Page 1

Percepatan P Penanggulangan l Kemiskinan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

(Family Centered Integrated Social Assistance)

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Maret 2010

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1


TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

25


D ft Isi Daftar I

2

Pendahuluan

1

Program Penanggulangan Kemiskinan

2

Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

4

Kepesertaan

5

B t Bantuan L Langsung

6

Bantuan Pendidikan

14

Bantuan Kesehatan

16

Bantuan Tunai untuk Penanggulangan Pengangguran Sementara (Cash for Work)

19

Kelembagaan

20

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN

1


P d h l Pendahuluan Walaupun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara konsisten, namun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Menurut BPS terdapat lebih dari 32 juta penduduk miskin pada awal tahun 2009 ini. Di samping g itu banyak y masyarakat y hidup mengelompok sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka ini sering disebut dengan kelompok hampir miskin (near poor) dan merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan. Sedikit saja terjadi guncangan ekonomi, kelompok hampir miskin ini dapat dengan mudah jatuh kembali hidup di bawah garis ga s kemiskinan. e s a

2

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

3


“Bantuan sosial merupakan bantuan kepada mereka yang y g rentan tanpa p ada kewajiban untuk mengiur (non-contributory)‌â€?

Foto Rahmad Hamdani

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, program bantuan sosial berbasis keluarga. Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketiga, program penanggulangan gg g kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil. Program bantuan sosial adalah salah satu bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Bagi kelompok miskin dan hampir miskin ini diperlukan suatu mekanisme bantuan sosial yang dapat melindungi bila terjadi guncangan yang dapat mempengaruhi dapa e pe ga u kesejahteraan eseja e aa mereka. e e a Adalah da a kewae a jiban pemerintah untuk memberikan bantuan sosial terhadap mereka yang rentan ini. Bantuan sosial merupakan bantuan kepada mereka yang rentan tanpa ada kewajiban untuk mengiur (non-contributory), sehingga bantuan ini merupakan transfer dari Pemerintah kepada mereka yang rentan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai pemikiran awal mengenai blueprint pengembangan program bantuan sosial bagi mereka yang rentan. Blueprint pengembangan program bantuan sosial yang koheren dan berada dalam batas kemampuan daya dukung perekonomian. Program bantuan sosial yang ingin dikembangkan diberi nama Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Program ini seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah.

4

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

3


Program Penanggulangan l Kemiskinan I.

Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Family Centered Integrated Social Assistance)

Bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga miskin (benefits) mencakup sebagai berikut: Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan g g dapat p berupa p bantuan langsung g g tunai bersyarat y ((Program g langsung Keluarga Harapan, PKH, conditional cash transfer), bantuan langsung tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk inkind, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberi p p pelayanan y kesehatan y yang g ditunjuk. j Keempat, bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara (cash for work). II. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat III. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

4

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

5


Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

(Family Centered Integrated Social Assistance)

K Kepesertaan t Peserta program adalah anggota keluarga yang berasal dari rumah tangga yang termasuk kategori miskin atau dekat miskin. Peserta program bersifat closed ended dan eligibilitas peserta diperoleh melalui proses means-testing yang dilakukan oleh BPS. Dari pengalaman g empiris, penentuan rumah tangga miskin melalui proses means-testing menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan cara lain.

Profil rumah tangga miskin di Kabupaten g Jawa Barat Karawang (Foto Karawang News)

6

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN

5


Pertama: B t Bantuan LLangsung Bantuan langsung berupa: (1) Bantuan langsung tunai bersyarat (conditional cash transfer); (2) bantuan langsung tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer); (3) bantuan langsung yang sifatnya inkind; (4) bantuan bagi mereka yang rentan, misalnya: y mereka y yang g cacat, lansia, yyatim/piatu dan sebagainya. Bantuan langsung pertama adalah bantuan langsung tunai bersyarat (conditional cash transfer) yang sekarang sudah berjalan sebagai pilot adalah Program Keluarga Harapan ((PKH). ) PKH ada adalah a program p og a bantuan ba ua sosial sos a melalui eau pemberian uang tunai kepada keluarga yang berasal dari rumah tangga miskin, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai dengan ketentuan dan/atau memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas termasuk pemeriksaan bagi Ibu yang sedang hamil. hamil PKH dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya serta memeriksakan kesehatan anak mereka ke Puskesmas.

6

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

7


Tabel 1. Jumlah Siswa Miskin Penerima Bantuan/Perlakuan Khusus (Beberapa Sekolah Sampel). Siswa miskin (tidak mampu) Provinsi

Jumlah siswa Jumlah

33,9

Jumlah

% dari jumlah siswa

% dari jumlah siswa miskin

Jawa Timur

2.957

Banten

2 367 2.367

397

Sulawesi Utara

3.173

t.a.d

Sumatera Utara

2.841

940

33,1

256

9,0

33,1

1.74

568

32,6

111

6,4

32,6

Total 13.078 2.907 Sumber: SMERU, 2006 (diolah)

29,3

953

6,5

22,6

NTB

1.002

% dari jumlah siswa

Siswa miskin yang memperoleh perlakuan khusus

242

8,2

24,2

16 8 16,8

48

20 2,0

12 1 12,1

t.a.d

296

9,3

t.a.d

Dengan demikian PKH akan meningkatkan partisipasi sekolah bagi kelompok masyarakat miskin melalui: (1) Penentuan sasaran keluarga miskin yang lebih akurat melalui meanstesting; (2) Memasukkan mereka yang tidak berada di sekolah, seperti pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah. k l h Bantuan khusus di sekolah yang diperuntukkan bagi seluruh siswa pada kenyataannya belum dinikmati oleh mereka yang tidak mampu. Hasil penelitian SMERU di beberapa sekolah menunjukan bahwa siswa miskin yang memperoleh perlakuan atau bantuan khusus jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan keseluruhan siswa miskin (tabel 1).

8

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN

7


Tabel 2. Partisipasi Sekolah Menurut Golongan Pendapatan, Tahun 2007. Partisipasi Sekolah

Q1

Q2

Total (Q1=Q2)

Usia 7-12 tahun Tdk/blm pernah sekolah Masih sekolah Tidak sekolah lagi TOTAL

206 455 206.455

76 161 76.161

282 616 282.616

6.523.661

5.839.084

12.362.745

186.347

85.8

272.147

6.916.463

6.001.045

12.917.508

44 901 44.901

21 682 21.682

66 583 66.583

2.052.232

2.189.005

4.241.237

834.048

572.788

1.406.836

2.931.181

2.783.475

5.714.656

46 997 46.997

30 159 30.159

77 156 77.156

Usia 13-15 tahun Tdk/blm pernah sekolah Masih sekolah Tidak sekolah lagi TOTAL Usia 16-18 tahun Tdk/bl pernah Tdk/blm h sekolah k l h Masih sekolah

776.801

1.088.827

1.865.628

Tidak sekolah lagi

1.700.594

1.422.019

3.122.613

TOTAL

2.524.392

2.541.005

5.065.397

Sumber: diolah dari data BPS, Susenas 2007

Menurut data Susenas, banyak anak yang berasal dari keluarga miskin tidak atau belum pernah bersekolah (tabel 2). Untuk anak berusia 7-12 tahun, dalam kuantil pertama dan kedua, yang tidak atau belum berada disekolah jumlahnya mencapai lebih dari 833,5 ribu, mereka yang sama sekali tidak atau belum pernah bersekolah adalah sekitar 282,6 ribu, sedangkan mereka yang tidak sekolah lagi (drop-out) mencapai 272,1 ribu orang.

8

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

9


Tabel 3. Pekerjaan Terburuk dan Perkiraan Jumlah Pekerja Anak. Sektor

Usia 10-14

Usia 15-17

Pelacuran

Tidak ada data

27

Perdagangan Narkoba

Tidak ada data

(minimum) 100.000

912.677

1.702.805

Pertanian Pertambangan

16.182

28.444

Tidak ada data

310

Perikanan

31.172

106.383

Konstruksi

6 912 6.912

94 623 94.623

Pekerjaan Rumah Tangga

Manufaktur TOTAL

209.943

655.311

1.176.886

3.024.566

Sebagian dari mereka juga diduga menjadi pekerja anak, jumlahnya diperkirakan cukup besar. Perkiraan jumlah mereka yang menjadi pekerja anak yang bekerja pada perkerjaan terburuk adalah sekitar 1,2 juta bagi mereka yang berusia 1014 tahun dan sekitar 3 juta anak bagi mereka yang berusia 1517 tahun (tabel 3). Selain itu, itu PKH diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin agar tidak tertinggal dengan mereka yang lebih mampu melalui penentuan sasaran keluarga miskin yang lebih akurat. Sebagai ilustrasi, menurut penelitian Pusat Kajian Kesehatan (Puska) Universitas Indonesia dengan menggunakan beberapa sampel, jumlah kunjungan ke Puskesmas memang

10

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN

9


Tabel 4. Status Kesehatan Menurut Golongan Pendapatan. Quintile

AKB

AKBA

Persalinan dengan Pertolongan Tenaga Kesehatan (%)

Q 1 (Termiskin)

61

77

21,3

Q2

50

64

38,4

Q3

44

56

48,1

Q4

36

45

64,4

Q 5 (Terkaya)

17

22

89,2

Keterangan: AKB = Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup AKBA = Angka kematian balita Sumber: SDKI 2002/2003 dan Depkes

meningkat tetapi peningkatannya bagi mereka yang miskin masih lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan miskin (gambar 1). Perbedaan ini diduga menyebabkan tingkat kesehatan pada kelompok miskin lebih rendah dibandingkan tingkat kesehatan kelompok yang lebih mampu (tabel 4). Pelaksanaan PKH lebih rumit dibandingkan dengan pelaksanaan program BLT tanpa syarat. PKH membutuhkan verifikasi kehadiran siswa di sekolah serta kehadiran di Puskesmas sebelum uang tunai dapat diberikan. Uang tunai yang diberikan jumlahnya tidak sama bagi setiap keluarga tergantung dari jumlah dan usia anak anggota keluarga (tabel 5) Untuk itu dibutuhkan manajemen yang kuat untuk dapat 5). melaksanakan PKH dengan baik. Hambatan saat ini adalah lemahnya kemampuan manajemen ini.

10

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

11


Gambar 1. Jumlah Kunjungan Pasien Miskin dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Utara. 18 000 Total

Keluarga Miskin

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Kw. IV 2004

Kw. IV 2005

Likupang

Kw. IV 2004

Kw. IV 2005

Tatelu

Kw. IV 2004

Kw. IV 2005

Bailang

Kw. IV 2004

Kw. IV 2005

Tumintung

Sumber: Puska UI, diolah (Mei 2006).

12

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

11


Tabel 5. Besaran Bantuan Tunai Untuk PKH per Tahun. Skenario Bantuan Bantuan tetap

Bantuan per RTM per tahun (Rp) 200 000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak Usia Balita

800 000

b. Ibu Hamil/Menyusui

800 000

c. Anak Usia SD/MI

400 000

d. Anak Usia SMP/MTs

800 000

Rata-rata bantuan per RTSM Bantuan minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM

1 390 000 600 000 2 200 000

Catatan: (1) Bantuan per rumah tangga dibatasi maksimum Rp.2.200.000 dan jumlah anak 3. (2) Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi rumah tangga dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. (3) Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. k (4) Besar bantuan rata-rata adalah 16% dari batas pendapatan rumah tangga per tahun. (5) Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% dari batas pendapatan rata-rata rumah tangga per tahun.

12

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

13


Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Membantu Masyarakat Miskin Meningkatkan g Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Foto Jakfar.

Bantuan langsung kedua adalah bantuan langsung tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer) yang dapat dib ik diberikan sewaktu-waktu kt kt bila bil diperlukan. di l k B t Bantuan l langsung tunai diberikan bila terjadi guncangan ekonomi atau terjadi perubahan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Pemberian bantuan langsung tunai tanpa syarat tersebut dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun pada saat guncangan ekonomi terjadi. Bantuan langsung ketiga adalah bantuan langsung yang sifatnya inkind. Bantuan langsung seperti ini yang sudah berjalan adalah pemberian beras bagi masyarakat miskin ( (raskin). ) Bantuan langsung keempat adalah bantuan langsung yang diberikan kepada mereka yang rentan, seperti mereka yang cacat, lanjut usia (lansia), yatim/piatu dan sebagainya.

14

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

13


Kedua: B t Bantuan P Pendidikan ddk Bantuan berikutnya adalah bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang akan diberikan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Kriteria untuk memperoleh beasiswa tersebut adalah bahwa mereka berasal dari keluarga miskin. Beasiswa akan diberikan juga kepada mereka yang berada pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi. Selain mereka harus berasal dari keluarga miskin, kriteria tambahan akan diberlakukan bagi mereka yang SMA dan mahasiswa. Pemberian beasiswa juga akan a a melihat e a p prestasi es as mereka ee ad di se sekolah. oa Pada saat ini kriteria miskin atau tidak miskin ditentukan oleh sekolah melalui komite sekolah. Walaupun pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurang tepatan sasaran. Selain itu tidak mencakup mereka yang berada diluar sekolah atau mereka yang tidak pernah sekolah. sekolah Ke depan kriteria penentuan apakah satu keluarga termasuk keluarga miskin atau tidak adalah dengan melalui cara meanstesting.

14

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

15


Tabel 6. Beasiswa bagi Kelompok Masyarakat Miskin yang Diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2009. Jenjang Sekolah Dasar

Jumlah Siswa

Anggaran (Ribu Rp)

Beasiswa/ orang/ tahun (Rp)

1.796.800

684.580.800

381

Sekolah Menengah Pertama

751

398.883.483

531

Sekolah Menengah Atas

248

193.536.720

780

Sekolah Menengah Kejuruan

329

256.620.000

780

P Perguruan Ti Tinggii

590

930 000 000 930.000.000

1 576 271 1.576.271

Tabel 6 memperlihatkan jumlah murid dan besaran beasiswa bagi masing-masing jenjang pendidikan yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. 2009 Kalau dilihat dari besaran uang yang diberikan, sebenarnya ini bukanlah beasiswa dalam arti yang sebenarnya. Pemberian uang tunai ini hanya merupakan bantuan bagi siswa miskin dalam menjalankan pendidikannya. Untuk jenjang SD dan SMP, karena hampir seluruh biaya telah ditanggung oleh negara, maka pemberian uang tunai ini masih dapat dikategorikan sebagai beasiswa. Sedangkan untuk SMA dan perguruan tinggi perlu dilakukan perumusan kembali besaran serta konsolidasi sumber-sumber pembiayaannya.

16

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

15


Ketiga: B t Bantuan K Kesehatan h t Bantuan kesehatan berbasis keluarga bagi orang miskin akan dilaksanakan melalui prinsip-prinsip managed healthcare concept, berbasis asuransi, dengan keanggotaan yang bersifat close ended berdasarkan means-testing, serta penerapan manfaat pasti. Semua pembiayaan bagi bantuan kesehatan berbasis keluarga bagi orang miskin akan ditanggung oleh pemerintah. pemerintah Secara sederhana pelaksanaan managed healthcare concept digambarkan dalam bagan berikut (gambar 2). Seperti telah diuraikan sebelumnya keanggotaan harus bersifat close ended dan berdasarkan means-testing. Selanjutnya perlu ditetapkan Badan y gg Jaminan Kesehatan ((BPJK)) yyang g bertugas g sebagai g Penyelenggara pengumpul dana (collecting) dimana pada program ini seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah, selain itu Badan Penyelenggara juga bertugas untuk pooling pendanaan, tugas besar lainnya adalah berkaitan dengan pengadaan jasa pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan (PPK). BPJK diharapkan tidak hanya sebagai juru bayar saja tetapi akan di diposisikan i ik sebagai b i lembaga l b yang juga j b if t risk bersifat i k taker. t k BPJK bagi masyarakat miskin disarankan merupakan lembaga tunggal dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. BPJK akan merumuskan jenis pelayanan yang ditanggung (benefit package). Pengaturan jenis layanan, jenis obat dan penunjang akan disesuaikan dengan kemampuan dari anggaran yang tersedia. Benefit package ini disarankan seragam untuk seluruh peserta.

16

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

17


Collecting

Pooling

Purchasing

akan Prinsip Asura ansi Mengguna

Insstitusi Tunggal dengan Cabang

LEMBAGA A PENYELENGGARAA AN JAMINA AN KESEHATAN BAGII MASY YARAKAT MISKIN

Peserta

Pengatura an layanan & Obat Tarif pelayyanan Mekanism me pembayaran kepada Prrovider

PAK KET BENEFIT

Costt Containment Mendefinisikan paket p benefit

KONTRA AK KERJASAMA

Allur Rujukan Pasien

(Basis Institusi)

(Basis Institusi) Dokter Pelayanan Primer (PCP)

RSU R P Pemerintah R RSU Swasta A Apotik P Penunjang diagnosa

RSU Pemerintah RSU Swasta Apotik Penunjang diagnosa

Puskemas Klinik Dokter praktek Bidan Praktek Apotik Penunjang diagnosa

Perawatan Tersier

Perawatan Sekunder

Perawatan Primer

PEMBERI PEL LAYANAN KESEHATA AN (PPK) (PROVIDER)

Gambar 2. Sistem Pela ayanan Keseh hatan Berbasis s Keluarga Bag gi Masyarakatt Miskin.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

18

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17


“Pelibatan pelayanan kesehatan swasta dalam mengatasi kekurangan fasilitas pelayanan mengharuskan g p perhitungan g biaya dilakukan secara rasional. …”

Foto Sany – Mojoagung.

Seandainya satu daerah tidak memiliki fasilitas bagi jenis pelayanan tertentu, peserta dimungkinkan untuk memperoleh rujukan kepada fasilitas pelayanan di daerah lain. Dengan demikian, BPJK akan membuat kontrak dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, dokter praktek, bidan praktek, apotik dan fasilitas penunjang diagnosa. diagnosa Bagi setiap peserta diharuskan memiliki “dokter” utama (primary care physiscian). Mengingat kondisi di Indonesia tidak semuanya dapat dilayani oleh dokter pribadi maka peran dokter dapat digantikan oleh penyedia layanan kesehatan yang lain seperti Puskesmas, bidan, atau penyelenggara p y gg layanan y kesehatan lain yyang g ditunjuk. j Untuk mengatasi kekurangan fasilitas layanan kesehatan, BPJK diharapkan dapat pula melaksanakan kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta termasuk dokter praktek dan rumah sakit swasta. Pelibatan pelayanan kesehatan swasta dalam mengatasi kekurangan fasilitas pelayanan mengharuskan perhitungan biaya dilakukan secara rasional. Pembayaran oleh BPJK kepada fasilitas pelayanan l k kesehatan h t b ik itu baik it milik ilik pemerintah i t h atau t swasta t harus h didasari pada biaya sesungguhnya (real cost). Sebaliknya, BPJK diharuskan melakukan pengendalian biaya melalui standarisasi pelayanan dan obat yang dapat digunakan serta terus menerus melakukan utilization review. Selain pemberian pelayanan kesehatan, kesehatan diberikan pula pendidikan berkaitan dengan kesehatan dan gizi bagi orang tua (parenting education).

18

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

19


Keempat:

Bantuan Tunai untuk Penanggulangan Pengangguran Sementara

(Cash for Work)

Bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara atau Cash for Work adalah bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga berketerampilan dalam jenis pekerjaan infrastruktur ringan. Anggota keluarga miskin dapat memperoleh uang tunai apabila mereka melakukan pekerjaan infrastruktur ringan seperti membangun jalan, jalan perbaikan mutu lingkungan permukiman, pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, sarana air bersih, sistem sanitasi, dan sebagainya. Pemberian bantuan tunai ini bersifat sementara sampai anggota keluarga tersebut memperoleh pekerjaan yang lebih b ik baik.

Foto kolamazolla.com

Peningkatan saluran irigasi teknis di Nunukan, Kalimantan Timur.

20

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

19


K l b Kelembagaan Masing-masing program bantuan sosial seperti dijelaskan sebelumnya telah dilakukan secara terpisah oleh berbagai kementerian/lembaga. Setidaknya terdapat dua kelemahan dalam pelaksanaannya pada saat ini. Pertama, metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan Pertama keluarga miskin berlainan untuk masing-masing program. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara program dan juga bagi penerima bantuan. Kedua, pelaksanaan program dimungkinkan oleh beberapa k kementerian t i d dan l b lembaga, namun pada d saatt ini i i dirasakan di k kurangnya koordinasi dan sinergitas di antara kementerian/ lembaga pelaksana program. Agar lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan program diperlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam pemberian bantuan sosial berbasis keluarga termasuk dalam penggunaan daftar rumah tangga sasaran.

20

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

21


“Tim Nasional mengendalikan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.�

Foto beritamusi.com

Untuk itu dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri atas program bantuan sosial berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil. Selain itu Tim Nasional juga mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Tim Nasional dipimpin Wakil Presiden, untuk memastikan agar pelaksanaan dan p p pengendalian g program p g penanggulangan p gg g kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Sebagai ilustrasi untuk program kesehatan bagi masyarakat miskin di Thailand dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Tim Nasional menetapkan kebijakan pokok berkaitan penang penanggulangan kemiskinan. Pertama, kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial. Kedua, kebijakan berkaitan dengan perancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan. Ketiga, kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan agar efisien dan efektif. Keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat diketahui.

22

TIM NASIONALTIM PERCEPATAN KEMISKINAN KEMISKINAN NASIONAL PENANGGULANGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN

21


Gambar 3. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

ANGGOTA

SEKRETARIS : DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kelompok Kerja Pengendali Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat (Kantor Menkokesra)

Kelompok Kerja Pengendali Penguatan Pengusaha Mikro dan Kecil (Kantor Menko Perekonomian)

KETUA : Wakil Presiden Republik Indonesia WAKIL KETUA I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat WAKIL KETUA II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kelompok Kerja Pengendali Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Kantor Wakil Presiden)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

22


TIM TIMNASIONAL NASIONALPERCEPATAN PERCEPATANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANKEMISKINAN KEMISKINAN

24 23

Umum (Logistik, SDM, Dll.)

Kelompok Kerja Unifikasi Sasaran Keluarga Miskin

Perencanaan dan Keuangan

Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Data dan Informasi

(Eks. Kepala Sekretariat TKPK Nasional)

Kepala Sekretariat

SEKRETARIAT

Kelompok Kerja Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

Kelompok Kerja Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat

KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN (THINK TANK ) Koordinator Kelompok Kerja

SEKRETARIS : DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil

Kelompok Kerja Monitoring & Evaluasi

Gambar 4. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Gambar 5. Tim Pembiayaan

TIM PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN HIBAH LUAR NEGERI (MULTI DONOR)

KETUA: MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (APBN)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

24


TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

25


26

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Buku Bantuan Sosial  

Buku Bantuan Sosial

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you