Waspada, JUmat 12 Februari 2010 by Harian Waspada

Berita Utama

2 Tuntaskan Rumah ... daerah lain yang belum memperoleh rumah bantuan,” paparnya. Menyikapi itu, lanjutnya, pihak legislatif mengaku telah membicarakan dengan Pemerintah Aceh menyangkut dengan nasih korban tsunami yang belum memperoleh rumah bantuan. “Kami telah melakukan pembicaraan untuk mengatasi korban tsunami yang belum ada rumah,” sebutnya. Pihaknya menawarkan solusi dengan memasukkan korban tsunami sebagai penerima bantuan rumah dalam program pengadaan rumah untuk kaum dhuafa di Aceh. “Kita berharap masalah korban tsunami bisa tertanggani dengan program pengadaan rumah kaum dhuafa,” harap dia. Pun begitu, dia meningatkan agar tidak terjadi hal yang sama, maka perlu dilakukan pendataan terlebih dahulu. Sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang akurat. “Perlu didata lebih dulu jumlahnya, validitas data itu sangat diutamakan, agar bantuan tepat sasaran,” sebut Sulaiman Abda. Pemerintah Aceh melalui instansi terkait merancang program pengadaan rumah bantuan untuk kaum dhuafa yang akan dimulai pada tahun anggaran 2010. Tahap awal, setidaknya sudah diprogramkan sebanyak 4.000 unit rumah. Sementara BRR sendiri pada saat bencana tsunami melaporkan sudah membangun sekitar 130 ribu unit dari kebutuhan sebelumnya mencapai 110 ribu unit di Aceh dan Nias. Anehnya, hingga kini masih ada warga yang belum mendapat haknya. Meski lembaga yang bertanggungjawab itu sudah bubar setahun silam. Seperti diketahui, bencana tsunami menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir pantai Provinsi Aceh. Musibah yang menghempas Aceh pada 26 Desember 2004 itu membuat tidak kurang 250 ribu penduduk meninggal dunia dan hilang. Ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. (b05)

Soal UN Harus ... harus dicari solusi, antara pemerintah provinsi dengan pusat, sehingga menghasilkan kepercayan kepada provinsi untuk membuat soal UN sesuai standar sendiri, sehingga kualitas soal yang diujiankan berbeda sesuai dengan greet yang dimiliki di daerah terpencil. Ermiadi menyebutkan, jika soal UN tetap disamakan, maka perlu sumber daya yang merata baik fasilitas sekolah maupun tenaga pengajar. Kata dia, saat ini dunia pendidikan mengalami kemajuan di perkotaan sedangkan di daerah terpencil dan terisolir terus tertinggal. “UN itu yang perlu diubah adalah sistem soalnya. Kewenangan ini harus diberikan kepada provinsi, sehingga bisa diakomodir daerah mana yang masih terisolir, sehingga bisa disesuaikan, saat ini siswa yang banyak tidak lulus adalah siswa di desa-desa,” tukasnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi “E” yang membidangi pendidikan Sains dan Tehnologi, Drs Safwan Yusuf, menambahkan, hal yang senada. Kata dia, UN di Aceh harus dapat membedakan soal untuk wilayah kota dan pedesaan yang dianggap masih minim SDM dan fasilitas pendukung. “UN sekarang harus berbeda, saya tidak keberatan terhadap penghapusan UN oleh Mahkamah Agung (MA), UN memang perlu untuk menguji kemampuan siswa itu sendiri, tetapi tidak boleh disamakan hasil ujian di daerah terpencil dengan perkotaan serta soal ujian yang diberikan,” ujarnya. Karena kemampuan SDM saat ini masih berbeda seperti halnya di desa terpencil di beberapa kabupaten/kota di Aceh, masih banyak guru yang mengajar dengan merangkap mata pelajaran, permasalahan itu menjadi persoalan yang belum selesai saat ini. “Kemampuan di desa dengan perkotaan jauh berbeda, tidak mungkin bisa disamakan,” paparnya. Mereka juga meminta agar indikasi adanya pembocoran dihilangkan. Karena itu, siapapun pelakunya baik dari dinas, kepala sekolah, maupun guru harus ditindak lanjuti dan dibawa kejalur hukum. “Karena pembocoran soal maupun jawaban merupakan perbuatan pelanggaran hukum mereka telah membuka rahasia Negara,” papar dia. Safwan melanjutkan, untuk itu, perlu dilibatkan tim independen dari mahasiswa dan LSM untuk menjadi tim pengawas, namun tidak ada ikatan dari dinas. Menurut dia, dengan adanya tim independen maka tidak diragukan hasil ujian yang dicapai nantinya adalah hasil murni. Seperti diketahui, pada pada 22-26 Maret nanti, 254.716 pelajar tingkat SMA/MA/SMALB/SMK Aceh akan mengikuti UN. Kemudian, pada 29 Maret hingga 1 April gilaran siswa SMP/MTs/SMPLB dan pada 4-6 Mei giliran murid SD/MI/ SDLB pada 4-6 Mei. Sebanyak 254.716 peserta itu terdiri dari SD/MI/SDLB berjumlah 96.391 orang. SMP/MTs/SMPLB sebanyak 87.888 peserta sedangkan SMA/MA/SMALB sekitar 60.383 orang dan peserta UN dari SMK sebanyak 10.054 orang. (b05)

Khasyi’in ... dan duka. Imam Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita: Jika kamu diberi rahmat Allah berupa keberuntungan, jangan terlalu gembira, benamlah kegembiraan itu dalam sujud dan syukur kepada pemberi nikmat (Allah SWT). Sebaliknya apabila ditimpa musibah, juga jangan kamu terlalu berduka, benamlah duka itu dalam sujud dansyukur. Sebab senang dan duka itu tidak ada yang abadi. Kedua sifat itu Cuma giliran masa untuk mengujimu, siapa yang lebih baik amal kalian. Jika kamu mendapat nikmat dari Allah berupa harta, jabatan dan kesehatan, peliharalah anugerah itu jangan cepat hilang. Caranya engkau syukuri nikmat itu dengan ibadah dan amal shaleh. Hendaklah engkau tegakkan amar makruh dan nahi mungkar. Shabar dan shalat harus engkau wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Utsman bin Affan berkata: Sabar dan shalat itu ibarat benih yang akan tumbuh lebat dan berbuah lezat. Ibnu Abbas berkata: Jadilah Allah sebagai tempat mengadu dan tempat menumpahkan kebahagianJawaban Problem Catur, mu. Bagitu juga engkau TTS Dan Sudoku jadikan Allah sebagai tempat berkeluh kesah. Cuma Dari Halaman Sport. Allah yang mampu menenteramkan hatimu yang Jawaban Problem Catur: galau, hanya Dia yang mampu mengusir risau. 1. ......, Bxh2+. Istighfar dan taubat menjadi obat hatimu yang ter2. RxB, Gg3+. gores sembilu. 3. Rh1, Bh2+mat. Syuraih al-Qadhi berkata: Wahai anakku! Jangan engkau mengadu kepada Jawaban TTS: selain Allah SWT. Makhluk TTS Topik Agama tak mampu mengubah M J I B R I L K I B L A T keluh kesahmu. Jangan U U A U H A H engkau mengadu kepada H A B I B P U B A L A teman, sebab dia merasa A A I S M A I L L sedih, jangan pula engkau M H L U D O S A U M S I A T mengadu kepada musuh, A A A Y Y U B L si musuh akan bertambahD B E S A R A Q S A tambah senang melihat I S A Q I S H A S H U penderitaanmu. Y B E D U K I H L Dalam engkau melakA L I B S Y A F A A T sanakan shalat harus berH E L L A B I sabar dan kusyu’. MaksudB N A Q I B I M nya jangan tergesa-gesa, A K R F I D Y A H K H U S U U F I N N fokus kepada mengingat Allah Zat yang Maha Esa. Jawaban Sudoku: Jangan was-was dengan masalah duniawi. Orang8 7 6 1 4 2 3 9 5 orang yang khusyu’ itu di2 1 9 3 6 5 7 4 8 sebut khasyi’in. Mereka 3 5 4 9 7 8 6 2 1 menyembah Allah dalam ihsan. Seolah-olah mereka 5 4 3 7 2 6 1 8 9 melihat Allah sehingga 7 9 2 8 1 4 5 3 6 mereka sangat ta’zim dan 1 6 8 5 3 9 2 7 4 takut. Mereka meyakini, mata biasa tidak mampu 6 2 5 4 9 7 8 1 3 melihat Allah, tetapi mere9 3 7 6 8 1 4 5 2 ka juga haqqul yakin bah4 8 1 2 5 3 9 6 7 wa Allah melihat mereka. 1

Rugikan Negara Rp500 Juta, Mantan Kepala Penyuluhan Meringkuk Di LP BLANGKEJEREN (Waspada): Mantan Kepala Penyuluhan Kabupaten Gayo Lues berinisial, SD, akhirnya resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri setempat dan kini tersangka dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Blangkejeren.

Kapolres Gayo Lues, AKBP Armia Fahmi, melalui Kanit Tipikor, Aipda Jhon Beruh kepada Waspada, Kamis (11/2) mengatakan, berdasarkan audit BPKP, SD, terbukti telah merugikan negara senilai Rp500 juta lebih dalam program PUAP 2008. “Tersangka SD Kamis siang diantar kejaksaan didampingi

anggota Polres Gayo Lues ke LP Blangkejeren,” kata Jhon Beruh singkat. Sementara Kejari Gayo Lues melalui Kasi Pidsus, Roy, SH membenarkan penahanan tersebut. “Saat ini, pihak kejaksaan sedang menyiapkan surat dakwaan terhadap tersangka,” kata Roy.

Program Gubernur ...

nakan subsidi dari APBA untuk menebus resep dokter yang diluar formularium Jamkesmas. Zainuddin Salam mengatakan, jika dana subsidi APBA dipotong dan di alihkan ke JKA, maka bagaimana nasib penerima Jamkesmas yang semuanya masyarakat sangat miskin ketika membutuhkan obat yang di luar formularium Jamkesmas. Dia menyebutkan, program Jamkesmas sudah bagus dan sangat membantu masyarakat, namun hanya dalam pelaksanaanya saja yang bermasalah di RS, seperti di RSUZA Banda Aceh, dimana masih banyak pasien peserta Jamkesmas yang dipungut biaya, padahal sesuai dengan Pedoman pelaksanaan Jammendorong reformasi birokrasi menuju terciptanya pelayanan publik yang benar-benar diharapkan masyarakat. Materi penilaian dilakukan terhadap 12 komponen, di antaranya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin, pengembangan manajemen pelayanan, dan peningkatan profesionalisme pejabat atau pegawai di bidang pelayanan publik. Penilaian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu mulai jenjang usulan dari pemerintah provinsi, penilaian oleh tim dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi, serta penilaian dan masukan masyarakat yang diputuskan oleh tim pengarah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(kps)

kesmas tahun 2008/2009. Dia menambahkan, pada pelaksanaannya Jamkesmas saja yang sudah jelas pedoman pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, apalagi JKA Juklak dan Juknisnya. Dijelaskan, Gubernur Aceh, selalu mengandalkan premi JKA lebih besar dari premi Jamkesmas, tetapi tidak melihat dan menjelaskan bagaimana manfaat dan pelaksanaan program tersebut, karena dalam Jamkesmas biarpun preminya hanya Rp12.000, tetapi masyarakat dibebaskan dari segala pungutan dari Rumah sakit Alasan lain penolakan yang dilakukan LABNA terhadap program JKA adalah, jika nanti ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas dapat ditanggulangi dengan APBD sesuai dengan Juknisnya, apakah masyarakat yang miskin tapin tidak memiliki kartu JKA apakah dapat dikatagorikan masyarakat miskin atau tidak? Jadi JKA belum jelas mengaturnya, “dan kalaupun akan dilaksanakan sebaiknya di buat dulu percontohan di Aceh, kalau berhasil maka baru diterapkan diseluruh Aceh,” katanya. Dalam surat itu, LABNA juga meminta DPR Aceh, menolak menganggarkan dana untuk program JKA yang diajukan Gubernur Aceh cq Dinas Kesehatan Aceh dan selalu memperhatikan kepentingan rakyat Aceh. “Kita telah layangkan surat ke DPR Aceh, meminta untuk tidak membahas program JKA,” tandas Zainuddin Salam. (cmad/b09)

Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara. Keluarga Antasari menangis histeris dan memprotes vonis yang dianggap tidak adil itu. “Jaksa salah! Jaksa salah! Bapak tidak salah. Saya tahu itu rekayasa,” teriak adik Antasari, Wati, sambil menangis usai sidang pembacaan vonis Wati tidak mampu membendung kesedihannya. Perempuan yang mengenakan kerudung pink dan baju warna ungu itu nyaris jatuh pingsan. Wati ditenangkan keluarga Antasari lainnya.”Istiqhfar...,” kata seorang kakak Antasari sambil terus mengipasi Wati. Beberapa Polwan yang ingin membantu membopong juga disemprot oleh Wati. “Saya tidak mau dipegang polisi. Pergi kalian polisi!” kata Wati sambil terus menangis sesegukan. Dalam sidang vonis, Wati terlihat menangis saat majelis hakim yang diketuai Herry Swantoro memvonis kakak tercintanya 18 tahun penjara. Wati terus membasuh air matanya. Dia juga menutup telinganya dengan earphone lalu berkomunikasi dengan handphone. Dua perempuan lain yang juga keluarga Antarsari terlihat

meneteskan air mata. “Saya saja yang dipenjara. Nih penjara sekalian,” protes mereka sambil bergegas menuju mobil. Ida Laksmiwati, istri terdakwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar agak lega. Ida tampak tegar saat vonis dibacakan. Pantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jl Ampera Raya, Jakarta, Kamis (11/2/2010), Ida yang didampingi beberapa adik Antasari tampak tegar saat ketua majelis hakim Herry Swantoro membacakan vonis. Sementara anak-anak Antasari, Andita dan Ajeng saling mengobrol dan tampak santai. “Vonis kurang dari 20 tahun, agak sedikit lega,” ujar Ida usai sidang. Ida pun mengucapkan terima kasih kepada pengunjung yang setia menghadiri sidang suaminya. “Ini semua kawan-kawan dari Kejaksaan daerah juga datang dan ada kawan-kawan dari sekolah-sekolah. Saya menngucapkan terima kasih kepada pengunjung selama ini mengikuti sidang,” tandas Ida.(dtc)

jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat, dalam aturannya Jamkesmas selain menggunakan APBN juga menggunakan subsidi silang dari APBD Propinsi—untuk RSU ditingkat Propinsi—dan APBD—untuk RSU tingkat Kab/ Kota), sehingga jika JKA ini dijalankan akan menimbulkan tumpang tindih anggaran. Kata Ketua Umum LABNA, jika JKA dijalankan maka dana subsidi untuk Jamkesmas akan diambil dari mana? Sebab, selama ini obat-obatan dan bahan habis pakai yang di resepkan olehdokterkebanyakanobatyang di luar formularium Jamkesmas, sehingga harus menggu-

Presiden Serahkan ... Timur, Donggala, Mamuju Utara, dan Hulu Sungai Selatan. Tiga gubernur, dua walikota, dan dua bupati pada acara tersebut juga menerima penghargaan Kepeloporan dan Inovasi dari Presiden Yudhoyono. Mereka yang menerima penghargaan itu adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang, Bupati Agam Aristo Munandar, Walikota Surakarta Joko Widodo, Walikota Parepare M Zain Katoe, dan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze. Pemberian penghargaan CBAN setiap dua tahun sekali kepada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, yang dimulai sejak 2006, dimaksudkan sebagai upaya pembinaan aparatur negara dalam

Divonis 18 Tahun ... ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman mati. “Menghukum terdakwa Antasari Azhar dengan hukuman selama 18 tahun penjara,” kata ketua majelis hakim kasus Antasari Azhar, Herry Swantoro. Sebelumnya, Antasari Azhar dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Mantan Ketua KPK itu termangu mendengar tuntutan itu. Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dakwaan itu juga berisi bagaimana Antasari menggerayangi Rhani Juliani, istri siri Nasrudin. Antasari juga dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, orang yang turut melakukan perbuatan membujuk orang lain melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Histeris Keluarga tidak terima

Ketika ditanya yang memberatkan tersangka, Roy menjelaskan, selain terbukti merugikan negara, SD juga terbukti sengaja menggelapkan uang negara itu untuk memperkaya diri sendiri. “Dalam waktu dekat ini, pihak kejaksaan akan menghadirkan tersangka ke meja hijau beserta beberapa barang bukti,” demikian Kasi Pidsus Gayo Lues.(cb01)

Polisi Sita ... melaju dengan sepeda motor dari arah Pantonlabu—ibukota Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Begitu melihat ada razia, tiba-tiba mareka berbalik arah, masuk ke jalan desa Cot Kumbang yang juga masih dalam Kecamatan Baktiya. Melihat gelagat mencurigakan, aparat bergegas mengejar hingga akhirnya para tersangka berhasil ditangkap tanpa perlawanan. “Ketika digeledah, barang bukti setengah sak SS yang terbalut lakban hitam, sempat dibuang oleh tersangka HYD. Namun berkat kejelian petugas, barang haram tersebut berhasil ditemukan lagi sekitar 10 meter dari lokasi penangkapan,” demikian Kapolsek Baktiya Iptu Chairul Ikhsan.(cmus)

Pukat Trawl Masih ... yang bertugas menjaga perairan dan pantai Aceh untuk benar-benar mengawasi agar pukat trawl itu tidak masuk lagi ke wilayah Aceh,” harapnya. Jaring Setan Sementara, Direktur Satuan Polisi Air (Dirsatpolair) Polda Aceh Kombes Pol M Zaini yang ditemui wartawan di Banda Aceh menyatakan, saat ini pukat trawl sudah berganti nama dengan sebutan jaring setan. Menurutnya, para nelayan yang menggunakan jarring setan itu banyak operasi di wilayah timur dan utara Prov. Aceh serta pantai barat dan selatan hingga Aceh Singkil. “Kita sudah dengar itu, mereka tidak lagi menyebutkan pukat trawl tetapi boat jaring setan,” ujarnya. Kombes Pol M Zaini mengungkapkan, dengan jumlah personil dan sarana pendukung yang ada sekarang inin, pihaknya mengalami kewalahan dalam mengawasi pantai Aceh yang luasnya mencapai 1.662 Km, terutama dalam mengantisipasi beroperasinya boat jaring setan yang meresahkan para nelayan tradisional Aceh. M Zaini juga mengatakan, pepanjang 2009 pihaknya menangani 12 kasus illegal fishing, tidak termasuk kasus penyelundupan, kasus narkoba di laut maupun perompak laut.“Untuk 2010, baru satu kasus illegal fishing di pantai barat. (b09)

WASPADA Jumat 12 Februari 2010

Williardi 12, Sigid 15 ... dari tuntutan jaksa yang menuntut mati Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu. Sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut hakim menjatuhkan hukuman mati kepada salah satu terdakwa kasus pembunuhan direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Williardi Wizard. Jaksa menilai mantan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan tersebut bersalah sesuai pasal 55 (1) ke-1, pasal 55 (1) ke-2, dan pasal 340 KUHP. Sigid 15 Tahun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Sigid Haryo Wibisono. Pengusaha media itu dinilai dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain. “Terbukti secara sah bersalah menghilangkan nyawa orang lain,” kata Ketua Majelis Hakim, Charis Mardiyanto, saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 11 Februari 2010. Vonis ini jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Sigid dituntut dengan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menilai Sigid terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) kesatu, Pasal 55 ayat (1) kedua jo Pasal 340 KUHP. Nasrudin ditembak pada 14 Maret 2009. Dia meninggal 22 jam kemudian akibat dua peluru yang bersarang di kepalanya. Terbunuhnya direktur PT Putra Rajawali Banjaran ini menyeret sembilan terdakwa. Lima di antaranya berperan sebagai eksekutor. Kasus pembunuhan ini juga menyeret empat nama lainnya yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, mantan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Williardi Wizar, Bos Koran Merdeka Sigit Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan Lomm. (VIVAnews)

Anak Kualasimpang ... 2007 dan Kaskestrad (2007). Begitu juga pada masa-masa sebelumnya, sudah banyak jabatan penting di tubuh AD yang dipercayakan kepada anak kota Kualasimpang yang sangat gigih itu. Menurut data yang diperoleh, ada 16 orang perwira tinggi TNI yang menjalani rotasi dan mutasi penugasan di tiga angkatan bersenjata. Ini mencakup promosi jabatan Panglima Komando Daerah Militer, Wakil Kepala Staf dan Panglima Komando Strategi dan Cadangan AD (Pangkostrad). Ada delapan orang perwira tinggi yang mendapatkan promosi jabatan. Mereka itu adalah: Laksda TNI Soeparno dari Asops Kasal menjadi Wakasal; Marsda TNI Sukirno, SE dari Aspers Kasau menjadi Wakasau; Mayjen TNI Burhanudin Amin dari Pangdam I/Bukit Barisan menjadi Pangkostrad; Brigjen TNI Moeldoko, S.IP dari Kasdam Jaya menjadi Pangdivif-1 Kostrad; Marsda TNI Bonggas S. Silaen, S.IP dari Gubernur AAU menjadi Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan; Marsma TNI Sru A. Andreas, S.IP dari Danpuspomau menjadi Gubernur AAU; Brigjen TNI Budi Rahmat dari Waaslog Kasad menjadi Staf Khusus Panglima TNI; Kolonel Pnb Zulhasmi, S.Sos dari Paban III/Intelud Spamau menjadi Kadispamsanau. Sedangkan delapan orang perwira tinggi menjalani mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama adalah: Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, MA dari Dansesko TNI menjadi Irjen Kementerian Pertahanan; Laksdya TNI Moekhlas Sidik, M.PA dari Wakasal menjadi Dansesko TNI; Mayjen TNI Muhammad Noer Muis, S.IP, M.Sc dari Pangdam XVI/Pattimura menjadi Pangdam I/Bukit Barisan; Mayjen TNI Hatta Syafrudin dari Pangdivif1 Kostrad menjadi Pangdam XVI/Pattimura; Brigjen TNI Waris dari Staf Khusus Kasad menjadi Kasdam Jaya; Marsma TNI Sudipo Handoyo dari Kadispamsanau menjadi Danpuspomau; Brigjen TNI Drs. Christian Zebua, MM dari Kadispenad menjadi Waaslog Kasad; Brigjen TNI S. Widjonarko, S.Sos dari Staf Khusus Kasad menjadi Kadispenad. Rotasi dan mutasi penugasan kali ini, menurut data yang diperoleh, didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2010 yang ditandatangani Panglima TNI Djoko Santoso pada 11 Januari 2010. Kini, Mayjen Muhammad Noer Muis, ayah dari dua orang putri dari hasil pernikahannya dengan Nani Herawati itu semakin dekat wilayah tugasnya dengan kampung halamannya di Kota Kualasimpang. “Selama ini memang anak saya itu bertugas jauh-jauh terus dari kota Kualasimpang. Tetapi memang harus siap menjalani tugas di manapun berada,” ungkap ibundanya, Hj. Rohana ketika berbincang-bincang dengan Waspada di rumahnya di Desa Bukit Tempurung, Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, sambil melihat-lihat foto masa lalu yang masih disimpan rapi dalam album. Hj. Rohana mengatakan, meskipun tempat tugas anaknya itu kini sudah di Kota Medan, bukan berarti anaknya bisa pulang sebentar-sebentar ke rumahnya di Kota Kualasimpang. “Dia amat disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kalau tidak ada cuti, mana bisa pulang ke Kota Kualasimpang. Tetapi, saya juga senang karena tempat tugasnya sudah dekat yaitu di Kota Medan, sedangkan sebelumnya sangat jauh,” ungkap ibundanya yang sangat ramah itu. Muhammad Hanafiah