Page 1

PENDAPAT

SELASA, 26 OKTOBER 2010

Rezim Fatalis Bencana

SURAT PEMBACA Istilah Hotspot dalam Kebakaran Hutan

S

Fatalist regime Dalam setiap kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, akan sangat terlihat bahwa bantuan bencana dari negara ke daerah bencana akan melewati tenggat, yakni empat hari, seminggu, bahkan sebulan, bergantung pada medan yang ditempuh, sementara masyarakat akan sangat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan negara. Pola fatalistik itulah yang kemudian, bila dibingkai dari kacamata cultural theory, lazim disebut sebagai fatalist regime (Alice Underwood, 2009). Ditambahkan pula oleh David Ingram (2009) bahwa fatalist regime melihat bencana sebagai fenomena alam yang tidak terprediksi dan tak terkendali, sehingga masyarakat memiliki sikap pasrah dan nrimo seandainya bencana itu terjadi. Dalam konteks ini, masyarakat tidak memiliki in-

IMAM YUNNI (TEMPO)

Wasisto Raharjo Jati, STAF AHLI RISET DAN KAJIAN INSTITUT KOMAP UNIVERSITAS GADJAH MADA erangkaian bencana yang melanda negeri ini, mulai gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, sampai banjir di Wasior, Teluk Wondama, Papua, tak segera membuat pemerintah paham akan rentannya negeri ini terhadap bencana alam. Setidaknya, dalam sudut pandang pemerintah, bencana alam merupakan fenomena yang terjadi karena kehendak alam, sehingga manusia seakan lemah terhadap takdir Tuhan tersebut. Adapun pemetaan bencana yang dilakukan Badan Mitigasi Bencana menyebutkan bahwa hampir 83 persen wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam, yang seharusnya membentuk kesadaran bersama masyarakat, terlebih lagi negara, dalam pola menghadapi bencana alam, yang akan datang sewaktu-waktu. Namun yang terjadi di Indonesia kebalikannya. Di sini bencana alam belumlah menjadi isu publik (daily politic) dalam masyarakat, dan negara mempersepsikan bahwa bencana adalah kejadian yang tidak terduga sehingga tidak ada pola preventif dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia dan sering kali kalang kabut bilamana bencana itu benar-benar terjadi. Masyarakat akan sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan dari negara, sementara negara sendiri juga mempunyai limitasi dalam menangani bencana, sehingga muncullah pandangan bahwa cara negara (state way) merupakan satu-satunya solusi dalam penanganan bencana. Hal ini bisa terlihat dari regimitas dan uniformisasi pola penanggulangan bencana yang terjadi di setiap daerah, yang mana pola pemberian bantuan bencana dipastikan seragam dalam setiap bencana yang terjadi bersifat ad hoc, yakni mi instan, selimut, tenda, susu, dan air bersih. Padahal bencana di satu daerah dengan yang lain tentunya sangatlah berbeda, sehingga diperlukan pola penanggulangan yang berbeda pula, sehingga dampak bencana tersebut dapat diminimalkan. Maka dalam hal ini perlu diselidiki watak rezim negara dalam penanganan bencana yang memiliki paradigma tersendiri dalam melihat bencana sebagai apakah bencana itu dimaknai sebagai bencana alam (natural disaster) ataukah bencana “hasil kreasi manusia” (manufactured disaster) akibat dikotomi ini, akan terlihat pola kebijakan yang akan diambil negara dalam penanganan bencana.

Ditambahkan pula oleh David Ingram (2009) bahwa fatalist regime melihat bencana sebagai fenomena alam yang tidak terprediksi dan tak terkendali, sehingga masyarakat memiliki sikap pasrah dan nrimo seandainya bencana itu terjadi.

strumen pengetahuan (knowledge) dalam bencana sebagai sesuatu yang laten yang suatu saat bisa terjadi. Pola pembiaran akan pengetahuan tentang bencana sebagai hal tidak terduga bisa dilihat dalam berbagai hal. Sebagai contoh, dalam tata ruang daerah, daerah sabuk hijau yang dikhususkan untuk kawasan konservoir air dan hutan maupun untuk filterisasi udara, juga bantaran sungai yang dikhususkan untuk menjaga ekosistem alam, malah digunakan sebagai kawasan permukiman penduduk dan kawasan bisnis. Selain itu, dalam konstruksi bangunan Indonesia, hampir sebagian bangunan tidak didesain tahan gempa dan bencana, serta tidak disiapkannya infrastruktur yang memadai sebagai tempat penampungan sementara di setiap daerah seandainya terjadi bencana. Mayoritas masyarakat masih mengasumsikan lingkungannya merupakan lingkungan yang normal, sehingga melakukan “pembiaran”terhadap bencana. Maka, ketika bencana itu datang sebagai sesuatu yang abnormal, masyarakat akan sangat kalang kabut menghadapinya. Padahal, bila dianalisis lebih dalam, bencana tersebut terjadi karena ulah manusia itu sendiri (manufactured risk), bukan fenomena alam, sehingga sangatlah tidak tepat seandainya selama ini bencana diidentikkan sebagai bencana alam (natural disaster). Sementara itu, dari segi pemerintah, karakter fatalis tersebut bisa ditinjau dari ke-

A11

tidaksiapan negara dalam menghadapi bencana. Sebagai contoh, dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2007 diamanatkan bahwa setidaknya negara harus membangun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di setiap provinsi, namun yang selesai baru 17 provinsi. Artinya, selama ini negara memposisikan bencana hanya terjadi di beberapa provinsi tersebut sesuai dengan pemetaan bencana nasional. Karena itu, bila bencana besar terjadi di luar beberapa provinsi tersebut, akan sangat terlihat negara memiliki tingkat responsibilitas yang rendah dan baru sampai pada level reaktif pasif. Negara tidak berani mendeklarasikan diri sebagai negara bencana, sehingga pendidikan bencana menjadi sangat penting kepada masyarakatnya, seperti halnya jalur evakuasi bencana dan pelatihan/simulasi bencana. Bencana masih dianggap sebagai sesuatu yang masih “abu-abu”, sehingga pos anggaran mengenai bencana masih menempati porsi yang sangat kecil. Hal ini sangatlah berbeda dengan Jepang maupun negara Skandinavia lainnya, di mana mereka mendeklarasikan diri sebagai negeri bencana. Jepang sangat sadar posisinya sebagai negara yang memiliki kejadian gempa berpuluh, bahkan ratusan kali dalam sehari, sehingga Jepang memberikan pendidikan bencana yang sangat massif dan membentuk departemen tersendiri dalam penanganan bencana yang langsung bertanggung jawab kepada perdana menteri. Selain itu, Jepang menjadikan bencana sebagai isu publik dan mengajarkan bencana sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tak dapat terelakkan. Karena itu, investasi Jepang di bidang bencana, seperti early warning system, sangatlah maju, khususnya menyangkut teknologinya. Maka, seandainya bencana besar (hazard) itu terjadi, baik pemerintah maupun masyarakat akan siap menghadapinya. Dalam kasus Indonesia, polanya masih sangat parsial, di mana setiap daerah memiliki manajemen yang berbeda, sehingga pola penanggulangan bencananya tidak terkoordinasi dengan baik oleh antar-pihak. Karena itulah, baik pemerintah maupun negara mulai saat ini harus berani mendeklarasikan diri sebagai negeri bencana, yang mulai mengajarkan bahwa bencana merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat terelakkan, sehingga pola fatalistik dalam penanganan bencana Indonesia akan tereduksi. ●

Kebakaran hutan dan lahan yang marak dalam minggu-minggu ini di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah menjadi bahan pemberitaan di berbagai media massa. Tak hanya media di Tanah Air, media internasional pun turut mewartakannya karena asap kebakaran tersebut menyeberang sampai ke negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Dalam mewartakan kebakaran hutan dan lahan, ada istilah yang sering kita baca, yakni hotspot. Banyak media yang menerjemahkan hotspot sebagai titik api, padahal terjemahan tersebut kurang tepat. Hotspot dalam terminologi kebakaran hutan dan lahan adalah titik di suatu wilayah yang mengeluarkan panas melebihi ambang batas tertentu, sehingga tertangkap sensor satelit sebagai daerah yang dianggap “panas”. Jadi hotspot lebih tepat diterjemahkan sebagai titik panas. Tidak semua titik panas adalah kebakaran. Meskipun demikian, titik panas adalah indikator kuat terjadinya kebakaran di suatu wilayah. Data titik panas bisa berasal dari beberapa satelit yang berbeda, bergantung pada satelit mana yang akan menjadi rujukan. Namun, yang paling banyak menjadi rujukan secara nasional adalah data titik panas yang berasal dari satelit NOAA18, yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu, banyak digunakan data titik panas yang berasal dari satelit MODIS. Tiap satelit mempunyai akurasi tertentu dalam merekam titik panas, sehingga jumlah titik panas dapat berbeda-beda antara satelit satu dan yang lainnya. Meskipun demikian, proporsi dan trennya cenderung sama di antara satelitsatelit tersebut.

Dedi Hariri Koordinator Kebakaran Hutan, WWF-Indonesia. Kantor Taman A9, Unit A1; Jalan Mega Kuningan, Jakarta 12950

SURAT DAN PENDAPAT Kebayoran Center BLOK A11-A15, JALAN KEBAYORAN BARU, MAYESTIK, JAKARTA 12240

(021) 725 5645/50

(021) 70292900

@

pendapat@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG TULISAN MAKSIMUM 6.000 KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.

Rezim Fatalis Bencana  

Opini Artikel Koran TEMPO tanggal 26 Oktober 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you