WASPADA Rabu 4 Desember 2019
Bahasan Amandemen Libatkan Akademisi Dan Pakar Hukum JAKARTA ( Waspada): Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing (foto paling kanan) mengingatkan MPR RI, kajian amandemen terhadap UUD 45 bukan semata-mata diserahkan kepada para anggota MPR RI. Para anggota Majelis itu kata Emrus tidak bisa lepas dari remotnya fraksi-fraksi yang sesuai dengan kepentingannya. “Untuk tujuan bangsa dan negara, bukan tujuan pragmatis dari pada teman-teman politis yang ada di MPR, bentuk tim. Tetapi yang membentuk itu jangan MPR juga, jangan DPR juga karena bisa cawe-cawe nanti,” ungkap Emrus Sihombing dalam diskusi empat pilar MPR RI “Menakar Peluang Amandemen Konstitusi?” bersama Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI Syaifullah Tamliha, anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI Fadli Zon dan Ketua Fraksi Partai Golkar Idris Laena di Jakarta Senin (2/12). Emrus membenarkan tidak ada yang tidak bisa diubah apapun itu, kecuali iman atau kitab suci. Produk manusia, apapun itu, konstitusi, ideologi, secara akademik bisa berubah, bergeser, semuanya tergantung dinamika politik dari suatu negara. ”Saya berpendapat, kalaupun kita melakukan amandemen UUD ’45, ada yang sangat urgent yang dilakukan, tidak semata-mata kita serahkan kepada teman-teman yang ada di MPR sana,” ujarnya. Kenapa begitu? pasti mereka masing-masing membuat perspektif sendiri. “Akan terjadi kepentingan-kepentingan politik mewarnai, sehingga tak heran konstitusi kita nanti bisa diubah lagi,” ungkapnya. Emrus menawarkan solusi, kenapa tidak diberikan kepada akademisi, pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia. Misalnya ada 1000 mendaftar sesuai dengan kriteria yang diberikan itu, kemudian nanti dari situ di undi. Jangan ada intervensi dari kekuatan politik apa pun. “Nanti hasil kajian mereka
A3 Pimpinan DPR Kaget Wacana Jabatan Presiden 3 Periode JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin menanggapi pernyataan Jokowi yang geram soal wacana masa jabatan presiden tiga periode. Azis mengatakan, dari DPR selaku legislatif belum membahas hal tersebut.
ini dilihat, pasal mana atau bagaimana amandemen itu, sehingga bisa kita lihat, UUD 45 yang sekarang, baru yang ditawarkan para akademisi, lalu apa yang diperdebatkan di MPR nanti. Dengan demikian bisa kita lihat nanti teman-teman di MPR, punya agenda agenda tertentu, untuk kepentingan tertentu, publik bisa melihat sejauh mana kepentingan daripada amandemen. “Amandemen produk kita bersama, mari kita berwacana, mari kita berpendapat, media punya pandangan, masyarakat punya pandangan, MPR harus mendengar sehingga secara akademik terlihat, di mana yang bisa dimainkan oleh para politisi. Kalaupun memang keputusan terakhir itu dengan politik, tetapi sumbernya harus ada juga yang diberikan oleh para akademisi. Emrus menceritakan pengalamannya ketika mengambil tesis Doktor-nya di DPR. Ketika mereka sidang tertutup beda dengan sidang terbuka. Ketika sidang tertutup, TAP MPR atau katakanlah konstitusi itu ada sidang tertutup, itu bisa terselip kata-kata yang punya agenda-agenda tertentu. Cerdas mereka. Para politisi hebat, luar biasa. “Mereka adalah pemain panggung sandiwara semua, di panggung depan dan belakang berbeda. Nggak usah heran kalau kita lihat di publik mereka berbeda,” ujar Emrus. Menurut pandangan putra Batak itu sebaiknya dilaku-
kan pengkajian akademik, dan apa yang dibahas dibuka ke ruang publik. Syaifullah Tamliha mengatakan terlalu sulit untuk melakukan amandemen karena perkembangan selama jadi pimpinan Fraksi PPP di MPR hasilnya jangankan untuk soal jabatan presiden, GBHN saja sampai detik-detik terakhir itu tidak ada kesepakatan. “Ada tiga Fraksi yang tidak menghendaki adanya GBHN, perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam GBHN dan cukup melalui undangundang dan ada 7 fraksi yang menyatakan melalui ketetapan MPR (TAP), ini soal perencanaan pembangunan saja. Karena kita menghindari voting, maka tidak ada keputusan apapun kecuali satu keputusan, 7 fraksi ditambah kelompok DPD menghendaki agar ada GBHN melalui TAP MPR. DPD ini punya kepentingan karena yang 3 fraksi ingin undang-undang, DPD dia tidak merasa terlibat, karena yang membentuk UU adalah DPR bersama pemerintah dan DPD ketinggalan. Kalau melalu TAP MPR maka DPD dia bisa ikut. ”Jadi menurut saya amandemen itu sudah terlalu sulit untuk dilakukan apalagi hal-hal yang misalnya pembatasan jabatan presiden yang maaf kami ini kan mantan mantan aktivis 98, itu kan menghendaki tidak adanya kekuasaan yang berlebihan, terlalu lama tidak ada regenerasi tentu kami sebagai penuntut reformasi konsisten dengan apa yang kami perjuangkan,” ujar Tamliha.(j07/aya)
Dia bahkan menyebut terkejut dengan wacana masa jabatan tiga periode Presiden RI yang berkembang dan mencu-at ke publik terkait “Justru saya sebagai pimpinan DPR kaget, dengan wacana yang tiba-tiba muncul ke media. Kami di DPR belum pernah mengagendakan itu. Tidak pernah menjadikan isu itu untuk wacana presiden periodenya tiga kali. Belum ada di salah satu agenda di DPR ini,” kata Azis di kompleks parlemen, Jakarta,
Anggota Komisi III DPR Minta Atensi Khusus Kapoldasu JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi minta tewasnya Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaludin, mendapatkan atensi khusus dari Kapolda Sumut, agar terang perihal yang melatar belakangi terjadinya dugaan pembunuhan tersebut. Saya sampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Humas sekaligus hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaludin, yang tewas di kebun sawit milik warga di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. “ Apa yang terjadi sungguh kita sesalkan, dan kita berikan doa yang terbaik buat almarhum, ujar Aboebakar Alhabsyi dalam relisnya yang diterima wartawan, Selasa (3/12) di Jakarta. Menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, perkara ini perlu dibongkar, sehingga diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Jika memang dugaan pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan perkara yang ditangani, lanjutnya, maka perlu ada evaluasi tentang pengamanan para hakim. Sebenarnya, papar Aboebakar Alhabsyi, mengenai jaminan keamanan untuk para hakim ini sudah diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun sepertinya jaminan keamanan seperti ini belum dapat diberikan untuk para hakim. Kedepan, jika memang banyak persoalan keamanan yang dialami para hakim, Mahkamah Agung perlu duduk bersama dengan Polri untuk mendiskusikan mengenai pengamanan tersebut, pungkasnya. (aya)
Taylor Swift Menyukai Keanehan Dalam Film “Cats” Taylor Swift yang turut menjadi pemeran dalam film drama musikal garapan Tom Hooper, “Cats”, mengakui bahwa dirinya menyukai “keanehan” yang dibawa film itu. “Aku benar-benar bersenang-senang di ‘Cats’. Aku menyukai keanehannya. Aku merasa tidak akan pernah mendapat kesempatan lain untuk menjadi seperti ini dalam hidupku,” kata Swift dilansir dari Variety, Selasa. Sejak perilisan trailer pertamanya pada Juli, film adaptasi dari drama musikal di tahun 1997 berjudul sama itu
mendapat bermacam-macam reaksi dari penggemar maupun penikmat film. Adaptasi “Cats” oleh Universal Studios ini mengenalkan digital fur technology yang menyelimuti para pemainnya seperti Idris Elba, Judi Dench, Jennifer Hudson, James Corden, dan juga Swift. Selain menjadi pemeran, Artist of the Decade AMA 2019 itu juga mengisi lagu untuk film tersebut dengan judul “Beautiful Ghost”. Ia menulis lagu itu bersama Andrew Lloyd Webber. “Soal menulis lagu, saya pikir itu penting, misalnya sisi kepemilikan atas apa yang kita lakukan dan hasilkan,” kata Swift. “Bahkan jika kita bukan seorang penulis alami, kita
Taylor Swift dalam cuplikan film “Cats” (2019) - ant harus mencoba melibatkan diri kita sendiri dalam pesan yang akan kita kirim,” ujarnya me-
nambahkan. Sementara itu, “Cats” akan tayang di bioskop pada 20 Desember. (ant)
Mark Ruffalo Ungkap Kemungkinan Spin Off “Hulk” Mark Ruffalo mengata-kan telah mendiskusikan kemungkinan untuk membuat spin off “Hulk” bersama bos Marvel Cinematic Universe Kevin Feige.
Aktor ini sudah berperan sebagai Bruce Banner sejak 2012 dalam “The Avengers”. Film Hulk yang berdiri sendiri terakhir diproduksi pada
Hulk dalam film “The Avengers” (2012) - ant/Marvel
tahun 2008 yakni “The Incredible Hulk” dimainkan Edward Norton. “Kevin Feige baru saja bertanya kepada saya minggu lalu apakah saya punya ide atau cerita lagi untuk Hulk. Dan saya berkata, ‘Ya, saya pikir masih ada beberapa cerita untuk diceritakan’,” ungkap Ruffalo dalam sesi panel Tokyo Comic-Con, dilansir NME. “Dan (Feige) berkata, ‘Baiklah mengapa Anda tidak datang dan memberi tahu saya tentang mereka dan kami akan melihat apakah kami dapat menemukan tempat untuk Anda di jagat Marvel?’ Hulk vs Wolverine. Saya ingin melihatnya,” lanjut Ruffalo. Sementara itu, Edward Norton baru-baru ini mengungkap tentang kemarahannya karena tidak mendapatkan film sekuel dari “The Incredible Hulk” seperti yang sudah dijanjikan.
Selasa (3/12). Dia menambahkan justru wacana amendemen terbatas bukan terkait masa jabatan presiden. Fraksi Golkar sendiri telah mengeluarkan keputusan Fraksi Golkar untuk tidak melakukan perubahan UUD 1945. “Kami tidak bicara 2 atau 3 periode karena substansi untuk melakukan perubahan UUD itu banyak hal. Mengenai isu dua periode, tiga periode, itu Golkar tidakpernahmembicarakantidak ada rencana ke situ,” ujar Azis.
“Saya diberikan dua film, asal usul dan ide Hulk sebagai seorang pengatur mimpi yang bisa menjelajah,” kata Norton. Pada saat itu, Kevin Feige pun memberikan sebuah pernyataan tentang tidak terlibatnya Norton pada film “Hulk” di masa depan. “Kami telah membuat keputusan untuk tidak membawa Ed Norton kembali dengan peran Bruce Banner di The Avengers,” ujar Feige. “Keputusan kami jelas bukan berdasarkan faktor moneter, tetapi berakar pada kebutuhan akan aktor yang dapat mewujudkan kreativitas dan semangat kolaboratif dari anggota pemeran berbakat kami yang lain,” lanjutnya. Pada 2011, Norton menyerang Marvel karena membekukannya keluar dari proyek Hulk di masa depan, menyebut studio tersebut “rendahan dan tidak jujur”. (ant)
Sebelumnya, Jokowi menyebut yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode ingin menamparnya, cari muka, dan menjerumuskannya. Wacana tiga periode masa jabatan ini ada yang mengusulkan sehingga durasi memimpin RI selama 15 tahun. Saat ini, masa jabatan Presiden hanya dua periode. “Satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin mencari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi, dalam diskusi bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2019. Jokowi menegaskan dia terpilih dari produk Pemilu langsung. Maka, saat ada keinginan MPR untuk amendemen, dia berharap, hanya terbatas pada haluan negara saja. Demokrat Menolak Partai Demokrat menolak
tegas wacana amandemen UUD 1945 untuk jabatan presiden tiga periode. Wacana presiden tiga periode dinilai sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Hal ini disampaikan Kapoksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12). Wacana presiden tiga periode itu, menurut Wahyu, akan merusak nilai-nilai demokrasi dan berpotensi mengembalikan Indonesia ke otoritarianisme. “Kita ingin semangat reformasi ini terus tetap hidup untuk iklim demokrasi Indonesia yang lebih baik. Jangan kita mengorbankan reformasi untuk syahwat politik sesaat,” kata Wahyu. Bendahara Umum Karang Taruna ini pun menyatakan, kekuasaan yang terlalu lama pasti akan menimbulkan banyak
masalah; satu di antaranya adalah korupsi. Dia menilai, penggagas wacana jabatan presiden tiga periode melalui amandemen telah sesat dalam berlogika. “Ini bukti sesat dalam berpikir dan mengorbankan masyarakat luas yang selama ini telah menjalankan demokrasi dengan baik. Jadi, tidak perlu berwacana yang tidak logis dengan mendorong wacana yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya. Diketahui, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menguat beberapa waktu belakangan. Ada pihak yang dikabarkan menghendaki batas maksimal masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, hingga masa jabatan presiden hanya satu periode dengan waktu delapan tahun. (vn)
NasDem Bantah Cari Muka JAKARTA (Antara): Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR RI Saan Mustopa menegaskan partainya tidak memiliki niatan mencari muka terkait adanya wacana mengenai amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Buat apa juga misalnya NasDem melakukan sesuatu ingin cari muka. Kalau cari muka kemarin saja periode pertama pencalonan Pak Jokowi misalnya, tapi kita enggak,” ujar Saan di Jakarta, Selasa (3/12). Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan pihakpihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka. Adapun NasDem meru-
pakan fraksi di DPR yang mengusulkan perihal wacana perubahan masa jabatan presiden tersebut. Saan mengatakan sejak awal mendukung Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014, NasDem telah menyatakan sikap untuk memberikan dukungan tanpa syarat. NasDem, kata Saan, memandang sosok Presiden Jokowi sebagai putra terbaik bangsa, sehingga memberi dukungan yang tulus sudah menjadi keharusan bagi partai pimpinan Surya Paloh tersebut. “Kita melihat sosok Pak Jokowi adalah Putra terbaik bangsa, maka kita mendukungnya dengan tulus dan tanpa mensyaratkan apapun,” kata dia. Saan mengatakan wacana mengenai amendemen UUD
1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode belum menjadi sikap Partai NasDem, melainkan hanya berupa gagasan. Dia mengaku saat ini partainya masih melakukan uji publik untuk menyerap dan mendengar secara langsung tanggapan masyarakat terkait wacana tersebut. “Kalau ternyata mayoritas masyarakat kita umumnya tidak setuju dengan amendemen, jangankan misalnya tentang masa jabatan, terkait amendemen saja tidak setuju maka NasDem akan mengikuti sikap dari umumnya masyarakat, NasDem tidak akan setuju,” kata dia. “Jadi kita lihat Presiden sudah bersikap tidak perlu adanya amendemen. Itu masukan buat kita, penting. Nah tinggal kita lihat publik seperti apa,” tambah dia.