Page 29

Opini

WASPADA Selasa 8 Desember 2009

Masyarakat Bertanya KPIDSU Menjawab Pengantar: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk melalui UU No 32/2002 tentang Penyiaran, dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. KPIDSU berfungsi sebagai lembaga perwujudan pertisipasi masyarakat dalam penyiaran, menampung aspirasi dan menjembatani kepentingan masyarakat akan isi penyiaran di Indonesia (Radio dan TV— baik swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan). Untuk itu, KPIDSU bekerjasama dengan Waspada membuka rubrik tanya-jawab guna menampung aspirasi, keluhan, saran dari masyarakat mengenai apa saja tentang penyiaran radio dan televisi. Pertanyaan Anda dapat dikirim melalui surat dengan mencantumkan kupon (MBKM) dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku ke alamat: Harian Waspada Jl. Brigjen Katamso 1 Medan 2015. 2. Sekretariat KPIDSU Jl. Adinegoro 7 Medan 20235, Telp. (62-61) 4520924 (sentral). Fax. (62-61) 4520962. Email: Info@kpid-sumutprov.go.id dan ukmedan@yahoo.com serta Website: kpid-sumutprov.go.id (T) : Yth Komisioner KPID-SU, saya sangat prihatin menyaksikan pemberitaan kekerasan berita kriminal di televisi yang ditayangkan secara vulgar. Beberapa waktu lalu misalnya, di Metro TV warga menghakimi pencuri ban ditayangkan secara vulgar. Hal yang sama juga terjadi di TV One korban penembakan ditayangkan secara rinci dan berulang-ulang. Demikian juga pada tayangan Sergap RCTI, mayat seorang bayi korban kekerasan orang tua juga ditayangkan secara vulgar. Saya bertanya dalam hati bagaimanakah jika hal itu menimpa keluarga kita? Di mana sebenarnya nurani pengelola atau penanggung jawab televisi? Saya mohon juga KPI/KPID agar memerhatikan masalah ini. (Rosdiana, Guru MIN Medan) (J) : Terima kasih atas masukkannya. Perasaan ibu yang mengkhawatirkan tayangan seperti itu juga disampaikan oleh pemirsa lainnya. Memang saat ini jika tidak kita yang turut mengawasinya terkadang banyak siaran televisi yang jauh dari harapan kita semua. Terkait ketiga tayangan yang disiarkan oleh tiga televisi swasta Jakarta, KPID-SU telah berkoordinasi dengan KPI Pusat. Berdasarkan penulusuran kami, berita kekerasan pencuri ban di Metro TV tayang pada Headline News, Jum’at (20/11). Demikian juga dengan Kabar Petang Jum’at (20/11) di TV One berita dengan judul “Polisi Tembak Seorang Warga” dan berita bayi korban kekerasan pada acara Sergap RCTI, Rabu (25/11), sudah melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yakni t melanggar dalam Pasal 30 (a) SPS KPI dimana gambar luka-luka korban kekerasaan tidak boleh disorot secara dekat. Disamping itu, semua tayangan itu tidak patuh terhadap kode etik jurnalistik (KEJ). Atas dasar itu, berhubung dengan itu semua, pada tanggal 3 Desember 2009 KPI Pusat telah melayangkan surat teguran kepada tiga stasiun televisi tersebut. (T) Yth KPID-SU, saat ini kita di daerah seolah-olah dipaksa untuk menerima semua siaran televisi dari Jakarta. Akibatnya tidak jarang banyak siaran televisi swasta yang mengudara secara nasional disamping menghibur juga meracuni karena tidak sesuai dengan budaya warga Sumut. Kapan pastinya siaran berjaringan dan apa sanksi bagi televisi Jakarta yang tetap nyiar di Sumut? (Aman. T. Abdurrahman, Jl Amaliun Medan) (J) Terimakasih atas pertanyaannya. Memang betul siaran yang dipancarluaskan dari Jakarta melalui stasiun relai tidak semuanya menguntungkan bagi daerah baik dari segi keragaman kepemilikan (diversity of ownership) maupun keragaman isi siaran (diversity of content). Pada tanggal 28 Desember 2009 merupakan awal dari tidak diperkenankannya televisi Jakarta mengudara secara relai. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No.43/2009 pada tanggal tersebut merupakan awal dari sistem stasiun jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi. Oleh sebab itu KPID mengimbau agar semua televisi Jakarta segera melakukan registrasi perizinan ke KPID untuk membuat stasiun berjaringan. Dengan berjaringan akan menguntungkan dari segi isi siaran dan sumber daya manusia (SDM). Dari segi isi siaran, dengan sistem jaringan minimal 10 persen harus siaran lokal. Sedangkan dari segi SDM dipastikan akan menjadi peluang SDM lokal untuk bekerja dan berkreasi di televisi sehingga membuka peluang lapangan kerja baru. Mengenai sanksi, beberapa daerah mengusulkan apabila televisi Jakarta tidak mematuhi ketentuan berjaringan sebaiknya siarannya di daerah dihentikan. Kemudian kanal frekwensi yang tersedia diberikan kepada pengusaha lokal yang berminat berusaha di bidang televisi. KPID-SU sendiri masih Kupon MBKM menunggu televisi Jakarta untuk mengurusnya, dan hingga saat ini baru dua televisi yang KPIDSU - WASPADA mengajukan proposal yaitu TV One dan SCTV.***

Penahanan Dengan Sangkaan? Hukum memang sebuah teka-teki. Manakala terdengar dan terlihat banyak orang, sebuah kasus pidana besar terjadi, tersangka hingga status terdakwa bahkan terpidana bisa bebas (dengan jaminan). Sementara kasus ringan, seperti pencurian 3 biji kakao, dipidana. Kasus miris juga terjadi pada kakak ipar saya, Suryanti, beralamat di Jalan Sawi Pematangsiantar. Hanya gara-gara persoalan perkelahian sesama ibu-ibu, langsung ditahan. Sejak 15 Oktober 2009 yang lalu sampai surat ini kakak ipar saya ditahan. Anehnya, menurut abang saya, Polres Pematangsiantar, menahan dengan surat penahanan yang menyebutkan delik sangkaan KHUP Pasal 351 tanpa menyebut ayatnya. Sebagaimana lazimnya diketahui bahwa dalam proses hukum pidana sangkaan, dakwaan, tuntutan dan hukuman harus jelas merinci dasar hukum, dari pasal ayat hingga ke butir (jika ada). Jika tidak tentu batal demi hukum. Saya sudah pernah menulis surat ke Kapolres Pematangsiantar tanggal 20 Oktober 2009 dan ekspedisi II tanggal 1 November 2009 tembusan ke Kapolda Sumatera Utara untuk mempertimbangkan penahanan dimaksud. Adapun alasan seseorang ditahan antara lain menyatakan takut pelaku mengulangi, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta delik pidana diancam hukuman berat. Sementara untuk kasus kakak ipar saya hanyalah kasus pidana ringan.....Sekali lagi, saya mohon maaf, bukan mencampuri, bahkan saya menghormati kompetensi Polri dalam menjalankan profesionalsmenya.... Bahkan ironisnya, pada waktu kakak ipar ditahan, sedang menyusui bayinya. Saya mendengar bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi karena memang terjadi pertengkaran diantara kakak ipar saya dengan lawannya sehingga kemungkinan terjadi saling mempertahankan diri.Yah, namanya mamak mamak, Pak..... Saya pernah bertemu dengan seorang perwira Polri yang memberi komentar atas hal ini, bahwa ketika dia menjabat Kapolsek, tidak semua kasus pidana ringan seperti perkelahian ibu-ibu yang cuma luka biasa, harus terus dilimpahkan ke pengadilan, mengingat Polri sebagai pengayom masyarakat. Drs Gustap Marpaung, SH Palembang Jl. Cut Nyak Din No.5

Jeritan Hati Putra Daerah Langkat Saya salah seorang peserta ujian CPNS yang di adakan pada tanggal 25-112009. Saya sudah mengikuti CPNS sejak tahun 1990 waktu izajah masih PGA Negeri. Tapi sampai sekarang saya tetap masih honor dan saya sekarang telah memiliki izajah S.1 Tarbiyah PAI. Sedangkan usia saya sekarang sudah mencapai 40 tahun, berarti tahun depan saya tidak bisa lagi mengikuti CPNS. Saya berharap ada perhatian bapak kepala daerah memperhatikan warganya. Sekarangkan sudah berlaku UU otonomi daerah, masak saya yang sudah mengabdi 20 tahun lamanya tidak pernah diperhatikan, apa artinya otonomi daerah itu? Saya mengajar pada SD Negeri sebagai tenaga honor. Sudah 20 tahun lamanya dan memiliki bukti fisik yang ada yakni SK yang disahkan oleh Dinas Tk II Kabupaten lengkap dengan absensi dan daftar gaji. Dimana perhatian pemerintah daerah kepada guru honor SD di Langkat?. Selebihnya pada sorenya saya melatih pramuka, (sebagai tenaga sukarelawan) tanpa honor. Peserta ujian saat ini belasan ribu jumlahnya. Kebanyakan peserta dari luar daerah. Jadi kapan putra daerah muncul kepermukaan? Apa tenggelam terus? Tolooo.....ng!!! ungap-ungap baong saya pak. Mohon perhatian dari bapak bupati Langkat. Siti Aisyah, S.Pd.I -Stabat

27

Peran Swasta Dan Peningkatan Pelayanan Publik Oleh Drs. H. Amiruddin

T

untutan masyarakat akan pelayanan bermutu semakin hari terus meningkat. Hal itu diiringi dengan meningkatnya tuntutan reformasi birokrasi yang semakin efisien, transparan, responsif, adil, dan akuntabel. Akan tetapi, keterlibatan pemerintah secara langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik hingga saat ini cenderung tidak efisien dan tidak efektif, bahkan menghasilkan pelayanan yang buruk. Ada banyak faktor pendukung yang menyebabkannya. Di antaranya, kurang tertanamnya prinsip keadilan dan persamaan perlakuan dalam penyelenggaran pelayanan publik di setiap pemerintahan kabupaten/ kota, tingkat responsifitas pemerintah kabupaten/ kota masih dalam kondisi yang rendah, tingkat efisiensi dan efektifitas dilihat dari segi waktu dan biaya masih rendah, dan masih ditemukannya praktik budaya rente dalam birokrasi. Dengan kondisi yang seperti itu, pemerintah daerah harus segera mengambil keputusan tepat untuk mengentaskan masalah tersebut, misalnya dengan melakukan hubungan kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, seperti yang terkandung di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pijakan dan arah bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan menyelenggarakan pelayanan publik, tapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah. Terkait dengan kerjasama tersebut dapat dilihat dalam pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 , sebagai berikut: “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Pasal 195 (1) “Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama”. Pasal 195 (2) “Dalam penyediaan pelayanan pu-

blik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga”. Pasal 195 (3) Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat berupa operation and maintenance yang lebih fokus pada bentuk operasional fasilitas publik, design-build yang diarahkan pada desain dan membangun fasilitas sesuai dengan standard yang diinginkan pemerintah, Turnkey-Operation dimana pemerintah yang menyediakan modal dan pihak swasta mendesain, membangun, mengoperasionalkan fasilitas selama perioda waktu tertentu. Bentuk kemitraan lainnya yaitu membangun fasilitas tambahan pada fasilitas yang sudah ada (wrap around addition), pemberian sewa pihak swasta kepada pemerintah daerah untuk kurun waktu tertentu (lease-purchase), pemindahan kepemilikan fasilitas milik pemerintah menjadi milik swasta untuk dioperasionalkan dalam kurun waktu tertentu (temporary privatization), pihak swasta menyewa atau membeli fasilitas dari pemerintah untuk dikembangkan dan difungsikan (lease develop operate or buy develop operate). Pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan melalui pendanaan dan pembangunan fasilitas (build transfer operate), penyerahan tanggung jawab kepada pihak swasta dalam kurun waktu tertentu yang kemudian kewenangan dikembalikan ke pemerintah daerah (build own operate transfer), atau dengan memindahkan tanggung jawab terhadap fasilitas atau kontrak dengan pihak swasta untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas tersebut, namun dana dari pihak swasta (build own operate). Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta atau sering disebut Public-Private Partnership (PPP) memungkinkan pemerintah lebih fokus pada kegiatan yang andapat memberikan peluang dalam menyediakan fasilitas publik yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Tentu saja, kemitraan tersebut juga akan menguntungkan pihak swasta sebab secara sederhana konsep kemitraan atau aliansi dipahami sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersa-

ma dengan tetap menjaga independensi formasi aliansi dari keterikatan organisasi badan usaha yang menjadi mitra. Dengan adanya kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak swasta diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan. Tentunya hal itu didasarkan pada prinsip otonomi yang terdapat dalam Undang – Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pijakan dan arah bagi pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan publik., seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik, telekomunikasi dan bahkan akses untuk mendapatkan kepastian usaha karena mudahnya berbagai urusan perizinan. Di samping itu, bidang pelayanan publik lainnya yang ada diperkotaan, seperti masalah sampah,kesehatan,pasar pasar tradisonal moderen dan pusat pelayanan terpadu seperti Pbb,pajak hotel restoran,retribusi izin reklame,perpakiran dan lainya yang hingga kini belum juga terselesaikan tentunya akan dapat segera tertanggulangi, tentu tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Selain itu, masyarakat juga akan merasa lebih nyaman dengan adanya pilihan yang lebih banyak dan lebih fleksibel yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah pada umumnya. Adanya kemitraan tersebut juga dapat menumbuhkan persaingan dan mendorong lahirnya pendekatan kewirausahaan dalam setiap aktifitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Tidak hanya itu, peran swasta juga dapat mendorong efisiensi operasional. Akan tetapi, akan mendorong lapangan pekerjaan baru,investasi dari pihak swasta dan tidak memberatkan dana APBD dari kabupaten/kota. Di sisi lain, kemitraan juga memiliki kelemahan terutama bagi daerah untuk melakukan kemitraan dengan pihak swasta. Hal ini disebabkan tidak adanya landasan secara jelas yang mengatur hubungan kerjasama tersebut. Beberapa kelemahan lain dari hubungan kemitraan yang dijalin pemerintah daerah dengan pihak swasta dian-

taranya lambat laun pemerintah daerah kemungkinan besar dapat kehilangan kendali atas penyelenggaraan pelayanan (loss of control by local government), terjadinya peningkatan biaya (increased cost) yang akan dibebankan kepada masyarakat, timbulnya implikasi politik di masyarakat akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap hubungan kerjasama yang terjalin, munculnya kritik mengenai akuntabilitas terhadap pengelolaan kemitraan dan mitra swasta, munculnya pelayanan yang tidak konsisten (unreliable services), tidak adanya keuntungan dari persaingan (inability to benefit from competition), terjadinya penurunan kualitas atau efisiensi pelayanan (reduced quality or efficiency of service), kemungkinan terjadinya bias pada proses seleksi (bias in the selection process), dan yang terakhir kemungkinan munculnya masalah – masalah ketenagakerjaan (labour issues). Meskipun akan ditemukan kendala dalam melakukan hubungan kerjasama tersebut, kedua belah pihak, baik pemerintah daerah maupun mitra usaha perlu juga memperhatikan beberapa prinsip dasar yang dapat mendukung keberhasilan kerjasama tersebut. Diantaranya nilai seorang pelanggan (customer value). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus memperhatikan seberapa besar nilai yang didapat konsumen dari hasil kemitraan tersebut, sehingga produk/ jasa yang diberikan menjadi lebih murah, lebih cepat, lebih berkualitas. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam memberikan keunggulan dalam pasar juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari kemitraan. Hal terakhir yang benar – benar bisa menjadi pendorong keberhasilan kemitraan adalah ekstendabilitas (extendability). Sebuah kemitraan berhasil apabila dalam prosesnya mampu mengembangkan dan menghasilkan motivasi serta ide baru untuk melakukan inovasi produk dan jasa yang memiliki nilai sangat berarti bagi pelanggan. Prinsip lain yang harus diperhatikan pemerintah dengan dunia usaha dalam menjalin kerjasama antara lain keadilan, keterbukaan, transparansi, persaingan, bertanggungjawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mendukung satu dengan lainnya.*** Penulis adalah anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan di Komisi C

Reformasi Berjilid II Oleh Dr.Ir. Satia Negara Lubis, MEc

S

eperti film silat Cina yang selalu berjilid, rupanya bagi SBY reformasi juga sepertinya berjilid dan kini reformasi itu masuk jilid II. Kalau film seri silat Cina satu jilid terkadang berisi 45 seri tetapi reformasi jilid I rupanya hanya sampai 10 seri alias supuluh tahun (1999 – 2009). Kalau film seri silat Cina jilid I sudah Nampak gambaran dari akhir ceritanya seperti apa, tetapi reformasi jilid I menyisakan banyak persoalan dan akhir dari cerita belum dapat ditebak seperti apa. Kalau film seri silat Cina substansi cerita adalah balas dendam, cinta dan kesetiaan pada Negara, maka reformasi jilid I substansi ceritanya adalah supremasi hukum, demokrasi dan keadilan. Itu sebabnya ruh film seri silat cina beda-beda tipis saja dengan seri reformasi. Memasuki reformasi jilid II ada tiga aspek penting yang ingin dicapai selama 10 tahun ke depan (kalau setiap jilid 10 tahun atau barangkali hanya 5 tahun saja karena SBY harus berhenti menjadi Presiden sepenggal reformasi jilid II, dan tidak ada injury time seperti bermain sepakbola), yaitu aspek itu 1). Persoalan pertumbuhan ekonomi, 2) persoalan pemerataan dan keadilan 3). Demokrasi. Ketiga aspek ini menurut SBY sangat penting karena adalah ruh dari pembangunan ke depan. Tetapi menurut SBY juga, bahwa ketiga aspek hanya dapat kita capai jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat sebagai warga Negara. Wah…, luar biasa program pembangunan ke depan jika saja ketiga aspek itu dapat dilakukan secara simultan dalam periode reformasi jilid II. Tetapi apakah ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak saling bertentangan ? dan bagaimana kita dapat melakukannya secara bersamaan dan berhasil jika ada trade off dan pemerintah dipaksa untuk memilih salah satu atau dua dari tiga pilihan? Nah, inilah mungkin yang berbeda dari film seri silat Cina yang saya maksud. Reformasi Jilid I Buah karya Refromasi jilid I tentu saja dilihat dalam pandangan yang berbedabeda. Tetapi mungkin yang tidak berbeda adalah, reformasi jilid I berhasil membuahkan keterbukaan informasi secara telanjang dan terang benderang, tanpa sensor, bahkan terkadang tanpa etis. Woo…. Jangan bayangkan rakyat dapat mendengar percakapan sangat rahasia antara bandit pencuri uang Negara kakak beradik dengan mafia hukum dengan melibatkan petinggi Negara secara telanjang pada era pra reformasi. Woo… jangan pernah berpikir rakyat dapat mendengar caci maki rakyat terhadap Presidennya pada era sebelum reformasi. Dan…. kini semuanya begitu transparan walau salah benar, fitnah dan kejujuran, keadilan dan penindasan, pembunuhan karakter atau pujian yang menjadi bahagian dari sinetron luar biasa itu nanti saja dibuktikan. Terpenting, bebas saja dulu…. Itu kata reformis

Benar, reformasi jilid I sedikit telah berhasil melakukan terobosan di bidang ekonomi. Konon pertumbuhan yang dulu negatif merangkak positif bahkan dekat dengan 7 persen yang di USA sendiri sulit untuk ditembus. Sektor riil juga bergeliat geliat, dan gayanya juga sama dengan pergerakan pada era orde baru. Boleh dong, kita angkat jempol pada satu hal ini, karena buah itu dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh di tengah badai bencana yang melanda Indonesia hampir sepenggal kekuasaan SBY. Bahkan kita juga angkat jempol karena, banyak rakyat miskin menerima bantuan BLT yang memang dibutuhkan oleh mereka (terlepas BLT dijadikan alat untuk pemenangan Pemilu). Rupanya di tengah sedikit keberhasilan itu penegakan hukum yang dituntut pada reformasi jilid I makin runyam bahkan carur marut. Kasus cicak lawan buaya dan terakhir Century gate bukti dari persoalan hukum kita belum mendapat tempat yang baik pada reformasi jilid I. Bobolnya benteng keuangan Negara trilyunan rupiah, hukum yang tidak berpihak pada pencuri semangka, tuntutan masuk penjara dan denda ratusan juta seorang ibu yang iseng bermain email, tertawa puasnya Anggodo menghisap rokok sembari menghirup udara segar walau jutaan rakyat telah mendengar kehebatannya mengatur alat penegak hukum, dan … dan… adalah satu bukti bahwa reformasi jilid I dalam penegakan hukum tidak terselesaikan. Reformasi jilid I mungkin dianggap telah selesai babaknya walalu harus menyisakan sejuta pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi untung saja, reformasi jilid II menyusul dengan subtansi yang banyak miripnya. Dan kita juga harus menunggu karena akhir reformasi Jilid I kita dipimpin juga oleh Wakil Presiden yang dianggap piawai dalam ekonomi pasar Reformasi Jilid II Substansi 1 dan 2 dari reformasi jilid II adalah pertumbuhan dan pemerataan alias keadilan. Dalam bayangan saya adalah, sangat susah untuk menyatukan antara pertumbuhan dengan pemerataan jika ekonomi kita masih masuk pada fase melepaskan diri dari krisis dan terancam krisis di tahun 2008. Pertumbuhan pasti mengejar target peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya dengan menggerakkan seluruh kemampuan hanya pada sektor yang dianggap mampu menembusnya. Pertumbuhan memiliki mata yang buta terhadap pemerataan dan pertumbuhan itu sesuatu yang susah dirasakan oleh seluruh komponen bangsa Sesungguhnya pertumbuhan ekonomi hanya hitungan kalulator saja antara pencapaian pendapatan nasional dari tahun dasar ke tahun sesudahnya. Pertumbuhan tidak begitu peduli dari sektor mana sumber itu. Jika hanya dua sektor atau empat sektor saja yang mampu menyumbangkan peningkatan pen-

dapatan nasional, maka pertumbuhan akan terjadi. Pertumbuhan tidak pernah mau tahu apakah pertumbuhan itu dihasilkan dari padat karya atau padat modal, pertumbuhan juga tidak peduli apakah sub sektor UMKM mati suri dihajar oleh industry besar atau tidak dan pertumbuhan juga tidak peduli pendapatan per kapita naik pada satu sisi tetapi pada sisi lain jumlah penduduk miskin bertambah. Pertumbuhan adalah indikator saja dan tidak punya rasa sedih apakah pedagang kaki lima terusir atau diadili sesuai haknya untuk hidup dan berniaga. Pertanyaannya sederhana sekali, mampukah pemerintah dalam mengejar pertumbuhan sebagai pilarnya tetapi lapangan pekerjaan terbuka lebar, mereka yang menganggur bisa kembali bekerja, pendapatan masyarakat dapat terus meningkat seiring peningkatan pendapatan perkapita pada laporan Biro Pusat Statistik, dan atau daya beli masyarakat pulih untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ?. Jawabnya bisa, sepanjang pertumbuhan diberi mata palsu untuk melihat bahwa kesempatan berusaha antara UMKM dengan usaha besar adalah setara. Jawabnya bisa sepanjang pertumbuhan mengerti bahwa sektor agribisnis, manufaktur, dan kelautan harus kita pacu untuk berkembang lebih baik lagi dengan mengedepankan sisi demand side (kesejahteraan produsen). Jawabnya bisa, jika pemerintah mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi untuk berkembang dan bukan hanya selogan atau nyanyian penghibur. Dan selalulah kita mengingat jangan sampai kekayaan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang, justru diperoleh karena memiskinkan orangorang lain. Tidak boleh terjadi kekayaan yang satu menimbulkan kemiskinan bagi yang lain. Dan jangaan pula lupa hati dari pertumbuan itu bersisikan kesenjangan Reformasi jilid II memandang demokrasi sebagai hal yang urgen untuk dikedepankan. Pertanyaannya sederhanya? demokrasi seperti apa lagi yang ingin kita capai ke depannya. Bukankah pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati sampai kepala desa yang telah menelan banyak waktu dan materi itu wujud dari demokrasi ? Bukankah pemekaran wilayah minus menjadi Kabupaten kota hingga sampai demo anarkis yang menewaskan Ketua DPRD Sumut buah dari demokrasi ?. Atau apakah kita sebut juga penelanjangan kebobrokan seseorang oleh orang lain secara bebas sambil teriak-teriak kita sebut juga demokrasi ? atau demokrasi itu diartikan apapun yang dimaui oleh mayoritas adalah sebuah kemutlakan ?. Lalu apa lagi yang mau didudukkan atau dikembangkan oleh pemerintah ?. Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa reserve, sementara yang lain, justeru bersikap ekstrem. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap

sebagaimana keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun.Kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi. Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Artinya atas nama demokrasi sahsah saja bila pendapat mayoritas bertentangan dengan hukum Allah. Juga praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan penyelewengan para penguasa serta kerjasama mereka dalam kemungkaran bersama-sama dengan wakil rakyat akan legal atas nama demokrasi. Sangat berlebihan jika demokrasi yang lahir di barat dan begitu juga dengan trias politikanya telah diadopsi dengan baik di Negara kita masih diangap perlu terus disempurnakan. Kuranglah tepat pada reformasi jilid II ini pemerintah harus sibuk mengurusi demokrasi hanya untuk mengambil hati pencetus demokrasi dan mendapat pujian dari Negara yang menganggap paling demokratis tetapi membunuh dimana-mana atau mem bom di Negara yang berdaulat. Reformasi jilid II mestinya lebih menggunakan dananya untuk perbaikan di bidang sumber daya. Pemberdayaan masyarakat di bidang social - ekonomi jauh lebih penting daripada pemberdayaan demokrasi yang tidak membut mereka kenyang. Lalu untuk apa pemerintah menghabiskan waktu dan dananya hanya untuk mereformasi demokrasi. Bukankah kita justru telah terlalu demokratis dari Negara pencetusnya sendiri? Penutup Reformasi berjilid mestinya lebih baik dari film seri silat nina. Artinya reformasi yang berjilid mestinya tidak lama-lama menghabiskan ceritanya dan akhir dari cerita mestilah tuntas sesuai dengan alur yang sudah dibangun. Perbaikan pertumbuan harus melahirkan keadilan bagi semua rakyat mulai dari mereka yang belum makan sampai kepada mereka yang terlalu banyak makan. Untuk demokrasi tidaklah perlu pemerintah terlalu mengagendakannya pada reformasi jilid II sebab hadiah Nobel untuk demokrasi itu hanya simbol dari kenistaan yang bertopengkan kemuliaan. Penulis adalah Dosen USU

Waspada Selasa 8 Desember 2009  

Waspada Daily

Waspada Selasa 8 Desember 2009  

Waspada Daily

Advertisement