Page 14

Medan Metropolitan

12

WASPADA

Selasa 8 Desember 2009

Polisi Rekonstruksi Kebakaran M-City MEDAN (Waspada): Penyidik Polda Sumut, Senin (7/12), melakukan rekonstruksi mini di lokasi kebakaran lantai III M-City Jl. Gatot Subroto Medan, yang menewaskan 20 karyawan dan pengunjungnya. Rekonstruksi mini itu dipimpin Kasat I Tindak Pidana Umum (Tipidum) Poldasu, AKBP Yustan Alfiani, melibatkan petugas laboratorium forensik Mabes Polri Medan. Namun rekonstruksi berlangsung tertutup. Wartawan tidak dibenarkan masuk ke lokasi, yang dijaga petugas dari Polsekta Medan Baru. Petugas juga tidak banyak memberi keterangan terkait rekonstruksi. Mereka mengatakan, hanya memerlukan tambahan data dan barang bukti baru di lokasi hiburan malam itu. Kepala Bidang Humas Poldasu, Kombes Pol. Baharudin Djafar kepada wartawan di Mapoldasu mengatakan, rekonstruksi mini untuk mengcroscheck keterangan 13 saksi yang sudah diperiksa. “Kita harus melengkapi data sehingga di-

perlukan reka ulang mini,” kata Baharudin. Tahap penyidikan dilakukan saat ini, selain kasus kebakaran, juga mengenai standar operasional dan administrasi. Standar operasional misalnya, apakah sudah terpenuhi alternatif keselamatan gedung. Sedangkan administrasi mencakup izin operasional dan ijin lain yang dikeluarkan untuk operasional M-City. “Kalau ada penyalahgunaan administrasi atau pemalsuan surat, polisi akan memprosesnya dengan perkara yang lain, bukan kasus kebakarannya,” sebut Baharudin menye-

Dianiaya Pria Berambut Cepak MEDAN ( Waspada): Dua pemuda berambut cepak menganiaya Moch. Arief Richards, 32, warga Jalan Gagak Hitam, Komplek Seroja Permai, Kec. Medan Sunggal, hingga babak-belur di Capital Bulding, Minggu (6/12) dinihari. Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Poltabes Medan dengan No Pol STBP 2877/11/2009 tabes. Namun, sampai saat ini pelaku belum ditangkap. Informasi di Poltabes Medan, Senin (7/12), peristiwa berawal sekira sebulan yang lalu, ketika Dimas Ardianto Herlambang, 20, warga komplek Setia Budi Indah Blok C ini menelefon dan mengirimkan pesan singkat kepada pacar korban Mira, 22, warga Aceh. Korban tak senang kekasihnya diganggu kemudian menegur Dimas melalui telefon. Namun, Dimas tidak menghiraukan teguran korban. Minggu (6/12) sekira pukul 03:00, korban beserta pacar dan adiknya berkunjung ke Retrospective. Disana korban bertemu dengan Dimas, karena sudah ada selisih paham keduanya pun terlibat adu mulut. Dimas yang saat itu dikawal oleh dua pria berambut cepak, menantang korban. Korban lalu mendekati Dimas. Namun begitu dekat, kedua pria berambut cepak itu disuruh Dimas mengahajar korban dibantu teman-temannya yang lain. Tak sampai disitu, kedua pria berpenampilan ala aparat tersebut menyeret korban hingga ke lantai bawah sambil terus memukuli korban. Pada saat kedua pria beserta gerombolannya memukuli korban, Iqbal, adik korban melihat seorang dari dua pria berambut cepak tersebut mengeluarkan senjata. Takut terjadi apa-apa dengan kakaknya, Iqbal merangkul korban. Sementara, pihak Retro sendiri terkesan tidak mau tahu atas kejadian itu. Pihak keamanan sendiri pun terlihat tidak berani melerai perkelahian tersebut. Korban yang menderita lebam-lebam di wajah, mata sebelah kiri dan kanan terlihat memerah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Medan dengan No Pol STBP 2877/11/2009 tabes. Dari Poltabes, korban kemudian menuju RS Pirngadi Medan untuk melakukan visum et repertum lalu kembali lagi untuk menjalani pemeriksaan. Kanit Jahtanras Poltabes Medan mengatakan, sudah menerima laporan korban dan akan menindak lanjutinya. “Sudah kita terima dan akan kita tindak lanjuti,” ujarnya. (m39)

butkan, siapa saja yang terkait dalam hal ini perlu dipanggil untuk melengkapi berkas perkara. Kasus ini, kata dia, menjadi pelajaran berharga bagi pengusaha hiburan lain agar melengkapi standar operasional, karena polisi dan pemerintah daerah mempunyai alasan melakukan penertiban. Mengenai tersangka, Baharudin menyebutkan masih tiga

orang dari 13 saksi yang telah diperiksa. Mereka dikenakan pasal 187, 188 dan 359. “Namun yang terdekat dengan kasus ketiga tersangka pasal 188 yaitu kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan ancaman hukuman lima tahun,” jelasnya. Sedangkan barang bukti yang diamankan, lem dua kaleng, kabel listrik, sisa karpet

warna merah yang sebagian telah terbakar, lima plastik abu arang, kuas dan 1 celana jeans dan baju kaus. Sementara korban tewas yang terdata di Poldasu kata Baharudin, tetap 20 orang, dan tiga kritis yaitu Djoko, 30, Dedi, 30 (karyawan M-City), keduanya dirawat di RSU Pirngadi Medan, serta Azis yang dirawat di RSU Gleni Jl. Listrik.(m11/m31)

Tersangka Penipuan Rp2,5 M Tidak Ditahan Kejaksaan MEDAN (Waspada): Kejaksaan Negeri Medan, tidak menahan dua tersangka kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp2,5 milyar yang dilimpahkan penyidik Poltabes Medan, Senin (7/12), karena BAP telah lengkap (P21). Kedua tersangka ayah dan anak, penduduk Jalan Aip II KS Tubun, Kec. Medan Area itu. merupakan Dirut dan Direktur Keuangan PT Pintu Besar Selatan melakukan penipuan terhadap korban Tony Kasim, 43. Sebelum diserahkan ke Kejari Medan, tersangka Suwandi Onggo (Ong Ban Lie), 75, dijemput dari Rumkit Dam I/BB karena dinyatakan sakitnya sudah sembuh dan anaknya Edwin Onggo (Ong Ie Wie), 38, sebelumnya sudah diamanan polisi. “Namun, saat BAP dan tersangka diserahkan ke kejaksaan, keduanya tidak ditahan dan dibenarkan pulang setelah

adanya surat permohonan dari pihak tersangka,” ujar M Ramli Tarigan SH, selaku pengacara Tony Kasim kepada Waspada. Tarigan dan kleinnya mengucapkan terimakasih kepada Kapoltabes Medan, Kombes Pol Drs Imam Margono, yang berhasil mengamankan bapak dan anak yang selama ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Setelah menjalani proses dan dinyatakan penyakit yang diderita Suwandi sembuh, bapak dan anak diamankan dan diserahkan ke Kejari Medan. Menurutnya, kasus penipuan dan penggelapan ini sudah berjalan sekitar dua tahun. “Diduga kedua tersangka mempermainkan proses hukum terhadap kasus ini sehingga lamban sampai ke persidangan. Dalam kasus ini juga pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara baik di Poldasu maupun Poltabes Medan,” ujarnya.

Kasus penipuan dan penggelapan berawal, tersangka Suwandi (Ong Ban Lie) menjabat Direktur Utama PT Pintu Besar Selatan (PBS) berkantor di Jalan Haryono MT, mencoba mempromosikan syrup Pyramid Unta kepada korban Tony Kasim. Dengan berbagai rayuan, kedua tersangka minta bantuan modal untuk PT PBS kepada korban. Untuk meyakinkan mereka menunjukkan neraca laba rugi perusahaan tersebut. Di mana PT PBS omsetnya tahun 2005 sampai 2006 setiap tahun Rp35 miliar dengan keuntungan Rp3 sampai Rp5 miliar. “Klien saya Tony Kasim selaku pengusaha kontraktor di Jakarta dan bertempat tinggal di Tanggerang, bersedia menambah modal ke PT PBS senilai Rp2,5 miliar secara bertahap yakni setor secara langsung dan melalui rekening,” sebut Tarigan. (m31)

Kejari Dan Hakim PN Balige Tidak Adil MEDAN (Waspada): HD. Sipahutar, 69, warga Jalan Menteng II Medan mengaku kecewa dengan tuntutan JPU Kejari Balige dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Kab. Toba Samosir terhadap anaknya Hasudungan Sipahutar Plt Camat Ajibata Kab. Toba Samosir. Hal ini diungkapkannya di redaksi Waspada Jalan Letjen Suprapto No 1 Medan, Senin (7/ 12), menanggapi ketidakadilan Kejari Balige dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap anaknya. HD Sipahutar menuturkan, seharusnya tuntutan kepada pemegang kas Rollen Sinaga lebih berat daripada anaknya Hasudungan Sipahutar. Sebab, pemegang kas ini yang mencairkan dana anggaran tanpa

sepengetahuan anaknya (terdakwa-red) Rp143.890.000. Dia juga menghubungi kas daerah untuk mengganti cek giro menjadi cek tunai dan dicairkan tanpa sepengetahuan anak saya. Sementara, anak saya mencairkan dana anggaran yang masuk ke rekening Kec. Aji Bata sebesar Rp182.554.000 dari APBD 2006 Kec. Ajibata sebesar Rp326.444.000. Dan, dana ini sudah disalurkan sesuai DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerjared). Malahan negara berutang kepada anak saya sebesar Rp2.340.000, sebab dana yang disalurkan lebih besar daripada dana yang dicairkan. Sisanya sebesar Rp143.890.000 lagi dicairkan Rollen Sinaga tanpa sepengetahuan anaknya. Namun, katanya, dalam hal ini tuntutan JPU Kejari Balige

serta hukuman yang diterima anaknya lebih berat daripada Rollen Sinaga selaku pemegang kas. “Kenapa hukuman anak saya lebih berat dari pemegang kas ini,” katanya. Dia menilai JPU Kejari Balige dan Majelis Hakim PN Balige kurang mampu menalar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kurang cermat dan teliti didalam menguraikan keterangan saksi-saksi, serta kurang memahami tugas dan tanggungjawab kewenangan masing-masing. “Untuk itu kami meminta keadilan dari Jaksa Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan lainnya yang terlibat segera memeroses Jaksa Penuntut Umum Aster Siahaan, SH dan Friska Sianipar, SH,” ujar pensiunan guru ini. (cmai)

Sekolah Kejuruan Tumpuan Sragen Atasi Pengangguran MEDAN (Waspada): Dalam upaya mengatasi munculnya penganggur baru dari generasi muda terdidik di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, kebijakan memberbanyak pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) oleh Pemkab setempat melalui dinas pendidikan merupakan langkah tepat yang bisa memberikan contoh kepada daerah lain di Indonesia. Sumatera Utara termasuk salah satunya karena kini juga dihadapkan permasalahan keterbatasan lowongan kerja bagi siswa lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sragen dengan luas wilayah 94.155 hektar itu, hanya 40.129 hektar atau sekitar 40 persen saja, yang bisa ditanami padi dan jenis tanaman produksi lainnya. Keterbatasan lahan subur itu jelas tidak mungkin menampung semua lulusan SMA yang tidak lanjut ke perguruan tinggi, untuk bekerja sebagai petani andaikata tidak ada bidang pekerjaan lain yang menampung. Apalagi daerah Sragen kini ikut terkena dampak perubahan iklim yang saat turun ke sawah semestinya berada pada musim hujan namun yang terjadi sebaliknya, yakni musim kemarau, mengakibatkan banyak sawah yang sudah ditanami padi akhirnya ketiadaan air. Pengakuan di atas disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sragen Kusharjono yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Drs. Gatot Supadi, MBA, MM saat pertemuan dengan rombongan Komisi E DPRD Sumut dipimpin Brilian Moktar, SE (Ketua Komisi E), Sopar Siburian, SH, MH (Wakil) Hj. Syafrida Fitrie, SP, MSP (Sekretaris) dan sejumlah lainnya termasuk Drs. H. Khairul Fuad, BA alias Haji Buyung serta Dra. Rosmawaty Nadeak, M.Pd (Kasubdis Bina Program Dinas Pendidikan Sumut) dan Iwan Setiawan SE,

M.Pd (Kasi Mones Subdis Bina Program Dinas Pendidikan Sumut), Sabtu (5/12) bertempat di Aula Kantor Bupati Sragen, Jawa Tengah. “Dikarenakan wilayah dan alam Kabupaten Sragen tidak sama dengan alam Sumatra Utara yang umumnya memiliki lahan pertanian yang subur dengan perairan yang cukup yang didukung curah hujan yang normal, tentu sangat menuntut kami dari pemerintahan untuk mencari terobosan baru dalam mengembangkan dunia pendidikan yang lebih mengutamakan kejuruan, sehingga generasi lulusan yang dihasilkan setiap tahun tidak terjebak dengan jalan buntu yang notebenenya akan menjadi penganggur,” kata Kusharjono dalam bandingan kondisi daerahnya dengan wilayah Sumatera Utara. Walau Sragen itu hanya sebagai daerah kabupaten yang berpenduduk 900.554 jiwa atau 240.347 KK, namun Kusharjono mengaku 55 persen dar i warganya bertumpu pada mata pencarian sebagai petani. Sementara 15 persen saja yang menjadi pegawai dan pengusaha. Sisanya 30 persen lagi bekerja pada bidang lain-lain yang mungkin saja ada berstatus penganggur. Dengan potensi yang dimiliki Sragen berupa lahan basah dan kering, perdagangan, industri, pariwisata, kebijakan memperbanyak sekolah kejuruan (SMK) dinilai Sekdakab Sragen itu sebagai solusi atau jawaban paling tepat dalam mengatasi angka pengangguran dalam jumlah besar. “Apalagi Sragen yang dibagi dalam dua wilayah, yakni Utara Bengawan Solo dan Selatan Bengawan Solo, sudah lama terkenal dengan industri batik dan objek wisata tempat peninggalan purbakala, akan merasakan manfaat langsung tentang keberadaan sekolah SMK dengan berbagai jurusan,” kata

Sekdakab itu. Menurut Kusharnjono, sampai akhir 2009 tercatat 62 SMK sudah berdiri di Kabupaten Sragen. Jumlah itu jauh melebihi sekolah SMA yang hanya 26 saja. Apabila dibandingkan dengan jumlah 20 kecamatan (11 berada di wilayah Utara dan 9 di Selatan) serta 12 kelurahan (4 di Utara dan 8 di Selatan), angka 62 SMK tersebut sudah melebihi dari jumlah kecamatan dan kelurahan di Pemkab yang juga terkenal dengan sistem pengurusan berbagai perizinan yang serba cepat dan malah tercepat di seluruh Indonesia, yakni antara 1 sampai 5 hari, dan jarang yang sampai 15hari,sudahsiaptanpaadaKKN pada pelaksanaan birokrasi. “Program kami ke depan adalah membangun gedung SMK pada setiap dari 196 desa yang ada di wilayah Utara Bengawan Solo dan Wilayah Selatan Bengawan Solo,” ujar Kusharjono yang mewakili bupati. Sebagai Pemkab yang punya komitmen untuk tidak memberi izin berdirinya pusat perbelanjaan moderen seperti super market ataupun plaza sampai tahun 2010, keberadaan SMK yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan menengah untuk mencetak kader kader wiraswasta handal dan berilmu juga dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah yang juga telah lama menjadikan sampah sebagai bahan baku industri pupuk organik (kompos). “Tenaga kerja dari industri pupuk organik yang berasal dari sampah dan kotoran ternak itu kebanyakan berasal dari lulusan SMK yang sudah dipersiapkan untuk itu sambil diberi pelatihan khusus,” sebut Kusharjono yang mengaku di Kabupaten Sragen itu tidak ada tempat pembuangan sampah seperti kota-kota lain di Indonesia karena siap ditampung untuk dijadikan bahan baku pupuk

Waspada/Aidi Yursal

CENDERA MATA: Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar, SE menerima cenderamata dari Kusharjono, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada akhir acara pertemuan di Aula Pemkab, Sabtu (5/12), dalam kunjungan Study Banding rombongan Komisi E DPRD Sumut. organik yang sangat dibutuhkan para petani. Kendati pembangunan sekolah kejuruan (SMK) begitu besar di daerah ini, namun persoalan kesejahteraan guru tidak diabaikan. Khusus bagi guru swasta (non-PNS) semua mereka mendapatkan dana tunjangan insentif dari Dinas Pendidikan ditambah tunjangan dari dana APBD dan APBN. Khusus bagi guru swasta berprestasi ranking 1-100 diberikan tunjungan khusus Rp150.000/ guru/bulan, belum termasuk tunjangan lain. Tunjangan itu, menurut Kadisdik Sragen Gatot Supadi, akan lebih besar lagi bagi guru swasta atau guru PNS yang sudah bersertifikasi yang jumlahnya sampai 2008 adalah 692 (guru SD), 493 (guru SMP), 272 (guru SMA) dan 135 ( guru SMK). “Dalam proses sertifikasi, Supadi mengaku tidak berbelitbelit, akan dipermudah sepanjang masing-masing guru telah memenuhi persyaratan yang ditentukan,” katanya. Menurut Supadi, sertifikasi

itu selain dibutuhkan guru karena akan menambah penghasilan dalam bentuk tunjangan dari pemerintah, tetapi juga kita sangat berharap agar semua guru, terutama guru swasta bisa mendapatkan sertifikasi itu sehingga kesejahteraan mereka setara dengan guru PNS dan sekaligus pelaksanaan tugas belajar dan mengajar akan terpenuhi untuk menjadikan lulusan SD, SMP, SMA, SMK atau madrasah berkualitas nasional ataupun internasional. “Kita tidak bisa berharap banyak untuk perbaikan mutu pendidikan, terutama pada lulusannya, apabila kesejahteraan guru, terutama guru swasta belum terpenuhi,” kata Supardi yang mengaku hampir semua kebijakan Dinas Pendidikan dilaksanakan tanpa harus didahului Perda (Peraturan Daerah). “Kami di sini tidak ada Perdaperdanya,” katanya mencontohkan mudahnya semua urusan dalam kebijakan mengembangkan pendidikan dan mensejahterakan guru, terutama guru swasta. (m23)

Waspada/Ismanto Ismail

DIJAGA: Polisi berpakaian dinas dan preman berjaga-jaga sambil duduk dekat pintu masuk tempat hiburan M-City ketika sedang berlangsung rekonstruksi mini, Senin (7/12).

Walikota Diminta Ganti Kadisbudpar Anggota Dewan Masih Lelah Pulang Studi Banding MEDAN (Waspada): DPRD Medan meminta walikota segera mengganti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), karena tidak becus bekerja. Juga diminta kepada Poldasu untuk memeriksa Kadisbudpar, karena lalai melaksanakan tugas. Anggota Komisi C DPRD Medan, Amiruddin, berbicara kepada Waspada, Senin (7/12). Dia menumpukan seluruh kesalahan kepada Kadisbudpar. ‘’Yang pasti dia (Kadisbudpar), tidak melakukan pengawasan dengan baik.” Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Qamarul Fattah mengatakan, belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perubahan untuk M-City. Katanya, pengelola diwajibkan mengurus kembali IMB dari swalayan ke hotel. Qamarul mengaku, belum lama ini pengelola ada memasukkan permohonan IMB, namun Dinas TRTB belum bisa memprosesnya. Karena belum dilengkapi rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Prosedurnya, kata Qamarul, bila BLH merekomendasikan tidak ada masalah amdal, pihaknya akan melakukan uji fisik bangunan. Itu penting untuk

mengukur daya tahan bangunan yang akan dialihfungsikan. Kalau memungkinkan, baru IMB diterbitkan. Dikatakannya, tidak tahu kalau Disbudpar telah menerbitkan izin hotel untuk M-City. Menurutnya, seharusnya itu tidak boleh, karena prosedurnya harus melalu Dinas TRTB dan BLH dulu. Menanggapi pernyataan Kadis TRTB inilah, anggota Komisi C, Amiruddin, minta walikota segera mengganti Kadisbudpar Maju Siregar. Dia dinilai tidak becus bekerja, karena tidak melakukan pengawasan dengan baik. Amiruddin mengatakan, tidak mempersoalkan yang menerbitkan izin itu, pejabat lama atau baru. Yang jelas Disbudpar. Kalau diketahui izin yang dikeluarkan pejabat lama menyalahi, seharusnya Maju Siregar melarang dulu tempat hiburan itu beroperasi. Bukan mendiamkannya saja. ‘’Berarti pengawasannya yang tidak jalan,’’ kata Amiruddin. Dia melihat masalah M-City ini mirip dengan Kesawan Hotel. Disbudpar menerbitkan izin tidak dengan prosedur yang benar. Tapi akhirnya izin operasionalnya dicabut. ‘’Kok itu bisa. Untuk M-City tidak bisa,’’ tambah Amiruddin. Dia minta, Kadisbudpar

tidak mencari-cari alasan dalam masalah ini. Kesalah utama itu terletak pada mereka. Pihak kepolisian juga diminta secepatnya memeriksa dan menahan Kadisbudpar. Belum ditanggapi Secara kelembagaan, DPRD Medan dinilai sangat lambat menanggapi sejumlah kasus yang terjadi di Medan. Termasuk diantaranya kebakaran di M-City dan masalah pengumuman CPNS Pemko Medan yang terlambat. Pengamatan Waspada, Senin (7/12), komisi terkait, yakni C dan A, belum melaksanakan rapat internal membahas masalah ini. Malah kedua komisi itu kosong. Hanya satu dua orang anggota dewan yang masuk ke ruangan komisi. Wartawan hanya bertemu dengan anggota Komisi C, Amiruddin dan anggota Komisi A, Kuat Surbakti, yang kemudian memberikan tanggapannya. Sedangkan secara kelembagaan, keduanya mengaku belum ada jadwal pembahasan. Sepinya gedung dewan hari itu diduga karena masih banyak anggota dewan yang istirahat dari perjalanan luar kota. Banyak mereka yang belum masuk kantor karena masih lelah pulang studi banding dan bimbingan teknis (bimtek) dari Bali dan Solo. (m17)

Kordinator K-SEMAR Diadukan Ke Polisi MEDAN (Waspada): Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadisdikjar) Kabupaten Langkat, Drs H Sulistianto, menilai tudingan korupsi ditujukan kepada dirinya adalah fitnah karena pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah negeri di Tanjungpura sesuai dengan prosedur. “Seluruh pelaksanaan rehabilitasi SD Negeri 056630 Lubuk Jaya, Kec. Tanjungpura dengan anggaran Rp280.000.000 sesuai prosedur dan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 dan sesuai Peraturan Kepala Daerah No 11 tanggal 31 Maret 2009,” ujar Drs H Sulistianto didampingi Adi Mansar SH, kuasa hukumnya, kepada Waspada di Medan, Minggu (6/12). Dijelaskan Sulistianto, tindakan oknum kordinator K-

SEMAR yang menyebarluaskan tuduhan korupsi terhadap dirinya melalui media massa dan pelaporan kepada Kejari Stabat, mengenai pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tahun anggaran 2009 merupakan fitnah dan penistaan. Sulistianto bersama penasehat hukumnya Ikhwaluddin Simatupang, SH dan Adi Mansar, SH, mengadukan oknum kordinator K-SEMAR ke Polres Langkat, tuduhan telah melakukan fitnah dan penistaan karena tidak didasari fakta dan perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah. Menurutnya, seluruh kegiatan rehabilitasi sekolah dengan menggunakan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 dilaksanakan sesuai prose-

dur dan ketentuan hukum yang berlaku. “Jadi, apa saya melakukan korupsi. Semuanya sesuai prosedur dan tidak ada tumpang tindih sebagaimana yang ditudingkan kepada saya,” ujarnya. Sementara itu, Adi Mansar mengharapkan agar Polres Langkat memeriksa oknum TL dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik, serta Pasal 27 & 45 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (IT). “Oknum kordinator K-SEMAR itu juga harus dijerat dengan UU No 11 tahun 2008 tentang IT terutama pasal 27 dan 45 karena menyebarluaskan tudingan fitnah via email dan situs internet. Oknum tersebut diancam hukuman 6 tahun penjara,’ jelas Adi Mansar. (cat)

Polisi Batalkan Pemakaman Tumini MEDAN (Waspada): Pemakaman seorang petani, Tumini, 65, warga Jalan Bunga Palem Pante Persing, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Sunggal, yang ditemukan anak angkatnya tewas berlumuran darah di rumahnya, Minggu (6/12) sekira pukul 08.00 WIB, terpaksa dibatalkan polisi guna kepentingan otopsi. Kematian korban yang banyak mengeluarkan darah dicurigai pihak keluarganya akibat dibunuh. Dalam kasus ini anak angkat dan suami korban dimintai keterangannya di Mapolsekta Medan Sunggal. Menurut keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, kematian wanita paruh baya itu, awalnya diketahui anak angkatnya Iwan, 17, yang saat itu menyambangi kediaman seluas 5x5 meter yang dihuni Tumini bersama suaminya Dahlan, 53. Saat mayat ditemukan, Dahlan sedang tak berada di rumah karena sedang mengawas sebuah kafe tak jauh dari tempat

itu. “Waktu saya datang orang nggak ada di rumah,” kata Iwan saat ditemui di lokasi kejadian. Saat memasuki rumah, Iwan dikejutkan dengan pemandangan tak lazim. Tumini terlihat telungkup di tempat tidurnya dengan kondisi tidak bernyawa lagi. Kemudian Iwan langsung memberitahukan kepada warga dan keluarga lainnya. “Saya lihat ibu sudah nggak bernyawa lagi,” tuturnya. Awalnya warga dan keluarganya mengira Tumini tewas karena sakit. Makanya pagi itu juga Tumini dibawa ke rumah nenek Iwan tak jauh dari TKP yakni di Jalan Besar Sunggal. Namun saat diperiksa, keluarga Tumini curiga dengan kondisi mayat, sebab mata kirinya mengeluarkan darah, pelipisnya pecah dan di lehernya terdapat bekas jeratan tali. Selanjutnya warga melaporkan ke Mapolsekta Medan Sunggal. Tak lama berselang, Kapolsekta Medan Sunggal, AKP Faisal Napitupulu, didampingi

Kanit Reskrim, Iptu Antoni Simamora, dan Kanit Jahtanras Poltabes, AKP Faidir Chan bersama personel lainnya turun ke lokasi membatalkan proses pemakaman Tumini untuk dilakukan pemeriksaan dan olah TKP. Padahal, saat itu pelaksanaan pemakaman wanita paruh baya, sehari-hari bertani sayur di pekarangan rumahnya itu, telah disiapkan. Bahkan, sejak pagi rumah duka di Jalan Besar Sunggal Asam Kumbang Medan telah ramai dikunjungi pelayat. Setelah memintai keterangan sejumlah warga dan melakukan identifikasi terhadap kondisi mayat, hari itu juga Iwan dan Darman suami Tumini digiring ke Mapolsekta Medan Sunggal untuk dimintai keterangan. “Masih kita lakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Untuk sementara saksi-saksi dari warga setempat sudah kita mintai keterangan. Sedangkan mayat kita kirim ke RSU Pirngadi untuk diotopsi,” tandas Faisal. (cat)

Waspada Selasa 8 Desember 2009  

Waspada Daily

Waspada Selasa 8 Desember 2009  

Waspada Daily