Medan Metropolitan
B2
WASPADA
Jumat 5 Maret 2010
Eksepsi Pembawa 50 Kg Ganja Ditolak
PBB Desa Harus Mayoritas Buat Desa MEDAN (Waspada): Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diperoleh dari desa, harus mayoritas dikembalikan ke desa untuk mempercepat pembangunan di desa. Sebab, PBB dari desa selama ini disetor dulu ke kabupaten/kota, baru kemudian dibagi rata untuk seluruh desa di daerah tersebut. Padahal, kebijakan seperti ini sangat membuat strategi pembangunan pedesaan menjadi demikian lamban, apalagi untuk mengimbangi pembangunan yang demikian pesat di perkotaan. Gagasan Sekda Sumut RE Nainggolan ini dikemukakan ketika memimpin apel pagi di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa (Bapemas dan Pemdes) Sumut, Selasa (2/3). Apel pagi itu diikuti langsung Kepala Bapemas dan Pemdes Sumut, H Rusli dan 54 PNS dari total 88 orang serta dihadiri Kepala Inspektorat Nurdin Lubis, Kadis Kominfo Eddy Syofian dan Sekretaris BKD Idrissyah. “Bapemas dan Pemdes Sumut merupakan koordinator dari semua elemen dan satuan kerja termasuk di unit-unit kementerian. Karenanya saya berharap, peran strategis ini bisa dioptimalkan untuk mempercepat gerak pembangunan desa dan masyarakatnya,” katanya. Nainggolan tak menampik Bapemas dan Pemdes Sumut punya peran strategis untuk memberhasilkan program pembangunan desa di provinsi tersebut. Karena, inti sebuah pembangunan itu pada hakekatnya berada di tingkat desa dan masyarakatnya. Seperti Sumut yang terdiri dari 5.679 desa dengan 416 kecamatan, maka titik sentral pembangunan sebenarnya berada di semua desa dan kecamatan tadi. Dengan demikian, seluruh unit-unit kerja di kabupaten dan kota serta provinsi hingga unit-unit di kementerian, akan secara otomatis bergerak bersama melakukan sinergitas pembangunan pedesaan/ kelurahan. (m19)
Empat TKI Asal Jatim Nyaris Diperdagangkan MEDAN (Waspada): Diduga akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK), empat wanita asal Jember, Jawa Timur, kabur dari sebuah ruko di kawasan Sunggal. Keempat wanita yakni, Yohanna, 36, penduduk Kembang Solilor, Dihani, 28, warga Desa Pakis, Maysah penduduk Sukarbi, Yuyun, 25, warga Bayangi Kec. Silo sampai Selasa (2/3) malam masih diamankan di Mapolsekta Medan Sunggal. Waspada memperoleh keterangan di lapangan, awalnya seorang wanita panggilan Ecek bertemu korban, Maysah, dengan alasan menawarkan pekerja di Malaysia. Maysah menuruti ajakan tersebut dan tiga temannya juga ikut diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Setiba di bandara Soekarno Hatta, korban sempat berbicara kepada Ecek. Mereka sempat bertanya, pesawat yang mereka tumpangi bukan tujuan ke Malaysia dan tetapi tujuan bandara Polonia Medan. Sampai di Bandara Polonia, ada wanita yang menjemputnya dan langsung mereka ditempatkan ke salah ruko kawasan Sunggal. Selama dua hari, mereka tidak dibenarkan keluar bahkan untuk makan saja agak sulit. Mereka bukan diperkerjakan ke Malaysia dan tetapi dibawa ke Medan, diduga akan sebagai PSK atau PRT di Medan. Minggu (1/ 3), mereka kabur melalui pintu belakang. Petugas kepolisian mendapat laporan turun ke TKP dan langsung mengamankan keempat warga Jawa Timur tersebut. Kapolsekta Medan Sunggal AKP Faisal F Napitupulu mengatakan, pihaknya belum bekerjasama dengan instansi lain akan memulangkan ke empat wanita itu ke kampung halamannya. (m31)
FPI Berantas Lokasi Hiburan Maksiat MEDAN (Waspada): Front Pembela Islam Sumatera Utara (FPI Sumut) bekerjasama dengan instansi terkait seperti polisi dan masyarakat dan Muspida akan memberantas setiap lokasi hiburan yang melakukan aksi maksiat. “FPI Sumut lebih dulu menginvestigasi lokasi yang diduga melakukan aktifitas maksiat, kemudian menyuratinya bersifat mengimbau namun intinya kita siap memberantas hal-hal bersifat maksiat,” ujar Sekretaris Majelis Syuro FPI Sumut, H. Husein Ali, saat dikonfirmasi di Polda Sumut, Kamis (4/3), soal adanya dugaan praktek prostitusi dan maksiat di lokasi hiburan malam di Jalan Willem Iskandar. Menurutnya, mereka tetap siap memberantas praktek maksiat di manapun berada. Sebab maksiat merupakan pengundang masalah dan bencana, misalnya di Aceh, Padang dan Jawa. Disinggung keberadaan hiburan malam BE yang diduga menyuguhkan tarian telanjang, peredaran narkoba dan kejahatan hukum lainnya, FPI Sumut, kata Husein Ali, akan segera menginvestigasi lokasi tersebut. Jika memang terbukti, akan segera diberantas. “Pemberantasan maksiat tak terlepas peran masyarakat dan polisi didukung institusi lain,” jelasnya. Soal lokasi dibacking oknum polisi, Husein Ali menyatakan, untuk membasmi maksiat tidak akan ada kompromi. Namun, lanjutnya, selama ini pihak kepolisian tetap membantu setiap aksi FPI. Dia berujar, memang banyak laporan diterima masyarakat dan insyaallah selalu ditindaklanjuti. Saat ini, katanya, mereka sedang fokus di kawasan Marelan, inti Kota Medan dan beberapa wilayah lain. (m39)
KBIH Humairah Berangkatkan 45 Jamaah Umroh MEDAN (Waspada): Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Humairah akan memberangkatkan 45 jamaah umroh ke tanah suci Makkah Almukarramah pada 12 atau paling lambat 15 Maret 2010. Hal itu disampaikan Ketua KBIH Humairah Agoesli kepada Waspada di Sekretariat KBIH Humairah Jalan Brigjen Katamso Medan, Kamis (4/3). Tapi, Humairah sebagai pembimbing haji/umroh berharap agar keberangkatan jamaah lebih cepat lebih baik, yaitu paling lambat 12 Maret 2010. Menanggapi peraturan baru dari Kementerian Haji dan Wakaf Pemerintahan Arab Saudi, Agoesli mengatakan sedikit terganggu. Apalagi jamaah yang berasal dari luar Kota Medan seperti Padang, Pekanbaru dan Aceh yang menggunakan paket promo (domestik). Dengan peraturan baru tersebut kelihatannya Pemerintah Arab Saudi ingin mendominasi semua paket. Kalau sebelumnya hanya katering, hotel, transportasi sekarang ingin mengambil urusan visa dan kemungkinan tiket pesawat pun hendak mereka kuasai. Kata Agoesli, sebagai KBIH menggantungkan dari Imigrasi Arab Saudi agar tidak menghambat jamaah yang ingin melaksanakan ibadah, baik umroh maupun rukun Islam kelima itu. Sementara, KBIH Humairah juga akan memulai melaksanakan manasik haji perdana pada Minggu (7/3) pagi pkl 07:30 wib di Asrama Haji (Biir Ali) P.Mansyur Medan. Diimbau kepada 120 jamaah yang sudah terdaftar dapat hadir tepat waktu guna mengikuti manasik yang akan dibimbing Ustadz Effendi Arif, Sunaryo dan Agoesli. (m25)
Waspada/Ist
Sebagian jamaah terdiri dari kaum pria asal Perbaungan Kabupaten Deliserdang yang tergabung dalam KBIH Humairah diketuai Agoesli ketika melakukan umroh tahun lalu.
Waspada/David Swayana
Plt. Sekda Kota Medan Drs. HM. Fitriyus (kedua dari kiri) didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan dr. Edwin Effendi, MSc (kiri) menemukan tumpukan sisa pembakaran limbah di sekitar IPAL RSU Dr. Pirngadi, Kamis (4/3).
Jabatan Kepala IPAL RSPM Dicopot
Tim Temukan Tumpukan Sisa Pembakaran Limbah MEDAN (Waspada): Tim Pemko Medan yang dipimpin Plt. Sekda Drs. HM Fitriyus kecewa melihat kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSU Dr. Pirngadi. Akibatnya, Kepala IPAL RSU Dr Pirngadi Medan dicopot dari jabatannya. Saat melakukan kunjungan ke rumah sakit tersebut, Kamis (4/3) pagi, Fitriyus menemukan adanya limbah medis yang bercampur dengan non medis. Bahkan, Fitriyus didampingi Asisten Ekbang Harmes Joni, Kadis Kesehatan Kota Medan dr. Edwin Effendi, MSc dan sejumlah pejabat Pemko menemukan sisa pembakaran limbah yang menumpuk hingga bertahun-tahun. Usai meninjau IPAL RSU Dr. Pirngadi, Fitriyus menegaskan, harus ada orang yang bertugas mengawasiataumemilahlimbah medis dan non medis. Dengan demikian, limbah non medis seperti kertas tidak perlu dimasukkan ke dalam insenerator “Kemudian, limbah dari rumah sakit lain yang dimasukkan ke dalam keranjang atau kardus dan dikirim ke RSU Dr. Pirngadi, harus dibuka dan
dilihat lagi. Mana tahu di situ ada sampah non medis, maka harus dipisahkan,” ujar Fitriyus kepada wartawan. Dengan adanya temuan ini, Fitriyus meminta kepada pimpinan RSU Dr. Pirngadi dan semua jajaran terkait supaya memaksimalkan IPAL sesuai mekanisme pengolahan limbah. Fitriyus juga meminta pihak RSU Dr. Pirngadi mencari jalan keluar atas menumpuknya sisa pembakaran limbah di sekitar IPAL. Misalnya, RSU Dr. Pirngadi bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dalam waktu secepat mungkin agar sisa pembakaran limbah bisa ditempatkan di lokasi yang khusus. Sementara itu, Kepala Bagian Pemeliharaan RSU Dr. Pirngadi A. Khairuddin mengakui pihaknya kesulitan membuang sisapembakaranlimbahtersebut. “Sisa pembakaran limbah
ini sudah menumpuk sejak tahun 2005. Bahkan sudah menjadi temuan BPK pada tahun 2007. Pihak BPK meminta agar sisa pembakaran limbah tersebut ditanam di dalam tanah,” ujar Khairuddin. Dicopot Pasca kunjungan tim Pemko Medan tersebut, jabatan Kepala Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dipegang Ratna Simamora, SKM langsung dicopot. Pasalnya, pejabat dimaksud dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya mengolah limbah di rumah sakit itu. Direktur RSU Dr. Pirngadi dr. Dewi F. Syahnan, SpTHT mengatakan kepada wartawan, pencopotan jabatan Kepala IPAL tersebut terkait adanya kesalahan dalam pengoperasian mesin pengolah limbah sehingga minyak solar yang digunakan sering mubazir. Selain itu, banyak ditemukan bungkusan yang tidak layak dimasukkan ke dalam insenerator (mesin pembakar limbah padat). Seharusnya, limbah yang dimusnahkan di dalam insenerator tersebut harus
dipilah antara limbah medis dan non medis. “Kita sudah berulang kali memberi peringatan kepadanya, namun tetap terjadi kesalahan dalam pengolahan limbah,” ujar Dewi di dampingi Wakil Direktur SDM dan Pendidikan dr. Alisyahbana, SpTHT, Kepala Bagian Pemeliharaan A. Khairuddin dan Kasubbag Hukum dan Humas Edison P, SH. Selanjutnya, kata Dewi, pihak RSU Dr. Pirngadi Medan akan mengangkat orang yang sudah berpengalaman di bidang pengolahan air limbah. Selain mencopot jabatan Kepala IPAL, pihak manajemen RSU Dr. Pirngadi juga akan mengganti Kepala Bank Darah yang diduga terlibat kasus pungutan liar (pungli) terhadap pasien miskin. “Pergantian Kepala Bank Darah RSU Dr. Pirngadi masih dalam proses. Kita akan mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut,” tambah Wakil Direktur SDM dan Pendidikan dr. Alisyahbana, SpTHT.(m26)
80 Ribu Buruh Kebun Sawit Hidup Tak Layak MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didesak serius memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perluasan kebun kelapa sawit yang semakin tidak terkendali. Disamping luasnya telah melebihi satu juta hektar hingga menimbulkan puluhan kasus perambahan hutan lindung, sebanyak 80 ribu buruh harian lepas kebun kelapa sawit di Sumut hidup tidak layak. Menurut Direktur Eksekutif Elsaka, Efendi Panjaitan, dalam konferensi pers kepada wartawan di Jalan Gajah Mada Medan, Selasa (2/3), selama ini Pemprovsu hanya mempersoalkan bagi hasil perkebunan kelapa sawit, sementara dampak negatif yang timbul dari perluasan kebun sawit itu tidak pernah dipikirkan. Endi Panjaitan yang didam-
pingi Bekmi Silalahi (Elsaka), Gindo Nadapdap, Jefri G Saragih dan Ahmad Surambo (Sawit Watch) serta Mansuetus Darto mengatakan, pihaknya memang mengakui CPO merupakan salah satu primadona perkebunan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Tetapi, sebutnya, meningkatnya sengketa lahan antara pihak perkebunan dengan rakyat dan semakin rendahnya kesejahteraan buruh perkebunan harus diperhatikan oleh pengusaha dan pemerintah secara bersama. “Menurut catatan kami 60 persen dari perkebunan sawit yang ada di Sumatera Utara masih dalam sengketa,” ujarnya. Sengketa tersebut terjadi sejak 1980-an saat sedang booming-nya perkembangan kebun kelapa sawit di Sumatera Utara. Gindo Nadapdap (KPS)
menjelaskan, kian luasnya perkebunan sawit di Sumut bukan berarti semakin meningkat pula kesejahteraan buruh yang bekerja di perkebunan tersebut. “Dari hasil penelitian kami, 80 ribu buruh perkebunan sawit di Sumatera Utara memperoleh upah di bawah Rp900 ribu atau di bawah upah minimum regional (UMR), sehingga masih hidup tidak layak, selain itu anak-anak dan perempuan terpaksa bekerja,” ujarnya. Anak-anak dan perempuan terpaksa bekerja akibat target pekerjaan yang diberikan pihak perusahaan tidak sesuai kemampuan, walaupun anak dan istri harus ikut membantu tanpa dibayar. Sedangkan Jefri G Saragih (Sawit Watch) melihat tidak perlunya perluasan kebun kelapa sawit untuk meningkat-
kan produksi. Produktifitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah. Dicontohkannya produktivitas perkebunan kelapa sawit di Malaysia menghasilkan 33-34 ton per hektar per tahun. “Sementara di Indonesia untuk perkebunan rakyat hanya 12-14 ton per hektar per tahun dan perkebunan besar 22-24 ton per hektar per tahun,” katanya. Hal yang sama juga diutarakan Ahmad Surambo (Sawit Watch). Menurutnya, produktivitas perkebunan besar di Indonesia masih di bawah data yang dirilis. “Sebenarnya produktivitas perkebunan sawit besar di Indonesia hanya 16-17 ton per hektar per tahun. Jadi, yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit tanpa harus memperluas perkebunannya sendiri,” tutur Ahmad.(m40)
Penyidikan Polri Sering Tidak Profesional MEDAN (Waspada): Presiden Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) HMK Aldian Pinem menilai, selama ini proses penyidikan kasus pidana (pemeriksaan penyidik polisi) sering tercermin tidak profesional, arogan, selalu terkesan negatif atas tindakan yang kurang proporsional dan dituding melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Kajian Kritis Atas Draf Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum USU, Selasa (3/3). Acara tersebut dibuka Pembantu Rektor I Prof. Sumono dan menghadirkan pembicara Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH, Wakil Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, Brigjen Pol. DR. RM Panggabean, SH, MH, guru besar Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan guru besar FH USU, Prof. Dr. Suwarto, SH. Dalam paparannya Pinem menjelaskan, beberapa berita acara pemeriksaan (BAP) baik terhadap tersangka maupun saksi sering dibantah di persidangan. Bahkan sering juga terlontar isu penyidik selalu
bersifat militerisme atau intimidasi sehingga tersangka menilai penyidikan tersebut tidak profesional. Biasanya untuk membuktikan penolakan BAP di persidangan majelis hakim meminta penyidik saksi verbalis (pembenaran penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Katanya, jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka sudah saatnya sistem hukum acara pidana di Indonesia harus mempunyai satu tatanan yang mengikat untuk selur uh penegak hukum, maka KUHAP sebagai barometer proses untuk mendapatkan keadilan yang sekarang ini mendapat tantangan karena dinilai masyarakat tidak adil dan tidak menghormati HAM. Oleh karena itu, Pinem berpendapat UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP perlu direvisi karena ada sebagian pasal yang tidak sesuai dengan alam demokrasi dan penegakan HAM di tanah air sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam KUHAP yang direvisi harus menciptakan proses penyidikan menghormati HAM dan mewujudkan rasa keadilan
serta menghilangkan tindakan subjektif dan arogan penyidik agar terwujud penyidik yang profesional dan menghormati HAM serta kemitraan yang ikhlas dengan advokat. Kajian Mendalam Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Brigjen Pol DR RM Panggabean SH mengatakan, Upaya untuk menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diawali dengan kajian efektivitas KUHAP itu sendiri. “Dengan demikian dapat dianalisis bagian-bagian mana yang kurang sempurna, tidak berjalan atau sering jadi benturan dalam mekanisme pelaksanaannya untuk direvisi,” ujarnya. Dikatakan, KUHAP sebagai hukum pidana formil, mutlak sangat diperlukan dalam negara hukum, tujuannya adalah sebagai benteng untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam negara hukum itu sendiri. Sebab dalam hukum pidana formil, norma-norma yang diatur sangat ketat agar prinsipprinsip perlindungan terhadap HAM melalui mekanisme yang ditetapkan dan harus dilalui oleh penegak hukum pidana dapat ditegakkan dengan adil.
Kajian Kritis Untuk Keadilan Sementara itu, Dekan FH USU Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., MH dalam sambutannya mengatakan, RUU KUHAP sudah saatnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat luas sehingga perlu kajian kritis agar persoalan hukum itu tidak menimbulkan rasa ketidakadilan. Dari semua unsur yang terkait dalam penegakan hukum pidana ini, harus memberikan masukan dalam rangka untuk revisi atau penyempurnaan KUHPidana kepada hukum acara pidana yang baru. Dia menyebutkan, ada hal yang perlu dimasukkan dalam draf rancangan UU Hukum Acara Pidana, yaitu secara empiris di tingkat penyidik dan di tingkat jaksa banyak perkara yang didamaikan padahal kasus tersebut merupakan tindak pidana. Kadang-kadang pidana tersebut bukan pidana delik aduan, tetapi delik biasa. Namun demikian, katanya, diskresi juga harus dibatasi jangan setiap kasus pidana bisa didamaikan, seperti pembunuhan, perampokan. Namun harus ada batasan bagaimana diskresi itu dilakukan. (m41)
MEDAN (Waspada): Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/3), menolak eksepsi terdakwa Surya Jauhari, terdakwa pembawa ganja 50 kilogram. Selain itu, hakim juga meminta jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi. Majelis Hakim diketuai Erwin Mangatas Malau mengatakan, dakwaannya yang dibacakan JPU Dwi Meili Nova telah memuat dengan jelas ketelibatan dan peran para terdakwa sesuai dengan pasal 59 ayat (2) UU No 22 tahun 1997 tentang narkotika golongan I. Selain itu, majelis hakim juga menolak eksepsi terdakwa karena isi eksepsi sudah masuk dalam materi pokok perkara. “Kami minta kepada jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan perkara ini dengan menghadirkan sejumlah saksi,” kata Erwin dalam amar putusan selanya. Dalam dakwaan JPU disebutkan, peristiwa itu terjadi di Bandara Polonia Medan pada 23 November 2009 sekira pukul 09.00. Petugas sekuriti unit pemeriksaan X-Ray Bandara Polonia Medan menemukan daun ganja di dalam empat kardus yang tersimpan dalam 43 bal yang dicampur bunga. Atas temuan itu, petugas melaporkan penemuan itu kepada personel Satgas Airport Interdiction Pusdal BNN di bandara. Saat dicek, benar kardus berisikan 43 bal ganja yang rencana akan dikirim ke Mataram. Untuk langkah awal, petugas memanggil agen pengiriman barang. Berkat interogasi, ternyata kardus tersebut milik Rezky Harto alias Pak Jek. Saat ditanya kepada Rezki Harto, barang itu milik Mawarni, warga Jalan Sei Mencirim Medan yang mengatakan barang itu titipan dari terdakwa Suria Jauhari dan memberikan alamatnya. Mawarni mengaku dirinya hanya diminta mengirimkan saja. Berdasarkan informasi Mawarni, petugas berhasil meringkus Suria Jauhari di kediamannya. Dari hasil penggeledahan kembali ditemukan 7 bal daun ganja seberat 7 kg yang disimpan di dapur rumahnya. Akan tetapi saat pemeriksaan terdakwa Suria mengaku barang itu bukan miliknya, melainkan temannya bernama Iwan (DPO) yang berada di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akibat perbuatanya, Jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 81 ayat 1 huruf a Jo pasal 78 ayat 1 huruf a UU RI No22 tahun 1997 tentang narkotika golongan I. Dimana ancaman hukumannya 20 tahun penjar. (h05)
Kades Korupsi Uang Raskin Ditahan BELAWAN (Waspada): Kepala Desa (Kades) Tandem Hulu Satu, Kec. Hamparan Perak, ES, 40, diduga melakukan korupsi uang setoran beras miskin (raskin) selama 10 bulan atau sebesar Rp41.360.000 ditahan penyidik Kejaksaan Cabang Lubuk Pakam, Rabu (3/3) sore sekitar pukul 18.00. Tersangka ditahan setelah dijemput paksa penyidik dari Kantor Camat Hamparan Perak. Tersangka menjalani pemeriksaan selama dua jam lebih. “Kita sudah tiga kali mengirim surat panggilan namun dia membandel maka dijemput paksa,” kata Kacabjari Lubuk Pakam, Muhamad Hamdan Saragih, SH didampingi Kasi Intel, M Nasir dan empat penyidik lainya Teuku Agam Satriya, SH, Josef Christian, SH, Eva EV Sitepu, SH dan Lukas A Sembiring, SH. Didampingi penasehat hukum, Rony SH, tersangka mengaku kalau uang setoran beras raskin Rp41.360.000 itu masih disimpan di rumah familinya dan selama tahun 2009 hanya dua bulan yang disetorkan ke Bulog. “Kita telah memberi kesempatan kepada tersangka untuk membuktikan ucapannya, namun hingga batas waktu yang diberikan tidak terbukti,” ujar Kasi Intel, M Nasir. Tersangka dijerat dengan pasal 2, 3 dan 8 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. “Dalam perkara ini tersangkanya hanya satu orang dan untuk sementara dititip di rutan Labuhan Deli,” ucap Hamdan. Sebelumnya berdasarkan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi yakni dua pegawai kantor Kecamatan Hamparan Perak, bendahara, sekretaris dan 10 kadus Desa Tandem Hulu Satu, diketahui tersangka tidak menyetorkan uang raskin selama 10 bulan ke kas Bulog. Akibatnya Bulog mengalami kerugian sebesar Rp41.360.000 dan ratusan warga miskin di Kecamatan Hamparan Perak tidak mendapat jatah raskin tahap 23 Februari 2010 . “Kita telah berkoordinasi dengan Bulog. Jika uang itu dikembalikan akan disita sebagai jaminan. Agar warga kembali mendapat raskin sesuai jadwal,” jelas Hamdan. (cre)
Jadwal Penerbangan Di Bandara Polonia No. Penerbangan Ke Flight
Pukul
Tiba Dari
Flight
Pukul
GARUDA INDONESIA 1 Jakarta GA-181 2 Jakarta GA-183 3 Jakarta GA-185 4 Jakarta GA-187 5 Jakarta GA-189 6 Jakarta GA-191 7 Jakarta GA-193 8 Jakarta GA-147 9 Jakarta GA-195 10 Banda Aceh GA-146
06.25 09.05 10.55 12.25 13.45 15.45 17.10 18.10 19.10 14.45
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh
GA-180 GA-182 GA-184 GA-186 GA-148 GA-188 GA-190 GA-192 GA-196 GA-147
06.10 08.00 09:30 10.50 11.50 12.50 14.10 16.15 19.35 18.10
AIR ASIA 1 Kuala Lumpur AK- 937 2 Kuala Lumpur QZ- 8054 3 Kuala Lumpur AK- 457 4 Kuala Lumpur AK-939 5 Penang QZ-8074 6 Jakarta QZ-7497 7 Jakarta QZ-7503 8 Jakarta QZ-7505 9 Phuket (3,5,7) FD-3991
08.50 09.40 18.00 20.10 16.05 12.20 13.30 18.40 17.45
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Penang Jakarta Jakarta Jakarta Phuket (3,5,7)
AK-936 QZ-8055 AK-456 AK-938 QZ-8075 QZ-7496 QZ-7502 QZ-7504 FD-3990
08.25 11.55 17.40 19.40 18.05 19.15 13.05 15.40 17.15
MANDALA AIRLINES 1 Padang RI 089
17.20
Padang
RI-088
15.45
LION AIR 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Jakarta 4 Jakarta 5 Jakarta 6 Jakarta 7 Jakarta 8 Jakarta 9 Jakarta 10 Jakarta 11 Jakarta 12 Batam/S.baya 13 Banda Aceh 14 Penang 15 Penang
06.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.45 15.35 17.05 18.35 21.15 22.25 12.55 19.35 09.10 12.30
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Batam/S.baya Banda Aceh Penang Penang
JT-380 JT-398 JT-394 JT-302 JT-398 JT-382 JT-384 JT-396 JT-306 JT-386 JT-308 JT-971 JT-397 JT- 8289 JT-8287
08.20 09.20 10.20 11.20 10.45 13.05 14.55 16.25 19.35 21.35 23.20 12.20 08.20 11.35 15.00
MALAYSIA 1 Kuala Lumpur MH-861 2 Kuala Lumpur MH-865
09.05 15.25
Kuala Lumpur MH-860 Kuala Lumpur MH-864
08.25 14.45
SILK AIR 1 Singapura 2 Singapura
MI-233 MI-237
08.40 20.35
Singapura Singapura
MI-232 MI-238
07.50 19.50
VALUAIR 1 Singapura (4,7) VF-582 2 Singapura (1,3,6) VF-584
08.30 20.45
Singapura (4.7) VF-581 Singapura (1,3,6) VF-583
07.50 20.00
BATAVIA AIR 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Jakarta 4 Jakarta 5 Batam
7P-592 7P-598 7P-594 7P-596 7P-568
10.10 12.50 15.50 19.10 13.00
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Batam
7P-591 7P-597 7P-593 7P-595 7P-567
09.35 12.15 15.15 18.25 11.05
SRIWIJAYA AIR 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Jakarta 4 Batam 5 Pekanbaru 6 Banda Aceh 7 Penang 8 Padang
SJ-015 SJ-011 SJ-017 SJ-035 SJ-041 SJ-010 SJ-102 SJ-021
10.20 15.30 19.10 15.05 15.20 11.30 07.20 16.00
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Pekanbaru Banda Aceh Penang Padang
SJ-010 SJ-016 SJ-014 SJ-034 SJ-140 SJ-140 SJ-103 SJ-020
11.50 18.35 20.15 14.30 15.25 14.20 09.35 14.45
JT- 381 JT- 397 JT- 301 JT- 395 JT- 303 JT- 399 JT- 383 JT- 385 JT- 387 JT- 305 JT-309 JT-972 JT-396 JT-8288 JT-8286