana melaksanakan” secara praktis sehingga personil dinas teknis paham bagaimana membuat kebijakan itu sebuah realita di daerah. Penyebab lainnya adalah terbatasnya kemampuan dari staff dinas teknis. Sebagai satu-satunya institusi untuk menjembatani gap antara kebijakan dan realita di daerah, dinas mesti menjadi konseptor dan eksekutor. Dinas mesti secara jelas mengkonsepkan bagaimana model pengelolaan sekolah yang efektif dan kontekstual sesuai karakter Kota Ambon namun berorientasi global. Jangan hanya kaku dengan materi sosialisasi dari pusat. Apalagi Kota Ambon sudah punya Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan (Perda No. 05 tahun 2010) sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan pada semua lini untuk berkreasi dan berinovasi. Dalam rangka itu, dinas bisa menjadikan siklus pengelolaan seperti pada gambar diatas sebagai landasan. Dibuatlah panduan teknis untuk setiap tahapan dalam siklus itu, sekolah tinggal mengembangkan sesuai konteksnya. Kemampuan konseptualisasi ini yang masih belum dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Pengawas sekolah sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan secara simultan dan fasilittatif memainkan peran eksekutor. Dibutuhkan peningkatan kapasitas disertai mekanisme pelaporan dan feedbacknya untuk menjamin pengawas tidak keluar dari jalur yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan melalui panduan teknisnya. Belajar dari Ambon, perkenankan saya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, termasuk Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang baru, untuk memfasilitasi pelaksanaan MBS dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatisinya. MBS mesti menjadi roh untuk menghidupi penyelengaraan dan pengelolaan pendidikan secara utuh. Dua langkah strategis mesti diambil untuk itu, yakni memastikan bahwa ada ruang yang cukup bagi MBS dalam struktur Dinas Pendidikan dan memastikan bahwa dinas memiliki staf yang piawai untuk menjadi konseptor dan eksekutor. Pendidikan mesti steril dari wacana dan kepentingan politik yang cenderung mengaburkan kemurnian spririt desentralisasi. Hanya dengan begitu peningkatan mutu yang merupakan tujuan akhir MBS akan menjadi melekat dalam aktualita edukasi kita.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Pemerhati Pendidikan, Peneliti dan Konsultan pada InDev dan dapat dihubungi melalui email pada alamat lusipeilouw@gmail.com

Volume V - edisi 69


JiKTI UPDATE

Sim posium Pem bang un an

Penelitian untuk Rekomendasi kebijakan:

Sebuah Karya dari Timur Undangan Memasukkan Abstrak Hasil Penelitian

J

aringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) merupakan jaringan yang beranggotakan peneliti-peneliti berlatar belakang berbagai keilmuan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah. JIKTI memiliki peran penting dalam rangka menghasilkan suatu kajian komprehensif mengenai Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mampu berkontribusi pada rumusan kebijakan pembangunan ditingkat daerah, regional maupun juga tingkat nasional. JIKTI bersama dengan tujuh organisasi pengetahuan lain di Indonesia terlibat dalam program pengembangan sektor pengetahuan untuk kebijakan yang didukung oleh the Asia Foundation dengan dukungan dari AusAID (Australian Agency for International Development). Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga pengetahuan yang melaksanakan atau menggunakan penelitian untuk berkontribusi pada proses pengambilan kebijakan di Indonesia dan juga bertujuan untuk mendukung upaya kesinambungan institusi pengetahuan Sebagai bagian dari kegiatan dalam program Pengembangan Sektor Pengetahuan untuk Kebijakan, JiKTI akan melaksanakan Simposium Pembangunan dengan tema “Penelitian Untuk Rekomendasi Kebijakan: Sebuah Karya dari Timur�. Simposium yang akan menjadi ajang bagi para peneliti di KTI untuk bertukar informasi terkini dari hasil-hasil penelitian dalam bentuk presentasi oral dan presentasi poster. Adapun sub-tema dalam Simposium Pembangunan ini adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan posisi IPM Kawasan Timur Indonesia 2. Kebijakan berbasis penelitian 3. Pengembangan Ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah 4. Interkoneksi daerah KTI Kami mengundang para peneliti di Kawasan Timur Indonesia yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan abstrak hasil penelitian. Abstrak dapat dikirim ke email ashry@bakti.org cc ita@bakti.org paling lambat hari Senin, 3 Oktober 2011 jam 17.00 WITA. Peneliti yang abstraknya terpilih akan dihubungi melalui email pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Sdr. Muhammad Ashry Sallatu melalui email ashry@bakti.org Kerangka Acuan Simposium Pembangunan dapat dilihat di Batukar.Info pada link berikut ini. http://www.batukar.info/news/call-abstract-simposium-pembangunan-jikti-penelitianuntuk-rekomendasi-kebijakan-sebuah-karya-d

Apa itu JiKTI? Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) adalah sebuah jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia. Jaringan ini terbentuk pada Juli 2007 di Makassar dan bernaung di bawah Forum Kawasan Timur Indonesia. JiKTI berfungsi mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan dan menjawab kebutuhan pembangunan, khususnya dalam mendorong optimalisasi dan percepatan otonomi daerah. Untuk informasi silakan hubungi ashry@bakti.org

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69

14


FORUM KTI PRAKTIK CERDAS TERKINI

Rumah Aman untuk Perempuan di Kupang Women's Safe house in Kupang Oleh Donald MacKenzie

K

ekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap salah satu hak manusia paling mendasar, namun masih terus terjadi di berbagai belahan dunia tanpa penanganan yang memadai. Masalah terbesarnya, terutama di Indonesia, adalah kurangnya dukungan bagi perempuan, khususnya di ranah komunitas dan masyarakat perdesaan. Rumah Perempuan di Kupang mendirikan sebuah tempat yang aman di mana perempuan korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan dukungan. Tidak hanya itu, Rumah Perempuan juga mendorong dan mempromosikan kesadaran dan edukasi publik mengenai isu ini, dengan hasil yang sangat baik. Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tidak banyak orang yang menyadari terjadinya kekerasan terhadap perempuan di negara ini. Di Jakarta saja, setidaknya setiap bulan ada satu perempuan meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Sementara, selama tahun 2009 saja, tercatat ada 657 kasus kekerasan rumah tangga. Banyak pakar yang mengatakan bahwa sebenarnya angka tersebut hanya sepersepuluh dari jumlah sebenarnya, karena sembilan dari sepuluh kasus kekerasan biasanya tidak pernah dilaporkan. Secara nasional, sebanyak 143.586 kasus kekerasan yang dilaporkan sepanjang tahun 2009, namun bisa jadi jumlah sebenarnya lebih besar dari itu. Kekerasan terhadap perempuan adalah ilegal di Indonesia dan pemerintah mencanangkan secara serius penanganannya, namun tetap saja jumlah kasus yang dilaporkan terus meningkat. Kurangnya kesadaran secara nasional terhadap permasalahan ini masih menjadi tantangan yang besar. Pengumpulan data mengenai korban dan kasus kekerasan terhambat oleh beberapa faktor: Pertama, banyak perempuan tidak menyadari bahwa perlakuan tidak pantas yang mereka terima dari suami adalah ilegal. Kedua, mereka juga tidak menyadari bahwa ada orang-orang dan lembaga yang bisa membantu dan ketiga, beberapa tradisi dan budaya daerah yang menempatkan perempuan dalam posisi tidak seimbang

15

News

Agustus - September 2011

Violence against women is a violation of one of the most basic human rights, and yet it occurs worldwide, and not nearly enough is done in response. The biggest issue facing domestic violence, in Indonesia in particular, is the lack of support for women, especially in rural communities. Rumah Perempuan in Kupang has created a safe place in which women who are victims of domestic abuse can take refuge, and find support. Beyond this, Rumah Perempuan has created local educational programs to create awareness of the problem and its illegality, with surprisingly good results. Domestic Violence in Indonesia In Indonesia, few people recognise the number of offences against women. For example few people are aware that in Jakarta alone, one woman dies at the hand of her husband each month, and 657 women reported domestic abuse in 2009. Experts have concluded that approximately one in ten cases of domestic violence is actually reported, meaning that ten times this amount are suffering in silence. When you look at the national figures: 143,586 cases of violence against women were reported across Indonesia in 2009 by The National Commission on Violence Against Women, again with perhaps 10 times as many cases presumably unreported. Violence against women is illegal in Indonesia and the government has announced a policy of zero tolerance towards it, yet the amount of reported cases is increasing rather than diminishing. The greatest problem relating to the prevention of violence against women in Indonesia is the lack of national awareness of the problem. The collection of data and statistics on just how many women are faced with domestic violence is greatly hindered by a number of factors: Firstly, many women are unaware that the treatment they receive from their husbands is illegal. Secondly, these women are also unaware that there are organisations and groups willing to protect women who find themselves in these situations. Thirdly, that certain traditions and religious beliefs re-enforce the existing inequality between men and women, especially in rural communities, and as such may make it more difficult or inappropriate for a woman to speak out, fearful that they might bring shame or disrepute upon their partners or families. Over the last few years there has been an increase in reported cases of domestic violence. Cases of violence against women increased by 263% in 2009 from 2008, and 96% of these were cases of violence by husbands against wives. Contrary to there being a potential rise in the occurrence of such violence, the interpretation of these figures suggests that more women in Indonesia are

Volume V - edisi 69


dengan laki-laki, di mana menceritakan kejadian dalam rumah tangga adalah hal yang memalukan. Beberapa tahun terakhir tercatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari tahun 2008 ke 2009, terjadi peningkatan sebesar 263 persen, dan 96 persen di antaranya adalah kekerasan suami terhadap istri. Pada saat yang bersamaan, peningkatan angka ini juga sekaligus menunjukkan bahwa makin banyak perempuan yang berani melaporkan kejadian yang dialaminya untuk meminta pertolongan. Rumah Aman Perempuan di Kupang Sejak pertama berdiri pada September 2000, Rupam Perempuan telah menangani lebih dari 1.406 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dengan rata-rata 12 kasus setiap bulannya. Bekerja sama dengan Yayasan Sanggar Suara Perempuan, mereka telah membantu perempuan di 32 kecamatan di Timor Tengah Selatan dan 10 kecamatan di Kupang. Peran utama mereka adalah memberikan tempat perlindungan bagi para korban dan rehabilitasinya. Mereka juga memberikan dukungan konseling psikologis, kesehatan, dan bantuan hukum serta mediasi dengan keluarga dan pelaku. Selain itu, mereka juga bekerja untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak dan sejak tahun 2003, juga menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Rumah Perempuan bekerja keras untuk melahirkan kesadaran di masyarakat, dan setelah melalui kampanye tanpa lelah, mereka berhasil menanamkan kesadaran tersebut di benak masyarakat. Kampanye tersebut adalah gabungan dari kegiatankegiatan diskusi dan pertemuan dengan tokoh masyarakat, kepolisian, rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, serta kelompok-kelompok keagamaan. Selama itu pun, dukungan mengalir dari awalnya hanya individu-individu sampai saat ini, organisasi-organisasi besar seperti BFDW dari Jerman, pemerintah daerah dan berbagai organisasi setempat pun memberikan dukungan finansial dan program. Pada tahun 2009 Rumah Perempuan memutuskan untuk menerapkan pendekatan baru, yaitu dengan melakukan konseling tidak hanya terhadap perempuan korban kekerasan, tapi juga pada laki-laki pelaku kekerasan. Pendekatan ini mendorong mereka menjadi semakin proaktif dan tidak hanya sekedar reaktif. Pendekatan ini disertai juga dengan peningkatan kesadaran mengenai peran dan hak perempuan di rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat. Walaupun pada awalnya banyak laki-laki yang enggan menerima pendekatan ini, namun saat ini sudah bisa dilihat perubahan yang terjadi akibat perubahan pola pikir para suami dan keberanian para perempuan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Sebagai bagian dari kampanye peningkatan pemahaman ini, Rumah Perempuan dan Sanggar Suara Perempuan juga memainkan peran penting di tingkat nasional, salah satunya dengan menyediakan data mengenai isu penting ini. Kurangnya data dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar dalam penanganan isu ini, dan menyulitkan perolehan dukungan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Melalui kerja sama dengan beberapa organisasi perempuan seperti Rifka Annisa di Yogyakarta dan Komisi Nasional Perempuan, Rumah Perempuan berperan besar dalam mengangkat kesadaran dan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat masyarakat dan komunitas lokal. Keunggulan Dengan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan, jauh dari lingkungan yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan, rumah-rumah aman seperti Rumah Perempuan memastikan perempuan menerima salah satu hak paling asasi: rasa aman. Namun Rumah Perempuan melakukan lebih dari itu.

News

Agustus - September 2011

finding the courage, knowledge and assistance required to reach out for help. Kupang Safe house Since its creation in September 2000, Rumah Perempuan in Kupang has been involved in responding to more than 1406 reported cases of violence against women, an average of 12 cases per month. In cooperation with Sanggar Suara Perempuan they have assisted women across 32 sub-districts in Timor Tengah Selatan and 10 sub-districts in Kupang. Their primary role has been to provide a safe and protected place of refuge for women who have been involved in domestic violence cases, and helping to rehabilitate them. In this process they offer immediate services such as medical, psychological, legal and residential assistance, including police protection, and when needed they also offer mediators to reconnect victims with their families. As well as this, they are trying deal with the trafficking of women and children in Indonesia and since 2003 have also helped to protect children from such abusive homes. Rumah Perempuan worked hard to create awareness of their mission in the community. Only through a vigorous campaign were they able to make the public aware of their existence. This campaign included discussions with community leaders, police, hospitals, and religious groups, and the use of media releases and fliers in hospitals, on transport, and in health centres. Through the efforts of at first only a few individuals, the financial assistance of the local government, national organisations, and international organisations such as German BFDW, and over the course of just a few months, Rumah Perempuan had begun to achieve its initial goals. In 2009 Rumah Perempuan decided to expand its reach, with a change in its approach toward domestic violence, as a response to a particularly difficult case and in consideration of the apparent suffering of children left in these broken homes. They decided to attempt to counsel not just women who were affected by domestic violence, but also the men who had acted violently.This change has encouraged the company to be proactive rather than reactive. The program for men works by encouraging the recognition of women's rights and the value of women in the home, workplace, and society, and will help to eliminate the source of the problem. Although men were initially hesitant, the community is now seeing evidence of perceptual change amongst husbands, and continual evidence of women finding strength to report such violence. As a part of their effort to raise awareness and fight violence against women in this community, Rumah Perempuan and Sanggar Suara Perempuan also play a major role on a national level, providing statistics and figures on this important issue. One of the major inhibiting factors in resolving this issue is the lack of data and consequently awareness. Without the necessary statistical backing, it is impossible to receive the appropriate national, rural, and international attention. Through cooperation with numerous other women's organisations around Indonesia such as Rifka Annisa in Yogyakarta and the Women's National Commission. Rumah Perempuan is bringing awareness of the issue to the nation, as well as its own community. Benefits By providing women with a safe protected environment, somewhere away from the dangers of an abusive home environment, safe houses such as Rumah Perempuan give women their most basic human right: safety. Rumah Perempuan does so much more than this. Rumah Perempuan also creates a forum for women. Generally these women are from lower socio-economic backgrounds and in such safe houses they can meet, cooperate, work, and potentially create projects with other women in similar circumstances. Although domestic violence is not just a result of economic

Volume V - edisi 69

16


Rumah Perempuan juga membangun sebuah forum bagi perempuan, yang sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi bawah, untuk bekerja sama, belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Walaupun kekerasan terhadap perempuan tidak semata-mata didasari alasan kesulitan ekonomi, berbagai kajian mengatakan ada korelasi yang kuat anta ra k e d u a ny a . R u m a h Pe re m p u a n m e mberik an kemerdekaan bagi perempuan, sekaligus kemampuan untuk meningkatkan penghidupan keluarga. Dengan memberdayakan perempuan, sebuah masyarakat akan semakin diperkaya lingkungan kerja dan sosialnya. Ini akan berkontribusi pada meningkatnya penyediaan hak-hak dasar bagi perempuan Indonesia. Mendorong pemahaman dan mengumpulkan data yang akurat mengenai isu yang destruktif ini adalah penting untuk memerangi ketidaksetaraan gender.

PEACH UPDATE

hardship, studies have shown that there is a strong correlation between these two. Rumah Perempuan gives women independence, and also the ability to improve their family's economic situation. By empowering women, a society is then enriched by their involvement in both the workforce and in social environments. The overall result enhances the provision of basic Human Rights of Indonesian women. Bringing awareness and collecting data on this destructive issue is crucial in combating gender inequality, and Rumah Perempuan is taking the first vital steps in safe-guarding the future of women in Indonesia. Conclusion Safe houses such as this one are coordinating their efforts across Indonesia, and together are unifying women against an

Setelah 66 Tahun Kemerdekaan, Sudahkah RAPBN 'Pro-Publik'? After 66 years of Independence, is the APBN 'Pro-Public'?

B

ulan Agustus ini, dalam suasana merayakan kemerdekaan RI, wacana pro publik yang digaungkan pemerintah, dipertanyakan. Setelah 66 tahun kemerdekaan Indonesia penganggaran pendapatan dan belanja nasional, masih merupakan persoalan keberpihakan kepada kepentingan siapa. Wacana 'pro publik' sendiri muncul sebagai Orientasi Pembangunan Indonesia sejak 2009. Dilegalkan dengan Inpres no 1/2010 yang menetapkan 14 prioritas nasional: di antaranya reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Artinya pembangunan akan didorong kepada pertumbuhan (pro-growth), pengurangan penganggur lewat ketersediaan lapangan kerja (projob), dan pemberantasan kemiskinan (pro-poor).

While we were celebrating Indonesia Independence Day, the government's notion of 'pro public' is being questioned. After 66 years of independence, income and expenditure budgeting issues in Indonesia are still dominated by certain interests. 'Pro-public' was mainstreamed in Indonesian development in 2009, and legalized by Presidential Instruction no. 1/2010 , that determined 14 national development priorities. Among these are: bureaucracy and governance reformation, education, health, poverty alleviation, and food security. In other words Indonesia's development is being directed toward pro-growth, pro-job, and poverty alleviation (pro-poor).

Pertanyaan politis yang lugas dikemukakan: haruskah Negara terus mendahulukan perolehan keuntungan keuangan dan determinisme pasar bagi kalangan tertentu di atas kehidupan rakyat dan nilai-nilai publik yang lebih luas? A profound political question is suddenly on the table: Must the country continue to give precedence to private financial gain and market determinism over human lives and broad public values? William Greider

17

Provincial Updates: NEWS Café Kendari

Provincial Updates: NEWS Café Kendari

6 Agustus 2011

6 Agustus 2011

NEWS Café, sebuah model ruang diskusi yang menjadikan NEWS dalam hal ini liputan media atau produk portal berita sebagai materi dan titik tolak pembicaraan mengenai isu Pengelolaan Keuangan Publik secara informal, dilaksanakan di Kendari dan Makassar pada Bulan Agustus. NEWS Café Kendari mengambil topik: Anggaran Kesehatan yang Pro Publik: Apakah Itu? Dalam kesempatan itu hadir rekanrekan dari media di Kendari, cetak mau pun elektronik. Selain media, hadir juga wakil dari LSM, mahasiswa, akademisi yang terlibat dengan penelitian Public Expenditure Analysis (PEA) Sulawesi Tenggara, mau pun yang bukan, wakil masyarakat dan juga pemerintah Provinsi . Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara-, maupun Kota Kendari. Keterlibatan pihak pemerintah dalam diskusi dapat menjadi langkah awal yang bisa ditindaklanjuti forum informal , indipenden semacam NEWS Café. Ruang dialog di mana para pihak mempertemukan pengalaman, rencana dan masukan termasuk pemerintah sendiri. Diskusi itu menginformasikan keperdulian publik atas anggaran kesehatan di Sulawesi Tenggara. Misalnya, alokasi yang langsung menyentuh isu ketersediaan tenaga kesehatan di Sulwesi Tenggara

NEWS Café, a 'proto-type' discussion platform where current news issues are used as a base or starting point for informal discussion of public financial management issues; they have been conducted in Makassar and Kendari in August this year. The topic of Kendari's NEWS Café was 'What is Pro Public Budgeting in the Health Sector?' The discussion was attended by partners from media in Kendari and individual s representing NGOs, university students, and academics involved in the SE Sulawesi Public Expenditure Analysis phase, as well as those from the community and the government. The Head of SE Sulawesi BAPPEDA and Kota Kendari also attended the discussion. The involvement of the government in this discussion should be considered a good start to be followed up in an informal forum that is independent like NEWS Café. A dialogue 'space' where stakeholders can share experiences, plans and inputs, among them from the government itself. The discussion brought forward the public's common interests in terms of SE Sulawesi budgeting in the health sector. For example, a budget plan and allocation will also directly

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


Dalam hal ini, Rumah Perempuan menjadi salah satu pelopor dalam menjaga masa depan perempuan Indonesia. Penutup Rumah-rumah aman seperti ini saling bekerja sama di seluruh Indonesia, dan bersama-sama mereka menyatukan perempuan untuk melawan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat di belahan lain Indonesia perlu berdiri dan bersikap tegas terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan. Langkah awal ini tidaklah sulit, namun merupakan langkah yang paling berpengaruh. Perempuan di Indonesia harus memperoleh kemerdekaan dan rasa aman yang sudah menjadi haknya. Slogan Rumah Perempuan yang menjawab masalah itu: “Jangan pernah menyerah karena apa yang kita lakukan menjadi kekuatan bersama untuk merubah sesuatu lebih baik dan bermanfaat bagi sesama, kalau bukan sekarang kapan lagi?”

outdated inequality between men and women. Other communities in Indonesia need to stand up to such victimisation of adversity against women, and the first steps are the easiest and most influential. Women in Indonesia need to achieve the freedom and safety that they are entitled to. Rumah Perempuan's advice for those following in their example expresses the immediate needs of this issue: “Keep moving forward! Don't give up! If we don't change now, then when?!”

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Staf Intern pada BaKTI dan mahasiswa Australia National University. Informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Rumah Aman bagi Kaum Perempuan di Kupang dapat diperoleh melalui email info@bakti.org

dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang sudah ada. Jadi tidak semata persoalan ketiadaan infrastuktur yang memadai. Atau mengikuti pola-pola perencanaan anggaran yang konvesional tapi belum juga 'propublik'. Yang dimaksud dengan perencanaan konvensional adalah “budget birokrat”,budget yang berpihak pada birokrat, tidak konsisten dan dapat termanipulasi secara politis.

impact the issue of available medical practitioners in SE Sulawesi and capacity improvement of its existing medical manpower, not only the lack of proper infrastructure. The budget plan also needs to be reformed from a conventional pattern of budgeting to pro-public budgeting. The conventional way of budgeting was identified as “bureaucrats budget” which is inconsistent, in the interests of the bureaucracy, and can be politically manipulated.

NEWS Café Makassar,

NEWS Café Makassar,

12 Agustus 2011

12 Agustus 2011

NEWS Café Makassar (12/8/11) mengambil topik “Birokrasi Gendut, Pemda Bangkrut”.Di NEWS Café Makassar, hadir Hadi Prayitno dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sebagai nara sumber. Diskusi menempatkan hasil temuan FITRA mengenai ancaman kebangkrutan 124 Pemda, sebagai acuan pembicaraan. Ke 124 Pemda ini membelanjakan lebih dari 70% APBDnya untuk keperluan administrasi seperti Belanja Pegawai dan bukan pada sektor-sektor pembangunan 'pro-publik', seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. FITRA sendiri dengan membagi hasil penelitian itu, bertujuan memperjelas posisi pemerintah daerah terhadap kemungkinan kebangkrutan. Sehingga temuan seperti ini, seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengadvokasi dirinya terhadap kebijakan anggaran pemerintah pusat.

NEWS Café Makassar chose the topic “Fat Bureaucracy. Bankrupt Government”. Hadi Prayitna from Budget Transparency Forum for Indonesia (FITRA) was the main speaker. The discussion was based on FITRA's findings on bankruptcy threats to 124 Regional Governments (Pemda)in Indonesia. These 124 Pemda have spent more than 70% of their budgets on salaries rather than 'pro public' development sectors such as infrastructure, health and education. FITRA aims to inform the governments about their bankruptcy possibilities with these findings. And with this information, the governments could use it to internally advocate the budget policy of national government.

NEWS HEADLINES: Agenda tahunan Paparan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus kepada DPR dan DPA, pada tahun ini mendapat sorotan media dan memancing opini publik. Liputan media mengenai RAPBN 2011 membahas tersebut adalah antara lain : alokasi dana yang tidak berimbang antara belanja pembangunan dan belanja birokrasi. Anggaran yang lebih banyak tersedo t untuk kepetingan birokrasi, bukan saja meresikokan perekonomian Indonesia, tapi juga bertentangan dengan ide pro-publik. Sehubungan dengan ketidakseimbangan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai moratorium Pegawai Negeri Sipil selama dua tahun yang berlaku bulan September 2011. Artinya, tidak ada penerimaan PNS baru selama 2 tahun ke depan. Apakah ini akan berlaku untuk semua sektor? Hal tersebut masih diperdebatkan. Beberapa pemerintah provinsi telah mengajukan keberatananya, terkait dengan kenyataan bahwa sector vital seperti kesehatan di daerah yang bersangkutan masih membutuhkan banyak personil. Topik ini menggarisbawahi kebutuhan akan yang lebih jitu untuk mendorong penyerapan anggaran, Bacaan selanjutnya dapat dilihat di/For further reading http://www.batukar.info/forums/pengelolaan-anggaranpublik#comment-form

News

Agustus - September 2011

The RAPBN (National Budget Plan) presented by the Indonesia President on 16 August 2011 to the DPR and DPA has been in the headlines and featured in public discussions. Media coverage on the 2011 RAPBN highlights the disproportion between development spending and bureaucracy spending in budget allocation. This disproportionate budget allocation not only risks the national economy, but directly opposes the idea of 'propublic' development. These topics highlight the need for more effective mechanism to direct government fiscal resources into development sectors. In relation to this, the national government issued a moratorium policy on bureaucracy recruitment for 2 years effective September 2011. This means no new recruitment for government positions for the next couple years. Will this be on all sectors? The debate goes on. Many provincial governments have stated their opposition with the reasoning that vitals sectors like the health sector in the regions need many more staff.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION lunavidya@bakti.org Volume V - edisi 69

18


Oleh Mumu Muhajir

D

isponsori oleh Pemerintah Indonesia, Konferensi Internasional tentang Tenurial, Tata Kelola dan Usaha Kehutanan: Pengalaman dan Peluang untuk Asia pada Konteks Perubahan diadakan di Lombok, Indonesia. Konferensi ini diorganisir oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, International Tropical Timber Organization (ITTO), Rights and Resources Initiatives (RRI) dengan dukungan dari 20 organisasi lain, termasuk Global Alliance of Community Forestry (GACF) Sebelumnya di Yaonde pada tahun 2009, konferensi Internasional tentang Tenurial,Tata Kelola dan Usaha Kehutanan: Peluang Baru untuk Afrika Tengah dan Barat, para peserta merumusk an sebuah pernyataan yang mendukung diselenggarakannya pertemuan pada tahun 2011 untuk membahas perkembangan baru dalam reformasi tenurial dan tata kelola hutan dengan fokus di Asia. Pada 11-15 Juli 2011, konferensi yang sama kemudian dilaksanakan di Lombok untuk merumuskan berbagai aksi baru dan lebih luas dalam memajukan reformasi tenurial, meningkatkan tata kelola hutan dan mendukung usaha hutan berbasis masyarakat di Wilayah Asia Pasifik.

Para peserta konferensi mencatat bahwa tahun 2011 adalah Tahun Hutan Internasional dan mengakui Deklarasi Tingkat Menteri pada sesi ke-9 pada Forum Hutan PBB, dimana sejumlah menteri berkomitmen untuk meningkatkan penghidupan rakyat dan masyarakat dengan menciptakan kondisi yang diperlukan bagi mereka untuk secara lestari mengelola hutan, termasuk melalui penguatan kerja sama dalam bidang keuangan, perdagangan, transfer tekhnologi, peningkatan kapasitas dan tata kelola, serta dengan mendorong tenurial lahan yang pasti, pembuatan keputusan partisipatif dan pembagian keuntungan. Dalam konferensi ini, peserta mengidentifikasi sejumlah isu utama, tantangan dan pembelajaran serta menyusun rekomendasi bagi pemerintah, donor dan organisasi internasional, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik adalah sebagai berikut: Umum Tenurial hutan tidak seimbang terjadi di banyak negara di Asia. Banyak rakyat yang tidak memiliki akses legal terhadap lahan. Meskipun masyarakat memiliki hak adat pada sejumlah besar wilayah hutan, hal ini jarang diakui dalam undangundang. Pada banyak negara, hak masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk mengelola hutan mereka sendiri masih diabaikan, dan tidak terdapat mekanisme legal untuk mendukung masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam mengelola lahan dan wilayah hutan mereka. Sekitar 68% dari hutan di Asia Pasifik dikelola oleh pemerintah, dibandingkan dengan 32% di Amerika Latin. Pada beberapa negara bagian Asia, hampir semua hutan dikelola oleh pemerintah. Pada hutan publik, sangat sedikit hutan yang diperuntukkan bagi pemanfaatan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat. Pada banyak negara tingginya

Menyingkap Potensi Hutan melalui Reformasi Tenurial 19

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


kepemilikan negara merupakan warisan dari era kolonial. Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan pada banyak negara di Asia adalah terkait dengan ketidakadilan dalam penguasaan lahan dan kurangnya akses masyarakat yang bergantung pada hutan terhadap hak kepemilikan. Para rimbawan cenderung berfokus pada aspek teknis dan ekonomis kehutanan, padahal hutan juga memiliki aspek sosial dan politik. Para rimbawan tidak terlatih dengan baik untuk mengatasi permasalahan semacam itu. Beberapa pemerintah di Asia Pasifik memiliki program untuk menyediakan akses yang lebih besar bagi masyarakat kampung hutan, dan untuk meneruskan reforma agraria, namun perkembangannya berjalan lambat. Proses menentukan batas hutan juga terlalu lambat. Pembalakan liar, korupsi, perambahan berlanjut semakin meluas, sebagian disebabkan oleh ketidakjelasan tenurial. Bahkan pada negara dengan tenurial masyarakat yang relatif tinggi, negara seringkali mempertahankan hak untuk membatasi pemanfaatan ekonomi lahan, atau bagian dari lahan tersebut, tanpa kompensasi. Sebagai contoh, diharusk annya pemegang ijin untuk mengalokasikan persentase tertentu lahan supaya tidak dipanen. Kurangnya penelitian yang mendukung reformasi tenurial hutan, termasuk kepemilikan lahan adat dan dampak dari reformasi tenurial pada konservasi hutan, keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dan Pembangunan Sebagian penduduk termiskin di Asia Pasifik merupakan masyarakat yang bergantung pada hutan, namun demikian bantuan pembangunan telah terus-menerus gagal dalam memperbaiki penghidupan pada penduduk ini. Pemanenan dari hutan yang dikelola masyarakat dibatasi oleh peraturan yaitu hanya pada hasil-hasil untuk kebutuhan pokok saja. Masyarakat sangat dibatasi untuk memanen hasil-hasil yang bernilai tinggi, khususnya kayu. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya, program dan pasar, juga menghambat partisipasi yang adil dalam proses pengembangan kebijakan. Dalam kasus ini juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas masyarakat. Kompleksitas dari berbagai peraturan hutan menjadi halangan bagi pengembangan masyarakat. Donor memiliki fleksibilitas yang rendah dalam menyediakan dana bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat berikut federasi, asosiasi dan jaringan kerja mereka. Perubahan Iklim Deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Asia Pasifik merupakan kontributor signifikan bagi emisi gas rumah kaca global. Sebagai contoh, mayoritas emisi gas rumah kaca bersumber dari berbagai tata guna lahan dan kehutanan. Hak tenurial yang jelas dan pasti serta akses terhadap sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk mitigasi emisi gas rumah kaca dari sektor tata guna lahan. Pertimbangan bagi pengetahuan tradisional kebanyakan tidak diikutkan dalam debat internasional tentang mitigasi perubahan iklim. Lambatnya negosiasi tentang REDD+ menyebabkan ketidakpastian pada tingkat nasional dan pada masyarakat kampung hutan. Konflik Pengaturan tenurial hutan yang tidak jelas, tidak adil dan saling tumpang tindih telah menyebabkan terjadinya konflik-antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik-konflik ini dapat dan terkadang melibatkan kekerasan masyarakat. Pada banyak negara tidak terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang efektif untuk menyelesaikan sengketa atas tenurial hutan, yang dapat diperparah oleh akses yang tidak adil terhadap informasi, ketidakseimbangan struktur kekuasaan dan lemahnya kapasitas.

News

Agustus - September 2011

Gender Perempuan sering secara tidak adil dipengaruhi oleh konflik atas tenurial hutan yang menyebabkan disintegrasi moral dari nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Terdapat bias gender dalam lembaga pembangunan, dimana perempuan mendapatkan peran berdasarkan norma-norma budaya dan interpretasi keagamaan. Apapun jenis reformasi tenurial yang ada, akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Perempuan dapat dimarjinalisasi dengan adanya proses reformasi tenurial lahan. Hak yang lebih besar bagi masyarakat tidak secara otomatis berarti hak bagi perempuan. Seringkali merupakan hal yang sulit bagi perempuan untuk terlibat dalam proses reformasi lahan. Bahkan jika telah terdapat kebijakan yang menyeru pada gender, terdapat tantangan untuk implementasinya. Nampaknya perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak akan dapat dijangkau oleh program-program pemerintahan atau pembangunan berbasis hutan. Perencanaan dan Jaring Pengaman Perencanaan tata ruang untuk hutan dan lahan pertanian cenderung dipicu dari atas ke bawah dan mengabaikan pemanfaatan, kepemilikian dan pengetahuan masyarakat, dan hanya terdapat sedikit koordinasi lintas sektoral. Hanya sedikit pemerintah yang telah mengintegrasikan pemetaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang mereka. Jaring pengaman seperti halnya partisipasi dan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free prior and informed consent / FPIC) belum sepenuhnya dilembagakan dalam proses reformasi tenurial hutan. Penerapan FPIC memberikan hasil yang mengecewakan pada beberapa hutan, sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas konsep tersebut. Pembelajaran Utama Pemicu reformasi tenurial hutan. Peluang untuk reformasi tenurial lahan, termasuk reformasi tenurial hutan, dapat diangkat melalui kekhawatiran public tentang degradasi lingkungan perubahan model tata kelola, aktifisme oleh pengguna hutan, masyarakat adat dan masyarakat setempat; serta komitmen internasional atas hak dan tanggung jawab. Identitas dan perubahan positif. Hak tenurial diperlukan untuk memastikan identitas, warisan budaya dan tradisi masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan untuk memungk ink an penduduk pada masyarak at yang bersangkutan untuk hidup dengan martabat dan harga diri yang baik. Konflik. Lembaga dan mekanisme yang independen dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik terkait tenurial hutan, baik formal maupun informal. Lembaga dan mekanisme tersebut haruslah bersifat transparan dan mudah diakses. Pendekatan lintas sektoral. Reformasi tenurial bukan merupakan masalah satu sector; melainkan bersifat bersifat multi dimensional. Hubungan tenurial lahan merupakan kesatuan dari kekuatan sosial, budaya, tekhnis kelembagaan, hukum, ekonomi dan politik yang mendorong dan menarik, sebuah proses yang dapat menciptakan tekanan besar. Pemetaan masyarakat. Pemetaan masyarakat merupakan alat penting dalam reformasi tenurial. Peta ini digunakan sebagai contoh; untuk penetapan kawasan; pendaftaran lahan; revitalisasi hukum adat; transfer pengetahuan untuk generasi yang lebih muda; memperkuat identitas masyarakat; menyelesaikan konflik antar keluarga, masyarakat, perusahaan dan pemerintah; serta litigasi. Kepastian tenurial. Tenurial hutan tidak hanya terkait distribusi lahan dan sumber daya hutan; melainkan juga bagaimana untuk mengamankan dan memanfaatkan sumber daya hutan, termasuk k ayu, untuk meningk atk an penghidupan dan mencapai pengelolaan hutan yang lestari Volume V - edisi 69

20


pada tingkat desa. Investasi dan bisnis. Memperoleh kendali lokal atas hutan merupakan suatu proses yang dimulai dengan reformasi tenurial dan juga melibatk an investasi untuk menstimulasi pengembangan bisnis pada masyarakat kampung hutan. Komitmen politik. Reformasi tenurial hutan merupakan sebuah proses yang panjang dan terus berubah, sehingga diperlukan komitmen politik jangka panjang. Reformasi Kelembagaan. Transisi dari pembuatan keputusan terpusat menjadi demokratis membutuhkan reformasi politik dan kelembagaan. Masyarakat membutuhkan akses terhadap pasar, informasi, tekhnologi dan infrastruktur, namun mereka juga memiliki kapasitas untuk mengelola lembaga mereka sendiri, jika terdapat kepastian tenurial. Mitigasi perubahan iklim. Mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait hutan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tidak saling berkesesuaian, namun reformasi tenurial hutan sangat penting untuk keduanya. Gender dan jarring pengaman. Proses reformasi tenurial harus aktif melibatkan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal lain dengan cara yang efektif.

Rekomendasi Saatnya telah tiba untuk memajukan kehutanan masyarakat ke tingkat yang baru untuk menyingkap potensi hutan agar dapat berkontribusi yang signifikan, konsisten dan lestari bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan mengembangkan hasil yang sejauh ini dicapai pada sejumlah negara tropis atas pengakuan hak masyarakat dan pengembangan kebijakan yang tepat, terdapat suatu kebutuhan secara merata. Donor dan berbagai organisasi internasional dipersilakan untuk berkolaborasi memajukan generasi baru dari reformasi tenurial ini dan inisiatif kehutanan yang menargetkan pembangunan lokal dan nasional yang berkelanjutan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah anggota Epistema Institute dan dapat dihubungi melalui email pada: mumu.muhajir@gmail.com

Oleh Taufan Asrisyah Ode

P

eningkatan jumlah pengguna narkoba suntik seiring dengan peningkatan kasus HIV dan AIDS di dunia. Secara global, HIV telah menginfeksi 33,3 juta orang di seluruh dunia dimana sebanyak 1,8 juta diantaranya meninggal pada tahun 2009 dan 97% berada di negara berkembang dan negara miskin. Berdasarkan data tersebut pula, ada sekitar 7.000 orang terinfeksi setiap harinya di tahun 2009 (UNAIDS, 2010). Bagaimana di Indonesia? Data dari Kemenkes RI, cara penularan HIV terbanyak adalah melalui hubungan heteroseksual (52,7%), Injecting Drug User atau pengguna Napza suntik (38,3%), Lelaki Seks Lelaki (3,0%), dan perinatal atau dari ibu positif HIV kepada bayinya (2,6%) (Kemenkes, 2010). Secara kumulatif sampai dengan Desember 2010, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan sebanyak 24.131 kasus tersebar di 32 provinsi. Kasus tertinggi didominasi usia produktif yaitu usia 20-29 tahun (47,4%), diikuti kelompok umur 30-39 tahun (31,3%), dan kelompok umur 40-49 (9,4%). Dari jumlah itu, 9.242 kasus adalah pengguna napza suntik atau penasun. Sementara kasus terbanyak dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan DIY (Kemenkes, 2010).

Program yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya intervensi dalam pencegahan transmisi pada pengguna jarum suntik yaitu program harm reduction dan salah satu pendekatan didalamnya adalah pemanfaatan Voluntary Conseling and Testing ( VCT ). VCT merupakan entry point untuk memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) (Kompas, 2005). Dengan VCT dapat dilakukan pencegahan HIV dan AIDS sedini mungkin karena faktor risiko dapat diketahui lebih awal oleh kelompok-kelompok berisiko termasuk penasun (pengguna narkotika suntik). Namun kebanyakan penasun masih jarang yang mau melakukan VCT. Padahal VCT ini dibutuhkan penasun dengan alasan masalah epidemi, seperti prevalensi HIV dan AIDS di kalangan penasun mencapai 60-90% di beberapa negara dalam enam bulan sampai setahun, pencegahan transmisi HIV dan AIDS, kondisi psikologis penasun dibutuhkan untuk menangani emosi penasun ketika mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS, dan dukungan psikososial, yaitu dengan sedini mungkin penasun yang terinfeksi HIV dan AIDS dapat mengakses pelayanan lanjutan yang dibutuhkan (Putri, 2010). Hal ini pun didukung dengan informasi awal dari petugas lapangan serta observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih banyak penasun yang enggan untuk mengikuti layanan VCT karena menganggap VCT tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka.

FORUM KTI JARINGAN PENELITI

Layanan VCT untuk Pengguna NAPZA Suntik di Puskesmas Kassi-Kassi 21

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


Sekalipun VCT telah dicantumkan dalam aturan Kepmenkes Nomor 1507/MENKES/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing), namun masih banyak hambatan dan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh JANGKAR (Jaringan Aksi Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik) yang dilakukan di 12 kota di Indonesia tahun 2008 menemukan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap penasun kaitannya dengan layanan VCT, seperti pembatasan akses terhadap layanan kesehatan, perlakuan diskriminatif, dan melakukan tes HIV tanpa konseling pre tes terlebih dahulu. Penelitian lain yang dilakukan oleh Haruddin, dan kawan-kawan tahun 2007 di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mengungkap beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan layanan VCT, seperti adalah kemampuan konselor yang terbatas dalam menggali informasi, bahasa yang digunakan kurang dimengerti oleh klien, perlakuan yang kurang empati, serta pelayanan konseling pre tes yang dilakukan oleh konselor yang berbeda. Faktor manajemen juga turut mempengaruhi kegagalan layanan VCT, misalnya klinik VCT belum berdiri sebagai satu unit organisasi otonom, konselor masih rangkap tugas, ruang konseling yang belum menjamin konfidensialitas dan kenyamanan klien, serta sarana dan prasarana masih terbatas. Selain itu, faktor klien yang terlalu kritis, klien yang merupakan tokoh masyarakat serta klien yang tidak mengambil hasil tesnya juga turut mempengaruhi kualitas layanan VCT itu sendiri. Di Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Puskesmas KassiK assi merupak an pusk esmas melayani jumlah pasien penyalahgunaan napza suntik yang cukup tinggi. Puskesmas ini juga memiliki 12 layanan termasuk program Harm Reduction yang mencakup 12 program selain VCT yaitu penjangkauan dan pendampingan, Needle Syringe Programme (NSP), komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pengumpulan dan pemusnahan jarum bekas pakai, kelompok dukungan sebaya (KDS), terapi narkoba (rehabilitasi), Layanan ARV Lanjutan (ARV), pencegahan infeksi (universal precaution) termasuk Infeksi Menular Seksual (IMS) dan pencegahan penularan dari ibu ke anak (Prevention Mother To Child Transmission - PMTCT), Care, Support, and Treatment (CST) serta Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Program VCT selama ini juga dikenal sebagai upaya dini untuk mengetahui status HIV seseorang. Lebih dari itu VCT dapat memberi beberapa manfaat lain, seperti penderita yang terinfeksi HIV berkesempatan melindungi diri dan pasangannya, bahkan dapat melibatkan dirinya dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Selain itu, VCT juga dapat membantu perencanaan dan promosi perubahan perilaku, pelayanan pencegahan infeksi HIV dari ibu ke bayi yang dikandung, memfasilitasi akses pelayanan sosial, memfasilitasi pelayanan medis, memfasilitasi kegiatan dan dukungan sebaya, normalisasi HIV dan AIDS serta mengurangi stigma, perencanaan dan perawatan untuk masa depan, serta menerima keadaan terinfeksi HIV dan penyelesaiannya.

News

Agustus - September 2011

Tahapan VCT diawali dengan konseling pre tes, konselor memberikan penguatan mental serta kesiapan klien sebelum memutuskan untuk melakukan tes. Setelah itu, klien diambil darahnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Klien kemudian diberi konseling post tes yang memuat tentang kesiapan klien dalam menerima status HIVnya sebelum mengetahui hasil. Informasi tentang layanan VCT dapat diperoleh dari petugas penjangkau, teman yang mengikuti terapi metadon, dan pertemuan Kassi-Kassi Care and Support. Keputusan untuk mengikuti VCT dapat muncul dari diri sendiri dan atas dorongan dari teman sesuai kesadaran tentang perilaku beresiko yang mereka miliki. Penasun mendapatkan dukungan untuk mengikuti VCT dari keluarga, petugas penjangkau dan sesama pengguna napza suntik. Mereka membutuhkan dukungan dan dorongan motivasi, moril, juga materi. Memang masih banyak hambatan yang ditemukan dalam mengikuti maupun menyediakan layanan VCT, seperti masih terbatasnya ruang konseling dan pengadaan reagen, stigma dan diskriminasi dari masyarakat dan bahkan petugas kesehatan, layanan tambahan di luar VCT misalnya tes CD 4 atau ARV yang membutuhkan biaya dan waktu, jadwal konseling yang sering berbenturan dengan aktifitas penasun, rasa takut dan cemas dari penasun sendiri, kerahasiaan status klien yang kurang terjamin, hingga masalah beban kerja konselor serta kurangnya insentif konselor. Namun hambatan itu tidak langsung menurunkan partisipasi penasun. Tidak sedikit di antara mereka yang terlibat langsung untuk mengikuti VCT dan memberikan informasi kepada sesama penasun. Di masa depan, diharapkan semaki banyak pengguna napza suntik dan komunitasnya yang lebih aktif mengikuti program-program Kelompok Dukungan Sebaya untuk meningkatkan pemahaman tentang HIV dan AIDS dan mengurangi laju penularannya.

Layanan VCT dan Terapi Metadon Puskesmas Kassi-Kassi, Jl, Tamalate I No. 43, Makassar Layanan VCT mulai Senin sampai dengan Sabtu jam 08.00 – 14.00 WITA Terapi metadon setiap hari termasuk hari libur dari pukul 08.00 – 14.00 WITA.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Mahasiswa pada Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar dan dapat dihubungi melalui email pada fhan_odhe@yahoo.com

Volume V - edisi 69

22


H

utan Nantu berada di lokasi terpencil. Untuk pergi ke sana kita perlu melalui jalan darat dari Gorontalo ke Mohiyolo, sebuah desa berpenduduk 4.000 jiwa yang berdiam di sepanjang tepi Sungai Paguyaman. Sebuah perahu motor kemudian dapat mengantarkan pengunjung menempuh perjalanan tiga jam ke arah hulu, dimana pos penjagaan Adudu berada di tepi hutan. Kedalaman Sungai Paguyaman di banyak tempat hanyalah sebatas dada saja. Pada banyak tempat, penumpang mesti turun dari perahu dan membantu mendorong perahu melewati daerah yang dangkal. Saat tiba di tepi hutan, jarak tempuh ke tempat mengasin relatif lebih mudah, tinggal 15 menit mengikuti jalan setapak dari pos jaga ke stasiun lapangan. Hutan Nantu mencakup tiga kebupaten dan 62.000 hektar di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara. Daerah ini merupakan peninggalan pra-kolonial Indonesia, sebuah kenangan hidup ke hutan hujan primer yang pernah menyelimuti Celebes. Sebagian wilayahnya, sekitar 33.000 hektar, telah berstatus Suaka Margasatwa pada tahun 1999. Daerah ini berbatasan dengan Hutan Lindung (sekitar 20.000 hektar) dan Hutan Produksi Terbatas (10.000 hektar). Di dalam wilayah yang saling berdekatan ini, hidup 200 jenis burung dan mamalia, termasuk babirusa, satwa yang penuh misteri. Babirusa (Babyrousa babyrussa) dengan gading kecil dan berwarna cokelat keabu-abuan ini gemar makan biji pangi yang bentuknya seperti buah pear. Namun biji pangi ini beracun. Setelah menyantap banyak makanan, babirusa akan berkumpul di tempat mengasin dan melahap mineral yang ada di sana untuk membersihkan racun dan meningkatkan kadar pH di dalam perut mereka. Setidaknya 40 ekor babirusa dapat berkumpul di Adudu, untuk bersosialisasi dan menetralkan racun dalam perut (detoksifikasi). Satwa yang tidak biasa lainnya, seperti babirusa yang endemik di Sulawesi, melengkapi mozaik ekologis luar biasa di Nantu. Anda dapat menemukan kekhasan Adudu lainnya – kerbau kerdil, atau anoa, dan pada bagian atas hutan ada tarsius dan kera Sulawesi. Entah jenis baru apa lagi yang dapat ditemukan di Nantu; potensinya untuk penelitian ilmiah dan

At the Adudu salt lick in the heart of the Nantu Forest, the cast of characters rarely change. The rare Babirusa scavenge intently for minerals, occasionally displaying the species' famed and unique boxing behavior. The endangered anoa chews and rechews its cud, while birds dip in and out of the hot water spring with noisy abandon. Time itself, as if captivated, often seems to stand perfectly still. The Nantu forest is remote. Getting there involves first travelling by road from Gorontalo to Mohiyolo, a small settlement of 4,000 villagers perched on the banks of the Paguyaman River. A motorboat then takes visitors on a three-hour journey upriver to the Adudu guard post, at the very edge of forest. The Paguyaman is, in places, no deeper than chest-level. Passengers must therefore regularly pitch in, pushing the boat through shallow water. On arriving at the forest edge, the salt lick is an easy, 15 minute trek from the guard post and field station. The Nantu Forest straddles three districts and sixty-two thousand hectares, in Gorontalo province, northern Sulawesi. It is a relic of pre-colonial Indonesia, a living memorial to the primary rainforest that once blanketed the Celebes. A large segment, at just over 33,000 ha, received formal status as a wildlife reserve in 1999. This area borders both a protected forest (of almost 20,000 ha) and a limited production forest (10,000 ha). Within this contiguous space live over 200 known species of birds and mammals, including the enigmatic babirusa. These tusked, greybrown pig-deer (Babyrousa babyrussa) are particularly partial to a pear-shaped seed from the pangi tree. But curiously, pangi seeds are poisonous. Not to be deterred after a particularly generous meal, the babirusa will congregate at the salt lick, where the minerals they ingest purge the poison and raise the pH of their stomachs. As many as 40 babirusa can gather at a time at Adudu, both socializing and detoxifying. Other unusual animals, many like the babirusa endemic to Sulawesi, complete an astonishing ecological mosaic at Nantu. You might see another frequent patron of Adudu – the endangered dwarf buffalo, or anoa, and overhead, spectral tarsiers and Sulawesi macaques. No one knows what other species new to man may yet be discovered in Nantu; its potential for scientific exploration and inventory remain immense. It is here that you begin to glimpse what Alfred Russel Wallace first meant by the “cycle of natural existence”,

Oleh Dr. Lynn Clayton Dalam tempat mengasing Adudu di Hutan Nantu, karakter para pengunjungnya unik dan jarang berubah. Babirusa mengais mencari mineral, kadang-kadang menampilkan perilaku bertarung mereka yang unik dan terkenal. Anoa yang langka memamah biak, sementara burung-burung dengan gaduh berenang dan berterbangan di atas mata air panas. Sang waktu, seakan memikat, seolah tak bergerak.

MITRA INTERNASIONAL

Hutan Nantu Suaka Abadi The Nantu Forest Timeless Sanctuary

23

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


inventarisasi sungguh luarbiasa. Di sinilah Anda dapat menyaksikan apa yang dimaksud Alfred Russel Wallace dengan siklus alam, manusia yang mandiri dibatasi hanya oleh jumlah organisme lain yang tak terkira yang mana masing-masing saling terhubung dengan baik. Namun Hutan Nantu bukan satu-satunya tempat untuk melihat satwanya. Di pasar-pasar desa, babirusa hasil buruan dijual berdampingan dengan sayur-sayuran, ayam dan beras, sebuah peringatan bahwa masa depan Nantu kini semakin terkait erat dengan kebiasaan buruk manusia. Dua kali sebulan, satu tim Brimob, empat perwira anggota Polda Gorontalo, menempuh perjalanan setengah hari ke pos-pos penjagaan dudu dan Limu. Mereka tinggal di setiap pos selama dua minggu untuk menjaga hutan dari pemburu liar, penebang liar, pengumpul rotan, dan penambang emas. Ancaman yang dihadapi Nantu saat ini sangat beragam dan mendesak. Perburuan babirusa terus berlanjut, walaupun telah menurun drastis setelah penyitaan yang sukses diadakan di akhir 1990an. Penebangan pohon dan pengumpulan rotan illegal tetap menjadi pilihan yang menggiurkan. Bukan hal yang tidak biasa melihat rakit kayu glondongan mengapung di sungai Paguyaman menuju tempat penggergajian. Atau sering kali banyak truk memuat rotan tak berlisensi, melintasi pedesaan menuju pelabuhan Sulawesi Utara dan, mungkin, Surabaya. Air di daerah itu sendiri sering kali menjadi turut menjadi ancaman. Hamnpir setiap hari air Paguyaman berwarna cokelat, membawa endapan lumpur dan merkuri dari penambang ilegal di daerah hulu. Di daerah itu, para penambang menggunakan Alkon, pompa air besar berdiameter enam inchi, untuk memisahkan endapan dari tanah sempadan. Mata tajam penambang bisa mendapatkan 12 hingga 14 gram emas. Dan di daerah hilir, para petani, kaum ibu, dan bahkan anakanak juga mengayak kerikil di sempadan sungai, dan menggantungkan harapan untuk mendapatkan kilauan emas yang tersisa. Pada awal tahun ini, para penambang mendapatkan ide untuk membuat koperasi penambangan emas. Ini menurut mereka adalah langkah yang cerdas. Mereka terbukti, dalam waktu beberapa bulan, mampu mengorganisir penambang-penambang yang tersebar di wilayah Nantu, dan memanfaatkan sejumlah besar prospektor. Anggota koperasi harus menyetor uang sebesar Rp. 175.000 setiap dua bulan untuk mendapatkan hak menambang; di sisi lain, mereka yang bukan anggota tidak mendapatkan bagian dari potensi keuntungan. Koperasi menjamin para anggotanya tidak akan merusak Nantu. Tapi sementara emas ditambang, air semakin berlumpur, dan Alkon semakin banyak digunakan. Akhirnya seperti yang sering terjadi pada sebuah kelompok kecil individu untuk melindungi Nantu dari ancaman yang semakin banyak. Duapuluh tiga tahun yang lalu, seorang ahli biologi datang ke Adudu. Ia waktu itu adalah seorang kandidat PhD di Oxford, dan menghabiskan setengah tahun mencari lokasi yang tepat untuk penelitiannya. Ia tertarik untuk meneliti satwa yang oleh orang Indonesia disebut babirusa. Adudu adalah rumah bagi sangat banyak babirusa, yang karenanya Dr. Lynn Clayton memutuskan untuk menjadikan Nantu dan babirusa sebagai pekerjaan seumur hidupnya. Kini, Lynn memimpin sebuah lembaga bernama YANI (Yayasan Adudu Nantu International), sebuah LSM yang didirikannya pada tahun 2002 - dan bekerja bersama para anggota BRIMOB. Namun mereka menghadapi pengrusakan yang tiada henti. Mereka telah mengalami berbagai kejadian suka dan duka. Pada tahun-tahun awal di Nantu, Lynn melihat dua tempat mengasin yang rusak akibat penebangan liar, satunya menghilang setelah penebangan liar besar-besaran. Namun Lynn berhasil menyelamatkan tempat mengasin yang ketiga. Dan karenanya kita masih bisa mengetahui rahasia alam yang besar di Adudu, dan dalam siklus alam abadi Wallace.

Ini merupakan artikel pertama dari dua bagian kisah upaya konservasi di Hutan Nantu. Edisi berikutnya akan mengangkat pekerjaan dan tantangan-tantangan yang dihadapi Lynn dan YANI. This is the first article in a two-part profile on conservation efforts in the Nantu Forest. Next month's article will focus on Lynn's and YANI's work and challenges.

News

Agustus - September 2011

independent of man's, limited only by “the numberless other organisms with which each is more or less intimately connected.” The Nantu forest, however, is not the only place you will see its fauna. At village markets, poached babirusa are displayed for sale next to vegetables, chickens and rice, a reminder that Nantu's future is more closely tied than ever to man's foibles. Twice a month, a BRIMOB team, four strong and seconded from the Gorontalo Regional Police, makes the half-day trip to the Adudu and Limu guard posts. They stay at each post for two weeks at a stretch, a deterrent to poachers, illegal loggers, rattan collectors and gold miners. The threats Nantu faces today are diverse, and immediate. Poaching of babirusa persists, although at significantly reduced levels following a successful prosecution in the late 1990s. Illegal timber and rattan harvesting continues to be lucrative. It is not uncommon to see rafts of timber floating down the Paguyaman, destined for logging yards. Or sometimes trucks, laden with unlicensed rattan, roar through villages on their way to North Sulawesi ports and, eventually, Surabaya. But it is the water itself that often bears testament to a still graver threat. On most days, the Paguyaman flows a dirty brown, choked with silt and mercury from illegal gold mining upriver.That is where miners utilize Alkon, a large, sixinch water pump, to loosen dirt from the riverbank. A sharpeyed miner might expect to recover 12 to 14 grams of gold. And downstream, farmers, housewives and even children wait their turn to sieve gravel from the riverbed, in the faint hope of catching a glint of leftover gold. Earlier this year, leading miners hit upon the idea of a gold mining cooperative. It was a shrewd move on their part. They proved able, within months, to organize the scattered miners in the Nantu area, and to capitalize on the burgeoning ranks of prospectors. Members of the cooperative must pay Rp. 175,000 every two months for the right to mine; non-members, on the other hand, have no share in the potential riches. The cooperative has taken care to promise that its members will not damage Nantu. But while there is gold to be found, the water remains muddy, and Alkon gainfully employed. And so it has come down, as is often the case, to a small group of concerned individuals to protect Nantu from these increasing threats. Twenty-three years ago, a young biologist stumbled upon Adudu. She was then a PhD candidate at Oxford, and had spent half a year looking for just the right location to further her research. She was interested, specifically, in a strange-looking member of the warthog family called, in Indonesian, the babirusa. Adudu was home to many– so many, in fact, that Dr. Lynn Clayton decided to make Nantu and the pig-deer her life's work. Today, Lynn heads up YANI – Yayasan Adudu Nantu International, the NGO she founded in 2002 – and works with a permanent detachment of trained BRIMOB rangers. But they face a relentless procession of destructive forces. They have met, in equal measure, with triumph and disaster. In her very first years at Nantu, Lynn witnessed two salt licks destroyed by illegal loggers, one after the other disappearing in an insatiable grab for easy timber. But she saved the third. And that is why we remain privy to the great natural spectacle at Adudu, and therein to Wallace's timeless cycle of existence.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Yayasan Adudu Nantu International Penulis dapat dihubungi melalui email: clayton.lynn@gmail.com

Volume V - edisi 69

24


K

abupaten Wakatobi merupakan kabupaten yang sembilanpuluh tujuh persen dari total luas wilayahnya adalah merupakan wilayah perairan. Sebelumnya daerah ini dikenal dengan nama kepulauan “Tukang Besi�. Nama Wakatobi sendiri merupakan singkatan dari nama empat pulau besar yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Kabupaten Wakatobi terletak dalam wilayah konservasi Taman Nasional Wakatobi (TNW) yang terbentuk sejak tahun 1996 dengan luas 1,39 juta hektar. Sama halnya dengan daerah perlindungan alam lainnya, tujuan penetapan Taman Nasional Wakatobi adalah untuk menjamin sistem penyangga kehidupan untuk pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity conservation) dan sebagai perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan laut Banda-Flores (Banda Flores Marine Eco-region), menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (sustainable development) terutama dari sektor perikanan dan pariwisata, serta menjamin tersedianya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi masyarakat setempat. Dengan kondisi sebagai wilayah konservasi tentunya mendapat tantangan tersendiri dalam perkembangannya, yaitu potensi keanekaragaman sumberdaya hayati laut yang terk andung di dalamnya menjadi andalan untuk

FORUM KTI WILAYAH SULAWESI TENGGARA

Pengelolaan

Destinasi Wakatobi

pembangunan daerah, disisi lain potensi tersebut harus tetap terjaga kelestariannya. Olehnya itu pengembangan pariwisata di Wakatobi harus dipertimbangkan aspek keberlanjutan sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Dengan potensi wilayah kepulauan, maka visi pembangunan Wakatobi yaitu “Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia�, yang menitikberatkan pada kegiatan pariwisata dan perikanan sebagai sektor andalan perekonomian daerah. Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu dari sepuluh daerah tujuan wisata (destinasi) pariwisata unggulan yang ditetapkan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata. Destinasi unggulan ini diharapkan mampu memacu pembangunan kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi pendapatan yang nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Penentuan destinasi unggulan ini memiliki sejumlah kriteria, yaitu: potensi pasar dan posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah, ketersediaan sumberdaya alam dan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesbilitas, serta kesiapan dan keterlibatan masyarakat. Untuk pengelolaan destinasi kepariwisataan di Wakatobi yang berkelanjutan maka dibentuk dan dikembangkan Destination Management Organization (DMO). DMO adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata. DMO nantinya diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyamaan persepsi dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan, terkait pengembangan kepariwisataan di Wakatobi. Sebagai tahapan awal dalam proses pembentukan dan pengembangan Kegiatan DMO di mulai dengan assessment baseline. Pembentukan dan pengembangan DMO adalah kegiatan membentuk dan mengelola serta menyempurnakan destinasi melalui suatu proses yang berkesisnambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Oleh Elisnawaty

25

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


Terdapat beberapa tingkatan DMO, yakni DMO Lokal yang berfungsi melakukan pengelolaan destinasi internal yang lebih besar dari eksternal, DMO Regional yang berada pada tingkat regional, pengelolaan internal lebih kecil dari eksternal, dan DMO Nasional yang melakukan pengelolaan eksternal sangat dominan dan merencanakan strategi secara keseluruhan (misalnya: pemasaran dan diplomasi pariwisata) Program destinasi untuk Wakatobi ini telah mencapai tahapan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion - FGD). WAKTU KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

MARET - MEI 2011

Assesment Baseline

Stakeholders Meeting

16-Apr-11

FGD bertujuan untuk menanggapi hasil tanggapan dan masukan dari peserta dan memfokuskan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi pada stakeholder meeting sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan rangkaian kegiatan DMO di Kabupaten Wakatobi yang telah dan akan dilaksanakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Fasilitator Cluster Kab. Wakatobi dan dapat dihubungi melalui emailpada: ellysdiver@ymail.com

SUB KEGIATAN Potensi & Profil daya Tarik Wisata Wakatobi Permasalahan & Isu Umum Di Wakatobi Permasalahan & Isu Wisata Di Masyarakat Wakatobi Progress & Kemajuan Pengembangan Wisata Di Wakatobi Sosialisasi & Identifikasi Stakeholders Wisata di Wakatobi Sosialisasi Umum tentang program DMO ke Stakeholders Merekomendasikan pembentukan 6 Pokja DMO 1. Peningkatan sarana & prasarana pariwisata 2. Transportasi 3. Konservasi 4. Peningkatan kapasitas masyarakat (pengembangan SDM Pariwisata) 5. Pemberdayaan Masyarakat 6. Promosi Wisata

KETERANGAN

OUTPUT

Survey di Wakatobi

Laporan Assesment baseline wakatobi

Pembentukan Pokja, Melibatkan seluruh stakeholders terutama masyarakat, pelaku wisata, tokoh adat, pemerintah, LSM, Pengusaha wisata

6 Bidang Kelompok Kerja

Diskusi Internal Konsultasi & Konsolidasi

Mei - Juni

Focus Group Discussion (FGD) DMO Cluster Wakatobi 5 Juli 2011

Diskusi antara Tim Ahli Isu & permasalahan di Agar informasi tentang program DMO tetap terangkat keseluruh stakeholders di wakatobi sambil menunggu jadwal Lapangan untuk melengkapi baseline pelaksanaan FGD assesment

Isu & permasalahan di Lapangan untuk melengkapi baseline assesment

Hasil dari FGD yang semula dikelompokkan 6 Kelompok kerja dirampingkan menjadi 3 kelompok kerja sekaligus terkumpulnya permasalahan yang lebih fokus serta menghasilkan rekomendasi pengembangan DMO Wakatobi. Hasil FGD akan dilaporkan kepada Bupati Wakatobi dan direncanakan 3 kelompok kerja

Seluruh undangan/ stakeholders yang terlibat di katobi

3 Kelompok Kerja (Draft LWG)

(LWG) tersebut akan diperkuat dengan SK Bupati Wakatobi YANG AKAN DILAKSANAKAN

September

News

Pertemuan dengan SKPD dan stakeholders Kab. Wakatobi

Merupakan tidak lanjut FGD pada bulan Juli 2011, sekaligus penandatanganan SK LWG Kab. Wakatobi oleh Bupati Wakatobi dan membahas draft kesepakatan dengan Prov. Sultra dengan melibatkan SKPD terkait Prov. Sultra

Agustus - September 2011

Akan dihadiri oleh SKPD Kab. Wakatobi SDPD Prop. Sultra terkait DMO dan stakeholders Kab. Wakatobi terkait DMO, Lokasi di Wakatobi

SK LWG DMO Kab. Wakatobi oleh Bupati Wakatobi

Volume V - edisi 69

26


UPDATES Mangrove Action Project-Indonesia: Restorasi Sumberdaya Mangrove

I

S

iapa yang tidak tahu dengan Komunitas Online terbesar di Indonesia yaitu Kaskus Community Online. Disana user bisa bertukar informasi, berdiskusi dan bertukar pikiran tentang tema atau topik tertentu tanpa melihat jarak dan waktu yang memisahkan mereka. b a t u k a r. i n f o s e b a g a i b u r s a pengetahuan online pertama di KTI memiliki fitur grup atau jaringan dimana para pelaku pembangunan dapat bertukar ide serta pikiran dan dapat berdiskusi dengan anggota lainnya khususnya mengenai isu-isu pembangunan di KTI. Saat ini sudah ada beberapa grup/jaringan diskusi yang aktif di batukar.info Anda bisa melihat ke:

http://www.batukar.info/ komunitas/jaringan

Dan bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini: http://www.batukar.info/ komunitas/jaringan

Pengelolaan Keuangan Publik http://www.batukar.info/komunitas/ groups/pfm-pengelolaan-keuanganpublik

JiKTI (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia) http://www.batukar.info/komunitas/ groups/jaringan-peneliti-kti-jikti

RI Harus Menjadi Negeri Niaga Warga Konsumsi Air Berkadar Belerang Rp 239 Milliar APBN 2012 Untuk Wasior Juli 2011, NTP Sultra Mengalami Penurunan 0,31 Persen Provinsi Papua Tengah Terus Dipersiapkan Perda Inisiatif DPRD Sultra Sedang Dibahas Perpustakaan Tanggung Jawab Bersama Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dinilai Tidak Efektif FAO: Indonesia Perlu Perhatikan Pertumbuhan Penduduk Sulut Terbaik Jalankan Program Penanggulangan AIDS RSUD Kota Kupang Kekurangan Dokter Ahli Harga Kebutuhan Pokok di Kupang Melejit Statistik Batukar.info Februari 2011 18,982 Visits. 16,972 Absolute Unique Visitors. 31,987 Pageviews. 1.69 Average Pageviews.

27

News

ndonesia berdiri pada tahun 2001 (terdaftar dengan nama lokal “Yayasan Akar Rumput Laut”) yang berafiliasi dengan MAP International yang berpusat di Florida, AS. Saat ini bentuk organisasi MAP-Indonesia adalah perkumpulan. Perkumpulan MAPIndonesa merupakan lembaga nirlaba yang berfokus pada upaya konservasi kawasan mangrove dengan menggunakan pendekatan terintegrasi konservasi daerah aliran sungai (DAS) hulu-hilir melalui kegiatan-kegiatan edukasi, pengembangan masyarakat, pengembangan matapencaharian alternatif yang berkelanjutan, rehabilitasi kawasan mangrove dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan penghidupan dan kehidupan masyarakat rentan pesisir di Sulawesi Selatan yang mencakup Kabupaten Takalar,Maros,Pangkep dan Barru melalui peningkatan pengelolaan sumber daya kawasan pesisir. http://www.batukar.info/content/mangrove-action-project-indonesia-restorasi-sumberdayamangrove

Women as key players in climate change adaptation Gender often dictates who gains and who loses in environmental disasters: where women lack basic rights, more will die from natural disasters than men; where they enjoy equal rights, the death rate is the same. Global debates therefore identify the need to mainstream gender into climate change analysis, particularly as Women provide up to 90 percent of rural poor people's food and produce 6080 percent of the food in most developing countries but are insufficiently represented in decision-making processes on climate change. This issue of JotoAfrika provides case studies and succcess stories from research to showcase gender analysis and representation in the context of adaptation to climate change. www.batukar.info/referensi/women-key-playersclimate-change-adaptation

Publikasi dari SCIENCE TO ACTION: A Scientist's Guide to Influence Decision Making, A Decision Maker's Guide to Using Science Dua publikasi dari jaringan SCIENCE TO ACTION yang menggambarkan bagaimana hasil penelitian dan peneliti bisa mempengaruhi pengambil keputusan, dan sebaliknya, para pengambil keputusan dapat menggunakan hasil-hasil penelitian, dengan studi kasus pengelolaan konservasi laut. www.batukar.info/referensi/publikasi-dari-scienceaction-scientists-guide-influence-decision-makingdecision-makers-g

Developing Independent Media as an Institution of Accountable Governance: A How-To Guide Media development seeks to support and promote a pluralistic, editorially independent and financially sustainable media sector. An independent media sector buttresses key governance goals such as voice, accountability, and transparenc y-not through dissemination of messages about these issues, but through its very existence. This handbook is the result of a multi-year effort, the first stage of which 'Public Sentinel: News Media and Governance Reform'. That book explored key issues surrounding the media and governance, including: the ideal role of the media system in strengthening democratic governance, the conditions under which media systems fulfill their objectives, and the policy interventions most effective at helping the news media live up to its democratic potential. The second stage of this effort, presented here, is meant to bridge the gap between theory and practice. A survey reveals that very few governance advisors understand the concept of media development and how such programs could play a key role in advancing good governance. http://www.batukar.info/referensi/developingindependent-media-institution-accountablegovernance-how-guide

Agustus - September 2011

Melawan Pemiskinan: Bangkit dan Suarakan! Memilah Kapitalisme lebih dari satu dekade sebelum dicanangkannya Millennium Development Goals (MDGs), tepatnya pada 17 Oktober 1987, di lapangan Trocadero di Paris, sekitar 100.000 pembela HAM berkumpul menghormati para korban kelaparan dan kekerasan. Sebuah prasasti tertorehkan tekad mereka menolak kekerasan, termasuk dalam bentuk pemiskinan. Semboyannya, Bangkit dan Suarakan! PBB kemudian berinisiatif membakukan semboyan tersebut dalam melawan kemiskinan dan berbagai bentuk pemiskinan. Saya teringat buku Jean Ziegler, Les Nouveaux Maitres du Monde(2002) yang bercerita tentang dampak pemiskinan. Konon, setiap 5 detik, ada satu balita yang mati kelaparan di bumi ini. Pemiskinan terkait masalah struktural dan perilaku. Struktur yang tidak memberikan tempat bagi yang miskin, lemah dan kurang berdaya, adalah satu sisi bentuk pemiskinan. Selain itu, Ziegler juga bercerita tentang sebuah kontradiksi perilaku.Di satu sisi,para pejabat tinggi di beberapa negara Skandinavia yang dikenal sebagai negara kesejahteraan (welfare state) terbaik di dunia, berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor. Rumah para pemimpin terkenal Eropa, seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria), pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan ‘istana’ kebanyakan pemimpin negara berkembang,termasuk Indonesia. http://www.batukar.info/komunitas/articles/melawanpemiskinan-bangkit-dan-suarakan

Urgensi Penelitian Feminis Pada saat perbincangan tentang sejarah lahirnya studi dengan pemateri feminis lagi hangat pada pelatihan metodologi feminis oleh Women Research Institute awal Juni lalu, saya teringat seorang teman yang berasal dari sebuah negeri di timur tengah. Dia memiliki pandangan yang ekstrem terhadap orang kita khususnya perempuan Indonesia yang bekerja di timur tengah. Kebanyakan perempuan di negeri katulistiwa ini, menurut dia, sangat penurut dan taat terhadap segala kehendak majikan, walaupun sebagian kecil saja yang tak patuh terhadap perintah bosnya. Kaum perempuan kita yang lebih biasa di panggil pahlawan devisa ternyata sangat perkasa di negeri timur tengah sana. Teman saya ini menuturkan bahwa perempuan kita sangat kuat. Mereka biasa bekerja 24 jam tanpa harus istirahat, dan bahkan tanpa libur selama menjalani kontrak pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Tapi dalam bahasa teman saya ini perempuan kita, tidak lebih dan tidak kurang disebut sebagai budak, tuturnya. Karena teman saya ini termasuk dari keluarga kerajaan dan orang terpelajar yang bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit terkenal di sana, maka tiada hari tanpa melihat jeritan kaum hawa kita yang dibawa ke rumah sakit akibat diperlakukan tidk senonoh oleh majikan lakilakinya, dicambuk, disiram air panas, lompat dari lantai rumah bosnya, dan beragam percobaan bunuh diri. http://www.batukar.info/komunitas/blogs/urgensipenelitian-feminis

Volume V - edisi 69


PELUANG OPPORTUNITY

PRESTASI

Program to Extend Scholarships and Training to Achieve Sustainable Impacts

K

omponen utama dari program kemitraan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia adalah melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kapasitas individu yang bertujuan untuk mendukung pembangunan Indonesia. Oleh karena itulah USAID/Indonesia berinisiatif meluncurk an PRESTASI, sebuah program untuk meningkatkan kemampuan kaum profesional Indonesia, yang akan turut ambil bagian dalam kesuksesan pembangunan Indonesia khususnya sektor ekonomi. Program to Extend Scholarships and Training to Achieve Sustainable Impacts (PRESTASI), adalah program yang dirancang bagi seluruh warga Negara Indonesia yang memiliki kriteria dan kualifikasi tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) di Amerika Serikat dan Indonesia (khusus bagi beasiswa bidang Kesehatan). PRESTASI melanjutkan keberhasilan program pendahulunya, yang sejak tahun 2007 telah memberikan kesempatan studi jangka pendek bagi 162 peserta dan studi jangka panjang bagi 159 peserta untuk jenjang S2 di Amerika Serikat, Indonesia dan beberapa Negara lainnya.

WEBSITE BULAN INI

Restorasi Penghidupan Pesisir http://www.rcl.or.id

P

emanfaatan berlebihan sumber daya pesisir telah menyebabkan kerusakan ekosistem bakau di pesisir barat Sulawesi Selatan. Hal ini meningkatkan resiko masyarakat pesisir terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Pengaruh lainnya adalah berkurangnya peluang ekonomi perempuan dan laki-laki yang bergantung pada sumber daya pesisir. Semakin banyak penduduk yang bergantung pada sumber pendapatan kecil-kecilan karena berkurangnya pendapatan dari sektor perikanan dan budidaya perairan. Rendahnya partisipasi perempuan dan laki-laki pesisir dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat desa maupun kecamatan semakin meningkatkan kerentanan mereka. Kebijakan dan proses pengambilan keputusan tidak mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan warga miskin dan rentan. Perempuan umumnya terabaikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengembangan kawasan pesisir, sebuah kondisi yang menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara sosial dan ekonomi. Proyek ini mencakup pendekatan manajemen pesisir yang bersifat menyeluruh demi tercapainya pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Di dalam website ini, usaha usaha untuk memperkuat kapasitas perempuan dan laki-laki pesisir dalam partisipasi pengelolaan sumberdaya pesisir didokumentasikan, agar bisa menjadi pembelajaran untuk pemangku kepentingan dan masyarakat lain.

Sasaran program ini adalah: Para pemimpin muda Individu yang bekerja di Organisasi non-Pemerintah (NGO) Karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil Diutamakan peran serta wanita dan; Individu yang berasal dari daerah terpencil di Indonesia serta memiliki komitmen terhadap pembangunan Indonesia

Institute of Development Studies http://www.ids.ac.uk/

Bidang studi yang menjadi fokus PRESTASI Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan dan Demokrasi dan Pemerintahan.

Kriteria Para pelamar harus memiliki kriteria yaitu: Warga negara Indonesia,bukan pegawai dari USAID/ kontraktor USAID, masih memiliki masa kerja minimal 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun, dihitung dari selesainya masa studi. Memiliki skor TOEFLŽ ITP minimal 450 atau IELTS™ dan TOEFLŽ IBT yang setara. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkomitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi, dan tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain.

Batas akhir pendaftaran PRESTASI

15 November 2011 (tentatif). Formulir aplikasi dapat diunduh melalui website PRESTASI:

www.prestasi-iief.org Hubungi Kami: Telepon 021 8370 9982 ext 207 (Wahono) & 210 (Ratri) Fax 021 8370 9983 Email: prestasi@iief.or.id Facebook: www.facebook.com/BeasiswaPRESTASI Twitter: @PRESTASI_ID

News

Agustus - September 2011

T

he Institute of Development Studies adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang pengumpulan dana untuk riset, pembelajaran dan komunikasi. IDS didirikan tahun 1966 dan sudah meraih reputasi internasional karena kualitas pekerjaan dan komitmennya untuk memajukan dan mengembangkan ilmu Pengetahuan. IDS mencoba untuk membuat dunia mengerti dan membawa perubahan dalam perkembangan ilmu Pengetahuan. IDS pada saat ini juga mengembangkan sayap bisnisnya bukan hanya pada riset saja, tetapi juga menyediakan pendidikan untuk Master dalam Development Studies, Gender, Governance, Poverty dsb. Pada saat ini ADS juga menyediakan beasiswa, sayangnya beasiswa tersebut hanya untuk mahasiswa dari Afrika saja untuk saat ini. Yang menarik dari website ini adalah ketika melihat fitur 'Knowledge Services'. Knowledge Services bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang studi kebijakan, riset dan pelatihannya. Ada beberapa subyek yang ditawarkan untuk para Peneliti dan orang yang sedang mencari referensi, seperti: Perpustakaan British tentang Studi Pengembangan, jaringan pendukung advokasi gender, ELDIS (Jaringan Pembelajaran Pengembangan, Kebijakan dan Riset), GSDRC (Berbagi ide dan Pengetahuan tentang Pemerintahan, Konflik dan Pengembangan Sosial) dan Livelihood Connect (Organisasi yang memfasilitasi proses pertukaran Pengetahuan dan ekonomi berkelanjutan). Di fitur ini hampir setiap subyek yang berhubungan dengan pembangunan disediakan, seperti Agriculture, Food Security, Participation, Aid and Debt, Gender, Poverty, Children and Young People, Governance Rights, Climate Change, Health, Rural Development, Conflict and Emergencies, HIV/AIDS, Trade, Education, ICT, Urban Development, Environment, Livelihoods, Water and Sanitation, Finance and Economics, Migration. Knowledge Services juga bekerjasama dengan beberapa institusi international lainnya dalam penyediaan media pertukaran Pengetahuan dan riset. Volume V - edisi 69

28


PROFIL LSM

YPPM

YAYASAN PERSEKUTUAN PELAYANAN MASIREY

Melayani Kelompok Marjinal Meraih Asa Menggapai Cita-Cita S ejak ditemukan pada tahun 1992 di Merauke, HIV/AIDS menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian di Papua. Betapa tidak, setiap tahun kasus yang ditemukan semakin meningkat dan banyak ditemukan pada kelompok usia produktif empatbelas sampai dengan duapuluh sembilan tahun. Hal ini menggambarkan bahwa saat ini sudah cukup banyak anggota masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan baik dari pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat umum, dan kelompok dukungan sebaya orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Salah satu lembaga yang merasa terpanggil untuk melakukan pendampingan terhadap ODHA ini adalah Yayasan Persekutuan Pelayanan Masirey (YPPM). YPPM adalah sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, Perbaikan Ekonomi, dan Kerohanian. YPPM didirikan pada 14 Agustus 1982 dengan misi pelayanan kerohanian bagi masyarakat, pelayanan bagi masyarakat rawan ekonomi, pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah dan anak jalanan. Jangkauan Pelayanan dari YPPM awalnya hanya mencakup daerah pinggiran Kota Jayapura dan dibeberapa kampung dengan masalah sosial di tengah masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya permasalahan sosial dalam masyarakat, YPPM mengembangkan jangkauan pelayananannya hingga Sarmi dan Waropen. Kelompok masyarakat yang menjadi fokus pelayanan YPPM antara lain adalah ODHA, anak jalanan, anak putus sekolah, pekerja seks komersial, mantan narapidana, kelompok lansia, dan para janda. bahan makanan, pembinaan teman sebaya dalam progrPelayanan yang dilakuk an YPPM terhadap dampingannya antara lain : Pembinaan mental dan kerohanian, pembinaan dan pengembangan bakat, pemberian bantuan stimulant, pemeriksaan inveksi menular seksual, pemeriksaan darah HIV atau voluntary counseling and testing (VCT), pemberian bantuan am penyampaian Informasi dasar tentang Infeksi Menular Seksual (IMS),

Human Immunodeficiency Virus (HIV ), dan AIDS, pembinaan keterampilan dan pemetaan dan manajemen diri ODHA. YPPM juga memberikan pemahaman mengenai HIV/AIDS kepada semua dampingannya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS yang lebih luas. Dalam menjalankan program kerjanya, YPPM menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga baik lembaga donor maupun pemerintah daerah. Beberapa pihak yang pernah bekerja sama dengan YPPM antara lain : Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Komisi Penanggulangan Aids Provinsi. Sementara dari pihak lembaga donor antara lain : IHPCP-Papua, AusAID dan FHI-ASA Papua, UNICEF, WVI Papua, Global Fund. Selain itu YPPM juga menjalin kerja sama dengan LSM lokal seperti YPKM Papua, PKBI Papua, dan Yapenka. Untuk menjamin program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan misi lembaga, YPPM senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada pertengahan dan pada akhir pelaksanaan program. Bentuk evaluasi yang dilakukan antara lain melalui pengamatan langsung dan melalui kuisioner yang diberikan kepada warga binaan, kelompok dampingan maupun kepada petugas lapas.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Untuk informasi dan memulai kerja sama silahkan menghubungi : Yayasan Persekutuan Pelayanan Masirey (YPPM) Jl. Nafri No.1 Kampkey Kel.Awiyo Abepura Jayapura Papua – Indonesia Telp : 0967-584536 Email : ppm_masirey@yahoo.co.id

Ralat Alamat email penulis pada artikel “Integrasi Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku pada BaKTINews edisi 68, seharusnya adalah : michaelsiahaya@yahoo.com

29

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69


KEGIATAN DI BaKTI

29 Juli 2011

Presentasi dan Diskusi: Inovasi Kab. Bantaeng – Brigade Siaga Bencana (BSB) Yayasan BaKTI bekerjasama dengan the Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) mengadakan sebuah Presentasi dan Diskusi bertema ”Brigade Siaga Bencana: Layanan Cepat, Pasien Selamat” di backyard Kantor BaKTI di Makassar. Presentasi dan diskusi ini diselenggarakan menyusul prestasi Kabupaten Bantaeng yang baru saja meraih Otonomi Award 2011 untuk kategori Pelayanan Kesehatan lewat Program Brigade Siaga Bencana (BSB). Dalam acara ini, Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Nurdin Abdullah beserta jajarannya mempresentasikan program inovatif ini dengan harapan inovasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bantaeng ini juga dapat menginspirasi banyak pemangku kepentingan dan mendorong lahirnya berbagai inovasi pembangunan. Turut hadir bersama Bupati Bantaeng adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Koordinator Brigade Siaga Bencana, dan Koordinator Damkar Kabupaten Bantaeng.

8 Juli 2011

28 Juli 2011

Diskusi Buku : Makassar Nol Kilometer

CINEMATICA Pemutaran Film dan Talkshow

Penerbit Inninawa Makassar mengadakan kegiatan diskusi buku berjudul Makassar Nol Kilometer. Buku ini adalah buku pertama berisi kumpulan cerita yang memotret warga kota Makassar kontemporer lengkap dengan karnaval budaya. Beberapa penulis dari buku ini dan para editor menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan di backyard Kantor BaKTI ini. Setidaknya 50 peserta berasal dari kalangan mahasiswa, media, pemerintah, LSM dan masyarakat umum menghadiri kegiatan ini dan larut dalam suasana tanya jawab yang seru.

Komunitas Rumah Ide Makassar bekerjasama dengan Yayasan BaKTI mengadakan Cinematica, sebuah kegiatan pemutaran film dan talkshow yang kali ini mengangkat tema “Siapa Bilang Petani itu Bodoh”. Kegiatan ini diadakan di backyard Kantor BaKTI Makassar. Acara dibuka dengan pemutaran film berjudul Bisa Dewek (Kami Bisa Melakukannya Sendiri) sebuah film yang mendokumentasikan tantangan yang dihadapi petani dalam meraih keterampilan untuk menghasilkan varietas padi sendiri dan hambatan yang mereka hadapi untuk menjual varietas baru akibat peraturan yang berlaku. Dalam acara ini hadir Bapak Ilyas Dg. Laja, seorang petani sekali penyuluh pertanian yang bertugas di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang pada malam itu juga menjadi narasumber diskusi. CINEMATICA edisi Juli dihadiri lebih dari 50 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa, LSM, dan masyarakat umum.

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi info@bakti.org atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

News

Agustus - September 2011

Volume V - edisi 69

30


INFO BUKU Ketika Hati Terenyuh, Pengalaman para Pejabat Boalemo Bermalam di Rumah Orang Miskin Penulis Author Rio Ismail

Penerbit Publisher Hubmas (Hubungan Masyarakat) Pemda Boalemo

Deskripsi fisik Physical Description 180 hal+viii, 14 x 21 cm

ISBN 976-602-9966-0-0

Semoga Anda masih ingat “Melayani Publik Mendengarkan dengan Hati�, salah satu inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Boalemo yang diangkat dalam Pertemuan Forum KTI ke-5 akhir tahun 2010 silam. Salah satu inspirasi dari berbagi inisiatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah mewajibkan para pejabatnya untuk menginap di rumah-rumah orang miskin. Buku ini merupakan kumpulan kisah pengalaman para pejabat tersebut saat menginap di rumah orang miskin, merasakan dan mengalami keseharian mereka. Menginap di rumah orang miskin hanyalah salah satu dari sekian kegiatan upaya penegakan tata pemerintahan yang baik di Boalemo. Kegiatan ini mampu membangkitkan empati untuk lebih dekat dan memahami kondisi kehidupan orang miskin yang diharapkan kedepannya dalam membuat perencanaan pembangunan Boalemo para pejabatnya mampu lebih responsive terhadap kebutuhan real masyarakat miskin.

Makassar Nol Kilometer Penulis Author Penerbit Publisher Anwar J Rachman, Inninawa M Aan Mansyur, Nurhady Sirimorok

Deskripsi fisik Physical Description 552 hal+xviii, 12.5 x 19 cm

ISBN 978-602-95231-71

Mau tahu hal-hal yang unik dan khas tentang kota Makassar? Buku ini adalah jawabannya! Dalam buku ini, keunikan kota Makassar digambarkan dari empat sudut pandang: fenomena, komunitas, tempat, dan kuliner. Membaca buku ini akan membantu Anda mendapatkan penggambaran detail yang unik dari kehidupan keseharaian kota Makassar, realitas sosial, serta budaya yang ada didalamnya. Penggambaran kota Makassar dengan bahasa yang ringan dapat membawa Anda larut dalam kehangatan masyarakat Makassar, tempattempat bersejarah, kuliner yang lezat, dan berbagai hal fenomena yang terjadi di kota Anging Mammiri ini.

Panduan Melakukan Citizen Report Card Survei Pemantauan Pelayanan Publik oleh Warga Penulis Author Suhirman Maya Rostanti

Deskripsi fisik Physical Description 117 hal+vi, 15 x 19,5 cm

Tanggapan dari masyarakat kepada pemerintah merupakan salah satu dasar untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan pelayanan publik melalui formulasi kebijakan dan melakukan langkah penting yang diperlukan. Salah satu instrumen yang akuntable yang dikembangkan di banyak Negara untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan menggunakan Citizen Report Card (CRC). Melalui CRC rakyat sebagai pemberi mandat sekaligus pengguna pelayanan publik dapat memberikan penilaian tentang akses, kualitas dan respon para penyelenggara pelayanan publik. Buku ini akan membantu Anda untuk menerapkan sistem CRC dan memantau pelayanan publik.

Kepulauan Padaido Haruskah Habis Terkuras Penulis Author P.M. Laksono dkk

Penerbit Publisher KEHATI bekerjsama dengan PSA-UGM dan RUMSRAM

Deskripsi fisik Physical Description 216 hal+xx, 13 x 19 cm

ISBN 979-96557-1-4

Kepulauan Padaido yang merupakan sebuah gugusan pulau di samudra pasifik terdiri dari pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut dan darat serta masalah yang perlu dipecahkan. Buku ini adalah rangkuman hasil penelitian mengenai Kepulauan tersebut dengan tujuan menggali lebih jauh potensi-potensi yang dimiliki serta menjadi landasan pijak bagi siapa saja yang terlibat dalam pengembangan maupun pemberdayaan masyarakat Kepulauan Padaido sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan kepentingan, keinginan dan harapan masyarakatnya.

Terimakasih kepada Bupati Boalemo - Bapak Iwan Bokings, Kemitraan, KEHATI , dan Inninawa atas kontribusi buku untuk perpustakaan BaKTI.


BaKTINews Edisi69