Info Sumut
WASPADA Rabu 16 Januari 2013
A3
Presiden PKS:
Pilih Pemimpin Yang Bisa Jadi Imam
Waspada/Surya Efendi
ORASI POLITIK - Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi menyampaikan orasi politik di depan ribuan pendukung Ganteng.
Waspada/Surya Efendi
SAMBUT PRESIDEN: Gatot Pujo Nugroho menyambut kehadiran Presiden dan mantan Presiden PKS yaitu H Luthfi Hasan Ishaaq, MA yang didamping Menkoinfo Tifatul Sembiring dan Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid pada acara Temu Tokoh dan Temu Kader dalam rangka Safari Dakwah III DPP Wilda Sumatera di Hotel Madani, Kamis (10/1) malam.
LAUTAN simpatisan dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (11/1) pekan lalu memadati halaman Istana Maimun, Medan. Dalam kegiatan bertajuk Safari Dakwah III DPP Wilayah Daerah (Wilda) Sumatera, tiga presiden dan dua menteri dari PKS hadir. Ada spirit untuk meraih kemenangan di sana, memenangkan Gatot -Tengku Erry pada Pilgubsu 7 Maret 2013 dan mememangkan PKS menembus 3 besar dalam Pemilu 2014. Tiga presiden yang hadir adalah H.Luthfi Hasan Ishaaq, MA kini sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan dua mantan presiden partai sebelumnya yaitu Dr H.Hidayat Nur Wahid (kini anggota DPR RI) dan Ir H.Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi). Selain mereka hadir Menteri Pertanian RI Ir H. Suswono, MMA, Plt. Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujo Nugroho, ST, Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPP PKS Wilda Sumatera Khairul Anwar, Apt. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan agar para kader dan simpatisan partai tersebut memenangkan pasangan Ganteng sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Lutfi mengajak seluruh simpatisan dan kader PKS di Sumatera Utara memilih pemimpin yang tak sekadar paham ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi juga loby-loby. Tapi harus memilih pemimpin yang memang bisa menjadi imam. Pemimpin yang mampu memadukan kepentingan dunia dan akhirat akan membuat umat tak hanya sejahtera tapi juga hidup dalam limpahan berkah. “Untuk itu saya berharap semua keluarga besar PKS jangan menyia-nyiakan kesem-
Waspada/Surya Efendi
SEMANGAT KEMENANGAN: Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara H M Hafez Lc MA mengibarkan bendera mengobarkan semangat ribuan kader PKS dan pendukung Ganteng. patan yang akan datang di tahun 2013 ini. Pastikan bahwa gubernur kita adalah yang dapat menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Sumut, yakni pasangan “Ganteng”,” katanyategas Luthfi. Kegiatan di halaman Istana Maimun merupakan puncak acara Safari Dakwah PKS. Untuk memenangkan pasangan “Ganteng” tersebut, Luthfi mengintruksikan kepada seluruh pengurus PKS di Sumut mau-
24 Parpol Tak Lolos Verifikasi Gugat KPU JAKARTA (Antara): Sebanyak 24 partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi faktual mengajukan permohonan pengujian terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2014 ke Mahkamah Agung (MA). Surat permohonan pengujian terhadap Surat Keputusan (SK) KPU No.05/Kpts/KPU/2013 itu sudah terdaftar di MA pada Senin (14/1), kata Koordinator Tim Hukum Partai Non-parlemen, Suhardi Somomoeljono, di Jakarta, Selasa (15/1). Menurut Suhardi, Surat Keputusan KPU tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2014 cacat hukum. Pengajuan uji materi surat keputusan itu, katanya, dilakukan karena pertimbangan diktum penetapan kelima menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Secara yuridis bentuk/format SK itu selalu mencantumkan klausul dalam diktum terakhirnya menyatakan SK dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan, katanya. Menurut dia, surat keputusan KPU itu bertentangan dengan akal sehat serta tidak memiliki nilai akademik. “Di seluruh dunia ini tidak ada bentuk SK yang tidak dapat ditinjau oleh otoritas/ pihak yang mengeluarkan SK, kecuali KPU Indonesia,” katanya. Suhardi mengatakan, SK KPU tersebut juga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia berharap MA mencabut surat keputusan itu.
PBNU Dukung Aturan Gratifikasi Seks JAKARTA (Antara): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendukung akan diadakannya aturan yang jelas terkait gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, meskipun sekarang masih menjadi wacana. Bahkan, kata Said Aqil di Jakarta, Selasa (15/1, hukuman
bagi penerima gratifikasi seks harus lebih berat dari penerima gratifikasi dalam bentuk uang. “Suap berupa uang saja haram, apalagi ini menyangkut seks. Ada hukumannya sendiri karena itu bisa disebut zina,” katanya. Menurut Said Aqil, gratifikasi seks tidak sekadar melanggar peraturan perundang-
undangan, namun juga moral dan hukum agama. “Itu tidak sekadar kejahatan biasa, tapi menyangkut akhlak dan moralitas,” tandas kiai bergelar doktor lulusan Universitas Ummul Qura, Mekkah, tersebut. Said Aqil mengatakan, jika penerima gratifikasi seks itu seorang pejabat, maka ia sudah tidak layak lagi disebut pejabat,
sudah tidak patut jadi pejabat negara dan pemimpin bangsa. Seperti diberitakan sejumlah kalangan berharap ada aturan yang jelas mengenai gratifikasi seks yang diduga cukup marak terjadi, namun tidak pernah dilaporkan. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Indra berharap bisa dilakukan revisi UU Tindak Pi-
dana Korupsi dan memasukkan norma gratifikasi atau suap seks sebagai bentuk korupsi. Ia khawatir modus gratifikasi seks ini tidak terjangkau dari jeratan hukum atau hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut gratifikasi seks merupakan fakta yang sudah berlangsung sejak lama, biasanya ditujukan kepada pihak yang kebal terhadap suap dalam bentuk uang. Hingga kini, menurut dia, Indonesia belum mempunyai landasan hukum untuk menindak pelaku gratifikasi seksual. Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja mengatakan perlu ada aturan yang lebih detil terkait gratifikasi seksual agar lebih mudah dipahami karena sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengenai batasan gratifikasi dalam bentuk itu. Sementara juru bicara KPK Johan Budi menyatakan tidak perlu ada aturan baru untuk gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual karena hal itu sudah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12 b UU itu disebutkan gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi seks termasuk dalam kategori fasilitas lain.
pun kader-kader lainnya untuk lebih intensif melakukan sosialisasi program-program yang diusung Gatot- Tengku Erry. Sosialisasi yang dilakukan tersebut tidak hanya sebatas di kota-kota saja, namun lebih dari itu juga harus menjangkau hingga ke desa-desa, sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih mengenal siapa calon gubernurnya. “Semua pengurus dan kader PKS harus menularkan se-
mangat ini kepada semua masyarakat di Sumut. Kita harus sama-sama berjuang memenangkan calon kita ini dan berupaya agar pilkada ini tidak sampai dua putaran,” katanya. Dalam Safari Dakwah itu, Tiga Presiden, dua menteri dan Gubernur Sumatera Utara melakukan sambung rasa dengan tokoh masyarakat Sumatera Utara dan para kader PKS. Beragam isu dibahas, mulai dari kesejahteraan guru, upaya
meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara hingga ke peluang kemajuan Sumut di 2013. “Malam ini hadir tiga presiden, dua menteri, ketua fraksi, ketuaWilda. Kami yakin di dada seluruh kader dan simpatisan pada malam ini menyerukan semangat dakwah,” ujar Gatot Pujo Nugroho di depan tokoh masyarakat saat acara Temu Tokoh dan Temu Kader di Hotel Madani, Kamis (10/1) malam. (m28)