RADAR TOTABUAN
BOLMUT SELASA, 19 FEBRUARI 2013
ART: JC_DONDO
PILKADA
Segera Gelar Sosialisasi PEMATANGAN tahapan menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Bahkan rencananya pekan depan KPUD Bolmut akan mengelar sosialisasi tentang hari H pencoblosan 8 Mei. Menurut KPUD Bolmut, melalui Divisi Sosialisasi PendiSartono Dotinggulo dikan Pemilihan dan Pengembangan SDM, Sartono Dotinggulo, SPd, sosialisasi tersebut tujuannya untuk menyampaikan mempublikasikan kepada seluruh warga Bolmut bahwa hari H pencoblosan dilakukan pada tanggal 8 Mei. “Sasaran tahapan sosialisasi ini akan fokus pada masayarakat, khususnya SKPD, parpol, pemilih pemula, pemilih penyandang khusus seperti cacat, lansia dan lain sebagainya. Dan juga akan diarahkan di daerahdaerah terpencil,” jelasnya. Dia menambahkan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan kata kunci untuk pesta demokrasi yang suskses, aman dan damai. Ini juga sesuai dengan Peraturan KPU No. 11 tahun 2010 tentang pedoman teknis sosialisasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Untuk tahapan sosialisasi berikutnya sudah masuk pada soal teknis tahapan pada proses pemilihan. Itu sudah menyentuh pada teknis bagaimana cara-cara memilih. Hal ini juga untuk meminimalisir golput serta ketidakmerataan informasi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil,” pungkas Dotinggulo. (ril/cep)
HALAMAN 12
Pilkada Bolmut Harus Sukses Maloho: Masyarakat Harus Jaga Keamanan BOLMUT - Suksesnya pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bolmut, tergantung dari sinergisitas serta komitemen seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskannya. Banyak kalangan berharap untuk kelancaran pilkada Bolmut yang hari H-nya jatuh pada tanggal 8 Mei, jangan sampai dihambat oleh prilaku oknum-
oknum tidak bertangungjawab dan membuat pesta demokrasi di kabupaten ini jadi tercoreng. Bukan tidak mungkin, semakin dekatnya proses hari H, maka tensi politikpun kian terasa memanas. Apalagi, bakal nampak praktek-praktek politik hitam yang kerap dijadikan senjata untuk saling menjatuhkann lawan. Ujung-ujungnya pasti akan
berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban di masyarakat. Pihak penyelangara pemilihan umum kepala daerah, Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat turut andil dalam menyukseskan pilkada Bolmut tahun ini. “Kita sebagai masyarakat Bolmut perlu keakraban serta kekeluargaan demi kelancaran pilkada 2013,” tegas Ketua KPUD Bolmut, Drs. Mahyudin
Pandialang, melalui Sekertari KPUD, Abdul Nazarudin Maloho, SPd, MSi. Pilkada Bolmut ini, Lanjut dia, merupakan milik rakyat Bolmut, bukan ajang kepentingan orang perorangan atau kelompok. “Maka perlau kita saling menjaga keamanan dan kenyamanannya, demi kelancaran serta keberhasilan berjalannya pilkada 2013. Ini semua juga untuk keberhasilan masyarakat bolmut. Jadi mari bersama-sama mewujudkan pilkada dengan baik untuk
keberhasilan seluruh masyarakat Bolmut,” tegasnya. Ditambahkannya, sebagai masyarakat adat dan selalu menjaga keutuhan kekeluargaan. “ D i i m b a u masyarakat untuk tid a k m u d a h t e rp a n c i n g isu yang memecah belah tali persaudaraan. Tetaplah menjaga keutuhan kekeluargaan dan kekerabatan. “Kita masyarakat adat, maka perlu menjaga keutuhan kekeluargaan,” pungkas Maloho. (mg1/ril/cep)
merugikan daerah, baik berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan maupun sosial di masyarakat sekitar areal perkebunan dan perusahaan. Namun bagi warga yang pro atau mendukung, menurut mereka, potensi alam patut untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk menerima investasi yang bisa meningkatkan ekonomi daerah. Hal tersebut bagi mereka, selain bisa menarik tenaga kerja lokal, juga bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). “Memang pro dan kontra di masyarakat saat ini perlu disikapi serius serta
bijaksana oleh pemangku kebijakan di daerah, yakni pemerintah. Tentu hal positif dan negatifnya harus dilihat secara prospektif oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dikemudian hari,” ujar Ghandi Goma, SH, salah satu tokoh pemerhati pemda Bolmut. Dia juga mengharapkan agar masyarakat yang pro dan kontra untuk tidak sampai terpengaruh dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan masyarakat Bolmut. “ Investasi di daerah tentu sangat baik, karena sebagai daerah yang baru melebarkan sayapnya ini perlu investasi dari para pemodal yang ingin mengelola SDM dan SDA-nya.
Tapi perlu diinggat, investasi yang bagaimana dulu yang perlu secaracermatdiiyakanolehPemerintah. Ini demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Goma. Sementara itu, bagi Donal Lamonte, aktifis yang sejal awal menolak dengan mentah masuknya investasi kelapa sawit berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek keuntungan di daerah, namun lihat juga kerugiannya di daerah. “Pemerintah harus cermat, karena kami menganggap investasi tersebut hanya akan membawa masalah di daerah, serta lebih banyak memberi dampak negatif ketimbang positifnya,” tegas Lamonte. (ril/cep)
Investasi Sawit Masih Plemik
Warga Ngotot Menolak
INVESTOR: Pemerintah daerah diminta selektif dalam menerima investor masuk ke daerah. Meskipun investasi berdampak positif karena bisa membuka lapangan kerja namun perlu dikaji dampaknya ke depan.
F-IST
BOLMUT - Bakal masuknya investor perusahaan dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bolmut, menuai pro dan
kontra. Bahkan sebagian masyarakat setempat menolak, karena menganggap investasi tersebut dapat
Musrembangcam Dipacu
Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan BOLMUT - Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrembangcam) yang mulai digilir Pemda Kabupaten Bolmut sejak awal pekan lalu, masih terus berlanjut. Senin (18/9) kemarin, giliran dilakukan di balai Desa Bohabak, Kecamatan Bolang Itang Timur. Topik musrenbangcam kali ini terkait dengan penyerapan aspirasi program-program rencana pembangunan yang nantinya akan diusulkan dan tertata di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014.
“Pembahasannya masih terkait soal serapan aspirasi masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan, dimana usulan-usulan dari hasil munsrenbangcam itu akan dibahas lagi pada tingkat yang lebih tinggi, dan realisasinya dipaparkan dalam draf APBD tahun depan,” ujar Kabag Humas Bolmut, Fadly Binolombangan SPd, MSi. Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmut, Drs. Asripan Nani, MSi, dalam perencanaan selain pada
program pembangunan untuk fisik dan lainnya, musrenbangcam juga fokus dalam bidang pendidikan dan kesehatan. “Tolak ukur pencapaian pembangunan ada dibidang pendidikan dan kesehatan. Disisi lain, menyangkut stabilitas keamanan dan faktor lainnya, seperti perubahan iklim yang ekstrim, misal banjir dan musim kemarau. Hal itu juga jadi topik dialam musrenbangcam,” jelas Nani. Ditambahkannya, Bolmut dalam tahun 2014 nanti akan meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM) serta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. “Penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan juga diprioritaskan,” tegas Nani. Dari pantauan koran ini, hadir dalam musrembangcam antara lain Bupati Bolmut, Drs. Hi. Hamdan
RIL-RADAR TOTABUAN
Datunsolang, MM, para anggota Dewan Kabupaten seperti, Ketua Komisi I Djhoni Patiro, Charles Sumaili dan Masrin Hassan, Sekda Bolmut, Drs. Reky Pusumah, MSi, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, kepala desa serta para tokoh masyarakat, pemuda dan LSM. (ril/cep)
BPD Hanya Jadi ‘Pajangan’ Tidak Dilibatkan Dalam Kegiatan Desa
BOLMUT - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang, tampaknya hanya menjadi pajangan. Pasalnya, keterlibatan institusi yang bertugas sebagai lembaga pengawas di desa tersebut tidak lagi diikutsertakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan kecamatan. Hal ini disampaikan Ketua BPD Soligir, Akran Pontoh. “Dalam perumusan rancangan peraturan desa, baik pada RPJMDes maupun Rancangan APBDes tahun berjalan, kami tidak lagi dilibatkan. Kami menilai BPD tidak lagi dilibatkan pada tupoksinya. Bahkan kami seolah-olah disepelekan,” tutur Akram. Dilanjutkannya, tak han-
ya itu, dalam pembahasan musyawara perencanaaan pembangunan kecamatan (musrembangcam), pihaknya belum menerima informasinya. “Dalam banyak hal kami memang sudah tidak dilibatkan lagi. Dan fungsi kontrol kami pun dianggap tidak ada,” tegasnya. Ujung-ujungnya dia mengancam bakal memboikot kegiatan musrembangcam yang akan digelar di kecamatan Kaidipang. Namun rencana boikot tersebut bukan untuk menghalangi program pemda. “Ini demi meluruskan proses tahapan dan keterlibatan BPD dalam program pembangunan daerah yang tidak lagi diperhatikan pemerintah desa dan kecamatan,” pungkas Akran. (ril/cep)