Nusantara
A5 PBB Resmi Ikut Pemilu 2014
WASPADA Selasa 19 Maret 2013
PBB Sumut Siap
Waspada/Dianw
KETUA Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin (pertama dari kanan) dan Hasnah Siregar, SPOG (kedua dari kanan) saat memberi keterangan terkait ucapan politikus Ribka Tjiptaning yang dinilai tidak pada tempatnya.
IDI Sayangkan Pernyataan Ribka JAKARTA (Waspada): Profesi dokter sarat dengan nilainilai keluhuran. Nilai etika, profesionalisme dan kemanusiaan senantiasa melekat pada pribadi dokter dalam melayani sesamanya. Karena itu, pembentukan opini dan citra buruk terhadap dokter akan merugikan dunia kedokteran juga masyarakat luas. Pernyataan tersebut disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai keprihatinan atas ucapan Ribka Tjiptaning belum lama ini. Di sejumlah media nasional, Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan itu mengatakan, dalam banyak hal dan kesempatan dokter itu lebih jahat dibanding polisi lalu lintas (Polantas). Seorang Polantas, menurut Ribka Tjiptaning, mengeluarkan surat bukti pelanggaran (tilang) kepada pelanggar lalu lintas dalam keadaan sehat. Sementara dokter justru ‘menilang’ orang sakit. Ketua IDI, Zaenal Abidin dalam keterangan pers di Ja-
karta, Senin (18/3) menyampaikan keluhan banyak dokter atas ucapan Ribka, yang juga seorang dokter. Rata-rata para dokter senior mengimbau agar Ribka mengkonfirmasi bahwa yang dimaksud adalah oknum dokter. “Pernyataannya telah melukai hati para dokter yang telah melewati masa-masa sulit mengabdi di masyarakat terpencil, perkampungan kumuh atau di daerah-daerah perbatasan. Kalau memang dia kecewa dengan sejumlah rekan sejawatnya, sebaiknya dia bicara dalam institusi profesinya dulu,” kata Zaenal. Dokter senior pemerhati masalah kesehatan, Zubairi Djoerban menilai, apa yang dikatakan Ribka sebagai satu kekecewaanterhadappelaya-nan para dokter. Sayangnya, di media yang memuat pernya-taan Ribka, tidak tertera kata ‘oknum’. “Kalau ada dokter ‘nakal’, silakan mengadukan ke organisasi profesinya. Pastinya akan ada sanksi dan pembinaan lebih
lanjut,” kata Zubairi. Hasnah Siregar, seorang dokter senior di bidang kandungan mengatakan, tidak semua dokter seperti dikatakan Ribka. Masih banyak dokter yang memulai hidupnya dalam balutan tugas yang sangat sulit. Di awal karirnya, Hasnah bahkan menghabiskan banyak waktu di pedalaman Sumatera Utara dan Aceh dengan segala suka dukanya. “Saya seorang dokter spesialis kandungan, sempat mengabdi di pedalaman Sibolga dan sejumlah tempat lain di wilayah Sumatera Utara. Di masa-masa konflik militer di Aceh pun, saya harus bertugas menyelamatkan banyak persalinan. Bukan membanggakan, tapi hampir semua dokter mulai dari bawah,” kata Hasnah. Ke depan, IDI meminta Ribka mau dengan segala kerendahan hati menjelaskan maksud dan tujuannya berkata kepada media tentang profesi yang pernah digelutinya. (dianw)
BKKBN Kembali Gandeng TNI, Bidik Akseptor Baru KB BEKASI (Waspada): Kekurangan tenaga penyuluh dan sarana transportasi menjadi alasan utama kerjasama yang harmonis antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB). Hal itu disampaikan Plt Kepala BKKBN, Sudibyo Alimoeso usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKKBN dengan TNI di Bekasi, Senin (18/3). Rakornas dihadiri Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal (TNI) Suwarno Widjanarko. Saat ini, petugas lapangan KB tidak lebih dari 21 ribu orang di seluruh Indonesia. Jumlah itu masih jauh dari jumlah ideal yang harusnya mencapai 30-an ribu petugas. “Perbandingan antara yang melayanidanyangdilayanisangat tidak seimbang. Maka BKKBN harus merangkul semua sektor,
salah satu mitra utamanya adalah TNI,” kata Sudibyo. TNI memiliki kapasitas personil yang sangat banyak. Jumlah Babinsa di seluruh Indonesia dapat mencapai 50 ribu orang. Merekalah, lanjut Sudibyo yang siap dilatih bagaimana caranya menjadi petugas penyuluh KB. “Sementara dari sisi infrastruktur, TNI memiliki kapalkapal besar yang siap mengarungi lautan untuk melayani KB di pulau-pulau terpencil dan sulit. Itu sebabnya, kerjasama dengan TNI sudah dilakukan selama lebih dari 4 tahun belakangan ini,” ujar Sudibyo. Sementara itu, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal Suwarno Widjanarko mengatakan pihaknya siap membantu program KB dengan penuh kesungguhan. Sebab, misi yang diembang TNI adalah sama, yakni menyejahterakan masyarakat supaya ketahanan
negara semakin kuat. “TNI akan tetap konsisten membantu revitalisasi Program Kependudukan dan KB Nasional untuk mempercepat pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB menuju Pencapaian MDG’s 2015,” kata S Widjanarko. Untuk mempercepat pencapaian target MDG’s 2015 dalam pembangunan Kependudukan dan KB. Di 2013, TNI membidik lebih banyak akseptor baru agar muncul kesadaran untuk ber-KB. Widjanarko mengatakan, TNI akan mengerahkan sekitar 48 ribu Babinsa di seluruh Indonesia untuk bermitra dengan para penyuluh KB di lapangan untuk melakukan sosialisasi, serta pendekatan yang bersifat humanis agar muncul kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ber-KB. “Kami akan membidik lebih banyak akseptor baru,” tegas dia. (dianw)
JAKARTA (Waspada): Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya resmi menjadi partai ke-14 peserta Pemilu 2014. Keikutsertaan PBB dalam pesta demokrasi 2014 merupakan penerimaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang meloloskan PBB sebagai partai peserta pemilu 2014. Keputusan KPU ini berdasarkan rapat pleno KPU di Kantor KPU, Jakarta, Senin (18/3). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti putusan PTTUN dengan menerbitkan surat keputusan resmi untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu. “KPU menindaklanjuti putusan PTTUN dengan mengeluarkan surat bernomor 142 tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai peserta Pemilu 2014,” kata Husni dalam keterangan persnya. Partai Bulan Bintang resmi menjadi parpol peserta pemilu
anggota yang berprestasi dan pada masyarakat yang berperan besar membantu pengungkapan atau membantu polisi,” kata Eko Bayuseno. Tujuh warga masyarakat yang mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya adalah, Yusuf Efendi dan Juhadi. Keduanya turut berperan aktif dalam pengungkapan kasus mutilasi di Ciracas Jakarta Timur. Kedua saksi mata ini melihat tersangka Benget Sitomorang saat membuang potongan jasad istrinya di Jalan Tol Jakarta - Cikampek. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Mohammad Basri, Ahmad Thoriq dan Ian Setiawan, yang turut membantu tugas-tugas kepolisian dalam penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan, kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakar-
ta Timur yang terjadi Senin (15/2) yang mengakibatkan dua orang tewas saat pelaku merampok sepeda motor milik warga Jakarta Timur asal Sumut itu. Kemudian penghargaan juga diberikan pada Muhammad Sugito yang turut serta dalam mengungkap kasus perncurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia di Kampung Rancagong, Legok. Tangerang, Senin 24/12/2012. Penghargaan juga diterima Samsudin yang berhasil menggagalkan aksi pencurian mesin ATM Bank OCBC NISP di Jalan Danau Agung Utara, Blok R, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa 5 Maret 2013. Sedanghkan ke-106 personel yang diberikan penghargaan antara lain 24 personel berhasil mengungkap kasus penculikan
JAKARTA (Waspada): Pengamat dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Ani Soetjipto menegaskan partai politik (Parpol) tidak serius merekrut kaum perempuan dalam perspektif gender. Parpol, katanya, masih terjebak pada angka-angka 30 persen perempuan seperti perintah UU No.8 tahun 2012 tentang parpol dalam pencalonan anggota legislatif (Caleg). Ketidakseriusan itu, menurutnya, Parpol asal rekrut perempuan berdasarkan jenis kelamin akibatnya caleg yang diajukan sangat pragmatis yakni yang punya popularitas dan modal semisal artis, pengusaha. Sementara kader sendiri tidak diutamakan parpol. “Dari caleg pusat sampai daerah (DPRD), demikian pula pejabat eksekutif semuanya ada pada parpol. Parpol tak ada kemauan politik yang baik dalam usaha perekrutan kaderkader yang berkualitas. Sehingga, perempuan yang dijadikan caleg dan pejabat hanya berdasarkan jenis kelamin perempuan hanya untuk memenuhi kuota UU. Padahal banyak perempuan yang berkualitas,” tandas Ani Soetjipto dalam dialektika ‘Penguatan Peran Politik
anak pedangdut Nazar dan Musdalifah, 28 personel berhasil mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, RI, 10 tahun di Lapak Pemulung Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, pada awal Januari 2013. Kemudian 30 personel berhasil mengungkap kasus Curas di Jalan Diponegoro No. 7 Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 23 September 2012, dan 15 Personel berhasil mengungkap kasus Curas terhadap Alfamart Jalan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang terjadi 9 September 2012, serta 9 Personel Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang berhasil menyelesaikan problem solving yang ada di masyarakat di tempat tugasnya.(j02)
Bengkulu Gelar Festival Bumi Rafflesia, Pantai Rafflesia Dan Tabot JAKARTA ( Waspada): Pe-merintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Kemen-terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bakal menggelar tiga event festival bertaraf nasional selama 2013. Ketiga event utama itu, namanya diambil dari dua ikon pariwisatanya, yakni Festival Bumi Rafflesia, Festival Pantai Rafflesia, dan Festival Tabot. Festival Bumi Rafflesia akan berlangsung pada 27-30 Juni 2013. Festival ini megutamakan penampilan keindahan alam Bengkulu, dengan dilatarbe-lakangi fakta sejarah bahwa bunga terbesar di dunia bernama Rafflesia arnoldi ini pertama kali ditemukan di Bengkulu. Sedangkan Festival Pantai Rafflesia akan berlangsung 2731 September 2013. Festival ini mengedepankan pesona keindahan pantai-pantai dan pulau-pulau kecilnya seperti Pantai Lais, Pantai Sungai Suci, Pantai Way Hang sebagai lokasi berselancar, dan tentu saja Pantai Panjang yang sangat popular serta beberapa pulau kecilnya antara lain Pulai Tikus yang bermecusuar tua dan Pulau Enggano yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Di luar festival ini juga ber-langsung event Kemilau Su-matera yang akan berlangsung pada 27-30 September 2013. Sementara Festival Tabot yang berlangsung setiap tahunnya pada 1-10 Muharram kalen-der Hijriah atau tahun ini jatuh pada 4-14 November 2013. Jadi berlangsung selama 10 hari. Ketiga festival ini berskala nasional ini diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan baik lokal, Nusantara maupun mancanegara untuk bertandang ke Bengkulu lebih banyak lagi tahun ini sesuai harapan yang dilontarkan, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.
REPLIKA bunga Rafflesia.
Selatan, Senin (18/3). Jika KPU mengambil sikap tidak menaati putusan PT TUN, menurut Kaban, justru akan menurunkan kredibilitas dan wibawa lembaganya sebagai penyelenggara Pemilu di negara demokrasi. “Kalau KPU tidak menaati Putusan PT TUN, pertanyaan kita, putusan hukum siapa lagi yang akan didengar KPU. Sikap KPU yang taat putusan lembaga peradilan merupakan salah satu dari pendidikan politik,” ujar mantan Menteri Kehutanan itu. Menjawab pertanyaan terkait kesiapannya menghadapi pendaftaran calon anggota legislatif dari PBB, Kaban mengatakan tidak terlalu berat karena selama ini PBB terus melakukan proses terhadap kaderkadernya yang ingin bertarung dalam Pemilu Legislatif untuk kursi DPR dan DPRD. “Selama proses hukum berlangsung PBB terus menyiapkan kadernya menjalani proses seleksi internal untuk jadi anggota Dewan dan prosesnya sudah lebih 50 persen,” tegasnya. Dia contohkan, untuk bakal
Caleg, dari 200 kader yang akan didaftar, hari ini sudah terjaring 150 berikut isyarat keterwakilan perempuan di parlemen. Kaban menegaskan, PBB tidak akan memintakan toleransi atau dispensasi terhadap proses yang sudah berlangsung, meski partainya baru hari ini dipastikan sebagai peserta Pemilu 2014. PBB Sumut Siap Sementara, Wakil Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara, Tengku Alexander Pasya mengatakan, sejak awal PBB siap dan yakin lolos dalam verfikasi yang dilakukan KPU. Keyakinan PBB masuk dalam peserta Pemilu 2014, kata Alex, ditandai dengan dibentuknya KAPPU (Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum) PBB mulai dari tingkap pusat sampai daerah. ”KAPPU PBB Sumut telah berjalan sejak empat bulan lalu bersamaan dengan verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Sejak awal kami semua yakin PBB masuk dan merupakan salahsatu partai peserta Pemilu 2014 yang memenuhi syarat dan persyaratan. Bahkan cukup
lengkap, hal itu ditandai pembentukan KAPPU yang telah lama dilakukan,” kata Alex yang dikonfirmasi Waspada, Senin (18/3). Ditanya tentang sosialisasi PBB Sumut, Alex menyatakan bahwa PBB Sumut sangat siap dan sosialisasi nomor 14 akan dilakukan bersamaan dengan penetapan calon legislatif disetiap tingkatan. ”Kalau partai sudah tidak ada masalah semua sudah memiliki kesiapan baik secara individu kader PBB maupun organisasi partai. Tinggal hanya sosialisasi nomor 14 yang akan menjadi nomor partai. Tapi itupun tidak memiliki kesulitan karena akan sejalan dengan pencalonan legislatif,” kata Alex. Dikatakan Alex, para kader partai PBB khususnya DPW PBB Sumut optimis akan menjadi salahsatu partai yang mendapat kepercayaan masyarakat. ”Kami optimis akan menjadi salahsatu partai pemenang pemilu yang meraih presentase dua digit. PBB akan menjadi partai besar yang mendapat amanah rakyat,” katanya.(j02/aya)
Parpol Asal Rekrut Perempuan Berdasarkan Jenis Kelamin
Masyarakat Pengungkap Mutilasi Dan Curas Dapat Penghargaan JAKARTA (Waspada): Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs. Putut Eko Bayuseno memberikan piagam penghargaan kepada tujuh warga yang membantu tugas-tugas kepolisian yakni, membantu pengungkapan mutilasi dan pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya dua warga Jakarta Timur asal Sumut dan 106 personel berprestasi. Piagam penghargaan diberikan secara simbolik dalam Apel pagi di lapangan Dit Lantas Polda Metro Jaya, Senin (18/3). Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasinya kepada personel yang telah berhasil mengungkap beberapa kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. “Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya keapda
dengan nomor urut 14. Sebab nomor urut 11, 12, dan 13 sudah menjadi milik partai lokal di Aceh. Keputusan ini, kata Husni, merupakan keputusan yang diambil KPU dalam sidang pleno yang dilakukan selama 2 hari. KPU memilih untuk menerima keputusan PTTUN, daripada melakukan kasasi atas putusan tersebut. ”Jika KPU menempuh kasasi, maka akan memakan waktu 2 bulan dan bertabrakan dengan waktu pendaftaran caleg pada 9-20 April 2013 mendatang,” katanya. Kaban: Sikap Terbaik Sementara Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban mengatakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima dan menaati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang meloloskan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2014, merupakan sikap terbaik. “ Itu sikap KPU yang terbaik karena di KPU juga terdapat simbol negara dan demokrasi,” kata MS Kaban,kepada watawan di kantor DPP PBB, Jakarta
Waspada/Adji K
“Karena ini baru pertama dibuat secara nasional, kami belum bisa menargetkan berapa jumlah wisatawan yang ingin diraih. Untuk sementara kami hanya ingin mengenalkan potensi wisata Bengkulu ke seluruh masyarakat Indonesia,” akunya usai pembukaan acara Semarak Pesona Bumi Rafflesia, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, belum lama ini.(Adji K.)
Perempuan’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli, dan Ketua Komisi VIII DPR RI FPKB Ida Fauziyah di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (18/3). Menurut Ani, parpol harus menyadari adanya relasi dalam isu perempuan yang bisa dibingkai dalam perspektif gender. Tapi, karena hal itu tidak diperhatikan, ketika sudah menjadi pejabat dan anggota DPR RI, kaum perempuan itu tak tahu apa tugas yang mesti dikerjakan? “Dia ini tak mempunyai representasi basis massa, tak punya visi, dan program kerja yang jelas. Wakil Ketua MPR RI Melani
Leimina Suharli mendukung langkah-langkah partisipasi kaum perempuan dalam politik, di mana dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Hanya saja, katanya, meski konstitusi sudah memberikan peluang 30 persen, kalau tidak didorong, seorang perempuan sulit bisa partisipasi dengan baik. “ Tapi, kita tak boleh putus asa. Parpol pun bisa menempatkan caleg perem-puan di nomor urut 1,2 dan 3 jika benar-benar mumpuni,” tutur politisi Demokrat ini. Sedangkan Ida Fauziyah menjelaskan jika standar kualitas atau affirmative action tidak
harus disampaikan kepada perempuan atau lelaki. Sebab, perintah UU kuota 30 persen tersebut sebagai langkah atau tidankan khusus yang bersifat sementara. “Yang penting ketika menjadi wakil rakyat atau pejabat, bagaimana dia mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebab, kecilnya partisipasi perempuan akan merugikan perempuan sendiri dalam pembuatan berbagai kebijakan perundang-undangan,” katanya. Diakui Ida, jika dalam masalah perempuan ini masih ada problem struktural, di mana belum ada kesungguhan
kesadaran bahwa perempuan itu belum dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. “Belum ada politicall will yang sesungguhnya di parpol sendiri, dan kedua ada problem kultural. Yaitu, faktor partriarkikelaki-lakian yang masih doniman, dan membangun kesadaran pe-rempuan sendiri merupakan tugas berat karena kulturnya mereka berpikir bahwa kaum perempuan itu tugasnya di domestik, rumah tangga, meski partisipasi perempuan di DPR meningkat dari pemilu 1999 sebanyak 9%, 2004 sebanyak 11persen, dan 2009 sebesar 18 persen, tambahnya.(aya).