Issuu on Google+

Sumatera Utara

B4

WASPADA Kamis 10 Mei 2012

Protes Proyek Diduga Asal Jadi Mahasiswa Demo Ke DPRD Tapsel Soal Pasar Sitinjak, DPRD Akan Panggil Bupati MEDAN (Waspada): Terkait dugaan pembangunan beberapa proyek diduga asal jadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), puluhan massa mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Birokrasi Bersih (AMMPBB) melakukan unjukrasa ke kantor DPRD Kab. Tapsel, Rabu (9/5). Proyek yang disoroti yaitu pembangunan Pasar Sitinjak berbiaya Rp1,4 miliar dan pembangunan jalan di Desa Huta Lambung, Kec. Angkola Barat, Kab.Tapsel. Di depan Gedung DPRD Tapsel, AMMPBB melalui Parningotan Aritonang selaku orator aksi menyampaikan pernyataan sikap yang meminta kepada

BupatiTapselSyahrulMPasaribu, anggota DPRDTapsel khususnya anggota DPRD yang daerah pemilahan(Dapil)nyaberasaldari daerah tersebut untuk turun bersama-sama ke lokasi guna meninjaukondisirilpasartersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatinnya terhadap nasib rakyatnya, sebut Parningotan. Selain itu, AMMPBB juga

meminta kepada aparat penegak hukum untuk terjun langsung ke lokasi dan mau jemput bola atas permasalahan ini. Permintaan tersebut, menurut AMMPBB, karena pembangunan proyek tersebut khususnya Pasar Sitinjak yang kondisinya sangat mengancam keselamatan jiwa manusia terutamabagiparapedagangyang menggunakan fasilitas pembangunan pasar tersebut. “Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi atau ditindaklanjuti, maka AMMPBB bersama-sama masyarakat Kab. Tapsel akan melakukan gerakan revolusi untuk mengevaluasidanmenolakkepemimpinan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu,” tegas Parningotan. Pantauan wartawan di lapa-

ngan, selain menyampaikan pernyataan sikap, AMMPBB juga malakukan aksi penggalangan dana untuk membantu menambah biaya perjalanan dinas anggota DPRD sebagai bentuk partisipasi dan dukungannya kepada anggota DPRD yang siap untuk turun ke lokasi guna meninjau kondisi ril pembangunan pasar tersebut. Sesaat kemudian, massa AMMPBB disambut salah seorang anggota DPRD Tapsel, Armansyah Nasution politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menawarkan kepada massa untuk masuk ke ruang rapat paripurna untuk membicarakan permasalahan tersebut dan akhirnyamassapunsepakatuntuk

memenuhi permintaan Armansyah. Di dalam ruangan rapat, massa disambut sejumlah anggota DPRD Tapsel dari Komisi II yang membidangi perekonomian dan komisi III yang membidangi pembangunan. Dalam sambutannya, anggota DPRD Tapsel yang diwakili Armansyah Nasution berjanji akan memanggil kepala dinas terkait, seperti Kadis Perindag, UKM dan Pasar selaku pelaksana teknis pembangunan Pasar Sitinjak dan Kadis PU selaku pelaksana teknis pembangunan jalan di Desa Huta Lambung.”Tidak tertutup kemungkinan pemanggilan terhadap Bupati Tapsel,” ujarnya. (tim)

Mahasiswa Desak Pemkab Usir KSU ANG Dari Palas

Tangkap Perambah Hutan Di Hulu Sungai Patabotung

Minta PTPN IV Serahkan Lahan 107 Ha Kepada Warga Sosa SIBUHUAN ( Waspada): PuluhanmassaAliansiMahasiswa Perjuangan Rakyat (AMPERA) menuntut Pemkab Padanglawas (Palas) segera mengusir Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dari bumi Palas kare-

nadinilaitelahmenghinaPemkab dan kedaulatan rakyat Palas. Pernyataan itu mereka sampaikan ketika melakukan unjukrasa di Kantor Bupati Padanglawas, Jalan Ki Hajar Dewantara Sibuhuan, Rabu (9/5).

Waspada/Sori Parlah Harahap

PULUHAN petugas Kebersihan jalan yang bekerja siang malam membersihkan jalanan mengeluh karena mereka belum menerima gaji empat bulan.

21 Petugas Kebersihan Paluta Empat Bulan Tidak Gajian GUNUNGTUA (Waspada) : 21 Petugas kebersihan jalan yang setiap hari bekerja membersihkan jalan protokol Gunungtua selaku Ibukota Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) mengeluh akibat tidak dibayarkannya gaji mereka empat bulan. “Kami kerja siang malam membersihkan jalanan, tapi gaji kami selama empat bulan tak dibayar,” keluh beberapa tenaga kebersihan yang enggan disebutkan namanya kepada Waspada, Rabu, (9/5). Dikatakan, gajinya Rp900 ribu sangatlah dibutuhkan untuk menyambung hidup sehari-hari dan harus membiayai kehidupan keluarga, termasuk pendidikan anaknya. “Kami tak tahu mengapa gaji kami tak juga dibayar. Kami sudah menjalankan kewajiban menyapu jalan tetapi hak kami tak juga diberikan. Kepada siapa lagi kami harus mengadu,” ujarnya. Dijelaskannya, karena gaji mereka tidak dibayar sangat mempengaruhi kinerja mereka. Untuk itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Paluta melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran agar segera melakukan pembayaran gaji tersebut. “Bila tak juga diberikan, kami bukan tak mungkin akan mogok kerja. Tapi sejauh ini kami masih tetap bekerja sesuai amanah yang diberikan kepada kami,” ujarnya. Dijelaskannya, mereka juga sudah sering datang ke Kantor Dinas Kebersihan untuk mempertanyakan masalah keterlambatan pembayaran gaji mereka, namun tidak pernah berjumpa dengan Kepala Dinas Agus Salim Simatupang, MAP. Kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Drs.Agus Salim Simatupang MAP yang dikonfirmasi melalui Kabid Pasar, Jappar menyebutkan, mungkin dalam minggu ini pembayaran gaji petugas kebersihan jalan akan segera diselesaikan. “Kita sudah mulai menyusun daftar penerimaannya,” ucap Jappar. (a35)

Pantauan Waspada, dengan pengawalan ketat dari pihak Polres Tapsel, pengunjukrasa bergerak dari Lapangan Merdeka Sibuhuan. Di halaman kantor bupati, mereka dihadang barisan Satpol PP yang dilapis aparat Polres. Kemudian, melalui pengeras suara, massa meminta agar pejabat berwenang menjumpai mereka. Assisten II bidang Ekonomi Samsul Bachri MAP dan Kadis Kehutanan Ir. Soleman Harahap serta staf ahli Irfan Soaduon Hasibuanmenjumpaipengunjukrasa setelah melakukan rapat kordinasi. Dalam pernyataan sikap, merekamenyebutkanagaraparat hukum menangkap oknumoknum yang bertanggungjawab terhadap keberadaan tanah masyarakatLuatAekNabarayang telah dikuasai KSU ANG, sesuai dengan UU No.18 Tahun 2004 pasal 46 ayat 1 tentang Pidana Perusahaan Perkebunan, memeriksa oknum perambah hutan dan mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat.

Mereka menilai KSU ANG telah melakukan pelanggaran karena KSU ANG tidak memiliki izin perkebunan, hak guna usaha dan amdal. Karena itu, kata mereka, secara legalitas KSU ANG diduga ilegal dan perambah hutan pada hutan kawasan. Sementara Pemkab Palas hanya mampu menyurati dan menandatangani tanpa realisasi. Massa juga meminta Plt Bupati Padanglawas H. Ali Sutan Harahap mencopot Camat Aek Nabara Barumun Syahmiran Hasibuan, S.Pd yang mereka nilai telah melukai hati rakyat dengan cara menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Palas. “Dalam jangka 7 x 24 jam kami meminta agar bupati mencopot Camat Aek Nabara Barumun karena dia telah melarang dan menghalangi warga untuk menuntut haknya, bila tidak kami akanturunkembalidalamjumlah yang lebih besar,” ujar Ketua Ikatan Mahasiswa Palas Saharuddin Sahala Hasibuan. Selain itu mereka juga

meminta PTPN IV untuk segera menyerahkan lahan 107 hektar kepadamasyarakat17desadiKec. Sosa, meminta Pemkab mendata perusahaan perusahaan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU), serta meminta Pemkab agar menekan perusahaan untuk membayarakan corporate social responsibility (CSR) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasubabbag Protokoler dan Humas Sekretariat Kantor Bupati Palas Ali Anda Lubis, S.Pd, MM menjawab wartawan mengatakan, Plt Bupati Palas H. Ali Sutan Harahap sedang melaksanakan tugas pemerintahan di Medan. Sementara Sekretaris Daerah Drs. Gusnar Hasibuan berada diPadangsidimpuandanAssisten IBidangPemerintahanDrs.Ramal Guspati Pasaribu tidak diketahui keberadaanya. Usai menyampaikan tuntutan dan aspirasi, pengunjukrasa bergerak menuju gedung DPRD Padanglawasdenganpengawalan ketat Polres Tapsel.

Waspada/Syarif Ali Usman

KEPALA Dinas Kehutanan Padanglawas Ir. Soleman Haharap didampingi Kasubag Protokoler dan Humas Sekretariat Kantor Bupati Palas Ali Anda Lubis, S.Pd MM dan Staf Ahli Bidang SDM Irfan Soaduon Hasibuan saat menjawab tuntutan massa mahasiswa yang melakukan unjukrasa di Kantor Bupati Palas.

Menyiapkan Generasi Berkualitas Di Madina PENINGKATAN akses seluas-luasnya di bidang pendidikan darisemuajenjang pendidikanuntukanakbangsa, terus diprioritaskan pemerintahtermasukuntukpeningkatan sumber daya manusia (SDM), khususnya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ada sejumlah terobosan dilakukan dalam upaya pembangunan sektor pendidikan, yang orientasinya untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki SDM berkualitas. Tidak saja sebatas upayamembenahisaranadan prasarana, meningkatkan SDM guru dan kepala sekolah, juga terus memberi motivasi kepada siswa untuk terus mengukir prestasi sebagai generasi penerus bangsa. Tidak perlu heran, kalau dalammenyambutHardiknas beberapa waktu lalu, Dinas pendidikan Madina menyelenggarakanberbagaikegiatan perlombaan semisal cerdas cermat Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD sampai SLTA. Tidak itu saja, juga perlombaanketerampilanmenggunakan komputer untuk murid SD. Pemenang mendapat hadiah berupa tropi dan uang pembinan.

“Pemerintah Indonesia sejak 2010 – 2035 melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka,” ujar Bupati Mandailing Natal HM Hidayat Batubara. Pernyataan itu disampaikan bupati saat membacakan pidato Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Muhammad Nuh, saat upacara memperingati Hardiknas di lapangan upacara Kantor Bupati lama, beberapa waktu lalu. Disampaikan, untuk mempersiapkan generasi emas, telah disiapkan kebijakan yang sistemiatis, yang memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal secara masif. “Untuk itu, mulai tahun 2011 dilakukan gerakan pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, penyiapan pendidikan menengah universal (PMU) yang insya Allah akan dimulai tahun 2013,” ujarnya. Kemudian, dijelaskan juga, kemajuanilmupengetahuandan teknologimenyebabkanmobilitas fisik dan non-fisik, termasuk kebudayaan dan peradaban semakin tinggi. Mobilitasi yang tinggi tersebut memunculkan dominasi peradaban tertentu

berbenturan antar peradaban atau terbentuknya konvergensi peradaban. Kaitanitulah,lanjutnya,peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa, yang diseimbangkan dengan perluasan akses ke perguruan tinggi, juga disiapkan

melalui pendirian perguruan tingginegerididaerahperbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuanekonomi,tetapiberkemampuan akademik. Peringatan Hardiknas juga dihadiri Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution, Sekda M.Daud Batubara, Muspida, serta seluruh

Waspada/Ist

MASSA mahasiswa saat melakukan aksi unjukrasa di halaman kantor DPRD Tapsel, Jalan Sudirman, Kota Padangsidimpuan terkait kondisi sejumlah proyek di Tapsel yang diduga dikerjakan asal jadi seperti proyek pembangunan Pasar Sitinjak.

pimpinanSKPDdilingkungan Pemkab Madina, dan ratusan pelajar dari semua tingkatan. Usai upacara, Bupati Madina menyaksikan sejumlah perlombaan misalnya lomba tari anak-anak TK, lombatortor,drumbband,tarik tambang, dan lomba seni budaya serta perlombaan lainnya. * Sarmin Harahap

Waspada/Sarmin Harahap

BUPATI Madina HM Hidayat Batubara saat menyerahkan hadiah kepada pelajar berprestasi.

PANYABUNGAN (Waspada): Sekira 500 Ha hutanlindungdihuluSungaiPatabotung,tepatnya di Tor Karanjang Desa Malintang Julu Kecamatan Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah habis dirambah oleh oknum yang ingin memperkaya diri. Sehingga membuat resah masyarakat. Demikian disampikan Ketua Panitia Penanggulangan Perambahan Hutan Hulu Aek Pata botung Amrul Hadi Pulungan kepada wartawan, Senin (7/5) di Panyabungan. Katanya, perambahan itu terjadi oleh masyarakat luar dengan skala besar dimana hal ini telah membuat keresahan ditengah - tengah masyarakat mengingat pada Tahun 2004 kemarin pernah terjadi banjir bandang yang menghanyutkan rumah - rumah penduduk dan merusak berbagai fasilitas umum lainnya. “Karena itu masyarakatmemintakepadaPoldasudanKapolres untuk mengusut dan menangkap oknum yang melakukan perambahan hutan dengan tujuan untuk memperkaya diri itu.” katanya. Dijelaskan Amrul bahwa lokasi hutan tersebut merupakan sendi - sendi kehidupan masyarakat dan apabila itu dirusak tentu akan berdampak pada kemaslahatan masyarakat. “Yang kita sesalkan adanya orang luar berperan dalam pembukaan lahan dengan peran orang - orang di desa ini yang menjuali hutan lindung ini kepada orang luar, dan siapa - siapa orangnya sudah

diketahui oleh masyarakat” jelasnya. Menurutnyakalaumasyarakatyangberkebun selama ini paling yang dibuka itu antara 1 - 2 hektar saja, seementara datang orang luar tanpa memikirkan keselamatan masyarakat membuka ratusan hektar. “Jika terjadi banjir bandang bukan saja Desa Malintang Julu yang terkena dampaknya akan tetapi desa - desa sekitarnyapun akan terimbas, untuk itu kita harapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya” harapnya. SementaraituanggotaKomisi2DPRDMadina Ali Nafiah mengatakan dalam persoalan tersebut diminta kepada Dinas Kehutanan Perkebunan segera mungkin menyelamatkan rusaknya hutan Desa Malintang Julu, begitu juga kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas siapa pelaku perambahan hutan tersebut. Sekretaris Komisi I membidangi pertanahan dan hukum Iskandar Hasibuan menambahkan kepada Muspida agar persoalan perambahan di hulu sungai untuk secepatnya melakukan antisipasi penanganan secara serius agar kejadian banjir bandang 2004 dan kejadian banjir bandang Aek Rantopuran baru -baru ini tidak terjadi lagi. “Maka dipandang perlu Muspida membuka mata lebar - lebar kita mengharapkan kepada khususnya Dinas Kehutanan perkebunan, BPN segera mungkin turun melihat kondisi ril yang diadukanmasyarakatjangansetelahkejadianbaru sibuk mencari kambing hitam” tegasnya. (ihn)

DPRD Madina Serahkan Hasil Reses Ke Pemkab PANYABUNGAN (Waspada): Pihak DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (8/5) menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses ke-2 tahun 2012. Dalam rapat tersebut terungkap banyak aspirasi masyarakat dirangkum dan disampaikan kepada Pemkab Madina untuk diakomodir dalam bentuk program maupun kebijakan. Rangkuman hasil reses anggota dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) I meliputi Kec. Panyabungan, Panyabungan Barat dan Panyabungan Timur dibacakan oleh Sofyan Edi Saputra, Dapil II meliputi Kotanopan, Tambangan, Muarasipongi, Ulupungkut, Pakantan dan Puncak Sorik Marapi disampaikan H. Syamsul Anwar Lubis. Dari Dapil III meliputi Kec. Panyabungan Selatan, Lembah Sorik Marapi, Batang Natal dan Lingga Bayu dilaporkan H. Hamzah Lubis, Dapil IV meliputi Kec. Panyabungan Utara, Naga Juang, Bukit Malintang, Siabu dan Hutabargot dibacakan Iskandar Hasibuan sementara hasil reses anggota dewan asal Dapil V meliputi Kec. Natal, Batahan, Sinunukan dan Muara Batang Gadis disampaikan Ali Anafiah. Juru bicara anggota dewan asal Dapil I dalam rapat paripurna itu, menyampaikan aspirasi masyarakat menyangkut kondisi infrastruktur, program air bersih dan banjir. Sorotan lainnya mengenai perlunya penertiban ternak kambing, pengawasan kenakalan remaja, tapal batas TNBG, kejelasan hutan lindung, honor kepala desa, pendidikan, sosial dan perikanan. Juru bicara anggota dewan Dapil II H. Syamsul Anwar Lubis menyoroti perlunya tindaklanjut pembangunan pasar dan pembuatan kantor unit dan penempatan mobil kebakaran di Kotanopan, kemudian perlunya pembangunan rumah sakit umum dan jembatan permanen yang menghu-

bungkan Pasar Kotanopan dengan desa-desa di seberang Batang Gadis, karena kondisinya sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hamzah Lubis selaku juru bicara anggota dewan asal Dapil III menyampaikan masalah air bersih, lampu jalan, infrastruktur, kesehatan, pertanian dan perkebunan. Kemudian Iskandar Hasibuan sebagai juru bicara anggota DPRD Madina Dapil IV menyoal bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, air bersihdanMCK,perluadanyapembinaan,tempat dan lokasi galundung pengelolaan batu emas, pembangunan rumah dinas camat, renovasi masjid, pertanian dan perkebunan. Diajugamenyampaikanperlunyapenyelesaian tapal batas desa, pengedaran BBM, pengangkatan Sekdes, penanganan penyakit malaria yang terus menghantui masyarakat, penyelesaian masalah pertambangan timah oleh PT. BME di Lumban Dolok, perambahan hutan lindung di Malintang serta anggaran reses anggota DPRD Madina yang terlalu rendah. Selanjutnya Ali Anafiah, juru bicara anggota dewan asal Dapil V menyampaikan tentang perlunya penyelesaian masalah kebun plasma masyarakat Natal dengan pihak PTPN IV, lahan warga Batahan dengan PT. Palmaris Raya dan PT. GLP yang tidak terealisasi, lahan warga Batahan I dan IV dan Kapas I dengan PTPN IV serta lahan Sikapas II yang digarap perusahaan perkebunan. Kemudian menyangkut keluhan warga terkait bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, pembangunan balai desa dan loods pasar. Politisi Partai PDI Perjuangan itu juga menyoal perlunya pemasangan lampu jalan di daerah itu, serta peningkatan pembangunan jalan produksi perkebunan serta keperluan masyarakat lainnya. (a28)

PWI Tabagsel-Pemko P. Sidimpuan Gelar Pengobatan Gratis P. SIDIMPUAN ( Waspada): Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Tabagsel bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan melaksanakan pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di enam Puskesmas, Rabu (9/5) dan Kamis (10/5). Pengobatan gratis kepada warga kurang mampu digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke 66 Tahun 2012 dan Hari Pers Nasional (HPN). Usai acara pembukaan digelar di Puskesmas Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, sekaligus diawali pemeriksaan kesehatan oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan yang dihadiri Muspida Plus. Muspida Plus yang hadir antara lain Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, H Aswar Syamsi Lubis SE, Kajari H Fredi Azhari Siregar SH Mhum, Ketua Pengadilan Negeri Syahlan SH diwakili WahyudiansyahSH,KapolrestaAKBPAndiSTaufik, Wali kota Drs Zulkarnaen Nasution MM diwakili Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Hj Doria Hafni Lubis, Danyon 123 Rajawali diwakili Lettu Inf P Sitompul dan Komandan Kodim 0212 TS Mayor Inf Makmur Siahaan dan masyarakat lainnya. Ketua PWI Tabagsel, Muhammad Yusuf

Siregar menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya Pemko Padangsidimpuan melalui Dinas Kesehatan dalam kerjasama pengobatan gratis kepada warga kurang mampu. ‘’Kami sangat berterimakasih kepada semua elemen yang mendukung kegiatan ini, khususnya Pemko Padangsidimpuan dalam kerjasama meningkatkan kesehatan masyarakat bagi warga kurang mampu. Jika warga sehat, niscaya masyarakat akan dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menuju kemakmuran,’’ ujarnya di hadapan Muspida. Mewakili Muspida disampaikan Kajari Padangsidimpuan H Fredi Azhari Siregar mengharapkan kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas khususnya di bidang kesehatan, wajar didukung semua pihak. ‘’Demi kesehatan masyarakatluas,agarkiranyakegiataninididukung semua pihak. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat kurang mampu,” ujar Kajari. Terlihat antusias warga kurang mampu yang berobat di tiga Puskesmas yang ditinjau rombongan, yakni Puskesmas Pijorkoling, Sadabuan dan Padangmatinggi. Ratusan pasien yang menderita penyakit ringan. (c13/a27)


Waspada, Kamis 10 Mei 2012