Page 5

WASPADA Minggu 5 Januari 2014

Medan Metropolitan

A5

HISPPI Gelar Musyawarah Kerja

Pencurian Kotak Dan Bilik Suara KPU Kriminal Murni

MEDAN (Waspada) : Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji (HISPPI) Kota Medan melaksanakan Musyawarah Kerja Instruktur dan Pengelola Kursus dan Pelatihan (MKIPKP) terkait pengembangan dan profesi pada masing-masing organisasi kependidikan ini. Hal itu disampaikan Ketua DPC HISPPI Medan Imran MHum di dampingi Sekretaris Dian Noviandri, M.Kom dan Bendahara Mahbub Handoko Husein, ST, Sabtu (4/1). Imran menyebutkan, kegiatan musyawarah dilaksanakan akhir Desember lalu di Sekretariat HISPPI Medan, Gedung Multi Karya, Jln. H. Adam Malik No. 191 Glugur By Pass Medan. “ Kegiatan bertujuan untuk pengembangan profesionalisme, kualitas, dan kesejahteraan instruktur, meningkatkan hubungan silaturahmi antar instruktur dan pengelola kursus di Kota Medan,” ujarnya. Dia menambahan target dari kegiatan ini, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas seluruh instruktur lembaga kursus dan pelatihan di wilayah kerja DPC HISPPI Kota Medan. Menjadikan kegiatan ini sebagai forum tukar menukar ide, gagasan, pendapat, maupun argumentasi demi tercapai profesionalisme. Menetapkan arah dan tujuan organiasi DPC HISPPI Kota Medan sehingga menyentuh semua pihak. “Dengan demikian kehadiran HISPPI bermanfaat bagi instruktur kursus dan pelatihan. Meningkatkan peran organisasi dalam mengayomi instruktur lembaga kursus dan pelatihan. Mendukung program pemerintah, khususnya Direktorat PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,” tambahnya. Dijelaskannya, hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut, melaksanakan pertemuan atau diskusi rutin anggota-anggota HISPPI PNF Kota Medan. Meningkatkan kompetensi pendidik dan pengelola kursus melalui seminar dan lokakarya. Mengupayakan sertifikasi tenaga pendidik dan pengelola kursus seperti yang berlaku pada tenaga pendidik formal. Menyelenggarakan kegiatan seminar, pelatihan. Mengirimkan tenaga instruktur untuk pelatihan melalui seleksi yang sesuai dengan prosedur dan berkoordinasi dengan HISPPI. Melakukan pendataan tenaga instruktur dan pengelola kursus. Mengusulkan peningkatan kuantitas beasiswa bagi tenaga instruktur dan pengelola kursus hingga kejenjang pendidikan tertinggi (S3). (m37)

MEDAN (Waspada): Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta karokaro, SIK, SH, MH menegaskan kasus pencurian kotak dan bilik suara yang miliki KPU Medan diindikasikan masih dalam kategori tindak kriminal murni, karena nilai ekonomi yang terdapat dalam materi perlengkapan pemilu itu berupa bahan aluminium. “Nilai ekonomi aluminium itu kan cukup tinggi di pasaran, bisa saja barang itu dilebur kemudian dijual kepada orang lain. Jadi pencurian itu tindakan kriminal murni,” kata Kombes Nico, Sabtu (4/1). Terkait dengan aksi pencurian kotak dan bilik suara itu dengan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu yang akan dilakukan pada April 2014, Nico menjelaskan, belum ada indikasi ke arah sana. Pasalnya waktu penyelenggaraan pemilu masih panjang. “ Kami lihat belum ada indikasi untuk merusak keamanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, karena waktunya kan masih panjang. Masih cukup waktu untuk pengadaan material pemilu kembali,” jelasnya. Seperti yang diketahui ribuan keping aluminium yang biasa digunakan sebagai kotak dan bilik suara untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 raib digasak pencuri 30 Desember 2013 di dua lokasi gudangnya di Jln. Budi Kemasyarakatan Medan. Nico menjelaskan kalau pengangkutan logistik KPU Medan yang disimpan dalam gudang di Jln. Budi Kemasyatakatan, Kec. Medan Barat diduga menggunakan truk dan pelakunya lebih dari satu orang. “Material kotak dan bilik suara itu kan bisa dilipat itu satu truk saja sudah cukup,” ujarnya. Anehnya dalam aksi pencurian itu kata Kapolresta tidak sampai merusak kunci atau pintu gerbang gudang untuk mengeluarkan material tersebut. “Perusakan sama sekali tidak ada, kunci juga masih utuh,” kata Nico. Penyelidikan kasus ini katanya, masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Termasuk masyarakat yang diduga melihat kejadian itu berlangsung. Kombes Nico juga belum bisa menjelaskan keterkaitan orang dalam KPU Medan sendiri dalam aksi pencurian itu karena masih dalam penyelidikan. “Belum ada, karena saksi masih kita periksa. Setelah pemeriksaan saksi ini barulah bisa kita tarik kesimpuan ada atau tidak keterlibatan mereka,” jelasnya. Pihak kepolisian lanjutnya, menghimbau kedepan KPU Medan untuk melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap materi logistik Pemilu dengan menggunakan kunci ganda dan pemasangangan CCTV di dalam gudang penyimpanan kotak dan bilik suara sehingga tidak terulang kejadian serupa. Sejauh mana pengamanan Polisi terhadap Pemilu? Nico menjelaskan tugas pihak kepolisian memberikan keamanan mulai dari pengantaran, penyimpanan, pemantauan dan pengantaran kembali ke kantor KPU. “Itu dilakukan saat sebelum dan setelah serta saat Pemilu berlangsung,” katanya. (m39)

Selama Ops Lilin Terjadi 20 Kasus Curanmor Dan Curat MEDAN (Waspada): Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat) mendominasi selama gelaran Operasi Lilin Toba 2013. Selama 10 hari Ops itu telah terjadi 20 kasus curanmor dan 20 kasus curat. “Dua kasus kriminalitas itu mendominasi selama Ops lilin yang digelar 23 Desember 2013 sampai 1 Januari 2014,” kata Kabid Humas Poldasu Kombes Pol. Heru Prakoso kepada wartawan, Jumat (3/1) di Mapoldasu. Selain itu, tindak kriminal penganiayaan berat sebanyak 18 kasus, pencurian 9 kasus, perjudian 6 kasus, pengrusakan dan penggelapan 4 kasus serta pencabulan serta kekerasan dalam rumah tanggah (KDRT) 3 kasus. 27 Meninggal Sementara peristiwa kecelakaan lalu lintas (Lantas) selama 10 hari Ops Lilin Toba digelar Poldasu dan jajarannya tercatat 27 orang meninggal dunia. “Kami mendata 27 orang tewas dari 99 kasus laka lantas. Jumlah itu turun dibanding 2012 sebanyak 47 orang meninggal dunia dari 118 kasus laka lantas,” kata Heru Prakoso. Sedangkan korban luka berat 45 orang turun dibanding tahun lalu 59 orang. Tetapi untuk korban luka ringan naik menjadi 111 orang dari 108. Sementara kerugian materi Rp245.625.000 dan tahun lalu Rp294.720.000. Jenis kendaraan yang terlibat laka lantas, sepeda motor 105 unit, mobil penumpang 25 unit dan jenis bus lima unit. “Para pelanggar lalu lintas di dominasi karyawan mencapai 1.806 orang disusul pelajar dan mahasiswa 702 orang,” kata dia. Kemudian tilang pada 2013 mencapai 3.113 set turun dibanding tahun lalu 3.382 set, teguran 2.137 set naik dibanding 2012 sebanyak 2.050. “Paling banyak akibat tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, marka/rambu, berboncengan lebih dari satu orang, melawan arus serta kecepatan melebihi batas,” sebut Heru. Dia menyebutkan, pihak kepolisian terus berupaya menekan angka pelanggaran lalu lintas, apalagi yang bisa berakibat fatal menyebabkan kematian. “Namun masyarakat, terutama pengguna lalu lintas juga diminta mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi kebaikan bersama,” ujarnya.(m27)

Waspada/Rudi Arman

KAPOLRESTA Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro (dua kiri) didampingi Waka Polresta AKBP Homdawan Naibaho (tengah) dan Kasat Reserse Narkoba Kompol Dony Alexander (kiri), Kasat Reskrim Kompol Jean Calvijn Simanjuntak (dua kanan) dan Kabag Ops Kompol Sugeng Riyadi (kanan) duduk bersama menyaksikan acara ramah ramah jajaran Polresta Medan tahun 2014, Sabtu (4/1).

Kapolresta: Maksimalkan Kinerja Untuk Kekondusifan Kota Medan MEDAN (Waspada): Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro, SIK, SH, MH meminta seluruh jajarannya memaksimalkan kinerja untuk menjaga kekondusifan kota Medan sebagai kota metropolitan yang aman. “Begitu juga dengan masyarakat dan pihak terkait, untuk tetap mendukung dan bekerja sama, menciptakan kemanan kota Medan,” kata Kombes Nico kepada waratwan, Sabtu (4/1).

Penegasan ini disampaikan Kapolresta Medan usai kegiatan ramah tamah seluruh anggota Polresta Medan tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kekompakan untuk memaksimalkan kinerja di halaman Polresta Medan. Acara dibuka dengan menggelar jalan sehat bagi seluruh personil Polresta Medan dan jajarannya dengan rangkaian acara lain diantaranya bernyanyi dan joged hingga lucky draw. “ Acara ini kita adakan untuk menciptakan keakraban sesama anggota di Polresta Medan.

Dengan acara ini, Polresta Medan berada pada satu perahu. Meski akan banyak perubahan, baik iklim dan situasi di masyarakat, perahu ini akan harus dan tetap bertahan,” katanya. Kapolresta Medan juga meminta setiap Kasat, Kabag dan Kasi di Polresta Medan untuk menunjuk salah satu anggota masing-masing, yang memberi inspirasi. Hal itu bertujuan untuk menyampaikan keseriusan bekerja bagi seluruh personil Polresta Medan dan jajarannya, untuk bekerja semakin serius dan tulus.

“Dari 13 orang yang dinilai memberi inspirasi itu, sebahagian besar dari mereka yang bertugas di bagian kecil, mulai dari bagian kebersihan dan pencatatan administrasi,” kata Kombes Nico. Mereka yang menjadi inspirasi ini, dapat kita lihat kalau mereka berasal dari bagian yang tidak besar. Namun, ketulusan mereka bekerja dapat berguna dan mendukung kinerja Polresta Medan, untuk dapat melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, sesuai tugas dan fungsi Polri. (m39)

Pemahaman Badan Publik Tentang UU KIP Masih Rendah MEDAN (Waspada): Pemahaman pejabat dan badan publik terhadap Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Sumut masih rendah. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Sumut pada 2013 menunjukkan banyak badan publik yang belum melaksanakan amanat UU KIP dengan baik. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut, H. M Zaki Abdullah didampingi komisioner lainnya, Drs.Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M Syahyan RW menegaskan itu di Kantor KIP Sumut di Jln. Bilal No. 105 Medan, kemarin. Menurut Zaki, semestinya pejabat badan publik di Sumatera Utara paham dan melaksanakan Undang Undang KIPk tersebut. Sebab, undang undang yang disahkan pada tahun 2008 ini telah berlaku efektif sejak, 1 Mei 2010. “Masih banyak pejabat pub-

lik di Sumut yang tidak paham Undang-Undang KIP. Ini terbukti dari beberapa kasus sengketa informasi yang ditangani KIP Sumut,” ujar Zaki. Rata-rata pejabat publik tidak memberikan informasi yang dimohonkan masyarakat, karena tidak paham akan undang –undang keterbukaaan informasi. Mereka baru mau memberikan informasi yang dimintakan pemohon informasi setelah mendapat pemahaman KIP Sumut. “Awalnya mereka menganggap informasi yang diminta, termasuk APBD dan laporan keuangan merupakan informasi tertutup, namun setelah kami jelaskan, barulah mereka paham bahwa itu adalah informasi yang terbuka yang menjadi hak publik,” beber Zaki. Hingga Desember 2013, sebut Zaki, KIP Sumut telah menangani 164 kasus sengketa informasi publik. Dari jumlah itu, sebanyak 42 kasus berhasil

diselesaikan lewat mediasi, sembilan kasus selesai di sidang ajudikasi nonlitigasi, 93 kasus ditolak, enam gugur, 11 tak miliki formulir dan tiga kasus masih dalam proses penyelesaian. “ Kasus sengketa informasi itu muncul karena informasi yang dimohonkan tidak ditanggapi atau jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang diminta,” jelas Zaki. Mantan Ketua PWI Cabang Sumut ini berharap, badan publik di Sumut melaksanakan UU tentang KIP, karena sebuah undang-undang yang sudah diketok, ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara sudah berlaku untuk semua warga negara, apakah misalnya pejabat yang bersangkutan sudah atau belum mengetahui undang undang tersebut. “Jadi, tak ada alasan bagi badan publik untuk mengelak karena belum membaca atau mengetahui undang undang ini.

Warga Jabar Meninggal Di Medan Karena azas legalitas, setiap undang-undang yang sudah diteken Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara wajib dipatuhi,” tandasnya. Wakil Ketua KIP Sumut, Drs. Mayjen Simanungkalit menambahkan, sebenarnya Undang Undang KIP sudah disosialisasikan ke 27 kabupaten/ kota di Sumut serta ke sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas, mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Kemudian ke sejumlah pimpinan media massa, wartawan dan organisasi kewartawan di Sumut. KIP Sumut juga menjalin kerjasama dengan Persaataun Wartawan (PWI) Sumut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Medan Pers Club (MPC), Jurnalis Muslim Club ( JMC) dan Kesban Linmas Pol Sumatera Utara yang dipimpin Drs. Eddy Syofian. (m26)

MEDAN (Waspada): Seorang pejalan kaki diketahui bernama Jhonta Dona Pane ,31, ditemukan kritis di depan warung milik warga di Jln. Matahari Raya, Perumnas Helvetia, Kec Medan Helvetia, Jumat (3/1) sekira pukul 10:00. Pria asal Depok, Provinsi Jawa Barat itu ditemukan dalam kondisi telentang dengan mulut mengeluarkan buih. Setelah beberapa jam dirawat di rumah sakit, pria tersebut akhirnya menghembus nafas terakhirnya. Seorang warga menuturkan, pria tersebut sebelumnya sempat sempoyongan saat berjalan kaki di pinggir jalan raya di dekat markas Polsek Medan Helvetia. Tak lama kemudian, pria tersebut tergeletak di depan warung, sementara dari mulutnya terlihat buih mengalir. “Kulihat pria itu jalan kaki melintas areal jalan itu. Singgah diteras itu, tiba-tiba tergeletak di lantai,” kata Tiar ,36, warga Perumnas Helvetia saat itu sedang membeli makanan. Masih kata Tiar, melihat pria itu tergeletak dilantai dalam kondisi kritis, warga pun langsung mengabarkan kepada petugas Polsek Medan Helvetia.” Kami lihat mulutnya berbui seperti orang yang sedang over dosis (OD),” katanya. Petugas Polsek Medan Helvetia mendapat laporan itu langsung kelokasi. Melihat kondisi pria masih bernafas, petugas dengan menggunakan beca bermotor diboyong ke RSU Sari Mutiara menjalani perawatan. “Tas rangsel berisi baju, dua unit handpone dan dompet, korban bernama Jhonta Dona Pane warga Depok, Jawa Barat,”ujar Kanit Reskrim Polsek Helvetia AKP Hendrik T sembari menghubungi keluarga korban yang berada di Jakarta di lokasi kejadian. Peristiwa itu, sempat memacetkan arus lalu lintas di kawasan Jln. Matahari Raya. Pasalnya, warga setempat mau melintas menghentikan laju kenderaan mereka untuk melihat korban Jhonta. (h04)

Waspada, minggu 5 januari 2013  
Waspada, minggu 5 januari 2013