Issuu on Google+

Indeks Tata Kelola Pendidikan Pemerintah Daerah di Indonesia (ILEGI): Rapor 50 Pemerintah Daerah

Lampiran Laporan Daerah

Lampiran Laporan Daerah

i


Kinerja Pemerintah Daerah dalam Bentuk Jaring Laba-Laba berdasarkan Bidang Strategis (Nilai Sempurna = 100% untuk setiap bidang strategis)

Aceh Barat

Aceh Barat Daya

Aceh Besar

Aceh Tenggara

Aceh Utara

1

1

1

1

1

100%

100%

50%

5

2

50%

5

0%

5

50%

5

0%

3

4

2

50%

5

0%

3

4

3

4

Banjarnegara

Bireuen

Blora

Bojonegoro

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

2

5

2

5

0%

3

3

4

2

5

0%

2

5

0%

3

4

3

4

Bondowoso

Brebes

Demak

Halmahera Selatan

Jayapura

1

1

1

1

1

100%

50%

2

50%

5

0%

2

2

2

50%

5

0%

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

3

4

Jayawijaya

Jombang

Kaimana

Kebumen

Kepulauan Sula

1

1

1

1

1

100%

100%

50%

2

2

2

2

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

3

4

Kulon Progo

Lhokseumawe

Majene

Mamasa

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

2

5

0%

4

2

5

0%

3

4

2

5

0%

3

4

2

5

0%

3

4

2

0%

Kotawaringin Timur

5

2

0%

3

4

2

0%

3

4

2

0%

1

100%

5

2

100%

Bangkalan

4

ii

100%

50%

5

3

4

0%

5

2

0%

3

4

100%

2

0%

3

4

3


Manokwari

Nabire

Nagan Raya

Nganjuk

Ngawi

1

1

1

1

1

100%

100%

50%

5

2

50%

5

0%

5

2

50%

5

0%

2

50%

5

0%

3

4

100%

3

4

3

4

Palangkaraya

Paniai

Pegunungan Bintang

Polewali Mandar

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

2

5

2

5

0%

3

2

5

0%

3

4

3

4

2

5

0%

3

4

3

4

Probolinggo Kota

Purbalingga

Purworejo

Rembang

1

1

1

1

1

100%

50%

2

50%

5

0%

2

2

2

50%

5

0%

3

4

3

4

Sampang

Seruyan

Sleman

Sorong Selatan

Sragen

1

1

1

1

1

100%

100%

50%

2

50%

5

0%

2

2

2

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

3

4

Teluk Wondama

Ternate

Trenggalek

Wonogiri

Wonosobo

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

2

5

0%

4

2

5

0%

3

4

2

5

0%

3

4

2

5

0%

3

4

2

0%

3

4

2

0%

2

0%

3

4

3

iii Lampiran Laporan Daerah

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

50%

5

0%

3

4

100%

2

0%

Probolinggo 100%

5

2

0%

Pacitan

4

5

100%

50%

5

3

4

0%

5

2

0%

3

4

100%


iv

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan


Daftar Isi Aceh Tenggara

102

Jombang

6

Aceh Barat

106

Nganjuk

10

Bireuen

110

Ngawi

14

Aceh Utara

114

Bojonegoro

18

Aceh Barat Daya

118

Bangkalan

22

Nagan Raya

122

Sampang

26

Lhokseumawe

126

Probolinggo (City)

30

Aceh Besar

130

Kotawaringin Timur

34

Purbalingga

134

Seruyan

38

Banjarnegara

138

Palangkaraya

42

Kebumen

142

Majene

46

Purworejo

146

Polewali Mandar

50

Wonosobo

150

Mamasa

54

Wonogiri

154

Kepulauan Sula

58

Sragen

158

Halmahera Selatan

62

Blora

162

Ternate

66

Rembang

166

Kaimana

70

Demak

170

Teluk Wondama

74

Brebes

174

Manokwari

78

Kulonprogo

178

Sorong Selatan

82

Sleman

182

Jayawijaya

86

Pacitan

186

Nabire

90

Trenggalek

190

Paniai

94

Bondowoso

194

Pegunungan Bintang

98

Probolinggo

198

Jayapura

1 Lampiran Laporan Daerah

2


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Aceh Tenggara : Nanggroe Aceh Darussalam : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

2 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

38.22%

31

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

42.14%

30

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

42.06%

37

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

14.78%

44

4.

Sistem Informasi Manajemen

22.14%

35

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

70.00%

3


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

3


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

4

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Adanya pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Adanya dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Pengendalian Sumberdaya yang Efisien

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

5


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Aceh Barat : Nanggroe Aceh Darussalam : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

6 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

37.07%

33

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

40.48%

36

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

40.81%

39

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

11.61%

49

4.

Sistem Informasi Manajemen

31.64%

25

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

60.83%

9


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

7


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

8

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]


Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Adanya pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8[ Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

9 Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Bireun : Nanggroe Aceh Darussalam : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

10 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

37.79%

32

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

40.48%

35

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

48.59%

24

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

68.75%

16

4.

Sistem Informasi Manajemen

15.29%

41

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

15.83%

49


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3, 4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

11


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efficient Resource Use

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum 12 Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]


Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Adanya dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Sistem Informasi Manajemen

Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

13

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Aceh Utara : Nanggroe Aceh Darussalam : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

14 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

49.30%

18

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

40.48%

33

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

48.25%

26

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

71.63%

14

4.

Sistem Informasi Manajemen

42.38%

14

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

43.75%

19


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

15


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

16 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

17

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Aceh Barat Daya : Nanggroe Aceh Darussalam : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

18 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

70.30%

42

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

10.71%

48

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

61.02%

12

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

19.25%

41

4.

Sistem Informasi Manajemen

8.33%

44

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

54.17%

13


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

19 Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

20

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

21

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Nagan Raya : Nanggroe Aceh Darussalam : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

22 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

31.04%

41

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

42.14%

31

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

29.95%

45

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

27.28%

36

4.

Sistem Informasi Manajemen

20.83%

40

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

35.00%

32


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

23


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis 24

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]


Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

25

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Lhokseumawe : Nanggroe Aceh Darussalam : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

26 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

47.06%

22

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

40.48%

34

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

55.36%

17

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

76.09%

10

4.

Sistem Informasi Manajemen

21.70%

36

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

41.67%

21


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

27


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

28

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [5] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [2] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [9] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

29

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Aceh Besar : Nanggroe Aceh Darussalam : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

30 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

47.12%

21

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

42.14%

29

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

58.01%

15

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

70.83%

15

4.

Sistem Informasi Manajemen

30.87%

26

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

30.87%

34


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

31


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

32

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

33


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Purbalingga : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

34 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

45.16%

24

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

44.05%

26

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

43.81%

34

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

67.26%

17

4.

Sistem Informasi Manajemen

13.18%

42

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

57.50%

12


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

35


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

36

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

37 Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Banjarnegara : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

38 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

41.59%

30

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

49.40%

16

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

47.21%

28

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

48.66%

23

4.

Sistem Informasi Manajemen

41.41%

17

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

21.25%

48


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

39


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum 40

Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

41


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Kebumen : Jawa Tengah : Baik (Hijau)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

42 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

60.23%

3

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

75.24%

1

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

54.23%

18

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

84.23%

1

4.

Sistem Informasi Manajemen

20.83%

38

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

66.25%

5


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka Putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

43


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

44

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan Sistem Informasi Manajemen Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs . [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

45


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Purworejo : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

46 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

56.50%

10

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

44.05%

24

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

67.92%

7

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

80.56%

4

4.

Sistem Informasi Manajemen

36.66%

22

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

53.33%

14


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

47


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

48

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI . [6] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [9] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

49


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Wonosobo : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

50 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

47.65%

20

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

44.05%

25

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

37.36%

40

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

76.39%

9

4.

Sistem Informasi Manajemen

41.30%

18

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

39.17%

27


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

51


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

52

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI . [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs . [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

53 Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Wonogiri : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

54 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

59.15%

5

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

62.98%

3

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

80.95%

1

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

23.71%

39

4.

Sistem Informasi Manajemen

64.78%

3

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

63.33%

7


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan . [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

55


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

56 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

57


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Sragen : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

58 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

59.07%

6

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

55.83%

9

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

80.36%

2

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

59.13%

20

4.

Sistem Informasi Manajemen

55.04%

6

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

45.00%

18


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

59

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

60 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Manajemen

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

61


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Blora : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

62 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

51.21%

14

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

52.98%

12

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

60.69%

14

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

29.37%

33

4.

Sistem Informasi Manajemen

43.46%

12

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

69.58%

4


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

63

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

64

Standarisasi Layanan Pendidikan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

65 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Rembang : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

66 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

44.52%

25

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

52.98%

13

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

71.67%

4

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

20.83%

40

4.

Sistem Informasi Manajemen

31.70%

24

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

45.42%

17


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

67


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

68

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

69


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Demak : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

70 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

45.65%

23

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

57.14%

7

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

60.99%

13

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

27.68%

34

4.

Sistem Informasi Manajemen

42.45%

13

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

40.00%

24


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

71


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

72

Faktor Kelemahan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

73


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Brebes : Jawa Tengah : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

74 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

44.14%

26

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

44.05%

27

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

49.63%

23

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

49.60%

22

4.

Sistem Informasi Manajemen

12.84%

43

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

64.58%

6


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

75


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum 76

Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

77


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Kulonprogo : Yogyakarta : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

78 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

34.52%

38

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

27.38%

42

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

44.91%

30

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

37.40%

30

4.

Sistem Informasi Manajemen

37.50%

20

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

25.42%

43


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabu`paten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Sistem Pengendalian Manajemen

Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

79


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

80 Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

81 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Sleman : DI Yogyakarta : Baik (Hijau)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

82 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

61.96%

1

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

54.29%

11

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

64.76%

8

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

40.77%

27

4.

Sistem Informasi Manajemen

77.47%

7

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

72.50%

1


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

83


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [10]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

84

Sistem Pengendalian Manajemen

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

85


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Pacitan : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

86 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

58.25%

8

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

56.43%

8

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

70.87%

6

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

78.27%

5

4.

Sistem Informasi Manajemen

46.51%

10

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

39.17%

26


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

87 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

88

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [ 7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

89


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Trenggalek : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

90 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

49.80%

16

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

61.90%

4

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

51.55%

20

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

46.33%

24

4.

Sistem Informasi Manajemen

28.36%

29

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

60.83%

10


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

91


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

92

Sistem Informasi Manajemen

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

93


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Bondowoso : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

94 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

59.38%

4

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

50.71%

15

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

62.78%

10

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

59.13%

21

4.

Sistem Informasi Manajemen

63.03%

4

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

61.25%

8


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

95 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [17] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

96

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

97


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Probolinggo : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

98 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

51.97%

13

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

55.00%

10

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

49.96%

22

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

73.71%

12

4.

Sistem Informasi Manajemen

43.69%

11

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

37.50%

30


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

99


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis 100

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

101 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Jombang : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

102 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

48.12%

19

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

30.48%

39

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

57.94%

16

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

75.79%

11

4.

Sistem Informasi Manajemen

37.19%

21

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

39.17%

28


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

103


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

104

Faktor Kelemahan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

105


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Nganjuk : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

106 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

52.55%

19

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

49.29%

39

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

63.86%

16

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

63.59%

11

4.

Sistem Informasi Manajemen

54.74%

21

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

31.25%

28


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

107


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

108

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang.

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

109 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: : :

Ngawi Jawa Timur Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

110 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

53.71%

11

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

61.43%

6

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

76.82%

3

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

83.23%

2

4.

Sistem Informasi Manajemen

25.00%

33

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

22.08%

46


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

111


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

112 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

113

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Bojonegoro : Jawa Timur : Baik (Hijau)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

114 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

60.45%

2

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

63.10%

2

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

71.58%

5

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

76.91%

8

4.

Sistem Informasi Manajemen

61.94%

5

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

28.75%

42


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. 14]

115


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

116

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.[11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

117 Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Bangkalan : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

118 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

51.06%

15

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

45.71%

22

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

62.53%

11

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

78.27%

6

4.

Sistem Informasi Manajemen

38.78%

19

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

30.00%

40


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

119


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

120

Faktor Kelemahan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

121


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Sampang : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

122 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

57.02%

9

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

47.62%

21

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

54.46%

19

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

82.19%

3

4.

Sistem Informasi Manajemen

41.67%

15

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

59.17%

11


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

123


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD, [2] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik 124

Bidang Strategis

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]


4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

125 Lampiran Laporan Daerah

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Probolinggo (Kota) : Jawa Timur : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

126 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

58.72%

7

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

61.43%

5

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

50.94%

21

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

72.62%

13

4.

Sistem Informasi Manajemen

73.60%

2

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

35.00%

31


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

127


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

128 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

129


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Kotawaringin Timur : Kalimantan Tengah : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

130 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

21.60%

47

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

10.24%

49

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

44.90%

31

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

10.02%

50

4.

Sistem Informasi Manajemen

4.49%

48

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

38.33%

29


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik 131 Bidang Strategis

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kekuatan yang Dominan


Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis 132

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

133


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Seruyan : Kalimantan Tengah : Kurang (Murah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

134 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

36.84%

34

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

45.71%

23

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

43.89%

33

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

12.10%

47

4.

Sistem Informasi Manajemen

41.67%

16

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

40.83%

22


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

135


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

136 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

137


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Palangkaraya : Kalimantan Tengah : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

138 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

22.12%

46

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

28.69%

41

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

41.84%

38

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

13.19%

46

4.

Sistem Informasi Manajemen

5.23%

45

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

21.67%

47


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efficient Resource Use

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik 139 Bidang Strategis

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

140

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

141


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Majene : Sulawesi Barat : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

142 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

49.74%

17

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

52.38%

14

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

44.51%

32

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

77.68%

7

4.

Sistem Informasi Manajemen

33.71%

23

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

40.42%

23


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [13] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [8] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

143


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

144

Sistem Informasi Manajemen

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

145


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Polewali Mandar : Sulawesi Barat : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

146 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

42.24%

28

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

44.05%

28

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

43.02%

35

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

38.29%

28

4.

Sistem Informasi Manajemen

51.65%

9

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

34.17%

33


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

147


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

148

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

149


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Mamasa : Sulawesi Barat : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

150 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

29.90%

43

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

23.33%

45

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

23.37%

48

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

27.58%

35

4.

Sistem Informasi Manajemen

4.37%

49

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

70.83%

2


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kekuatan yang Dominan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

151


Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

152

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]


Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

153


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Kepulauan Sula : Maluku Utara : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

154 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

36.49%

35

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

25.48%

44

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

34.86%

43

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

45.59%

26

4.

Sistem Informasi Manajemen

30.30%

27

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

46.25%

16


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

155

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Bidang Strategis


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Informasi Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

156

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

157


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Halmahera Selatan : Maluku Utara : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

158 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

34.52%

37

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

37.62%

38

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

37.11%

41

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

45.81%

25

4.

Sistem Informasi Manajemen

20.83%

39

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

31.25%

37


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [6]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

159


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis 160

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

161


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Ternate : Maluku Utara : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

162 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

41.94%

29

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

49.29%

18

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

48.26%

25

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

18.43%

42

4.

Sistem Informasi Manajemen

54.56%

8

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

39.17%

25


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

163


Bidang Strategis Sistem Informasi Manajemen Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kekuatan yang Dominan Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

164

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Manajemen

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

165


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Kaimana : Papua Barat : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

166 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

35.65%

36

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

40.48%

37

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

28.76%

46

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

36.11%

31

4.

Sistem Informasi Manajemen

21.68%

37

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

51.25%

15


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

167

Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

168 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

169

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Teluk Wondama : Papua Barat : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

170 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

29.70%

44

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

49.29%

19

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

47.60%

27

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

11.61%

48

4.

Sistem Informasi Manajemen

29.17%

28

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

10.83%

50


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

171 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Bidang Strategis


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

172 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

173


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Manokwari : Papua Barat : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

174 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

22.48%

45

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

27.38%

43

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

36.59%

42

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

17.36%

43

4.

Sistem Informasi Manajemen

0.65%

50

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

30.42%

38


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kekuatan yang Dominan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

175

Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum 176

Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

177 Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Sorong Selatan : Papua Barat : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

178 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

34.50%

39

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

41.67%

32

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

42.63%

36

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

37.90%

29

4.

Sistem Informasi Manajemen

26.97%

32

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

23.33%

45


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Standarisasi Layanan Pendidikan Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Bidang Strategis

179


3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan PendidikanNasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

180 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]

Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

181


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Jayawijaya : Papua : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

182 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

21.02%

48

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

16.67%

47

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

19.49%

49

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

14.19%

45

4.

Sistem Informasi Manajemen

24.32%

34

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

30.42%

39


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

183


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [6] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum 184

Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]

Sistem Pengendalian Manajemen

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

185

Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Nabire : Papua : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

186 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

31.72%

40

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

30.48%

40

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

27.46%

47

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

29.69%

32

4.

Sistem Informasi Manajemen

27.21%

31

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

43.75%

20


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

187

Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis 188

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

189 Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Paniai : Papua : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

190 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

19.08%

50

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

3.57%

50

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

33.93%

44

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

24.11%

37

4.

Sistem Informasi Manajemen

4.61%

47

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

29.17%

41


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

Strategic Areas

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

191


Bidang Strategis Standarisasi Layanan Pendidikan

Faktor Kelemahan yang Dominan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur.[3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

192 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]

Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%.[11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

193 Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Pegunungan Bintang : Papua : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

194 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

19.08%

49

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

22.02%

46

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

18.90%

50

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

24.11%

38

4.

Sistem Informasi Manajemen

4.96%

46

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

25.42%

44


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan

Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

Sistem Pengendalian Manajemen

Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

195

Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]

Sistem Pengendalian Manajemen

Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

196

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

197 Lampiran Laporan Daerah

Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]


Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten Provinsi Kategori

: Jayapura : Papua : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis

Transparansi dan Akuntabilitas

100% 50% Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

0%

Sistem Informasi Manajemen

Standarisasi Layanan Pendidikan

Sistem Pengendalian Manajemen

198 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

URAIAN Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)

NILAI

PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah

42.88%

27

Bidang Strategis: 1.

Transparansi dan Akuntabilitas

48.81%

20

2.

Standarisasi Layanan Pendidikan

45.52%

29

3.

Sistem Pengendalian Manajemen

59.90%

19

4.

Sistem Informasi Manajemen

28.10%

30

5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

32.08%

35


1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]

Transparansi dan Akuntabilitas

SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]

Sistem Pengendalian Manajemen

Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]

Sistem Informasi Manajemen

Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]

Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

199


2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Sistem Pengendalian Manajemen Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [12]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan

Standarisasi Layanan Pendidikan

Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]

Sistem Pengendalian Manajemen

Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]

200 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan

Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]


Bidang Strategis

Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Standarisasi Layanan Pendidikan

Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]

Sistem Pengendalian Manajemen

SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung

Lampiran Laporan Daerah

Sistem Informasi Manajemen

201


202

Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan


Laporan Asesmen Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah - Lampiran Laporan Daerah