Page 12

Opini

B4

WASPADA Kamis 8 Maret 2018

TAJUK RENCANA

Sikat Habis Calon KDh Korupsi Sebelum 27 Juni

K

abar mengejutkan datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Ia mengatakan ada beberapa calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2018 tidak lama lagi akan menjadi tersangka korupsi. Sudah 90 persen lebih akan menjadi tersangka (Waspada 7/3). KPK sejak beberapa bulan lalu memang fokus melakukan OTT —operasi tangkap tangan— yang menyasar calon kepala daerah. Tujuannya agar seluruh calon KDh yang bertarung dalam Pilkada serentak mendatang sadar bahwa mereka dalam radar atau pantauan KPK sehingga benar-benar harus menjaga nama baiknya. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan KDh. Sesuai ketentuan hukum, kalaupun sesudah terkena OTT para tersangka korupsi tetap bisa mengikuti tahapan Pilkada di daerahnya karena sudah terdaftar di KPU namun peluangnya untuk terpilih sudah relatif kecil. Memang masih mungkin bisa menang jika tim suksesnya bekerja keras dan mampu menggalang massa serta meyakinkan masyarakat di daerahnya untuk tetap memilih calon KDh yang bersatus tersangka. Hemat kita, peringatan KPK kepada seluruh calon KDh yang mengikuti Intisari: pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tidak main-main. Tingginya biaya ‘’KPK tidak boleh main- yang harus dipikul para calon KDh membanyak calon menggunakan main dalam pemberanta- buat jabatan dan kekuasaanya untuk menarik san korupsi. Sikat habis, uang dari mana-mana. Untuk membayar mahar politik dari parpol yang nilaijangan pilih kasih atau te- nya fantastis. Belum lagi untuk biaya lainnya, seperti logistik, uang saksi dll. bang pilih’’ Harapan kita, KPK segera mengumumkan tersangka baru dari kalangan calon KDh yang sudah mendapatkan nomor urut. Semakin cepat semakin baik sehingga masyarakat di daerahnya mengetahui bahwa calon KDH tertentu bermasalah (korupsi). Dengan adanya penjelasan dari KPK meningkatkan status tersangka kepada calon KDh maka rakyat tidak akan memilihnya lagi. Ajang kontestasi Pilkada serentak yang semakin memanas memang memerlukan pendanaan yang tidak kecil buat seluruh calon KDh. Hitung-hitungan kasarnya bisa menembus angka Rp100 miliar untuk level gubernur dan puluhan miliar untuk level bupati dan wali kota. Dari mana sumber pendanaan pada calon KDh yang sudah mendaftar dan lolos seleksi KPU? Pastilah dari kantong pribadi, namun biasanya jauh lebih besar dari sponsor dll. Sumber tersebut sah-sah saja. Yang tidak boleh menggunakan uang hasil korupsi, misalnya meminta dan memaksa kepala dinas menyerahkan uang dalam jumlah tertentu, atau meminta uang dari kalangan pengusaha dan rekanan. Semuanya itu masuk dalam kategori gratifikasi dan korupsi. KPK pasti bisa memantau dan menangkapnya. Upaya KPK melakukan pencegahan korupsi dengan mendatangi sejumlah kepala daerah sepertinya tidak membuahkan hasil. Tidak optimal. Sebab, banyak pejabat di daerah yang mendatangkan pejabat KPK dan teriak-teriak daerahnya bebas korupsi, namun kemudian terjadi kasus OTT, termasuk di Sumut beberapa tahun lalu. Kalau saja KPK lebih sigap memonitor perjalanan proyek-proyek di semua daerah maka dipastikan akan semakin banyak tersangka dari kalangan KDh. Sebab, pundi-pundi kekayaan para pejabat (KDh) umumnya dari permainan proyek pembangunan. Bisa juga dari jual-beli jabatan eselon dan perizinan. Justru itulah mengapa dalam pesta demokrasi tahun politik 2018 ini diharapkan KPK lebih sigap dalam memantau dan mengarahkan alat sadapnya pada daerahdaerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Tujuannya untuk menyelamatkan penggunaan uang rakyat dari tangan ‘’tikus-tikus’’ korupsi untuk memperkaya diri, untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Di sini KPK harusnya tegas memperingatkan para KDh agar tidak main-main dalam Pilkada serentak. Sehebat apapun berupaya menghindar pasti akan tertangkap tangan juga. Sebab, laporan masyarakat mengalir deras ke KPK khususnya bagi pejabat lama (incumbent). Jadi, kalau benar KPK sudah mengantongi nama-nama calon KDh yang bermasalah dengan hukum, melakukan praktik KKN sebaiknya segera diumumkan saja, jauh sebelum 27 Juni mendatang (hari pencoblosan). KPK harus membuktikannya. Tidak boleh main-main dalam pemberantasan korupsi. Sikat habis, jangan pilih kasih atau tebang pilih.+

Foliopini

Dedi Sahputra

Perintah Zaman Menjadi cepat itu penting, tetapi cermat itu mendesak. Memang banyak persoalan muncul karena kelambatan kita merespons situasi, tetapi tanpa kecermatan, kehancuran hampir pasti. Tanpa kecepatan, Rossi pasti tak sehebat saat ini, tapi kalau tak cermat, bahkan menghirup udara lebih panjang ia tak bisa. Pria 50 tahunan itu mengayuh sepeda BMX jadulnya perlahan. Di stang kirinya ada keranjang bulat. Bukan kali ini saja saya melihatnya, karena beberapa kali ia hilir mudik di jalanan. Di sebuah persimpangan tempat beberapa pemuda nongkrong, pria ini berhenti menegur salah seorang yang dikenalnya. Saya merasa surprise ketika tahu isi keranjang plastiknya itu adalah kue-kue dagangan. Ingatan saya langsung melesak ke masa lalu. Dulu anak-anak seusia saya pada berdagang kue yang dibawa dengan keranjang atau tampah. Jika dengan keranjang digendong di tangan, maka tampah dibopong di kepala. Mereka berkeliling kampung sambil meneriakkan dagangannya dengan nada khas yang hingga kini kuingat jelas. Kueee.., kueee… Saya adalah anak yang tidak punya cukup keberanian berdagang seperti itu— betapa pun saya menginginkannya. Maka kepada kawan-kawan yang entrepreneur ini, saya mengagumi mereka diam-diam. Dari jalan kaki mereka naik sepeda. Ini lompatan pertama. Berlanjut ke lompatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang mungkin sudah ada yang sampai ke lompatan ke seratus. Maka tidak heran kalau di antara mereka ada yang sukses di dunia entrepreneur-nya itu. Di lompatan kedua inilah saya melihat pria 50 tahunan itu berhenti. Tapi mengapa ia berhenti di situ. *** Media sosial boleh jadi cepat, tapi ia tidak sesakral media massa. Kesakralan media massa berasal dari ruh yang tidak dimiliki media sosial, itulah konfirmasi dan akurasi. Berita media massa tanpa konfirmasi dan akurasi adalah aib yang memalukan. Jika sebagai wartawatau redaktur, nilaimu akan tidak kompeten. Jika tak kompeten, engkau tidak layak disebut jurnalis kecuali tanpa embel “abalabal”. Tanpa konfirmasi dan akurasi, jika perusahaan pers, engkau akan berjalan dengan cap di punggungmu berlabel “partisan”, “media kuning”, atau “media gossip”, bahkan “penipu”. Begitu sakralnya ruh ini, hingga media massa-lah yang menjadi referensi. Itu sebabnya media massa masih selalu jadi rujukan. Setiap informasi yang didapat dari media sosial masih harus dikonfir-

masi ke media resmi sebelumnya dipercayai. Ghalibnya ruh, ia menentukan watak hidup sesuatu. Maka konfirmasi dan akurasi adalah upaya memenuhi watak keseimbangan.Watak ini seperti alam raya ini berputar yang juga penuh keseimbangan. Tidak ada cacat ketidakseimbangan penciptaan di sana. Dalam keseimbangan segalanya akan berjalan secara stabil. Mobil yang seimbang akan mulus meluncur di jalan raya. Emosi yang seimbang akan bijak bersikap terhadap segala godaan, dan kekuasaan yang seimbang akan menebas dengan pedang hukum sambil menutup matanya. Maka jika konfirmasi dan akurasi adalah prasyarat keseimbangan, apa yang tersisa dari kecepatan. Saya menduga jawabannya adalah karena ia bersifat menggoda. Kecepatan itu menggoda seperti halnya kekuasaan, harta, dan wanita. Hhm.., kayaknya bukan sekedar itu. *** Padahal di era media sosial ini membuat hidup berada di putaran kecepatan, yang sayangnya tidak selalu include di dalamnya kecermatan. Era ini melesakkan hampir semua orang yang ada di dalamnya untuk terlibat dalam pusarannya. Di dalam pusaran kecepatan itu, semua yang dilihat hampir tak selalu tampak presisi. Ia menyerupai lintasan bayang-bayang sekilas saja. Dalam kecepatan orang tergoda untuk cepat berprasangka, cepat termakan gosip, cepat marah, dan cepat memfitnah. Dalam kecepatan orang cepat sekali menyebar hoax, cepat terpancing hoax, cepat bereaksi terhadap hoax. Saking cepatnya respons terhadap hoax ini, mereka bahkan tidak sempat benar-benar mengerti apa itu hoax. Dalam kecepatan, kesabaran menemukan lawan tanding yang tangguh. Kalau mau tahu watak asli orang, cukup berikan ia gadget yang lelet. Ia segera mencakmencak, memaki panjang pendek, kadang sambil menangis Bombay. Generasi native teknologi adalah pihak yang paling rentan terpapar virus ini. Kepada anak-anak itu, coba larang dengan gadget-nya, sikap agresifnya akan muncul mengejutkanmu. Tapi apakah kecepatan itu selalu berwajah buruk? Tentu saja tidak. Jika cermat, tapi lambat, engkau sejatinya makmum. Maka dalam kecepatan, cermat-lah, engkau akan selamat. Tapi cepat sambil cermat, bukan-lah mudah. Sayangnya kombinasi kedua ini bukanlah lagu permintaan, tapi ia perintah zaman. (Vol.768, 8/3/2018)

Kolom foliopini dapat juga diakses melalui http://epaper.waspadamedan.com

Persahabatan Sosial Oleh M Ridwan Lubis Kompromi yang menghasilkan berbagai afiliasi dalam sosial kemasyarakatan merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari

S

ebenarnya masyarakat kita sendiri tanpa diarahkan oleh orang atau tokoh tertentu sesungguhnya telah mendorong timbulnya perubahan visi dari perselisihan kepada kerjasama. Sebuah penelitian dari seorang mahasiswa dalam proses bimbingan saya yang sedang menulis tesis tentang Pola Hubungan antar masyarakat multi religius di Dumoga daerah Bolaang Mongondow Sulawesi Utara—menunjukkan betapa tingginya frekuensi konflik di daerah tersebut tetapi kemudian dapat mereka ciptakan kondisi lain. Masyarakat yang multireligius itu kemudian bisa hidup rukun sehingga bisa melahirkan berbagai kerjasama sosial. Akar persoalan yang terdalam munculnya lahir konflik sosial adalah adanya konflik kepentingan di dalam sebuah masyarakat. Bentuk kepentingan itu bisa berasal dari aspek politik, ekonomi, sosial, status sosial dan sebagainya. Lalu kemudian konflik kepentingan tidak pernah terselesaikan sekalipun dalam waktu yang lama sehingga kemudian konflik kepentingan bisa mengalami pemekaran persoalan. Begitu pemekaran persoalan ini merembet kepada dua unsur dalam kehidupan sosial yaitu agama dan budaya maka persoalannya tidak lagi sekedar sebagai potensi konflik akan tetapi kemudian berubah menjadi pemekaran konflik. Agama dan budaya adalah terdiri dari dua akar referensi sosial yang sekalipun hakikatnya abstrak akan tetapi bisa muncul dalam berbagai realitas sosial. Sebagai sebuah referensi sosial maka agama dan budaya dipahami sebagai dua hal yang absolut yang kemudian melahirkan monopoli atau dalam istilah lain disebut klaim. Klaim yang muncul dari agama adalah kebenaran dan keselamatan. Konflik karena perbedaan agama maka taruhannya adalah kebenaran

eskathologis yaitu balasan di akhirat. Sedang klaim dari budaya adalah keunggulan. Maka dengan terjadinya persaingan terhadap keunggulan budaya maka tentunya akan memunculkan labelling antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang bertumpu pada tiga hal yaitu streotif, parasangka dan stigma atau cap negatif terhadap kelompok lainnya. Ajaran agama diyakini para penganutnya sebagai suatu kebenaran anugerah bukan pemberian sehingga logika yang terkandung dalam agama tidak mungkin hanya diperiksa melalui akal semata. Tetapi adanya ukuran yang lebih absolut yang dasarnya bukan pengamatan dan penalaran akan tetapi teks dari ajaran suci. Atas dasar kebenaran absolut itulah maka tidak dapat tidak, bahwa setiap ajaran agama memiliki kemasan sendiri yang tidak mungkin dan tidak perlu dicar-cari pertemuannya antara satu agama dengan agama yang lain. Karena justru mencari-cari pertemuan agama akan mendangkalkan historisitas dari setiap ajaran agama. Biarkan masing-masing berkembang biak sesuai dengan respons manusia terhadapnya. Hal yang penting adalah setiap penganut agama hendaklah meyakini secara utuh ajaran agama yang dianutnya dan dalam kaitan itulah munculnya penghayatan serta pengamalan yang memungkinkan terbangun suasana saling menghormati antara satu dengan lainnya. Kalaupun ajaran agama yang dianutnya dijadikannya kerangka berpikir sebagai landasan etos ketika menentukan sebuah pilihan dalam kehidupannya apakah pilihan yang bersifat politik, ekonomi, hukum; profesi dan lain sebagainya. Maka semua hal tersebut merupakan sebuah keabsahan tanpa perlu ada orang lain yang menyatakan keberatan. Karena setiap orang tentu harus bertanggungjawab atas pilihannya sendiri.

Tetapi pilihan berdasar etos keagamaan itu hanya diterapkannya untuk dirinya dan sama sekali tidak bermaksud untuk mempengaruhi apalagi memaksakan suatu pilihan kepada orang lain. Karena sebagai ajaran yang dipahami penganutnya sebagai ajaran yang suci maka kebenarannya tidak diukur dari besar kecilnya jumlah penganut tetapi dari seberapa besar makna setiap agama mendorong terjadinya rekonstruksi sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Karena begitu absolutnya pilihan berdasar kepada keyakinan itu maka tidak mungkin terjadi “kerukunan agama”. Tetapi yang terjadi adalah kerukunan beragama. Kerukunan agama tidak mungkin terjadi karena apabila suatu agama saling membenarkan antara ajaran yang satu dengan yang lain maka tentulah yang akan terjadi adalah relativitas iman. Relativitas iman tentunya tidak lagi sejalan dengan makna dari agama sebagai pedoman dan bimbingan kehidupan bagi penganut yang mempercayainya. Dan hal itu tentu tidak sesuai dengan logika kehidupan manusia yang beriman. Sebaliknya, budaya adalah kreasi manusia. Sekalipun pada mulanya dalam agama terjadi perbedaan antar umat beragama namun mereka memiliki jalan kompromi yang lain yaitu budaya. Dengan demikian, melalui budaya dapat dibangun berbagai sarana menuju kehidupan yang rukun. Dalam kehidupan sosial, sering terjadi mereka yang berbeda agama tetapi bisa bertemu dalam berbagai kegiatan budaya. Sebagaimana yang digambarkan yang terjadi pada masyarakat Dumoga di Sulawesi Utara. Selanjutnya, kompromi yang menghasilkan berbagai afiliasi dalam sosial kemasyarakatan merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dikemukakan Nasikun, faktor perlintasan budaya dapat melahirkan berbagai afiliasi (crosscultural affiliations) dan perlintasan pranata juga dapat menghasilkan kepatuhankepatusan sosial (cross-institutional loyalities) merupakan fakta sosial yang hidup dalam berbagai masyarakat suku di Indonesia. Seperti yang terdapat pada masyarakat

di Sumatera Utara begitu dirunut kepada faktor marga (tarombo) maka mereka kemudian terjadi di antara mereka berbagai afiliasi sosial padahal mulanya mereka datang dari kelompok penganut agama yang berbeda. Hal itulah yang terjadi pada masyarakat Karo, Simalungun dan lain sebagainya. Karena itu, manakala masyarakat dapat melihat kenyataan adanya afiliasi dan loyalitas di antara masyarakat maka keragaman sosial tidak mesti melahirkan benturan akan tetapi yang terjadi berbagai kerjasama sosial kemasyarakatan dengan tetap masingmasing berpegang kepada komitmen dasar ajaran masing-masing agamanya yang diyakini setiap penganut sebagai kebenaran mutlak. Sebentar lagi, pada berbagai daerah yang memncakup 171 daerah akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai hajatan demokrasi tentulah akan terjadi kompetisi tetapi manakala kompoetisi tersebut sifatnya sehat maka kita akan menyaksikan terjadinya kematangan berdemokrasi. Atas dasar itulah maka persaingan sosial yang akan terjadi pada masa yang tidak lama lagi yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah hendaknya masyarakat tidak memahaminya sebagai pertarungan yang saling membinasakan akan tetapi sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Tentu saja pilihan itu bisa berbeda bahkan di dalam satu keluarga sekalipun tetapi biarkanlah hal itu berjalan secara alamiah. Karena kita telah berkomitmen sebagai negara demokrasi maka perbedaan pilihan bukanlah sesuatu yang mesti dipersoalkan. Karena setiap warga memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam negara demokrasi. Demikian juga setiap pasangan calon selayaknya menempatkan kelompok yang lain sebagai rekan dialog yang saling menawarkan program guna kepentingan pembangunan menuju kemajuan daerah.

Penulis adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pesan Komunikasi MCA Oleh Suwardi Lubis Kejernihan dalam melihat objek adalah syarat utama untuk terbentuknya pesan dan kesan yang objektif dan dengan tingkat bias yang minimal

S

ejak ditangkapnya orang-orang yang menamakan dirinya Family of MCA, perdebatan dalam skala nasional semakin memanas. Suhu politik yang memang belum reda sejak Pilpres lalu, terasa terus terjaga dan lestari tingkat suhu panasnya. Pihak kepolisian menyatakan, kelompok Family of MCA ini sering melempar isu yang provokatif di media sosial seperti isu kebangkitan PKI, penculikan ulama, dan penyerangan terhadap nama baik presiden, pemerintah, serta tokoh-tokoh tertentu. Para tersangka disebut sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis (SARA). Polisi pun menjerat mereka dengan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau pasal Jo pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau pasal 33 UU ITE. Setelah peristiwa ini sempat muncul berita bahwa pemimpin dari kelompok ini merupakan anggota Jasmev (Jokowi Advanced Social Media Volunteers/ Jokowi Ahok Social Media Volunteers)—sebuah organisasi yang mengorganisir dunia maya untuk kepentingan kampanye Jokowi dan Ahok. Namun belakangan berita tersebut dibantah oleh media yang menyiarkannya sendiri. Hingar bingar informasi ini kemudian menimbulkan reaksi dari umat Islam, khususnya yang disalurkan melalui media sosial. Karena selama ini yang disebut MCA (bukan Family of MCA) atau Muslim Cyber Army adalah setiap Muslim yang tergerak hatinya membela Islam dan para ulama yang disudutkan oleh orang-orang

yang tak bertanggungjawab. Mereka adalah orang-orang yang tidak rela agama yang selama ini diyakininya sebagai jalan kebenaran, dan para ulama panutan, sedemikian rupa telah disudutkan bahkan dinistakan. Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting seorang pegiat media sosial yang diadili karena dianggap melanggar hukum, pada 29 Mei 2017 sempat memberi testimoni soal MCA. MCA, katanya, bukan organisasi, bukan lembaga, bukan komunitas, bukan yayasan, bukan perusahaan, bukan partai politik, bukan Ormas. Setiap umat Islam yang tergerak hatinya dan melakukan action untuk berdakwah membela kebenaran di media sosial, maka dia adalah MCA. Artinya MCA yang dimaksud adalah sebuah istilah yang menunjukkan perjuangan umat Islam membela agama dan ulama di dunia maya. Tidak ada struktur juga jaringan formal yang terbentuk, karena mereka hanya disatukan oleh perasaan yang sama tentang agama dan ulamanya. Maka ketika terdengar kabar tertangkapnya sekelompok orang yang disebut membawabawa nama MCA, maka seketika hal ini menimbulkan kontroversi. Arus pesan kemudian mengerucut tentang adanya pihak-pihak yang berupaya untuk mencatut nama MCA dengan tujuan memberikan label yang negatif kepada MCA. Pesan ini ramai tersebar secara sporadis dan massif karena melibatkan manusia dalam jumlah yang banyak dan tak terlihat—karena pesan yang didistribusikan melalui dunia maya. Menjadi pertanyaan kemudian adalah, darimana datangnya kesan khalayak bahwa tertangkapnya MCA adalah upaya untuk menjelekkan nama MCA? Pesan Komunikasi MCA Dalam setiap peristiwa yang terjadi, maka sesungguhnya ia adalah serangkaian pesan yang bergerak dari satu tempat ke

tempat lain. Pesan yang menimbulkan kesan tersebut didistribusikan melalui saluransaluran komunikasi, baik media massa, media sosial, maupun disampaikan dari mulut ke mulut. Pesan ini tidak selalu sama antara bentuk teks atau verbalnya dengan kesan yang sampai kepada komunikan atau orang yang menerima pesan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena khalayak yang menjadi penerima pesan, setidaknya telah lebih dahulu memiliki frame berpikir tentang pihak-pihak yang menyampaikan pesan, ataupun bentuk pesannya. Frame berpikir tersebut terbentuk baik dari pengalaman empiris maupun dari informasi yang didapat sebelumnya. Begitu juga dengan pesan informasi tentang MCA ini. Kesan yang muncul adalah persiteruan antara dua pihak. Pihak pertama, adalah pihak yang ingin mendiskreditkan, umat Islam melalui pelabelan negatif terhadap istilah MCA. Sehingga siapa saja yang sebelumnya bangga dengan istilah MCA yang disandangnya, perlahan berubah khawatir, bahkan membencinya. Kesan ini bisa terjadi karena MCA yang tidak memiliki bentuk organisasi dengan keanggotaan yang tak terikat dan tersebar, akan menjadi pihak yang merasa difitnah. Pihak kedua, adalah umat Islam itu sendiri yang selama ini merasa telah melakukan hal yang benar untuk membela agama dan ulamanya. Maka pihak kedua ini kemudian secara alamiah akan melakukan respons terhadap kondisi ini. Dan akibatnya, maraklah media sosial dengan berbagai informasi yang lalu lalang tentang MCA. Dari gambaran di atas, maka akan terlihat bahwa gegar informasi tentang MCA adalah kelanjutan dari riuhnya perdebatan di media sosial sejak Pilpres kemarin. Disebut kelanjutan karena ia memiliki kesamaan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di satu sisi ada umat Islam yang merasa menjadi korban fitnah, dan di lain sisi adalah pihak-pihak yang didukung oleh kekuasaan. Penutup Tentu saja kita mengharapkan masalah ini segera terungkap secara jernih sehingga transparan dan dapat dilihat oleh semua pihak secara jernih pula. Kejernihan dalam

melihat objek adalah syarat utama untuk terbentuknya pesan dan kesan yang objektif dan dengan tingkat bias yang minimal. Informasi hoax yang menjadi concern pemerintah saat ini akan dapat diminimalisir sedemikian rupa ketika transparansi informasi dapat dilakukan. Sebagai warga negara, kita tentu berharap kehidupan yang lebih aman, nyaman dan tentram. Tidak ada saling serang di antara anak bangsa. Dan dalam perspektif komunikasi, hal tersebut dapat dicapai melalui penyebaran informasi yang transparan dan objektif. Penulis adalah Guru Besar USU Dan STIKP Medan.

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH * Potensi korupsi calon KDh menjelang Pilkada meningkat - Maklum biaya kampanye besar * DPRD dukung pengalihan Pasar Pringgan ke swasta - Syor awak mendengarnya, he...he...he * Tahun politik, biarkan rakyat memilih tanpa tekanan - Jangan karena tahun politik, awak payah tidur oel k D a W

Waspada,kamis 8 maret 2018  
Waspada,kamis 8 maret 2018  
Advertisement