Aceh
WASPADA Jumat 1 Maret 2013
20 Warga Rohingya Dilarikan Ke RS
Warga Alue Bungkoh Ngadu Ke Camat
LHOKSEUMAWE (Waspada): 20 Warga etnis Rohingya di penampungan bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe di Gampong Punteuet, Kecamatan Blang Mangat dilarikan ke Rumah Sakit Cut Mutia karena sakit. Namun, setelah diperiksa, dipastikan mereka tidak harus rawat inap. Kabid Keperawatan RS Cut Meutia Aceh Utara, Syahrizal kepada wartawan mengatakan, 20 manusia perahu ini tidak harus rawat inap di rumah sakit. Umumnya mereka menderita penyakit yang disebabkan oleh kelaparan. Bayangkan selama 32 hari di laut dengan makanan dan minuman terbatas. “Mereka menderita penyakit seperti demam, lambung, dehidrasi. Sebab itu mereka tak perlu dirawat inap, karena tidak terlalu parah, hanya penyakit biasa-biasa saja, dan perawa-
LHOKSUKON (Waspada): Belasan warga Desa Alue Bungkoh, Kec. Pirak Timu, Aceh Utara, Kamis (28/2) mendatangi kantor Camat Pirak Timu. Mereka meminta Muspika memfasilitasi rapat pertanggungjawaban dana desa karena keuchik dituding tidak transparan. “Dana desa sudah empat tahun lebih tidak dipertanggungjawabkan. Keuchik juga menjual raskin tanpa musyawarah dan tujuan yang jelas,” kata Muhammad, warga Alue Bungkoh, kemarin. Keuchik Alue Bungkoh, Hanafiah, secara terpisah kepada wartawan menyebutkan, pihaknya sudah dua kali menggelar rapat desa untuk menjelaskan masalah tersebut. Namun rapat itu gagal dilaksanakan karena tak ada warga yang hadir. “Jika memang ada warga yang ingin rapat susulan, kita siap menggelar rapat lagi. Sementara soal raskin, sudah kita salurkan kepada yang berhak,” kata Hanafiah. Camat Pirak Timu, Tarmizi, berjanji segera memanggil Keuchik Alue Bungkoh untuk klarifikasi. “Jika memang keuchik tidak mengadakan rapat desa, baru kita fasilitasi pertemuan dengan masyarakat,” katanya. (b19)
BIREUEN (Waspada) : Kakan Kemenag Bireuen Zulhelmi A Rahman melantik enam Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di aula Kemenag setempat, Rabu (27/2). Keenam kepala madrasah yang dilantik masing-masing Asmani sebagai Kepala MIN Alue Rheng, Kecamatan Peudada, Rukaiah sebagai Kepala MIN Tufah Kecamatan Jeunieb, M Thaher sebagai Kepala MIN-2 Peudada, Kartini sebagai Kepala MIN Lheue Kecamatan Jeunieb, Mardiana sebagai Kepala MIN Kuta Blang Kecamatan Samalanga dan Kamalia sebagai Kepala MIN Samalanga. Kakan Kemenag Zulhelmi dalam sambutannya antara lain mengatakan, pelantikan keenam Kepala MIN lantaran ada di antara Kepala MIN yang memasuki masa pensiun dan mengundurkan diri. (b12)
Kenduri Maulid Akbar Pemkab Bireuen BIREUEN (Waspada) : Peringatan Maulid Akbar Pemkab Bireuen pertama kalinya digelar di halaman kantor pusat Pemkab Cot Gapu, Senin (4/3). Kenduri Maulid Akbar akan dihadiri unsur Muspida plus, alim ulama, Ormas, Parpol, PA, komponen masyarakat mencapai 10 ribu lebih undangan 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen mulai dari Samalanga hingga Gandapura. Acara kenduri diawali dengan penyerahan santunan bingkisan kepada 150 anak yatim di lingkungan Pemkab Bireuen diserahkan Bupati Ruslan M Daud, Wakil Bupati Mukhtar Abda, Sekda Zulkifli, bersama unsur Muspida plus. Asisten I Setdakab Murdani selaku Ketua Panitia melalui Kabag Humas dan Protokoler Farhan Husein, Kamis (28/2) menjelaskan, kepanitiaan kenduri Maulid Akbar Pemkab Bireuen kali ini melibatkan masyarakat tiga desa lingkungan Pemkab, yaitu Desa Geulanggang Baro, Cot Gapu dan Desa Sagoef di Kecamatan Peusangan perbatasan Kecamatan Kota Juang. (b12)
Dua Pemuda Tewas Lakalantas LHOKSUKON (Waspada): Dua pemuda tewas kecelakaan lalulintas setelah sepedamotor yang mereka tumpangi menabrak pohon di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Nga, Kec. Lhoksukon, Aceh Utara, Rabu (27/2) sekitar pukul 23:50. Korban Zulkarnaini, 20, pengendara sepedamotor asal Desa Lhoksentang Lhoksukon dan teman boncengannya Mukhlisin, 20, warga Desa Seuneubok Dalam, Kec. Lhoksukon. Zulkarnaini tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Muklisin menghembuskan nafas terakhir sesaat setelah tiba di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara di Buket Rata Lhokseumawe. Kapolres Aceh Utara AKBP Farid melalui Kasat Lantas, Iptu Mega Tetuko, Kamis (28/2) menjelaskan, korban diduga melaju kencang dengan sepedamotor Vixion BL 3728 QO dari arah Lhokseumawe. (b19)
Akhlak Mengangkat Harkat DEWANTARA (Waspada): Nabi Muhammad SAW lahir sudah tidak ada ayah lagi dan memasuki umur 6 tahun ditinggal pergi ibunya sehingga menjadi yatim piatu. Namun, karena akhlaknya baik, bisa mengangkat harkat dan martabatnya atau menjadi sosok pemimpin dunia yang dikenang sampai sekarang ini. Demikian disampaikan Muhammad Daud Hasbi dari Dayah Jemala Amal Lueng Putu, Pidie Jaya, dalam ceramah agama peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diadakan pengurus, siswa dan guru SMKN I Dewantara, Aceh Utara, Kamis (28/2), yang ikut dihadiri kepala sekolah, para guru dan sejumlah undangan dari sejumlah sekolah. (cb02)
Wasapda/Mustafa Kamal
WARGA etnis Rohingya dibawa ke rumah sakit dengan ambulans milik Pemkab Aceh Utara karena kelaparan, Kamis (28/2)
Anggaran Simeulue Berpotensi Korupsi BANDA ACEH (Waspada): Hasil temuan audit BPK-RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBK Kabupaten Simeulue dari 2005-2012 ditemukan beberapa masalah besar yang diduga berpotensi merugikan kerugian keuangan daerah mencapai Rp8,3 miliar lebih. “Dengan adanya temuan ini, bupati terpilih tahun 2012 harus berani melakukan upaya terobosan dengan mendorong penyelesaian kasus ini ke aparat hukum guna menyelamatkan anggaran publik di Simeulue,” ungkap Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Kamis (28/2). Menurut Askhalani, berdasarkan hasil analisa dan kajian GeRAK Aceh terhadap temuan dari hasil audit BPK-RI, diketahui bahwa sejak 2005-2012 tercatat ada 131 temuan kasus dengan nilai potensi kerugian sebesar Rp206.440.495.995,56. “Sementara total jumlah pelanggaran yang direkomendasikan untuk ditindak- lanjuti penyelesaianya sebanyak 351 te-
muan, baik yang bersifat pelanggaran administrasi maupun temuan pelanggaran yang dapat berpotensi merugikan keuangan daerah,” jelasnya. Dari jumlah temuan kasus yang direkomendasikan BPKRI tercatat hingga saat ini Pemkab Simeulue baru menuntaskan sebanyak 206 kasus dengan nilai anggaranya sebesar Rp60. 088.692.002, sementara sisa sebanyak 103 kasus temuan sebesar Rp8.306.716.021,67 belum mampu ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai aturan perundangan. “Dari fakta tersebut, dapat diduga bahwa dana sebesar Rp8,3 miliar ini berpotensi terjadi pelanggaran berat yang dapat merugikan keuangan daerah,” papar Askhalani. Dari seluruh temuan itu, diketahui bahwa pendorong utama terjadinya dugaan tindak pidana yang berpotensi dapat merugikan keuangan daerah di Simeulue dipicu atas temuan terhadap penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeuleu (PDKS) dengan total temuan Rp49,615 miliar, dengan jumlah temuan atas pemeriksaan sebanyak 12 temuan dan yang direkomendasikan sebanyak 37 temuan dugaan pe-
langgaran. Beranjak dari fakta tersebut, GeRAK Aceh mendorong bupati terpilih hasil Pilkada 2012 untuk dapat melakukan inovasi kreatif, yaitu melakukan evaluasi terhadap catatan hasil audit BPK-RI tersebut dan menindaklanjuti dengan melaporkan ke aparat hukum. “Penyelesaian ini akan sangat menguntungkan Pemkab Simeulue, terutama menyelamatkan anggaran publik yang sudah terlanjur hilang sejak 2005,” kata Askhalani. Menurut dia, dana Rp8,3 miliar itu merupakan anggaran publik yang jika mampu dikembalikan dapat membantu sektor pendidikan di Kabupaten Simeulue, terutama untuk membantu dana BOSDA yang berdasarkan hitungan diketahui PemkabSimeuluemasihmemerlukan dana sebesar Rp3,5 miliar. GeRAK juga menganggap penyelesaian atas rekomendasi temuan hasil audit BPK-RI sangat penting dilakukan Pemkab Simeulue dan menjadikan temuan ini sebagai langkah awal dalam mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa hal ini sebagaimana yang dikehendaki publik di Simeulue. (b04)
Rekrutmen PPK Harus Bebas Intervensi KUTACANE (Waspada) : Berbagai kalangan di Aceh Tenggara mengharapkan agar rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan yang sedang dilaksanakan KIP, bebas dari intervensi dan titipan. Imbauan itu disampaikan Ketua LSM SRDK, Kasirin Sekedang, Bupati LIRA Agara, M Saleh Selian dan beberapa elemen masyarakat lainnya menyikapi rekrutmen yang disebut- bakal diwarnai calon titipan. “Kita sangat berharap Pemilu Legislatif 2014 ini berjalan jujur, aman dan adil,” ujar Kasirin dan Saleh. Sebab itu sebelum tahapan pemilu perlu dilakukan seleksi yang selektif dan objektif terhadap calon anggota PPK se-Aceh Tenggara. “Mustahil pemilu berangsung aman , jujur dan adil apabila penyelenggaranya saja orang titipan dan sarat kepentingan , karena itu orang-orang
yang diluluskan menjadi anggota PPK nanti haruslah yang kredibel dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang jurdil,” tutur Saleh dan Kasirin. Tanpa dilandasi komitmen yang kuat dan proses seleksi yang bebas dari titipan dan intervensi, jangan harap pelaksanaan pemilu ke depan akan semakin jujur, adil , bebas dan rahasia, masalahnya anggota PPK yang direkrut tidak akan bias bersikap independen dan netral. Diakui kedua pegiat LSM tersebut, harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja ebrtak ada komitmen yang kuat dari KIP untuk mandiri berani mengacuhkan calon tititan dan bebas dari intervensi, harapan itu tampaknya akan sulit diwujudkan. Ketua KIP Agara Dedi Mulyadi ketika dikonfirmasi, Kamis (28/2) terkait rumor bakal ba-
nyaknya calon titipan yang lewat seleksi dan bakal diangkat menjadi anggota PPK menghadapi pemilu Legislatif 2014, membantah tudingan miring tersebut. “Semua ada proses dan tahapan, mulai dari selekasi administrasi, ujian tertulis dan tahapan wawancara, jika mereka yang mendaftar mampu dan mempunyai nilai yang tinggi, tentu mereka yang akan diluluskan,” ujar Dedi. “Yang jelasnya, kita tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, silahkan ada titipan, namun bila nilainya rendah dan tak sesuai aturan yang berlaku, jangan harap bisa lulus dan diterima jadi anggota PPK,” papar Dedi seraya mengatakan saat ini tercatat 349 orang yang telah mendaftar jadi anggota PPK di 16 kecamatan di Agara. (b26)
Buka Posko Kawal Qanun Jinayah
Waspada/Abdul Mukthi Hasan
PINTU gerbang Masjid Ar-Ridha, Cot Keutapang, Juempa, Bireuen, terlihat begitu indah dan masjid tersebut di pinggir jalan nasional tersebut dikenal bersih dan selalu banyak jamaahnya.
Penerbangan Di Bandara SIM Banda Aceh Garuda Indonesia
GA 142 Jakarta/Medan GA 146 Jakarta/Medan
Lion Air
JT 304 Jakarta JT 306 Jakarta/Medan JT 396 Jakarta/Medan
Sriwijaya Air
SJ 010 Jakarta/Medan
Air Asia
QZ 8023 Medan AK 1305 Kuala Lumpur *
Fire Fly
FY 3401 Penang* * Setiap Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.
Berangkat (flight, tujuan, waktu)
10:40 16:00
GA 143 Medan/Jakarta GA 147 Medan/Jakarta
11:20 16:45
11:35 15:55 21:30
JT 397 Medan/Jakarta JT 307 Jakarta JT 305 Medan/Jakarta
06:00 12:15 16:35
13:10
SJ 011 Medan/Jakarta
13:40
12:00 11:00
QZ 8022 Medan AK 1306 Kuala Lumpur*
12:25 11:30
14:00
FY 3400 Penang*
14:20
tannya cukup dengan rawat jalan,” ujar Syahrizal. Kabag Humas Aceh Utara, Fakrurrazi menyebutkan, sejak terdampar manusia perahu kebutuhan sehari-hari ditanggung Pemkab Aceh Utara. Kebutuhan seperti makanan, air bersih tempat tinggal dan pakaian. Namun setelah pertemuan dengan pihak International Organization for Migration (IOM), Kamis (28/2), maka kebutuhan ini beralih ke mereka, tapi terkait status penanganan itu kewenangan pihak imigrasi. Kasi Pengawasan Penindasan Keimigrasian, Albert Djalius mengatakan, semua imigran ini akan tetap bertahan di Imigrasi Lhokseumawe sekitar seminggu ke depan. Karena mereka perlu didata segala dokumen dan permasalahan pelarian dari negaranya.(cmk)
Lestarikan Rawa Tripa, Lepas 5.000 Ha HGU
Enam Kepala Madrasah Dilantik
Tiba (flight, asal, waktu)
B5
BANDA ACEH (Waspada): Sebanyak 33 lembaga yang konsern terhadap isu Syariat Islam di Aceh, membuka posko disamping Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Posko yang dijadwalkan dibuka selama 10 hari itu bertujuan menggalang dukungan masyarakat terhadap pengesahan qanun jinayat dan acara jinayat. Basri Efendi, Juru bicara Forum Komunikasi Untuk Syariat Islam Aceh (FOKUS), wadah bernaungnya 33 lembaga dimaksud mengatakan, pembukaan posko merupakan upaya advokasi regulasi Syariat Islam khususnya qanun jinayat dan acara jinayat. Dikatakan, meski telah berjalan hampir 13 tahun, namun regulasi yang mengatur penerapan Syariat Islam di Aceh masih lemah. Menurut Basri, sejak undang-undang no. 11 tahun 2006 yang menjadi landasan semua aspek kehidupan di Aceh disahkan, eksekutif maupun legislatif di Aceh belum menghasilkan qanun Syariat Islam. Kondisi ini dinilai menimbulkan efek negatif terhadap penerapan Syariat Islam. “Lemahnya regulasi kemudian menimbulkan kekosongan
hukum, padahal setiap tindakan yang diambil harus berdasarkan hukum. Jadi Syariat Islam yang diterapkan selama ini hanya cilet-cilet,” kata Basri Efendi kepada wartawan, Kamis (28/2). Dikatakan, hal itu karena delik-delik yang mengatur sanksi bagi pelanggaran Syariat Islam tidak dapat ditindak penegak hukum. Kondisi ini menim-
bulkan anarkisme masyarakat, karena pemerintah dinilai lamban. Ketua Dewan Dakwah Aceh, Hasanuddin Yusuf Adam menyatakan akan terus mempressure pemerintah Aceh meski DPRA telah berjanji memprioritaskan pengesahan qanun jinayah dan acara jinayah dalam sidang di 2013. (cb06)
Waspada/Muhammad Riza
KETUA Tim Penggerak PKK Pidie Rohana Razali Sarjani Abdullah menyerahkan bantuan kepada anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di gedung Meusapat Ureung Pidie, Kamis (28/2).
BANDA ACEH (Waspada): Usaha perkebunan sawit memang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, usaha ini masih saja dianggap sebagai salah satu penghambat pelestarian alam dan lingkungan, terlebih ketika usaha tersebut berada di dalam atau berdekatan dengan lahan yang dianggap sebagai daerah yang harus dilestarikan, seperti areal gambut. PT Surya Panen Subur 2 (PT SPS 2) menyatakan kesanggupannya mengelola 5.000 hektare areal HGU-nya yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya, untuk kepentingan pelestarian alam. “Kita telah memulai program ini dengan menganalisis relokasi lahan konservasi,” ujar Dirut PT SPS 2, Eddy S Busiri, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi publik yang digelar People and Island Foudation, di Hotel Grand Nanggroe Aceh, Rabu (27/2). Kata dia, analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat jelas kebutuhan pelestarian alam. “Kami sadar areal kami merupakan tempat perlindungan fauna serta jalur migrasi satwa. Namun, pihaknya berharap bisa mengembangkan areal tersebut bersama masyarakat, pemerintah, dan LSM,” katanya. Akhir 2010, PT SPS 2 resmi mengambil alih perkebunan yang dulunya dimiliki PT Astra Agro Lestari. Sebagai perusahaan baru di Nagan Raya, Eddy berharap mendapat masukan dalam rangka pengembangan areal pelestarian alam di kawasan HGU tersebut.
Masukan tersebut diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan pelestarian alam yang sesuai dan tepat untuk dilaksanakan. “Yang terpenting adalah bagaimana nantinya areal itu dilindungi dan bisa berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya. Kesanggupan PT SPS 2 tentunya disambut baik multistakeholder lainnya. Kadis Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun, menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman masyarakat saat ini dituntut untuk lebih peduli dengan alam. “Hak-hak yang sudah pernah ada di dalam lingkungan ekosistem haruslah tetap berlaku sebagaimana mestinya termasuk fungsi kawasan. Mengelola lingkungan adalah wajib dan Rawa Tripa merupakan bagian yang harus diperhatikan,” ungkap Husaini Syamaun. Sementara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) meminta PT SPS 2 mengembalikan kawasan hutan yang belum dibuka untuk lahan sawit itu kepada negara. Sehingga pengelolaan kawasan yang merupakan habitat satwa yang dilindungi ini, seperti orangutan dan harimau Sumatra, bisa dianggap sebagai kawasan hutan konservasi. “5.000 Ha HGU PT SPS itu mesti dikembalikan kepada negara untuk dikelola menjadi kawasan yang dilindungi. Namun pengelolaannya tetap berkolaborasi dengan masyarakat,” kata M Nur yang mewaliki DirekturWalhi, TM Zulfikar. (b04)
Dapil DPRK Bireuen Bertambah BIREUEN (Waspada): Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen mengusulkan penambahan jumlah kursi DPRK setempat serta daerah pemilihan (Dapil) untuk pemilu legislatif pada 9 April 2014. Ketua KIP Kabupaten Bireuen, Mukhtaruddin, uai acara konsultasi publik terhadap usulan dimaksud, Kamis (28/2), antara lain mengatakan, jumlah kursi yang diusulkan adalah 40 kursi dan enam daerah pemilihan. “Ini ada penambahan 5 kursi dan 2 daerah pemilihan,” ucap Mukhtaruddin. Bahwa pertambahan jumlah kursi anggota dewan dan daerah pemilihan ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen yang kini mencapai 409.899 jiwa. “Jadi usulan ini kita sampaikan kepada KPU melalui
KIP Provinsi Aceh,” tuturnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, enam dapil yang yang diusulkan ini yaitu, Dapil Bireuen 1 yakni Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Kuala dengan total alokasi kursi 6, Dapil Bireuen 2, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Juli, 6 kursi, Dapil Bireuen 3, Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, dan Pandrah dengan jumlah alokasi kursi 6. Berikutnya, Dapil Bireuen 4 yaitu Kec. Jeunib, Plimbang, dan Kecamatan Peudada juga 6 kursi, Dapil Bireuen 5 meliputi Kec. Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng dengan total alokasi kursi 10, Dapil Bireuen 6 yakni Kecamatan Kuta Blang, Makmur, dan Kec. Gandapura dengan alokasi kursi 6. (b17)
Koperasi Brada Cukup Baik BIREUEN (Waspada): Koperasi Pertanian Brada di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen menerima sertifikat penghargaan dengan predikat cukup baik dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Kamis (28/2). Penyerahan sertifikat ini disampaikan melalui dinas terkait di jajaran Pemkab Bireuen. Ketua Koperasi Pertanian Brada, Adnan mengatakan, penghargaan tersebut diberikan setelah koperasinya dilakukan penilaian oleh Disperindagkop dan UKM Aceh bekerja sama dengan Lembaga Penilaian Pemeringkatan Koperasi. “Di Bireuen ada 15 koperasi yang mendapat sertifikat,” katanya. Dia menyebutkan, koperasi yang diketuainya kini bergerak di bidang usaha simpan pinjam, traktor, jual-beli pupuk, serta usaha jualbeli gabah hasil panen anggota. “Namun usaha
koperasi masih skala kecil karena minimnya modal usaha,” terang Adnan. Memasuki tahun ke-3, Koperasi Pertanian Brada baru mampu menyediakan modal usaha simpan pinjam hanya Rp15 juta yang digulirkan kepada anggota. Minimnya modal usaha ini sehingga untuk mendapatkan pinjaman terpaksa harus menunggu giliran. Di mana, modal usaha tersebut adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) bidang jasa traktor yang disisihkan untuk usaha simpan pinjam. “Kalau traktor ini adalah dibantu oleh NGO UMCOR,” ucapnya. Sebelumnya, kata dia, penghargaan ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Disperindagkop Kabupaten Bireuen serta partisipasi anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. (b17)
Kejari Aceh Tamiang Diminta Bersikap Bijak LHOKSEUMAWE (Waspada): Said Muhammad Reza, 64, warga Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, menuding Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang melanggar prosedur hukum karena memproses kasus dugaan korupsi tanpa mampu menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Akibatnya, Said Hasan, 44, Direktur Karya Muda Rantau harus meringkuk dalam jeruji besi meskipun terdakwa telah mendapat keringanan dari PT Banda Aceh sebagai tahanan kota. Said Hasan dituding sebagai tersangka terpidana korupsi dalam pengerjaan proyek pembangunan pengaspalan jalan di Desa Suka Mulia/ Suka Damai, Kec. Banda Mulia, Aceh Tamiang, sepanjang 6.000 meter dengan kode paket (JL07). Paket proyek pembangun pengaspalan jalan itu dilaksanakan pada 20 September 2007. Dalam tuduhan tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menyatakan perbuatan terdakwa sudah merugikan negara senilai Rp158.773.227.20. Sesuai dengan perjanjian kerja melalui Notaris Netty Sumiati, Nomor 114 disebutkan perjanjian pengalihan pelaksana proyek tersebut atas nama Moses Tambunan. Di dalam pelaksanaan tersebut terjadi pengurangan spesifikasi jalan yang tercantum di dalam spesifikasi sebenarnya, maka Said Hasan dalam penyalahgunaan kepercayaan dalam kontrak tersebut, yang sebenarnya pembayaran dari jumlah tagihan dalam dua termin itu dibayar langsung kepada Moses Tambunan dengan Rekening: 100.01.04.127326.3 pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan. Kata Said Muhammad Reza, selaku abang Said Hasan, ayang menjadi permasalahannya, tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut terhadap Said Hasan menerima pembayaran
tersebut dengan nomor rekening yang tercantum di atas sebenarnya keliru karena nomor rekening 100.01.04.127326.3 bukan milik Said Hasan, hal ini dapat dibuktikan di dalam BAP yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ke PN Kuala Simpang, tidak dikuatkan dengan bukti yang sah yang dinyatakan oleh bank tersebut memang kalau rekening itu milik Said Hasan. Hingga saat ini pihak Kejari Aceh Tamiang tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Seharusnya untuk memproses kasus dugaan korupsi tersebut, pihak Kejari harus lebih dulu mendapat keterangan yang sah melalui Bank Indonesia (BI). “Tindakan pihak Kejari Aceh Tamiang telah merugikan nama baik terdakwa dan keluarganya. Kami sebagai keluarga meminta pihak kejaksaan untuk membersihkan nama baik terdakwa,” kata Said Muhammad Reza. (b18)
Waspadai Serangan Virus Barat LHOKSUKON (Waspada): Keadaan umat Islam sekarang terkesan sedang terlelap. “Padahal mestinya tidak demikian, bahwa setiap detik orang kafir terus mencari cara untuk membalas dendam atas kekalahan mereka itu,” tegas Mahdi Idris, seorang guru pesantren di Lhok-sukon, Aceh Utara, Kamis (28/2) dalam menyikapi keadaan sosial di Aceh dewasa ini. Menurutnya, mereka yang membenci Islam selalu mencari –cari kesempatan untuk menyerang dan mempengaruhi umat Islam, terutama di saat lalai dan tertidur pulas. Tentu saja bila menggunakan cara fisik akan rugi dan berisiko tinggi. (b14)