Page 1

EDISI 56

Tahun V Des 2011


DARI REDAKSI

Apresiasi Penutup 2011

A

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir

wal Desember menjadi keberkahan tersendiri bagi Iwan Purnama, Pemimpin Umum Majalah TOPIK. Dedikasinya dalam membesarkan bisnis media massa di bawah bendera CV. Topik Tri Utama selama lima tahun (24 Februari 2007-sekarang), mendapat apresiasi dari Pusat Rekor Indonesia. Ketika akhirnya pria kelahiran Prabumulih, Sumatera Selatan, 38 tahun silam, ini dinobatkan sebagai salah satu peraih Platinum Indonesia 2011 dengan kategori The Best Company Of The Year 2011 dari Pusat Rekor Indonesia di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, 2 Desember 2011, dijadikan momentum untuk terus bekerja keras membesarkan perusahaannya ini. “Penghargaan ini sekaligus juga saya dedikasikan untuk almarhum Haji Djukmal Hon,� Iwan Purnama mengapresiasi almarhum kakak kandungnya yang turut membantu membesarkan perusahaan ini. Tak hanya pimpinan Topik Tri Utama yang mendapatkan penghargaan pada malam itu. Pusat Rekor Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia, Lembaga Penghargaan Indonesia, dan Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu juga memberikan Penghargaan Platinum Indonesia 2011 kepada sejumlah tokoh, profesional, pendidik, dan pengusaha Indonesia. Penerimanya yaitu Rumah Sakit Tingkat III Landasan Udara (Lanud) Atang Sendjaja (Bogor), PT First Security Service Indonesia, PT Environment System Research Institute, inc (ESRI) Indonesia, PT Paradise Perkasa, PT Duta Indah Propertindo, PT Prima Source Asia, Koperasi Karyawan GMF Aeroasia Sejahtera, PT Sinergi Global, PT Sido Muncul, Cipaganti Group, Assalam Military Equipment, PT Mitra Usaha Global, PT Unique Herbamed Indonesia, Yayasan Insan Cinta Bangsa, dan PT Tri Mitra Sukses Bersama. Menurut Kirana dari Pusat Rekor Indonesia, penganugerahan penghargaan merupakan upaya untuk menggalang dan membudayakan kebersamaan antara pemerintah dan para pelaku dunia usaha. Selain itu, melalui penganugerahan penghargaan ini, diharapkan dapat memberdayakan peran serta masyarakat dalam menciptakan pembangunan nasional, serta memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan nasional sekaligus meningkatkan kerjasama dalam bidang usaha. Penganugerahan Penghargaan Platinum Indonesia yang telah dimulai sejak 2010 ini tidak begitu saja memberikan penghargaan. Dibutuhkan waktu lima hingga satu tahun melakukan survei terhadap perusahaanperusahaan calon penerima penghargaan. Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, terpilihlah tokoh, profesional, pendidik, dan pengusaha yang layak menerimanya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini.

Di akhir tahun 2011 ini, kami juga ingin membagi apresiasi kepada pembaca, lewat beragam suguhan berita dari pelbagai Tanah Air. Semoga berita-berita yang disuguhkan di akhir penutup tahun 2011 ini, dapat dijadikan teman bacaan Anda, para pembaca.

Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Tak lupa, kami segenap jajaran perusahaan dan redaksi Majalah TOPIK mengucapkan selamat Hari Natal bagi umat Kristiani dan menyambut Tahun Baru 2012. Semoga segala apa yang kita lakukan di tahun 2012 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amiin. ]

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

3


Topik Indeks Topik Utama Pemilihan Gubernur oleh DPRD Siapa Diuntungkan?

08

Kita Belum Cukup Dewasa Berdemokrasi

12

Reposisi Peran Gubernur dalam UU Pemerintahan Daerah 16 Catatan Implikasi Positif dan Problematika UU No.32 Tahun 2004 18

Topik Ekslusif

COVER STORY

22

Sebuah penghargaan tidak diberikan begitu saja kepada seseorang atau perusahaan. Ia haruslah melalui sebuah perjalanan yang tidak sebentar.

4

22

Sambutan Menteri dan Ketua Pelaksana

24

Para Penerima Penghargaan

25

Hotel Santika Ikut Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu

34

Topik Otonomi Potensi Kehutanan Pandeglang Belum Tereksplorasi 35 Hasnaeni,MM: Saya Akan Jadikan Jakarta Mahkota Dunia

36

Pemekaran Daerah Dalam Revisi UU No 32 Tahun 2004

40

Program Jamkesprov dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

42

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Penganugerahan Penghargaan Platinum Indonesia 2011

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.


Topik Korporasi

Topik Hukum

Bank Syariah Cukup Dua Saja, Tapi Besar

46

Time, Solusi Ekonomi Kreatif Telkom

49

25 Tahun Menanti, PTPN VII Tak Kunjung Realisasikan

52

anak kandung

Ass. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA: Mulutmu adalah Harimaumu 64

oh Meliana Habs n Gusne

Habsoh Bin A

Topik Ekbis

Silang Sengkarut Sengketa Lahan

64

Usut Tuntas Kriminalisasi Terhadap Pers

66

Topik Hankam Kodam Jaya Buka Rakornisops

68

Tiga Faktor Fundamental Pertahanan Negara 69 TNI Harus Punya Kemampuan Lebih

Darmin Nasution

70

Gubernur BI

Topik Niaga

Faktor Domestik Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

54

Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012

56

Topik Politik

iPad3 Akan Diluncurkan di 2012

72

Tablet Toshiba Regza Menyapa Indonesia

73

Topik Ragam 74 Topik Kuliner 76

Sabri Saiman: Saya Khawatir SBY Meninggalkan Stigma Jelek

58

Beri Kesempatan Partai Baru Mengembangkan Diri

Topik Konsultasi

60

Topik Wisata 80

78 79

Topik Selebriti Slamet Rahardjo Djarot: Sampaikan Kebenaran, Bukan Pembenaran 82 Sofyan Wanandi Ketua APINDO

Topik Nasional Menpan RB Pangkas 10 LNS & 80 Ribu PNS 62

Dr Retno Iswari Tranggono: Meluruskan Persepsi Cantik Untuk Indonesia 83 Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

5


TOPIK UTAMA

Pemilihan Gubernur oleh DPRD

Siapa Diuntungkan?

Pemerintah sedang menggodok revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya tentang pemilihan gubernur oleh DPRD. Jika disetujui DPR-RI, Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono menekankan, jangan sampai para wakil rakyat terjebak dalam politik transaksional.

K

umpulan lembaran kopian dengan sampul muka berjudul:� Materi RUU Tentang Pemilihan Kepala Daerah� dari Kementerian Dalam Negeri 2011 sudah ada di meja redaksi Majalah TOPIK. Dalam lembaranlembaran tersebut dijelaskan substansi pokok tentang pemilihan kepala daerah, persyaratan calon, pengaturan cara pemilihan, pengaturan kampanye, penyelesaian sengketa pemilihan, serta pilkada serentak.

Kemudian, mengenai persyaratan calon, disebutkan ada empat item dalam lembaran tersebut. Pertama, pendidikan calon kepala daerah sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat (SLTA/ Sederajat). Dalam jabatan politik sendiri, sebenarnya tidak terikat pada ketentuan pembatasan jenjang pendidikan terakhir seseorang. Namun demikian, pendidikan menjadi salah satu aspek

foto: okezone.com

Menyoal poin pertama, disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah (KDH) nantinya tidak dilakukan secara berpasangan/paket, dasar hukumnya adalah sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dijelaskan pula (berdasarkan hasil harmoninasi) bahwa aturan yang lama mengatur

KDH dan WKDH (wakil kepala daerah) dipilih secara berpasangan. Ketentuan yang lama ini dianalogikan dalam koridor pemilihan presiden dan wakil presiden secara berpasangan. Dengan demikian, dirancangnya RUU ini untuk meluruskan amanat konstitusi sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

8

yang penting untuk menentukan kecakapan/keahlian minimal seseorang yang nantinya menjadi modal dasar ketika yang bersangkutan dipercaya mengampu (menduduki) suatu jabatan politik. Dalam artian di sini, limitasi pendidikan minimal SLTA sebagai persyaratan formal tetap dikontekstualisasikan dengan kondisi faktual pada dunia pendidikan di Indonesia. Dijelaskan pula bahwa berdasarkan statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terhadap indikator pendidikan angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat SLTA tahun 2010 mencapai angka 62,35. Sedangkan indikator pendidikan angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SLTA tahun 2010 mencapai angka 45,69. Dengan pembatasan jenjang pendidikan di Gamawan Fauzi

Menteri Dalam Negeri

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011


TOPIK UTAMA tingkat SLTA, diharapkan partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi tetap terbuka lebar dengan tetap memperhatikan standar minimal pendidikan. Kedua, kepala daerah aktif yang mencalonkan ke daerah lain harus mengundurkan diri dan diberhentikan sejak mendaftar. Ketiga, persyaratan bagi calon gubernur untuk tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Keempat, persyaratan bagi calon bupati/walikota untuk tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur atau bupati/walikota kecuali selang waktu minimal satu masa jabatan. Berdasarkan hasil harmonisasi untuk menjelaskan poin ketiga dan keempat ini menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia bahwasanya politik dinasti sangat kuat. Hal ini merujuk kepada banyaknya contoh kasus pada pelaksanaan di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Bahkan di salah satu daerah, ada calon yang berbeda partai namun sebetulnya calon-calon tersebut tidak lain merupakan isteri pertama dan isteri kedua dari bupati sebelumnya. Hal ini tentunya sangat tidak kondusif bagi iklim pendidikan politik. Bahkan mengindikasikan dekadensi etika politik dalam alam demokrasi dewasa ini. Karena itu, fenomena ini apabila tidak diantisipasi melalui afirmatif kebijakan, justru akan mendegradasi persamaan setiap orang di depan hukum dan pemerintahan (equality before the law), sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana sirkulasi elite hanya dikuasai oleh kelompok/golongan/garis keturunan tertentu dari yang berkuasa. Sementara mengenai pengaturan cara pemilihan, masih menurut lembaranlembaran tersebut, dijelaskan dua tata cara pemilihan: gubernur dan bupati/ walikota. Untuk pemilihan gubernur, pertama, mekanisme pemilihannya dilakukan oleh DPRD, juga bermakna pemilihan secara demokratis

sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Kedua, pencalonan gubernur diajukan oleh fraksi atau gabungan fraksi DPRD yang merupakan kepanjangan tangan partai politik di DPRD. Di situ dijelaskan pula kewenangan seorang gubernur bahwa sebagai KDH otonom provinsi, maka kewenangannya terbatas. Namun gubernur memiliki peran ganda (dual role) yang dalam praktiknya peran gubernur lebih banyak sebagai wakil pemerintahan dibandingkan sebagai kepala daerah. Memperhatikan hal tersebut, maka mekanisme pemilihan gubernur cukup oleh DPRD, dengan pertimbangan, salah satunya, diyakini lebih efisien. Walaupun DPRD memiliki kewenangan memilih gubernur, namun untuk menghindarkan adanya politik uang (suap), KPK dapat melakukan pengawasan dalam proses pemilihan. Terkait tata cara pemilihan bupati/ walikota, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, tetap dipilih secara langsung—oleh rakyat. Pemilihan secara langsung ini diyakini lebih menjamin akseptabilitas konstituen. Dan pencalonannya sendiri oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta calon perseorangan yang memenuhi syarat. Sementara menyoal kewenangan bupati/walikota, disebutkan bahwa sebagai KDH otonom kabupaten/ kota, kewenangannya luas dan paling dekat dengan konstituen. Kondisi demikian perlu diberi penekanan derajat elektorasi. Mengenai pengaturan kampanye disebutkan bahwa nantinya rapat umum ditiadakan. Media massa, terutama yang merupakan sebagai lembaga penyiaran publik wajib memberikan kesempatan yang sama untuk para kandidat. Pengaturan pemasangan alat peraga lebih jelas dan tegas. Kemudian mengenai format kampanye gubernur dijelaskan, dilakukan melalui penyampaian visi dan misi pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi terbuka untuk umum dan

dipublikasikan oleh lembaga penyiaran publik, sehingga dapat diakses masyarakat luas. Dalam uji visi-misi dan program, DPRD melibatkan panel pakar. Sedangkan format kampanye bupati/ walikota, diselenggarakan oleh tim kampanye. Materi kampanye wajib berisi visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis. Kampanye terdiri dari dua metode secara langsung (pertemuan terbatas, tatap muka, debat terbuka), dan secara tidak langsung (sosialisasi melalui media cetak dan elektronik serta berpasangan alat peraga) yang diatur lebih jelas. Selanjutnya tentang dana kampanye, dijelaskan bahwa untuk memilih gubernur, dana kampanye tidak diatur karena format hanya berupa penyampaian visi, misi, dan program di DPRD, karena itu diyakini lebih hemat. Sementara untuk pemilihan bupati/walikota, dana kampanye diatur lebih jelas dan tegas utamanya terkait dengan asal sumber dana kampanye yang utama, yakni berasal dari partai politik dan sumbangan (partai politik sebagai fund rising). Pihak-pihak yang dilarang terlibat kampanye, yaitu gubernur, bupati, walikota, pejabat negara lainnya, hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/ BUMD, pejabat struktur dan fungsional dalam jabatan negeri, kepala desa dan perangkat desa, PNS (sipil, TNI, Polri). Namun larangan ini tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon bupati/walikota. Bagaimana dengan penyelesaian sengketa pemilihan? Dijelaskan bahwa dalam RUU ini penyelesaian sengketa pilkada terbagi dalam dua bagian. Pertama, dalam hal sengketa menyangkut penetapan calon untuk pemilihan gubernur, diselesaikan melalui Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pemilihan bupati/walikota diselesaikan melalui PT TUN. Putusan untuk kedua tingkatan peradilan tersebut bersifat final dan mengikat. Kedua, dalam hal sengketa menyangkut hasil pemilihan, baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota diselesaikan melalui Mahkamah

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

9


TOPIK UTAMA Agung yang dalam penanganannya dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan PT tersebut dapat dilakukan upaya hukum lain ke tingkat MA yang putusannya bersifat final dan mengikat. Terkait pilkada serentak, berdasarkan hasil harmonisasi disimpulkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan gubernur/bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014, diselenggarakan pada bulan Desember 2013. Revisi UU No 32 Tahun 2004 Penjabaran item-item di atas merupakan usulan Depdagri hasil harmonisasi—pendapat—dari beberapa tokoh pemerintah, politik, agama dan masyarakat tentang revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait pilkada tidak langsung—gubernur, bupati/walikota. Memang, pemerintah saat ini sedang menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 tersebut. Perubahan mendasar dari revisi beleid ini adalah pengembalian pemilihan daerah ke DPRD seperti zaman Orde Baru. "Ini ongkosnya jauh lebih murah ketimbang pemilihan langsung," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, Jumat 13 Oktober 2011, seperti dikutip Koran Tempo. Kajian Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa pemilihan langsung ternyata mendorong sebagian besar kepala daerah untuk korupsi. Ini karena ongkos pemilihan yang sangat besar. Pemilihan langsung mengharuskan seorang calon kepala daerah beriklan di televisi dan surat kabar, bahkan menyewa pemoles citra, dan membayar lembaga survei. Belum lagi anggaran menyogok calon pemilih. Tak heran jika satu calon bisa menghabiskan Rp 100-200 miliar untuk ikut pemilihan kepala daerah. Menurut Djohermansyah penyokong dana untuk kepala-kepala daerah itu adalah para cukong dan pengusaha. "Dalam politik, tak ada makan siang gratis," katanya. Dukungan itu menuntut balas budi jika calon yang

10

disokong penyandang dana ini terpilih. Pemberian proyek adalah pos yang paling mungkin diberikan kepada bohirbohir (cukong) ini.

daerah terutama pemilihan gubernur dilakukan anggota DPRD Provinsi, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Tak mengherankan jika sebagian besar gubernur, walikota, dan bupati yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tersangkut kasus proyek tanpa tender dan kesalahan disposisi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau memperkaya pihak lain. Djohermansyah mengungkapkan, saat ini ada 148 kepala daerah sudah divonis bersalah menilap uang negara, menjadi terdakwa, tersangka, atau baru diperiksa sebagai saksi.

"Memang untuk gubernur sarannya (Wantimpres) dipilih oleh DPRD, namun usulan itu masih dalam pembahasan kita. Saya sendiri sebenarnya ingin cepet ya. Tapi kan keputusan itu tidak bisa secepat itu. Saran wantimpres memang seperti itu. Keputusannya tetap presiden, baru keluar Ampres (Amanat Presiden) apakah saran ini diterima atau tidak," kata Mendagri di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 28 September 2011.

“Gubernur yang paling parah,” tukasnya. Dari 33 provinsi, 18 gubernurnya terlibat kasus korupsi. Sementara bupati/walikota sebanyak 130 dari 491 kabupaten/kota yang ada saat ini. Umumnya, menurut Djohermansyah, mereka yang berurusan dengan hukum datang dari kalangan nonbirokrat, seperti pengusaha dan akademisi. Untuk mencegah ini terulang, revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah itu juga akan mengatur soal syarat menjadi kepala daerah. Misalnya, akan diatur soal pengalaman seorang calon dalam organisasi dan birokrasi. Djohermansyah mengakui melalui DPRD, politik uang juga mungkin terjadi. Namun, ia beralasan, jika pun ada sogok untuk anggota Dewan, jumlahnya tak sebanyak sogok untuk jutaan pemilih. Dan suap di DPRD sempit dan terpusat. Aparat hukum bisa lebih gampang mengusutnya. Untuk mencegahnya, undang-undang itu juga akan mengatur pengawalan ketat terhadap calon sebelum hari pemilihan berlangsung. "Sehingga kalau ada transaksi bisa ketahuan," kata Djohermansyah. Sebelumnya, usulan pemilihan gubernur oleh DPRD telah dilontarkan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rupanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyambut baik usulan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) agar pemilihan kepala

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Secara pribadi Mendagri menegaskan jika dirinya cenderung setuju pemilihan gubernur oleh DPRD dengan berbagai argumentasi. Yang pertama, kata Mendagri, gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. "Artinya dia menjadi tangan pemerintah pusat di daerah," kata dia. Alasan kedua, lanjut Mendagri, gubernur itu kewenangannya tidak seluas bupati dan walikota. Dan alasan ketiga, “Pemilihan langsung gubernur akan sangat mahal karena meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah itu," kata Mendagri. Mendagri mengatakan tanpa mengurangi nilai demokrasi, karena pesan UUD gubernur dipilih secara demokratis serta tidak dinyatakan bahwa dipilih langsung. "Itulah pertimbangan kita, diusulkan kepada presiden, sejalan pula dengan pemikiran Wantimpres," kata Mendagri. Sementara itu, DPR RI memperkirakan bahwa revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, kemungkinan bisa digunakan pada tahun 2013 mendatang. “Paling cepat 2012 akhir, karena pembahasan dan drafnya akan masuk ke kita (Komisi II DPR RI) untuk kemudian bisa digunakan pada tahun 2013,” kata Nurul Arifin, Anggota Komisi II DPR RI kepada wartawan di sela Diskusi Publik Pendidikan Politik Bagi Perempuan di Gedung ICMI Jawa Barat, Rabu 10 November 2011.


TOPIK UTAMA Namun Nurul menyebutkan, dirinya belum mengetahui apakah pemilihan gubernur dipilih oleh anggota DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat. Nurul juga tak menafikan bahwa pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 ini cukup menuai kontroversi baik di Komisi II DPR RI ataupun partai politik. “Banyak penolakan, termasuk di fraksi saya. Salah satu kontroversinya ialah wakil dari kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau dia (kepala daerah) sampai meninggal dunia. Bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat,” ujar Nurul Arifin. Dirinya juga tidak sepakat jika faktor ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya menjadi salah satu pertimbangan dalam revisi undangundang tersebut. “Kalau background-nya ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya, bagi saya itu nonsen. Kalau semua dipilih secara langsung kenapa ada pengecualian. Buat saya ini pun masih debatable,” katanya.

Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya yang tampil sebagai keynote speaker dalam seminar yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Kamis, 10 November 2011, dengan tema umum 'Pemilihan Gubernur dan Demokrasi Lokal', menyatakan, pilkada langsung memberikan ruang partisipasi masyarakat yang luas untuk menentukan dan mengaktualisasikan hak politiknya dengan baik. Menurutnya, keuntungannya ini adalah melegitimasi secara politik pimpinan daerah karena didukung suara pemilih yang ada. Kalau, pilkada tidak langsung, dapat membiaskan kepentingan rakyat. Rakyat tidak lagi memilih langsung pemimpin mereka tetapi diwakili oleh DPRD. Namun demikian Gubernur menyatakan, pemerintah pusat tentu telah memperhitungkan dari berbagai segi sehingga mereka berencana mengusulkan perubahan UU tersebut.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan, pihaknya siap mengikuti semua aturan terkait teknis pemilihan gubernur (Pilgub) pada 2013 mendatang, termasuk jika kelak mekanisme pemilihan dilakukan melalui DPRD. Sebab menurutnya, apa yang telah menjadi keputusan undangundang harus dijalankan. "Jadi mau dipilih langsung oleh rakyat atau lewat DPRD, bagi saya tidak masalah. Kita jalankan saja," tegas Bibit. Bibit menambahkan, ke depan pemilih harus bersikap cerdas dalam menentukan pilihan. Apakah pemilih tersebut masyarakat langsung maupun anggota DPRD. "Jangan memilih karena dikasih sesuatu oleh orang yang mencalonkan diri. Tapi harus benarbenar bisa memilih pemimpin yang baik dan memiliki kualitas," ujarnya. Jika pemimpin berkualitas, dipastikan bisa membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan maupun kualitas dari para calon akan berimbas kepada masyarakat yang akan dipimpin setelah terpilih. Karena itu, seharusnya semua pihak harus memahami bahwa menjadi pemimpin tidak gampang. Saat disinggung apakah dirinya akan maju lagi dalam Pilgub Jateng 2013? Bibit enggan memberikan jawaban pasti. "Jangan tanya itu dulu," jelas dia. Lantas bagaimana DPRD menyikapi wacana ini? Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono mengemukakan, pemilihan gubernur melalui DPRD belum menjadi jaminan biaya yang harus dikeluarkan sedikit. "Dari anggaran negara untuk pelaksanaan mungkin sedikit. Tapi biaya lain yang harus dikeluarkan calon bisa jadi sangat besar," tuturnya.

foto: setiawan-deni

Dikatakannya, mekanisme kepala daerah yang dipilih secara langsung ataupun dipilih oleh DPRD merupakan mekanisme yang benar.

“Dua-duanya benar, tapi kenapa ada pengecualian, ketika seluruhnya menggunakan sistem pemilihan secara langsung. Walaupun memang menurut undang-undang mengatakan dia (gubernur) merupakan perwakilan pemerintah pusat,” katanya.

Atas dasar itu, lanjut Wisnu, jika Pilgub dilakukan di DPRD, maka kualitas anggota Dewan harus memadai. "Jangan sampai para wakil rakyat terjebak dalam politik transaksional," tegasnya.

Bibit Waluyo

Gubernur Jawa Tengah

Namun demikian, sejauh ini pihaknya masih menunggu dari hasil pembahasan RUU Pilkada tersebut. ] Syarif/Endang/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

11


foto: adang/majalahtopik

TOPIK UTAMA

Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA

(Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI)

Kita Belum Cukup Dewasa Berdemokrasi 12 tahun sudah otonomi daerah di Indonesia. Meski belum memuaskan banyak pihak, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tak bisa dipungkiri, banyak kemajuan yang diperoleh dalam penerapan otonomi daerah, khususnya dalam hal pengembangan demokrasi lokal.

B

ermula dari dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999, otonomi daerah dan desentralisasi dipromosikan secara besar-besaran di Indonesia. Otonomi daerah itu sendiri memiliki dua tujuan, yakni bagaimana supaya ada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan bagaimana supaya ada demokrasi di tingkat daerah yang lebih hidup dan berkembang. Meski konsep otonomi daerah dan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sangat bertentangan dengan konsep globalisasi yang diterapkan di negara-negara maju, namun Indonesia tetap menjalankannya dengan harapan daerah-daerah otonomi yang ada mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sampai sejauh manakah otonomi

12

daerah diterapkan di Indonesia? Endang Dwintari dan fotografer Adang Sumarna dari Majalah TOPIK berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA, di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya.

Sudah 12 tahun otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Sejauh ini, bagaimana perkembangannya? Peraturan mengenai otonomi daerah diawali dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 dan secara kebijakan mulai diterapkan pada 25 Mei 1999. Artinya, sudah 12 tahun otonomi daerah diterapkan di Indonesia atau di bawah pemerintahan reformasi. Tapi, kalau ditarik ke belakang, sebenarnya, kita

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

sudah lama menerapkan otonomi daerah sejak adanya Republik ini. UU No 1 Tahun 1945 adalah undang undang yang pertama kali terbit di negeri ini di mana di dalamnya juga mengatur tentang otonomi daerah. Sekarang, sudah 12 tahun otonomi daerah di Indonesia berjalan. So far so good, kalau menurut saya. Tentu ada banyak kemajuan yang terjadi. Progress juga sangat signifikan, terutama kalau kita melihat segi positifnya, dari pengembangan demokrasi lokal. Sejak adanya otonomi daerah, yang sebetulnya memiliki dua tujuan di mana otonomi daerah itu lebih kepada bagaimana supaya ada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien. Kedua, bagaimana supaya ada demokrasi di tingkat daerah yang lebih hidup, lebih berkembang.


TOPIK UTAMA Nah, selama 12 tahun ini, kedua hal tersebut dinilai sudah sangat maju. Bahkan, termasuk yang tercepat di tingkat negara-negara di dunia yang menjalankan program desentralisasi. Karena dalam tempo kurang lebih 12 tahun, kita menyerahkan banyak sekali urusan pemerintahan kepada daerahdaerah otonom kita, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Selain itu, kita mempromosikan demokrasi lokal sangat kencang. Mula-mula kita hanya memilih bupati, walikota, dan gubernur di DPRD. Kemudian, pada 2004 dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa kepala daerah bisa dipilih juga secara langsung oleh rakyat, seperti Presiden. Mulailah dijalankan pilkada secara langsung oleh rakyat pada 1 Juni 2005. Pertama kali kabupaten yang menyelenggarakan pilkada secara langsung adalah Kutai Kartanegara. Jalanlah otonomi daerah itu melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga melejitlah kita dalam tata demokratisasi dan tata peringkat desentralisasi dan otonomi daerah di dunia di mana kita termasuk dalam kategori puncak. Banyak negara yang tidak berani untuk melakukan langkah-langkah mendemokratisasi pemerintahan daerahnya.

Bagaimana dengan pilkada kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Sekarang, ada persoalan lain, yakni bagaimana mengatasi pilkada yang semrawut dan carut-marut ini? Memang, sekarang ini pilkada di Indonesia sudah termasuk yang paling maju, bahkan tercepat dari sisi demokrasi. Tetapi, memang, ada eksesnya. Ternyata, di pilkada kita yang dipilih secara langsung oleh rakyat, khususnya yang menggunakan sistem paket (kepala daerah beserta wakilnya), masalah yang paling mendasar sekarang adalah, terjadinya pecah kongsi. Bupati dan wakilnya pecah. Kita mempunyai data, di tahun 2005, kepala daerah beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian pada 2010 diadakan pilkada kembali, ternyata kepala daerah dan wakilnya

yang akur, yang kembali mencalonkan diri bersama pasangannya, hanya sekitar sembilan persen. Sisanya, yang 91 persen, pecah kongsi. Tidak mencalonkan diri kembali bersama pasangan sebelumnya. Bahkan, mereka yang semula berpasangan menjadi pesaing dalam pilkada berikutnya. Hal itu berakibat sangat tidak baik bagi aktivitas pemerintahan daerah. Karena pemimpinnya saling ribut atau konflik, menjadi pendidikan politik yang tidak baik bagi rakyat. Dan, hal itu membuat rakyat menjadi bingung, siapa yang harus diikuti. Itu menjadi satu persoalan yang harus segera diatasi. Persoalan kedua, terjadinya politisasi birokrasi. Dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, maka ada kecenderungan para calon kepala daerah yang maju dalam pilkada mencari dukungan kepada pegawai negeri sipil (PNS). Para pegawai dilibatkan dan ditarik untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Padahal, PNS itu tidak boleh berpolitik. Mereka harus netral. Itulah yang menyebabkan terjadinya politisasi birokrasi. Persoalan lain yang juga tidak kalah penting dalam pilkada secara langsung oleh rakyat adalah politik uang. Ada kecenderungan, para calon pemilih kita hanya mau memilih kalau dia diberi sesuatu. Ini tak jarang dimanfaatkan oleh para kandidat. Akibatnya, pemilihan ini menjadi ternoda atau tercemari. Sangat tidak bagus jika memilih karena uang, bukan karena si kandidat itu mempunyai kemampuan, keahlian, atau program-program yang bagus. Selain itu, si kandidat juga darimana mendapatkan uang untuk biaya kampanyenya. Pada akhirnya dia memperoleh uang itu dari sponsor atau sumber-sumber yang kemudian akhirnya meminta proyek jika terpilih. Akibatnya, terjadi efek yang tidak baik bagi tata kelola pemerintahan. Kepala daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan uang itu, berupaya untuk mengembalikan modal, bagaimana pun caranya, seperti pengadaan proyek-proyek, penerimaan dan pengangkatan PNS atau pegawai, dan lain sebagainya.

Dari tata pengelolaan pemerintahan yang tidak baik itu, sekarang banyak kepala-kepala daerah di Indonesia yang terseret oleh masalah hukum. Hal ini, tentu saja, membuat merosotnya wibawa pemerintah di mata rakyat. Itulah persoalan dalam pemilihan umum kepala daerah kita.

Ada wacana agar pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, melalui DPRD? Sebenarnya, faktor penyebab utama amburadulnya pilkada secara langsung oleh rakyat di Indonesia itu lebih karena kita belum cukup dewasa berdemokrasi. Tiba-tiba loncat dari pemilihan melalui DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat. Padahal, ada dua faktor penting dalam demokrasi, yakni faktor pendidikan dan pendapatan rakyat. Dalam demokrasi, syaratnya pendidikan rakyat sudah harus lebih baik dahulu. Pendidikan rakyat di Indonesia, secara rata-rata nasional, baru masuk kategori kelas I SLTP. Jadi, demokrasinya bisa dikatakan demokrasi yang dijalankan oleh anak-anak. Masih belum matang. Diperlukan pendidikan bagi masyarakat yang lebih baik. Faktor kedua, tingkat pendapatan rakyat yang belum memadai. Demokrasi dinilai akan baik jika pendapatan rata-rata penduduk sudah lebih baik. Sekarang ini, rata-rata penghasilan penduduk Indonesia masih di kisaran US$ 2500, sementara di negara-negara lain, rata-rata penghasilan penduduknya berkisaran di atas US$ 6000. Jika pendapatan rakyat sudah baik, otomatis mereka tidak akan mau diberi sesuatu saat melakukan pemilihan. Yang didambakan supaya dengan adanya otonomi rakyat menjadi sejahtera, itu menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, maka kita kembali pada pemikiran, sementara ini belum cukup baik, maka kita kembali dulu pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Termasuk me-revisi UU No 32 Tahun 2004? Betul. UU No 32 Tahun 2004 nanti kita revisi menjadi tiga undang undang, yakni UU Pemda, UU Pilkada, dan UU

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

13


TOPIK UTAMA Desa. Kalau soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD, terutama di tingkat provinsi. Kalau tingkat kabupaten/kota, sementara kita masih mengakomodasi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Selain mengurangi efek negatif yang telah saya sebutkan, alasan lain dari pemilihan kepala daerah langsung oleh DPRD adalah karena otonomi daerah itu titik beratnya berada di kabupaten/ kota, bukan provinsi. Oleh karena itu, maka legitimasi pemimpin di provinsi itu tidak perlu terlalu kuat. Sehingga tidak perlu dipilih langsung oleh rakyat, cukup dipilih oleh dewan. Sementara, karena titik berat pemerintahan berada di kabupaten/kota, maka diperlukan legitimasi yang kuat bagi kabupaten/ kota, sehingga rakyat perlu memilih mereka secara langsung.

Berarti peran gubernur sebagai kepala daerah provinsi tidak kuat dalam pemerintahan di daerah? Mungkin bisa dikatakan, pekerjaan gubernur sebagai kepala daerah provinsi hanya sekitar 30 persen, sedangkan 70 persennya sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itulah, ngapain pula ia dipilih secara langsung oleh rakyat? Terlalu mahal ongkosnya.

Secara teori, bupati dan walikota berada dibawah gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Tetapi, pada prakteknya, terkadang bupati dan walikota mengambil keputusan atau kebijakan tanpa sepengetahuan gubernur. Tanggapan Anda? Itu dia. Jadi, yang penting sekarang, peran gubernur lebih diperkuat. Powernya diperbesar. Walaupun dia tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi sebetulnya dia lebih berperan sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, sebagai wakil pemerintah pusat, dia berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan walikota. Peran itulah yang harus diperkuat. Dengan begitu, bupati/ walikota akan bisa bekerja dengan bersinergi. Sehingga, perencanaan pembangunan di daerah pun akan menjadi lebih baik dibawah koordinasi gubernur. Jangan maunya sendirisendiri.

14

Dalam revisi UU No 32 Tahun 2004, peran gubernur akan kita perbaiki, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bisa melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kepala pemerintahan kabupaten dan kota. Sebagai gubernur, dia mempunyai dua fungsi, yakni sebagai kepala pemerintahan daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat. Sebagai kepala pemerintahan daerah, gubernur diberikan dukungan berupa APBD. Sedangkan, sebagai wakil pemerintah pusat, dia juga diberikan dukungan berupa APBN, yang selama ini belum pernah didapatkannya. Selain kedua fungsi tersebut, gubernur juga diberikan perangkat untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat. Nantinya, Sekda (Sekretaris Daerah) fungsinya tidak hanya sebatas itu, tapi juga sebagai Sekgubda (Sekretaris Gubernur Daerah). Selain itu, yang lebih penting lagi, kita berikan gubernur kewenangan untuk bisa memberikan penalti kepada bupati dan walikota yang tidak mentaati peraturan perundang undangan. Kita berikan wewenang dan sanksi. Jadi, kalau ada bupati atau walikota yang meninggalkan daerahnya selama tujuh hari tidak lapor-lapor, atau ada bupati atau walikota yang melakukan mutasi tanpa persetujuan gubernur, melakukan perencanaan pembangunan tanpa adanya koordinasi, tidak mau datang ke rapat-rapat yang diadakan oleh gubernur, kita akan berikan wewenang kepada gubernur untuk bisa menjatuhkan penalti. Sanksinya bisa berupa teguran sebanyak dua kali dan jika bupati atau walikota tetap tidak mematuhi teguran itu maka gubernur bisa mengusulkan kepada pemerintah di pusat untuk menon-aktifkan kepala daerah itu selama tiga bulan. Jika selama jangka waktu tiga bulan tidak juga berubah, bupati atau walikota tetap tidak mentaati dan tidak berkoordinasi dengan gubernur, maka gubernur bisa mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memberhentikan kepala daerah yang bersangkutan.

Walaupun bupati atau walikota itu dipilih secara langsung oleh rakyat? Ya, walaupun mereka dipilih secara

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

langsung oleh rakyat. Negara ini kan negara kesatuan. Darimana kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom? Dari pemerintah pusat kan? Pemerintah pusat mentransfer segala urusan kepada daerah. Kemudian, supaya pemerintah daerah itu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, maka dia perlu dipilih oleh rakyat di daerah itu. Setelah dipilih, dia lalu bekerja. Tetapi, ketika dia bekerja tidak amanah kepada pemerintah pusat yang telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada dia, maka pemerintah pusat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan bahkan melakukan pemberhentian. Tetapi, gubernur juga harus profesional. Jangan karena berbeda partai dan kepentingan, dia menjadi subyektif.

Pemilihan gubernur langsung oleh DPRD diwacanakan, salah satunya agar tidak terjadi politik uang. Seberapa besar keyakinan Anda, hal itu tidak terjadi pada pemilihan gubernur secara langsung oleh DPRD? Memang, itu menjadi keraguan banyak orang atau pihak, bagaimana kalau pemilihan gubernur langsung melalui DPRD akan meminimalisir terjadinya politik uang. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Kita mencoba mengawalnya dengan cara melakukan penyederhanaan-penyederhanaan dan pengawasan yang ketat. Dari sisi penyederhanaan, jika pemilihan gubernur lewat DPRD, hanya menghabiskan waktu satu hari saja. Sehingga biayanya akan menjadi jauh lebih murah. Sekarang, tinggal politik uangnya. Kami membuka clausul dimana proses pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, akan diawasi oleh KPK. Itu yang dicantumkan dalam revisi UU No 32 Tahun 2004. Kalau KPK mengawasi, saya kira, mereka (anggota dewan) tidak berani main-main. Akan ada penyadapan dan segala macam yang dilakukan oleh KPK. Jika itu disetujui, saya rasa, akan membuat ciut nyali orang untuk melakukan politik uang.

Bagaimana dengan tudingan miring, bahwa pemilihan gubernur lewat DPRD akan memutus tali demokrasi,


TOPIK UTAMA khususnya di daerah? Apa iya? Janganlah kita menjadi ‘katak di bawah tempurung’. Demokrasi adalah sebuah alat. Alat untuk kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat ‘babak belur’ dengan sistem pilsung, pemerintahan yang efektif tidak terjadi, keadaan tidak stabil, politik uang merajalela, kepala daerah ditangkapi dimana-mana, so what? Apakah kita akan tetap lanjutkan itu, demi demokrasi? Gak dong. Nanti, kalau kita sudah matang berdemokrasi, pendidikan sudah maju, tingkat pendapatan sudah tinggi, boleh saja kita pikirkan kembali. Kalau untuk kondisi sekarang ini, tampaknya lebih cocok di sini dimana demokrasi itu harus dibangun berdasarkan realitas masyarakatnya. Inilah yang ingin kita garis bawahi, betulkah demokrasi kita mundur, betulkah terjadi putusnya mata rantai demokrasi? Ya gaklah. Demokrasi itu kan hanya alat untuk mensejahterakan masyarakat. Demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Bagaimana dengan calon independen? Kalau pemilihan lewat DPRD, mereka akan mengusulkan melalui fraksinya masing-masing. Fraksi-fraksi tersebut mengusulkan bisa melalui dari mana saja, apakah dari partai politik, tokoh masyarakat, kalangan profesional, pendidik, dan sebagainya. Meski si calon berasal dari independen, tetap saja ia harus mendapat dukungan dari fraksi atau partai politik yang ada. Memang, diakui, untuk calon dari kalangan independen, bisa dikatakan, peluangnya tidak ada.

Menanggapi banyaknya kepala daerah dan wakil yang pecah kongsi dalam pilkada? Ke depan, wakil kepala daerah tidak lagi dipilih berpasangan. Nantinya kita akan menggunakan sistem pemilihan tunggal. Artinya, yang nanti dipilih hanya gubernur, bupati dan walikota saja. Tidak ada wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota. Pada sistem yang ada sekarang, kepala

daerah dipilih dalam satu paket atau berpasangan. Hal itu diharapkan untuk menghindari terjadinya pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya. Untuk wakil kepala daerah, cukup dipilih dari kalangan PNS yang memenuhi persyaratan. Adapun PNS yang akan dicalonkan sebagai wakil kepala daerah itu dipilih oleh kepala daerah untuk

diusulkan kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat akan mengkaji, mengevaluasi dan mengangkat PNS yang telah diusulkan untuk menjadi wakil kepala daerah. Bahkan, wakil kepala daerah itu bisa kita kembangkan, tidak hanya satu orang saja, tetapi bisa lebih dari satu orang, tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya. ]

BIODATA Nama Tempat/Tgl Lahir Pangkat Terakhir Jabatan Terakhir Jabatan Sekarang

: : : : :

Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA Padang, 21 Desember 1954 Pembina Utama (IV/e) Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Politik Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Riwayat Jabatan: 1. 1978 – 1981 : Kepala Seksi Perekonomian Desa Subdit PMD Kantor Walikotamadya KDH Tk. II Padang Panjang, Sumatera Barat; 2. 1984 – 1986 : Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, APDN Bukittinggi; 3. 1986 – 1988 : Kepala Seksi Bimbingan Siswa Diklatwil I Depdagri, Bukittinggi; 4. 1988 – 1989 : Kepala Bagian Penerangan dan Pemberitaan, Biro Humas Kantor Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat Padang; 5. 1992 – 1996 : Ketua Jurusan Politik IIP Jakarta; 6. 1996 – 1998 : Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia IIP, Jakarta; 7. 1998 – 1999 : Ban Asisten Bidang Poldagri pada Kantor Wakil Presiden RI; 8. 1999 – 2000 : Kepala Biro Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU); 9. 2000 – 2001 : Staf Khusus pada Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah; 10. 2001 : Konsultan Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada The Partnership for Governance Reform – UNDP; 11. 2002 – 2003 : Ketua Jurusan Manajemen Pemerintahan IIP, Jakarta; 12. 2003 – 2004 : Media Adviser KPU; 13. 2005 – 2010 : Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Politik; 14. 2010 – sekarang : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; Riwayat Pendidikan 1977 : APDN di Bukittinggi, memperoleh gelar BA 1984 : IIP, Jurusan Politik di Jakarta, memperoleh gelar Drs 1991 : University of Hawaii di Honolulu, Amerika Serikat, memperoleh gelar MA dalam Political Science 2004 : Universitas Padjajaran di Bandung, memperoleh gelar Dr dalam Ilmu Administrasi Negara

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

15


TOPIK UTAMA

Reposisi Peran Gubernur dalam UU Pemerintahan Daerah

U

Oleh: Ikhwan Mansyur Situmeang, Staf Pusdatin DPD RI

ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) memosisikan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. UU 32/2004 mengharuskan provinsi menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah, juga mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya. Tetapi, ketidakjelasan posisi gubernur di antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam UU 32/2004 menjadi sumber konflik antarsusunan pemerintahan dan aparat. Di satu sisi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, dan di lain sisi, gubernur adalah kepala daerah yang dipilih rakyat. Baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun sebagai kepala daerah, gubernur memiliki kewenangan terbatas yang berimplikasi terhadap kewenangan yang tidak jelas. Dilemanya, sebagian pihak mengkhawatirkan bentuk negara kesatuan mengarah ke federasi apabila gubernur memiliki kewenangan sepenuhnya sebagai kepala daerah. Padahal, peran gubernur sangat

16

penting sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertanggungjawab kepada presiden dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, salah satu pengimbang antara sentralisasi pemerintah pusat dan desentralisasi pemerintah daerah ialah peran ganda gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat, UU 32/2004 menjabarkan tugas dan wewenang gubernur, yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota; koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di provinsi dan kabupaten/ kota; serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur harus menjamin keterlaksanaan visi dan misi pemerintah pusat, terutama tugastugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Konsekuensinya,

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

diperlukan pengaturan sistematis yang menggambarkan hubungan berjenjang, baik pengawasan, pembinaan, maupun koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten/kota. Sedangkan, gubernur sebagai kepala daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, utamanya urusan lintas kabupaten/kota, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan undangundang sebagai urusan pemerintah pusat. Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, sosial, dan ekonomi di daerah. Belum lama berselang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan rencana Pemerintah untuk merampungkan UndangUndang (UU) Pemerintahan Daerah yang dalam waktu dekat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyiapkan UU Pemerintahan Daerah versinya. Isu reposisi peran gubernur dalam hubungan pusatdaerah menghangat belakangan ini,


TOPIK UTAMA dikaitkan dengan penguatan posisinya sebagai wakil pemerintah pusat yang berimplikasi terhadap tata cara pemilihannya.

“Mengacuhkan” peran gubernur

Jika diperjelas dalam UU Pemerintahan Daerah maka reposisi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengurangi masalah implementasi UU 22/1999 juncto UU 32/2004 yang gagal mengubah paradigma bupati/walikota sebagai “penguasa lokal” kabupaten/kota. Dua UU yang tidak eksplisit menyebut hirarki antara provinsi dan kabupaten/kota ternyata melemahkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menyebut masalah UU 32/2004 antara lain kabupaten/kota “tidak memiliki hubungan hirarki” dengan provinsi, sehingga bupati/walikota “mengacuhkan” peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Fenomenanya, pemerintah kabupaten/ kota menghubungi pemerintah pusat tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi, mereka bekerjasama dengan pihak luar negeri, bupati/walikota melakukan perjalanan dinas, dan perencanaan di kabupaten/kota tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi. Ironisnya, ketika pemerintah kabupaten/ kota menghadapi persoalan di daerahnya, seperti bencana, penyakit, kelaparan, pertanahan, perbatasan, hukum, atau keamanan, bupati/walikota meminta gubernur mengintervensi dan bertanggungjawab.

pemerintahan). Karenanya, para gubernur mengusulkan agar gubernur mempunyai kewenangan yang tegas terhadap bupati/walikota di wilayah provinsinya. Usulan mereka bersambut, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Makassar menyinggung bahwa wakil presiden di daerah adalah gubernur. Rapat Kerja Gubernur seIndonesia di Pekanbaru dan Makassar menyimpulkan antara lain penguatan peran gubernur sebagai one single command (kesatuan komando), yaitu gubernur memantapkan koordinasi antarlevel pemerintahan dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Mendagri mendukung penguatan posisi gubernur tanpa mengurangi otonomi kabupaten/kota sebagai salah satu Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, karena penguatan peran gubernur memperpendek rentang kendali dan mengurangi penyelesaian masalah di tingkat pemerintah pusat. Kiranya, reposisi peran gubernur dalam UU Pemerintahan Daerah merupakan kebutuhan desentralisasi dalam hubungan pusat-daerah, tidak hanya menjawab beberapa masalah

penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memperbaiki berbagai kelemahan UU 32/2004. Konsekuensi sistem pemerintahan lokal berkarakter integrated prefectoral system yang diterapkan di Indonesia adalah hirarki daerah otonom serta gubernur mempunyai kewenangan untuk mengoordinasi, mengawasi, menyupervisi, dan memfasilitasi agar daerah mengoptimalkan penyelenggaraan otonominya. Gubernur juga mempunyai “tutelage power”, yaitu kewenangan membatalkan kebijakan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Bagaimana reposisi peran gubernur berikut tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat merupakan isu krusial UU Pemerintahan Daerah. Dual role tersebut memosisikan gubernur dalam hubungannya dengan presiden dan kementerian/lembaga di tingkat pusat, dalam hubungannya dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi, serta dalam hubungannya dengan bupati/walikota dan SKPD di tingkat kabupaten/ kota. Semoga sebagian pihak tidak lagi mengkhawatirkan bentuk negara kesatuan mengarah ke federasi apabila gubernur memiliki wewenang sepenuhnya sebagai kepala daerah. ]

foto:

ilustr

asi

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengakui, akibat penerapan otonomi daerah yang bertumpu di kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota mengabaikan pemerintah provinsi. Jika terkendala, barulah bupati/ walikota berkoordinasi dengan gubernur. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluhkan kesulitannya berkoordinasi dengan kabupaten/ kota, karena di era otonomi daerah (UU 22/1999 dan UU 32/2004) hirarki terputus antarpemerintahan dan provinsi kehilangan perannya sebagai intermediate government (perantara

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

17


foto: dok.majalahtopik

TOPIK UTAMA berbagai kalangan baik masyarakat maupun dari elemen pemerintah itu sendiri. Namun apa daya, memasukan komponen pemilihan kepala daerah langsung ternyata membawa ketidakpuasan beberapa pihak sehingga sampai tulisan ini dibuat, permohonan uji materiil (judicial review) telah dikeluarkan hasilnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (Selasa, 22 Maret 2005) yang mengabulkan sebagian dari tuntutan pihak yang mengajukan, yaitu gabungan sejumlah LSM dan 15 KPUD. Beberapa catatan yang penulis tangkap dan dapat dirangkum secara sederhana dari UU pemerintahan daerah ini antara lain:

Implikasi Positif UU No.32 Tahun 2004

Catatan Implikasi Positif dan Problematika

UU No.32 Tahun 2004 Oleh: Unggul Sugena, President of The Unggul Center

S

etelah kontroversi revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beberapa waktu yang lalu, kini setelah terbit UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya ternyata masih juga menuai pro-kontra. Kondisi demikian dapat kita lihat melalui berbagai substansi pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, terutama sekali tentang

18

pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal). Keberadaan UU ini dimulai ketika tarik ulur kebijakan publik “dimenangkan� oleh pemerintah melalui kebijakan revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai banyak kalangan kebablasan dan memiliki berbagai kelemahan. Idealnya, UU ini mampu menjawab berbagai masukan yang telah digulirkan

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) menggantikan Undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang dicanangkan pemerintahan baru di era reformasi ini, yaitu UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dengan judul yang sama. Sejak disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2004, maka Undangundang ini berlaku efektif. UU yang lazim disebut UU Pemda ini memiliki jumlah pasal yang lebih banyak dari UU sebelumnya, yaitu memuat 240 pasal, lebih banyak dibanding pendahulunya yang hanya 134 pasal. Perbedaan demikian terkait erat dengan konsekuensi pasal 3 UUD 1945 hasil perubahan kedua pada tahun 2000. Yaitu pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B yang menggantikan pasal 18. Dalam amendemen UUD 1945, dilakukan perubahan mendasar. Dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) disebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Dalam kalimat tersebut, terjadi hirarki antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di


TOPIK UTAMA daerah diakomodasi dalam bentuk urusan pemerintahan menyangkut pengaturan terhadap regional yang menjadi wilayah tugasnya. Hal ini berbeda dengan apa yang ditangkap dalam UU pemerintahan daerah sebelumnya, di mana dalam UU No.22 tahun 1999 hanya disebutkan bahwa Negara Indonesia terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Ini ditafsirkan tidak adanya hirarki antar pemerintahan sehingga muncul konsep “kesejajaran antara provinsi dan kabupaten/kota�. Akibatnya, banyak kabupaten/kota yang tidak tunduk kepada gubernur dengan alasan sesuai dengan aturan Undang-undang. Ketidak seimbangan antara eksekutif dan legislatif (legislative heavy), yang dikuatirkan banyak kalangan pasca UU No.22 tahun 1999 berlaku mulai hilang. Hal ini dapat dilihat bahwa melalui UU No.32 Tahun 2004 ini, kewenangan DPRD banyak yang dipangkas, misalnya aturan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, DPRD yang hanya memperoleh laporan keterangan pertanggungjawaban, serta adanya mekanisme evaluasi gubernur terhadap Raperda APBD agar sesuai kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa hal lain yang niscaya merupakan implikasi positif dari UU yang menurut versi pemerintah “menyempurnakan� ini. Badjeber (2004), Mecca dan Riana (2005) mencatat antara lain mekanisme pengawasan kepala daerah yang semakin diperketat, misalnya presiden tanpa melalui usulan DPRD dapat memberhentikan sementara terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak korupsi, terorisme, dan makar (Pasal 31). Sementara pengawasan terhadap DPRD semakin diperketat dengan adanya Badan Kehormatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota Dewan. Untuk melengkapinya DPRD wajib pula menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Anggota DPRD pun bisa diganti sewaktu-waktu apabila melanggar larangan atau kode etik (Pasal 41 s.d Pasal 49). Kemudian terdapat pula pengaturan

dalam pembuatan fraksi di DPRD. Setiap anggota DPRD harus berhimpun dalam fraksi, di mana jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Untuk menjamin keadilan bagi partai politik, jumlah komisi di DPRD pun diatur sesuai dengan jumlah anggota DPRD. Bagi anggota yang berasal dari parpol dan tidak bisa membentuk fraksi harus membentuk fraksi gabungan. Dalam hal usulan pengajuan calon pimpinan, hanya parpol yang bisa membentuk satu fraksi yang berhak mengajukan calonnya sedangkan fraksi gabungan tidak. Menurut Ryaas Rasyid dalam Badjeber (2004), pemerintahan bertujuan keadilan, yang dalam konteks pemerintahan nasional, keadilan itu diukur oleh dari suasana yang terbentuk secara nasional. Keadilan dalam konteks ini dimaksudkan keadilan bagi partai politik. (Pasal 50 s.d Pasal 51). Masih banyak lagi aturan-aturan yang dimuat dalam pasal demi pasal, namun acapkali aturan main yang dibentuk ini mengalami batu sandungan, terutama pro-kontra pasal-pasal tentang Pemilihan kepala daerah langsung yang dimuat dalam UU No.32 tahun 2004 ini.

pasal tentang penyelenggaraan pilkada langsung, antara lain pasal 1, pasal 57, pasal 65 pasal 89, pasal 94 dan pasal 114, harus dibatalkan. Argumentasi yang dibangun dalam rangka ketidak setujuan beberapa kalangan terhadap UU ini adalah pemilihan kepala daerah langsung. Memang bukan substansi yang disesalkan, sebab semua elemen bangsa, intelektual, ormas dan organisasi-organisasi profesional beserta sebagian besar masyarakat daerah sepakat tentang urgensi pemilihan kepala daerah secara langsung demi demokrasi. Yang menjadi masalah, banyak kalangan menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot memasukkan instrumen pilkadal kedalam UU tentang Pemerintahan Daerah, bukan UU Pemilu, ataupun UU tersendiri. Beberapa pakar seperti Ryaas Rasyid, J. Kristiadi, dan Ramlan Surbakti dalam pernyataannya melihat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari Pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, sebagian pasal dalam UU No. 32/2004 bertentangan dengan

Problem Pemilihan Kepala Daerah dalam UU No.32 tahun 2004 Reaksi masyarakat terhadap sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 ternyata beragam. Tidak kurang dari lima belas (15) KPUD antara lain KPUD DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa timur, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Lampung, Gorontalo, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kalimantan Timur, bersama organisasi non pemerintah seperti Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) dan beberapa ornop lainnya mengajukan permohonan uji materril UU No. 32 ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menganggap UU No 32 tahun 2004 ini bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal-

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

19


TOPIK UTAMA UUD karena menyerahkan kewenangan penyelenggaraan Pilkada kepada KPUD, bukannya kepada KPU. Konsekuensi dari UU ini ditambah lagi oleh dikeluarkannya PP No. 6 tahun 2005 yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Pilkada sebagai upaya operasionalisasi UU No 32/2004 tersebut oleh pemerintahan Presiden Soesilo B. Yudhoyono. Gugatan uji materil terhadap UU Pemerintahan Daerah ini kemudian direspons positif oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang. Akhirnya, meskipun masih ada ketidakpuasan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian tuntutan mereka. Adapun pasalpasal yang dibatalkan lembaga ini adalah pasal 57 ayat (1), pasal 66 ayat (3) huruf e, pasal 67 ayat (1) huruf e, pasal 82 ayat 2. Sedangkan pasal 59 ayat (1) hanya menyatakan Penjelasan pasal tersebut batal demi hukum. Menurut Smita Notosusanto dari CETRO, keputusan Mahkamah Konstitusi ini berusaha menyenangkan semua pihak, apalagi dengan tidak jelasnya KPUD bertanggung jawab kepada siapa setelah KPUD diputuskan tidak bertanggung jawab kepada DPRD.

Demikian pula Riewanto (2005) dengan sudut pandang yang sama, cukup mahfum dan menunjuk bahwa walaupun pelaksanaan Pilkada langsung ini penuh motif politik dan tidak jelas bertanggung jawab kepada siapa, kecuali yang sering disebut pemerintah bertanggung jawab kepada “publik�, tetapi harus segera dilaksanakan demi tuntutan demokratisasi. Menurut pernyataan resmi dari

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), PP No.6 yang dikeluarkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung mulai Juni 2005, dapat menimbulkan persepsi mengenai upaya pemerintah untuk mengintervensi proses pilkadal tersebut. Memang, hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam UU Pemerintahan Daerah yang masih membutuhkan peraturan pemerintah (PP), tetapi setelah putusan final dari Mahkamah Konstitusi. Maka, hendaknya berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan juga menyiapkan diri untuk menyongsong era pemilihan kepala daerah model baru ini, terlepas dari kekecewaan maupun kelegaan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pesta demokrasi ini. Bagaimanapun, pemilhan kepala daerah–secara langsung--merupakan bagian dari demokratisasi di tingkat lokal, dan konsekuensi logis dari amanat amendemen UUD 1945.

Membangun Hukum dan Demokrasi Lokal

Menelaah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi, keterlibatan publik (masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan foto: teddy/majalahtopik

Namun apapun hasil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun

kekecewaan beberapa pihak, amar putusan telah dikeluarkan dan segera dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari setelah diputuskan. Artinya, apa pun yang terjadi, kita akhirnya harus tetap menerima keberadaan UU ini, karena pelaksanaan pilkada kini tinggal menghitung hari saja. Dengan asumsi KPUD dapat bekerja keras dan penuh komitmen untuk menjamin pilkada secara adil, demokratis, meskipun peraturannya, seperti kata Sarundajang (2001) bahwa karena posisinya yang strategis, kepala daerah tidak pernah luput dari pengaruh politik. Dengan kata lain, beliau ingin mengatakan begitu banyak kecenderungan money politics dan dalam pemilihan Pilkada, apalagi dengan pelaksanaan yang sangat singkat dan terburu-buru seperti sekarang ini.

20

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011


TOPIK UTAMA

Mengenai demokrasi lokal, dalam sebuah artikelnya Prihatmoko (2004) menyebutkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang lazim disebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup: (1) Kualitas DPRD yang baik; (2) Sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif, selektif dan akuntabel; (3) Partai yang berfungsi; (4) Pemilih yang kritis dan rasional; (5) Kebebasan dan konsistensi pers; dan (6) LSM yang solid dan konsisten; dan (7) Keberdayaan masyarakat madani (civil society). Walaupun dalam konteks pilkadal pada saat sekarang ini penulis sendiri tidak yakin, terutama poin (1). Tetapi kondisi di atas akan sangat mempengaruhi kualitas demokrasi lokal di masa datang. Dalam konteks demokrasi lokal inilah sudut pandang KPUD yang melaksanakan proses Pilkada langsung untuk bertanggunmg jawab kepada DPRD digugat. Akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan KPUD bertanggung jawab kepada “publik”. Sebenarnya alasannya jelas, fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Memang pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap gubernur atau bupati/walikota. Bahkan dalam UU No.32 Tahun 2004 gubernur dan bupati/walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD (pasal 25). Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun

foto: adang/majalahtopik

dengan diaturnya pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal). Namun disisi lain terjadi ketegangan antara pemerintah dengan publik; yang diwakili LSM, KPUD, dan tokoh-tokoh yang menolak ihwal pilkadal dimasukan dalam UU No.32 tahun 2004 ini karena dinilai bertentangan dengan amanat UUD 1945.

menyetujui dengan perubahanperubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Akan tetapi hal itu tidak berarti DPRD dapat melakukan “intervensi” pada saat proses pemilihan kepala daerah, karena sebelum terpilih, DPRD tidak memiliki kekuatan hukum seperti pengawasan dan kontrol yang dapat dilakukan terhadap kepala daerah dengan payung UU diatas. Demikian yang diharapkan para pemohon judicial review pada saat itu.

di muka hukum adalah, tentu saja, dasar dari setiap demokrasi.”

Hukum sekali lagi ditegakkan dalam kerangka putusan Mahkamah Konstitusi. Kerelaan semua pihak untuk dapat menaati hasil putusan tersebut merupakan suatu keharusan. Walaupun diwarnai dengan dissenting opinion oleh salah satu hakim Mahkamah Konsitusi, amar putusan tersebut tetap menunjukkan keputusan kolektif lembaga tinggi ini. Memang, sistem hukum Indonesia selalu menjadi sasaran kritik di era reformasi ini.

Selain beberapa implikasi positif yang dapat diambil dari UU No. 32 Tahun 2004 ini, perdebatan tentang pilkadal hanya bagian kecil dibanding usaha idealisasi kehidupan bernegara dalam konteks demokrasi dan otonomi daerah masa sekarang ini. Diskursus demikian tentunya (diharapkan) berakhir dengan keputusan final Mahkamah Konstitusi, dan pembangunan demokrasi akan terus berjalan di negeri ini.

Budiman (2000) mencatat bahwa selain kodifikasi yang buruk, sistem hukum itu juga tidak mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dan kerapkali menjadi subyek suap atau intimidasi. Dalam konteks ini, Indonesia belum menjadi negara hukum jika tidak konsisten menyelesaikan banyak hal dengan standar hukum. Ditegaskan olehnya bahwa “kesetaraan

Penutup

Revisi terhadap UU No. 22/1999, dengan demikian jelas dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahankelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Memang, sekilas UU No. 32 tahun 2004 masih menyisakan banyak kelemahan, tapi harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk menciptakan good governance, paling tidak di tataran konseptual akan sangat berarti.

Pemilihan kepala daerah secara langsung pada saat sekarang ini masih merupakan tahap awal, sebuah pilot project demokrasi lokal. Semoga sistem ketatanegaraan Indonesia yang carut marut ini segera dapat dibenahi, sehingga hukum; sebuah permasalahan utama yang menuntut solusi keadilan bagi negara yang demokratis dalam menjalankan pemerintahannya; akan menjadi panglima. ]

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

21


TOPIK EKSKLUSIF

Penganugerahan Penghargaan Platinum Indonesia 2011 Sebuah penghargaan tidak diberikan begitu saja kepada seseorang atau perusahaan. Ia haruslah melalui sebuah perjalanan yang tidak sebentar.

A

tas dasar dedikasi dan prestasi di bidangnya masing-masing, Pusat Rekor Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia, Lembaga Penghargaan Indonesia, dan Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu memberikan Penghargaan Platinum Indonesia 2011 kepada sejumlah tokoh, profesional, pendidik, dan pengusaha Indonesia. Bertempat di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta (02/12), Penghargaan Platinum Indonesia 2011 diberikan kepada

dok foto: adang/teddy/majalahtopik

16 kalangan Tokoh, Profesional, Pendidik dan Pengusaha peraih Penghargaan Platinum Indonesia 2011.

22

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Rumah Sakit Tingkat III Landasan Udara (Lanud) Atang Sendjaja (Bogor), PT First Security Service Indonesia, PT Environment System Research Institute, inc (ESRI) Indonesia, PT Paradise Perkasa, PT Duta Indah Propertindo, PT Prima Source Asia, Koperasi Karyawan GMF Aeroasia Sejahtera, PT Sinergi Global, PT Sido Muncul, CV Topik Tri Utama, Cipaganti Group, Assalam Military Equipment, PT Mitra Usaha Global, PT Unique Herbamed Indonesia, Yayasan Insan Cinta Bangsa, dan PT Tri Mitra Sukses Bersama.


TOPIK EKSKLUSIF

Ir. Prijambodo MS, Asisten Deputi Urusan Pengendalian & Akuntabilasi Koperasi dan UKM, memberikan piagam Platinum Indonesia 2011 kepada Iwan Purnama, Pimpinan Umum Majalah Topik.

Menurut Kirana dari Pusat Rekor Indonesia, penganugerahan penghargaan merupakan upaya untuk menggalang dan membudayakan kebersamaan antara pemerintah dan para pelaku dunia usaha. Selain itu, melalui penganugerahan penghargaan ini, diharapkan dapat memberdayakan peran serta masyarakat dalam menciptakan pembangunan nasional, serta memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan nasional sekaligus meningkatkan kerjasama dalam bidang usaha. “Pusat Rekor Indonesia melihat bahwa para penerima penghargaan sudah mampu bertahan cukup lama di bidangnya masing-masing, memiliki inovasi dan ide-ide yang senantiasa dituangkan ke dalam perusahaan,� papar Kirana saat ditemui Majalah TOPIK di sela-sela acara. Penganugerahan Penghargaan Platinum Indonesia yang telah dimulai sejak 2010 ini tidak begitu saja memberikan penghargaan. Dibutuhkan waktu lima hingga satu tahun melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan calon penerima penghargaan. Dari kriteriakriteria yang telah ditetapkan, terpilihlah

Tim Majalah Topik.

tokoh, profesional, pendidik, dan pengusaha yang layak menerimanya.

Majalah TOPIK berupaya menampilkan berita-berita yang berimbang.

CV Topik Tri Utama, salah satu penerima Penghargaan Platinum Indonesia 2011, adalah perusahaan yang menerbitkan Majalah TOPIK. Majalah yang terbit satu bulan sekali ini mengulas berbagai topik atau masalah, seperti hukum,bisnis, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan segmen pembaca para pemangku kebijakan di pemerintahan, pebisnis atau pelaku usaha, mahasiswa, profesional, praktisi hukum, politisi, dan sebagainya,

Atas dasar profesionalisme dan dedikasi dalam menampilkan beritaberita yang berimbang itulah, Majalah TOPIK melalui CV Topik Tri Utama mendapat anugerah, sebagai salah satu penerima Penghargaan Platinum Indonesia 2011. Ke depan, CV Topik Tri Utama berharap senantiasa menampilkan pemberitaan-pemberitaan yang lebih baik, berimbang dan bermutu. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

23


TOPIK EKSKLUSIF

SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Assalamu Alaikum Wr.Wb Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Pertama-tama marilah kila panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Taufik dan HidayahNya, Pusat Rekor Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia dan Lembaga Penghargaan Indonesia dapat menyelenggarakan "Penghargaan Platinum Indonesia 2011". "Penghargaan Platinum Indonesia 2011" saya anggap penting dan sangat membanggakan karena beberapa alasan: Indonesia sebagai bagian dari masyarakat international meskipun dunia sedang rnengalami kontraksi ekonomi sebagaimana dialami negara adidaya Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, namun bangsa Indonesia mampu menghasilkan para pemimpin/pengelola perusahaan organisasi dan lernbaga yang secara profesional memiliki prestasi tinggi di tingkat internasional.

organisasi dan lembaga yang secara profesional berhasil mendulang prestasi internasional yang patut diteladani oleh kita semua sesuai dengan profesi dan bidang pengabdiannya masing-masing. Demikian sambutan tertulis saya ini, dan saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah mendapat anugerah "Penghargaan Platinum Indonesia 2011" dari Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia dan Lembaga Penghargaan Indonesia pada saat didirikan akan dapat diwujudkan karena tantangan yang dihadapi akan sangat berat dan harapan yang digantungkan berbagai pihak akan sangat tinggi di masa-masa mendatang. Wassalaamualikum Wr.Wb. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Ir Mohamad S.Hidayat

"Penghargaan Platinum Indonesia 2011" ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia yang memiliki para pemimpin/pengelola perusahaan,

SAMBUTAN KETUA PELAKSANA Assalamu Alaikum Wr.Wb Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia dan Lembaga Penghargaan lndonesia mempersembahkan penghargaan “Penghargaan Platinum Indonesia 2011” kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada pengusaha, eksekutif, professional yang sukses. Penghargaan “Penghargaan Platinum Indonesia 2011” merupakan kegiatan yang dapat membantu terbangunnya suasana yang kondusif bagi peningkatan prestasi sekaligus bertujuan mendorong professional mengukir prestasi dan mewujudkan visinya. Kami bangga dan percaya bahwa masa depan dunia profesi dan pelaku bisnis di Indonesia akan semakin profesional dan semakin meningkat standarnya sehingga era perdagangan bebas dan era industrial property right (yang ditandai dengan kepemilikan hak patent dan merk) tidak akan memukul hancur para pelaku bisnis dan profesional tetapi justru akan memperkuatnya.

24

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Suatu kebahagiaan besar bagi kami memperoleh kesempatan yang sangat berharga dapat menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu apresiasi terhadap prolesional terbaik. Di samping itu, kita dapat saling mengenal dan kami berharap melalui acara ini dapat dijadikan suatu ajang kerjasama dalam meningkatkan profesionalitas dan para profesional-profesional terbaik. Akhir kata, kami menyampalkan selamat kepada para penerima penghargaan, semoga menjadi teladan bagi masyarakat dan semakin memacu kualitas untuk menciptakan prestasi yang lebih gemilang. Terima kasih. Wassalaamualikum Wr.Wb. Ketua Pelaksana Ir. Agus Abdurrahman


TOPIK EKSKLUSIF

Letnan Kolonel (Kes) Dr, AGOESTINO S. Sb,B Finacs KEPALA RUMKIT TK III LANUD ATANG SENDJAJA

Saat ini Rumkit TK III Lanud Atang Sendjaja Bogor dipimpin oleh Letnan Kolonel (Kes) Dr. Agoes Tino S, Sb.B Finacs. Ayah empat orang anak I.Grace Livia Nurul Husna, 2. Zola Gita Nurul Huda, 3. Reyhan Bilal Gilang Ramadhan, 4, Fairuuz Rachel Nurul Jannah dari pernikahannya dengan Novi Hermawati ini, terbilang orang baru di Bogor.

R

umah sakit (Rumkit) TK III Lanud Atang Sendjaja Bogor merupakan sebuah rumah sakit milik TNI Angkatan Udara. Meskipun demikian, Rumkit TK III Lanud Atang Sendjaja Bogor ini juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sesuai dengan namanya, RumkitTK III Lanud Atang Sendjaja Bogor tetap berusaha menjadi idaman bagi anggota dan keluarga TNI AU lalam layanan kesehatan. Sesuai dengan motonya, "ATS - Akurat Terjangkau Sehat” Rumkit TK III Lanud Atang Sendjaja Bogor, memiliki jenis pelayanan dan fasilitas selayaknya rumah sakit modern. Adapun jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki rumah sakit ini antara lain: Manajemen Administrasi dengan komputerisasi, keuangan, sistem rekam medis, UGD 24 Jam dan Poli Umum. Rumkid TKIII Lanud Atang Sendjaja Bogor juga memiliki poli spesialis yang terdiri atas: Bedah umum, Bedah saraf, Bedah Othopedi, Kandungan, Penyakit dalam. Anak, THT, Mata, Kulit dan kelamin, Saraf, Orthodentis dan Anestesi. Poli Gigi dan mulut, Akupunkture, Fisiotrapi serta BKIA dan dilengkapi juga dengan Unit Rontgen yang terdiri atas X-ray, USG, C-ARM. Kemudian Unit Laboraturium, Instalasi farmasi/ Apotik 24 jam, Rawat Inap,

ICU, Kamar bersalin, Kamad Operasi, Kamar Jenazah, Ambulance, Kereta Jenazah, Aula Medika, kafe medika dengan dukungan kesehatan. RumkitTK III Lanud Atang Sendjaja Bogor juga seringkali mengadakan kegiatan Bhakti Sosial untuk memberikan pertolongan kepada masyarakatyang membutuhkan. Semua itu sesuai dengan visi Rumkit TK III Lanud Atang Sendjaja Bogor yaitu: "Rumah sakit terbaik dan bermutu bagi masyarakat kabupaten/kotamadya Bogor serta menjadi idaman anggota/ keluargaTNl AU" Adapun misi Rumkit TK 111 Lanud Atang Sendjaja Bogor adalah: • Tempat pelayanan kesehatan terbaik, professional, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat wilayah kabupaten/kotamadya Bogor. • Berperan aktif dalam pelayanan kesehatan sosial/bakti sosial kesehatan guna mendukung program pemerintah kabupaten/ kotamadya Bogor. • Melaksanakan kegiatan preventif, kuratif dan rehabilitasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AU. • Sedangkan tugas Pokok Rumkit Atang Sendjaja Bogor adalah sebagai berikut: • Menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihanTNl AU. • Melaksanakan tindakan preventif serta penunjang kesehatan dalarn kegiatan rumah sakit.

Meskipun demikian, pria kelahiran Cirebon, 30 Mei ini, sudah kenyang menangani berbagai pelayanan kesehatan di lingkungan TNI AU. Tercatat, ia adalah Ka. Unit Peny.Dalam RUSPAU ANTARIKSA HALIM JAKARTA 1994, Kepala Bagian PT. Pelita Air Service Indonesia 1996, Dokter Skuadron Udara Lanud Abdurahman Saleh Malang 1997, Ka. Klinik Bedah Rumkit Lanud Abdurahman Salehf Malang 2000, Kepala Rumah Sakit Abdul Malik Lanuc Medan 2003, Ses Rumkit Tk. Ill Lanud Atang Sendjaja'j Bogot 2007. Letnan Kolonel (Kes) Dr. Agoes Tino S, SB.B Finac: juga pernah ditugaskan dalam Operasi Militer Timor Timur, Lanud Baucau 19941995, Kontingen Gatuda XI F Eastren Slovenia (Bosnia) 1997 dan COM Aceh 200. s/d 2004. Tidak heran, berbagai penghargaan pernah diterimanya. Antara lain; SANTI DHARMA 1997, UNTAE Slovenia Medal 1997, MEDAL SERVICE Bosnia 1997, MADALI MEDAL Kontingen Garuda 14F 1997, Lencan Seroja 1995, Satya Lencana Kesetiaan TNI AU 8 Tahun1 2001, Satya Lencana Kesetiaan TNI AU 16 Tahun 2011, Lencana GOM Aceh 2006 dan Lencana Dwistita 2011. Untuk itu, tidak berlebihan apabila penghargaan Platinum Indonesia 2011 dengan Kategory The Best Hospital In Service Excellent Of The Year 2011 dipersembahkan kepada Letnan Kolonel (Kes) Dr. Agoes TinoS. Sb.BFinacs, Kepala Rumah Sakit TK.Ill Lanud Atang H Sendjaja Bogor, atas pencapaian dan prestasi yang telah ditorehkannya. ]

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

25


TOPIK EKSKLUSIF

Irwan Hidayat Dirut PT Sido Muncul

PT Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada 1940, dikelola oleh Ibu Rahkmat Sulistio di Yogyakarta, dan dibantu oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis (serbuk). Seiring kepindahan beliau ke Semarang, pada 1951 didirikan perusahan sederhana dengan nama SidoMuncul yang berarti “Impian yang terwujud” berlokasi di Jl. MlatenTrenggulun. Dengan produk pertama dan andalan, Jamu Tolak Angin. Produk jamu buatan Ibu Rakhmat mulai mendapat tempat di hati masyarakat sekitar dan permintaannyapun selalu meningkat. Pada 1984 pabrik PT Sido Muncul dipindahkan ke Lingkungan Industri Kecil di Jl. Kaligawe, Semarang. Untuk mengantisipasi kemajuan di masa datang, pada 1997, dibangunlah pabrik yang lebih besar dan modern di Klepu, Unggaran, yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan disaksikan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan saat itu, Drs. Wisnu Kaltim. Selanjutnya peresmian pabrik seluas 29 Ha tersebut tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, dr. Achmad Sujudi pada tanggal 11 November 2000.

Saat peresmian pabrik, SidoMuncul sekaligus menerima dua sertifikat yaitu Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) setara dengan farmasi. Trend kehidupan masyarakat yang kini makin mengarah pada “back to nature” atau kembali ke alam dibaca dengan baik oleh manajemen PT Sido Muncul yang saat ini dipimpin Rahmat Hidayat. Kondisi tersebut mendorong permintaan pada produk-produk berbahan alami pun meningkat. Seluruh proses produksi dijalankan berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP) berdasarkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Benar), setara farmasi. PT. Sido Muncul juga didukung serangkaian fasilitas laboratorium lengkap dan peranan Research Development. Dengan standar pabrik CPOB (Standard Pabrik Farmasi), fasilitas yang ada di PT. Sido Muncul antara lain: 1. Laboratorium lengkap dibangun di atas lahan 1.200 meter persegi 2. Kebun percobaan dan budidaya tanaman obat 3. Extraction Centre 4. Pengolahana air bersih 5. Pengolahan air limbah 6. Perpustakaan 7. Klinik Holistik Atas kepedulian, prestasi dan pencapaiannya, penghargaan Platinium Indonesia 2011 dengan kategory The Best Quality Product Of The Year 2011 diberikan kepada Irwan Hidayat, Direktur Utama PT Sido Muncul. ]

PT Tri Mitra Sukses Bersama didirikan oleh Dr. Raswin Wijaya, MBA, pada 1995 yang bergerak di bidang distribusi mesin pengering (dryer) untuk padi dan jagung. Pada tahun yang sama, PT. Tri Mitra telah bekerja sama dengan PUSKUD Jawa Barat yang berlokasi di Rawa Merta dan telah memasang unit pertama Multiple Re-Circulation BatchType Dryer untuk diuji coba dan selanjutnya melakukan sosialisasi mesin dryer selama bertahun-tahun. Pada 2004, pemerintah menaikkan harga BBM yang sangat memberatkan para pengusaha, khususnya di bidang pengolahan mesing pengering (dryer). Saat itu, PT Trimitra sudah mengantisipasi hal tersebut dengan meluncurkan produk tungku sekam atau disebut mesin pengering non-BBM. Sampai saat ini sudah banyak perusahaan menggunakan tungku sekam dan hasilnya sangat memuaskan. Beberapa mesin yang telah terpasang di berbagai lokasi dl Indonesia sudah diuji coba oleh Balai Pengujian Mesin dan Alat Pertanian (BPMA) Departemen Pertanian RI. Atas perkembangan dan permintaan dari para pengusaha

26

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

beras dan jagung, PT. Tri Mitra didesak untuk memberikan pelayanan atau supply produk ke hilir yang umumnya menjual silo (storage tank). Salah satu rice milling plant yang sudah berjalan terdapat di Sulawesi Selatan dengan hasil yang sangat memuaskan dan selanjutnya perusahaan ini akan men-supply Food Processing Machinery. Tim kerja perusahaan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari design pabrik berdasarkan kapasitas yang diinginkan, manufacturing knowhow, production management system. PT Trimitra dapat memberikan turnkey project di mana investor dapat menggunakan jasa perusahaan untuk menjalankan pabrik setaraf internasionaI. Tidak berlebihan, apabila Pusat Rekor Indonesia mempersembahkan penghargaan Platinum Indonesia 2011 Dengan Kategory The Best Entrepreneur Agricultural Business of The Year 2011 kepada Suwardy Widjaja, Direktur PT Trimitra Sukses Bersama, atas kreativitas dan inovasi yang dilakukannya. ]

Suwardy Widjaja

Director PT Tri Mitra Sukses Bersama


TOPIK EKSKLUSIF

Bonur Simangunsong SH MH Ketua Yayasan Insan Cinta Bangsa

Yayasan Insan Cinta Bangsa sejak dipimpin Drs. Parlindungan Hutahaean, MM (Letkol Purn.TNl AD) dan Ny Bonur Simangunsong Hutahaean, SH,MH, semula merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan jasa kursus Bahasa Jepang, Bahasa Belanda, mengetik, tata buku, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, Yayasan Cinta Bangsa, sejak dipegang oleh Ny Bonur pada tahun 1979, tidak hanya berhenti dalam kursus saja. la terus mengembangkan yayasan dengan membuka program-program Diploma untuk jurusan-jurusan Perhotelan, Sekretaris, Administrasi, Perbankan, Akuntansi, Bahasa Inggris, Jurnalistik, dan lain-lain. Setelah program ini berjalan tujuh tahun, lembaga ini resmi menjadi yayasan yang diberi nama Yayasan Insan Cinta Bangsa (ICB) pada

1986. Singkatan nama ini sama persis ketika belum menjadi yayasan, yaitu International College Bandung (ICB). Ny Bonur juga melebarkan sayap lembaga ini dalam dunia pendidikan formal. Yaitu mendirikan SMIP (1989), STM (1991), SMEA (1993), Politeknik (1993), SMA (2001), SMK Farmasi (2009), dan di 2012 mengajukan Program Diploma IV untuk Politeknik. Dari mendidik 2.500 siswa dan mahasiswa dengan sekitar 200 orang tenaga dosen, guru dan staf, Ny Bonur terus berjuang dengan seluruh stafnya untuk mendidik 5.000 orang siswa dan mahasiswa dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Atas dedikasinya dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, Ny Bonur telah dianugerahi penghargaan Indonesia Best Executive Golden Award (2000) dan Piagam Penghargaan Prestasi Indonesia (tahun 2006). Tahun ini Pusat Rekor Indonesia mempersembahkan penghargaan Platinum Indonesia dengan Kategory The Best Educator Of The Year 2011 kepada Ny. Bonur Simangunsong Hutahaean, SH,MH, sebagai Ketua Yayasan Insan Cinta Bangsa Bandung. ]

Assalam Military Equipment adalah perusahaan yang berdiri tahun 1996 dan gerak usahanya memproduksi dan memasarkan perlengkapan KaporlapTNI-Polisi. Ber-Visi & Misi-kan; Menjadi salah satu wahana transformasi industri melalui tahapan alih teknologi yang diwujudkan dalam bentuk pusat keunggulan perlengkapan militer, seusai dengan tugas dan fungsi, untuk menyediakan perlengkapan yang berkualitas, harga kompetitif dengan jasa pengiriman yang terpercaya, kepuasan pelanggan. Assalam Military Equipmen di bawah kendali Baruddin, pria kelahiran Kediri, yang dikenal sebagai sosok pribadi pekerja keras dan pantang menyerah serta saat ini masih aktif berkerja di PT Pindad ini, berharap kehadiran perusahaan dapat terus memberikan kontribusi positif untuk kemajuan ekonomi bangsa dan negara. Didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman di bidangnya serta ditunjang oleh kualitas produk yang bermutu, karena pemilihan bahan, daya tahan dan rancangan berstandar Litbang TNI-AD yang membuktikan bahwa produk perusahaan mampu bersaing dengan merk lainnya dan didorong oleh etos kerja 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin), membuat Assalam Military Equipment optimis menghadapi persaingan dunia usaha dengan selangkah lebih maju dari kompetitor lainnya. Tentunya dengan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan serta kerjasama dengan berbagai pihak. Sejauh ini kerjasama yang telah dilakukan oleh Assalam Military Equipment, di antaranya dengan satuan-satuanTNI & Polri yang ada di Kota Bandung khususnya dan sekarang sudah

mulai merambah keseluruhan wilayah Indonesia, seperti Timika, dll. Diharapkan dengan perluasan market share-nya tersebut, obsesinya menjadikan Assalam Military Equipment sebagai salah satu Pusat Keunggulan Perlengkapan Militer-Polisi di Tanah Air dapat terwujud. Dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan selama hampir 12 tahun penghargaan dan prestasi pun diraih, di antaranya; Assalam Military Equipment di bawah kepemimpinannya terpilih sebagai Pengusaha Terbaik versi Kanwil Depkop Kodya Bandung dan PKM Jawa Barat dari 745 pengusaha, Penghargaan dari Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia, Penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005, Bandung Professional Award untuk kategori Best Entrepreneur Award, Penghargaan Life Time Golden Award 2006, Anugrah Piaga Penghargaan Indonesia, Penghargaan Indonesian Best Business and Professional Inovation tahun 2007, Penghargaan Bakti Utama 2008, Indonesia Good Company Award 2009, dan Penghargaan The Best Company 2010. Maka lengkaplah sudah atas kinerja dan kerja kerasnya serta kepiawaiannya dalam menumbuh kembangkan perusahaan, tahun ini kembali Assalam Military Equipment yang dipimpin oleh Badruddin dianugerahi penghargaan “Platinum Indonesia 2011” untuk kategori “The Best Military Product Of The Year 2011”. ]

Badruddin

Direktur Assalam Military Equipment

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

27


TOPIK EKSKLUSIF

James Leo

Direktur PT. Paradise Perkasa Direktur PT. Paradise Perkasa, James Leo mengisahkan, perusahaan ini pada 1993. Saat ini perusahaannya dianggap oleh banyak pihak untuk memiliki salah satu pilihan saham terbesar dan paling luas untuk sistem perpipaan di Indonesia. “Kami menekankan pasokan bahan berkualitas tinggi terutama untuk perakit rekayasa, kontraktor, industri Petrokimia, pembangkit listrik, minyak kilang minyak dan industri gas. Kebijakan kami adalah untuk memberikan layanan yang paling komprehensif dan dapat diandalkan dalam industri logam seperti yang kita menyadari bahwa itu adalah apa yang kebanyakan dari permintaan pelanggan kami,” jelas James Leo panjang lebar. Dalam menjaga hubungan dengan kliennya, perusahaan ini dibantu perangkat sistem komputer dan menjaga semua informasi klien kunci dan data saham dalam rangka untuk menyediakan klien dengan standar layanan yang tinggi. Hal ini dibuktikan oleh penghargaan Mutu Standar ISO 9001:2000, yang diperoleh perusahaan ini pada 2002. PT Paradise Perkasa sendiri memiliki visi: Menjadi stokes

pipa global terpadu dengan produk kualitas dan keunggulan layanan, yang memberikan nllai tambah kepada pelanggan. Sementaranya misinya yaitu: Mendistribusikan produkproduk berkualitas tinggi yang terkenal diakui secara global dalam rangka memberikari standar keunggulan kinerja untuk pelanggan. Dalam mewujudkan visi dan misinya untuk menjadi perusahaan yang diakui secara global, perusahaan menetapkan nilai-nilai luhur dan beintegrasi sebagai budaya perusahaan. Adapun nilai-nilai yang menjadlj budaya perusahaan adalah sebagai berikut: Komitmen,Kejujuran, Komunikasi, Just Do It, Perbaikan,Tim Kerja, Keunggulan, Konsistensi, Pertumbuhan, dan Efisien. Budaya perusahaan yang dilaksanakan secara tegas dan disiplin, dengan mengacu pada visi dan misi perusahaan, telah membawa PT Paradise Perkasa sejauh ini mampu bertahan. Bahkan inovasi yang dilakukan membuat perusahaan semakin berkembang pesat di era globalisasi seperti saat ini. Untuk itu, atas prestasi yang telah dicapai, penghargaan Platinum Indonesia 2011 dengan Kategory The Best Supplier Of Piping Materials For Oil And Gas Industries Of The Year 2011 diberikan kepada PT. Paradise Perkasa. ]

Pendirian Koperasi GMF Aeroasia Sejahtera berawal dari dipisahnya SBU GMF sebagai Profit Center PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan mandiri. Perusahaan baru ini diberi nama PT GMF AeroAsia berkedudukan di Soekarno Hatta International Airport PO. Box 1303, Bush 9130 Cengkareng Indonesia. Sejak berdiri sampai saat ini Koperasi GMF telah bergerak cepat dengan terjun dalam berbagai bisnis baik yang ada di lingkungan GMF Aero Asia sendiri maupun di luar dari lingkungan GMF AeroAsia. Awalnya Koperasi GMF bergerak dalam memenuhi kebutuhan dari karyawan dilingkungan GMF Aeroasia seperti produk, antara lain: • Pinjaman uang kepada karyawan sampai Rp.200 Juta dalam waktu tujuh tahun untuk berbagai keperluan karyawan. • Mini market Koperasl GMF berlokasi di Gedung serbaguna GMF AeroAsia dengan menyediakan peralatan elektronik dengan penjualan mencapai Rp.9 miliar pada 2009. • Biro jasa, adalah layanan koperasi dalam pengurusan pembuatan SIM, perpanjangan SINK serta mutasi kendaraan. • Rent car, merupakan layanan koperasi untuk mengantisipasi kebutuhan karyawan atas kendaraan pribadl yang dapat di sewa sewaktu-waktu • Kantin karyawan adalah salah satu usaha Koperasi GMF yang setiap hari memberikan kontribusi terhadap penambahan SHU Koperasi dengan tiga kantin karyawan. • Penjualan ATK oleh Koperasi GMF untuk kebutuhan kantor cukup berpengaruh dalam penambahan keutungan tahunan SHU yang diperoleh Koperasi GMF.

28

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

• Kontruksi yang dikelola Koperasi GMF antara lain pembangunan gedung GMF untuk station daerah Bandara Raden Inten Lampung baru dan pembangunan menaikkan hangar #3 yang ada di Bandara Soekarno Hatta • Klinik 24 jam adalah layanan koperasi GMF terkait terpilihnya Koperasi sebagai pemegang polis asuransi Inhealth untuk pensiunan karyawan • In-House Klinik Koperasi GMF telah membuka klinik untuk karyawan ACS (Catering) yang ada di bandara Soekarno Hatta. • Mobil ambulance Koperasi GMF stand by 24 jam di lingkungan GMF AeroAsia • Klinik Hemodialisa/Cuci Darah Koperasi GMF, berlokasi di luar wilayah bandara dengan peralatan mesin yang modern serta dilengkapi dengan 8 tempat tidur • Pengadaan mobll operasional oleh Koperasi GMF bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan penumpang di berbagai daerah. Atas prestasi, konsistensi dan integritas yang dipegangnya selama ini, penghargaan Platinum Indonesia 2011 dengan Kategory The Best Service Excellent Of The 2011 diberikan kepada Koperasi GMF Aeroasia Sejahtera. ]

Amsari Tambunan Ketua KOPKAR GMF AERO Asia Sejahtera


TOPIK EKSKLUSIF

Iwan Purnama

Pimpinan Umum Topik Tri Utama Topik Tri Utama merupakan perusahaan yang menerbitkan Majalah Berita TOPIK pada 24 Februari 2007. Di awal menjalankan usahanya, perusahaan ini berkantor di Jalan Kebun Jeruk Raya No 18 B, sebelum akhirnya pindah ke Gedung DIA Jalan Kebun Jeruk Raya No.2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Mei 2009. Semangat Iwan Purnama, sebagai pendiri Majalah TOPIK dibantu tim perusahan dan redaksi dan agar Majalah TOPIK--yang pemberitaannya mengulas bisnis, hukum, dan politik, bisa hadir di tengah-tengah para pembacanya, terus menggeliat. Di tengah persaingan media massa yang begitu kuat, Majalah TOPIK berusaha tetap eksis sambil terus melebarkan pendistribusiannya ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam upaya legalitas, pada 11 Maret 2008, Majalah TOPIK didaftarkan di PDII LIPI, kemudian mendapatkan International

Standart Serial Number (ISSN) dengan nomor 1979-2301. Adapun data media Majalah TOPIK sebagai berikut: Nama Media : Majalan Berita TOPIK Motto : Aktual, Tajam danTerpercaya Ukuran : 21 cmx 28cm Jumlah Halaman : 84 halaman full collour Tiras : 15.000-20.000 eksemplar Harga jual : - Rp 25.000 (Jawa-Bali), - Rp 27.500 (luarJawa) Distribusi : Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jadebotabek), Jawa, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan Bengkulu. Sasaran Pembaca : Pejabat pemerintah dan pejabat non pemerintah (swasta, khususnya eksekutif muda). Usia Pembaca : 18 - 60 tahun Pendidikan Pembaca : SMA-PerguruanTinggi. Atas kerja keras, prestasi dan pencapaian dalam empat tahun terakhir mengelola Topik Tri Utama, Pusat Rekor Indonesia memberikan penghargaan Platinium Indonesia 2011 dengan katagori The Best Company Of The Year 2011 kepada Iwan Purnama, sebagai Pimpinan Umum CV. Topik Tri Utama. ]

PT ESRI Indonesia adalah perusahaan IT yang mengkhususkan diri dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknologi pengolahan gambar dan solusi dengan berbagai produk, aplikasi dan penawaran solusi total spasial. Di Indonesia, perusahaan ini didirikan pada 1990 dengan tujuan untuk lebih mendukung perkembangan pelanggan yang berbasis di Indonesia dan sekitarnya. ESRI Indonesia telah menempatkan diri untuk menjadi pemain dan leader tingkat dunia dalam bisnis GIS dengan memberikan layanan GIS cutting edge, bekerja sarna dengan pemain dunia dalam teknologi pengolahan gambar dan solusi, Environment Systems Research Institute, Inc (ESRI Inc) dan ITT Visual Solusi Informasi (ITT VIS). Untuk mendukung pelanggan dan mitra regional, ESRI Indonesia secara aktif mempromosikan kesadaran dan adopsi teknologi GIS dan pengolahan gambar.Tujuannya adalah memberikan keuntungan geografis untuk meningkatkan kesadaran situasional dan proses pengambilan keputusan. Hal ini akan menyebabkan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan. Dengan menggabungkan keahlian yang dimiliki, keahlian dan pengalaman dari seluruh berbagai industri dan menggunakan teknologi informasi terbaru dan praktik terbaik, ESRI Indonesia berada dalam posisi tertinggi untuk menawarkan kepada pelanggan proposisi nilai terbaik, lengkap dan Isolutif dalam

geospasial untuk memenuhi tuntutan dan tantangan yang pernah diajukan pelanggan. Saat ini, PT ESRI Indonesia dipimpin oleh Bima Priadi. Pria kelahiran Purworejo, 1 April 1962 ini bertindak selaku Country Manager untuk wilayah Indonesia. Lulusan S1 Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini sarat pengalaman di bidangj IT. Tercatat, sepanjang tahun 1988-2003, ia bekerja di IBM Japan sebagai software development and programmer. Setelah itu, tahun 2000-2003, Bima bekerja pada PT Nusantara System International dari software house hingga posisi terakhir Manager R & D. Menginjak tahun 2000-2007, ia bekerja di PT Nusantara SECOM InfoTech, perusahaan jasa IT dengan posisi terakhir General Manager Geographic Information System. Sementara posisi Country Manager PT ESRI Indonesia dijabat Bima Priadi sejak tahun 2007. Atas kerja keras, prestasi dan pencapaiannya, Pusat Rekor Indonesia memberikan penghargaan Platinium Indonesia 2011 dengan katagory The Best Company Of The Year 2011 kepada Bima Priadi, Country Manager PT ESRI Indonesia. ]

Bima Priadi

Country Manager PT ESRI Indonesia

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

29


TOPIK EKSKLUSIF

Armin Nainggolan Direktur Utama PT Primasource Asia

lead by Mr. Armin Nainggolan In the category of The Best Company Of The Year 2011. ]

PT Primasource Asia (PSA) began operating in early 2006, and is a pioneer in producing ground support products for the underground mining industry in Indonesia. We are recognized by all underground mining companies in Indonesia as a company that develops and produces made in Indonesia products such as mine mesh, rock bolts/ friction bolts, bearing plates and other items. Most of these items are still largely imported by the underground mining community in Indonesia, but in the last 5 years PSA has penetrated the market with our own manufactured products. By understanding the needs and expectation of the miners for high quality standard products, we have progressed our company to be able to compete with imported products in both quality and prices. Our mission is to be the leading manufacturer and supplier of ground support products by 2012, with a wider range of products to serve the needs of the underground mining companies. Our vision is to transform Indonesia into an exporter of these products in the Asia Pacific market, from the current position as net importer. Proudly Pusat Rekor Indonesia 2011, Penghargaan Platinum Indonesia 2011 conferred to PT. Primasource Asia that

Art Tile Vinyl Floor, “DIPA� Ceiling Grid System, Converting Tissue a Paper mill. Dalam perusahaan Duta Indah Group terdapat anak perusahaan seperti: PT. Mekanindo Lestanusa, PT. Duta Indah Propertindo, PT. Duta Indah Perkasa, PT. Graha Sinar Mandiri, PT. Duta Kencana Indah, dan PT. Duta Indah sejahtera. Dalam perkembangannya, perusahaan telah berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek milik pemerintah dan swasta. Visi Duta Indah Kencana, yaitu: Kami selalu menjunjung tinggi profesionalitas dan keahlian pada bidang kerja kami (kontraktor). Sementara misi perusahaan adalah: Selalu menjadi leader sebagai perusahaan paling kompeten pada bidangnya.

PT Duta Indah Group didirikan tahun 1996 sebagai kelanjutan perkembangan PD. Duta Indah Perkasa yang didirikan tahun 1993, bermula dari keinginan kami para pendirinya mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia melalui wiraswasta. Perusahaan ini merupakan Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang usaha Developer, Contractor, Aluminium Extrusion, Contractor Aluminium, Aluminium Distributor, Sole Agent

30

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Atas prestasi, kerja keras dan pencapaian yang terjadi selama ini, penghargaan Platinum Indonesia dengan Kategory The Best Property Of The Year 2011 dipersembahkan kepada PT Duta Indah Propertindo. ]

Ka Tjin

Direktur PT Duta Indah Propertindo


TOPIK EKSKLUSIF

Boyke Ahmad Maulani Direktur Utama PT Sinergi Global

PT Sinergi Global didirikan pada tanggal 22 Mei 2006 dengan bidang usaha: Jasa pengadaan barang, penjualan dan pertambangan batubara, production house, serta periklanan. Pengalaman kerja perusahaan ini antara lain di bidang pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat (2009). Di bidang visual antara lain: pembuatan iklan layanan masyarakat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2011), iklan komersial (TVC) Vape (2011), iklan komersial (TVC) BNI Syariah (2011), Iklan komersial (TVC) Aqua (2011), iklan komersial (TVC) AC LG (2011), penayangan iklan layanan masyarakat Ujian Nasional di Metro TV, serta Visual program sinetron diTPI (2010). Untuk sinetron, yang pernah dirilis antara lain ‘Sosialisasi Kenaikan Tarif Dasar Listrik 2003” 13 episode ditayangkan di TVRI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Listrik

dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2003. Untuk film layar lebar, antara lain film layar lebar 16 mm tentang: Sosialisasi Pemberantasan Penyakit Pneumonia SALMA (ADB ICDC LOAN 1320 INO Project Filipina) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, Departemen Kesehatan 2004 Di bidang pengadaan kendaraan bermotor, antara lain: pesanan order pembelian LDII Tahap I (2011), Jakarta sebanyak 24 motor, pesanan order pembelian LDII Tahap II (2011), Jakarta sebanyak 60 motor, pesanan order pembelian LDII Tahap III (2011), Jakarta sebanyak 40 motor, dan pesanan order pembelian LDII Tahap V (2011), Palembang, Prabumulih, Lahat sebanyak 68 motor. Di bidang pertambangan dan penjualan batubara, yaitu di wilayah Desa Netapin, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (2011), dan wilayah Gunung Bintang Awal, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah (2011). Untuk bidang pemasaran reklame, antara lain pemasaran titik neon box di sepanjang jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono Jakarta (2009). Atas prestasi, konsistensi dan integritas yang dipegangnya selama ini, penghargaan Platinum Indonesia 2011 dengan Kategory The Best Company Of The Year 2011 diberikan kepada Boyke Ahmad Maulani, Direktur Utama PT Sinergi Global. ]

Rakyat Indonesia tidak sadar bahwa tanah aimya menyimpan kekayaan alam luar biasa. Bukan hanya dalam bentuk hasil pertanian, pertambangan, kehutanan dan pertanian yang melimpah ruah, tetapi bumi Indonesia menyimpan kekayaan lain. Yakni banyaknya tanaman berkhasiat obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sayangnya, kekayaan alam yang satu ini tidak banyak dimanfaatkan. Sebagian besar rakyat Indonesia lebih percaya kepada pengobatan moderen yang berbasis obat-obatan kimia. Penggunaan herbal hanya pada kalangan tertentu yang mengenalnya secara tradisional sebagai “jamu”. Padahal, tanaman obat atau herbal melalui proses yang benar tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Semua berawal dari keprihatinan Eko Harfi Prasetyo, ST karena melihat jamu yang selalu dipandang sebelah mata dan menjadi nomor dua oleh bangsa Indonesia sendiri. Padahal pengusaha MLM obat dari luar negeri meraup keuntungan besar meskipun bahan baku herbal didatangkan dari negara lain. Celakanya Indonesia sendiri merupakan sumber potensi herbal terbesar di dunia. Oleh karena itu, alumni Jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta ini, tergerak untuk menciptakan formulasi herbal yang spesial yakni herbal medicine yang unique, khusus dengan khasiat setara atau lebih baik dari produk medis. Lebih jauh lagi, ia menginginkan produk formulasi herbal yang diciptakannya menjadi produk terbaik dan

diterima masyarakat meskipun tanpa iklan sama sekali. Artinya, masyarakat menggunakan produk herbal formulasi Eko bukan karena terpengaruh iklan yang bombastis, tetapi benar-benar menggunakan produk terbaik, kualitas maupun khasiatnya. Semua itu, dibuktikan secara langsung melalui penggunaan produk dalam mencapai kesembuhan dari penyakit yang diderita. Adapun visi diusung PT Unique Herbamed Indonesia adalah: PT Unique Herbamed Indonesia menjadi sebuah perusahaan obat herbal terpercaya dan berskala internasional yang bertujuan membantu serta mendukung program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan mutu kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia. Sementara misinya adalah PT Unique Herbamed Indonesia menjadi pemimpin (leader) obat herbal dalam penyedia produk herbal terbaik di pasar nasional dan intemasional. Atas prestasi, konsistensi dan integritas yang dipegangnya selama ini, penghargaan Platinum Indonesia Kategory As The Best Herbal Madicine of The Year diberikan kepada Eko Hari Prasetyo, ST Direktur Utama PT Unique Herbamed Indonesia. ]

Eko Hari Prasetyo, ST Dir. PT. Unique Herbamed Indonesia

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

31


TOPIK EKSKLUSIF

Drs. Darly A.P. Siregar Presiden Director PT First Security Service Indonesia

Didirikan pada 2007, PT First Security Indonesia atau dikenal sebagai FSI, siap memberikan solusi keamanan terpadu. Di mana setiap solusi yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi sesuai keinginan klien. FSI memiliki pengalaman yang luas di banyak industri berisiko tinggi, pemahaman yang mendalam tentang Indonesia serta sumber daya manusia yang kompeten dan sistem operasi. Dengan menegakkan nilai-nilai integritas, inovasi, kualitas pelayanan serta saling menghormati, FSI terus membangun reputasi sebagai penyedia solusi keamanan paling terpercaya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang diusung perusahaan, sebagai berikut: Visi PT First Security Indonesia Menjadi penyedia solusi keamanan paling terpercaya di Indonesia Mist PT First Security Indonesia 1. Menyediakan solusi terpadu atau individu tanpa mengganggu bisnis klien inti dan tanpa mengorbankan kualitas 2. Pastikan penggunaan terlatih, personil yang berpengalaman dan termotivasi 3. Mengembangkan kemitraan dengan setiap klien, personil dan masyarakat sekitar di mana kami beroperasi 4. Terus inproving diri sendiri, efisien dan menguntungkan Nilai PT First Security Indonesia • Layanan, Bekerja di Industri jasa, kepuasan dan kepercayaan klien adalah tujuan utama. Untuk mencapainya, perusahaan terus memberikan pelayanan terbaik dalam setiap solusi keamanan • Integritas. Jenis solusi keamanan yang disediakan dibangun di atas kejujuran dan integritas. Dalam mengejar kebenaran, perusahaan tidak pernah berkompromi dengan integritas PT First Security Indonesia

32

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Inovasi. Industri keamanan adalah industri yang dinamis. Dalam menjadi terdepan, perusahaan; membawa inovasi-inovasi untuk mendukung efektivitas solusi keamanan yang disediakan perusahaan. Saling Menghormati. Sebuah pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan klien, mulai dengan kepuasan dan kepercayaan, sementara penghargaan atas prestasi personil di lapangan memastikan loyal Has dan kesuksesan layanan

Selain itu, setiap personel keamanan yang terdaftar di PT First Security Indonesia telah melalui berbagai pelatihan yang menunjang profesionalitasnya. Pelatihan tersebut merupakan program pendidikan yang mendidik para personel untuk memperoleh kompetensi, pengetahuan praktis dan keterampilan dalam bidang keamanan. Program ini terdiri atas beberapa modul sebagai berikut: • Pelatihan Dasar Keamanan • Intermediate dan Advanced Security Pelatihan • Akademik dan Pelatihan Masyarakat • Skuad Strategis taktis Pelatihan • Tutup Perlindungan Pelatihan • Intelijen dan Pelatihan InvestigasiTeknik • K-9 Handler Pelatihan Oleh karena itu, semua petugas keamanan yang disediakan PT First Security Indonesia sangat terlatih, cerdas, mahir secara fisik dan menjunjung tinggi kode etik perusahaan. Mereka menyediakan keamanan kelas pertama dengan melindungi properti klien, aset dan atau kehidupan dan selalu siap mencegah terjadinya tindak melawan hukum. Dengan profesionalitas yang ditunjukkan oleh PI First Security Indonesia, sudah pasti klien akan sangat diuntungkan. Klien memiliki hak untuk perlindungan aset yang tepat sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan sehingga klien sepenuhnya bisa mempercayakan keamanan hidupnya kepada FSI. Atas prestasi, kerja keras dan pencapaian yang telah diperoleh, maka sangatlah pantas PT. First Security Indonesia yang dipimpin oleh Bapak drs. Darly A.P. Siregar menerima penghargaan The Best Company In Quality Service Excel lent Of The Year 2011. ]


TOPIK EKSKLUSIF

Andianto Setiabudi Direktur Utama Cipaganti Group

Keberadaan Cipaganti Group dimulai dengan dibukanya usaha jual beli mobil bekas dengan nama Cipaganti Motor oleh Andianto Setiabudi pada tahun 1985 di Jalan Cipaganti No.84 Bandung. Perkembangan usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik sehingga dapat berkembang dengan memiliki 5 Divisi Usaha Nasional. Pertama, Divisi Otojasa, Divisi Property, Divisi Heavy Equipment, Divisi Mining, dan Divisi Bank.

dibuka juga cabang di Pekanbaru (Riau), serta 2008 di Balikpapan (Kalimantan Timur). Divisi Mining Tahun 2008 Cipaganti divisi Mining telah memulai pertambangan batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Divisi Bank Tahun 2009 Cipaganti Group mengakuisisi BPR Dana Tijarah yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat menjadi Bank Cipaganti-BPR syariah dengan moto meraih hasil-berbagi bersama.

Divisi Property Pada awal 1990 manajemen memutuskan memulai usaha di bidang perumahan.

Tak terasa hamper 25 tahun Cipaganti Group berhasil menancapkan eksistensi di kancah perekonomian Indonesia, dan berbagai Prestasi dan Penghargaan pun telah banyak diterima, di antaranya; terpilih sebagai Penerima Semangat Wirausaha Indonesia tahun 2003 dan 2005, Enterprise 50 Award 2003 dan 2004, Finalis Ernst & Young Entrepreneur of The Year 2005, Indonesia Golden Award 2005, Piagam Penghargaan Indonesia 2006, Indonesia Quality Development 2007, Penghargaan Accenture dari Bisnis Indonesia, terpilih sebagai salah satu Perusahaan Terbaik Versi Majalah SWA, AnugrahThe Leadership Award 2008, Penghargaan Indonesia Good Company Award 2008, Penghargaan Bandung Professional Award 2009 dengan kategori Best CEO Of The Year, bahkan baru-baru ini Cipaganti Group menerima Penghargaan Outstanding EntrepreneurshipJ Award 2010 dari Enterprise Asia.

Divisi Heavy Equipment Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri tekstil dan lainnya di wilayah Bandung, Priangan Cipaganti Group menangkap peluang untuk menyewakan Alat Angkat Barang Berat (Forklift dan Crane). Sejak 2004, PT Cipaganti Citra Graha divisi Alat Berat membuka kantor cabang di Banjarmasin, Batu Licin (Kalimantan Selatan), dan tahun 2005 di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan tahun 2007

Maka sangatlah pantas atas kinerja, kerja kera dan kontribusi Perusahaan didalam turut serta menumbuhkembangkan perekonomian nasional khususnya dalam dunia transportasi di Indonesia, itu tahun ini Cipaganti Group di mana Andianto Setiabudi sebagai Direktur Utamanya dianugerah Penghargaan “Platinum Indonesia 2011” dengan kategori “The Best Company Strategy & Marketing Expand Of The Year 2011. ]

Divisi Otojasa Cipaganti Motor dikembangkan menjadi Cipaganti Rental yang menyewakan segala jenis dan merk kendaraan, mulai dari kendaraan angkutan barang, penumpang, pernikahan serta paket wisata. Tahun 2007 Cipaganti Group membuka dua usaha baru yaitu Cipaganti Tours & Airlines Ticketing dan Cipaganti Express.

misi yang jelas serta bermanfaat bagi banyak orang yang bergabung di MUG. Di sepuluh tahun ke belakang, bermula dari usaha yang ‘bergerak di bidang marketing, berlanjut pengembangan divisi usaha rohani, perjalanan ibadah haji, pusat latihan, general traiding dan supplier, dengan tempo 10 tahun usaha ini telah memiliki 24 cabang, dengan karyawan 180 orang non marketing. Profil Perusahaan: Berawal dengan bermodalkan keberanian, tekad dan semangat yang kuat untuk maju dan berhasil serta meraih kesuksesan dari seorang wanita kelahiran Sulawesi Selatan, maka didirikannya Mitra Utama Global. Hadirnya MUG di kancah persaingan bisnis saat ini dengan membawa visi &

Simanampang Jaya Tarna adalah perusahan awal, Mitra Utama Global memulai kiprahnya di kancah persaingan bisnis dan kemudian sahamnya diambil alih oleh Mitra Utama Global pada tanggal 9 April 2002. Dengan perjuangan dan kerja keras untuk penyempurna di berbagai segi, maka saat ini Mitra Utama Global Telah memiliki 24 Cabang di Jabotabek, Bandung, Semarang, Solo Jogjakarta, Malang serta Surabaya. ]

Ir. Hj. Hasnawiah Palanna Dirut PT. Mitra Utama Global

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

33


TOPIK OTONOMI

Peresmian Hotel Santika Bengkulu ditandai dengan pemukulan dol.

Hotel Santika

Ikut Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu terus berkembang, salah satunya dari sektor perhotelan. Keberadaan Hotel Santika Bengkulu pun selain sebagai rumah kedua para tamunya, turut pula memperkerjakan hampir 70 persen warga Kota Bengkulu.

H

otel Santika Bengkulu yang berlokasi di Jalan Raya Jati No 45 Sawah Lebar Kota Bengkulu, dengan bangunan yang sangat megah berdiri di tengah Kota Bengkulu. Hotel Santika resmi dipergunakan tanggal 15 Desember 2011 oleh Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH. MH, ditandai dengan pemukulan dol didampingi President Director PT Griya Tiga Intan, Deddy Sudarijanto, Director Executive PT Grahawita Santika selaku pengelola Santika Hotel Bengkulu, Lilik Oetama.

digawangi oleh Fabian Cahyadi Hadi sebagai General Manager dengan jumlah karyawan 70 orang yang berasal dari putera daerah.

Hotel Santika Bengkulu memiliki 82 kamar, terdiri atas Superior, Delux, Executive Suite. Dilengkapi juga beberapa fasilitas di antaranya Serunai Restoran, The Lobby Lounge, Fitness Centre, Kolam Renang, Business Centre dan 5 buah Meeting Room yang mampu menampung 600 orang. Hotel yang berada di tengah kota ini

Hadirnya Hotel Santika Bengkulu ini akan menambah pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu pada khususnya, dan Provinsi Bengkulu pada umumnya.

34

Santika Hotel & Resort memiliki ciri khas Haspitality from The Heart yang terangkum dalam Indonesia Home dengan nilai–nilai pelayanan keramahan khas Indonesia. Serta sentuhan alam dan keseragaman, sehingga para tamu akan merasakan indahnya kekayaan alam Indonesia berbalut keramahan pelayanan khas Indonesia.

Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH.MH, dalam kata sambutannya mengatakan, dirinya sangat bangga dengan berdirinya Hotel Santika ini,

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Walikota juga mengajak kiranya seluruh karyawan Hotel Santika menggunakan seragam batik Besurek sebagai khas unggulan di Kota Bengkulu, dan di setiap meja terpasang bendera merah putih dengan ukuran kecil sebagai lanjutan merajut nusantara di Kota Bengkulu. Walikota juga mengharapkan agar masyarakat ikut membantu menjaga keindahan dan kenyamanan, sehingga wajah Kota Bengkulu tetap diingat dan dikenang, karena Bengkulu terkenal dengan keindahan Pantai Panjang, Benteng Marlborough, dan sarana wisata lainnya di Kota Bengkulu. Para pelaku industri perhotelan seakan berlomba untuk menjadikan hotel mereka menjadi rumah kedua bagi tamunya, inilah yang lebih diutamakan oleh jaringan hotel terbesar di Indonesia, yakni Santika Indonesia Hotels & Resort. Santika Indonesia Hotels & Resort didirikan pada Agustus 1981 dan merupakan salah satu bisnis unit Kompas Gramedia. Saat ini hotel yang dikelola oleh Santika Indonesia Hotels & Resort sebanyak 40 ditambah satu hotel baru Santika di Bengkulu. Hotel Santika Bengkulu merupakan hotel ke 41 dari Grup Santika Hotels & Resort. ] Budi Raharjo foto: budi/majalahtopik

foto: budi/majalahtopik

berarti Kota Bengkulu sekarang sudah menambah fasilitas yang sangat positif, salah satunya adalah memperkerjakan atau karyawan di hotel ini hampir 70 persen warga Kota Bengkulu. “Ini artinya Hotel Santika sudah membantu berapa jumlah tamatan sekolah yang belum diterima sebagai karyawan baik di pemerintah maupun di swasta,� kata Ahmad Kanedi.


TOPIK OTONOMI

Selama ini sebagian potensi kehutanan di Pandeglang telah dimanfaatkan, dan masyarakat mendapat penghasilan dari hasil penjualan kayu yang ditanamnya. Ia mengaku, optimistis pada 2011 produksi kayu daerah itu bisa meningkat. Saat ini sekitar 400-500 truk kayu keluar dari Pandeglang, dan dikirim ke berbagai daerah. Keyakinan itu, didasari dari perilaku masyarakat Pandeglang yang senang menanam pohon, sehingga tidak ada lahan di daerah itu yang kosong. "Kalau kita perhatikan, di daerah ini tidak ada lahan yang kosong. Masyarakat menanami tanah dengan berbagai jenis pohon, terutama albasiah," katanya. Albasiah, menjadi jenis pohon yang paling digemari masyarakat, karena selain parawatannya mudah, waktunya singkat serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Hilal menjelaskan, daerah itu merupakan daerah penghasil kayu terbesar di wilayah Jawa dan Bali. "Pada 2010, kita menjadi penghasil kayu terbesar di wilayah Jawa dan Bali, dengan produksi 109,26 ribu meter kubik," katanya. Kayu tersebut, kata dia, seluruhnya berasal dari kebun rakyat, dengan beraneka jenis, terutama albasiah, pulai, jabon dan mahoni. Ia juga menjelaskan, kayu asal Pandeglang dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Kabupaten Serang, Banten dan provinsi lain. Selain itu, untuk jenis albasiah juga dibeli oleh perusahaan pengolahan kertas seperti PT Indah Kiat. Sektor

Potensi Kehutanan Pandeglang Belum Tereksplorasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan terus menggali potensi kehutanan, sehingga ke depan bisa menjadi sektor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan perekonomian daerah itu. foto: budi/majalahtopik

K

epala Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Muhamad Amri menjelaskan, sektor kehutanan masih memungkinkan untuk dikembangkan karena masih banyak potensi yang belum dikelola secara optimal. "Kita masih memiliki potensi kehutanan yang belum tergali, dan ini sangat potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan bagi petani hutan," katanya.

Pohon Albasiah.

kehutanan di Kabupaten Pandeglang, saat ini dilirik banyak investor, dan beberapa di antaranya telah menanamkan modalnya. "Cukup banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di sektor kehutanan, dan beberapa di antaranya telah menanamkan modalnya," kata Hilal. Ia menjelaskan, di antaranya beberapa investor yang telah berinvestasi pada sektor kehutanan di daerah itu, yakni PT Pundi Uniwood. Perusahaan itu, kata dia, tertarik mengembangkan pohon jabon, untuk bahan baku meubel dan furnitur. Sistem investasi yang dilakukannya, kata dia, dengan pola kemitraan, yakni bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki lahan kosong. PT Pundi Uniwood, lanjut dia, siap memberikan bantuan bibit jabon secara gratis pada masyarakat, dan setelah masa panen perusahaan tersebut akan membeli kayu tersebut. "Meski telah memberikan bantuan bibit secara gratis, tapi perusahaan itu akan membeli hasil kayunya sesuai harga pasaran, jadi tidak akan merugikan masyarakat," katanya.

Pohon jabon, bisa dipanen ketika berusia empat-lima tahun, dengan harga saat ini mencapai Rp1 juta per meter kubik. Sampai saat ini, perkebunan jabon binaan perusahaan tersebut telah mencapai 34 hektare, dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 26.244 batang. "PT Pundi Uniwood, masih mencari warga yang ingin bermitra. Perusahaan itu siap memberikan bantuan bibit jabon berapa pun jumlahnya," katanya. Animo warga Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menanam kayu jenis albasiah tinggi karena mudah dalam perawatannya tanaman itu juga memiliki prospek bagus serta mempunyai nilai ekonomis. Beberapa warga yang ditemui mengakui, tertarik menanam kayu itu karena sangat menjanjikan serta perawatannya tidak rumit, cukup dijaga kebersihan kebun dari rumpun dan diberi pupuk kandang. "Menanam dan memelihara albasiah ini mudah sekali, kita cukup menggali beberapa centimeter untuk menanam kemudian diberi pupuk kandang seperti kotoran kambing, ayam ataupun kerbau," kata Fahrul, warga Kampung Sukarehe. ] Gk/ant

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

35


TOPIK OTONOMI

foto: dok.pribadi

P

ertarungan memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017 sepertinya makin panas. Waktu enam bulan ke depan terasa sangat singkat. Persoalan Jakarta yang sangat kompleks, mulai dari banjir, kemacetan, sampah sampai masalah urbanisasi menjadi hal yang cukup rumit untuk dipecahkan. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur. Untuk membedah persoalan ini, wartawan TOPIK Gaus Kaisuku dan Syarifudin mewawancarai Hasnaeni MM, calon gubernur DKI Jakarta di rumahnya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya: Anda mau maju dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI untuk periode 20122017, apa motivasi pertama Anda? Motivasinya karena saya melihat kondisi Jakarta makin hari semakin buruk. Yang pertama saya ingin mengajak masyarakat Jakarta untuk bersama-sama melakukan satu perubahan buat DKI. Ketidaknyamanan dan terjadi ketimpangan ekonomi semakin dirasakan oleh

masyarakat DKI, sementara persoalan yang dihadapi itu-itu saja. Seperti halnya macet, banjir ketimpangan ekonomi, urbanisasi, serta banyak hal yang harus dilakukan. Bagi saya, jabatan itu bukanlah kebanggaan tapi tanggung jawab kepada masyarakat untuk diselesaikan dengan cepat. Jadi seorang pemimpin itu jangan seenaknya saja menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara, menikmati gaji, tapi tidak bekerja. Mereka bekerja pun masih merugikan masyarakat. Contoh kasus seperti keberadaan busway yang diadakan lagi, menurut saya itu sangat merugikan dan mematikan perekonomian masyarakat. Tentunya masyarakat akar rumput. Kedua adalah masalah sampah yang tak kunjung selesai. Namun yang saya baca ada tender lagi sebesar Rp.1,2 triliun dan itu sangat merugikan masyarakat. Kenapa dana itu tidak disebar saja kepada masyarakat kecil sehingga masyarakat bisa menikmati dan bisa merasakan uangnya pemda itu sendiri. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mempunyai persoalan yang sangat kompleks, program dan konsep apa yang Anda tawarkan untuk melakukan pembenahan di DKI Jakarta. Dan itu dimulai darimana? Jika berpikir mau dibenahi darimana,

Hasnaeni, MM

Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Saya Akan Jadikan Jakarta Mahkota Dunia 36

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011


TOPIK OTONOMI lima bahkan enam point, yang saya sebutkan tadi harus diparalelkan. Dan enam belas persoalan lainnya itu sangat kompleks sekali yang dihadapi oleh DKI. Pertama, yang harus dilakukan adalah masalah kemacetan, jangan ada lagi kemacetan di jalan tol, dan itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Kedua, masalah macet itu sendiri karena merugikan karena negara mensubsidi BBM itu sampai Rp.17,2 triliun per tahun. Jelas itu sangat merugikan. Belum lagi kerugian yang dialami masyarakat secara phsykis yang tidak bisa dibayar secara ekonomi. Ketiga, masalah banjir. Banjir dianggap sebagai bencana tapi sebenarnya banjir bisa kita manfaatkan untuk air baku masyarakat ketika kita bisa mengolahnya dengan baik. Konkritnya seperti apa?

Dari beberapa hal yang Anda sebutkan tadi menyangkut permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta, ada satu hal yang sangat krusial dan paling banyak mendapat sorotan masyarakat, yaitu masalah kemacetan. Di mana pertambahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penyediaan infrastruktur jalan yang tidak seimbang. Jika terpilih sebagai gubernur DKI, langkah konrit apa yang Anda lakukan untuk mengurai persoalan ini? Itulah kegagalan yang pemda lakukan. Katanya siapapun yang menjadi gubernurnya tidak akan pernah mampu menyelesaikan yang namanya persoalan kemacetan. Yang akan saya lakukan jika terpilih, program satu bulan pertama yaitu tidak ada lagi kemacetan

di depan pintu tol, sehingga akan mengurangi kemacetan di luar. Kedua, sekarang ini yang dilakukan adalah membeli mobil dulu baru membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur itu harus dibangun untuk dua puluh tahun ke depan. Ketiga, yaitu koordinasi antara daerah terkait, misalnya Banten, Jawa Barat itu harus ada koordinasi. Impian saya ke depan adalah meluaskan Ibu Kota Jakarta ke arah selatan dan ke arah timur sehingga nanti penduduk Jakarta Selatan bekerja di tempat daerahnya masing-masing. Begitupun di Jakarta Timur maupun Jakarta Barat. Memang itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi itu akan saya perjuangkan sehingga hal itu bisa terselesaikan. Kalau tidak, siapapun yang akan memimpin tidak akan bisa selesai. Karena memang koordinasi yang sangat minim sekali. Jadi yang saya inginkan adalah melebarkan Ibu Kota Jakarta, tapi harus digaris bawahi bukan ibu kota dipindahkan, tapi dibesarkan ibu kota ini sehingga daya tampung itu bisa lebih diperluas. Apa bedanya dengan sudah adanya walikota? Bedanya itu adalah karena walikota tidak diberikan wewenang dan tidak diberikan konsep sehingga tidak terjadi kelancaran komunikasi. Karena walikota foto: adang/majalahtopik

Menggratiskan PDAM buat masyarakat DKI untuk menengah ke bawah dan tidak perlu lagi memakai yang namanya air tanah. Karena posisi Jakarta ini lebih rendah dari lautan. Ke empat, masalah kesenjangan ekonomi. Sebagai contoh, di samping gedung-gedung tinggi ada rumah-rumah kumuh yang penghuninya untuk makan pun susah, tapi kok orang bisa tidur dan menikmati hal seperti itu. Kelima, adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau diuraikan satu persatu tidak akan selesai

permasalahan DKI. Selain itu banyak sekali pohon yang tidak produktif yang ada di Jakarta ini. Sehingga jika saya terpilih jadi gubernur DKI saya akan membereskan semua permasalahan itu. Dan tidak perlu harus satu persatu, tapi diparalelkan saja. Makanya orang yang akan dipilih menjadi gubernur DKI nanti itu harus pintar, cerdas, cermat dan cepat serta bisa mengambil keputusan dan harus tegas dalam hal bersikap untuk kepentingan masyarakat Jakarta, bukan kepentingan pribadi saya.

Kantor Gubernur DKI Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

37


foto: adang/majalahtopik

TOPIK OTONOMI

Potret pemukiman penduduk DKI Jakarta.

itu kan sebenarnya pembantu gubernur, jadi gubernur yang menunjuk, dan itu kalau tidak diberikan kesempatan untuk bekerja pasti beginilah kondisi Jakarta. Sehingga siapapun yang akan memimpin pasti akan makin hancur, bukan makin baik. Bagaimana dengan persoalan urbanisasi (pendatang) dari luar Jakarta yang setiap tahun terus terjadi peningkatan. Hal ini juga menjadi masalah yang cukup rumit, bagaimana konsep dan langkah yang Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? Itu pertanyaan yang bagus bagi saya, karena kita tidak boleh melarang orang masuk ke Jakarta, tapi ada sistem yang akan kita jalankan. Ketika nantinya saya terpilih sebagai gubernur DKI saya akan jelaskan sedetil-detilnya seperti apa. Dan sistem itu cepat saya terapkan dan tidak butuh waktu lama, bahkan setahun saja sudah terealisasi. Kenapa Anda tidak jelaskan, biar masyarakat tertarik untuk memilih Anda? Saya tidak bisa mengatakan itu karena sangat menyinggung perasaan orang lain. Tapi ada satu sistem yang akan saya lakukan sehingga menurunkan tingkat urbanisasi sehingga tidak

38

terjadi pembludakan jumlah penduduk. Pola razia terhadap para pendatang itu tidak akan kita lakukan. Saya akan melakukan koordinasi dengan gubernur di seluruh Indonesia. Karena sekarang ini sudah sistem otonomi daerah, jadi masing-masing kepala daerah menghidupkan masyarakat di daerahnya masing-masing. Tapi kita tidak akan melarang orang untuk datang ke Jakarta, tapi ada sistem yang kita berlakukan nanti. Misalnya Anda bukan penduduk Jakarta yang tinggal di Jakarta, saya akan kenakan fee Rp.20.000 per hari. Tapi dengan uang itu saya gunakan untuk membangun infrastruktur yang memadai. Sehingga ke depan Jakarta saya jadikan menjadi “mahkota dunia�. Itu impian saya. Bagaimana dengan program busway yang sudah berjalan, apakah dilanjutkan? Busway kalau sudah berjalan ya tetap jalan mau diapakan, tapi tidak ditambah. Namun saya baca di Koran makin ditambah koridor, justru itu akan mematikan perekonomian masyarakat. Tapi yang ada adalah direhab dan dibikin senyaman mungkin sehingga transportasi bisa berjalan dengan efektif. Karena kalau kita tambah busway lagi itu akan merugikan masyarakat bawah, tentunya supir-supir

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

metromini tidak bisa menghidupkan keluarganya lagi. Jadi saya tegaskan, bahwa saya akan berhentikan jalur busway karena tidak efektif sama sekali. Sementara MRT kita akan bangun dan saya akan lanjutkan program monorel, terus kopaja dan metromini kita akan rehab. Ada stiker Anda di Metro mini dan Kopaja yang mengatakan merubah sampah menjadi emas, apa maksudnya? Seperti saya katakan tadi, pengelolaan sampah di Bantar Gebang itu pihak Pemda DKI harus menyetor satu milyar per hari kepada oknum. Padahal ketika uang itu diberikan kepada masyarakat dengan dibagi-bagikan pada setiap RT/RW dan kelurahan serta dibentuk yang namanya koperasi, maka mereka akan hidup. Dan hasilnya nanti pemda akan membeli. Misalnya pupuk Pusri ingin membangun pabrik di Iran, tapi tidak jalan. Sementara pabrik pupuk di Aceh mati, karena apa, tidak ada gas. Nah, mengapa kita tidak menggunakan sampah itu untuk menjadi pupuk organik. Padahal kita mengimpor pupuk, kekurangan pupuk. Tapi apa salahnya dengan sampah kita memberdayakan masyarakat yang menganggur sehingga menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. ]


PEMBERITAHUAN: Pimpinan Redaksi Majalah SUARA FORUM meminta maaf kepada Pimpinan Redaksi/Perusahaan Majalah TOPIK berkaitan dengan pemberitaan di Majalah Suara Forum No.2/Thn I-Oktober 2011 berjudul:

“Mengembalikan Indonesia Sebagai Eksportir Sapi” karena materi beritanya secara jelas-jelas telah menduplikasi dari Majalah TOPIK Edisi 53/September 2011 berjudul:

“Perkecil Impor, Tingkatkan Potensi Daging Lokal.”

Dengan dimuatnya pemberitahuan ini, maka permasalahan di antara pihak Majalah SUARA FORUM dengan Majalah TOPIK dianggap telah selesai.

Jakarta, 9 Desember 2011 Tertanda:

Hilda Dewita

Pemimpin Redaksi Majalah SUARA FORUM

Syarifudin, S.Sos

Pemimpin Redaksi Majalah TOPIK

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

39


TOPIK OTONOMI

Pemekaran Daerah

Dalam Revisi UU No 32 Tahun 2004

Pemerintah akan terus menghentikan pemekaran daerah sampai ada revisi Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan, usulan perubahan aturan tersebut saat ini sedang digodok oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

M

eski mayoritas daerah pemekaran dinilai tidak berhasil menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, permintaan pemekaran dari daerah terus mengalir. Pemerintah menilai, aturan main pemekaran masih banyak lubang sehingga proses pemekaran itu pun dimoratorium atau dihentikan sementara. Masih segar dalam ingatan kita, kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap daerah-daerah yang telah dimekarkan. Semula, pemekaran daerah bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih baik, ternyata menimbulkan kekecewaan. Ketidakmampuan daerah pemekaran untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya pun diakui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA.

40

“

Menurutnya, pemekaran daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu, ternyata, belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik, pelayanan publik tidak terbukti menjadi lebih baik, dan tingkat tata kelola pemerintahan amburadul. Sehingga, pada akhirnya, pemerintah melakukan kebijakan moratorium. “Hentikan dulu pemekaran daerah. Dan sekarang, moratorium itu masih berlangsung,� ujar Djohermansyah saat ditemui Majalah TOPIK di ruang kerjanya. Terhitung, sejak diterapkannya otonomi daerah dan pemberlakuan kebijakan moratorium, Indonesia telah memiliki daerah otonom atau pemekaran dari 307 menjadi 524 dengan rincian provinsi sekitar 33, kabupaten sebanyak 398, dan kota sekitar 93. Djohermansyah juga tak menampik jika moratorium pemekaran daerah akan dicabut jika pemerintah dan DPR telah merevisi UU Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004. Dalam revisi tersebut, ada tiga persyaratan umum untuk daerah otonomi baru terkait dengan jumlah penduduk, letak geografis,

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

aturan main pemekaran masih banyak lubang sehingga proses pemekaran itu pun dimoratorium atau dihentikan sementara

dan teknis administrasi. Ketiga hal ini juga dirinci dalam syarat lain, seperti keuangan, kelayakan, dan potensi daerah. “Nantinya, dalam revisi atau perubahan UU No 32 Tahun 2004 yang baru, akan ada pengaturan baru tentang pemekaran daerah yang lebih baik. Sehingga, dengan begitu nanti, jika sudah ada UU baru tentang Pemda, di mana salah satunya mengatur tentang pemekaran daerah yang lebih baik, maka barulah


TOPIK OTONOMI

Menurut anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, sejak awal periode tugasnya, DPR sekarang sudah menerima 98 usul pembentukan daerah baru. DPR mengakomodasi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk usulan daerah otonomi yang layak secara administrasi, tidak lanjut tetap dilakukan. Observasi lapangan seperti untuk 17 daerah yang layak secara administrasi dari 33 usulan daerah otonomi yang sudah diverifikasi DPR tetap dilakukan. Memang, banyak pihak yang menilai pemekaran daerah telah gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Tidak hanya Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun menilai, jika sebagian besar pemekaran daerah dinilai gagal. Tujuan otonomi daerah yang berimbas pada pemekaran daerah, ternyata dianggap tidak sukses mensejahterakan masyarakat. Justru, di beberapa tempat, daerah pemekaran baru malah terimbas birokrasi dan keuangan daerah sehingga ada ketidakselarasan tujuan. “Kita ingin pengelolaan desentralisasi fiskal di daerah bisa tumbuh didukung oleh penerimaan asli daerah. Khawatirnya (kalau moratorium pemekaran dibatalkan), nantinya tidak seperti tujuan utama pemekaran,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA Dirjen Otda Kemendagri

Terkait dengan persyaratan proses pemekaran daerah, Djohermansyah juga menyebutkan adanya proses yang dinamakan dewan pembentukan daerah persiapan. Artinya, sebuah daerah yang diusulkan untuk dimekarkan tidak begitu saja menjadi daerah otonom. Dia harus melalui sebuah proses yang disebut dengan pembentukan daerah persiapan. “Tidak bisa ujug-ujug dari satu kabupaten kumpul-kumpul dan menjadi provinsi. Beberapa kecamatan berkumpul menjadi kabupaten,” ucap Djohermansyah menegaskan.

daerah otonom baru yang definitif,” papar bapak dari dua anak ini.

Djohermansyah pun mengacu pada pengalaman di masa pemerintahan Orde Baru dimana ada Kota Administratif Depok, Kotif Tangerang, Kotif Bekasi, dan sebagainya. Sebuah daerah tidak bisa begitu saja menjadi daerah otonom langsung, tetapi menjadi kota administratif terlebih dahulu dimana hanya ada walikota saja dan belum ada DPRD. Setelah terbentuk kota administratif atau kabupaten administratif, daerah tersebut diberi peralatan kerja, dan pembiayaan agar bisa menjalankan tugas atau pekerjaannya.

“Tidak seperti sekarang, di mana kebanyakan daerah-daerah otonom itu pergi langsung ke gedung DPR. Tentu saja, akan lebih banyak persoalan politiknya. Karena di DPR itu lebih sarat akan nuansa politik. Sedangkan jika melalui kita (pemerintah) lebih melihat dari sisi praktisnya. Hal itu agar daerah otonom yang baru dibentuk memiliki kemampuan,” lanjut mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Politik ini. ] Endang

“Nanti, selama tiga tahun kita evaluasi. Cukup dengan peraturan pemerintah saja kita bentuk pemerintahan yang namanya daerah administratif itu. Selama tiga tahun itu, kita persiapkan terlebih dahulu dengan baik personilnya, ditetapkan dahulu alat-alat kerjanya, diberikan pembiayaan, melatih dan melakukan pelayanan-pelayanan masyarakat, menentukan batas-batas wilayah, dan ibukotanya. Butuh waktu minimal tiga tahun untuk menjadi sebuah

Ditambahkan Djohermansyah, setelah tiga tahun pemerintah pusat akan kembali mengevaluasi, apakah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah daerah pemekaran baru. Pemerintah pusat pun akan mengajukan daerah bersangkutan ke DPR untuk kemudian diterbitkan RUU-nya jika telah disetujui. Jadi, bagi Djohermansyah, dengan melalui proses-proses tersebut, persoalan politik yang terkait dengan pemekaran daerah akan berkurang.

foto: adang/majalahtopik

Meski dari hasil evaluasi pemerintah terbukti banyak daerah pemekaran yang tidak siap, namun, sampai Januari 2011 usulan pembentukan daerah baru sudah lebih dari 181. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menuturkan bahwa moratorium pemekaran daerah diperlukan agar ada tata kelola daerah yang baik. Daerah baru diharapkan tidak langsung menjadi daerah otonom setelah dimekarkan, tetapi menjadi daerah persiapan terlebih dahulu. “Dari evaluasi kami, sekitar 80 persen daerah yang dimekarkan dan langsung otonomi tetap tidak siap setelah tiga tahun,” tutur Gamawan beberapa waktu lalu.

foto: dok pribadi

kemudian dibuka kembali kran daerah pemekaran itu,” tandas pria kelahiran Padang, 21 Desember 1954 ini.

Agus Martowardojo Menteri Keuangan RI

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

41


TOPIK OTONOMI

Dr. Yusdi Zahrias Tazar, M. Kes (Direktur RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu)

Program Jamkesprov dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

C

ikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu berawal dari berdirinya sebuah rumah sakit umum di Jl. A Yani (Kampung Cina) yang sekarang ditempati Kantor Pos Bengkulu pada 1922. Kemudian, pada 1925 pindah ke Anggut Atas, Ratu Agung yang sekarang menjadi Jl.Soekarno-Hatta. Ketika itu Direktur RS Umum ini seorang Dokter Belanda, bernama dr. Briunkop yang didampingi seorang dokter berasal dari Indonesia bernama dr. Assikin serta beberapa petugas kesehatan, Zickken Opesser (perawat), dua orang tenaga adiministrasi, dan seorang pelayan. Pada saat itu Bengkulu masih merupakan Karesidenan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada 1977, rumah sakit ini pindah ke Padang Harapan sampai tahun 1995. Berkat usaha yang keras dari jajaran pejabat rumah sakit, maka pada tanggal 7 Maret 1978 Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kesehatan Prof. G.A Siswabessy dan menjadikan

42

tanggal 7 Maret sebagai Hari Jadi Rumah sakit. Dengan klarifikasi C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor: 51/Menkes/SK/ II/1978, kemudian meningkat menjadi Kelas B Non Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 1065/ Menkes/SK/XI/1992. Pada 1996, rumah sakit ini dipindahkan ke lokasi Desa Sidomulyo Kota Bengkulu sampai sekarang. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 445.28.366 tanggal 10 Juli 1995 RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu resmi menjadi Rumah Sakit Umum Swadana Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1994 tanggal 22 November 1994 dan Surat Keputusan Direktur Nomor 655 tahun 1995 tanggal 13 Desember 1995. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1413/MENKES/SK/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan merupakan Rumah Sakit Rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu.

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Kemudian, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor: 821/11306/SK/UM.4 tanggal 2 Januari 2004 tentang uraian tugas di lingkungan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, dijabarkan seluruh uraian tugas pejabat struktural dan fungsional/ instalasi. RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan upaya kesehatan diwajibkan harus memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dalam mendukung pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010, yaitu prikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. H. Asanawi A Lamat, M.Si ketika ditemui TOPIK mengatakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap mengupayakan semaksimal mungkin dalam hal membantu pelayanan terhadap masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.


TOPIK OTONOMI Menurut Sekda, untuk meningkatkan fasilitas pelayanan di rumah sakit, beberapa peningkatan telah bisa dioperasionalkan, karena rumah sakit adalah pelayanan publik untuk masyarakat. Sekda juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sarana, fasilitas ini sebaik-baiknya, dan agar masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan, demi tertibnya pelaksanaan pelayanan perawatan pasien. Disinggung berapa besar dana yang dianggarkan untuk pelayanan Rumah Sakit Daerah Bengkulu, Sekda mengatakan, “Saat ini sedang dibahas dan dibicarakan dengan pihak legislatif Provinsi Bengkulu. Adapun nama-nama Dokter yang pernah menjadi Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, yaitu: Dr. Edy Lim Cien (1958–1963), Dr.Ong Khe Haw (1963–1964), Dr. Ong Ek Wie (1964–1966), Dr.Imran Chatib (19661968), Dr. Umar Salim (1968–1972), Dr. Zulkifli Caniago (1972–1974), Dr. M.Sani Yusuf (1974–1976), Dr. Ngudiharjo (1976–1979), Dr. Hans mansyur (1979–1982), Dr. A.Sujudi, MHA (1982–1994), Dr.M.Zayadi Hoesein, SPOG (1994–2001), Dr. Suhardi M Nurun (2001–2004), Dr. Sarifuddin ( 2004–2007), Dr. Zaini Dahlan,SPD (2007–2008), Dr.Zulman Zuri Amran (2008–2011), dan Dr.Yusdi Zahrias Tazar, M.Kes (2011–sekarang). Lalu, bagaimana perwajahan RSUD

Dr. M. Yunus Bengkulu selama dijabat Dr. Yusdi Zahrias Tazar, M.Kes hingga saat ini? Dalam sebuah kesempatan sesi wawancara dengan Budi Raharjo, Kepala Perwakilan Majalah TOPIK Bengkulu, Dr. Yusdi memberikan penjelasan. Berikut petikan wawancaranya:

Fasilitas–fasilitas apa saja yang ada di rumah sakit ini, mulai ruang kamar inap pasien serta alat–alat kedokteran? Fasilitas yang dimiliki RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu ini terbilang lengkap, sebut saja misalnya ada ruang kamar operasi modern dengan dokter spesialis yang lengkap, pasien juga dapat melakukan pengobatan dengan cuci darah, kemudian untuk penunjang diagnosa ada CT scan, selanjutnya ada public relation (PR) yang menuntun pasien untuk mendapatkan jasa pelayanan yang terbaik.

Keunggulan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dibandingkan dengan rumah sakit lain yang ada di Bengkulu? Keunggulan yang ada di rumah sakit ini adalah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Provinsi, maka akan memberi pelayanan langsung kepada pasien yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas dan Jamkeskot. Pasien hanya cukup membawa Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa, Kelurahan atau Kecamatan, maka

mereka sudah bisa berobat dan dilayani di rumah sakit ini.

Bisa dijelaskan kemudahan pelayanan terhadap pasien yang sedang membutuhkan tambahan darah? Masalah pendistribusian darah untuk pasien yang membutuhkan, selama ini kendalanya PMI tidak memberikan crosscheck terhadap darah yang akan diberikan untuk pasien. Untuk mengatasi problem ini seiring dengan telah diakreditasi 16, RSUD Bengkulu harus mempunyai bank darah. Pembagian job description antara PMI dan bank darah harus jelas, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Mengambil darah adalah tugas PMI. Darah masuk dari PMI ke rumah sakit tidak boleh langsung ke ruang pelayanan, tapi harus ke bank darah dulu, baru didistribusikan ke pasien yang membutuhkan. Petugas bank darah jangan ragu untuk bertugas, jangan ragu untuk melayani pasien supaya jangan sampai terjadi kelalaian dalam mendistribusikan darah yang bisa berakibat fatal pada pasien. Dan bank darah tidak boleh menolak kebutuhan darah dari pasien yang membutuhkannnya. Oh ya, gedung bank darah di rumah sakit ini sudah di-launching tanggal 1 Januari 2012, disiapkan ruangan full AC, tempat tidur yang nyaman dan

RSUD Dr M Yunus Bengkulu

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

43


TOPIK OTONOMI menggunakan kartu Jamkesda, Jamkeskot, dll? Dalam penanganan Jamkesda telah terjadi miss manajemen (kesalahan manajemen). Setelah kami analisa, didiskusikan bersama bagian administrasi maka dapat disimpulkan untuk penanganan pasien yang menggunakan kartu Jamkesda maupun Jamkeskot pihak rumah sakit mengalami kerugian. Karena, sebagai contoh dalam menangani pasien rawat inap, seorang pasien dari Jamkesda seharusnya dirawat inap selama lima hari ternyata belum sembuh, bahkan sampai lebih dari 20 hari dirawat inap, semua dibebankan ke dana Jamkesda dan Jamkeskot yang otomatis telah melampaui target yang ditentukan.

Pelayanan kepada pasien.

pemberian gizi yang sesuai untuk penyumbang darah.

Berapa tenaga medis yang ada di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, misalnya Spesialis Jantung, THT, Bedah, dll? Untuk tenaga dokter spesialis saat ini sudah lengkap semua, bidang spesialisasi, bahkan saat ini sudah dinegosiasikan dengan pihak RS Harapan Kita Jakarta untuk mengirimkan dua orang dokter ahli bedah jantung. Dalam kunjungan tim RS Harapan Kita ke RSUD M.Yunus Bengkulu untuk melihat ruangan kamar operasi yang sudah disiapkan tempat bedah jantung sudah bagus dan representatif. Tinggal pengadaan peralatan yang memang butuh biaya sangat besar, diperkirakan Rp.20–24 miliar. Pihak RSUD M.Yunus Bengkulu sedang dalam tahap negosiasi dengan Pemerintah Pusat guna pengadaan peralatan alat bedah jantung ini. Selama ini pasien yang mengalami gangguan jantung, terutama yang harus dipasang Ring (cincin) atau di-kateter harus berobat ke RS Harapan Kita. Tragisnya bahkan sampai ada pasien yang tidak sempat tertolong karena diindikasikan terlambat mendapat bantuan pengobatan dalam bentuk pemasangan Ring, walaupun memang masalah maut memang sudah merupakan ajalnya. Tapi ini dipicu oleh

44

keterlambatan pengobatan. Mungkin keprihatinan inilah yang membuat pihak RS Harapan Kita menaruh perhatian besar pada RS. M.Yunus Bengkulu walaupun belum mempunyai peralatan telah menjanjikan akan membantu dengan mengirimkan dua orang tenaga ahli bedah jantung. Dukungan penuh ini tentu saja harus ditindak lanjuti. Kesempatan ini sangat langka karena banyak rumah sakit yang sudah mempunyai peralatan bedah jantung namun belum ada dokter ahlinya.

Penghargaan apa saja yang telah diraih oleh RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu? Penghargaan untuk bidang imunisasi dan akreditasi. Kalau untuk pelayanan masih harus ditingkatkan, karena masih dalam tahap peningkatan demi peningkatan di berbagai bidang.

Berapa pendapatan/hasil dari Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu? Pendapatan dari hasil layanan umum di tahun 2011 baru mencapai Rp. 54 miliar pertahun. Untuk tahun 2012, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu tetap melakukan pelayanan sebaik mungkin sehingga pendapatan kita akan mengalami kenaikan diperkirakan mencapai Rp. 62 miliar.

Bisa Anda ceritakan proses pasien

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Untuk mengatasi ini, Dr. Yusdi membuat surat edaran ke seluruh dokter di RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu, yaitu pertama, dokter harus memberikan resep obat generik, tidak boleh obat paten. Kedua, pasien yang dirawat inap diusahakan dijelaskan bahwa rawat inap dilakukan sesuai dengan aturan kesanggupan Jamkesda dan Jamkeskot, selebihnya dianjurkan untuk rawat jalan atau dengan cara lain. Ketiga, melakukan efisiensi pembelanjaan, terutama perjalanan dinas, dsb. ] Biodata Dr. Yusdi Zahrias Tazar, M. Kes • Lulus dari Kedokteran UGM 1985 • Tugas pertama di Tanjung Kemuning Padang Guci B/S selama tiga tahun • Pindah tugas ke Kembanag Mumpo Talo selama satu tahun. • Kadis Dinkes B/S 1990. Dalam masa ini disekolahkan ke UGM oleh Pemkab B/S ke UGM jurusan Rumah Sakit dengan biaya Rp 52 juta. • Setelah lulus, menjabat Dirut RS Manna. • Kadis Dinkes Prov Bengkulu 2006. Saat ini memprakarsai dibangunnya Fakultas Kedokteran UNIB, yang lansung direspon Gubernur dan Depkes, dan sekarang sudah sampai di tahun ke-3 • Dirut RSUD M.Yunus Bengkulu sampai sekarang.


PEMBERITAHUAN: Pimpinan Redaksi Majalah BIDIK meminta maaf kepada Pimpinan Redaksi/ Perusahaan Majalah TOPIK berkaitan dengan pemberitaan di Majalah BIDIK Edisi 25 Oktober/15 November 2011 berjudul:

“2014 Indonesia Swasembada Daging” karena materi beritanya secara jelas-jelas telah menduplikasi dari Majalah TOPIK Edisi 53/September 2011 berjudul:

“Perkecil Impor, Tingkatkan Potensi Daging Lokal.”

Dengan dimuatnya pemberitahuan ini, maka permasalahan di antara pihak Majalah BIDIK dengan Majalah TOPIK dianggap telah selesai.

Jakarta, 9 Desember 2011 Tertanda:

Neni Suzanna Pemimpin Redaksi Majalah BIDIK

Syarifudin, S.Sos Pemimpin Redaksi Majalah TOPIK

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

45


TOPIK KORPORASI

D

eputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan, pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia relatif cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan perbankan syariah di negara lain. Sementara ratarata pertumbuhan perbankan syariah di dunia hanya 10-15 persen. Halim pun optimis angka pertumbuhan perbankan syariah Indonesia diprediksi terus naik. Hal itu dipengaruhi potensi ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan negara lain yang memiliki perbankan syariah. Tercatat, posisi aset perbankan syariah per September 2011 telah mencapai Rp 126 triliun. Dengan posisi itu, perbankan syariah Indonesia menduduki posisi keempat dunia setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Pertumbuhan ekonomi itu didukung jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa. Ini menjadi potensi pasar perbankan syariah. “Posisi kita dalam jumlah bank syariah termasuk menonjol di dunia,” ujar Halim. Di Indonesia, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11, ditambah 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Dari segi kelembagaan, lanjut Halim, perbankan syariah Indonesia juga dinilai lebih unggul. Fatwa untuk perbankan syariah Indonesia dikeluarkan oleh satu lembaga yakni, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara negara lain, fatwa masih berasal dari masing-masing bank.

Prof. Dr. Veithzal Rivai, SE, MM, MBA (Pengamat Perbankan Syariah)

Bank Syariah Cukup Dua Saja, Tapi Besar 46

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Potensi yang besar itu telah menarik sejumlah investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia di bidang ekonomi syariah. “Delegasi dari Timur Tengah menyatakan sangat tertarik pada perbankan syariah di Indonesia,” ujarnya. Pada bagian lain, ada pendapat dari kalangan pengamat perbankan syariah bahwa pertumbuhan perbankan syariah pada 2012 mendatang diprediksi tidak akan signifikan atau stagnan. Prediksi tersebut melihat tidak adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan bank syariah pada tahun ini. Padahal,


TOPIK KORPORASI pertumbuhan perbankan syariah pada tahun ini belum dapat mengimbangi besarnya pangsa pasar di Indonesia. Analisanya, walau target pertumbuhan perbankan syariah telah terpenuhi 40 persen, namun dengan pertumbuhan itu, pangsa pasar perbankan syariah belum dapat melampui 5 persen. Tahun depan, kondisi tersebut diprediksi tidak akan berubah signifikan. “Untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus aktif mengeluarkan fatwa-fatwa baru. Karena sekarang ada 54 macam produk belum ada fatwanya, dan belum disentuh oleh masing-masing bank,” kata Pengamat Perbankan Syariah Prof. Dr. Veithzal Rivai, SE, MM, MBA dalam sebuah sesi wawancara dengan Syarifudin dari Majalah TOPIK. Tak kalah pentingnya, lanjut Veithzal Rivai, ada good will dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan agar dana APBN ditaruh di bank syariah, selain membatasi keberadaan bank syariah menjadi dua bank saja. “Bank syariah itu cukup dua saja, tapi besar dan banyak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan para nasabahnya,” saran pria yang menjabat Instruktur Diklatpim III Departemen Agama RI ini. Berikut petikan wawancaranya:

Walau target pertumbuhan perbankan syariah telah terpenuhi, yakni 40 persen, namun pertumbuhan perbankan syariah pada 2012 mendatang diprediksi tidak akan signifikan atau stagnan. Pendapat Anda?

segera dibenahi agar pertumbuhan perbankan syariah menjadi lebih baik lagi pada 2012 dan tahuntahun mendatang? Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus aktif mengeluarkan fatwa-fatwa baru. Karena sekarang ada 54 macam produk belum ada fatwanya, dan belum disentuh oleh masing-masing bank. Karena belum ada Standard Operating Prosedur (SOP) yang lengkap untuk produk-produk baru tersebut. Jadi, mau mempercepat pertumbuhan perbankan syariah tidak semata-mata hanya membuka outlet. Tapi harus diimbangi dengan penciptaan produk-produk yang kompetitif dan bervariatif.

Contoh konkrit produk-produk yang kompetitif dan variatif seperti apa? Yaitu, ada 54 macam produk-produk sekarang yang belum dipasarkan di bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kita melakukan hubungan bisnis dengan bank-bank Islam yang ada di luar negeri.

Apakah kita belum ada payung hukum product trading dengan bank-bank Islam di luar negeri? Bukan payung hukum, kan semua produk yang dijual oleh bank itu harus ada PBI-nya (Peraturan Bank Indonesia). Nah, sebelum PBI itu

keluar harus ada fatwa MUI. Fatwa MUI itu kemudian di-PBI-kan baru bisa dioperasionalkan. Inisiatif ini harus diambil alih oleh Bank Indonesia (BI). Karena, kalau diserahkan ke masingmasing bank, saya kira mereka terbatas tenaga-tenaga ahlinya untuk membuat Standard Operating Prosedur (SOP). Jadi yang mengambil inisiatif adalah Bank Indonesia yang dibantu oleh bank-bank lain untuk membuat SOP tersebut. Yang paling penting lagi adalah adanya dukungan dari pemerintah. Di Indonesia, pertumbuhan tetap perbankan syariah di atas 40 persen itu baru dari kalangan grass roots. Sedangkan di Malaysia ada dukungan dari pihak pemerintahnya. Karena itu, bagaimana ke depan dana APBN dimasukkan ke bank syariah. Jadi, harus ada kemauan politik dari pemerintah untuk ‘menyumbangkan’ dana APBN di bank syariah. Kalau di Malaysia, dana APBN-nya ditaruh di bank syariah. Saat ini, di Indonesia, dana APBN tidak boleh ditaruh di bank syariah. Rekening-rekening pemerintah tidak boleh ditaruh di bank syariah. Harusnya aturan itu dibuka oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.

Ada asumsi kurang diminatinya menabung di bank syariah karena masih kurangnya ketersedian

Saya kurang setuju dengan pendapat itu. Harusnya pada 2012 kondisinya lebih baik dari tahun sekarang. Karena di 2012 masing-masing bank syariah banyak membuka outlet-outlet baru. Lagi pula, selama ini rata-rata pertumbuhan perbankan syariah lebih dari 40 persen. Bahkan lebih tinggi pertumbuhannya dari perbankan syariah di dunia. Karena itu, saya kira pertumbuhan perbankan syariah tetap berproses.

Selain penambahan outlet, permasalahan apa lagi yang harus

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

47


TOPIK KORPORASI ATM-ATM bila sewaktu-waktu mereka ingin mengambil sebagian uangnya? Sekarang jumlah Bank Umum Syariah ada 11, Unit Usaha Syariahnya ada 23. Tapi itu tadi, yang bagus itu bank syariahnya cukup dua saja tapi besar dan banyak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan para nasabahnya.

Walau penduduk di Indonesia sebagaian besar muslim, tapi sesungguhnya negara kita adalah negara yang heterogen. Seberapa besar peluang bank syariah bisa cepat maju dan berkembang? Yang kita jual itu kan bukan agama Islamnya. Yang kita jual sistem ekonominya. Ternyata, sekarang nasabah-nasabah di bank syariah banyak juga dari kalangan non muslim. Karena itu perlu adanya sosialisasi dari da’i, ulama, di perguruan tinggi ada program studinya, kajian hukum dari umat Islam, dan yang penting dukungan dari pemerintah. Jadi peran pemerintah harus besar untuk mensosialisasikan program perbankan syariah ini.

Berapa kira-kira standarisasi inventasi yang ditanamkan di bank

syariah untuk menjaga eksistensi bank tersebut? Sebenarnya begini melihatnya, selama bank syariah kondisinya seperti saat ini, jelas kemampuan investasinya kecil. Karena apa? Karena Bank Indonesia mendorong kepada UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah). Selama modalnya masih kecil, dia (bank syariah) tidak bisa berkompetisi. Oleh karena itu saya lebih cenderung BI jangan memaksa UUS menjadi BUS sebelum modalnya besar.

Solusinya? Cara paling mudah, hemat saya, bank syariah jangan dibuat banyak, cukup dibuat dua saya tapi besar. Jika dia cuma ada dua bank syariah kemampuannya akan lebih besar. Contoh seperti ini telah diterapkan di Malaysia. Bank syariah di Malaysia bahkan mampu membiayai pembangunan kereta bawah tanah mereka. Kalau saya malah melihatnya BRI bisa dijadikan bank syariah. Karena BRI memiliki outlet sekitar 6.000 di seluruh Indonesia. Dan BRI lebih menyentuh sektor riil. Karena itu butuh good will dari pemerintah. Jadi Pemerintah Indonesia membentuk BRI menjadi bank syariah dan pemerintah boleh membuka rekening di bank syariah. Nah, ini tentunya perlu perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan RI, karena aturannya ada di kementerian ini.

Sepengetahuan Anda, sejauh ini respon Kementerian Keuangan seperti apa? Kementerian Keuangan kan telah menertibkan administrasi di masing-masing instansi pemerintah, disederhanakan prosedurnya. Cuma mungkin tidak ada masukan-masukan bahwa bank syariah juga boleh menerima penyimpanan rekening dari departemendepartemen pemerintah. Karena kalau rekening departemen disimpan di bank syariah akan diperiksa oleh

48

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

KPK. Karena itu, mungkin perlu ada kemauan dari pemerintah yang sifatnya ‘memaksa’. Nah, itu kan harus ada kebijakan dari Kementerian Keuangan.

Seberapa perlu dibuat semacam lembaga pengawasan bila APBN ditaruh di bank syariah? Oh..tidak perlu, langsung saja. APBN ditaruh sekian persen di bank syariah sudah beres itu.

Anda yakin bank syariah akan menjaga atau menggunakannya dengan baik uang APBN tersebut? Ya kita harapkan kalau bank syariah kan pengawasannya super ketat dan diatur secara Islami, saya rasa lebih aman dari bank konvensional.

Lebih melebar sedikit, sekarang rekening mereka yang ingin berhaji ke Makkah ditaruh di bank konvensional. Mengapa pemerintah tidak menaruh di bank-bank syariah? Itulah, tadi saya katakan karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lebih memilih dana APBN ditaruh di bank konvensional. Kuncinya, perlu ada kebijakan Kementerian Keuangan untuk merubah aturan tersebut. Alasan pemerintah jika APBN ditaruh di bank syariah, karena penghasilan bulanannya tidak pasti. Sehingga jika APBN itu ditaruh di bank syariah, dianggap rugi. Saya juga menghimbau kepada Kementerian Agama untuk membuka tabungan haji yang lembaga keuangannya persis seperti bank. Tapi ternyata Kementerian Keuangan ‘tidak mau’ membentuk seperti lembaga keuangan. Mereka lebih memilih diurus oleh badan layanan umum. Kadangkadang badan layanan umum, seperti Perum, itu sudah proyek gagal. Jadi kenapa harus dipaksakan diurus oleh Perum? Justru lembaga keuangan yang lebih aman. Karena pendekatannya, pendekatan operasional seperti perbankan. Kita kan ingin uang itu aman, nasabahnya juga ada jaminan, mungkin juga ONH-nya tidak seberat sekarang ini, karena uangnya akan dioperasionalkan. ]


TOPIK KORPORASI

S

alah satu perusahaan yang terus menampilkan inovasi adalah PT Telkom (persero) Tbk. Sejak 2009, sebagai bagian dari transformasi perusahaan Telkom telah mencanangkan perubahan portofolio bisnisnya dari FMM (fixed, mobile dan multimedia) menjadi TIME (telecommunication, information, media dan edutainment).

“Kami telah mengoperasikan jaringan infrastruktur broadband Nasional sepanjang 26.299 km yang terdiri atas fiber optik backbone antar kota dan fiber optik dalam kota (regional metro). Bentangan ini mencakup Ring Sumatera sepanjang 6,891 km; Ring Jawa sepanjang 8.178 km; Ring Kalimantan sepanjang 4,293 km, Ring

Time, Solusi Ekonomi Kreatif Telkom Industri telekomunikasi dewasa ini berkembang sangat pesat. Setiap bulan ada saja hal baru yang diluncurkan masing-masing pemain di industri ini. Perusahaanperusahaan yang berkecimpung pada industri ini terus berpacu dengan waktu untuk menampilkan program atau fitur-fitur baru demi memanjakan pelanggannya. Firmansyah awal Desember lalu.

Sulawesi sepanjang 5.422 km serta Ring Bali - Nusra sepanjang 1.490 km. Bentangan jaringan infrastruktur tersebut dinamakan Nusantara Super Highway� jelas Dirut Telkom,Rinaldi foto: teddy/majalahtopik

Langkah ini diambil Telkom untuk mengantisipasi persaingan dalam industri telekomunikasi dan informasi yang semakin ketat. Telkom merasa perlu keluar dari red ocean dalam connectivity menjadi fokus kepada bisnis yang berbasis broadband. Guna mendukung bisnis TIME tersebut, Telkom telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur backbone berupa fiber optik yang membentang dari Banda Aceh sampai dengan Kupang, masing-masing melingkari (ring) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram (JaKa2LaDeMa) serta yang terakhir diselesaikan adalah rute Mataram Kupang dengan nama proyek MataramKupang Cable System (MKCS).

Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah (pojok kanan)

Saat ini, Telkom sedang mempersiapkan untuk menuntaskan pembangunan jaringan fiber optik tersebut dari Manado - Papua dengan rute melalui Ternate, Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura dan Ternate, Ambon, Fakfak, Timika sepanjang 5.693 km kabel laut. Menurut Rinaldi,Proyek Sulawesi, Maluku, Papua Cable System (SMPCS) ini akan beroperasi secara bertahap mulai 2013. Dengan selesainya proyek ini, diharapkan jaringan infrastruktur Nusantara Super Highway sudah menghubungkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu Telkom, kata Rinaldi berkomitmen membangun true broadband secara Nasional sampai dengan 2015 yang dapat menghubungkan akses ke rumah

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

49


foto: teddy/majalahtopik

TOPIK KORPORASI

pelanggan dengan kecepatan 20 Mbps - 100 Mbps. Untuk memanjakan pelanggannya PT Telkom tengah mengembangkan 'Telkom True Broadband' dengan kapasitas 13 juta homepass yang akan beroperasi pada 2015. Untuk mewujudkan program itu Telkom membutuhkan dana investasi sebesar Rp.21,19 triliun. “Tahun ini Telkom telah menyelesaikan 1,7 juta homepass dari yang direncanakan 1,75 juta homepass. Nantinya, sisa pembangunan sekitar 50.000 akan dilanjutkan pada tahun depan sehingga tahun depan pembangunannya mencapai 4,650 juta homepass,� kata Direktur Network and Solution ,Ermady Dahlan kepada wartawan dalam acara Telkom Membroadband-kan Indonesia di gedung Telkom, Jakarta awal Desember lalu. Pada 2013, Telkom akan membangun sekitar 7,850 juta homepass. Sementara pada 2014 akan dibangun sebanyak 10,850 juta homepass sehingga pada 2015 akan berjumlah sebanyak 13 juta homepass. Ermady Dahlan menjelaskan ,True Broadband adalah jaringan yang menghubungkan content provider dengan rumah pelanggan dengan kecepatan 20 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Pengembangan broadband ini akan terbentang dari Sumatera hingga Papua.

50

Layanan mobile broadband yang akan dinikmati masyarakat dalam waktu dekat, antara lain Digital Mall, yakni salah satu portal sebagai sarana untuk mengakses berbagai macam konten maupun aplikasi dalam kelompok layanan informasi. Rinaldi berharap dengan adanya 13 juta homepass ini maka sekitar 80 persen menjadi pelanggan Telkom. Penggelaran infrastruktur yang menelan dana Rp.21,19 triliun dalam empat sampai dengan lima tahun tersebut sangat tepat sesuai dengan lifestyle dan workstyle yang berkembang dan dapat meningkatkan daya saing wilayah-wilayah yang selama ini kurang berkembang karena hambatan infrastruktur telekomunikasi. Pada 2015 sebanyak 497 kota di Indonesia akan terjangkau layanan true broadband. Sasaran pengguna true broadband terdiri dari Broadband for Home Digital Environment, Broadband for Enterprise and Government dan Broadband Anywhere. Konsep Broadband for Home Digital Environment adalah layanan TV, internet dan telepon (multi-play) dan dapat dinikmati melalui TV, PC/tablet dan smartphone (multi-screen) meliputi layanan digital home communication, digital home office, digital home entertainment dan digital home surveillance & security. Sementara konsep Broadband for Enterprise and Government meliputi solusi untuk

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

warga/penduduk, pemerintah dan bisnis. Konsep Broadband Anywhere meliputi layanan berbasis multi play yang terdiri dari data (Internet atau Intranet), voice dan video (interactive TV dan multimedia). Sedangkan dalam kaitan portofolio bisnis TIME, Telkom telah mengembangkan empat area pertumbuhan layanan information, media dan edutainment (IME), yakni Cloud Computing, Home Digital Environment, Mobile Broadband dan Machine to Machine. Saat ini True broadband telah dimanfaatkan untuk bidang pendidikan seperti Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas): kesehatan (e-Health); finansial antara lain pada aplikasi pengiriman uang (remittance) antar pengguna telepon selular; video conference/telepresence yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Nasional. Rinaldi memberikan contoh pemanfaatan infrastruktur true broadband yang juga menjadi bagian dari area pertumbuhan bisnis IME Telkom, melalui Mobile Broadband, Home Digital Environment, Machine to Machine dan Cloud Computing. Layanan Mobile Broadband yang dapat dinikmati masyarakat dalam waktu dekat, antara lain Telkom Digital Mall (Tedi Mall), yaitu salah satu portal sebagai sarana untuk mengakses berbagai macam konten maupun


TOPIK KORPORASI aplikasi dalam kelompok layanan informasi, media dan edutainment. Layanan ini dapat diakses melalui komputer (Internet), mobile terminal (smartphone dan tablet) maupun melalui televisi, Layanan lain yang disiapkan adalah Indonesia Wifi, yaitu hotspot untuk mempermudah publik mengakses internet di berbagai tempat. Mulai tahun ini Telkom merencanakan untuk membangun satu juta access point dengan kapabilitas multi service set identifier (SSID) yang dapat digunakan untuk melakukan akses Internet tidak hanya oleh pelanggan Telkom tetapi juga oleh pelanggan operator/internet provider lainnya. Dalam mendorong industri musik di tanah air, Telkom juga meluncurkan Freemium Music, yaitu layanan yang diberikan bagi pelanggan Telkom Group untuk mengakses ratusan ribu lagu secara legal, baik gratis maupun berbayar yang harganya sangat terjangkau. Download bisa dalam format pendek (ring back tone/RBT) maupun full track.

foto: teddy/majalahtopik

Home Digital Environment (multi-play dan multi-screen) mulai dimanfaatkan di Indonesia untuk kepentingan bisnis maupun pemerintahan, layanannya antara lain Groovia TV yaitu televisi berbasis Internet protocol television (IPTV) yang berisi program-program premium yang disalurkan melalui pita broadband. Layanan ini mempunyai

beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh TV kabel biasa seperti fast, forward, rewind, store dan lain-lain secara interaktif sehingga penonton dapat menentukan waktu yang diinginkan untuk menikmati tayangan yang disukainya. Produk menarik lainnya yang dapat dimanfaatkan publik untuk mendapatkan rasa aman ketika bepergian meninggalkan rumah dalam kurun waktu beberapa lama adalah Speedy Home Monitoring, yaitu layanan yang memungkinkan pelanggan mengamati kondisi rumah/ pabrik secara langsung dari jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet broadband serta layanan berbasis home digital environment lainnya. Layanan berbasis Machine to Machine diproyeksikan akan menjadi lifestyle masyarakat dari berbagai kalangan yang akan memberikan kemudahan di dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa produk yang sudah disiapkan, antara lain adalah Delima, yaitu layanan pengiriman uang (remittance) tanpa harus memiliki akun atau rekening di bank. Pelanggan dapat melakukan pengiriman uang dari agen ke agen maupun dari handphone ke handphone Delima juga dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pembelian, bayar tagihan ataupun donasi. Produk lain adalah e-Health, yaitu layanan IT Services yang dapat mempermudah pelayanan

kesehatan, baik di rumah sakit, tempat praktek dokter, asuransi, apotek maupun laboratorium. Kemudahan lainnya untuk berbagai kepentingan, bisa memanfaatkan layanan e-Logistik, yaitu layanan IT Services yang diperlukan untuk membantu transaksi ekspor-impor dengan menyediakan sistem informasi yang melibatkan sebagian atau keseluruhan value chain yang terlibat dalam perdagangan nasional dan internasional sedangkan LINK merupakan layanan yang disediakan Telkom untuk memfasilitasi transaksi ATM antar bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Berikutnya adalah Cloud Computing yang terbagi ke dalam kelompok layanan Infrastructure as a Services (LaaS) dan Software as a Services (SaaS), duaduanya membantu dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kelompok layanan LaaS merupakan layanan infrastruktur komputasi on-demand untuk segmen korporasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Kelompok layanan SaaS antara lain e-Office, yaitu layanan aplikasi perkantoran dengan target pasar segmen korporasi dan UKM. Guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan, Telkom juga sudah mempersiapkan produk e-Koperasi sedangkan untuk mengakomodasi kebutuhan segmen apotik diluncurkan produk e-Apotik. Layanan ini merupakan aplikasi apotek, baik untuk apotek yang berdiri sendiri maupun apotek yang tergabung dalam jaringan apotek tertentu. Guna membantu proses manajemen, operasional serta bisnis perbengkelan, diluncurkan produk e-Bengkel. Terakhir untuk keperluan koordinasi/rapat jarak jauh disiapkan telepresence, yaitu layanan video conferencing dengan kualitas sangat tinggi yang memungkinkan pelanggan seolah-olah bertatap muka dalam satu ruangan meskipun dilakukan dari jarak jauh (worldwide). Dengan layanan berbasis TIME yang sangat lengkap tersebut, Telkom siap untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, pelaku bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintah sehingga pada saat yang sama dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk menuju ke pentas global. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

51


foto: dok. majalahtopik

TOPIK KORPORASI

anak kandung

oh Meliana Habs n Gusne

Habsoh Bin A

25 Tahun Menanti, PTPN VII Tak Kunjung Realisasikan Hidup lebih sejahtera tentu menjadi impian setiap manusia. Tak terkecuai keluarga Habsoh Bin A Gusnen warga Dusun V Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Dan kesempatan itu datang saat PTPN VII (dahulu PTPN X) memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk ikut Proyek Perkebunan Inti Rakyat Khusus(PIRSUS) II.B yang akan dijadikan Kebun Kelapa Sawit.

S

ebagai peserta PIRSU Sule Inti, Habsoh dijanjikan akan memperoleh plasma kebun Sawit seluas 2 Ha untuk masing-masing lahan yang diserahkan plus rumah dan satu perempat hektar lahan pekarangan. Habsoh Bin A Gusnen lalu menyerahkan 6 bidang tanah dengan luas total sekitar 12 Ha. Ini dibuktikan dalam Surat Keterangan penyerahan tanah/kebun pada proyek PIRSUS II B tertanggal 20 Juli 1989 yang diketahui Kepada Desa (pada saat itu) Komar. Namun harapan hanya tinggal harapan, janji tak kunjung ditepati. Meski berbagai usaha telah dilakukan, namun sampai akhir hayatnya Habsoh tak juga memperoleh kebun plasma seperti yang dijanjikan saat menyerahkan lahan kepada PTPN VII. Untuk melanjutkan memperoleh hak atas tanah/kebun, ahli waris keluarga Habsoh memberikan Kuasa kepada Meliana Habsoh (anak kandung Habsoh Bin A Gusnen). Kemudian Meliana

52

meminta di fasilitasi Pemkab Muara Enim untuk menyelesaikan masalah keluarga mereka dengan PTPN VII. Pada tanggal 16 Februari 2011, Pemkab Muara Enim menggelar rapat yang dihadiri oleh Meliana Habsoh sebagai ahli waris dan pihak manajemen PTPN VII serta H Komar sebagai kepala desa saat itu. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, H Taufik Rahman SH itu, Meliana Habsoh menuntut agar PTPN VII memberikan kebun plasma seperti yang dijanjikan saat orang tuanya menyerahkan lahan/kebun. Dalam rapat itu Kades Komar juga memberikan keterangan membenarkan bahwa Habsoh memang telah menyerahkan 6 bidang lahan/kebun untuk dijadikan peserta plasma. Sementara pihak Manajemen PTPN VII yang saat itu diwakili oleh Ngurah Bagus Manajer Distrik, Ir H A. Affifudin UU Suli dan Abdul

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Hamid (distrik Mura Enim) hanya bisa menjanjikan akan memberikan laporan hasil rapat tersebut kepada Direksi PTPN VII di Lampung. Meliana Habsoh kepada TOPIK mengatakan, pihak PTPN VII terkesan berbelit-belit dalam menyelesaikan persoalan ini. Padahal menurut Meliana, dari catatan tangan humas desa, Dion yang memuat daftar masyarakat yang menyerahkan lahan/ kebun desa. “Di catatan itu lahan/kebun atas nama pemilik lahan yang tanahya kami beli juga terdaftar. Kemudian dari daftar diregister desa lahan/kebun itu terdaftar. Kemudian setiap rapat terkait pembahasan kebun plasma bagi masyarakat yang menyerahkan lahan/ kebun orang tua kami juga diundang,� tutur Meliana Habsoh. Pada pengurusan pertama untuk mendapatkan kebun plasma, kata Meliana, memang terdaftar atas nama Cik Sudir dan lain-lain yang merupakan keluarga ibunya. Kemudian, atas pertimbangan jika


TOPIK KORPORASI berhasil mendapat kebun plasma yang mendapat bagian tidak hanya dari keluarga ibunya saja, tetapi keluarga bapaknya juga. “Kemudian bapak saya merubah nama penerima yang akan menerima kebun plasma tiga dari keluarga ibu dan tiga lagi untuk keluarga bapak. Untuk pengurusan perubahan ini mendapat panggilan dua kali dari Bupati Muara Enim yakni pada tanggal 19 Juli dan 16 Agustus 1989,” papar Meliana. Dalam penyerahan kedua ini ada tanda tangan Administrator PTPN VII dan Camat Gunung Megang. Dan perubahan itu juga ditandatangani di kertas segel lalu diserahkan kepada kades. Namun menurut Meliana hal ini yang kemudian dipersoalkan manajemen PTPN VII. Mereka (PTPN VII) bersikeras tidak mau mengakui surat ini, mereka masih menghendaki surat terdahulu. “Apa bedanya, Pak Komar kades saat itu masih hidup kok. Bahkan waktu saya dipanggil bupati tanggal 16 Februari 2011, Pak Komar datang sebagai saksi,” terang Meliana. Dalam rapat itu, lanjut Meliana, di depan Sekda Muara Enim Komar mantan kades, menerangkan dengan jelas dan mengakui bahwa memang benar bapak dirinya menyerahkan lahan/kebun kepada PTPN VII dan setiap warga yang menyerahkan lahan/ kebun dia buatkan surat. Saat ditanya Sekda mengapa masih banyak masyarakat yang belum memperoleh hak mereka, Kades Komar menjelaskan, masyarakat yang menyerahkan lahan sebanyak sekitar 370 orang. Namun yang mendapatkan kebun plasma baru sekitar 125 orang dengan alasan lahan plasma yang dijanjikan sudah habis. Kemudian dalam rapat waktu itu, Bupati Muara Enim pada saat itu Nang Ali Solichin meminta PTPN VII untuk mengurangi Kebun inti dan membuatkan kebun plasma untuk masyarakat dan PTPN VII menyanggupi. Namun, sampai sekarang janji untuk mengurangi Kebun INTI untuk kebun plasma tidak terealisasi.

“Sayangnya bapak saya tidak meminta notulensi hasil rapat itu,” ujar Meliana. Pihak PTPN VII, katanya, tidak mengakui hasil rapat itu karena tak ada bukti. Dan persoalan tersebut tidak kunjung menemui titik temu. Kemudian akhir tahun 2010, lahan yang dituntut Meliana tersebut di re-flanting lagi oleh pihak PTPN VII. Mengetahui hal itu, pihak Meliana mengajukan gugatan lagi. “Dalam gugatan ini kami ingin tanah ini dikembalikan kepada kami,” tukas Meliana. “Walau bagaimanapun seharusnya ada perundingan terlebih dahulu dengan kami sebagai pemilik lahan. Bagaimanapun caranya kami ingin mengambil hak kami. 25 tahun kami tidak bisa menikmati hak kami, ini keterlaluan,“ ujar Meliana dengan nada kesal. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Pemkab Muara Enim tidak tinggal diam. Bahkan Bupati Muara Enim telah melayangkan surat terkait hasil kesimpulan rapat kepada direksi PTPN VII. Dalam surat bernomor 172/0282/I /2001 yang ditandatangani wakil Bupati H Nurul Aman SH, disebutkan kesimpulan hasil rapat yang dilaksanakan pada 16 Februari 2011, Meliana Habsoh telah menyerahkan lahan untuk dijadikan program plasma dan penyerahan lahan itu bisa dibuktikan dari keterangan Komar mantan Kepala Desa Penanggiran, namun saat pembagian kebun plasma Meliana Habsoh hingga saat ini tidak mendapatkan kebun plasmanya. Karena PTPN VII melakukan re-flanting, kemudian keluarga Meliana Habsoh juga menanam pohon karet di lahan yang sama. Karena tuntutan mereka atas kebun tersebut belum terselesaikan.

langkah penyelesaian dan hasil rapat untuk bahan kajian dan pertimbangan. Namun sayangnya, hingga kini belum ada langkah-langkah yang dilakukan PTPN VII untuk menyelesaikan tuntutan Meliana Habsoh. Selain Meliana, dari temuan TOPIK di lapangan ada 14 orang lagi yang menuntut PTPN VII yang berkaitan dengan kebun plasma ini. Terhadap ke14 orang ini, PTPN VII telah melakukan pembicaran yang intensif dengan tim yang dibentuk oleh Pemkab Muara Enim untuk menyelesaikan persoalan tuntutan masyarakat mengenai kebun plasma. Sementara tuntutan Meliana Habsoh belum juga mendapat tanggapan positif dari pihak manajemen PTPN VII. Jika kedua pihak mempunyai itikad yang baik, tentu tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kedua pihak seyogyanya bisa duduk bersama untuk mencari win-win solution. Jangan sibuk mencari celah untuk lari dari tanggung jawab. ] Amri

Untuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, dalam surat itu bupati meminta agar pihak manajemen PTPN VII mengambil langkah-

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

53


TOPIK EKBIS

Faktor Domestik Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sepanjang 2011 secara umum perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. BI memprediksi hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,6 persen. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik dan investasi. Angka pertumbuhan itu akan tercapai jika pada kwartal IV pertumbuhan bisa mencapai angka 6,7 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ke level itu diperlukan peningkatan secara signifikan dorongan dari anggaran pemerintah seperti tahun lalu dan angka ekspor tetap terjaga. foto: dok. majalahtopik

dan capital intensive industry. Namun sayangnya, lanjut dia, hampir tidak ada investasi yang masuk di labour intensive industry . Padahal, investasi di sektor labour intensive seperti industri sepatu, garmen dan tekstil, menyerap banyak tenaga kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat kita. Keengganan investor masuk ke ranah ini disebabkan beberapa faktor. Misalnya faktor buruh di negara kita yang setiap tahun minta kenaikan gaji. Belum lagi high cost economy yang disebabkan birokrasi. Ini harus dibenahi, jika tidak investor jadi malas berinvestasi di Indonesia.

Darmin Nasution Gubernur BI

K

etua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofyan Wanandi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 berjalan cukup baik. Namun Sofyan menggaris bawahi bahwa yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah swasta, bukan pemerintah. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan domestic market yang cukup besar.

70 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia kita itu karena faktor domestik, dan 30 persen karena ekspor maupun investasi. "Jadi kekuatan pertumbuhan dalam negeri itu kelihatan sekali di mana kalau kita melihat pertumbuhan yang terakhir, terjadi di bidang service industry, terutama properti dan telekomunikasi," ujar Sofyan saat ditemui TOPIK di ruang kerjanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Indikasinya, jelas Sofyan, golongan menengah kita naik menjadi sekitar 60 juta– 80 juta orang dan income perkapita meningkat hingga USD 3000. Itu semua karena comoditas price kita yang cukup tinggi. Misalnya batubara, selain harga yang bagus, kapasitas produksi kita juga meningkat. Termasuk kelapa sawit yang mengalami peningkatan.

Menurut Sofyan, jika dilihat tren pembangunan kita secara makro, memang berhasil. Hanya saja keberhasilan itu tidak berjalan linier dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Gap antara kaya dan miskin ini terlalu besar. Dan ini yang sangat berbahaya kalau tidak selesaikan dengan baik. Sementara investasi yang masuk hanya di beberapa sektor, yakni di sektor financial resource, service industry,

Lebih lanjut Sofyan mengatakan

54

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Sementara itu, dari sektor perbankan, pada 11 Oktober 2011, Bank Indonesia(BI) telah menurunkan BI Rate dari 6,75 menjadi 6,5 persen atau turun 25 bps. Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan, langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi untuk memitigasi dampak penurunan kinerja keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Ke depan, kata Darmin, Dewan Gubernur BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global, menempuh respon suku bunga, serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut. Selain itu, Dewan Gubernur BI juga terus mewaspadai tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global, serta kecenderungan menurunnya kinerja perekonomian global akibat permasalahan utang dan fiscal di Eropa dan AS. Perhatian terutama ditujukan pada dampak jangka pendek melalui jalur financial


TOPIK EKBIS

Menyoroti kinerja perekonomian global, Darmin mengungkapkan terindikasi melemah, seperti tercermin pada perlambatan kegiatan produksi dan penjualan ritel yang disertai melemahnya tingkat keyakinan konsumen di negara maju dan koreksi sejumlah harga komoditas internasional. Di sisi lain Darmin mengakui tekanan inflasi memang mulai mereda, meski inflasi negara emerging markets masih relatif tinggi, sehingga terjadi pergeseran respon kebijakan moneter ke arah netral atau akomodatif. Ke depan, secara keseluruhan Dewan Gubernur melihat kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas global. Di sektor keuangan, lanjutnya, tingginya ekses likuiditas global dan persepsi risiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia. Baik dalam bentuk PMA maupun investasi portofolio. Untuk sektor perbankan, Darmin menilai fundamental ekonomi dan perbankan nasional tetap kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Disebutkan Darmin, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011 diperkirakan akan lebih tinggi, terutama didukung oleh konsumsi dan kegiatan investasi. Sehingga secara keseluruhan tahun 2011 dapat mencapai 6,6%. “Sejauh ini, dampak gejolak ekonomi global lebih dirasakan di pasar keuangan. Sementara sektor riil relatif belum terpengaruh,� kata Darmin. Namun, perekonomian global yang melemah diperkirakan akan mempengaruhi kinerja ekonomi domestik di 2012, baik melalui dampaknya pada pasar keuangan maupun terhadap kegiatan perdagangan internasional.

Darmin juga memperkirakan stabilitas industri perbankan masih tetap terjaga dengan baik, sebagaimana tercermin pada tingginya risiko kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8%, dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Lebih lanjut dikatakan Darmin, pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2012 diperkirakan berada di sekitar 6,5%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat dan investasi yang meningkat. “Namun, ekspor akan menghadapi tekanan,� ujarnya seraya menambahkan, secara sektoral, seluruh sektor ekonomi diperkirakan akan tumbuh dengan baik. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian, dikatakan Darmin, terus berlanjut. Tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 23,8% (yoy) hingga akhir September 2011. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan mendorong fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian dengan mendorong ke arah pertumbuhan kredit produktif, sehingga perekonomian nasional tetap dapat mencapai pertumbuhan yang optimal di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Untuk menopang perekonomian

pada 2012, pemerintah berupaya membuka peluang investasi dengan mengurangi faktor-faktor yang menjadi penghambat masuknya arus investasi. Salah satunya infrastruktur. Untuk membangun infrastrukur sering terkendala dengan pembebasan lahan. Untuk itu pemerintah telah mengajukan RUU Pengadaan Lahan bagi Kepentingan Publik untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Dijadwalkan, pada 15 Desember 2011 DPR akan bersidang untuk mengesahkan. Jika RUU tersebut disahkan menjadi undang undang oleh DPR, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan daya saing perekonomian Indonesia makin meningkat "Saya harapkan dengan selesainya itu, hal yang berkaitan dengan `competitiveness` kita akan meningkat, kemudian `doing bussines` kita akan naik, dan kalau itu membaik bagus," ujarnya. Hatta mengatakan UU Pengadaan Lahan dapat memberikan keadilan bagi pemilik lahan dan pemerintah yang membutuhkan lahan sehingga percepatan pembangunan sarana infrastruktur yang masih terhambat dan terbengkalai dapat dimungkinkan. Tidak hanya itu, salah satu faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur bisa dikurangi. Dengan Infrastrukur yang baik, Indonesia menjadi tempat yang menggiurkan untuk berinvestasi. ] Amri/Syarif foto: teddy/majalahtopik

berupa lemahnya saham, meningkatnya indikator risiko utang, dan tekanan pembalikan arus modal portofolio (capital reversals) oleh investor global dari emerging economies, termasuk Indonesia.

Hatta Rajasa

Menko Perekonomian

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

55


foto: adang/majalahtopik

TOPIK EKBIS

Sofyan Wanandi Ketua APINDO

Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012

S

eiring dengan ambruknya ekonomi Eropa, hampir semua negara terkena imbasnya. Hal ini mengakibatkan semua perekonomian dunia akan menciut dan akan terjadi over capacity. Apa dampak yang akan terjadi bagi Indonesia? Untuk mengetahuinya wartawan TOPIK Khairul Amri dan fotografer Adang Sumarna mewawancari Ketua APINDO, Sofyan Wanandi. Berikut petikannya.

Secara umum bagaimana Anda melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2011 ini? Kalau saya lihat baik, dalam arti kita bisa mencapai pertumbuhan sampai akhir tahun ini mencapai 6,5 persen. Namun, menurut saya yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita adalah swasta. Dalam lima tahun terakhir kita bertumbuh itu, terutama pertumbuhan itu pada domestic market yang cukup besar. Indikasinya golongan menengah kita naik menjadi sekitar 60 juta – 80 juta

56

dan income per kapita meningkat hingga USD 3000. Itu semua karena comoditas price kita yang besar. Misalnya batubara, selain harga yang bagus, kapasitas produksi kita juga meningkat. Termasuk juga kelapa sawit yang mengalami peningkatan.

dengan fasiltas kredit dari bank. Pendeknya, apa saja sudah diberikan kredit. Nah, menurut saya ini yang terjadi pada 2011 ini.

Saya pikir 70 persen pertumbuhan kita itu karena faktor domestik, dan 30 persen karena ekspor maupun investasi. Jadi kekuatan pertumbuhan dalam negeri itu kelihatan sekali di mana kalau kita melihat pertumbuhan yang terakhir, terjadi di bidang service industry kita.Terutama property, telekomunikasi seperti you lihat segala macam alat komunikasi, hotel, mall di buka di mana-mana. Property/real estate dibangun di mana-mana di seluruh Indonesia. Pertumbuhannya cepat sekali.

Saya tidak seoptimis pemerintah. Alasannya, pertama, dulu lokomotif pertumbuhan dunia itu adalah AS, Eropa dan Jepang. Sekarang ditambah China, India, dan Brazil. Tapi, setelah ekonomi Eropa ambruk dan Amerika Serikat juga akan kena, Jepang setelah tsunami juga kena. Dan ini akan mengakibatkan semua perekonomian dunia akan menciut.

Bank-bank juga banyak mengucurkan kredit-kredit yang cukup besar. Banyak terjadi transaksi, baik mobil, sepeda motor maupun alat-alat elektronik

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Apakah kondisi yang cukup baik ini bisa dipertahankan di 2012?

Yang kedua, saya melihat harga komoditas akan menurun. Dan akan terjadi over capacity, karena penciutan ekonomi dunia jadi produksi yang ada di dunia, terutama China. Hal ini tentu membuat mereka akan mencari pangsa pasar baru. Salah satunya Indonesia yang berpenduduk sekitar 240 juta jiwa.


TOPIK EKBIS Nah, apakah industri dalam negeri kita, terutama manufaktur yang tadinya menjadi tuan rumah di negeri sendiri bisa tetap dipertahankan? Itu agak saya ragukan. Karena saya takut sekali pada 2012 nanti ekonomi dunia menciut kita juga akan ikut menciut. Pasti akan terkena imbas. Harga komoditas turun, kapasitas yang dijual juga turun. Dan di dalam negeri kita juga dihadapkan bermacam-macam kendala. Pertama kita tidak memiliki basis industri utama, seperti besi-besi, kimia, semuanya. Kedua, kita tidak banyak mempunyai komponen industri, sehingga sebagian besar itu masih impor. Ketiga, yang menambah beban kita adalah kita tidak punya infrastruktur yang cukup. Kita tidak punya listrik yang cukup. Kita tidak punya jalan yang cukup, pelabuhan yang sudah mulai macet. Kita tidak memiliki irigasi yang cukup untuk membantu pertanian kita. Jadi, kurangnya infrastruktur ini menimbulkan high cost economy bagi kita. Sehingga akhirnya barang-barang kita jadi mahal dalam bidang industri. Nah, dengan begitu, kita tidak bisa bersaing di luar negeri. Itu yang akan kita alami di tahun 2012 nanti.

Tahun ini pemerintah meluncurkan program MP3EI, salah satunya programnya mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut Anda bagaimana realisasi program itu? Kalau menurut saya sampai sekarang ini belum jalan. Saya ini masuk ke salah satu wakil ketua. Bagaimana kita susahnya menyelesaikan regulasi undang undang Pertanahan untuk infrastruktur misalnya, belum selesai sampai sekarang. Padahal kalau UU ini jadi, paling tidak kita sudah bisa kerja. Kalau sekarang sama sekali tidak bisa kerja, karena semua tanahtanah itu dikuasai calo-calo dan selalu mengganggu kita. Katanya UU itu mau diselesaikan bulan ini, mudah-mudahan saja. Dengan adanya swasta masuk MP3EI, program ini bisa lebih cepat. Kita akan mulai tahun depan untuk mendorong dan segala macamnya.

Dari sisi investasi ke Indonesia, apakah Anda melihat

perkembangannya memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya percaya, dengan terjadinya krisis dunia saat ini mereka (investor) akan menunda investasinya.Dan masuknya menurut saya sangat lambat. Kalau krisis dunia ini sudah berlalu baru mereka berani menjalankan investasi. Karena untuk apa mereka tanam di sini, sedangkan dia di mana-mana kelebihan produksi yang dia tidak bisa jual. Tapi bahwa mereka akan jalankan? Iya. Tapi apakah akan dijalankan tahun depan atau 5 tahun mendatang, kita tidak tahu. Sekarang ini mesti menunggu perbaikan ekonomi dunia.

“

Kurangnya infrastruktur menimbulkan high cost economy. Sehingga akhirnya barang-barang jadi mahal.

Terkait dengan investasi tadi, apakah menurut Anda sudah menyentuh sektor riil? Investasi yang masuk hanya ke beberapa sektor, yakni di sektor financial resource, kelapa sawit, dan sebagainya. Yang kedua sektor yang namanya service industry, telekomunikasi, perbankan, komunikasi, asuransi, properti, hotel, dan macammacam. Yang ketiga adalah capital intensive industry. Hampir tidak ada yang masuk kepada labouritas intensive industri kita, yang memberikan pekerjaan buat rakyat kita. Maka itu kalau you lihat trend pembangunan kita, secara makro kita berhasil. Yang bisa kita sebut tidak berhasil adalah kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Gap antara kaya dan miskin ini terlalu besar. Dan ini yang sangat berbahaya kalau tidak selesaikan dengan baik. Kita membutuhkan investasi di sektor labour intensive seperti industri sepatu, garmen dan tekstil, karena sektor itu tidak banyak pertumbuhannya. Namun sayangnya agak sulit investor masuk ke sektor ini karena berbagai alasan.

Misalnya setiap tahun buruh di sini minta kenaikan gaji. Investor jadi malas berinvestasi di sini, mereka pikir lebih baik masuk ke Vietnam, Bangladesh, Kamboja, atau Myanmar. Buruh kita tidak mau tahu itu. So, you jangan lupa ya buruh kita ini cuma ada 30 persen kerja di sektor formal. Yang 70 persen dari informal. Kalau you mau lihat sekarang itu gaji pekerja formal itu 3 kali lebih tinggi daripada yang kerja informal. Kalau you tanya pekerja di UKM-UKM berapa gaji mereka, rata-rata hanya sepertiganya. Jika rata-rata pekerja formal digaji Rp 1,5 juta perbulan, mereka hanya memperoleh Rp 500 ribu saja. Jangan lupa lagi pekerja formal juga ada uang jalan, uang makan, ada Jamsostek pensiun, ada uang kesehatan. Sementara pekerja Informal betul-betul tidak ada yang memperjuangkan kesejahteraannya. Yang diperjuangkan itu cuma tenaga kerja formalnya yang 30 persen itu. Kita susah sekali meyakinkan, karena Serikat Buruh itu sebagian besar menjadi pemain-pemain politik dan NGO.

Untuk 2012, sektor apa yang akan bisa mendorong perekonomian nasional ? Saya pikir nanti masih di bidang-bidang mining, kelapa sawit kita masih akan tumbuh juga, dengan penduduk kita yang banyak ini dalam arti property-real estate, ini masih akan tumbuh. Tapi tidak lebih tinggi dari 2011.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2012, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah? Birokrasi diberesin, high cost economy itu dikurangi. Itu sekarang yang kita bayar tiap tahun itu rata-rata 10 sampai 12 persen untuk birokrasi cost yang nggak perlu. Selain itu faktor leadership dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, memperbaiki peraturan-peraturan yang menghambat dunia usaha. Tiga peraturan utama, tanah untuk infrastruktur, tata ruang, dan UU Ketenagakerjaan. Harus di-reform UU No. 13 itu, buruh pun tidak suka itu dan minta untuk diganti, peraturan-peraturan lain mensinkronkan. Lalu harus ada satu kepastian hukum. Kalau tidak, siapa yang berani berinvestasi. ]

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

57


TOPIK POLITIK foto: gaus/majalahtopik

dengan janji-janji yang luar biasa itu, apakah ini sebuah ironi atau bukan. Karena dari kemarin apa yang sudah disahkan anggaran belanja lebih kurang Rp 1.500 triliun dibandingkan dengan tahun berjalan sekarang Rp 1.100 triliun, berarti ada peningkatan sebanyak lebih kurang Rp 400 triliun. Yang menjadi pertanyaan besar kita, kabinet sekarang dengan wakil menteri yang ada jumlahnya 19 orang bisa tidak menunjukan kinerja yang baik. Kalau ini sampai tidak terwujud, maka yang sangat saya khawatirkan Pesiden kita, Soesilo Bambang Yudhoyono, meninggalkan sebuah stigma jelek di akhir pemerintahannya. Yang saya maksudkan ini bisa tergambar dari anggaran belanja yang berjalan sekarang yang berkisar sekitar 70 persen. Lebih-lebih dari Rp 1500 triliun plus minus itu, Rp 289 triliun untuk pendidikan.

Sabri Saiman

Saya ini sudah melewati tiga masa. Dulu, sekolah yang di bangun di zaman awal-awal kemerdekaan itu masih berdiri utuh. Masih terlampau banyak menjadi gambaran kepada kita apa yang dibangun oleh penjajah Belanda seolah-olah masih lebih baik dari yang dibangun sekarang. Oleh karena itu, apakah kinerja sekarang ini bisa lebih baik dari kemarin.

(Ketua Lembaga Studi Kesisteman Pembangunan) Apakah itu karena kementerian

Saya Khawatir SBY Meninggalkan Stigma Jelek

A

da pendapat dari beberapa pengamat politik yang mengatakan resuffle kabinet yang dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dua bulan yang lalu belum memberikan hasil signifikan terhadap kinerja roda pemerintahannya. Sementara tuntutan adanya terobosan-terobosan positif dilakukan oleh pemerintah sangat diharapkan oleh rakyat. Dapatkah pemerintahan SBY menjawab semua itu? Apa yang seharusnya dilakukan? Untuk menjawab persoalan ini, Gaus Kaisuku dan Syarifudin dari Majalah TOPIK mewawancarai Ketua Studi

58

Kesisteman Pembangunan, Sabri Saiman. Berikut petikannya:

Kabinet hasil resuffle kabinet sudah berjalan hampir dua bulan, harapan masyarakat agar peningkatan kinerja kabinet yang di isi beberapa nama baru sangat besar. Bagaimana Anda melihatnya? Pendapat saya mungkin bisa merupakan gambaran masyarakat bawah melihat resuffle yang begitu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Merupakan implementasi dari apa yang diucapkan oleh presiden kita

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

atau lembaga yang menangani hal tersebut tidak bisa untuk mengelola? Justru di situ kuncinya, tidak ada sinkronisasi. Ada ego sektoral, itu yang pertama. Yang kedua, dimomoki oleh lembaga-lembaga yang menurut para eksekutif itu sebagai momok, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian karena ketidakmampuan menganalisa. Menurut saya, yang paling baik untuk diperbanyak itu dirjen, karena dia teknis/pelaksana. Karena pengalaman saya selama lima tahun sebagai anggota DPR telah saya buktikan. Bahkan pada saat itu kami sudah punya kesepakatan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perhubungan untuk meningkatkan APBN kepada dua institusi ini agar infrastruktur menjadi tulang punggung. Kenapa? Karena, dengan terbukanya semua wilayah, maka ada penempatan tenaga kerja yang lebih besar dan terbuka ruang


TOPIK POLITIK untuk masyarakat berinteraksi dengan perdagangan.

Jadi Anda melihat adanya jabatan menteri sebagai pemborosan? Kalau disebutkan pemborosan sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden SBY, dia tidak mendapat fasilitas, nggak ada masalah. Tapi tak ada gunanya karena dia tidak punya kewenangan, sehingga seperti ‘macan ompong’ saja. Lebih baik diperbanyak dirjen sebagai eksekutor. Oleh karena itu taruhan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di masa akhir jabatannya itu sangat besar. Sebagai warga negara, saya mengakui dia sebagai presiden, tapi saya juga berharap presiden jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya yang cacat di mata rakyat Indonesia.

Menurut Anda penempatan beberapa figur menteri pada posisiposisi yang strategis ada yang kurang pas? Saya pikir itu sudah merupakan keputusan presiden, itu hak prerogratif dia. Tapi bagi saya terlampau lama masa penentuan itu sehingga tersamar seolah-olah ada ketakutan kepada partai politik, jadi saya sangat kecewa. Saya pernah ketemu SBY sebelum beliau menjadi presiden di tahun 2001, dia mengundang saya. Saya katakan, “Pak SBY, kalau memang mau berpolitik bangun partai politik dan keluar dari kabinet. Itu saya ucapkan di tahun 2001”.

Ada yang mengatakan bahwa perombakan atau resuffle kabinet tidak akan berpengaruh terhadap kinerja, karena yang menjadi titik persoalan adalah masalah kepemimpinan Presiden SBY. Bagaimana menurut Anda? Ada benarnya. Kalau saya sebagai SBY, dengan mendapat suara mutlak pada saat Pilpres yang lebih kurang 70 persen, kenapa takut. Artinya hak suara itu di tangan saya, kekuatan ada di tangan saya, rakyat ada di belakang saya. Tapi dengan keragu-raguannya ini kemudian akan dijadikan sebagai satu kekuatan alat penekan oleh partai politik. Padahal tujuan SBY menurut

saya sebenarnya baik bagaimana merangkul, tapi secara ketatanegaraan dia sudah salah. Dengan demikian memunculkan atau memperkuat stigma masyarakat bahwa kementerian yang dikuasai atau dikomandoi oleh ketuaketua partai politik itu menjadi ATM-nya partai. Bagaimana persoalan ini menjadi sebuah kenyataan untuk memperkuat kinerja dia, ya kita sudah buktikan. Ada dua masalah yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu Muhaimin Iskandar dan Andi Malarangeng yang sudah menjadi isu publik.

Tapi bukankah keduanya belum dikenakan status tersangka? Persoalan itu sama juga pada waktu Anggito Abimayu mau dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, tiba-tiba ada peraturan pemerintah yang mengharuskan seorang wakil menteri itu mempunyai golongan A1, tapi sekarang itu kok bisa diubah. Itu indikasi begitu mudahnya PP itu dibatalkan dan memunculkan PP baru. Saya sangat kecewa dengan presiden kita, padahal kalau saya ditanya di mana-mana, “Abang setuju nggak presiden diturunkan?” Saya jawab, tidak setuju.” Kenapa begitu, karena dia menjadi presiden dan menjadi sorotan publik internasional bahwa Indonesia itu tidak konsekuen dengan konstitusinya.

Tadi Anda menyebutkan masalah Muhaimin dan Andi Malarangeng yang terseret kasus korupsi dan masyarakat juga tahu itu. Namun bagaimana dengan pencopotan Fadel Muhammad dan Patrialis Akbar yang kinerjanya cukup bagus? Ini sudah masuk pada the real politik. Saya pikir ini adalah akibat dari tekanan-tekanan tertentu dan Golkar ikut bermain. Golkar pasti bermain, dia menekan presiden. Itulah kerja partai politik, saya setuju untuk hal-hal ini. Kalau saya sebagai pimpinan partai politik dan saya punya kekuatan, saya akan tekan presiden. Kalau Anda mau resuffle karena kita sudah ada di satu koalisi tentu Anda harus bertanya saya dulu dong. Kita bisa buktikan ucapan saya ini dengan kedatangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada saat hari ulang tahun Golkar beberapa waktu lalu di Senayan.

Keberadaan menteri dalam pemerintahan sebagian mewakili partai, namun masih juga melakukan kritik padahal mereka terikat dengan kontrak politik. Jadi bagaimana sebetulnya koalisi itu sendiri, jadi kontrak-kontrak politik itu hanya simbolis saja? Saya pikir kalau yang namanya dalam kehidupan berpolitik kontrak politik itu nggak ada, mana ada kontrak politik. Wong saya yang bekuasa karena saya presiden. Saya tidak bisa melakukan tindakan sebagai kepala pemerintahan, saya memakai tangan saya sebagai kepala negara, selesai. Untuk hal apapun, menasionalisasikan perusahaan asing pun asal demi negara, demi bangsa sah apalagi koalisi. Presiden itu seperti satu nilai mata uang, satu sisi dia sebagai kepala pemerintahan, sisi lain juga sebagai kepala negara. Tidak ada orang yang berani membantah. Dia bisa menyanggah kalau dia berbicara sebagai kepala negara. Tapi fungsi sebagai kepala negara ini yang tidak pernah dipergunakan. Omongan saya boleh dicek.

Biar pemerintahan pasca perombakan kabinet ini berjalan dengan baik, apa yang harus di lakukan Presiden SBY? Pertama harus tegas dalam mengimplementasikan anggaran belanja negara yang telah ditetapkan sebesar lebih kurang Rp 1.500 triliun. Kalau tidak, maka kejadian seperti Papua itu akan muncul kembali. Saya baru mendapat info dari teman saya yang ada di NTT, di sana sudah kering kerontang, banyak orang yang hampir boleh dikatakan mengalami busung lapar. Karena kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak ada yang namanya yang kaya memberi kepada yang miskin. Semua berebut menjadi raja-raja kecil di daerah yang jumlahnya hampir 480 (daerah kabupaten/kota). Padahal pejabatnya sebagian besar berada di Jakarta. Pertanyaannya, pernah kah mereka mengurus rakyatnya? Untuk apa kita bicara tentang negara Kesatuan Republik Indonesia sementara ada daerah yang hampir mati karena tidak mampu lagi mengelola. ]

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

59


foto: gaus/majalahtopik

TOPIK POLITIK

DR. John N. Palinggi, Pengamat Politik

Beri Kesempatan Partai Baru Mengembangkan Diri

P

embahasan RUU perubahan UU Pemilu melahirkan tarik menarik kepentingan. Partaipartai besar seperti Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar ngotot mengusulkan batas minimal perolehan suara partai (Parlementary Treshold) di DPR minimal 5 %, sedangkan partai-partai kecil tetap berjuang dalam tataran angka 3% sebagai batas minimal. Sehingga hal ini harus ada titik temunya untuk kepentingan bersama.

kan ada pada semua pihak, semua partai yang memenuhi syarat melaui Menteri Hukum dan HAM setidaktidaknya diberi ruang yang cukup untuk ikut mengembangkan demokrasi di Indonesia. Bahwa dia tidak lolos nanti itu soal lain, karena dengan tidak lolosnya partai sebetulnya memiliki konsekuensi yang besar sekali bagi partai. Baik dari segi financial maupun waktu dan kerugian-kerugian lainnya. Dan itu pembelajaran demokrasi,� Pengamat Politik DR. John N. Palinggi.

“Saya kira itu tergantung kesepakatan para teman-teman di DPR, dan cara pandang masing-masing bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kalau memang kran demokrasi itu dibuka dengan lebar, konsekuensinya

Bangsa ini, dia menekankan, mesti dikembangkan dalam hal beri kesempatan orang untuk belajar demokrasi, jadi tidak perlu kita batasi. “Konsekuensinya kalau dia tidak lolos sebetulnya rugi sendiri,� katanya.

60

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Menurut John, hal itu juga menjadi pembelajaran kepada partai-partai kecil supaya tidak perlu ikut pemilu kalau tidak siap. Bahwa adanya ambang batas artinya memberikan ruang kompetisi untuk dapat berkiprah dalam demokrasi dengan masuk ke Senayan sebagai anggota DPR. Dirinya mempertanyakan apakah partai besar sudah siap dalam segala hal, baik prilakunya, pengkaderannya termasuk cara pandangnya terhadap demokrasi. Juga termasuk kiprah dari semua elitenya apakah sudah siap. Jika tidak, berikan kesempatan partai baru untuk mengembangkan diri, karena bisa jadi partai baru juga memiliki niat yang baik sama dengan partai besar. Sebab demokrasi tidak bisa berhenti pada salah satu pihak yang namanya


TOPIK POLITIK partai besar. Karena tidak jarang di dalam tubuh partai-partai besar ada perkumpulan-perkumpulan beberapa orang, beberapa oknum yang memiliki prilaku cacat etika. “Padahal kita butuh partai yang periode ke periode itu semakin matang, semakin mantap dan semakin merasakan keluhan dan jeritan hati rakyat yang ingin supaya dibela, dibantu, ditolong bukan hanya berkiprah bagaimana membagi-bagi duit. Partai itu harus betul-betul sayang pada rakyat, membela kepentingan rakyat karena rakyat memilih mereka. Bukan elite partai hanya membutuhkan rakyat pada saat ingin meminta suara mereka pada saat pemilu. “Tapi kita juga menyesalkan mereka (anggota DPR) yang selalu membicarakan ambang batas atau parliamentary treshold tapi sebetulnya prilaku mereka di luar tidak karu-karuan,” ujar John. Adanya kekhawatiran dari partaipartai kecil bahwa kenaikan PT yang terlalu tinggi merupakan upaya yang sistematis dari partai-partai besar untuk menutup peluang mereka masuk parlemen tidak dibantah olehnya. “Saya belum sampai kepada hal itu, dan tidak bisa menerawang pikiran orang, tapi mari lihat dari sisi lain. Ambang batas juga jangan dibuat terlalu besar, sebab terkesan seperti menutup jalan bagi partai kecil. Saya belum melihat bahwa pikirannya seperti itu, mungkin pikirannya (partai besar) supaya dibatasi partai di Indonesia. Tapi apakah dengan pembatasan itu kualitas, integritas partai sudah bisa dipertanggung jawabkan,” ungkapnya. Sebab pada kenyataannya, katanya lagi, ada sejumlah orang (anggota DPR) di penjara. Karena itu harus ada pintu darurat dengan memberikan kesempatan pada partai kecil untuk berkiprah, mana tahu partai kecil lebih dicintai rakyat. Jadi, menurutnya, semua itu tergantung kesepakatan mereka yang ada di DPR, tapi jangan terlalu besar. “Sebab akan menimbulkan kesan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada orang lain,” tambah sekjen DPP Badan Interaksi Sosial Masyarakat ini. Bagi John Palinggi, membatasi

keikutsertaan partai-partai kecil untuk masuk parlemen dengan kenaikan PT yang begitu besar tidak memberikan hasil positif bagi demokrasi. Karena demokrasi adalah pada saat yang sama harus memiliki kesepakatan kompromi bersama memutuskan sesuatu tetapi juga bisa mempertimbangkan aspirasi semua pihak. “Nah mengakomodirnya itulah yang harus memiliki kearifan hati. Jadi bukan dengan gagah berani bahwa sudahlah partai yang kecil mati saja semua, bukan begitu. Yang kecil itu beri peranlah, mana tahu mereka juga menjadi tunas-tunas bangsa, cahaya bangsa di kemudian hari. Kita kan tidak berhenti pada salah satu bahwa partai besar akan mampu menyumbang sesuatu pada bangsa, ini belum tentu. Kenyataan di bangsa ini orang-orang kecil semua yang memberikan prilaku baik,” jelasnya.

Kualitas kader

Sementara menyangkut korelasi antara usulan kenaikan ambang batas parlementary threshold dengan kualitas SDM kader partai, Jhon Palinggi mengatakan bahwa kualitas kader dapat tercipta dari pola pengkaderan partai. “Saya belum melihat intensitas pengkaderan partai sesuai dengan yang diamanatkan undang undang. Sebahagian partai asal-asalan saja pengkaderannya. Sehingga dalam pandangan saya, di sejumlah partai tanpa kecuali mereka sampai AD/ARTnya saja lupa, bagaimana mau bicara dalam skala yang lebih luas. Dan itu acuan berpikir strategis bagi seorang elite partai. Karena di situlah ditentukan bahwa mereka ini anak negara atau bukan sesudah di sumpah,” papar tokoh yang sering menjadi mediator konflik ini. Ditambahkannya, dari dulu bicara rekrutmen elite partai harus dengan pola, supaya berkualitas tapi hal itu tidak pernah dilakukan. Sehingga yang berhasil di partai biasanya lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan pengambil keputusan di partai. Lebih banyak didominasi dengan diintervensi karena membawa uang, lebih banyak diintervensi karena intrik-

intrik polarisasi yang seperti itu. Dan semua partai terjadi hal seperti itu. Rekruitmen kader, ungkapnya lagi, juga sangat lemah sehingga pengabdian untuk partai juga sangat lemah. Sehingga apa yang bisa diharapkan dari kader partai seperti itu. Apalagi bicara tentang hal yang lebih luas tapi ribut soal bagaimana mencuri, bagaimana membela diri yang kesemuanya itu merusak negara. “Pola rekruitmennya setidak-tidaknya harus ada standar-standar tertentu. Berapa tahun kader itu digodok atau mengabdi di partai untuk selanjutnya duduk di Senayan sebagai anggota DPR, dengan track record yang baik. Mana mungkin orang yang tinggal di perumnas langsung memiliki mobil yang harganya Rp 6 miliar. Kenapa bisa begitu, karena rekruitmennya tidak jelas dan sanksi itu tidak diterapkan. Semuanya serba sungkan, tidak ada orang yang menegakkan aturan di partai. Kalau gubernur, walikota dan bupatinya koruptor, tapi tetap partainya lindungi karena memang itu sumber dana, apakah ini yang namanya hasil rekruitmen partai, kan bukan begitu,” ujarnya miris. Untuk itu menurutnya, ambang batasnya jangan terlalu tinggi. Selain itu pola pengkaderannya di partai politik juga yang baik sehingga memunculkan manusia yang memiliki militansi dan kesetiaan kepada partai. “Dari mana ceriteranya kalau elite partai hari ini di partai A besok pindah ke partai B hanya karena jabatan. Apakah ini hasil dari pola rekruitmen yang baik, sudah barang tentu itu salah. Pola rekruitmen di partai yang baik adalah menggalang seorang warga negara supaya memahami Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tujuan-tujuan partai, maksud tujuan didirikan partai, berjuang untuk partai, militansi untuk partai. Bukan hari ini bajunya warna A besok warna B. Karena dia harus pindah untuk menduduki jabatan gubernur, bupati dan walikota. Itu yang terjadi di Indonesia sehingga rusak. Bicara demokrasi kalau piring tidak terisi itu jangan bicara demokrasi,” terang DR. John N. Palinggi. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

61


TOPIK NASIONAL

Menpan RB Pangkas 10 LNS & 80 Ribu PNS

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar tengah bersiap-siap akan memangkas 10 lembaga negara non struktural (LNS) dan memensiunkan 80.000 PNS. Upaya mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di kepemimpinannya hingga tiga tahun mendatang.

S

etelah dilantik menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) menggantikan E.E. Mengindaan, tanggal 19 Oktober 2011, Azwar Abubakar mulai melakukan gebrakan dalam meningkatkan efektivitas aparatur negara, serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Pria kelahiran Banda Aceh 21 Juni 1952 ini begitu cekatan dalam memahami persoalan yang harus dihadapinya tiga tahun ke depan. Gebrakan Azwar Abubakar itu antara lain, pertama, Menpan dan RB akan terus memangkas LNS yang keberadaan dan fungsinya tak lagi efektif. Dia berkomitmen akan ada LNS yang kembali dilikuidasi atau digabungkan sebelum April tahun 2012. Kedua, Menpan tengah bersiap memensiunkan sekitar 80.000 pegawai negeri sipil (PNS) dalam satu tahun.

62

"Kami akan buat lagi. Kwartal pertama tahun 2012 akan ada lagi. Tidak boleh ada kotak atau orang yang dibayar, tapi tidak berbuat apa-apa. Atau kelembagaan yang berlapis-lapis. Waktu lima bulan sudah cukup untuk tambah lagi (lembaga yang dilikuidasi, Red)," kata Azwar saat raker dengan Komisi II di gedung DPR, 22 November 2011. Sejauh ini pemerintah sudah memfinalisasi rencana pembubaran 10 LNS. Bahkan, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembubaran kesepuluh LNS itu telah diparaf oleh Menpan RB. "Rancangan perpres telah disampaikan kepada presiden dengan surat 15 November lalu," kata Azwar yang ikut dilantik dalam gerbong reshuffle tanggal 19 Oktober. Azwar mengungkapkan, dari kajian dan evaluasi mendalam, kesepuluh LNS itu dinilai sudah tidak efektif lagi.

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Selain itu, tugas dan fungsinya duplikasi dengan lembaga lain, sehingga perlu dipangkas. Langkah ini, menurut Azwar, merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi bidang kelembagaan. Azwar menjelaskan, pembubaran LNS tentu menimbulkan implikasi. Ini mencakup pergeseran tugas dan fungsi lembaga. Termasuk juga pegawai, pembiayaaan, perlengkapan, dan dokumentasi (P3D). Pemerintah, lanjut dia, telah mengantisipasinya dengan mengalihkan tugas dan fungsi yang masih perlu dijalankan dan P3D ke kementerian/lembaga lain yang terkait. Pengalihan tersebut ikut dirumuskan di dalam rancangan perpres mengenai pembubaran kesepuluh LNS. "Dengan demikian, pembubaran LNS tidak akan menimbulkan gejolak, maupun stagnansi pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang


TOPIK NASIONAL dibubarkan," tegas menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Menurut Azwar, sepuluh LNS yang akan dibubarkan itu dibentuk dengan Perpres atau Keppres. Prioritas pemerintah sekarang memang menata LNS golongan tersebut. Bila sudah tuntas baru penataan akan dilanjutkan terhadap LNS yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "Kami mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam proses perubahan peraturan perundangundangan," kata Azwar. Hingga saat ini, terdapat tidak kurang 88 LNS. Di antaranya, 39 LNS dibentuk dengan UU, 8 LNS dibentuk Peraturan Pemerintah (PP), dan 41 LNS dibentuk Keppres atau Perpres. Adapun kesepuluh LNS yang akan dibubarkan, yaitu:

foto: dok. majalahtopik

Sepuluh LNS yang Dibubarkan Komisi Hukum Nasional, Dewan Gula Indonesia, Dewan Buku Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Pengembangan KAPET, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan Komite Antar

Departemen Bidang Kehutanan. Sementara kebijakan Menpan RB untuk memensiunkan sekitar 80.000 PNS, langkah ini terpaksa dilakukan karena jumlah PNS yang makin ‘bengkak’. Hingga kini jumlah PNS mencapai 4,7 juta orang, di luar gugusan pegawai TNI dan Polri. Dia memperkirakan, pensiun akan berlaku hingga 10 tahun ke depan sehingga total PNS yang akan ”dirumahkan”mencapai 800.000 orang. Langkah pensiun dini ini akan diikuti dengan penerimaan pegawai baru yang per tahunnya akan menampung 30.000–40.000 pegawai. Menpan RB menjamin, akan ada pola penerimaan pegawai baru, yaitu proses seleksi yang bersih akan ditegakkan. “Ujian masuk harus sesuai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya usai serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, EE Mangindaan, di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Azwar berjanji mengawasi proses penerimaan pegawai baru. Apabila ditemukan penyelewengan, proses penerimaan akan ditutup di tempat terkait. Wakil Menpan RB, Eko Prasodjo, mengungkapkan, wacana pensiun itu sebagai ajang moratorium rekrutmen PNS sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan penilaian kebutuhan dan beban kerja dalam jabatan di setiap

kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi/kabupaten kota. Moratorium berlaku sejak 1 September sampai 31 Desember 2012. “Untuk sementara waktu, PNS yang pensiun tidak akan diganti baru sampai ada peta kebutuhan dan rasio pegawai hingga Desember 2012,” tulis Eko di pesan pendek seperti dikutip diweb Menpan RB. Pemerintah selanjutnya akan membuka formasi baru pada 2013, saat perekrutan itu akan dilakukan berdasarkan hasil analisis jabatan. Eko berjanji selama masa moratorium pelayanan publik tidak akan terganggu karena segala pekerjaan yang ada akan dioptimalkan dari pegawai yang masih ada. Mengenai jumlah pasti dan di mana saja titik yang paling banyak akan dipensiunkan, Eko menjawab bahwa hal itu masih disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto, menjelaskan, walau kementeriannya tidak menghitung resmi, diperkirakan moratorium PNS akan dapat menghemat anggaran negara Rp1 triliun. Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, dalam rapat terakhir bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, komisinya meminta kebijakan moratorium itu efektif dan tepat sasaran. Untuk itu harus ada penyelarasan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar instansi, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu. Selain itu, kementerian ini harus memberikan supervisi kepada BKN dan memfasilitasi bimbingan teknis analisis jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS—termasuk lulusan pendidikan kedinasan sehingga pada 2012 proyeksi kebutuhan PNS untuk lima tahun ke depan bisa diketahui secara proporsional. ] Rif

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

63


foto: hakim/majalahtopik

TOPIK HUKUM

Ass. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA,

Mulutmu adalah Harimaumu Akibat dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang telah dilakukannya, seorang mahasiswa UBM dilaporkan ke pihak berwajib. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan Polsek Pademangan, Jakarta Utara.

M

erasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, YS selaku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi pada Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta Utara melaporkan teman sekampusnya CC, ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/3408/X/2011/PMJ/Dit Reskrimum, tertanggal 4 Oktober 2011. Sehubungan dengan tempat kejadian awal serta memudahkan proses penyidikan, maka Polda Metro Jaya melimpahkan laporan itu ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Pemuda YS yang didampingi penasihat hukumnya Ass. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, dalam laporan polisinya menyatakan bahwa dirinya telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh pemuda CC dengan mengatakan kepada sejumlah kawan kampus bahwa YS memiliki kelainan kelamin (homo) dan YS akan marah bila tidak dicium oleh CC. Fitnah itu, menurut YS, disebarkan kepada para saksi sehingga menjadi rumor yang membuatnya sangat malu dan tercoreng nama baiknya di lingkungan kampus. Saat ini pihak Polsek Pademangan telah memanggil 4 orang saksi yang sedianya ada 5 orang yang dipanggil, namun sejauh ini belum ada keterangan yang mengarah langsung kepada

64

terlapor. “Keterangan saksi masih simpang siur dan saling lempar,” ujar AKP Bungin M.M, SH, Kanit Serse Polsek Pademangan. Terkait dengan satu orang saksi dan terlapor yang belum dimintai keterangan, menurut Bungin, karena kendala alamat rumah. Namun, pihaknya akan menuntaskan kasus ini secepatnya. Belakangan YS menyerahkan barang bukti berupa rekaman pembicaraan antara CC dan dua orang saksi sewaktu di kampus kepada penyidik Polsek Pademangan. “Setelah saksisaksi semua sudah memberikan keterangannya nanti kita akan kroscek antara keterangan saksi-saksi dengan barang bukti hasil rekaman yang sudah diserahkan kepada kami,” tutur Sarno selaku ketua tim Reskrim Polsek Pademangan. Menurut Suhandi, laporan ini sebagai buntut dari kekesalan kliennya yang merasa telah didzolimi oleh pihak terlapor. Sebelum kejadian pencemaran nama baik yang terjadi bulan September ini, beberapa waktu silam kliennya sempat disatroni empat orang tak dikenal sewaktu berada di kantin kampus. Satu orang wanita mengaku sebagai tante terlapor, memakimaki dan menuduh kliennya telah memanfaatkan terlapor, sering ‘pegangpegang’ terlapor, suka minta cium

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

terlapor, dan sumpah serapah lain yang tak pantas diucapkan oleh seorang ibu. Dan tak kalah garangnya, waktu itu satu orang pria yang mengaku-ngaku sebagai polisi sambil menodongkan sepucuk pistol juga mengancam akan membunuh bila kliennya berbuat macam-macam terhadap terlapor. “Atas semua fitnah dan intimidasi yang dialaminya, akhirnya klien minta perlindungan hukum kepada saya,” ujar pengacara yang kerap diminta sebagai saksi ahli pidana maupun perdata baik di institusi kepolisian mau pun pengadilan-pengadilan yang ada di Jabodetabek ini. “Pada saat intimidasi itu saya dalam posisi sangat bingung. Apalagi saya ditodong pistol. Untuk berteriak minta tolong pun saya tidak mampu. Sampai saat ini saya masih trauma,” papar YS dalam penuturannya di kantor hukum Suhandi Cahaya di bilangan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Lebih jauh dikatakannya, bahwa paska kejadian itu dirinya shock berat sampai harus dirawat di RS Husada. Dokter ahli saraf rumah sakit itu menyatakan bahwa YS terkena psikosomatis. “Apa yang mereka fitnahkan kepada saya merupakan pemutarbalikan fakta yang dibuat oleh terlapor. Sesungguhnya terlaporlah yang suka touching ke area sensitif kelelakian saya, dia juga yang suka minta cium dan peluk, dan apabila tidak dituruti dialah yang marah pada saya. Bahkan jari tangan saya pernah dipelintir sampai bengkok gara-gara saya tidak menuruti kemauannya. Beberapa kali terlapor melakukan tindak kekerasan kepada saya,” papar YS berapi-api. “Terkait laporan polisi tentang fitnah dan pencemaran nama baik, Pasal 310 dan 311 KUHP, maka pelakunya dikenai ancaman hukuman maksimal 9 bulan dan 4 tahun kurungan. Selanjutnya saya juga berharap kepada para saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya, karena berbohong dalam memberikan keterangan di atas sumpah juga akan dikenai pasal memberikan keterangan palsu yang ancaman hukumannya cukup berat,” tutur Suhandi yang juga dosen di sejumlah universitas terkemuka. ] N. Hakim


TOPIK HUKUM

Silang Sengkarut Sengketa Lahan Sikap arogan dan tidak menghormati hukum yang dilakukan oleh developer pasar desa Ancaran dan kuwu desa Ancaran Kab. Kuningan, memaksa Totong Heriawan membawa permasalahan yang membelitnya ke ranah hukum.

Totong Heriawan

Berdasarkan Akta Notaris Mary Marlia, SH No. 19 tertanggal 20 Juni 2001, areal Kompleks Ruko Ancaran Kab. Kuningan Jawa Barat seluas 3.392 M2 merupakan hak pengelolaan Totong Heriawan, warga yang tinggal di Jalan Siliwangi desa Purwawinangun, Kec. Kuningan. Namun tanpa pemberitahuan kepada Totong, di areal tersebut kini telah berdiri pertokoan yang dibangun oleh pihak Developer Pasar Desa Ancaran dan Kuwu Desa Ancaran berinisial IT.

Pengelola

“Hak pengelolaan yang saya miliki itu berlaku sampai tahun 2026 dan sampai saat ini saya tidak pernah memindahtangankan atas hak saya kepada siapa pun. Atas dasar apa pihak Kuwu dan developer membangun pasar itu?,” ungkap Totong kepada majalah TOPIK. Menurutnya tak hanya haknya yang diserobot, tapi Kuwu IT dkk juga telah membongkar kolom/slup-slup beton serta menjual besi-besinya ke pengusaha rongsok berinisial N, berdasarkan bukti kwitansi. Merasa haknya sudah diobrak-abrik, ia pun membocorkan permasalah tersebut kepada Bupati Kuningan melalui surat aduan pada tanggal 22 Agustus 2011. “Kepada Bupati saya mohon agar memerintahkan untuk menghentikan sikap arogan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh developer pasar desa Ancaran dan kuwu desa Ancaran CS,” pintanya. Selain itu juga

menyurati pihak developer untuk meminta klarifikasi. Namun surat-suratnya itu belum juga mendapat respon positif. Merasa dicuekin, akhirnya Totong pun melaporkannya kepada pihak berwajib setempat yakni Polres Kuningan, berdasarkan laporan polisi No. LP/B.417/ IX/2011/JBR/RES.KNG. tertanggal 22 September 2011. Laporan polisi itu berisi adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan tiangtiang beton dan pencurian besi-besinya, sehingga mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit. Tidak ada toleransi bagi tindak pidana, tak terkecuali pencurian. Namun, menurut Totong, pihak penyidik kekeh hanya menerapkan Pasal tentang pengrusakan saja dan mengabaikan adanya tindak pencurian dengan pemberatan sesuai dimaksud Pasal 363 KUHP, sehingga beralasan untuk tidak melakukan penahanan terhadap para pelaku. Padahal faktanya, ada bukti kwitansi penjualan besi dan pengakuan dari pembeli serta barang bukti besi yang dijual. “Sangat ganjil apabila penyidik mengabaikan fakta hukum dan bukti yang ada. Mengapa penyidik tidak melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 (1) KUHP?,” ucapnya. Saat ini dirinya mendesak kepada pihak penyidik Polres Kuningan agar memasukkan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta menangkap para pelaku. Ia pun telah menyampaikan surat kepada Kompolnas, Kadiv. Propam dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait permasalahan yang dihadapinya ini. “Saya ingin menyampaikan bahwa pembiaran terhadap tindak pidana yang sudah jelas buktinya, sama halnya dengan tidak menghormati hukum dan melecehkan hak pencari keadilan. Ketika nurani sudah kehilangan kepekaannya, berarti akan hilang pula rasa malu dan harga diri,” pungkas Totong. ] N. Hakim

LPPNU se-Provinsi Lampung Bertani Tembakau Bukan Kriminal Sektor pertanian tembakau yang akhirakhir ini semakin tersudut akibat berbagai kebijakan, regulasi dan pemberitaan mendapatkan perhatian Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) se-Provinsi Lampung. Pada acara Rapat Kordinasi dan Konsolidasi LPPNU se-Provinsi Lampung yang diadakan di Komplek SMP Maarif 12 PCNU Lampung Tengah (24/11/11), muncul keluhan dari para petani tembakau yang mulai tidak tenang dan terusik oleh berbagai isu, kebijakan dan regulasi yang mengganggu. "Bertani tembakau sudah berlangsung ratusan tahun dan menjadi mata pencaharian halal, namun saat ini serta

merta menjadi terasa menjadi kegiatan kriminal, diharamkan, dilarang-larang dan tanpa masa depan," kata Ichwan Aji Wibowo, Sekretaris LPPNU Provinsi Lampung. Ichwan mengatakan, UU Kesehatan dan RPP Tembakau yang dampaknya secara langsung telah mengusik kehidupan petani tembakau merupakan bentuk penindasan yang berkedok kampanye kesehatan. Regulasi dan kebijakan pemerintah idealnya mesti melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya yang secara sistematis malah mematikan denyut nadi kehidupan masyarakat. "Kami meminta agar DPR melakukan

revisi UU Kesehatan khusus pasal yang mengganggu petani tembakau. Kami juga minta Pemerintah agar membatalkan RPP Tembakau yang gejalanya mulai terasa menyulitkan kehidupan petani tembakau," tegas Ichwan di depan Pengurus LPPNU se Provinsi Lampung. Menurut Ichwan pula, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang berkonsentrasi mengembangkan pertanian tembakau dan berkeinginan untuk meningkatkan produksi tembakau. Upaya Pemprov ini bisa menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh undang undang dan peraturan pemerintah yang memihak petani tembakau. "Karena itu segeralah lindungi petani tembakau, selamatkan mereka dari dampak buruk akibat kampanye kesehatan yang menyesatkan itu," pungkas Ichwan. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

65


TOPIK HUKUM

Matroji, korban kekerasan (kiri) didampingi Pimred TIRO bersama Tim Penasehat Hukumnya.

Usut Tuntas Kriminalisasi Terhadap Pers Penembakan terhadap wartawan majalah TIRO bukan untuk merampas motor, melainkan upaya pembunuhan. Para insan pers diharapkan ikut pula memantau perkembangan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian atas kasus ini.

I

ntimidasi dan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik kerap kali terjadi di dunia pers Indonesia. Yang paling miris adalah tragedi yang menimpa Udin dari Harian Bernas-Yogyakarta dan Prabangsa dari Radar Bali. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Indra Cahaya dari lawfirm Indra Cahaya SH & Rekan sewaktu menggelar konferensi pers terkait pemukulan, pengeroyokan dan penembakan yang dilakukan oleh empat orang tak dikenal terhadap wartawan majalah TIRO bernama Matroji Dian Swara (Oji).

Dikatakan Indra, undang undang di Republik Indonesia telah mengatur yakni apabila seseorang atau pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan maka seyogyanya mengcounternya melalui sebuah hak jawab dalam media massa pula. “Hal

66

yang sangat tidak baik apabila suatu pemberitaan itu dijawab dengan caracara intimidasi dan kekerasan,” terang Indra selaku salah satu penasihat hukum dari korban Oji dan Majalah TIRO. Konferensi pers yang bertajuk “Usut Tuntas Kriminalisasi Terhadap Pers” ini diadakan pada Rabu (7/12) di sebuah tempat di Jakarta Selatan dengan dihadiri sejumlah besar wartawan baik dari media cetak maupun elektronik ibukota. Selain Indra, para lawyer yang tergabung dalam penasihat hukum korban Oji yakni Farhat Abbas dari lawfirm Farhat Abbas & Rekan, serta H. Chairil A. Adjis dari lawfirm Chairil Adjis & Partners. Indra, selaku pembicara dalam acara tersebut selanjutnya menceritakan tentang kronologis yang menimpa kliennya. Menurut Indra, pada Jum’at (25/11) sekira pukul 13.00 WIB, korban Oji

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

keluar dari kantor hendak menunaikan tugas jurnalistiknya menuju arah Bintaro. Sebelum berangkat, korban sempat mencurigai beberapa orang tak dikenal yang ‘nongkrong’ di depan kantor. Sehingga korban pun memberitahu kepada office boy via handphone. Namun baru sekitar jarak 1 KM korban melajukan motornya, tepatnya di depan toko Kid’s Cartoon sebelum lampu merah Pizza Hut Bintaro, tiba-tiba 4 orang memakai 2 sepeda motor merk Jupiter MX dan Shogun memepet korban hingga terjatuh. Tanpa ba-bi-bu mereka memukuli dan mengeroyok korban. Tak puas mengeroyok, salah satu pengeroyok menembakkan pistol ke arah korban. Untungnya tembakan itu meleset, hanya mengenai lampu sepeda motor korban, yang akhirnya rusak parah. Korban langsung lari menyelamatkan


TOPIK HUKUM diri. Terdengar lagi satu letusan senpi, tapi Tuhan masih melindungi korban, tembakan ke dua itu pun meleset. Kemudian para pengeroyok itu pun kabur ke arah Bintaro. Usai kejadian, korban pun langsung melapor ke Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan laporan polisi No. LPB/128/XI/2011/SKPT tertanggal 25 November 2011. Namun kala itu karena belum didampingi kuasa hukum, korban hanya menceritakan tentang kejadiannya, maka pihak Polsek Pesanggrahan menyatakan bahwa kejadian itu bermotif pencurian dengan kekerasan ataupun perampasan sepeda motor (Pasal 53 jo 365 KUHP) dan pihak Polsek akan berupaya untuk melacak para pelaku.

Dugaan Pembunuhan

Atas kejadian itu, Saprudin Roy selaku atasan korban yang juga Pimpinan Redaksi Majalah TIRO langsung melayangkan surat permintaan perlindungan kepada Kapolri dan institusi hukum lainnya. Tak hanya itu, korban bersama Pimred Roy juga meminta perlindungan hukum kepada pengacara Indra dkk. Pasalnya, Roy yakin bahwa kejadian itu bukan untuk merampas motor, melainkan upaya untuk membunuh. Karena pada beberapa edisi penerbitan, majalahnya telah melansir berita tentang kebobrokan Gubernur Banten Atut terkait dugaan korupsi Dana Hibah

dan Bansos. Akibat dari pemberitaan itu, Roy mengaku kerap menerima ancaman-ancaman dari orang-orang Atut melalui selulernya. Bahkan rumahnya pernah disatroni oleh orangorang yang mengancam keluarganya, apabila masih merilis berita tentang Gubernur Banten tersebut. Diketahui bahwa korban Oji merupakan adik kandung Roy. “Analisa kami menyatakan adanya sejumlah kejanggalan apabila hanya sekadar pencurian dengan kekerasan ataupun merampas sepeda motor. Kenyataannya, dompet maupun sepeda motor korban tidak dirampas. Sekali lagi kami menganalisa bahwa kejadian itu ada indikasi pelaku berupaya membunuh korban. Kami sudah melaporkan indikasi itu ke Polsek Pesanggrahan. Namun pihak Polsek sangat lamban menanganinya. Indikasi itu pun kami sudah laporkan ke Kapolda dengan tujuan agar pihak Polda turut memantau jalannya proses penyidikan perkara tersebut,” papar Indra yang dulunya juga mantan wartawan. Indra mengatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 pihaknya telah melayangkan surat kepada Kapolda Metro Jaya bernomor 02180/02-CAP/ XII/2011. Dan Alhamdulillah, katanya, surat tersebut telah ditangggapi Kapolda dengan baik. “Kemarin sebelum kami mengadakan jumpa pers ini, kami sudah bertemu dengan Kadiv

Humas Polda. Menurut beliau urusan penyidikan itu adalah urusan dari kantor polisi di wilayah. Akan tetapi Polda Metro Jaya akan memantau sebaik mungkin jalannya proses penyidikan tersebut,” ungkapnya. Indra, Adjis dan Farhat selaku tim kuasa hukum Oji dan Majalah TIRO, mengutuk keras terhadap pelaku penembakan tersebut. Menurut mereka, di negara demokrasi seperti Indonesia, pers tidak boleh dibungkam atas nama kepentingan apapun. Dan apabila ada hal-hal atau pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai fakta, maka mekanisme hukum sudah mengaturnya. “Kami mohon kepada jajaran kepolisian agar secepatnya mengusut tuntas kasus ini serta menangkap para pelakunya. Kawan-kawan pers juga diharapkan untuk turut membantu dan memantau perkembangan proses penyidikan kasus ini. Bila kejadian seperti ini dibiarkan begitu saja, jangan-jangan kalian juga nanti akan ditembaki,” seloroh Farhat, pengacara yang juga suami dari penyanyi Nia Daniati. Terkait hasil konferensi pers dari tim penasihat hukum korban, Majalah TOPIK telah menghubungi Hj. Ratu Atut Choisiah via handphone baik secara langsung ataupun SMS. Namun hingga berita ini diterbitkan pihak Majalah TOPIK belum mendapat jawaban dari Gubernur Banten tersebut. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

67


TOPIK HANKAM

R

akornis Bidang Operasi Kodam Jaya/Jayakarta TA 2011 ini dilaksanakan dengan tema: “Melalui Rakornis Bidang Operasi Kita Tingkatkan Kualitas Pembinaan Fungsi Operasi Guna Mewujudkan Kesiapan Operasi Satuan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tugas Pokok Kodam Jaya.� Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Waris dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Operasi Kasdam Jaya Kolonel Inf Toyo menyampaikan bahwa kegiatan Rakornis ini merupakan wahana yang sangat baik untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai dan kekurangan serta hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja TA 2011. Sehingga nantinya program kerja TA 2012 dapat dilaksanakan lebih baik dan optimal.

Asisten Operasi Kasdam Jaya Kolonel Inf Toyo memimpin acara Pembukaan Rapat Koordinasi Operasi Kodam Jaya/Jayakarta TA. 2011 bertempat di Ruang Bina Yudha Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur, Rabu (7/12). Acara tersebut dihadiri para Kepala Seksi Operasi jajaran Kodam Jaya, para Katuud jajaran Kodam Jaya serta para Perwira Operasi jajaran Kodam Jaya. tersebut, hal-hal yang menjadi penekanan untuk dijadikan evaluasi di antaranya adalah Kegiatan Pengamanan VVIP, Kegiatan Binsat dan Kegiatan Binlat. Pangdam Jaya juga mengharapkan agar Satuan mampu menentukan skala prioritas yang tepat pada setiap kegiatan, sehingga dapat diperoleh

foto: adang/majalahtopik

Lebih lanjut Pangdam Jaya menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 hingga hari ini, dalam bidang operasi Kodam Jaya/ Jayakarta telah banyak melakukan kegiatan. Dari berbagai kegiatan

Kodam Jaya Buka Rakornisops

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Waris (kiri)

68

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

keseimbangan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari pengeluaran tersebut. Gunakan dukungan anggaran semaksimal mungkin sesuai peruntukannya dan semua anggaran yang dialokasikan pada setiap program harus jelas sasarannya. ] Topik/Kapendam Jaya Kolonel Inf Adrian Ponto SH


TOPIK HANKAM

P

anglima TNI Laksamana Agus Suhartono SE, memberikan pembekalan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bintek) Manajemen Tasbara (Lintas Batas Negara) Angkatan IX-X dengan judul "Peran Aparat di Perbatasan Dalam Membina Peran Masyarakat Perbatasan Dalam Mendukung Upaya Menjaga dan Memelihara Perbatasan Wilayah Negara" di Mabes TNI Cilangkap, kemarin, pertengahan November lalu. Dalam arahannya, Panglima TNI menjelaskan tugas TNI di perbatasan, pada hakikatnya membahas pertahanan negara, yang tidak dapat dilepaskan dari "tiga faktor paling fundamental" dalam menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi suatu bangsa dan negara. Ketiga faktor fundamental itu, adalah tetap tegaknya kedaulatan negara; terjaganya keutuhan wilayah NKRI; serta terjaminnya keselamatan bangsa serta segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Secara detailnya, tugas TNI di perbatasan tercantum pada pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) butir empat tentang pengamanan wilayah perbatasan, selain pada pasal 8 (B) yang berbunyi: "Angkatan Darat bertugas melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain", dan pasal 9 (B) Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi", serta pasal 10 (B) yang berbunyi: "Angkatan Udara menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi". Masalah perbatasan yang ada di seluruh Indonesia masih belum ditangani sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

Panglima TNI:

Tiga Faktor Fundamental Pertahanan Negara

Panglima TNI, Laksamana, Agus Suhartono, memberikan ucapan selamat kepada peserta Bintek Manajemen Tasbara.

antara lain batas negara yang belum selesai dengan negara lain, kurangnya infrastruktur wilayah perbatasan, terdapatnya kesenjangan sosial dan ekonomi dengan negara tetangga dan masih terdapatnya pelanggaran di wilayah perbatasan. Berkaitan dengan kondisi umum wilayah perbatasan tersebut, guna menemukan solusi permasalahannya, perlu dicermati dengan memperhatikan Aspek Panca Gatra yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan. Dengan memperhatikan panca gatra tersebut, jelas bahwa aspek pertahanan dan keamanan hanyalah sebagian kecil masalah wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan dengan permasalahannya sangat kompleks, sehingga memerlukan pemecahan secara integratif. Untuk itu pemerintah melalui Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan agar lebih terfokus pada tugas dan aspek solusi permasalahannya. Kepada Panglima TNI, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan Ir.

Agung Mulyana, M.Sc., mewakili Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Ka BNPP) menjelaskan bahwa BNPP mendidik dan mengembangkan kaderkader penjaga batas negara yang disebut Garda Tasbara yang terdiri dari tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh pemerintahan desa di setiap desa perbatasan di seluruh Indonesia. Sampai saat ini sudah ada delapan angkatan kader Tasbara yang dididik dan dilatih oleh BNPP untuk ikut serta menjaga perbatasan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga perbatasan. Peserta Bintek Manajemen Tasbara Angkatan IX-X Tahun 2011 diikuti oleh 111 orang terdiri dari Camat 21 orang, Dan Ramil 23 orang, Kapolsek 30 orang, Pemerintahan Kabupaten 27 orang dan Fasilitator 10 orang. Mereka adalah Pembina di level Kecamatan yang membina kader-kader Garda Batas dalam ikut serta memelihara tanda-tanda batas negara dan mengembangkan potensi yang tersedia di kawasan perbatasan. Menjaga perbatasan adalah tugas dari seluruh lapisan masyarakat, dengan intinya adalah TNI, namun yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat di dalam memelihara dan ikut serta dalam mengembangkan apa yang tersedia di kawasan perbatasan. ] Rif/Badar Puspen Mabes TNI

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

69


T

ugas pokok Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan serta meyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam/ Korem. Dalam melaksanakan tugasnya Kodim dibantu Komando Rayon Militer (Koramil). Salah satu fungsi utamanya, selain fungsi organik militer Kodim juga berfungsi melaksanakan pembinaan teritorial yang meliputi antara lain membantu Pemkab/Pemkot dalam menyiapkan potensi nasional, membantu dalam meyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara sesuai dengan perundang-undangan.

foto: adang/majalahtopik

TOPIK HANKAM

Selain itu Kodim juga berperan dalam penanggulangan bencana, kemanusiaan dan konflik komunal. Dan yang tak kalah penting mereka juga harus membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Tak terkecuali dengan Kodim 0406 Garuda Dempo. Untuk mengetahui kesiapan Kodim 04/06 Musirawas, Khairul Amri, Budi Herman dan Fotografer Adang Sumarna berkesempatan mewawancarai Dandim 0406 Musi Rawas Letkol CZI Nico Fahrizal. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melaksanakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan pemilihan kriteria awal sesuai dengan pengarahan dari Pangdam untuk daerah? Untuk Kodim 0406 Musirawas wilayah kerjanya itu di dua pemerintahan daerah. Yang pertama Pemkot Lubuk Linggau dan yang satunya lagi Kabupaten Musirawas. Saya tidak mengatakan membawahi, karena bupati dan walikota bukan bawahan saya, tetapi rekan kerja. Dan sesuai dengan undang-undang sekarang sedang tertib sipil, bahwa dalam tertib sipil urutannya adalah, tertib sipil, darurat sipil, habis itu darurat militer dan darurat perang. Tertib sipil berarti saya tentara wajib membantu pemerintah daerah. Lantas ada darurat militer, lalu yang terakhir barulah kita dibantu oleh Pangdam dan otomatis kami harus dalam Undang

70

Dandim 0406 Musi Rawas Letkol CZI Nico Fahrizal

TNI Harus Punya Kemampuan Lebih Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa TNI itu salah satu tugas kami adalah membantu pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian. Untuk itu kami melakukan apa yang kami mampu, misalnya soal lingkungan hidup dan dalam soal KB. Kemudian ada keputusan-keputusan rakyat

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

apa yang bisa kita bantu. Misalnya ada daerah yang jauh dari pusat kecamatan karena infrastruktur jalan belum tersedia. Kalaupun ada harus memutar jauh. Tentu mereka akan mengalami kesulitan. Nah, TNI kan ada program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa). Meski dengan biaya yang sangat minim, TNI akan berupaya untuk membuat jalan untuk


TOPIK HANKAM daerah itu. Jadi otomatis kami harus mempunyai kemampuan-kemampuan itu semuanya. Nah, bekerja sama dengan Pemda seringlah kita diundang untuk adanya pencerahan-pencerahan.

Ada pembinaan khususnya di internal Kodim sendiri? Untuk di internal Kodim sendiri, contohnya, Dandim itu ada namanya Apel Dansat, Apel Komandan Kodim dan Komandan Korem, juga ada namanya Lakomister. Nah, di saatsaat seperti itulah dari pusat akan membina para Dandim itu, membekali para Dandim. Kalau itu dari lingkungan hidup, nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Menteri Kehutanan. Kalau itu dari KB, maka dari KB dan lain sebagainya. Termasuk kita juga menggunakan bahan bakar alternatif itu kita juga diundang. Terus kita dibekali di sana. Pulangnya, Dandim wajib membekali para Danramil dan anggotanya. Jadi secara berkala begitu ada ilmu baru kita berikan. Kemudian hari itu kan semua diminta laporannya, kita bikin perencanaan . Setelah selesai pelaksanaan, kita buat laporannya. Otomatis anggota setiap waktu terus terjaga kemampuannya.

Bagaimana dengan satuan yang ada di bawah Kodim, apakah sudah mencukupi? Sebagai ilustrasi, wilayah kerja kami ada dua pemerintahan daerah, jumlah Koramil ada 9. Dari 9 Koramil itu imbangannya kota ini, Lubuklinggau itu ada 8 kecamatan, sementara Koramil cuma satu. Kami harus mampu bekerja sama dengan satuan kecamatan itu. Sementara Babinsanya hanya ada 24, sedangkan kelurahannya ada 72. Kemudian untuk kabupaten kami punya 8 koramil, sementara kecamatannya ada 21, desanya ada 277. Luar biasa. Dengan begitu bagaimana kami bisa menyikapinya, sehingga kita untuk informasi atau keterangan yang kita butuhkan kita membentuk jaring-jaring teritorial dan jaring-jaring intelijen. Sehingga kejadian apa pun atau keluhan-keluhan apa pun dari masyarakat bisa sampai ke kita, untuk antisipasi. Karena sifat TNI di masa damai itu lebih kepada melakukan tindakan preventif dan pre-emptif.

Kalau preventif berarti orang itu mau melakukan suatu kegiatan tertentu, kita mencegah agar jangan sampai dia akan melakukan itu atau lantas kita larang. Itu preventif. Tapi kalau pre-emtifnya, jangan sampai dia punya pikiran untuk melakukan kejahatan. Nah itu. Soalnya apa? Setiap kejahatan yang terjadi atau kegiatan-kegiatan yang merusak ini akan terlaksana, maka terjadilah perpecahan di antara masyarakat. Dengan adanya perpecahan maka akan mudah disusupi. Bila sudah disusupi maka akan berdampak pada ketahanan negara. Ujung-ujungnya ya ketahanan negara, berarti tugasnya TNI.

Bagaimana cara Anda untuk peningkatan profesionalitas anggota di lingkungan internal? Kita ada, kursus-kursus, atau sekolahsekolah. Sekolah apa saja itu di TNI ada. Kemudian ada penataran, ada pembekalan-pembekalan. Contohnya PASI MIN kami sedang mendapat pembekalan selama tiga hari di Kodam dalam rangka pengembangan sistem info untuk database untuk mempercepat pendataan apa saja. Jadi secara berkala selalu ada saja dan kita pun di dalam ada latihan-latihan khusus, ada latihan teknis, ada latihan taktister, bagaimana kita mengaplikasikan. Apa yang akan dikerjakan itu dilatihkan, apa yang dilatihkan itu yang diuji. Kalau dia belum lulus uji itu berarti dia ulang lagi, dilatih lagi. Apa yang akan dikerjakan itu yang dilatihkan, apa yang dilatihkan itu yang diuji, sehingga secara kemampuannya minimal dia mampu. Untuk keterampilan itu kriterianya adalah dapat, mampu, dan mahir. Kalau itu keterampilan. Kalau untuk pengetahuan berarti itu mengerti, mengetahui, memahami dan menguasai. Itu tingkat pengetahuan.

Kalau dukungan persenjataan seperti apa? Kalau di kewilayahan itu otomatis hanya senjata perorangan saja, baik pistol maupun senapan. Karena kita lebih kepada komunikasi sosial dengan masyarakat. Yang dikedepankan bidang sosial masyarakat. Bagaimana pengawasan teritorial sehingga masyarakat dari komponen bangsa ini semuanya menyadari, bahwa

kita bangsa Indonesia harus bersatu untuk menggalang kekuatan. Nah untuk di Kodim ini, ya saya pikir untuk alutsista yang standar saja. Senjata perorangan, alat-alat komunikasinya, alat transportasinya sudah standar.

Jika dalam kondisi gawat darurat berapa personil pasukan yang bisa disiapkan untuk meredamnya? Kalau di Kodim sendiri, contohnya bencana alam ya, kita sudah siapkan itu. Kodim dia tidak berdiri sendiri dan selalu dia akan menerima pasukan, Kodim lebih sebagai guidensnya. Tapi untuk langkah awal kita mampu atau paling tidak menyiapkan 1 SSK (satuan setingkat kompi) untuk awalnya, sebelum datang bantuan. Tapi karena dia yang lebih berdinas di wilayah itu, dia berada di depan sebagai guidens sama sebagai mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Gangguan atau kendala apa yang paling banyak terjadi di Musirawas dan Lubuk Lzinggau? Kamtibmas. Misalnya, kalau saya lihat ada beberapa kali kejadian perampokan, perampasan sepeda motor, penjambretan, seperti itulah. Kami pun berusaha membantu tugas kepolisian dalam mencari informasi. Setelah mendapat informasi kami teruskan ke pihak kepolisian. ]

Biodata Nama Lengkap: Letkol CZI Nico Fahrizal Tempat & tanggal Lahir: Banda Aceh,10 September 1968 Jabatan Agama Akmil Selapa Seskoad

: Komandan Kodim 0406 Musirawas : Islam : Angkatan 91 : Tahun 2000 : Tahun 2005

Nama Istri : Eva Noviana Nama Anak : Aufa Nicola (17/08/1999) Farel Fania (8 Tahun)

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

71


TOPIK NIAGA

iPad 3 Akan Diluncurkan di 2012 S ejumlah laporan dari ranah industri elektronik mengindikasikan iPad 3 akan menyambangi pasar dalam tiga atau empat bulan lagi dari sekarang. Dilaporkan DigiTimes, Apple telah mengirimkan komponen untuk tablet generasi terbaru itu kepada para OEM (Original Equipment Manufacturer) yang menjadi mitranya. Secara bersamaan, Apple juga dikabarkan secara bertahap mulai mengurangi produksi iPad 2. Sebagai gantinya, perusahaan asal Cupertino, Amerika Serikat itu akan memasok lebih banyak tablet baru.

Meski demikian, para analis memperkirakan produksi iPad 2 yang dihasilkan para OEM tampaknya akan tetap stabil di angka 14-15 juta unit pada kuartal Desember, sebelum menurun secara perlahan menjadi 4-5 juta unit di kuartal pertama 2012.

Laporan terbaru DigiTimes yang dikutip detikINET, Selasa (13/12/2011) melansir catatan analis CitiGroup Kevin Chang yang mengklaim, Foxconn akan mulai memproduksi iPad 3 pada Januari 2012. Sementara itu, AppleInsider mengutip catatan analis Josh Ong melansir, Maret atau April diperkirakan dipilih Apple untuk meluncurkan iPad 3. Ini mengingat perusahaan berlogo apel tersebut memang memiliki tradisi merilis gadget baru pada musim semi -- jatuh pada bulan Maret-April. Sebagai catatan lain, iPad pertama diluncurkan pada Januari 2010 dan mulai dipasarkan April. Sementara iPad 2 diperkenalkan Maret 2011 dan dikapalkan sebulan setelah itu.]

72

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011


ik jalahtop ang/ma foto: ad

TOPIK NIAGA

foto: adang/majalahtopik

Tablet Toshiba Regza Menyapa Indonesia

P

engguna tablet berbasis OS Android di Indonesia semakin dimanjakan dengan banyaknya pilihan tablet yang beredar mulai dari merek lokal sampai merek global. Awal Desember ini produsen televisi LCD terbesar kedua di Indonesia, Toshiba, memperkenalkan tablet Toshiba Regza Tablet AT1S0 dan AT100. Kedua tablet ini menawarkan tampilan definisi tinggi, setara dengan teknologi TV Regza Toshiba yang sudah cukup di kenal dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi negara pertama di ASEAN yang jadi tempat peluncuran produk tersebut. "Tablet Regza AT1S0 adalah perangkat portabel berbasis Android sempurna dengan ukuran layar dan berat ideal untuk konsumen apapun," kata Masaaki Osumi, Toshiba's Executive Officer, Corporate Senior Vice President, President and CEO of Digital Products and Services Company dalam acara peluncuran di Jakarta.

Ditambahkan Wong Wai Meng, Senior Manager of PC Product Marketing, Toshiba Singapore Pte Ltd, Digital Products & Services Group, “Dengan berbagai fitur menarik, REGZA tablet menawarkan tampilan high definition dikombinasikan dengan konektivitas audio yang handal dan pengalaman penggunaan tablet yang luar biasa menjadikannya pilihan terbaik bagi konsumen mobile yang mencari tablet yang sempurna.” Regza AT100 berukuran layar 10,1 inci dengan LED backlight, didukung prosesor Nvidia Tegra 2 dual core 1GHz, DDR2 1GB, dan memori internal sampai 32GB. Untuk keperluan merekam gambar dan video call, terdapat dua kamera yang masing-masing beresolusi 5MP (belakang) dan 2MP (depan). Salah satu keistimewaan AT100 terletak pada konektivitas. Toshiba mengklaim, inilah tablet pertama yang menyediakan porta USB, HDMI, dan slot SD card, di samping port mini-USB juga Bluetooth®. Untuk mengakses internet, pengguna bisa memakai akses Wi-Fi™ (802.11b/g/n), HSPA+(3.5G)* Yang membedakan Regza

AT100 dan Regza AT1S0 adalah ukuran tablet Regza AT1S0 memiliki ukuran penampang yang lebih kecil yaitu hanya 7 inci dan dukungan memori internal maksimal hanya 16GB. Dual camera tetap tersemat pada AT1S0, konektivitas antar muka yang ada pun mengikuti layar penampang yang lebih kecil sehingga port yang tersedia adalah port mini-USB, microHDMI, dan microSD. Untuk internet, pilihan Wi-Fi dan HSPA+ (3,5G) juga tersedia. Untuk menampilkan kesan elegan, Toshiba membalut kedua tablet ini dengan bezel berwarna hitam dan bagian belakang bodi diberi lapisan karet sehingga tidak gampang selip saat dipegang. Istimewanya khusus AT100, Toshiba menyediakan back cover warna-warni (biru, ungu, pink, perak, hijau) sehingga pemakainya bisa menyesuaikan dengan pakaian ataupun mood. Mengadopsi teknologi khas televisi Regza, yaitu AutoView dan Resolution+ (untuk memperjelas dan menajamkan resolusi gambar) serta Audio Enhancement (auto-equalizer yang menyesuaikan dengan irama musik) merupakan satu keunggulan lainnya di banding produk sejenis dari kompetitor. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

73


foto: adan

topik g/majalah

foto: adan g/m

ajalahtopi

k

foto: adang/majalahto

pik

TOPIK RAGAM

Festival Bunga Rawa Belong 2011

Ajang Promosi dan Pemasaran Hortikultura Jakarta memang tidak ada habisnya menawarkan tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Salah satu ukuran kemenarikan kota dapat dilihat melalui sejarah perkembangan masyarakatnya melalui kegiatan ekonominya. Di salah satu sudut Kota Jakarta, tepatnya Jakarta Barat, sebuah pasar tematik kiranya layak untuk dikunjungi.

A

dalah Pasar Kembang Rawa Belong yang terletak di kawasan Rawa Belong, Jakarta Barat. Dari namanya saja sudah diketahui dengan pasti, produk-produk yang dijajakan dan ditawarkan di pasar tersebut. Yap, kembang atau bunga atau yang berkaitan dengan kembang atau tanaman hias yang menjadi andalan pasar ini. Segala jenis bunga dan tanaman hias pun ditawarkan, mulai dari bunga salju yang beraneka ragam warnanya, aster, garbera, krisan, melati, mawar, anggrek, dan lain-lain. Meski menjadi sentra bunga dan tanaman hias di DKI Jakarta, masih banyak warga yang belum

74

mengetahui keberadaan Pasar Kembang Rawa Belong. Dan untuk lebih memperkenalkan keberadaan pasar yang berdiri sejak era 1970an ini, Dinas Kelautan & Perikanan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menggelar sebuah festival tahunan bertajuk Festival Bunga Rawa Belong dari 30 November hingga 1 Desember 2011. Festival yang telah digelar sejak 2009 itu memang dimaksudkan sebagai ajang promosi sentra bunga potong dan tanaman hias terbesar di Indonesia. Menurut Kepala Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Mulyadi, acara-acara semacam Festival Bunga membuat semakin banyak

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

orang tahu tentang keberadaan Pasar Kembang Rawa Belong. Muncul konsumen baru yang lebih luas dari yang sebelumnya, tak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. “Festival Bunga Rawa Belong ini memang agenda kita setiap tahun yang bertujuan untuk memperkenalkan Pasar Bunga Rawa Belong,� katanya saat ditemui Majalah TOPIK usai pembukaan. Mulyadi pun tak menampik jika penyelenggaraan Festival Bunga memiliki dampak atau pengaruh yang cukup besar. Setiap tahun, kata Mulyadi, sejak digelarnya festival, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi pengunjung, pembeli, pedagang, khususnya omzet penjualan. Berdasarkan data yang dimiliki, Mulyadi memperkirakan rata-rata setiap tahun ada sekitar 10 hingga 15 persen terjadi peningkatan, khususnya pada omzet penjualan. Kenaikan tingkat penjualan itu terutama terjadi pada hari-hari tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Cina atau Imlek,


TOPIK RAGAM

Senada dengan Mulyadi, Kasi Pelayanan Usaha Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura DKI Jakarta, Ir Sunarto, menjelaskan, tujuan dari diadakannya Festival Bunga Rawa Belong dalam rangka mempromosikan keberadaan Pasar Kembang Rawa Belong kepada masyarakat luas, khususnya di DKI Jakarta. Selain itu, festival diadakan untuk meningkatkan kualitas dan volume omzet penjualan bunga potong dan tanaman hias di Pasar Kembang Rawa Belong. “Kami ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana upaya mengenal lebih banyak lagi jenis-jenis bunga yang cukup beragam di Nusantara ini. Karena, di sini (Pasar Kembang Rawa Belong) memiliki sekitar 79 jenis bunga yang dijual dan didatangkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten,” papar Sunarto saat ditemui Majalah TOPIK.

foto: adang/majalahtopik

Festival Bunga yang digelar Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta

Gelar Seni dan Budaya Khas Betawi, Gelar Sarana Penunjang Dekorasi/ Pelaminan, Gelar Aneka Rangkaian Bunga Terindah, Lomba Merangkai Bunga, Lomba Membuat Stickwerk, dan Kursus Merangkai Bunga gratis. Sekilas Pasar Kembang Rawa Belong Pasar Kembang Rawa Belong adalah pusat pasar kembang terbesar di Jakarta. Pasar ini sebenarnya sudah ada sejak 1974, namun baru diresmikan tahun 1984 oleh Gubernur DKI Jakarta, kala itu, Wiyogo Atmodarminto. Boleh dikata, semua sentra bunga potong di Jakarta membeli dari pasar ini. Jadi, memang, cenderung partai besar. Namun, tidak hanya partai besar, pembeli pun bisa membeli bunga potong atau tanaman hias secara eceran. Penampilan Pasar Kembang Rawa Belong sendiri sudah berbeda sejak diresmikan pada 25 Juli 1989. Kini, ada dua gedung pasar modern yang bertaut dengan nama Pusat Promosi dan Pemasaran Bunga dan Tanaman Hias, Dinas Kehutanan dan Kelautan DKI Jakarta, serta gedung Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan. Di gedung pertama, pengunjung akan temui berbagai jenis bunga, baik yang di bagian dalam maupun kios-kios di luarnya. Di dalam, banyak ditemui bunga-bunga seperti mawar dan anggrek, baik yang digantung maupun dalam ember-ember besar. Adapun jenis-jenis anggrek yang dijual antara lain anggrek Srikandi, Dendrobium Sp, Vanda Douglas, James Storie, Maggie Ole, Golden Shower, Cattleya hingga anggrek bulan (Phalaenopsis). Tidak hanya anggrek, bunga lain seperti krisan, anyelir, carnation, mawar, melati, lili, aster, soka, hingga sedap malam pun banyak bertebaran di gedung ini.

Mulyadi

Kepala Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta

bekerjasama dengan UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura dan Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat ini dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan diisi berbagai acara, seperti Bursa Tanaman Hias dan Bunga Potong,

foto: adang/majalahtopik

Natal, Tahun Baru, Hari Valentine, dan musim hajatan.

Sedangkan di gedung sebelahnya, bisa dijumpai berbagai tanaman hias dan daun potong, seperti pakis gunung, phillodendrom, florida beauty, andong, palem kuning, asparagus, hingga sirih gading yang kerap ditemui bila ada acara-acara seperti pernikahan di gedung-gedung. Selain itu, di gedung ini juga dapat ditemui bunga-bunga besar seperti bunga matahari, sekaligus

Ir Sunarto

Kasi Pelayanan Usaha Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura DKI Jakarta

berbagai bingkai, pot dan perlengkapan hiasan bunga serta tanaman di gedunggedung. Di sini juga dijual beraneka bunga rampai yang terdiri dari melati, kenanga, cempaka, pihong, mawar tabur, pandan iris, sirih, pinang, hingga air mawar botol. Ada sekitar 125 pedagang tetap dan 175 pedagang musiman yang mencari nafkah sebagai pedagang bunga potong dan tanaman hias di pasar yang terletak di Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Jakarta Barat, ini. “Ada sekitar 17 kelompok pedagang, di antaranya kelompok pedagang mawar, kelompok pedagang melati boks maupun roncean, dan lain-lain. Semua itu menjadi satu wadah dalam sebuah koperasi yang bernama Koperasi Puspa Pesona,” tutur Ir Sunarto, Kasi Pelayanan Usaha Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura DKI Jakarta. Pasar Kembang Rawa Belong juga merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh etnis Betawi, penduduk asli Jakarta. Tak heran, nuansa Betawi sangat kental terasa kala memasuki kawasan ini. Bahkan, pasar ini seringkali pula dikaitkan dengan keberadaan si Pitung, tokoh Betawi yang menjadi legenda karena melawan penguasa Hindia Belanda dan membela rakyat kecil dari penindasan tuan tanah. Masyarakat sekitar meyakini, si Pitung adalah warga Rawa Belong. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

75


TOPIK KULINER

Dapur Mie

Pas Di Kantong, Pas Di Lidah

Jangan membayangkan memasuki sebuah dapur layaknya di rumah saat ingin menyantap bakmi atau mie di rumah makan satu ini.

B

akmi atau mie menjadi andalan dari rumah makan yang terletak di kawasan Thamrin City, Jakarta Pusat ini. Sesuai namanya, Dapur Mie, maka menu yang menjadi andalan di rumah makan ini adalah mie ayam. Bentuknya yang keriting, kenyal, halus, dan mungil ditambah cita rasa yang khas, membuat mie ayam buatan rumah makan yang berdiri pada April 2011 ini tak pernah sepi dikunjungi, khususnya oleh para pecinta mie ayam. Bakmi atau mie merupakan salah satu jenis masakan yang berasal dari Negeri Cina. Namun, di Indonesia sendiri, jenis masakan yang masuk dalam kategori makanan ringan ini mempunyai penggemar tersendiri yang tidak sedikit. Siapa yang tak kenal bakmi atau mie ayam? Dari usia

76

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011


TOPIK KULINER belasan hingga orang tua pastinya sangat mengenal dan menyukai jenis makanan ini. Penyajiannya pun bisa bermacam-macam, mulai dari direbus, digoreng, atau dicampur dengan jenis masakan lain. Mudah ditemui dan dibandrol dengan harga yang bervariasi, mulai dari pedagang keliling hingga restoran mahal, mulai dari Rp 7.000 hingga puluhan ribu rupiah. Salah satu penggemar berat bakmi atau mie ayam adalah Ilona Sumampow. Saking gemarnya akan bakmi atau mie ayam, wanita kelahiran Surakarta, 21 November 1955, ini pun membuka usaha rumah makan Dapur Mie dengan menu andalan bakmi atau mie ayam. Namun, bukan hanya sekedar menyalurkan hobinya menyantap mie ayam, Ilona juga mempunyai keinginan agar siapa pun dapat menyantap bakmi atau mie ayam dengan rasa yang enak tapi dengan harga yang murah atau terjangkau. Dapur Mie, sebuah rumah makan yang menyajikan hidangan mie ayam dengan berbagai tampilan, seperti Mie Ayam Pangsit, Mie Ayam Baso, Mie Ayam Campur, Mie Ayam Pedas, Mie Ayam Pedas Pangsit, Mie Ayam Pedas Baso, Mie Ayam Pedas Campur, Mie Godog (Pedas/Tidak Pedas), dan Mie Goreng (Pedas/Tidak Pedas). Selain mie ayam yang menjadi andalan, Dapur Mie juga menyajikan menu lain, seperti baso, gado-gado, nasi goreng, kangkung cah polos, kacang panjang cah polos, tauge cah ikan asin, dan ayam goreng. Tidak hanya itu, rumah makan yang menggunakan bahan-bahan impor, berkualitas terbaik dan bebas dari bahan atau zat pengawet ini juga menyediakan aneka cemilan atau makanan ringan, seperti Tahu Goreng,Roti Bakar Bundar, Singkong Goreng, Pempek dan Cenil. Untuk minuman, Dapur Mie mempunyai andalan yakni Es Dapur Mie, Es Dawet Selasih, Es Doger, Es Kacang/Kacang Hijau, dan Wedang Ronde. Rumah makan yang buka mulai pukul 10.00 wib sampai 21.00 wib ini tidak pernah sepi dari pengunjung, bahkan di saat makan siang. Bahkan, saking ramainya, seringkali pengunjung harus mengantri untuk mendapatkan kursi yang kosong. Lokasinya yang berada di pusat kota, pusat keramaian dan di dalam mal menjadi pilihan tepat bagi Dapur Mie memanjakan para pecinta kuliner, khususnya mie ayam. Ditengah semakin maraknya bisnis rumah makan, khususnya di kota Jakarta, tidak membuat Ilona sebagai pemilik Dapur Mie merasa khawatir. “Kami memiliki keyakinan bahwa apa yang kami punya (makanan) itu enak. Itu yang saya sangat jaga sekali. Kami berani (menggunakan) bumbu. Yang jelas, dengan harga terjangkau dan kualitas baik, kami tetap yakin, bahwa ditengah persaingan bagaimana pun tidak perlu khawatir kalah bersaing. Selama orang masih mencari makanan yang enak, murah, dan berkualitas baik, kita tidak akan bangkrut,� tandas ibu dari tiga puteri, Mezia Marina, Tesya Marcelina, dan Trisia Jeannata ini. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

77


TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR dapat mengganggu keefektivitas dan kemampuan dari sperma tersebut. Pemakaian sebaiknya pada pagi hari saat mandi dan tidak terlampau sering kecuali ada petunjuk khusus dari dokter yang sedang merawat vagina kamu. Untuk memastikan apakah sehat atau kurang subur tentu saja harus dilakukan pemeriksaan khusus lebih dahulu. Itulah sebabnya, ada baiknya kamu coba memeriksakan diri ke dokter lebih dahulu, jangan mengira-ngira terlebih dahulu.

Homo Beristeri Betadine Vaginal

Dokter, saya sudah sekitar satu tahun menikah dan saat ini umur saya 24 tahun. Kami melakukan hubungan suami isteri hampir tiap hari, tapi sampai saat ini saya belum hamil dan selama ini saya menggunakan betadine vaginal yang pakai alat. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah penggunaan betadine cukup lama bisa menghambat kehamilan? 2. Ataukah saya mandul? Terima kasih atas jawabannya. Selly-Bdg Jawab: Memang pemakaian obat-obat penyemprot vagina atau pembersih vagina lainnya asal pemakaiannya dalam batas yang wajar dan tepat adalah tidak masalah. Tapi kalau pemakaiannya berlebihan tentu saja tidak akan baik karena dapat mengganggu keasaman vagina dan merubah struktur dari dinding vagina. Dan tentu saja bila kamu mau memakai obat-obat seperti itu janganlah dipakai segera setelah kamu berhubungan seks dengan suami. Tentu saja cara seperti ini

78

Pak dokter, saya homo sex punya isteri dan anak. Selama ini saya penuh dengan keraguan, sebab saya sering dan sangat membutuhkan seks dengan sesama lelaki dan kebanyakan dari kaum

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

teman sesama homo (gay). Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Kalau melakukan seks oral hingga orgasme apakah itu dapat menularkan virus? 2. Kalau melakukan seks anal sampai orgasme, apakah juga bisa menularkan virus? 3. Bagaimana untuk menghindarkan agar tidak tertular dengan virus bila melakukan seks oral dan anal, karena nggak mungkin saya dapat meninggalkan hubungan sesama lelaki. Terima kasih, dan saya sangat mengharapkan jawaban dari dokter. Abdi-Jakarta Jawab: Selama kedua belah pihak dalam keadaan kesehatan yang prima dan selalu menjaga kebersihan tentu saja tidak


TOPIK KONSULTASI akan ada bahaya. Tetapi bila salah satu mempunyai penyakit, tentu saja dengan cara oral maupun anal dapat memindahkan penyakit itu kepada pasangannya. Penyakit di sini bisa saja disebabkan oleh bakteri maupun virus. Dan yang terbaik untuk mencegah tertular penyakit, apalagi dengan pasangan yang belum diketahui derajat kesehatannya adalah dengan selalu memakai kondom. Kondom dipakai sejak melakukan pemanasan. Jadi saat melakukan oral seks pun telah dipakai kondomnya. Makanya ada kondom yang bercita rasa, ada mangga, coklat, strawberi dll. Jadi jangan lupa saya ingatkan pakailah selalu kondom untuk menghidari penyakit dari yang ringan sampai yang mematikan. Jangan sampai terkena hanya dengan kenikmatan sesaat.

Suami ‘Jajan’

Hai dokter yang baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu: 1. Berapa kali hubungan suami isteri dalam seminggu, secara normal? 2. Apakah normal kalau melakukan hubungan intim dengan suami sebulan sekali? 3. Setelah saya ketahui, ternyata suami saya suka ‘jajan’ di tempat prostitusi hal ini membuat saya takut berhubungan badan dengannya, karena takut terkena penyakit. Bagaimana cara mengatasinya dok? 4. Sebenarnya kata onani tepatnya untuk wanita atau pria dan juga masturbasi tepatnya yang mana? Oh ya, kami menikah sudah 2,5 tahun dan mempunyai seorang bayi. Saya berusia 30 tahun sedangkan suami 40 tahun. Saya tidak bekerja, hanya suami yang bekerja lima hari seminggu. Saya mohon dokter mau menjawab pertanyaan saya ini. Terima kasih banyak. Yana-Jakarta Jawab: Halo Yana. Mengenai pertanyaan kamu berapa frekuensi normal dari hubungan seks yang dapat dilakukan tentunya sangat berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Yang penting bukanlah jumlahnya berapa kali sehari, sebulan atau setahun. Tetapi adalah kuantitasnya di mana setiap melakukan hubungan seks itu kedua belah pihak haruslah dapat menikmatinya dan puas. Itu kuncinya.

Untuk meyakinkan diri bahwa tidak terkena suatu penyakit kelamin tentunya harus melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Tidak bisa hanya dengan hanya sekadar melihat gejalanya saja. Seperti penyakit sipilis atau raja singa, di mana penyakit ini tidak tampak gejalagejalanya. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian telah menyerang daerah tulang atau otak misalnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan khusus. Mengenai onani atau masturbasi itu adalah suatu istilah yang sama saja baik untuk pria dan wanita. Di mana dalam hal ini dilakukan untuk mencari kepuasan diri sendiri dengan berbagai macam cara. Dan hal inipun bisa dilakukan sendiri atau bareng-bareng. Jelas?

Gondongan

Dokter, apa betul wanita yang terkena gondongan (?) waktu kecil tidak bisa mempunyai keturunan? Apa penyebabnya? Di bagian mana saya harus periksa (kandungan atau ginekologi)?. Terima kasih atas jawabannya. Niky-Srby Jawab: Penyakit gondongan itu hanya berbahaya bagi lelaki. Karena penyakit yang disebabkan oleh virus ini dapat menjalar ke daerah kelamin pria dan menyerang daerah reproduksi pria dan berakibat merusak sperma dan akihirnya dapat menyebabkan mandul pada pria. Sedang pada wanita belum ada laporan yang menyatakan mengganggu alat reproduksi wanita. Jadi tidak perlu takut, ok?

Selalu Lembek

Dokter, saya pria berusia 28 tahun dan telah menikah enam bulan yang lalu. Saya selalu setia mengikuti masalah konsultasi seks dan perkawinan ini. Saya mau menanyakan masalah hubungan badan bagaimana caranya supaya agak lama dan alat vital saya selalu lembek. Kalau boleh tahu saya lakukan supaya tetap vit, kalau jenis makanan, makanan apa? Atau olah raga, olah raga apa? Kalau obat, ya obat apa? Terima kasih atas bantuannya. Rendi-Jakarta Jawab: Tentu saja segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan harus engkau jalani agar kehidupan seksmu pun menjadi sehat. Yaitu cukup makan yang bergizi, olah raga teratur dan tentu saja istirahat yang cukup. Makan yang bergizi dan tidak asal makan. Untuk menambah stamina dapat ditambah madu, susu, daging. Bila ada kelemahan pada organ vital tentu saja tidak dapat membaik sendirinya tanpa diperbaiki. Perbaikannya bisa dengan obatobatan saja atau dengan terapi khusus lainnya. Untuk saat ini coba saja dengan mengkonsumsi multi vitamin yang banyak di pasaran. Coba dimakan sesuai dengan aturannya. OK? ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

79


TOPIK WISATA

m nan Nuansa ala idukung memikat d g relatif lokasi yan angkau, mudah dij ir Pantai Pas membuat satu jadi salah Putih men n la a ata and obyek wis h, la g. Tak sa di L ampun ematkan jika meny ’ agai ‘surga b e s g n u p L am tai. wisata pan

Pantai Pasir Putih

‘Surga’ Wisata Pantai Lampung Selatan

P

rovinsi paling selatan di Pulau Sumatera ini, memiliki banyak obyek wisata pantai berikut pesona alam yang menakjubkan dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan bertaraf internasional. Provinsi berjuluk Sang Bumi Ruai Jurai ini, masih menyimpan pantaipantai yang terjaga keasriannya. Pantai Pasir Putih, salah satunya. Hijau kebiruan air laut di pantai ini menyatu harmonis dengan halusnya pasir pantai, membentuk sebuah lukisan alam yang memikat.

Naskah: Endang Foto: Adang S

80

Dalam perjalanan kembali dari Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu, kami, tim

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

Majalah TOPIK, berkesempatan membuktikan keindahan dan keharmonisan alam di Pantai Pasir Putih. Kepenatan dan kebosanan saat berkendara dari Palembang, Sumatera Selatan, menuju Lampung yang ditempuh kurang lebih delapan jam menjadi tak terasa begitu menginjakkan kaki di hamparan pasir putih. Pantai Pasir Putih berlokasi di Desa Tarahan, Lampung Selatan. Hanya berjarak sekitar 22 kilometer dari Kota Bandar Lampung, atau dapat ditempuh dengan kendaraan sekitar 30 menit. Jalan beraspal yang halus menuntun kami menuju lokasi pantai. Pemandangan alam yang mempesona pun


TOPIK WISATA langsung menyambut saat memasuki kawasan pantai ini. Pesona alam pantai yang memukau ini pula yang membuat Pasir Putih tak pernah sepi pengunjung. Tak hanya dari Lampung, wisatawan yang datang banyak pula dari luar kota, seperti kami dari Jakarta. Bahkan, beberapa wisatawan mancanegara sering terlihat di pantai ini. Pantai Pasir Putih memiliki air laut yang berwarna hijau kebiruan yang secara harmonis menyatu dengan halus dan indahnya hamparan pasir putih di sepanjang tepian pantainya. Tidak salah kiranya jika pantai ini terlihat seperti lukisan alam yang menakjubkan. Tak hanya pasirnya yang putih, pengunjung pun dapat menyaksikan keindahan alam bawah laut. Keanekaragaman ikan, terumbu karang, dan biota laut menjadi bagian terindah lain dari Pantai Pasir Putih. Tak hanya menikmati pemandangan Pantai Pasir Putih, pengunjung pun berkesempatan melakukan aktifitas wisata yang juga tak kalah menariknya, yakni berkeliling pantai dengan menyewa sebuah perahu. Tak jauh dari Pantai Pasir Putih terdapat pulau yang juga layak dikunjungi, yaitu Pulau Condong dan Pulau Bule. Kedua pulau ini memiliki pantai yang tak kalah indahnya, berhias pasir putih nan halus. Pemandangan di sini, bisa dibilang, masih sangat alami.

Untuk penginapan, Lampung menyediakan penginapan yang cukup layak untuk melepas lelah. Mulai dari pondokan kelas melati hingga hotel bintang tiga dapat menjadi pilihan. Tarifnya pun tak jauh berbeda dengan tarif hotel di kota-kota wisata lain. Tarif mulai dari Rp 60.000 sampai Rp 1,4 juta per malam. Kelengkapan fasilitas pun tidak jauh berbeda. Bahkan, di beberapa hotel, tersedia fasilitas hiburan seperti karaoke. Sebagai daerah tujuan wisata, Lampung dengan ibukota provinsi Bandar Lampung pun terbilang sangat lengkap. Berbagai menu makanan seafood bahkan yang tradisional ditawarkan. Melakukan perjalanan wisata terasa kurang lengkap jika tidak membawa oleh-oleh khas daerah setempat untuk dibawa pulang. Untuk urusan buah tangan, selain di pusat perbelanjaan, di sejumlah tempat ruas jalan lintas Sumatera akan mudah didapat. Semisal makanan khas Sambal Lampung yang terkenal pedas dan Sambal Bumbu Masak Tempoyak. Oleh-oleh lain yang juga mudah didapat adalah keripik pisang dengan berbagai rasa, lempuk (dodol durian), kerupuk kemplang, manisan dan lainnya. Jadi, tidak ada salahnya menjadikan pantai Lampung dan wisata lautnya sebagai destinasi wisata bagi keluarga. ]

Keanekaragamanan ikan, terumbu karang, dan biota laut dapat dinikmati di Pulau Bule. Untuk mencapai pulau tersebut, pengunjung dapat menyewa perahu dengan ongkos Rp 30.000 per orang. Pengunjung pun dapat menikmati pemandangan di bawah laut dengan menggunakan kotak kaca, alat tradisional untuk mencari lobster atau kepiting karang. Kegiatan lain yang tidak kalah menyenangkan adalah bersampan dengan menggunakan kano. Ongkosnya pun relatif murah. Dengan hanya mengeluarkan uang Rp 20.000, pengunjung dapat bersampan hingga kulit menghitam terbakar terik matahari.

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

81


TOPIK SELEBRITI

Slamet Rahardjo Djarot:

Sampaikan Kebenaran, Bukan Pembenaran

P

emerintah sangat berperan dan bertanggungjawab besar atas pendidikan bagi warganegaranya. Demikian ditegaskan aktor dan seniman senior Slamet Rahardjo Djarot saat ditemui Majalah TOPIK pada peluncuran kerjasama melalui peningkatan program HSBC English Teaching Program di Jakarta. Menurut Slamet, para pemimpin negeri ini dipilih agar bisa membawa rakyatnya ke dunia alam sadar, dan bukan alam bawah sadar, utamanya di bidang pendidikan. “Hukumnya itu fardhu a’in. Kalau tidak dilakukan berdosa, kalau dilakukan berpahala,” tandas pria kelahiran Serang, Jawa Barat, 21 Januari 1949 ini.

foto: adang/majalahtopik

Kondisi dunia pendidikan pun menjadi keprihatinan Slamet yang pernah bermain di banyak film layar lebar, seperti “Wadjah Seorang Laki-Laki” (1971),“Ranjang Pengantin” (1974), “Badai Pasti Berlalu” (1977), “November 1828” (1978), “Ponirah Terpidana” (1983), “Langitku Rumahku” (1990), “Seputih Hatinya Semerah Kertas” (1982), “Kembang Kertas” (1985), “Tjoet Nya’ Dhien”, “Putri Gunung Ledang”, “Banyu Biru” (2005), “Ruang” (2006), dan “Badai Pasti Berlalu” (2007). Menurut Slamet, saat ini masih banyak anakanak Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati bangku sekolah. Sekolah bagi mereka, kata Slamet, sudah terlalu mahal. “Kalau menganggap kemiskinan ekonomi menjadi faktor tidak bisanya mereka menikmati bangku sekolah, saya masih bisa memaklumi. Tapi, kalau kemiskinan imajinasi, itu ‘neraka’ bagi sebuah bangsa! Jadi, pendidikanlah yang bisa memberikan kita lepas dari kemiskinan imajinasi,” ucap Slamet berapi-api. Menanggapi Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2011 lalu, Slamet berharap, masih ada guru di Indonesia yang menyampaikan kebenaran, dan bukan pembenaran, kepada para anak didiknya. Kiranya, itu bukanlah harapan yang muluk… ] Endang

82

Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011


TOPIK SELEBRITI

D

r Retno Iswari Tranggono mengungkapkan, masih banyaknya wanita Indonesia beranggapan bahwa kalau ingin disebut cantik harus berkulit putih, langsing, serta memiliki rambut panjang dan lurus. Bagi Dr Retno, anggapan tersebut tidak selamanya benar. Lantaran adanya penilaian tersebut, semakin menguatkan tekadnya untuk memberikan edukasi tentang hal ini. Ditemui di acara peluncuran produk terbaru Sun Care dari Ristra di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, menurutnya, iklim Indonesia yang tropis tidak bisa disamakan dengan iklim Eropa. Pun untuk mendapatkan kecantikan yang alami tidak dapat dicapai hanya dalam waktu sekejap. Dr Retno, yang mendapatkan Lencana Satyabhakti Wirashista untuk Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Ilmu Kesehatan dan Kedokteran khususnya Ilmu Kesehatan Kulit dan Kosmetika dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (Perdoski) dan juga dikenal sebagai pendiri dan pemilik PT Ristra Indolab, mencoba membuat terobosan kosmetik berbasis medis. Dr Retno yang juga berprofesi sebagai dokter kulit merasa wajib menyumbangkan temuan-temuan kreatif di bidang kosmetika. la ingin menghadirkan kosmetik untuk perempuan yang hidup di lingkungan tropis.

foto: adang/majalahtopik

Wanita yang telah mengeluarkan biografinya yang berjudul “The Entrepreneur Behind The Science of Beauty, Inspirator Kosmetik Indonesia Retno Tranggono� juga aktif melakukan kegiatan beauty class untuk mengedukasi tentang makna kecantikan sesungguhnya kepada masyarakat luas. Dirinya memiliki filosofi di bidang kecantikan, yakni The Science of Beauty. Di mana terdapat tiga unsur utama dalam kecantikan yaitu lingkungan alam, kulit manusia, dan kosmetika. Seyogyanya kosmetik disesuaikan dengan jenis kulit dan lingkungan tempat tinggal kita. Bila hidup di lingkungan tropis, maka gunakanlah produk yang memang diperuntukan untuk iklim daerah tropis. “Jadi tidak semata-mata menggunakan produk terkenal dari Eropa padahal tidak sesuai dengan iklim kita,� Dr Retno menganjurkan. ] Adang Sumarna

Dr Retno Iswari Tranggono:

Meluruskan Persepsi Cantik Majalah TOPIK | Edisi 56 | Desember 2011

83


Majalah Topik Edisi 56 (Desember 2011)  

Sebuah penghargaan tidak diberikan begitu saja kepada seseorang atau perusahaan. Ia haruslah melalui sebuah perjalanan yang tidak sebentar....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you