Page 4

Berita Utama

2

PT Banten: Prita Bisa Dibebaskan Dari Segala Tuntutan SERANG (Antara): Terdakwa pencemaran nama baik melalui surat elektronika (email) terhadap manajemen RS Omni Internasional, Tangerang, Prita Mulyasari bisa dibebaskan dari ganti rugi sebesar Rp204 juta. “Perkara prita kan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi bisa putusannya berkurang, tetap,bertambah, atau bahkan dibebaskan dari segala tuntutan,” kata Humas Pengadilan Tinggi (PT) Banten, Fauzie Ishak di Serang,Senin (7/12). Fauzie juga menjelaskan, bahwa PT Banten dalam putusannya tidak memberikan denda kepada Prita, tapi dikenai ganti rugi. “Nilai Rp204 juta itu bukan denda, tapi ganti rugi atas tuntutan RS Omni ke Prita, tidak ada itu ganti rugi, beda jauh,” tegasnya. Ia juga mengatakan, ganti rugi yang dibebankan PT Banten kepada Prita sebesar Rp204 juta adalah jumlah dari kerugian materil dan imateril penggugat. Sebanyak Rp164 juta adalah kerugian materil RS Omni, yang dikeluarkan untuk membuat berita sanggahan di dua media cetak nasional. “Itu saya lihat sendiri kuitansinya, itu pembayaran untuk di dua media cetak nasional,” terang Fauzie.

Sementara yang Rp40 juta adalah kerugian imateril, Rp20 juta kerugian imateril RS Omni, Rp10 juta dr Grace Hilda, dan Rp10 juta lagi dr Hengky Gozal. Selain itu, putusan PT Banten yang dijatuhkan kepada Prita juga sudah memenuhi asas rasa keadilan, bahkan pihak PT Banten juga putusannya jauh dibawah putusan PN Tangerang. “Putusan PT Banten jauh dari putusan PN Tangerang, apalagi kalau dibandingkan dengan tuntutan penguggat yang menuntut Rp599 miliar lebih,” jelas Fauzie. Fauzie juga menilai,apa yang dilakukan oleh salah seorang pejabat negara yang menyatakan akan memberi bantuan separuh dari ganti rugi PT Banten adalah suatu hal yang terburu buru. “Perkaranya juga belum berkekuatan hukum tetap kok, masih ada upaya hukum lainnya,” tegasnya. Menurut Fauzie,melalui kuasa hukumnya, manajemen RS Omni melalui PT Sarana Meditama Internasional (SMI) menggugat Prita sebesar Rp599 miliar melalui Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, namun hakim mengabulkan permohonan penggugat sebesar Rp314 juta ditambah harus meminta maaf melalui sejumlah media nasional yang dilakukan melalui iklan.

Hasyim Tak Hadir Tapi Tak Perlu Cemaskan Aksi 9 Desember JAKARTA (Antara): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu mencemaskan aksi antikorupsi di Monumen Nasional (Monas) Rabu, 9 Desember mendatang. “Saya sendiri akan mendukung demo 9 Desember sebab tokoh lintas agama menilai masalah korupsi merupakan penyakit bangsa yang harus diberantas,” katanya di Jakarta, Senin (7/12). Namun demikian, Hasyim memastikan tidak akan hadir dalam aksi itu karena harus pergi ke Manado memenuhi undangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang menggelar musyawarah nasional. Selain aksi damai, aksi yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu juga direncanakan diisi dengan penandatangan Piagam Indonesia Bersih oleh sejumlah tokoh, termasuk dari lintas agama. Pada kesempatan itu Hasyim juga menyarankan Presiden Yudhoyono agar tidak terlalu

sering mengemukakan temuan intelijen di hadapan publik. Sebelumnya, dalam beberapa pernyataannya Presiden Yudhoyono mengungkapkan temuan intelijen tentang adanya pihak-pihak yang akan menunggangi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menjatuhkan dirinya. Secara terpisah pengamat politik Boni Hargens menyarankan Presiden Yudhoyono agar ikut langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu, daripada mencurigainya sebagai sebuah gerakan politik. “Harusnya presiden, yang terpilih salah satunya karena isu antikorupsi (yang diusung dalam kampanye), memimpin langsung demo antikorupsi, bukan malah ketakutan,” kata Boni yang juga Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Muda itu saat bersilaturahmi dengan Rizal Ramli di Rumah Perubahan, Jakarta Selatan. Sementara Rizal Ramli curiga ada pihak yang memberi informasi keliru kepada Presiden Yudhoyono dan meminta presiden agar menyaring setiap informasi yang diberikan kepadanya.

Indonesia Ketua Komite Penghancuran Ranjau LONDON (Antara): Indonesia terpilih menjadi Ketua Bersama Komite Tetap Penghancuran Cadangan (stockpile) Ranjau Darat bersama Bulgaria pada “High Level Segment” Konferensi Kaji Ulang Konvensi Pelarangan RDAP (Konvensi Ottawa) ke-2 yang berlangsung di Cartagena, Kolombia. “Dipilihnya Indonesia sebagai Co-chair menunjukkan penghargaan dan apresiasi masyarakat internasional atas upaya Indonesia dalam menghapuskan ranjau darat,” kata Sekretaris Ketiga Fungsi Politik I PTRI Jenewa, Widya Sadnovic, dalam keterangannya di London, Senin (7/12). Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan, penghancuran cadangan ranjau darat anti personil (RDAP) yang dimiliki Indonesia tiga tahun sebelum batas waktu yang ditetapkan, merupakan bukti komitmen Indonesia mewujudkan perdamaian internasional. Indonesia telah menghancurkan 11.603 ranjau darat. Meskipun Konvensi mengenai Ranjau Darat (Konvensi Ottawa) berlaku sejak 1999 dan sudah 156 negara menjadi anggota, namun 39 negara belum menjadi anggota konvensi, di antaranya, Amerika Serikat, China, India dan Rusia. Selain itu, masih terdapat lebih dari 160 juta ranjau darat di dunia yang belum dihancurkan. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang paling terkena dampak ranjau, namun di sisi lain tiga dari 13 negara produsen ranjau darat di dunia juga berada di Asia Tenggara. “Indonesia senantiasa menyerukan kepada negara-negara yang belum menjadi pihak agar

segera meratifikasi Konvensi,” ujar Dubes Dian Triansyah Djani. Tantangan Besar Menurut Dubes Dian Triansyah Djani, masalah penghancuran cadangan ranjau juga menghadapi tantangan besar dengan lewatnya batas waktu penghancuran oleh empat negara, yaitu Belarusia, Turki, Ukrania dan Yunani yang memiliki lebih dari 10 juta ranjau. Dalam konperensi internasional ini, Indonesia meminta agar semua negara memenuhi kewajibannya dan menghancurkan cadangan (stockpile) ranjau darat sesegera mungkin. Di Konperensi Cartagena, Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Sebagai salah satu penyumbang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, Indonesia akan terus menjajaki kerjasama untuk meningkatkan kemampuan personil Pasukan Pemelihara Perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan pendeteksian dan pembersihan ladang ranjau. Pada penutupan konperensi ini, presiden/ wakil presiden dan pejabat tinggi negara pihak pada Konvensi Ottawa, telah menandatangani “Cartagena Declaration” yang mempertegas komitmen semua negara dalam memperkuat konvensi. Konferensi ini juga telah mengesahkan “Review Document” yang berisi tinjauan implementasi sepanjang tahun 2004-2009 dan “Action Plan” yang berisi langkah-langkah selama lima tahun ke depan dalam mencapai tujuan Konvensi, antara lain, langkah yang harus dilakukan untuk menghapuskan ranjau darat.

Menkokesra: Kesempatan Kerja Tidak Sebanding Angkatan Kerja SURABAYA (Antara): Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan bahwa kesempatan kerja di Indonesia masih terbatas dan tidak sebanding dengan angkatan kerja baru yang setiap tahunnya 2 hingga 3 juta orang. “Tingginya pertumbuhan angkatan kerja baru tidak sebanding dengan kesempatan kerja di Indonesia yang masih terbatas,” kata Agung dalam kunjungan kerja ke SMKN 1 Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/12). Tingginya angkatan kerja membuat jumlah pengangguran terus meningkat, meski secara prosentase turun dari 8,46 persen pada 2008 menjadi 8,14 persen pada 2009. “Meski terjadi penurunan prosentase tetap saja jumlahnya masih tinggi yaitu sekitar 9,26 juta orang,” katanya. Karena itu, pemerintah berupaya menciptakan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok dalam agenda meningkatkan kese-

jahteraan rakyat yang dijabarkan dalam berbagai prioritas pembangunan. “Upaya lainnya adalah menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Agung. Karena itu ia menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II dalam 100 hari kerja di bidang pendidikan adalah penyelarasan antara pendidikan dan dunia kerja. “Keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang baik antara pemangku kepentingan terkait,” katanya. Ia mengharapkan adanya pola kemitraan antara pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan dengan dunia usaha.dan industri, termasuk industri kreatif yang sudah dibangun dan perlu terus ditingkatkan. “Tujuannya adalah penyesuaian antara pendidikan atau pelatihan dengan dunia kerja,” katanya.

Pria Tewas Usai Oukup Di Padang Bulan MEDAN (Waspada): Ganda panjaitan ,45, warga Jalan Panglima Nyak Makam Kec Medan Baru tewas setelah Oukup di Jalan Jamin Gintings Padang Bulan Medan, Senin (7/12) malam. Pria itu tewas dalam perjalanan menuju RS Adam Malik. Menurut Syaiful ,40, sopir taksi langganan korban mengatakan, sekira pukul 17:00, Ganda Panjaitan dijeput dari rumahnya minta diantar ke Oukup Monika di Jalan Jamin Gintings km 8,2 Padang Bulan.

14 Ribu Polisi ... Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII, 9 hingga 13 Desember 2009,” katanya. Usai pembukaan Muspimnas itulah, kata Zaini,

Setelah satu jam kemudian pada saat korban sedang dikusuk sesudah mandi oukup, tiba-tiba kejang-kejang. Sopir taksi langsung melarikannya ke rumah sakit Adam Malik. Wakapolsekta Delitua Iptu WD Sidabutar mengatakan, korban tewas akibat penyakit jantung dan diduga komplikasi. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan di tubuh korban. “Sopir taksi dan karyawan Oukup sudah dimintai keterangannya,” ucap Sidabutar. (cat/h10)

aktivis PMII sepakat turun berdemonstrasi, sebagaimana juga dilakukan berbagai elemen masyarakat di seluruh Tanah Air. Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhamaddiyah, Ton

Abdillah Has mengatakan, aksi damai oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) akan digelar di silang Monas, Jakarta, 9 Desember 2009.

Banjir Landa ... Kadus yang lahir di kampung itu, mengatakan inilah kali pertama terjadinya banjir bandang sepanjang 70 tahun terakhir, sejak kampung itu dibuka neneknya. Sebelumnya, banjir Sei Padang paling hanya menggenangi halaman rumah. “Setahun lalu memang ada banjir setinggi lutut,” ujar dia. Dia menduga banjir bandang itu karena terjadinya perubahan pola tanam dari coklat dan karet ke tanaman sawit. “Dulu tak seperti ini,” keluh dia. Beberapa warga yang ditemui, mengatakan banjir bandang mulai terjadi sekira pukul 21:00. Diperkirakan, hal itu karena sejak siang hari terjadi hujan lebat di daerah Sipispis. Bersamaan dengan hujan, dalam beberapa jam debit air meningkat pesat. Hingga pukul 20:00 air sudah setinggi pinggang pria dewasa. Sejumlah warga tidak khawatir, karena memang tidak punya pengalaman soal bandang dan tetap bertahan di rumah dengan mengangkat perabot lebih tinggi. Namun, beberapa waktu kemudian suara deru air tibatiba terdengar dari kelokan sungai di ujung kampung. Hanya dalam hitungan menit, air setinggi sekira 2 meter disertai batang pohon tumbang bergerak kencang. Air bah itu, menyapu sejumlah rumah sehingga rata dengan tanah. Warga pun berhamburan menaiki bukit tanpa membawa bekal. “Saya bersama belasan warga bertahan di atas bukit hingga pukul 03:00,” kata Leman Sinaga. Hingga pukul 09:00, air masih menggenangi kampung itu. Baru sekira pukul 12:00 air perlahan surut dengan meninggalkan lumpur setebal 60 cm di setiap rumah warga. Jalan desa hancur, ternak lembu dan kambing mati bergelimpangan di berbagai tempat, ratusan tanaman kebun masyarakat tumbang dan terseret arus. “Kampung kami seperti dilanda perang,” keluh Zulfan Purba, warga yang rumahnya dimasuki air bah setinggi dua mater. Dari pantauan, di sepanjang jalan penghubung desa, terjadi tiga longsor yang menutup akses jalan masuk ke desa. Dua longsor menimpa rumah. Berbagai barang perabotan yang berhasil diselamatkan dijemur masyarakat. Sejumlah aparat kecamatan, mulai dari Camat Sipispis serta Kapolsek Sipispis, terlihat membuka posko di ujung desa. Bantuan ala kadarnya terhadap penduduk, mulai dari mi instan, nasi bungkus air bersih dan obat-obatan telah diterima masyarakat yang jadi korban. “Pak, cepatlah diberitakan, biar ada bantuan untuk kami,” kata seorang perangkat desa kepada Waspada. Dusun 13 Desa Marjanji, berjarak hanya sekira 10 meter dari pinggiran Sei Padang dan diapit perbukitan setinggi sekira 10 meter. Dusun itu juga dialiri anak sungai Bahuri yang bermuara di Sei Padang . Seluruh warganya berjumlah 100 KK merupakan petani dan peternak yang memiliki lahan terbatas. Dusun itu masuk dalam areal Perkebunan Pabatu PTPN IV yang umumnya menanam sawit. Kadis Sosial Pemkab Serdang Bedagai Herman Sitorus, SH.MSP yang ditemui saat meninjau bencana itu menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan bantuan tanggap darurat.’’Bantuan yang diberikan merupakan bantuan stimulan yang disampaikan Bupati HT Erry Nuradi melalui Dinsos yakni Sembako,’’ terang Herman seraya menyebutkan Pemkab Sergai juga sudah membuat posko kesehatan untuk me-

Pemko Medan ... “Jadi kita masih menunggu untuk satu orang tersebut. Sedangkan yang lainya setelah melalui rapat, maka kita umumkan di kantor Pos Besar Kota M-edan,” ujarnya. Dia menambahkan, persoalan ini tetap saja diberikan kepada UI untuk memutuskan hasil rankingnya, walaupun telah ada namanya. Namun, hal inilah yang perlu ada keputusan dari UI sebagai lembaga pemeriksa. Sementara itu kantor Pos Besar Medan kemarin dipadati ratusan peserta yang ikut ujian CPNS untuk melihat pengumuman yang sudah ditempel oleh pihak panitia penyelenggara CPNS Pemko Medan. Suasana padat, namun tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rawut wajah para pelamar umumnya terlihat lemas karena namanya tidak ada keluar. Namun ada juga CPNS yang lulus secara spontan berteriak gembira begitu melihat nomor dan namanya terpampang di papan pengumuman yang ditempel. Sedangkan sebagian lagi berbicara bahwa ada dugaan permainan dalam kelulusan tersebut. “Saya menduga kalau yang lulus ini tidak semuanya bersih dan murni. Tapi sayang tidak ada bukti-bukti yang mendukung,” ucap salah seorang peserta CPNS yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya. (h10)

nampung warga yang terserang penyakit termasuk dapur umum. Untuk itu Pemkab berharap kepada warga yang terkena musibah banjir dapat tabah dan bersabar, demikian Herman. Jalur KA Putus Sementara itu, banjir Sei Padang juga telah memutuskan jalur kereta api T.TinggiPematangsiantar. Jalur KA itu terputus di Kel. Lubuk Baru dan Kel. Pabatu. Air setinggi 60 Cm berasal dari sungai Kelembah menutup badan rel, sehingga tak bisa dilintasi kereta api. Selain itu, ratusan siswa beberapa sekolah terpaksa diliburkan. Padahal, hari itu merupakan hari pertama ujian semester. Beberapa sekolah yang meliburkan siswanya, yakni SMAN 4, SMPN 6, SMKN 1, MTsN serta beberapa SD yang berada di pinggiran sungai Padang di wilayah Kota Tebingtinggi. Diperkirakan, ribuan rumah juga tergenang air keruh bercampur lumpur itu. Beberapa kampung yang terendam banjir, di antaranya beberapa dusun di Desa Bah Damar, Desa Naga Kesiangan, Bah Sumbu di Kec. Tebingtinggi. Kemudian sejumlah desa di Kec. Tebing Syahbandar dan Kec. Bandar Khalifah, Kab. Sergai. Semua desa itu berada di pinggiran Sei Padang. Untuk Kota Tebingtinggi, beberapa kelurahan yang jadi langganan banjir, di antaranya Kel. Brohol, Bandar Sakti, Bandar Utama, Tanjng Marulak, Tanjung Marulak Hilir, Tambangan dan Tambangan Hilir. Selain itu, luapan air Sei Kelembah, juga menggenangi ratusan hektar areal sawah di Kec. Bajenis. Sedang beberapa rumah yang tergenang diperkirakan terjadi di Perumahan Purnama Deli, Kel. Bulian dan Kel. Pelita di Kec. Bajenis, Kota Tebingtinggi. Dari pantauan, tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir Sei Padang yang diperkirakan masuk kategori besar itu. Di Besitang Sementara itu Ratusan kepala keluarga (KK) dari Dusun Sidodadi, Dusun Pantai Pulau, dan Dusun Sukaramai, Desa Sekoci, Kec. Besitang, Minggu (6/12) malam, mengungsi karena pemukiman mereka dilanda banjir. Para warga yang masih diliputi trauma akibat banjir bandang yang melanda Besitang tahun 2006 lalu panik begitu melihat air sungai meluap

sangat deras dan menenggelamkan badan jalan setinggi pinggang orang dewasa. Menurut, Syamsul, S.Ag, salah seoang pemuka agama di daerah itu, pada pukul 22:00, ratusan KK warga berbondong-bondong mengungsi ke lokasi perbukitan dan sebagian mereka menyeberang jembatan gantung menuju Dusun Sekoci. Dalam kondisi hujan deras, para warga yang dalam kondisi kalut berupaya menyelamat hewan ternak. “Mereka masih menyempatkan diri menggiring hewan-hewan peliharaan ke lokasi dataran yang lebih tinggi,” tukasnya. Kepala Dusun Sidodadi, M. Yusuf mengatakan, jumlah warganya yang mengungsi pada malam itu lebih kurang

WASPADA Selasa 8 Desember 2009 200 KK. Menurut dia, sebagian warga menumpang di rumah warga dusun yang berada di atas bukit. Banjir juga melanda dusun tetangga. Menurut Kadus Sukaramai, Sihotang, jumlah warganya yang mengungsi malam itu berkisar 40 KK. Sementara data warga Dusun Pantai Pulau yang juga turut mengungsi belum diperoleh. Pantauan Waspada, ketinggian air di jalan menuju dusun Sidodadi yang pada malam harinya mencapai 1 meter, memasuki Senin petang telah menyusut seukuran lutut orang dewasa. Meski begitu, warga tetap siaga mengingat cuaca yang kurang bersahabat. Kecemasan tidak hanya dirasakan warga Desa Sekoci, tapi sejumlah warga di Kel. Bu-

kit Kubu, Kel. Kampung Lama dan Desa Bukitmas.Para warga yang pernah menjadi korban banjir terbesar sepanjang sejarah pada tahun 2006 lalu juga mengaku cemas. Menurut data yang diperoleh Waspada dari Kasubdit Pemolaan dan Pengembangan Direktorat Konservasi Kawasan, Dirjen PHKA Dephut, Wiratno, kerusakan DAS Besitang tahun 2006 tercatat mencapai 23.000 ha. Kerusakan ini disebabkan faktor perambahan hutan skala luas dan aksi illegal logging. Data yang disampaikan mantan Kepala TNGL SumutAceh ini belum termasuk kerusakan DAS akibat perambahan hutan mangrove yang mencapai puluhan ribu hektar. (a08/a07/a02)

Presiden Tawari Nila Moeloek Utusan Khusus JAKARTA (Antara): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan telah meminta dr Nila F Moeloek untuk menjadi utusan khusus bagi urusan pencapaian target pembangunan milenium atau Milenium Development Goals. Dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional II Dharma Wanita Persatuan di Istana Negara Jakarta, Senin (7/12), Presiden mengucapkan terima kasih atas peran

Nila selama ini sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. “Dalam kesempatan ini, saya secara khusus berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Prof Nila Moeloek,” katanya. Dijelaskan Presiden, ia bisa memahami keinginan Nila untuk tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan pada periode berikutnya.

Menkominfo ...

Sebaliknya, KPK dan sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Penyadapan yang sedang dibahas Departemen Komunikasi dan Informatika. RPP itu dinilai dapat menghambat KPK dalam memberantas korupsi, terutama mengenai izin pengadilan.

Kepala Negara menambahkan sebelumnya, telah meminta Nila untuk menempati posisi sebagai utusan khusus. “Pernah saya sampaikan kepada beliau, saya ingin Ibu Nila menjadi Special Envoy, utusan khusus sekaligus dubes atau ambassador untuk pencapaian MDGs,” katanya. Meski demikian, menurut Presiden, Nila masih belum memberikan jawaban dan mempertimbangkannya. “Saya minta kesediaan, beliau belum menjawab. Mudah-mudahan setelah istikharah bersedia,” kata Presiden yang disambut tawa anggota Dharma Wanita yang hadir. Sementara itu, Nila, usai acara pada wartawan mengatakan Presiden beberapa waktu yang lalu memang menyampaikan permintaan itu dan memberikan kesempatan untuk mempertimbangkannya.

ma tertinggi,” ujarnya. Pada kesempatan terpisah Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro mengatakan, jelang peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang, situasi ibukota Jakarta dan sekitarnya relatif kondusif. “Belum, belum ada hal yang mengkhawatirkan. Meski ada beberapa aksi unjukrasa belakangan ini meningkat di ibukota Jakarta dan sekitarnya, tetapi semua masih terkendali,” katanya. Ia menambahkan, hingga kini pihaknya hanya bersiaga untuk mengantisipasi berba-

gai kemungkinan yang akan terjadi menjelang, saat dan setelah 9 Desember 2009. “Ya kita tetap siaga, berkoordinasi dengan semua pihak terutama polri mengantisipasi semua kemungkinan,” ujar Darpito. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kekhawatirannya akan terjadi aksi yang bisa menimbulkan kekacauan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang akan dilakukan pada 9 Desember. Sikap ini sempat menuai kritik dan bantahan dari sejumlah aktivis penggiat antikorupsi.

Telkom, begitu pun polisi untuk melakukan penyadapan. Nah ini kan harus diatur, makanya perlu ada peraturannya,” kata Tifatul. Ia mengatakan, harmonisasi RPP Penyadapan ditargetkan selesai untuk menjalani uji publik pada April 2010.

Belum Ada ... Seolah-olah kita memainkan peran, padahal kita yang diperankan. Seolah-olah kita jadi sutradara, padahal kita jadi pelaku. Himbauan saya, masyarakat jangan terpancing, pers tetap tenang,” ujarnya. George menambahkan, jika nantinya terjadi tindakan atau aksi yang membahayakan stabilitas nasional, TNI akan bertindak sesuai dengan hukum. “Kalaupun mau dilanjutkan, ya silakan. Kita kan punya hukum, dan kita sudah sepakat hukum sebagai pangli-

Waspada Selasa 8 Desember 2009  

Waspada Daily

Waspada Selasa 8 Desember 2009  

Waspada Daily

Advertisement