WASPADA Sabtu 23 Oktober 2010
Sumatera Utara
Zulkarnain Damanik Minta USI Lahirkan Alumni Berkualitas
Satpol PP Di Kecamatan Untuk Gali PAD
SIMALUNGUN(Waspada):Menjelangberakhirnyamasatugasnya, BupatiSimalungunHTZulkarnainDamanik,Rabu(20/10)meresmikan gedung Auditorium Rajamin Poerba, gedung Fakultas Ekonomi dangedungPascaSarjanaUniversitasSimalungun(USI)sertapelantikan pengurus dan pengawas yayasan USI periode 2010 – 2015. Acara peresmian meskipun berlangsung secara sederhana namun memiliki makna yang tidak dapat dilupakan sepanjang lembaga universitas kebanggaan masyarakat Kabupaten Simalungun dan Pematangsiantar itu masih berdiri. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik yang juga sebagai Ketua Pembina Yayasan USI. Bupati mengharapkan, USI sebagai wadah dan lembaga pendidikan tinggi, harus mampu melahirkan alumni yang berkualitas agar mampu bersaing dalam dunia lapangan kerja, serta memegang peranan penting dalam pembangunan di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Untuk mencapai itu, katanya, USI harus terus meningkatkan kualitas pendidikan para tenaga pengajarnya, sehingga bukan hanya berhenti pada tingkat pendidikan strata 1 (S-1) saja, tetapi terus menggali ilmu dan secara legalitas harus berusaha meraih gelar S-2 dan S-3. (a15)
Humas Samosir Dinilai Boroskan Anggaran SAMOSIR (Waspada): Pasca Pemilukada Samosir yang menetapkan Bupati Samosir Mangindar Simbolon danWakil Bupati Mangadap Sinaga, Juni lalu ternyata berdampak terhadap kondisi keuangan yang semakin sulit bagi sebagian besar Satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Samosir. Sulitnya keuangan di beberapa SKPD seolah tidak berdampak bagi Satker Humas Pemkab Samosir, dimana saatt kesulitan keuangan yang hampir menyentuh seluruh dinas di lingkungan Pemkab Samosir, Humas Samosir tidak pikir panjang dengan melakukan pemborosan anggaran yang bersumber dari APBD Samosir TA 2010. “Dilihat dari sisi konteks kehidupan masyarakat Samosir secara menyeluruh,seharusnyaKabagHumasPemkabSamosirharusmelihat realita bahwa Samosir masih tergolong daerah tertinggal, sehingga tidak perlu mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat,” ujar Ketua IkatanPersKabupatenSamosirPardameanNaibaho,Kamis(21/10).(c10)
KNPI Binjai Donor Darah BINJAI (Waspada): Memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke82DPDKNPIKotaBinjaibesertaOKPseKotaBinjaimenyelenggarakan kegiatan donor darah, Rabu (20/10) di Kantor DPD KNPI Kota Binjai. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Pemuda /KNPI terhadap masyarakat Kota Binjai yang membutuhkan, hal itu dikatakan Yopie Iraguswandi selaku koordinator kegiatan. Kegiatan donor darah ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Dr Djoelham Binjai dan tidak hanya melibatkan pemuda tetapi TNI, Polri PNS yang bertugas di Kota Binjai juga terlibat dalam kegiatan sosial ini. Hal senada juga dikatakan Sekretaris KNPI Kota Binjai Syahran Yusup yang didampingi M Sazali A Haris Nasution, Zulnafizet Ama PD, Rubiah Hanum serta pengurus lainnya. (a04)
Jembatan Rangka Baja Jalan Lingkar Awal November P. BRANDAN (Waspada): Kontruksi jembatan rangka baja yang diimpor dari Australia untuk pemakaian jembatan Jalan Lingkar Securai – Alur Dua diperkirakan akan rampung pekerjaan-nya di awal November mendatang. Ir M Situmorang selaku Direktur PT Mega Jaya kepada wartawan, Senin (18/10). Menurutnya, bangunan konstruksi ini cukup mahal harganya dan ia juga berharap kepada masyarakat samasama untuk menjaga dan merawatnya sehingga jembatan ini bisa bertahan mencapai 25 tahun imbuhnya. “Saat ini sedang dikerjakan pada bagian badan jalannya dengan melakukan pengecoran siang dan malam selain mengaspal hotmix kiri kanan badan jalan,” tambahnya.(c02)
Bangun Pos Penyuluhan P. BRANDAN (Waspada): Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat pada anggaran APBD 2010 ini akan membangun Pos Penyuluhan di lahan Dinas Perikanan Pemprovsu di DesaTangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Langkat. Demikian M Yamin Pasaribu ketika ditemui Waspada, Selasa (19/10). “Pembangunan gedung pos penyuluhan yang dibangun berukuran 9 x 9 meter permanen sebagai tempat penyuluhan bagi para nelayan diTeluk Haru ini yang selama ini belum memiliki gedung pos penyuluhan,” katanya. Berapa besarnya pagu dana belum diperoleh dan saat ini tahap pertama sedang dilaksanakan pekerjaan pembuatan pondasinya, ujar Yamin. (c02)
B3
Waspada/Edi Saputra
MEMBAHAYAKAN: Mobil minibus melintas di bawah salah satu pohon Mahoni yang berusia sekira 32 tahun yang berada di bahu Jalan HT Rizal Nurdin, tepatnya dipintu masuk ke Gang Serai, Desa Pantai Cermin. Kec. Pantai Cermin. Kondisi batang pohon sudah miring ke badan sehingga jalan sehingga mengancam keselamatan warga dan pengguna jalan. Foto direkam, Minggu (17/10).
Pohon Di Bahu Jalan Ancam Keselamatan PANTAI CERMIN (Waspada): Puluhan pohon jenis Mahoni yang sudah berusia 30-an tahun yang ditanam di bahu Jalan HT Rizal Nurdin, Kec. Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai menuju obyek wisata Pantai Cermin Themepark keberadaannya mengancam keselamatan masyarakat dan pengguna jalan.
Karena sudah terlalu tua usianyaditambahrindangnyacabang pohon itu hingga posisinya mulai miring ke badan jalan sementara jikaditerpaanginkencangdisertai
hujan sering kali cabang-cabang itu menyentuh kabel listrik tegangan tinggi milik PLN. Seorang warga Sergai Nasri Chas, kemarin menegaskan, sudah seharusnya puluhan pohon Mahoniyangberadadibahujalan ituditumbanglaludigantidengan bibit tanaman baru. Menurut Nasri sepanjang jalanitusetiapharinyaselaludilalui kendaraan karena jalan tersebut merupakan jalur umum menuju kawasan menuju wisata dan ratarata pohon-pohon itu tingginya mencapai15meter danbeberapa pohon kondisinya miring ke badan jalan dan sering mengakibatkan pengguna jalan celaka. Kadis Kehutanan dan Perkebunan Sergai Ir HM Taufik Batubara, MSi ketika dikonfirmasi Waspada, kemarin menggatakan jika memang keberadaan pohon-
pohon tersebut sudah mengancam keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan sudah selayaknya ditumbang dan diremajakan kembali. Namun terlebih dahulu pihak desa diminta membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pemanfaatan hasil penjualan kayunya karena terkait pembayaranretribusikePemkab. Selainituuntukmengatisifasitimbulnya permasalahan ke depan, jelasnya. “ Prinsipnya kami sangat merespon hal tersebut terlebih usulan penebangan dan peremajaan kembali datangnya dari masyarakat dan keberadaan pohon-pohon tersebut sudah masuk dalam kategori membahayakan dan jika persyaratan dari pihak desa telah terpenuhi kita akan segera memprosesnya,” tambahnya. (ces)
Terobosan BUMD Madina Menggali PAD PANYABUNGAN(Waspada): Untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) Madina lebih meningkat, Pemkab Madina melalui BUMD sedang berupaya mereformasistrukturdengannembuat terobosan baru membentuk perseroan. Dengan perseroan itu, tahun depan diharapkan mampu mendirikan unit usaha yang luas dan ditangani secara profesional melibatkan penyertaan modal dan sistem keuangan yang profesional dan akuntabel. DemikiandijelaskanDirektur Utama BUMD Madina Erwin Nasution didampingi Direktur I Amin Daulay, Kamis (21/10) di
kantornya. Erwin menjelaskan, denganperluasanperseroanakan mampu mengembangkan kerjasama investasi di Madina sistem terbuka. Katanya, untuk percepatan usaha, BUMD tahun ini berinisiatif melakukan usaha jangka pendek dari program kopi Mandailing, dengan industri mini pengelolaan buah kopi menjadi bubuk kopi (roast bean mandailing kopi). Sedangkan sumber bahan bakukopidibelidaripetani/pengumpul kopi pada sentra kopi di Madina tepatnya di Kecamatan Pakantan. Saat ini, program di BUMD masih melanjutkan in-
vestasi usaha program yang ada agar tidak menjadi investasi siasia. Kemudian, program kopi Mandailing yang sifatnya pilot projek tujuannya untuk mengangkat dan mengembalikan kejayaan kopi Mandailing yang sudah memiliki pangsa/promo sebagai kopi terbaik dunia. Untuk mencapai tujuan itu, BUMD sudah membudidayakan varietaskopiasliMandailingseluas 65hektaresejak2008.Untukperawatan kopi itu memerlukan waktu 3 sampai 5 tahun. (csh)
PANYABUNGAN (Waspada) : Penugasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kecamatan merupakan upaya Pemkab Madina untuk menggali, mengawasi, serta mencari sumbersumber kekayaan alam (SDA) yang berpotensi menambah PAD untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pernyataan itu dijelaskan Pelaksana Kakan Satpol PP Madina Nur Kholis, Jumat (22/10) di ruang kerjanya usai memberikan arahan dan bimbingan kepada personil Satpol PP yang berangkat bertugas di kecamatan. Selama bertugas, personil Satpol PP berada di bawah pengawasan camat. Penugasan Satpol PP terbagi dalam empat zona antara lain, zona I terdiri 6 petugas meliputi wilayah Kecamatan Siabu, Bukit Malintang, Naga Juang, dan Panyabungan Utara dengan zona inti di Kecamatan Siabu. Zona II dengan 5 personil meliputi wilayah Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Selatan danHutabargotdenganzonaintidiPanyabungan. Zona III dengan 5 personil meliputi Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Kotanopan, Pakantan dan Muarasipongi dengan zona inti di Kotanopan.
Sedangkan Zona IV dengan 6 personil meliputi wilayah Muarasoma, Linggabayu, Natal, SinunukandanBatahanyangdipusatkandiNatal. Di setiap kecamatan, para personil diwajibkan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait misi tugas dalam mendata dan mengawasi sumber-sumber PAD seperti, galian C, hasil bumi dan tambang. Kemudian tempat izin usaha seperti rumah makan, kafe, tempat hiburan, bengkel, angkutan umum, serta berbagai usaha makro/mikro masyarakat yang berpotensi menghasilkan PAD. Dengan pola demikian, usaha masyarakat dapat terinventarisasi pemerintah secara terarah untuk memperoleh pendapatan yang seimbang baik bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Dijelaskan Kholis, dengan adanya personil Satpol PP bekerjasama dengan pihak muspika, pengeksploitasi potensi kekayaan alam secara ilegal akan terhindar dari orang-orang tidak bertanggungjawab. Karena itu dalam menjalankan tugas, personil Satpol PP dituntut disiplin, bertanggungjawab, mengayomi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak nama korps. (csh)
Tunjab Tanpa Penerapan PP 41 Harus Dikembalikan SIBUHUAN(Waspada):Menyusulpenerapan PP 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Padanglawas yang sampai saat ini belum terlaksana, tunjangan jabatan yang dibayarkan sebelum dilantik kembali sesuai tuntutan PP 41 harus dikembalikan. Demikian Ketua Fraksi PPP DPRD Padanglawas, Jumat (22/10) menanggapi pelaksanaan PP 41 di lingkungan Pemkab Padanglawas yang sampai sekarang belum terealsasi. Dikatakan,sesuai data yang disampaikan Badan Kepegawaian, Perpustakaan dan Arsip Daerah (BKPAD) Padanglawas, dari 507 jabatan eselon, termasuk eselon IV, III maupun eselon II, dan masih ada 457 jabatan eselon yang belum defenitif dan dilantik. Bila mengacu pada PP 41, sebelum dilantik kembali,makatunjanganjabatantelahdibayarkan harus dikembalikan, karena jabatannya belum
sah sepenuhnya. Keterlambatan pelaksanaan PP 41 itu tidak memiliki alasan, karena tidak ada hal yang menghambat dan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan peraturan tersebut. Bahkan telah berimbas pada kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkesan lamban, itupun sepertinya tidak ada teguran dari pimpinan pemerintahan, bupati dan wakil bupatimaupunSekda,sehinggamembingungkan masyarakat. Belum lagi masalah kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi Mineral yang terkesan amburadul, termasuk pekerjaan proyek tanpa papan plank proyek, serta keterlambatan pelaksanaan atau pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal tahapan pekerjaan. Sebab tidak sedikit proyek yang belum melakukan penandatangan kontrak. (a32)
Pejabat SKPD Berkualitas Diberdayakan SIMALUNGUN(Waspada):Kalanganpejabat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Simalungun diminta tidak terpengaruh dengan adanya isu mutasi pejabat secara besar-besaran yang sengaja dihembuskan orang yang tidak bertanggungjawab menyusul semakindekatnyapelantikanBupati/WakilBupati Simalungun terpilih periode 2010-2015. Hal tersebut kembali ditegaskan Bupati Simalungun terpilih DR JR Saragih, kepada wartawan di wisma Humanitas di Jalan Sangnaualuh, Kec. Siantar, Rabu (20/10). JR Saragih memastikan setelah dilantik pihaknya tidak akan melakukan pergantian pejabat di jajaran Pemkab Simalungun secara total, tetapi tetap memberdayakan pejabat lama yangmemilikikualitasdankinerjayangbaikuntuk meningkatkan pembangunan di Simalungun. JR Saragih mengatakan, tidak ada intervensi danpercaloandalampenempatanpejabat.Untuk itu dia meminta para pejabat tidak terpengaruh bila ada oknum yang datang dan menyatakan mampu mengurus penempatan pejabat. Menurut dia, di Pemkab Simalungun itu masih banyak SDM yang dapat diberdayakan. Hanya saja penempatannya harus sesuai dengan
tempatnya. Dia juga mengatakan, pejabat yang dibutuhkan untuk membangun Simalungun adalah pejabat yang memiliki daya juang tinggi artinya berkinerja baik, berkualitas, disiplin dan bukan karena dia anggota tim sukses. Dikatakan, setelah dilantik nanti pihaknya mengakui akan melakukan rotasi, tetapi rotasi awal yang dilakukan khususnya untuk mengisi jabatan yang kosong dan pejabat yang pindah. “Wewenang menentukan pejabat di Simalungun itu mutlak wewenang bupati, bukan wewenang tim sukses,” kata Saragih. Sedangkan terkait pejabat yang pindah pasca Pilkada, JR Saragih menyayangkannya. Menurutnya, pejabat tersebut seharusnya tidak perlu pindah, apalagi pejabat yang pindah itu diketahui memiliki kinerja baik. Sebagaimana jadwal yang ditetapkan DPRD Simalungun, pelantikan Bupati danWakil Bupati Simalungunterpilihperiode2010-2015,JRSaragih dan Nuriaty Damanik dilaksanakan pada 28 Oktober 2010 sesuai dengan berakhirnya masa tugas Bupati/Wakil Bupati Simalunguin periode 2005-2010 HT Zulkarnain Damanik dan Pardamean Siregar. (a15)