Waspada, Jumat 9 April 2010

Medan Metropolitan

WASPADA Jumat 9 April 2010

B1

PNS Non Eselon Diangkat Jadi Direktur RSPM MEDAN (Waspada): Masih segar dalam ingatan masyarakat Kota Medan tentang film Naga Bonar yang mengisahkan seorang pria memberikan pangkat kepada kerabatnya secara sembarangan. Kiranya, kisah di dalam film tersebut kini berlaku di kalangan pejabat Pemko Medan.

Terbukti salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) non eselon di lingkungan Pemko Medan, tiba-tiba bisa menduduki kursi eselon II-B dengan jabatanDirekturRSUDr.Pirngadi.

Informasi yang diperoleh Waspada di RSU Dr. Pirngadi, Kamis (8/4), PNS non eselon yang melakukan lompatan karir menjadi direktur rumah sakit milik Pemko Medan itu adalah dr. Dewi Fauziah. Sebelum menjadi Direktur RSU Dr. Pirngadi, dr. Dewi hanya sebagai Kepala Staf Medis Fungsional (SMF) Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT).

Sejumlah pegawai dan staf di lingkungan RSU Dr. Pirngadi mengakui bahwa jabatan Kepala SMF tidak memiliki eselon,

karena bukan termasuk dalam jajaran pejabat struktural.

Kasubbag Hukum dan Humas RSU Dr. Pirngadi Edison Peranginangin, SH yang dikonfirmasi Waspada di ruang kerjanya mengakui bahwa Kepala SMF adalah jabatan fungsional dan tidak mempunyai eselon layaknya jabatan struktural.

Ketika disinggung tentang dr. Dewi yang sebelumnya tidak memiliki eselon namun tibatiba bisa menduduki kursi eselon II-B, Edison enggan mengomentarinya.

Ibarat pegawai kelurahan jadi kadis Sementara, sumber Waspada di lingkungan RSU Dr. Pirngadi mengatakan, adanya PNS non eselon yang tiba-tiba men-

Perampok Tikam Dan Bakar Doni BELAWAN (Waspada): Korban perampokan Doni Syahputra, 18, warga Pasar IV Lingkungan 5, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, nyaris dibunuh pelaku di areal perkebunan tebu kawasan Pasar IX, Kel. Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Selasa (6/4) malam.

Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar pada wajah dan luka bekas jeratan kawat serta dua liang bekas tusukan benda tajam pada leher.

Ibu korban Nasiem yang ditemui Waspada di RS Sinar Husni, Rabu (7/4), mengatakan, perampokan yang menimpa anaknya itu berawal ketika korban disuruh oleh Rahmadhani alias Deni untuk mengantar temannya Dako ke dekat TKP. “Mereka sudah saling kenal sehingga anakku tidak curiga apalagi yang nyuruh dia kenal,” ucap Nasiem.

Dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat milik Deni, korban membonceng pelaku menuju tempat dimaksud.

Namun di tengah jalan, pelaku minta berhenti karena mau buang air kecil. “Rupanya dia pura-pura dan setelah berhenti pelaku langsung menjerat leher anakku pakai kawat,” lanjut Nasiem menirukan penjelasan anaknya.

Korban berusaha melawan, namun jeratan pelaku sangat kuat sehingga korban lemas dan pingsan. Melihat korbannya sudah tidak berdaya, pelaku membuka pakaian Dani dan mengikat tangannya. Tidak hanya itu, pelaku juga membakar wajah korban dengan pakaian milik korban yang dibakar.

Merasa korbannya sudah tewas, pelaku kabur membawa sepeda motor milik Deni. Setelah pelaku kabur, korban sadar dan segera mencari pertolongan.

Korban diselamatkan seorang penarik betor yang kebetulan melintas di TKP. “Sejak tadi malam kami sudah melakukan pencarian dan anakku diantar ke rumah sesaat setelah gempa tadi pagi,” ujar Nasiem.

Kapolsekta Medan Labuhan, AKP RuruhWicaksono, SIK ketika dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui adanya kejadian tersebut. “Aku belum tahu dan coba aku tanya dulu sama petugas piket,” katanya. (cre)

Polisi Periksa Ibu Dan Kakek Siswi Dipaksa Nikah Siri MEDAN (Waspada): Poltabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap Rupatma dan Jamaluddin di ruang pemeriksaan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Poltabes Medan, Selasa (6/4). Kedua orang itu adalah ibu dan kakek dari siswi berinisial AA, korban pernikahan siri dengan pria berumur.

Pemeriksaan terhadap Rupatma selama hampir dua jam.

Setelah itu, penyidik UPPA mengambil keterangan dari Jamaluddin hingga sore. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik UPPA Poltabes melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan hasil pemeriksaan yang terdahulu dan akan dijadikan ke dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) lanjutan.

“Ya, kita masih memintai keterangan dari ibu dan kakek AA untuk menguatkan hasil pemeriksaan terdahulu dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk di-BAP,” kata Kanit PPA Iptu Haryani.

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada keduanya, pihaknya akan merencanakan pemanggilan saksi berikutnya, yakniWagimin, ayah AA. “Kita masih mengumpulkan bukti-bukti kuat dari keterangan saksi-saksi, setelah ini akan memanggilWagimin untuk diambil keterangannya, tapi berselang tiga hari setelah pemeriksaan tersebut,” jelas Haryani.

Sementara itu, Azmiati Zuliah alias Emi, mewakili tim advokasi AA yang juga Koordinator Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) menuturkan, pihaknya masih senantiasa mendampingi kasus ini hingga pelaku yang terlibat dapat dipersangkakan sesuai harapan.

Selain itu, lanjutnya, ibu AA mengakui adanya pernikahan siri anaknya, AA, yang masih di bawah umur yang dilakukan di rumah Haji Bai di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pulo Brayan. Ibu AA juga tidak mengetahui jika pernikahan siri terhadap anaknya itu bakal terjadi dengan adanya imbalan yang diberikan Haji Bai kepada suaminya, Wagimin.

“Memang Ibu AA mengakuinya kalau suaminya yang selalu menekan dia (Rupatma) untuk menjumpakan anaknya AA dengan Haji Bai, apabila tidak mau, mereka akan dipukuli, termasuk si AA, malah akan dikurung di kamar,” terangnya.

Kakek AA, Jamaluddin juga mengakui adanya pernikahan siri yang dilakukan di rumah Haji Bai Jalan Yos Sudarso sebagai saksi dalam pernikahan itu.“Kakek AA juga mengakui adanya pernikahan siri itu, karena dia (Jamaluddin) sebagai saksi,” sebutnya. (m39)

Assidqi Akan Gelar Pelantikan MEDAN (Waspada): Asosiasi Intelektual Da’i dan Qori (Assidqi) Kota Medan akan melaksanakan pelantikan sekaligus tabligh akbar pada Minggu (11/4) pukul 01.00, di Aula Trikarya Gaperta Ujung No. 88 Medan Helvetia.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Susanto, S.Thi, S.Pd.I didampingi calon Ketua Umum Assidqi Kota Medan Zulkarnen di kediaman Ketua Wilayah Assidqi Damri Tambunan di Medan, Kamis (8/4), Assidqi dideklarasikan mulai tingkat wilayah Sumatera Utara pada 31 Oktober lalu di gedung Diklat Depag Sumut.

Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Susanto menyebutkan, Ketua Umum Assidqi Kota Medan yang akan dilantik, yaitu Zulkarnen dengan Sekretaris Umum Susantodan kepengurusan lainnya.

Selain acara pelantikan dan tabligh akbar, juga akan dilaksanakan panel diskusi dengan nara sumber Akhyar Zein dan Hasrul Hasan. Acara sesuai rencana diawali pembacaan ayat suci Al Quran oleh Qori Internasional, H. Darwin Hasibuan.

Panitia mengharapkan doa dan dukungan masyarakat supaya pelantikan lembaga mulia ini berjalan sukses, sekaligus mengharapkan masyarakat menghadiri acara ini.(m16)

duduki kursi eselon II-B membuktikan bahwa Baperjakat Pemko Medan tidak melakukan seleksi terhadap calon direktur rumah sakit tersebut. Karena itu, wajar saja jika Plt. Sekda HM Fitriyus dan Kepala BKD Pemko Medan Lahum tidak berani membuka berkas dr. Dewi guna mengungkap riwayat jabatan dan penjenjangan karirnya.

“Pengangkatan dr. Dewi menjadi Direktur RSU Dr. Pirngadi diibaratkan seorang pegawai kelurahan yang tidak memiliki eselon tiba-tiba diangkat menjadi Kepala Dinas.

Anehnya, DPRD Kota Medan seolah menutup mata meski kejanggalan ini terjadi di depan mereka,” ujar sumber.

Mengenai adanya tiga calon Direktur RSU Dr. Pirngadi yang diusulkan oleh Baperjakat Pemko Medan, sumber meragukan pernyataan Plt. Sekda HM Fitriyus dan Kepala BKD Kota

Medan Lahum.

“Kalau ada tiga nama yang diusulkan, mengapa mereka tidak berani mengumumkannya. Sedangkan nama-nama calon Rektor USU saja diumumkan diberbagai media cetak.

Mengapa nama tiga calon Direktur RSU Dr. Pirngadi dirahasiakan. Apakah jabatan direktur rumah sakit tersebut merupakan jabatan politis,” ujar sumber dengan nada tanya.

Sikap Plt Sekda dan Kepala BKD Kota Medan yang menutupi identitas tiga calon Direktur RSU Dr. Pirngadi justru makin menguatkan kecurigaan masyarakat tentang adanya dugaan kolusi. “Yang dikhawatirkan adalah BKD Kota Medan hanya mengusulkan nama dr. Dewi.

Sedangkan dua calon lainnya adalah fiktif,” tambah sumber.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kota Medan Lahum mengatakan, pengangkatan Direktur RSU Dr. Pirngadi merupakan kewenangan Baperjakat Sumut.

Sedangkan Baperjakat Pemko Medan hanya sebatas mengusulkan nama calon.

Menurut Lahum, ada tiga nama calon Direktur RSU Dr. Pirngadi yang diusulkan kepada Baperjakat Pemprovsu. Namun Lahum hanya menyebutkan nama dr. Dewi dan tetap menolak memberitahukan dua nama calon lainnya.“Saya hanya sebagai anggota Baperjakat. Kalau memang Sekda mengizinkan membuka berkas, maka akan kita buka,” ujar Lahum.

Sementara itu, Plt. Sekda Kota Medan HM Fitriyus yang hendak dikonfirmasi Waspada tidak berada di tempat. Saat dihubungi melelaui telefon, Fitriyus mengaku sedang mengikuti rapat. (m26/h10)

28 Anggota Dewan Riset Daerah Dilantik MEDAN (Waspada): Gubsu Syamsul Arifin melantik 28 anggota Dewan Riset Daerah yang terdiri dari kalangan akademisi, pelaku bisnis dan unsur pemerintah di Bina Graha Pemprovsu, Kamis (8/4).

Dalam sambutannya Gubsu menyatakan, pihaknya sangat mengharapkan partisipasi Dewan Riset Daerah untuk memberikan masukan mengenai kebijakan yang perlu diambil Pemprov Sumut.

Pihaknya mengharapkan anggota Dewan Riset Daerah menyampaikan masukan itu secara periodik setiap bulannya agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan harapan.

“Dewan Riset Daerah harus memberikan saran, mau diapakan Sumut ini,” kata gubernur.

Bahkan, kata dia, Dewan Riset Daerah juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada bupati dan walikota di Sumut untuk menyikapi setiap perkembangan yang terjadi.

“Diminta atau tidak, Dewan Riset Daerah harus membe-

rikan masukannya,” kata mantan Bupati Langkat itu.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumut, Alwin yang juga menjadi salah anggota Dewan Riset Daerah menyatakan, pembentukan lembaga itu merupakan amanat UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

Dewan Riset Daerah bukan lembaga pelaksana tetapi organisasi nonstruktural yang bersifat independen dan normatif yang bertanggung jawab kepada gubernur.

Keberadaan Dewan Riset Daerah bertujuan untuk saling melengkapi dengan Balitbang Sumut dalam rangka memberikan masukan kepada Pemprov Sumut mengenai konsep pembangunan yang akan dilakukan.

Dewan Riset Daerah diharapkan mampu memainkan dua peranan penting yakni sebagai inisiator dan akselerator guna meningkatkan kesejah-

juru periksa.

Namun herannya, setelah diminta yang aslinya, Rabu (7/ 4), penyidik memberikan foto kopinya dan yang asli tidak ada.

“Saya dulu memberikan surat akta yang asli itu kepada juru periksa dari Unit Reserse Umum (Resum) Poltabes Medan bernama Simanungkalit. Tapi setelah setahun lamanya kasus saya ini tidak ada kejelasannya, maka sekarang saya menanyakan kasus itu kepada pihak unit Resum. Tapi kenyataannya juru periksa saya bukan Simanungkalit lagi melainkan diganti dengan Aipda H Manurung,” jelasnya.

Herannya lagi, lanjutnya, saat diminta surat akta asli yang diberikan foto kopi. “Kata H Manurung dirinya mendapatkan pelimpahan berkas dari Simanungkalit hanya foto kopi tidak

teraan rakyat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, katanya.

Ke-28 anggota Dewan Riset Daerah yang dilantik itu terdiri dari 22 kalangan akademisi yakni Prof dr Chairuddin Lubis, Prof Ir Zulkifli Nasution, Prof Ir Abdul Rahim Matondang, Prof Dr Ritha F. Dalimunte, Prof Di Ing Johannes Tarigan, Prof Dr Ningrum Natasya Sirait, Prof Dr Irianto, Ir Hermain Nasution MSi, Prof Dr Djanius Djamin, Prof Dr Suharta, Prof Dr Julaga Situmorang, Azizul Khair MSi, Prof Dr Hasan Bakti dan Prof Dr Amiur Nuruddin, Dr Ir Ilmi Abdullah, Gustam Lubis MT, Dr Ir Muhammad Assad, Dr Ir Sabam Malau, Prof Dr Zulkarnain Lubis, Armansyah MM, Prof Dr Syahrin Harahap dan Syaiful Anwar Tanjung.

Dari kalangan pelaku bisnis dua orang yakni Hervian Taher dan Tohar Suhartono serta empat pejabat Pemprov Sumut yakni Alwin, Riadil Akhir Lubis, Rahmatsyah dan Ardjoni Munir.(m19)

ada yang asli,” ujar Zulkarnaen.

Dalam laporan awalnya, Zulkarnaean mengatakan, kasusnya berawal dari penjualan tanah dan rumahnya kepada Agoesdin Siregar. Ternyata sebelum sisa pembayaran dibayar, telah terbit surat akta nomor 47 perjanjian pembayaran atas pelepasan hak ganti rugi dan akta no 48 dengan judul pelepasan hak dengan ganti rugi oleh notaris Syamsulrizul A Bispo, SH. Akhirnya korban membuat pengaduan ke Mapoltabes Medan. Namun hingga saat ini kasusnya belum terselesaikan walaupun sudah setahun lamanya.

Zulkarnaen juga terkejut barang buktinya bisa hilang, padahal sudah ditangan penyidik.

Oleh karena itu ia membuat pengaduan ke Provot Poltabes Medan karena hilangnya barang bukti. (m39)

Yamaha Bantu Mesin Untuk 10 SMK MEDAN (Waspada): Pabrikan sepeda motor Yamaha memberi bantuan mesin untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Sumut dan Aceh.

Acara penyerahan bantuan berlangsung di gedung PT Alfa Scorpii Jl. HM Yamin, Kamis (8/ 4). Direktur PT Alfa Scorpii (main dealer Yamaha Sumut, Aceh Riau), Hendri Hartaprawira mengatakan, bantuan mesin dari PTYamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) selaku ATPM Yamaha, untuk 10 SMK ini adalah salah satu wujud kontribusi Yamaha terhadap dunia pendidikan.

“Yamaha memang melakukan banyak hal, termasuk di bidang pendidikan. Semuanya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, yang tidak hanya bisnis semata. Dan bantuan seperti ini tidak berarti apa-apa, jika tidak didukung semua pihak, seperti konsumen, sekolahsekolah, serta –pihak pihak lain,” ucap Hendri Hartaprawira.

Henry Gani, selakuVice President PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengungkapkan, program seperti ini tetap berkelanjutan setiap tahun di seluruh daerah, karenaYamaha memang siap membantu setiap sekolah yang ada.

“Untuk tahun ini Yamaha membantu 220 sekolah di Indonesia dengan jumlah mesin

yang disalurkan tak kurang dari 700 unit,” kata Henry Gani dalam acara yang juga dihadiri petinggi Yamaha lain, diantaranya Eddy Ang selaku Chief Territory 5 PTYMKI, GM Service PT YMKI, Mangiring Siahaan, Zainal Arifin (Service Manager PT Alfa Scorpii) dan Eddy Harnjo dari Yamaha Academy.

10 Sekolah yang menerima bantuan mesin tersebut yakni SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, Deliserdang, SMK Multi Karya Medan, SMK Tunas Pelita Binjai, SMK Harapan Stabat, SMK Negeri 2 Banda Aceh, dan SMK

19 Anak Yang Diambil Paksa Tidak Terurus Dipaksa Memilih Salah Satu Agama Fanatik

Penyidik Hilangkan BB Diadukan Ke P3D MEDAN (Waspada): Barang bukti satu Akta Perjanjian Pembayaran Atas Pelepasan Hak Ganti Rugi No.47 yang dikeluarkan notaris dan PPAT Syamsurizul A Bispo, SH hilang di Poltabes Medan.

Hal ini diungkapkan korban Zulkarnaen Siregar, 42, warga Jalan Rawa Cangkuk I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, kepada wartawan di Mapoltabes Medan, Rabu (7/4). Zulkarnaen kemudian mengadukan kasus tersebut ke Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Poltabes Medan.

Dijelaskannya, disaat dirinya membuat pengaduan ke Poltabes Medan dengan No Pol : STBL/1192/V/2009/Tabes tanggal 22 Mei 2009 dalam kasus jual beli tanah dan rumah memberikan surat akta tersebut yang asli kepada penyidik atau

Waspada/Mursal AI

FOTO BERSAMA: Jhon Tirtasana (pakai kacamata-red) dan istrinya Ingrid Tirtasana berfoto bersama dengan anak-anak asuhnya di Yayasan Bantuan Anak Internasional Indonesia di Jl Karya Wisata Komplek Johor Katelia Indah Medan, beberapa bulan lalu saat belum diambil oleh mantan ketua Pembina.

Negeri 2 Rantauprapat.

Kemudian, SMK Negeri 2 Tebingtinggi, SMK Negeri 1 Idi (Aceh), SMK Swasta Rismaduma Sumbul (Kab Dairi), serta SMK Negeri Padangsidimpuan.

“Sekolah-sekolah yang dibantu dipilih diantara sekolah yang mengajukan kerja sama, atau sebelumnya memang telah menjalin MoU denganYamaha.

Sebelum penyerahan mesin, perwakilan sekolah diundang ke Medan dan selama dua hari mengikuti serangkaian kegiatan yang kita siapkan,” tandas Zainal Arifin. (h09)

Waspada/Armansyah Th

Vice Presiden PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Henry Gani (kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan mesin kepada salah seorang Kepsek SMU, di Medan, Kamis (8/4).

MEDAN ( Waspada): 19 Anak asuh di Yayasan Bantuan Anak Internasional Indonesia (YBAII) diambil oleh salah seorang mantan pengurusnya berinisial E sejak 20 Februari lalu, tanpa izin dan sepengetahuan dari ketua yayasan Jhon Tirtasana dan Bernd Flamming sebagai pemimpin.

“Selama ini saya kira E bermaksud baik. Sebab, awalnya dia yang membantu mendirikan yayasan ini dengan mengurus semua surat-suratnya.

Karena kami percaya, makanya setiap disuruh tandatangan surat-surat, kami pun menandatanganinya, karena kami tidak tahu dia punya maksud lain. Ternyata, semua dia yang berkuasa di sini. dia juga mau menjual rumah ini,” jelas pemimpin YBAII dan Kinderhilfe International E.V. Bernd Flamming kepada Waspada di rumahnya Jln. Johor Medan, Kamis (8/4).

Bernd menuturkan, kejadian berawal saat ketua pembina yayasan mau mengundurkan diri pada 20 Februari 2010 dan kami diajaknya ke Jln. Merbau. Pada saat itu semua pengurus ke sana, tanpa sepengetahuan kami ternyata dia menyuruh pengasuh yang

pernah bekerja sama kami untuk mengajak anak-anak asuh kami ikut padanya, dengan mengiming-imingi anak-anak tinggal di rumah mewah, dapat makanan enak.

Dia berhasil mengambil “paksa” 19 anak. Ternyata, pengasuh yang jemput anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Dia sudah kami pecat,” jelas Bernd Flamming.

Mantan ketua pembina itu juga telah memfitnah YBAII kepada wali atau keluarga anak-anak yang diasuh. “Dia bilang kepada wali-wali mereka, kalau kami tidak bagus ngurus anak. Dia juga bilang kalau kami mau mendidik anak-anak ini jadi teroris,” ujar Bernd.

Menurutnya, anak-anak yang berhasil diambil itu terpengaruh dan mau dimasukkannya ke dalam salah satu agama fanatik. Padahal, Yayasan Bantuan Anak Internasional Indonesia tidak pernah memaksa anak asuh untuk memilih agama mana pun.

“Dana mereka di sini pun berasal dari beragam agama di Jerman. Di Indonesia juga, beragam suku dan agama yang membantu kita di sini.

Karena tujuan kami tak lain

hanya membantu anakanak yang benar-benar tak mampu.”

Bernd menambahkan, saat ditemui anak-anak itu menangis melihat Bu Ingrid dan Jhon Tirtayasa selaku pengasuh mereka saat di Yayasan Bantuan Anak Internasional Indonesia.

“Kata Bu Ingrid kepada saya, anak-anak itu seperti tak terurus. Badan anak-anak itu berkudis seperti bisul. Dan kabarnya mereka sudah kekurangan dana,” imbuhnya.

Saat ini anak yang diasuh oleh Jhon Tirtayasa dan Ingrid tinggal 10 orang. Namun Ingrid bersama suaminya Jhon Tirtayasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada 19 wali anak-anak tersebut, agar walinya menyerahkan lagi anak-anak itu kepada Yayasan Bantuan Anak Internasional Indonesia.

“Kami sayang kali sama mereka. Sudah saya anggap sebagai cucu-cucu saya. Di sini kami juga berpesan kepada sponsor atau donatur agar jangan percaya begitu saja jika ada yang menjual nama yayasan ini, kecuali atas nama Bu Ingrid dan Jhon Tirtasana,” timpalnya. (cmai)

Kajatisu Dituntut Tuntaskan Dugaan Korupsi Di Dishub MEDAN (Waspada): Dalam seminggu terakhir ini, gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) tidak pernah sepi dari aksi demo. Sejumlah organisasi massa anti korupsi silih berganti datang ke lembaga hukum itu.

Kamis (8/4) siang, giliran massa Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (FM2B-AK) datang. Mereka mengusung sejumlah kasus dugaan korupsi di Sumut yang masih mengendap di Kejatisu.

Seperti kasus dugaan korupsi proyek median jalan, solar light dan tender diduga fiktif di Dinas Perhubungan Kota Medan yang menyedot uang negara miliar rupiah.

Mengawali aksi, massa FM2B-AK meneriakkan yel-yel anti korupsi “Hidup rakyat..., hidup mahasiswa..., tangkap koruptor”. Puluhan aparat kepolisan yang sejak pagi sudah siaga di sekitar gedung Kejatisu langsung menyambut kedatangan massa.

Dalam aksi itu, massa mendesak Kajatisu segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di atas, dimana di antaranya sudah setahun lebih tidak ada peningkatan penyelidikan yang signifikan.

“Misalnya kasus median jalan dan solar light, hingga saat ini masih jalan di tempat, padahal penyidik telah melakukan survei di lapangan dan memeriksa sejumlah pejabat di Dinas Perhubungan,” teriak Rozi diikuti massa.

Rozi mengatakan, Kepala Kejatisu harus segera memeriksa ulang kasus-kasus yang masuk ke meja Asisten Intelijen dan Tindak Pidana Khusus. “Di dua bidang itulah sejumlah kasus dugaan korupsi mengendap,” tegasnya.

Menurut Rozi, begitu banyak kasus masuk ke lembaga Kejatisu dan jajaran, tapi penangannya hanya sampai batas wacana. Bahkan, hingga kurun waktu bertahun-tahun tidak ada perubahan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

“Patut diduga, tangan-tangan makelar kasus berperan kuat, hingga penanganan kasus korupsi terhambat, Kajatisu baru harus segera mengevaluasi kinerja bawahannya sebelum

kondisinya semakin kronis, “ katanya.

Disamping itu, massa juga mengultimatum Kejatisu. Jika tidak ada perkembangan dalam kurun waktu yang wajar, mereka akan kembali datang dengan jumlah massa yang lebih besar.

Kehadiran pengunjukrasa diterima Kasubdis Penkum/ Humas Kejatisu Andre Simbolon. Kata dia, untuk kasus dugaan korupsi media jalan dan solar light, tim Kejatisu sedang melakukan cek lapangan guna pengumpulan data.

Sedangkan, untuk kasuskasus yang lain seperti dugaan

penyelewengan penyaluran minyak goreng di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan dan Pemukiman Medan serta sejumlah kasus lainnya, masih tahap pendalaman. Puas dengan keterangan itu, massa FM2B-AK membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Sehari sebelumnya, gedung Kejatisu juga demo organisasi massa anti korupsi seperti “Kompak” dan Masyarakat Pancasila Indonesia dengan tuntutan sama, yakni penuntasan kasus dugaan korupsi.(h05)