Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TERDAKWA KELUAR RUTAN TENGAH MALAM

EDISI 235/ THN V 21 - 27 JANUARI 2013(TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN. 5

Gubsu Diminta Tinjau Ulang APBD Binjai BINJAI - Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho diminta agar meninjau ulang APBD Kota Binjai TA 2013 yang disahkan awal Januari lalu, sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi, mengingat proses pembahasannya terkesan kilat dan janggal. Dalam surat No.178/WCR-KB/ R.APBD-13/2013 tanggal 14 Januari 2013 dipaparkan sepanjang sejarah sidang Paripurna DPRD dalam hal Rancangan/Penetapan APBD-RANPERDA yang dinyatakan terbuka untuk umum tidak pernah melibatkan elemen masyarakat. Harapan ini disampaikan elemen masyarakat Kota Binjai lewat LSM Wanacakra Binjai yang telah mengirim surat kepada

ORASI– Ribuan Masyarakat atas nama Aliansi Ulama, Pemuda dan Mahasiswa saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD Madina.

• LANJUT KE HAL. 2

“Saya meminta agar jangan ada kelompok atau oknum-oknum yang ingin memecah kami. Kalau benar katakan benar, dan persoalan Sekda akan saya serahkan kepada Baperjakat untuk ditindaklanjuti.”

» Zulkarnaen

KPK Masih Gali Keterlibatan Anas

PANYABUNGAN–Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Mandailing Natal, mendatangi Kantor Bupati Madina, meminta agar Sekdakab Madina dicopot dari jabatanya, karena telah menjadi biang masalah bagi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Madina. Protes dan desakan 12 aliansi ini disampaikan, karena Sekdakab Madina, M Daud Batubara MSi dinilai sebagai biang permasalahan yang terjadi di Pemkab Madina. Demikian penegasan disampaikan koordinator aksi Aswan Lubis, yang menyambangi kantor bupati,

Rabu pekan lalu. Hal senada juga disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (AMPM) meminta Bupati Mandailing Natal, M Hidayat Batubara, untuk secepatnya menon-aktifkan Sekretaris Daerah Kabupaten Madina, M Daud Batubara, karena pengangkatannya dinilai cacat hukum dan kini tersandung kasus dugaan korupsi sebesar Rp4,9 miliar di Pemko Padangsidimpuan tahun 2007. Permintaan itu disampaikan massa AMPM dalam aksinya di • LANJUT KE HAL. 2

M Hidayat Batubara

Bupati Mandailing Natal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengatakan, penyidik sedang menyelidiki dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Sama-sama kita sudah dengar dan sama-sama kita dalami (keterlibatan Anas)" kata Zulkarnaen, di Gedung KPK,

Sekilas Pilkada Mandailing Natal Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Meraih 115.564 suara (72%)

• LANJUT KE HAL. 2

Zulfarmin Lbs-Ongku Sutan Nst

Dokumen Penting KPK Terendam Banjir

Meraih 5.273 suara (3%)

Aswin Parinduri-Syarifuddin Lbs Meraih 3.720 suara (2%)

Irwan H Daulay-Samadi Lbs Meraih 8.329 suara (5%)

Naharuddin Lbs-Nuraman Ritonga

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnaen, menegaskan sejumlah dokumen yang ikut terendam banjir merupakan arsip yang tidak terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani. "Saya lihat itu berkas yang sudah diturunkan dari bawah, bukan arsip yang dinamis saat ini," kata Zulkarnaen di

Meraih 4.344 suara (3%)

Arsyad Lbs-Azwar Indra Nst Meraih 10.883 suara (7%)

Indra Forkas Lbs-Firdaus Nst Meraih 12.458 suara (8%)

Penetapan hasil penghitungan akhir dan calon terpilih tercantum dalam Surat Keputusan KPU Madina Nomor 24/KPTS/KPU-KAB.002.434826/ 2011 tertanggal 28 April 2011.

• LANJUT KE HAL. 2

AKSI– Aliansi masyarakat saat melakukan orasi di depan kantor Bupati Madina.

Ribuan Masyarakat Minta Bupati Mundur KONFLIK yang terjadi di Kabupaten Madina memang semakin memanas. Ada kelompok yang mendesak agar Sekdakab dicopot, ada pula yang meminta agar bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara lengser dari jabatannya. Desakan agar bupati Madina turun dari jabatannya disampaikan

masyarakat Mandailing Natal yang tergabung dalam Aliansi Ulama, Pemuda dan Mahasiswa. Kelompok ini mendatangi DPRD Madina, Kamis (17/1), menuntut agar Bupati Hidayat Batubara turun dari jabatannya. Alasannya, karena dinilai tidak mencerminkan sikap sebagai figur yang jujur dan bertanggung jawab dan telah banyak me• LANJUT KE HAL. 2

» Soal Lanjutan Pembangunan Pasar Rantau Bais BAGAN SIAPIAPI– Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana APBD Rohil dalam lanjutan pembangunan pasar Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih yang dialamatkan aktivis LSM GPKD Rohil kepada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar (DKPP) Rokan Hilir (Rohil), sang Kadis mulai angkat bicara.

Pasar Rantau Bais Tanah Putih. yang disampaikan GPKD Rohil bahwa lanjutan pembangunan pasar Rantau Bais diduga

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

menggunakan dana rehab tahun 2012, itu tidak benar. “Bagaimana mungkin DKPP Rohil

mengalokasikan dana rehab, sementara pasar tersebut belum digunakan,” ucapnya. Apa yang

Proyek Turap Rp8,8 M di SKB Rusak SEI KEPAYANG–Baru hitungan hari selesai dikerjakan, proyek turap dan penimbunan jalan/bescos jalan protokol Kecamatan Sei Kepayang Barat (SKB) Kabupaten Asahan yang menelan dana APBD Asahan 2012 sebesar Rp8,8 milyar sudah rusak. Kerusakan dimaksud diantaranya dinding turap/tembok penahan tanah itu sudah banyak yang retak-retak dan posisinya miring. Fakta ini terlihat, Jum’at (18/1) pagi, dan menguatkan dugaan kalau pengerjaannya tak sesuai bestek alias asal jadi. Diketahui proyek itu dikerjakan kontraktor PT Tiga Dimensi Karya Konstruksi (TDKK) yang berkedudukan di Medan • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Pemerkosaan Bukan Lelucon

disampaikan GPKDR ada benarnya, mengingatkan DKPP Rohil agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Lanjutan pembangunan pasar Rantau Bais pelaksananya juga masih tetap perusahaan yang lama PT Andika Utama. Nilai kontrak dalam papan plang lama tersebut sebesar Rp2.701.770.000. Papan plang nama proyek tidak dicabut, masih papan plang yang lama, meskipun lanjutan proyek tersebut

HUMOR memang memutarbalikkan logika dan etika. Tapi calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi semestinya paham bahwa tidak semua hal bisa dibuat bercanda. Menjadikan kasus pemerkosaan sebagai lelucon di muka umum jelas tidak pantas. Apalagi, ada tendensi melecehkan perempuan secara verbal. Daming melontarkan guyonan yang ngawur itu saat diuji di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika seorang anggota Dewan bertanya apakah dia akan menerapkan hukuman mati kepada pemerkosa, Daming

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kadis KPP Rohil Angkat Bicara KEPALA DKPP Rohil, Suwandi, selaku kuasa pengguna anggaran DKPP Rohil, mengatakan bahwa lanjutan pembangunan pasar Rantau Bais sesuai prosedur. "Anggaran yang digunakan pelaksana dalam lanjutan pembangunaan pasar Rantau Bais, bukan menggunakan dana APBD Rohil tahun 2012," tegas Suwandi saat ditemui KPK Pos di Bagansiapiapi, Jumat pekan lalu. Ditegaskan, lanjutan pembangunan pasar tersebut, masih menggunakan dana APBD Rohil tahun anggaran 2010. Apa

RUSAK– Puluhan titik retak seperti ini terlihat pada proyek Rp8,8 miliar tersebut.

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

SEKDA BIANG MASALAH.......................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Kantor Bupati dan gedung DPRD Madina, Rabu. Dalam pernyataan sikapnya AMPM mendesak Bupati dan DPRD Madina untuk segera mengusulkan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Madina, M Daud Batubara, kepada Gubernur Sumatera Utara, karena pengangkatan dinilai cacat hukum. "Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga kita minta agar secepatnya memproses kasus dugaan korupsi sebesar Rp4,9 miliar di Pemko Padangsidimpuan yang melibatkan Sekdakab Madina,” kata Andi. Disamping itu, massa AMPM

juga menyesalkan sekaligus mengecam statemen dari Presiden Direktur PT. Sorik Mas Mining, Paul Willis, yang menyatakan masyarakat sebagai penjarah. "Pernyataan ini merupakan penghinaan terhadap masyarakat Madina serta umumnya bangsa Indonesia. Makanya kita minta perusahaan tambang PT. SMM dan PT. Sorik Merapi Geothermal Power untuk segera angkat kaki, karena diduga perusahaan ini hanya membuat malapetaka dan perpecahan bagi masyarakat Madina," tegaskan AMPM. Massa yang mendatangi kantor bupati terdiri dari Bem Stai Madina, PC PMII Madina, PB Madina Isntitute, PC IPNU Ka-

DOKUMEN PENTING KPK TERENDAM BANJIR............................ • DARI HALAMAN. 1 kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat. Menurut Zulkarnaen, pihaknya sudah menyelamatkan sejumlah dokumen penting sebelum banjir menerjang. "Kalau untuk yang dinamis, kita sudah selamatkan," ungkap Zulkarnaen. Seperti diketahui, petugas Arsip Nasional Republik Indonesia dipanggil KPK untuk menyelamatkan sejumlah dokumen yang terendam banjir yang menerjang kemarin. Pegawai Arsip Nasional, Kadir, membenarkan memang ada sejumlah dokumen penting yang terendam air yang harus disematkan. "Iya ada yang terendam. Nantilah kita bicara lagi," kata Kadir di KPK, Jakarta Selatan, Jumat. Upaya penyelematan dokumen

oleh Arsip Nasional dilakukan pukul 09.00 WIB. Meski komisi yang diketuai Abraham Samad itu punya pegawai yang bertugas menjaga dokumen, namun, tenaga dari Arsip Nasional merasa perlu dikeluarkan. "Tadi petugas arsip di sini meminta kita datang, makanya kita ada di sini," terangnya. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan banjir memang telah mengakibatkan sejumlah dokumen ikut terendam. "Tapi kita sudah melakukan scaning," terangnya kemarin. Seperti diketahui, banjir yang menerjang Jakarta memang meluluhlantakan aktivitas KPK. Akibat banjir, rencana pemeriksaan sejumlah saksi kasus korupsi dibatalkan. "Lampu kita padamkan," terang Bambang.(OZ/BBS)

PROYEK TURAP RP8,8 M DI SKB RUSAK..................................................... • DARI HALAMAN. 1 dan merupakan proyek yang dikelola Dinas PU Kabupaten Asahan. Seperti diberitakan sebelumnya, proses pengerjaannya memang serampangan. Misalnya memakai cerocok berdiameter kecil dengan panjang tak lebih dari 2 meter dan ditanam jarang-jarang. Selain itu bagian bawah turap tidak diplester dan material bescosnya kebanyakan pasir daripada kerikil/ batu koral yang juga berukuran kecil dan tak sesuai untuk bescos jalan protokol seperti itu. Penyimpangan - penyimpangan itu terjadi diduga karena sudah adanya “kesepakatan” antara kontraktor dan SKPD pengelola

proyek dalam hal ini Dinas PU Asahan. Ini dikuatkan dengan hampir tak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan PPTK dan Pengawas dari SKPD dimaksud. Menurut warga sekitar, selama masa pengerjaannya antara Agustus -Desember 2012, mereka nyaris tak melihat ada oknum PNS dari Dinas PU yang turun memantau ke lapangan. Sedikit memiriskan, lokasi proyek itu sendiri berada di sekitar kediaman Ketua Fraksi PAN DPRD Asahan Bun Yaddin SH. Namun sang kontraktor nakal itu tak segan sedikitpun untuk mengerjakan proyeknya secara abalabal demi meraup keuntungan berlimpah.(HER)

PEMERKOSAAN BUKAN LELUCON................................................. • DARI HALAMAN. 1 menjawab: "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati." Yang lebih menyedihkan, saat mendengar komentar ini, sejumlah anggota Dewan tertawa. Mereka seolah menganggap apa yang dikatakan Daming lucu. Humor yang menertawai penderitaan perempuan itu jelas tak bisa diterima dan sama sekali tak lucu. Tak ada korban pemerkosaan yang menikmatinya. Si korban tentu tersiksa dan bisa mengalami trauma berkepanjangan yang menghantuinya sepanjang hidup. Ucapan Daming amat bias dan cenderung merendahkan perempuan. Hal ini mirip sikap yang selalu menyalahkan cara perempuan berpakaian ketika muncul kasus pemerkosaan. Laki-laki seakan tidak bisa disalahkan dan perempuan selalu dalam posisi yang salah. Mungkin Daming, yang kini menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, akan berkelit dengan mengatakan bahwa ucapan itu tidak melanggar hukum. Tapi bukankah itu termasuk tindakan tercela sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim? Dalam salah satu butir kode etik ini disebutkan: "Hakim wajib menghindari tindakan tercela". Juga dinyatakan dalam butir lain: "Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

lembaga peradilan dan profesi, baik di dalam maupun di luar pengadilan". Itu sebabnya, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu segera memeriksa Daming. Bagaimanapun, ucapannya telah merendahkan martabat perempuan sekaligus merusak kewibawaan hakim. Apalagi pernyataan Daming itu menjadi sorotan masyarakat luas setelah dimuat dalam media massa dan media sosial. Pandangan miring Daming tentang pemerkosaan itu sungguh berbahaya, karena ia sehari-hari bergelut dengan perkara, termasuk kasus yang melibatkan perempuan. Bagaimana mungkin ia bisa memutus perkara pemerkosaan secara adil kalau tidak memiliki rasa empati terhadap korban. Daming juga akan sulit bersikap jernih terhadap kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga jika memiliki sikap yang tak beres terhadap perempuan. Kami tidak ingin mengatakan pemerkosa harus dihukum mati. Tapi menertawakan pemerkosaan, seperti yang dilakukan Daming, merupakan masalah serius. Mahkamah Agung harus memberikan sanksi keras kepada sang ketua pengadilan tinggi ini dan, jika perlu, memecatnya. Ia pun amat tidak layak dicalonkan sebagai hakim agung. Publik juga menanti sikap DPR terhadap Daming. Tidak sepantasnya hakim yang dengan jelas melecehkan perempuan ini masih dipertimbangkan untuk menjadi hakim agung. (***)

bupaten Madina, PC Ansor Madina, PP GP PETA, PP Gabema Madina, DPP, PMP Madina, PB Mandailing Foundation, DPD Gemma Nusantara, Forum n’KRI, Madina Governance Watch. Rombongan aliansi Perjuangan Masyarakat Mandailing Natal tiba di komplek perkantoran Pemkab Madina, pukul 10.30 wib, dan lansung melakukan orasi. Dalam peryataan sikap yang dibacakan Khairil Amri Nasution, ditegaskan, banyak kebijakan yang tidak populis dilakukan, sehingga mengakibatkan citra Pemkab Madina semakin terpuruk. Apalagi terkait pemotongan dana Rp14 miliar dalam APBD 2013 untuk program kesehatan gratis. "Maka diminta kepada Bupati Madina untuk segera mencopot M Daud Batubara MSi dari jabatanya," tegas Khairil dalam orasinya. Bukan itu saja, Sekda Madina juga diduga sebagai biang masalah konflik yang terjadi di Madina dan dalang dari permasalahan yang multi kompleks di Madina. "Maka pergantian Sekda Madina dinilai merupakan awal dari perubahan dan solusi terbaik perbaikan Madina ke depan," ujarnya lagi, seraya meminta kepada kelompokkelompok tertentu untuk menghentikan aksi provokatip yang ingin memecah belah persatuan dan persaudaraan masyarakat Madina dengan propoganda dengan selebaran gelap. Menjawab aspirasi yang disam-

paikan masyarakat, Bupati Madina M Hidayat Batubara SE dengan tegas mengatakan, bahwa antara Bupati dan wakil Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution tidak ada masalah hingga saat ini. "Saya meminta agar jangan ada kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang ingin memecah kami, dan saya meminta pada masyarakat agar menjauhkan dari saya kelompokkelompok yang ingin memecah dan menghancurkan Mandailing Natal ini," tegas Hidayat. Bupati mengakui, Sekda M Daud Batubara MSi, adalah keluarganya. Namun dalam pemerintahan tidak ada keluarga. "Kalau benar katakan benar, dan persoalan Sekda akan saya serahkan kepada Baperjakat untuk ditindaklanjuti," tegasnya. Karena, tambahnya, soal Sekda bukan wewenang Pemerintah Daerah saja, akan tetapi permintaan masyarakat ini akan ditindaklanjuti ke provinsi dan mendagri guna perbaikan Kabupaten Madina agar lebih baik ke depan. Usai mendapat jawaban dari Bupati Madina, massa yang terdiri dari 12 aliansi tersebut membubarkan diri. Sementara massa yang lain mengatasnamakan masyarakat Tulen melakukan unjuk rasa meminta Bupati Madina melakukan perombakan mulai dari Sekdes, SKPD. Bila diduga sebagai biang masalah, maka perombakan secara besar-besaran harus dilakukan.(TH)

Kapolda Irjen Pol Wisjnu Ahmad Sastro bersama Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat memasuki lokasi acara resepsi dalam rangka Hari Jadi Langkat ke-263 di Alun-alun T. Amir Hamzah, Kamis.

Ngogesa Beri Rp23 Juta Kepada Group Kuda Kepang STABAT–Keberadaan stand pameran pembangunan dalam rangkaian menyemarakkan Hari Jadi Langkat ke-263 serta berbagai pagelaran budaya etnis mampu menyedot ribuan massa yang memadati Tribun Alun-alun T. Amir Hamzah sebagai lokasi utama digelarnya acara tersebut. Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa didampingi Bupati H. Ngogesa Sitepu SH sejumlah unsur Muspida, pimpinan perusahaan, jajaran SKPD dan tokoh masyarakat serta etnis melakukan pengguntingan pita yang menandai dibukanya 90-an

stand pameran yang diikuti berbagai instansi, TNI/POLRI juga BUMN/BUMD. Selain itu keikutsertaan Dekranasda Langkat dan UMKM jugamewarnaipamerandiHari Jadi Langkat tersebut, Kamis. ”Harapan kita pameran pembangunan ini dapat memotivasi para pengerajin industri kecil dan UKM dapat lebih berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat sekaligus membuka peluang investasi dari luar,” kata Bupati Ngogesa pada acara resepsi hari jadi Langkat yang turut dihadiri Ketua DPRD Sumut H. Saleh Bangun dan Kapolda

Irjen Pol Wisjnu Ahmad Sastro. Dikesempatan yang sama saat melihat atraksi kuda kepang yang diperagakan 23 group dari 23 Kecamatan Bupati Ngogesa tanpa diduga memberikan dana pembinaan kepada setiap group masing-masing Rp1 juta. Bupati Langkat Ngogesa Sitepu bersama Ketua DPRD Rudi Hartono Bangun meninjau satu persatu masing-masing stand pameran dan melakukan dialog sekedar mengetahui informasi yang disajikan. Di beberapa stand Bupati membeli sejumlah barang kerajinan maupun makanan. (JUL)

RIBUAN MASYARAKAT MINTA BUPATI MUNDUR ........................................................................... • DARI HALAMAN. 1 langgar Perundang - undangan yang berlaku. Aksi damai ini dalam orasinya meminta kepada DPRD Madina agar segera menggunakan hak angket atas dugaan pelanggaran Perundang - undangan oleh Bupati Madina Hidayat Batubara. Kemudian juga meminta supaya memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. "Dan untuk membuka mata terhadap permasalahan rakyat Madina yang telah ditindas penguasanya," tegas Miswaruddin Daulay dalam orasinya.

H. Baits Nasution pemilik Pesantren Bitssatil Islamiyah dalam kesempatan itu menyerukan, agar seluruh masyarakat Madina supaya menyatukan persepsi untuk sama-sama mengutuk dan menolak kepemimpinan HM Hidayat Batubara. Dan meminta kepada Badan Narkotika Nasional melakukan tes urine dan rambut terhadap Bupati Madina karena dugaan bupati Madina pemakai aktif narkoba. Dalam aksi yang sama Irwansyah Nasution meminta, kepada Presiden agar mengintruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencopot

Bupati, dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dalam menghadapi permasalahan. "Jika alam waktu 3 x 24 jam tuntutan ini tidak direspon DPRD Madina, maka Aliansi Ulama, Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Madina akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi untuk menduduki gedung DPRD Madina, "sebutnya. Lanjutnya, Bupati Madina Hidayat Batubara tidak mampu membangun persatuan dan kesatuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda dalam bergandengan tangan membanguan Madina dalam

segala aspek. Hal ini terjadi karena Hidayat Batubara mudah berjanji, namun sering kali tidak ditepati. Hal ini, demikian ditambahkan, diduga Hidayat Batubara adalah sosok pemakai Narkoba, sehingga daya ingatnya sangat lemah. Disimpulkan bahwa Bupati Madina tidak mampu lagi memimpin Pemkab Madina dan selama 1,7 tahun kepemimpinanya tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana sumpah dan janji jabatan bupati. Ketua DPRD Madina As Imran Khaitami dalam menyahuti aspirasi massa menyampaikan mohon maaf

karena hal saat itu sedang berlangsung rapat paripurna. Dia meminta kepada perwakilan delegasi untuk menyampaikan aspirasi dalam ruang paripurna DPRD. Tidak lama kemudian perwakilan Aliansi Masyarakat menerima tawaran Ketua DPRD untuk merumuskan tuntutannya. Pantaun KPK Pos di lapangan, massa membubarkan diri usai menerima surat hak angket dari anggota DPRD. Namun informasi yang diperoleh Partai Demokrat dan PKB tidak menggunakan hak angketnya untuk memparipurnakan Bupati Madina.(TH)

KPK MASIH GALI KETERLIBATAN ANAS............................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Jakarta, Jumat. Keterlibatan Anas pernah diungkapkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Anas kabarnya menerima uang terkait proyek tersebut. Zulkarnaen menjelaskan pihaknya akan mengungkap dan menyeret seluruh pihak dalam kasus korupsi Rp2,5 triliun itu. "Kita mendalami kasus perkara itu secara utuh. Kita melihat secara menyeluruh, tidak secara

parsial, dari mulai penyelenggaraan sampai penganggaran, pengadaan alat dan jasa, baik pengelolaan maupun pembangunan fisik," jelasnya. Untuk itu, pihaknya akan segera menyeret Anas jika sudah memiliki alat bukti yang cukup. "Kita ikuti taat kepada proses, kalau udah cukup alat bukti, kita akan sampaikan," tegasnya. Sebelumnya, kader Demokrat Ruhut Sitompul tak pernah menyerah menuntut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaning-

rum dan kroninya untuk mundur dari jabatannya terkait penyelesaian hukum kasus Hambalang. Meskipun dipecat dari kepengurusan di DPP Partai Demokrat karena tuntutan itu, Ruhut tak berhenti mengait-ngaitkan Anas dengan kasus korupsi pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu. Menurut Ruhut, Anas harus mundur sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan status hukumnya dalam

kasus tersebut. "Aku kan sudah sering katakan Anas mundur jangan sampai tunggu KPK jadikan tersangka lalu baru mundur," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip Inilah.com. Jika Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kejahatan korupsi, maka para kroni Anas juga diminta hengkang dari jabatan di partai itu. "Kalau Anas tersangka maka yang lainnya juga mundur, seperti kayak Saan Mustofa, Gede Pasek Suardika, Umar Arsal dan para

pengikut mereka harus mundur juga," tegas anggota Komisi III DPR itu. Ruhut menegaskan, mantan Ketua HMI itu telah menciderai partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, Anas semestinya segera mundur untuk kebesaran partainya. "Karena dia (Anas), partai kami tersandera. Pak SBY sudah pernah bilang kalau ada kader partai korupsi segera mundur jangan bawa-bawa partai," ucap Ruhut. (FR/ BBS)

GUBSU DIMINTA TINJAU ULANG APBD BINJAI.................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Gubsu di Medan. Direktur Eksekutif Wanacakra Gito Affandi kepada koran ini, Kamis lalu, mengatakan, pengesahan APBD Kota Binjai tahun 2013 terkesan terburu-buru bak permainan sulap yang diketok langsung jadi. Proses pengesahannya terkesan sangat kilat dan janggal. Dalam suratnya Wanacakra menegaskan, pembahasan R.APBD Tahun Anggaran 2013 Kota Binjai terindikasi kesalahan prosedur dalam sistem dan berpotensi

menimbulkan capaian yang tidak benar dan tidak pro rakyat. Sedangkan soal tenggang waktu yang berdampak kepada finalti yang beresiko dengan pemotongan anggaran merupakan konsekwensi yang harus diterima. Sesuatu yang diawali dengan cara dan prosedur yang salah merupakan pelanggaran, karena berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat. Sehingga patut dibatalkan sebagai cikal bakal untuk perbaikan ke depan. Tidak sebaliknya harus membangun kolusi dan pembohongan publik, demikian isi surat yang disampaikan

pada gubsu. Dalam menciptakan efisiensi anggaran yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan kopetensi dan kewenangan Gubernur dalam melakukan evaluasi terhadap APBD Kota Binjai Tahun Angaran 2013 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah pada 8 Januari 2013 Wanacakra meminta agar dilakukan peninjauan kembali. Berbagai persoalan yang disampaikan Wanacakra meliputi mata anggaran perjalanan Dinas dalam dan luar Kota, termasuk study banding, kepatutan menentukan

pagu anggaran belanja barang dan jasa meliputi proyek fisik menyusul anggaran luncuran terhadap pengerjaan proyek fisik yang sejak tutup anggaran tahun 2012 masih terus dikerjakan menyusul honorariun pegawai Non PNS sebanyak 1.600 orang lebih kisaran Rp7 M/ tahun. Politik anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat terutama sektor pembinaan ekonomi kerakyatan, pertanian, kemiskinan dan pengangguran yang justru lebih mengutamakan belanja pengadaan kenderaan mobil Dinas yang seharusnya diawali dengan

pola kepatutan dan penertiban agar tidak salah peruntukan dengan capaian penghematan anggaran juga diminta untuk dievaluasi. Termasuk penyertaan modal untuk kepentingan PD Angkutan Perintis membeli dan merehab kenderaan yang seharusnya sudah dapat dibiayai sendiri oleh perusahaan dan penegasan status PD Pembangunan yang berdiri di luar ranah peraturan dikelola oleh oknum yang tidak jelas status turut dilaporkan karena sangat berpengaruh kepada keuangan daerah. (SBR)

KADIS KPP ROHIL ANGKAT BICARA....................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 dikerjakan tahun ini. Disinggung soal besaran anggaran penyelesaian pembangunan pasar tersebut, menurut Suwandi, tidak ada perubahan, dan tidak ada penambahan anggaran. Besaran anggaran dalam lanjutan pembangunan pasar tersebut, sesuai anggaran tahun 2010 dipotong uang yang telah diambil perusahaan. Pada tahun 2010, proyek itu terealisasi sekitar 30 persen. Sementara dana yang dibayar kepada kontraktor ketika itu sekitar Rp400 jutaan, sisa anggaran dikembalikan ke Kas daerah. Disinggung soal keterlambatan penyelesaian pembangunan pasar Rantau Bais tersebut, pelaksana dikenakan denda Rp132 juta. Besaran denda ini, sambung Suwandi,

berdasarkan hasil audit BPK – RI. Penyelesaian pembangunan pasar Rantau Bais merupakan tanggungjawab pelaksana yang lama. "Mudah-mudahan tahun ini pembangunan pasar Rantau Bais sudah rampung," jelas Suwandi Dalam perbincangan, Suwandi mantan Camat Bagan Sinembah, juga mengakui bahwa DKPP Rohil pada tahun 2012, sedang melaksanakan pembangunan pasar bertingkat. Diantaranya, pembangunan pasar Bangko Sempurna, pasar Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, dan pasar bertingkat Labuhan Tangga. "Dana yang dialokasikan untuk proyek ini, masing masing pasar menelan biaya sebesar Rp3 miliar lebih," katanya. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, menyebutkan pembangunan pasar bertingkat di lingkungan

DKPP Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2012 selain pasar bertingkat Desa Labuhan Tangga, Desa Bangko Sempurna, dan Desa Banko Jaya, DKPP Rohil juga membangun pasar bertingkat jalan Sotong Bagansiapiapi. Pasar ini diinformasikan menelan biaya sebesar Rp7,4 miliar. Besaran dana yang dialokasikan DKPP Rohil tahun 2012, untuk pembangunan 4 pasar bertingkat tersebut diperkirakan sebesar Rp18 milar lebih. Selain itu, pada tahun 2012, DKPP Rohil juga membangun los pasar disejumlah desa. Yakni, los pasar Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi menelan biaya sebesar Rp604 juta, pembangunan Los pasar Minggu Desa Pekaitan menelan biaya Rp744 juta, pembangunan los pasar Desa Lubuk Jawi Rp604 juta, pembangunan los pasar Desa Nibung Simpang Kanan

Rp651 juta, pembangunan Los pasar Desa Mumugo Simpang Kanan Rp651 juta, pembangunan Los pasar Desa Tanjung Medan Pujud Rp651 juta. Kemudian pembangunan los pasar Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimbo Melintang Rp558 juta, pembangunan 3 unit los pasar Desa Labuhan Tangga Hilir Rp1,3 miliar, pembangunan 10 petak kios pasar Desa Labuhan Tangga Hilir Rp930 juta, dan pembangunan los cafe berbentuk kapal, lokasi Pinggir Sungai Rokan Kecamatan Bangko menelan biaya sebesar Rp1,8 miliar, serta pembangunan los pasar tradisional Kubu Kecamatan Kubu sebesar Rp1,3 miliar. Sejumlah kalangan berharap pembangunan pasar dan los di lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Rohil jika pembangunannya sudah rampung, secepatnya

difungsikan, sehingga pasar dan los yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat tersebut tidak mubajir. Karena, dengan membangun pasar disetiap desa, tanpa melalui uji kelayakan, dikhawatirkan terjadi pembubajiran. Seperti pembangunan Kolam Renang di jalan lintas Bagansiapiapi Rokan Hilir yang hingga saat ini belum bisa digunakan, kabarnya dikarenakan ketiadaan air bersih. Informasi yang diterima KPK Pos, Senin pekan lalu, kendati anggaran tahun buku 2012 telah berakhir, akhir Desember lalu, namun dalam bulan Januari 2013 masih saja ada pembangunan los pasar di lingkungan DKPP Rohil yang masih dikerjakan. Artinya, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, seperti pembangunan los pasar Seremban Jaya Rimbo Melintang yang masih dalam pekerjaan.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

NASIONAL

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Turbin Belawan JAKARTA - Dugaan kasus korupsi pengadaan “flame turbine” atau pembangkit Gas Turbin (GT) 12, 21 dan 22 di PT PLN Belawan Medan, menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung (Kejagung). Tim Penyidik Pidsus Kejajung mengusut kasus itu, dengan memeriksa Rodi Cahyawan, Kepala Sektor PT PLN Sektor Belawan dan M. Ali Hasbullah, manager bidang produksi PT PLN Sektor Belawan, Medan. "Pemeriksaan terhadap kedua saksi menyangkut keterangan kerusakan pada mesin GT-12, dan pemeriksaan terus dilakukan dengan saksi lainnya. Kasus ini terus berkembang,” papar Kapuspenkum

Kejakgung Setia Untung Arimuladi di Kejakgung Jakarta, Selasa (15/1). Arimuladi menjelaskan kasus ini terjadi pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 12 di Sektor Pembangkit Belawan, Medan, Sumatera Utara, yang merugikan negara Rp23 miliar lebih. Penyidik menetapkan dua tersangka yakni RM (karyawan PT PLN Sek Belawan selaku ketua panitia lelang tahun anggaran 2007) dan FR (pensiunan PT PLN selaku ketua panitia pemeriksa mutu barang). Sebelumnya, Tim Penyidik Kejagung memeriksa empat

orang saksi. Fahmi Rizal Lubis ((Manager bidang Produksi pada pembangkit listrik Sumatera bagian Utara PT. PLN), Edward Silitonga ((Manager bidang Perencanaan pada pembangkit listrik Sumatera bagian Utara PT. PLN), Misbachul Munir (Mantan General Manajer pada pembangkit listrik Sumatera bagian Utara PT. PLN), dan Rahmatsyah (Sekretaris Panitia Lelang PT. PLN). Tim penyidik juga melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan fisik barang yang berhubungan dengan perkara di maksud di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera dari tanggal 11 Desember 2012 sampai 14 Desember

2012. Penelitian, tegas Untung dilakukan bersama-sama dengan Tim ahli dari BPPT dan Himpunan Ahli Pembangkit Listrik Indonesia. Kegiatan penelitian dan pemeriksaan fisik bertujuan untuk melihat apakah flame turbine, yang ada telah sesuai atau tidak dengan spesifikasinya. Kasus tersebut berawal dari pengadaan flame turbin di PLN Belawan tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 dan panitia pengadaan barang dan jasa memenangkan penawar tertinggi, yakni MAPNA dari Iran namun kapasitasnya bukan “Original of Manufacture” (OEM). Perusahaan tersebut mengalahkan

PT Siemens Indonesia yang merupakan OEM yang memiliki reputasi internasional. Harga spare part non OEM memang lebih murah 40 persen dibandingkan OEM, namun kenyataannya flame turbine tersebut rusak dan tidak bisa dioperasikan. Terkait kasus flame turbin, penyidik pidana Gedung Bundar bukan hanya memperdalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 23 milliar. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejagung juga tengah menguak kasus dugaan korupsi flame turbin dengan dugaan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar, sekitar Rp 180 milliar. (ENDY)

Tujuh Anggota DPRD Riau Ditahan JAKARTA - Tujuh anggota DPRD Riau, tersangka kasus korupsi terkait perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 mengenai venue menembak PON XVIII di Riau, dijebloskan ke dalam tahanan. Penahanan ini dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan secara marathon oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yang ditahan KPK, dari partai yang berbeda. Syarif Hidayat (PPP) dan Muh Rum Zen (PPP) ditahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK. Empat tersangka lainnya, Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar) ditahan di Rutan Cipinang. Serta satu tersangka atas nama Turoechan Asyari dari PDIP ditahan di Rutan Guntur. "Penahanan selama 20 hari ke depan ini, untuk kepentingan memudahkan penyidikan. Juga, tidak menghilangkan barang bukti serta agar tidak melarikan diri," papar Juru bicara KPK Johan Budi di kantornya, Selasa (15/1). Johan mengakui ketujuh wakil rakyat yang ditahan, memang ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Juli 2012.

Sejak penetapan tersangka itu, KPK belum pernah memeriksa mereka. "Karena banyaknya tersangka itulah yang menjadi kendala untuk melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap para anggota dewan, sehingga dilakukan secara bertahap," ucapnya. Selain itu, tambah Johan, KPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh tersangka, saat statusnya sebagai saksi. "Juga kekurangan SDM menjadi salah satu kendala lamanya penanganan kasus ini," sambung Johan. Ketujuh tersangka merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PON. Mereka diduga sebagai penerima suap dan dikenakan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terkait kasus korupsi ini, KPK sudah beberapa kali memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai saksi. Bahkan Menteri Koordinator Kesejateraan Rakyat, Agung Laksono juga pernah dimintai keterangannya dalam kasus ini. KPK mengisyaratkan belum akan berhenti kepada para tersangka itu. (ENDY)

Senin, Surat Panggilan Choel Dikirim Lagi

GEDUNG KPK BANJIR– Gedung KPK dengan air menggenang di depannya, Jakarta, Kamis (17/1).Akibat banjir tersebut, tahanan yang masih berada di Gedung KPK harus dipindahkan ke Rutan Guntur.

Banjir Luluhlantakan Aktivitas KPK JAKARTA–Guyuran hujan lebat yang melanda Ibukota, melumpuhkan aktivitas Jakarta, termasuk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (17/1). Genangan setinggi kira-kira selutut orang dewasa, memenuhi area parkir, juga rumah tahanan yang berada di basement gedung KPK. Banjir juga melululantakan aktivitas KPK. Rencana

pemeriksaan Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, adik kandung mantan Menpora Andi Mallarangeng terpaksa dibatalkan. Pembatalan pemeriksaan juga diterapkan ke anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir. Pembatalan itu terpaksa dilakukan karena listrik gedung KPK dimatikan tota,l untuk menyelamatkan sistem operasi gedung. "Pemadaman ini menyebabkkan seluruh perangkat kerja tidak bisa digunakan. Kami minta maaf kepada masyarakat karena KPK tidak bisa bekerja optimal," tandas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Banjir, lanjut Bambang, juga memaksa sejumlah pegawai yang bekerja di lantai satu kantor antikorupsi itu tidak dapat melanjutkan tugasnya. Namun, libur tersebut tidak berdasarkan perintah

dari pimpinan. "Liburnya fakultatif tidak mandatory karena Kantor KPK lain selain C1 tetap bekerja, Di C1 juga yang lakukan koordinasi keamanan," tambahnya. Bambang mengakui KPK memiliki tambahan lokasi kantor di gedung Upindo Kuningan, Jakarta Selatan, dan di gedung BUMN Jakarta Pusat. Namun, pemeriksaan di tempat lain tidak akan berjalan maksimal. Mengingat, kelengkapan pendukung pemeriksaan seperti CCTV, recording dan peralatan lainnya hanya terdapat di gedung utama KPK. "Kalau di tempat lain, kan sistem peralatan tidak mendukung pemeriksaan. Nah, itu yang harus disiapin dulu. Kalau cuma periksa-periksa itu bukan khasnya KPK," papar Bambang. Tahanan Dievakuasi

Banjir juga membanjiri ruangan tahanan yang ada dibasement gedung KPK. Saat itu, ada sembilan tahanan kasus korupsi yang menghuni utan KPK. Mereka langsung dievakuasi ke Rutan Guntur, karena selain ruang tahanan digenangi air, juga listrik di gedung KPK padam. Kesembilan tahanan itu, Neneng Sri Wahyuni (kasus PLTS), Miranda Goeltom (kasus cek pelawat), Ratna Dewi Umar (kasus Alkes Flu Burung), Siti Hartati Murdaya, Amran Batalipu, Gondo Sudjono, Yani Anshori (kasus suap Bupati Buol), serta Syarif Hidayat dan Muhamad Rum Zen (kasus suap PON Riau). "Pemindahan ini, hanya sementara sambil menunggu rutan yang terletak di basement gedung KPK selesai dibersihkan akibat terjangan banjir. Kami usahakan Senin

ini sudah selesai (dikembalikan ke rutan KPK)," ucap Bambang. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan KPK telah mengantisipasi banjir dengan memasang kantungkantung pasir dan menggunakan pompa untuk menyedot air. Namun rupanya genangan air terus meluas ke dalam basement hingga tingginya mencapai betis. "Selain itu,listrik Gedung KPK sudah dimatikan pihak PLN. Sehingga kondisi di ruang tahanan gelap total. Karena tak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan maka kami mengambil langkah ya dipindahkan sementara ke tempat yang aman, yakni rutan Guntur. Sebenarnya mau ke Pondok Bambu, eh ternyata juga kebanjiran," jelasnya.(ENDY)

Tuntutan 5 Tahun Buat Ketua Walubi Hartati Murdaya JAKARTA - Siti Hartati Murdaya, terdakwa penyuapan terhadap Bupati Buol Amran Batalipu, dituntut lima tahun penjara dan bayar denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan. Tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK Edy Hartoyo dihadapan majelis hakim yang diketuai Gusrizal, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/ 1). "Terdakwa Siti Hartati Murdaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan korupsi, yang melanggar pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 tahun 2001, " papar jaksa Edy Hartoyo. Dalam amar tuntutannya, Jaksa menguraikan

terdakwa selaku Direktur PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM), memerintahkan anak buahnya Arim dan Yani Ansori untuk memberikan uang senilai Rp1 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu agar menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses HGU terhadap lahan seluas 4.500 hektar atas nama PT CCM dan diluar tanah 22.780,76 hektar yang telah memiliki HGU. Setelah pemberian itu, Arim dan Yani Ansori menerima surat-surat yang sudah ditanda tangani Amran. Lalu dilaporkan oleh Arim dan Yani Ansori kepada terdakwa, kata jaksa dalam tuntutannya setebal 300 halaman. Terdakwa Siti Hartati Murdaya melalui Totok Lestyo menyatakan terima

kasih kepada Amran atas karena telah 'Barter 1 Kilo' atau yang dimaksud uang Rp1 miliar, dengan menandatangani surat rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang diminta oleh terdakwa Siti Hartati Murdaya. yang juga ketua umum Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) Terdakwa juga melakukan barter dengan Amran, agar Badan Pertanahan Negara (BPN) tak menerbitkan HGU kepada PT Sonokeling yang tanahnya berada dalam ijin lokasi PT CCM dan HIP. Atas permintaan itu, Amran menyatakan akan membantu terdakwa. Pada 26 Juni 2012 bertempat di rumah Amran, terdakwa melalui Yani Ansori dan Gondo Sudjono memberikan uang senilai Rp2 miliar dan

keduanya menyatakan ini barang titipan Hartati. Jaksa menyimpulkan pemberian uang Rp3 miliar oleh terdakwa secara tidak langsung kepada Amran terkait pengurusan HGU lahan perkebunan di Buol telah terbukti oleh terdakwa. "Dengan demikian unsur memberi telah dapat dibuktikan," tegas jaksa. Dalam menjatuhi tuntutan, jaksa menimbang hal-hal yang memberatkan kepada terdakwa. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi, terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa menyebabkan tidak optimalnya investasi di Indonesia Timur terutama di Kabupaten Buol, Perbuatan terdakwa dengan memperluas lahan

dilakukan secara tidak sehat dan jujur yang seharusnya perluasan bisa digunakan untuk keadilan masyarakat dan perbuatan terdakwa memobilisasi massa dapat mengganggu perkara. Untuk pertimbangan yang meringankan terdakwa, tak satupun dipertimbangkan jaksa KPK. Usai pembacaan tuntutan, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat mengaku kecewa terhadap jaksa penuntut umum. Bahkan menuding tuntutan itu tidak realistis, karena tidak didasarkan pada fakta persidangan. "Tidak ada satu pun bukti dalam persidangan yang memberatkannya," kata terdakwa Siti Hartati Murdaya. Sidang ditunda sepekan untuk memberikan kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan. (ENDY)

JAKARTA–KPK pasti akan memanggil ulang pendiri Fox Indonesia, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel). Choel masih berstatus saksi dalam pengusutan perkara proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor. Ketua KPK, Abraham Samad, menerangkan, pihaknya akan segera melayangkan surat panggilan kedua untuk Choel sebagai saksi. "Iya, dilayangkan surat kedua lagi per hari Senin," kata Samad, Sabtu (19/1). Choel sedianya menjalani pemeriksaan kemarin (Jumat, 18/1). Tapi karena banjir, pemeriksaan terpaksa dibatalkan. Selain Choel, KPK juga batal memeriksa anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir. Mereka rencananya akan

diperiksa untuk dua tersangka korupsi Hambalang, Andi Alifian Mallarangeng dan Deddy Kusdinar. KPK terus mengusut dan mengumpulkan alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan skandal korupsi Hambalang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Termasuk dugaan keterlibatan pihak kontraktor, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. "Kami mendalami kasus/ perkara itu secara utuh jadi nanti kalau ada kemajuan pasti dilaporkan," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan Jumat (18/1). Peran kontraktor proyek disinyalir sangat besar dalam dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat.(INT)

Rohil Kaya Tapi Ada SD Memprihatinkan ROHIL–Kurangnya perhatian dari pemerintah Provinsi Riau maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyebabkan satu sekolah dasar (SD) di RT 02 Dusun Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Rohil, kondisinya sangat memprihatinkan terutama untuk kapasitas kelas belajar karena sekolah dengan 70-an murid ini hanya memiliki dua lokal saja. Padahal Rohil berada di provinsi yang kaya, bahkan 2012 lalu sektor pendidikan mendapat kucuran dana sebesar Rp 395 miliar yang di ambil dari APBD Rohil. Belum lagi di tahun sebelumnya yang di duga masih tersisa dana sebesar Rp 5 miliar. Perbaikan sektor pendidikan juga dibantu Pemprov dan pusat sebesar Rp 372 miliar, tapi masih banyak sekolah-sekolah dengan kondisi tak layak pakai. Pantauan di lapangan, SD di RT 02 tersebut lantainya masih tanah, bangku dan mejanya sangat kurang layak untuk di pakai dan dindingnya masih di sekat-

sekat menjadi dua bagian yang akan mengganggu konsentrasi anak didik maupun guru dalam proses belajar dan mengajar. Wali murid dan warga sekitar mengharapkan keseriusan Pemkab Rohil untuk memperbaiki dan mensukseskan pendidikan di daerah itu. Rusli Spd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kubu mengatakan, dirinya sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rohil ke depannya akan lebih memperhatikan SD yang ada di PU tersebut karena dunia pendidikan yang ada di Kecamatan Kubu adalah tanggung jawab pihaknya. "Sebenarnya perwakilan Dinas Pendidikan Rohil sudah lama hendak turun memantau SD di PU tersebut tapi karena jalan menuju ke sana masih dalam pembangunan, apalagi kalau hujan sulit untuk di lewati maka bersabarlah, yang penting dalam waktu dekat ini kami akan turun," kata Rusli pada Selasa pekan lalu.(ULIL)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

SUMUT

Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Dana BOS NIAS SELATAN - Kejaksaan Negeri Telukdalam Kabupaten Nias Selatan menetapkan Kacabdis Lahusa berinisial SA, mantan Kepala Sekolah SMPN I Lahusa sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2010 dan 2011 sebesar Rp 550 juta. Sesuai hasil ekspose Kejari dengan BPKP yang menemukan adanya kerugian negara. "Penetapan ini juga diperkuat dengan keterangan beberapa orang saksi yang sudah diperiksa penyidik," ujar Kajari Telukdalam melalui Kasi Intel Nixon Andreas Lubis SH, Rabu dua pekan lalu. Soal besarnya kerugian negara masih menunggu hasil penghitungan BPKP. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk diperiksa. Kasus ini juga masih terus dalam pengembangan penyidikan. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain. "Bahkan, saksi-saksi yang diperiksa bisa jadi tersangka. Kita tunggu hasil pengembangan penyidikan lanjutan,”

Kasi Intel Kejari Telukdalam, Nixon Andreas Lubis katanya lagi. Dengan terbongkarnya kasus ini, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi lain yang terjadi di Nias Selatan. Selain

itu, Nixon mengatakan pihaknya sedang mengusut dugaan Korupsi di Dinas Perhubungan Nisel yakni pembangunan dermaga TA 2011 di PP Batu Timur. “ Kasus itu

dalam tahap penyidikan. Tim ahli sudah turun dan di temukan ada selisih perhitungan fisik dan hasilnya telah di serahkan ke BPKP,” jelasnya. Pihaknya juga telah mela-

kukan penahanan terhadap oknum Camat Sigata berinisial AL terkait kasus ilegal logging. Dalam kasus ini, ada empat tersangka yang di tetapkan kepolisian. Tiga tersangka telah ditahan sementara AL di tangguhkan penahanannya. "Setelah P-21, kita langsung melakukan penahanan terhadap AL. Saat ini, AL berada di Rutan Gunungsitoli,” paparnya. Sebelumnya, Kejari Telukdalam telah melakukan penggeledahan sekaligus menyita sejumlah dokumen yang berhubungan dengan SPJ dana BOS di kantor Dinas Pendidikan Nisel begitu juga dengan kantor SMPN I Lahusa. Tokoh masyarakat Nias Selatan BSP Maduwu SH mengapresiasi Kejari terkait keseriusannya membongkar sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Nisel. Pihaknya berharap agar prestasi tersebut terus berlanjut sehingga memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kejari yang selama ini sudah mulai pudar dan pihaknya siap mendukung. (DUHA)

Sosialisasi SNMPTN 2013, Kepsek Diharap Jaga Kualitas Sekolah MEDAN - Pembantu Rektor I Universitas Sumatera Utara (USU) Zulkifli Nasution mengatakan, pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2013 melalui jalur undangan tanpa dipungut biaya. "Pendaftaran SNMPTN jalur undangan gratis. Ini berbeda dengan tahun lalu dimana siswa dikenakan biaya pendaftaran," katanya di Medan pada Jumat pekan lalu. Ia mengatakan, jika tahun lalu kepala sekolah (Kepsek) tidak diwajibkan mengirim data prestasi siswa ke Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS) di web: pdss.snmptn. ac.id, maka pada SNMPTN

tahun ini hal itu diwajibkan. Pada SNMPTN tahun ini, akreditasi sekolah tidak menentukan jumlah siswa yang diperbolehkan mendaftar. Pendaftaran PDSS meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut kepala sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS melalui laman http:/ /pdss.snmptn.ac.id. "Sosialisasi SNMPTN 2013 terus dilakukan agar semua sekolah mengerti dan memahami tata cara mengikuti seleksi SNMPTN 2013," katanya. Kepedulian, integritas, dan kejujuran para kepala sekolah menjadi taruhan dalam pengisian PDSS yang merupakan bagian dari proses SNMPTN 2013. Bahkan jika

para kepala sekolah terlambat atau tidak mendafatrkan anak didiknya, maka dipastikan siswa tersebut tidak bisa mengikuti SNMPTN tahun 2013 "Kalau kepsek atau guru tidak benar atau salah memasukkan data siswa, selain bisa mengugurkan siswanya, juga mengakibatkan nama baik sekolah akan tercoreng," katanya. Didampingi Humas USU Bisru Hafi, lebih lanjut Zulkifli mengatakan kepala sekolah harus jujur memasukkan data, jika tidak atau bahkan tidak mendaftarkan siswa, kepala sekolah tersebut secara pribadi yang akan bertanggung jawab, sesuai ketentuan berlaku.

"Bila kesalahan mutlak dilakukan kepsek, maka sesuai bukti yang ada, maka orangtua dan siswa atau siapa saja bisa mengajukan keberatan artinya yang dirugikan dapat menuntut sebagaimana ketentuan yang berlaku," katanya. Dalam konteks ini, tambahnya, para kepsek diharapkan menjaga mutu dan kualitas sekolah dalam menilai siswa dan pengisian PDSS. Dengan begitu, siswa yang mengikuti SNMPTN tahun ini nantinya juga benar-benar berkualitas dan tidak mengecewakan sekolah asalnya. Pihaknya berharap kepada sekolah segera mengisi PDSS sesuai dengan data yang

dimiliki siswa. Sesuai jadwal, pengisian PDSS untuk SNMPTN 2013 dimulai pada tanggal 17 Desember 2012 dan akan berakhir pada 8 Februari 2013. Selama proses pengisian ini, USU terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di 17 Kabupaten/kota di Sumut yakni Medan, Padang Sidempuan, Binjai, Deliserdang, Binjai , Sibolga, Tebing Tinggi, Asahan, Langkat, Simalungun, T.Balai, Tapanuli Selatan, Pematang Siantar, Tapanuli Tengah Dairi, Madina dan L Batu. "Sedangkan selebihnya yakni 16 kabupaten dan kota lagi, sosialisasinya dilakukan oleh Universitas Negeri Medan," katanya.(FER)

Massa Tuntut DPRD Pangkas Anggaran tak Rasional PADANGSIDIMPUAN - Institut Pemberdayaan Rakyat untuk Pemantau Demokrasi (INTERUPSI) melakukan aksi dikantor DPRD Kota Padangsidimpuan menuntut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 pro rakyat, Selasa pekan lalu. Massa yang memakai payung hitam dan mengusung poster bertuliskan kritikan terhadap eksekutif dan legislatif sebelum memasuki ruangan sidang paripurna terlebih dahulu menggelar orasi. "RAPBD 2013 harus pro rakyat, jangan lagi ulangi

kesalahanan lalu, DPRD harus selektif jangan malah tergilas kepentingan eksekutif yang nyata-nyata mengabaikan hak-hak masyarakat," kata Divisi Advokasi INTERUPSI, Hendrawan Hasibuan. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Timbul Simanungkalit dihadapan Ketua DPRD Padang Sidimpuan Aswar Syamsi Lubis dan anggota dewan lainnya menyatakan, sejumlah sumber pembeorosan APBD tahun 2012 yaitu, pemberian fasilitas kedinasan termasuk kenderaan dinas dan

tunjangan perumahan yang tak jelas outputnya bagi kesejahteraan rakyat. Perjalanan dinas (study banding dan bimtek), pengadaan barang jasa, pemanfaatan fasilitas kantor, birokrasi gemuk yang kesemuanya merupakan sumber pemborosan anggaran. Atas dasar itu, INTERUPSI meminta DPRD Kota Sidimpuan sebagai budgeting agar serius dalam pembahasan RAPBD 2013. "Hanya segelitir anggota dewan yang serius pada saat pembahasan RAPBD. Kebanyakan waktu digunakan

untuk skorsing tanpa alasan jelas dan lobi-lobi yang mengarah kepersekongkolan untuk kepentingan pribadi atau golongan. DPRD adalah anggota Parpol, tetapi yang menggaji DPRD adalah negara untuk kepentingan rakyat. Badan anggaran DPRD harus jernih melihat kebutuhan rakyat," ujarnya. INTERUPSI juga meminta DPRD memangkas anggaran yang tidak rasional yang diajukan eksekutif, jangan malah memuluskan demi kepentingan pribadi dan golongan. Diungkapkan, belanja pegawai harus sesuai ke-

butuhan, harga satuan dievalusi karena jauh di atas pasar. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus melaksanakan e-procurement untuk menghemat anggaran 10-12 persen. Pendataan jumlah PNS dan tenaga honorer sampai saat ini belum jelas sehingga memungkinkan terjadinya pembayaran gaji fiktif. DPRD harus cermat melihat kegiatan yang sama tapi dikerjakan beberapa SKPD, ini juga menyebabkan pemborosan, untuk itu perlu verifikasi rekening anggaran yang mirip.(MEI)

DPRD Nisel Hapus Beberapa Item RAPBD TA 2013 NIAS SELATAN - Pimpinan Badan Anggaran DPRD Nias Selatan menghapus sejumlah item anggaran pada RAPBD TA 2013 senilai puluhan miliar. Pasalnya, sejumlah SKPD tidak memberi penjelasan yang tepat terkait penggunaan anggaran itu serta di nilai hanya pemborosan uang negara. “Hal lain karena adanya hasil evaluasi Gubernur Sumut yang menyarankan agar item anggaran pada RAPBD Nisel TA 2013 di sempurnakan kembali bersama DPRD dan Pemda,” kata Ketua DPRD Nisel Efendi di dampingi Wakil Ketua Sozanolo Ndruru, Senin pekan lalu.

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Item anggaran yang di hapus pada Jumat pekan lalu itu adalah, pengadaan tanah sebesar Rp 25 miliar, pengadaan mobil Jeep Rp 1,5 miliar, belanja jasa konsultan penelitian Rp 300 juta, belanja jasa konsultan perencanaan Rp 3,6 miliar, biaya lawyer Rp 270 juta, belanja rumah tangga KDH/ Wakil KDH dari Rp 1 miliar di kurangi menjadi Rp 800 juta. “Untuk penyertaan modal pada BUMD di anggarkan Rp 25 miliar, tapi tidak boleh di gunakan sebelum TA 2012 sebesar Rp 15 miliar di pertanggungjawabkan. Untuk anggaran ini, kita telah beri kode tanda bintang. Artinya anggaran tidak boleh di gunakan

sebelum ada pertanggungjawaban. Saran gubernur juga boleh melebihi dari anggaran sebelumnya namun harus di rubah dulu Perda sebelumnya. Sementara untuk pengadaan mobil Jeep belum ada pembahasan sebelumnya di tingkat komisi, tiba-tiba muncul pada hasil evaluasi gubernur. Jadi kita coret,” jelasnya. Alasan pencoretan anggaran pengadaan tanah pemerintah, sambungnya, karena adanya saran dari Tim Evaluasi Gubernur yang menyatakan agar hal ini di kembalikan ke SKPD. Namun, pada pembahasan Komisi C DPRD bersama SKPD terkait telah

membahas dan hasilnya pihak TAPD tidak bisa menjelaskan lokasi-lokasi mana saja yang akan digunakan untuk lahan pertapakan kantor pemerintahan. “TAPD mengaku sudah ada tanah yang di bebaskan ratusan hektar dan bersertifikat. Namun, karena TAPD tidak bisa memberi penjelasan di mana-mana saja lokasinya maka anggarannya kita hapus dan di alihkan untuk pembangunan lain atau ke belanja modal. Apalagi kalau lokasi tanah di maksud rawa-rawa, kemudian anggaran juga di gunakan untuk pembangunan kantor bupati, itu adalah pemborosan.

Soalnya kantor bupati sudah ada, peruntukan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, anggaran untuk sekretariat DPRD kita kurangi dari Rp 13 miliar menjadi Rp 10 miliar,” paparnya. Untuk itu, katanya RAPBD Nisel TA 2013 tidak boleh di rubah lagi. “Bila ada perubahan hasil penyempurnaan RAPBD TA 2013 itu nantinya, maka itu adalah cacat hukum dan menyalahi aturan. Kami akan mempertanyakan hal itu. Soalnya setiap ada perobahan anggaran harus ada kesepakatan bersama antara Pemda dan DPRD dan diketahui pimpinan DPRD,” pungkasnya.(DUHA)

Oknum Lurah Terindikasi Selewengkan ADK RANTAUPRAPAT - Penggunaan Anggaran Dana Kelurahan (ADK) 2012 sebesar Rp 60 juta terindikasi diselewengkan oknum lurah Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Lurah Urung Kompas, Samsul Siregar yang dimintai keterangannya mengatakan ADK dipergunakan untuk pengerasan Jalan Sukadame dan Jalan Belibis sebesar Rp 12 juta, kemudian pembelian komputer, kaca jendela dan kursi, serta peng-

gantian pintu tapi ditanya berapa harganya dia mengelak dan mengalihkan pembicaraan, Selasa pekan lalu. Salah satu warga bermarga Sirait mengatakan pengerasan jalan tidak, hanya menutupi lobang jalan dengan sirtu dengan beberapa truk tanpa plang. Camat Rantau Selatan, Ikramsyah Nasution yang di hubungi via seluler mengatakan belum bisa bersikap karena belum mendapat laporan. "Coba nanti saya cek dan tanyakan ke lurah-nya," katanya.(SS)

Kejari Datangi Sejumlah SKPD di Tebing Tinggi TEBINGTINGGI–Sejumlah personil Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dari seksi Pidana Khusus, datangi sejumlah SKPD di jajaran Pemerintah Kota Tebingtingg yang bertujuan untuk melakukan “elisitasi“ guna mengumpulkan informasi dan data dari instansi tertentu, terkait dengan adanya sejumlah laporan yang masuk ke instansi hukum tersebut,Rabu (16/1) Tindakan sejumlah oknum ini terekam sekalangan wartawan dan dari kunjungan dadakan tersebut, beberapa instansi yang dikunjungi ternyata pihak kejaksaan tidak menemukan para pimpinan SKPD antara, lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, RSUD Kumpulan Pane dan terakhir PDAM Tirta Bulian. Mengutip keterangan

Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Tebingtinggi, Hasdianto Sihotang SH kepada Wartawan, mengatakan kunjungan mereka ke sejumlah instansi di jajaran Pemerintahan Kota Tebingtinggi adalah untuk melakukan elisitasi, yakni bagian dari cara atau upaya lembaga ini untuk mencari keterangan dan mengumpulkan data, tanpa harus menjelaskan atau memberitahu terlebih dahulu. “Dalam rangka mengumpulkan data dan keterangan guna melengkapi dan meliputi dokumen sejak awal kegitan hingga kahir, yang besar kemungkinan diduga ada terjadi penyalah gunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan dimaksud“, jelas Hasdianto.(STAR)

Jurnalis Aceh Protes Kerusakan Hutan ke Medan MEDAN–Perwakilan jurnalis Aceh yang peduli terhadap lingkungan khususnya kerusakan hutan Aceh mendatangi Kota Medan. Mereka melakukan protes dengan berdiskusi dan sharing kepada jurnalis lingkungan Medan serta mengajak melakukan komitmen bersama untuk melakukan gerakan penyelamatan hutan karena jika hutan Aceh rusak maka akan berdampak ke Kota Medan, terutama dampak sosial. Idris Yusuf dari MNC Aceh mengatakan hutan Aceh satu tahun ke depan diprediksi akan semakin rusak dan dampak bencana banjir besar bakal melanda Aceh dan Medan, bahkan pulau Sumatera. Soalnya pasca tsunami kerusakan hutan semakin parah. "Jeda tebang pasca Gubernur Irwandi Yusuf membuat kondisi hutan sudah baik, tapi setelah dia rusak kembali. Alat berat sudah naik ke hutan, limbah dan satwa semakin sering menjadi temuan di lapangan," kata Idris, Kamis pekan lalu. Menurutnya, penjarahan liar merupakan kasus kejahatan hutan terbesar di Aceh karena terjadi merata hampir di semua daerah. Dan melibatkan oknum-oknum pejabat kehutanan dan aparat sehingga belum ada kasus kehutanan di Aceh yang tersentuh hukum. Pemerintah Aceh harus mengimplementasikan komitmennya dalam penerapan jeda tebang dan menertibkan seluruh perizinan sektor kehutanan. "Sejak tahun 90 an, hutan sudah rusak. Konflik Aceh, pengusaha-pengusaha kayu lari ke Pekan Baru. Setelah tsunami mereka balik lagi dan menjarah lagi. Mungkin karena kayu Aceh kualitas nomor satu sehingga semua orang tergiur. Sayangnya, uang kayu Aceh di buang ke Medan, di Aceh tinggal receh saja," kata Idris lagi. Sementara pengamat lingkungan Sumut dan do-

sen di USU, Jaya Arjuna mengatakan dulu GAM menjadi backing, kemudian oknum Polri dan TNI. Padahal ilegal loging di Aceh bukan main-main lagi karena sudah melibatkan semua pihak. Tapi di banding penjarahan kayu, yang paling mengancam di Aceh adalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan. "Kalau sudah tambang masuk, bencanalah itu. Di mana pun, tidak ada tambang yang mensejahterakan rakyat. Untuk Aceh, 700 ribu hektare sudah di kapling 170 pemegang izin pertambangan untuk eksplorasi. Dan Aceh hanya bisa melakukan rebisasi seluas 5000 hektar per tahun, bayangkan kerusakannya. Belum lagi persoalan limbah tambang, pemerintah kita memang tidak pernah serius," tegasnya. Di ujung diskusi, Idris bersama Said Maulana dari TVRI Aceh, Asrul dari ANP, Mustafa Rani dari Radar Nusantara, Mulyadi dari Tabloid Prestasi, Jaya Arjuna, Hajat dari Relawan Tagana Kabupaten Deli Serdang, serta beberapa jurnalis Kota Medan juga mengecam intimidasi terhadap kontributor RCTI Aceh Timur dan Langsa oleh sejumlah orang saat melakukan liputan pembalakan liar di Desa Tempuen, Peureulak, Aceh Timur. Mereka menuntut pengusutan dan penyelesaian laporan korban intimidasi oleh Polda Banda Aceh agar menjadi gerakan baru perubahan paradigma terhadap kerja-kerja jurnalis. "Polda harus menjamin keselamatan pelapor dan tidak berpihak. Kejahatan kehutanan adalah kejahatan yang harus di tangani dengan serius sehingga orang yang melaporkan harus dilindungi dan di jamin keselamatannya. Seluruh elemen memantau sikap dan kinerja kepolisian dan akan membawa permasalahan ini menjadi isu nasional," kata Mei dari FJPI Sumut.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

LIPSUS

Demo Minta Kadis Dibebaskan SERATUS petani mengatasnamakan Petani Padi Pemakai Air (P3A) Kabupaten Deli Serdang berunjuk rasa ke Pengadilan Tipikor PN Medan. Mereka membentangkan spanduk sepanjang 50 meter menuntut Kadis PU Deli Serdang, Faisal dibebaskan. Anjur Silitonga, salah seorang petani dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka untuk memberi dukungan kepada Faisal dan meminta agar majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan jaksa. Sebab menurut mereka, Faisal tidak bersalah. "Jaksa, anda menuntut mewakili siapa? Rakyat Deli Serdang tidak kehilangan apa pun," katanya membacakan isi salah satu spanduk yang terbentang. Anjur juga mengatakan, Faisal sangat berjasa bagi para petani karena jalanjalan di pedesaan dapat dilalui mobil dan puluhan ribu hektar sawah dialiri air irigasi. "Hasil panen padi meningkat karena dia. Bebaskan Pak Faisal, kami masih membutuhkannya," teriak Anjur. Aspirasi ratusan petani tersebut diterima humas PN Medan, Nelson J Marbun. Dia mengatakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan mulai memeriksa perkara dugaan korupsi yang disangkakan kepada Faisal. "Silahkan ikuti sidangnya. Majelis hakim akan memeriksa perkara ini dengan fair play sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan," kata Nelson.(MEI)

Ngaku Bukan Koruptor FAISAL selaku Kepala Dinas PU dirinya bukan koruptor. "Anda tadi lihat persidangan, kan? Negara yang berhutang bukan saya. No comment-lah, saya lagi sakit ini, perut juga dan tidak enak makan. No comment, ya," kata Faisal pada Rabu pekan lalu. Sambil menghisap sebatang rokok jenis mild, Faisal langsung diamankan beberapa orang pria lalu masuk ke mobil berwarna gelap di ikuti Elvian. Faisal dan Elvian terlihat sehat mengikuti persidangan, tak terlihat sedang menahan sakit. Dia pun dengan cepat menjawab sehat kepada ketua majelis hakim Denny L Tobing yang bertanya apakah keduanya sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan yang di padati pengunjung itu. Faisal diketahui menderita sakit nyeri pada ulu hati, muntah dan badan lemas (dyspepsia), sesuai surat yang dikeluarkan dokter Frans Sihombing dari RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam pada 7 Januari lalu yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim mengalihkan status tahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah. JPU menghadirkan empat orang saksi, masingmasing Syahnan Siregar yang menjabat Plt Kasubbag Keuangan, Jhon Ericson Purba sebagai Plt Kasi Pekerjaan Umum, Usnun sebagai Kasi Peralatan Bengkel dan Puden Saragih sebagai Kasi Pertamanan, semuanya di Dinas PU Deli Serdang.(MEI)

Âť Kontroversi Korupsi Dinas PU Deli Serdang TAPI Kepala Rutan Tanjung Gusta Tony Nainggolan yang dihubungi via seluler mengatakan penjemputan dilakukan perwakilan jaksa pada Rabu pekan lalu. "Bukan tadi malam tapi Rabu malam. Kami terima surat eksekusinya pukul 23.40 WIB yang dibawa jaksa langsung," kata Tony, Jumat siang pekan lalu. Ditanya soal mekanisme pengeluaran tahanan di Rutan yang dinilai tak lazim, dia bilang soal waktu tidak ada masalah. "Tanggal 9 tengah malam kami terima surat maka tanggal 9 juga dua tahanan itu harus dikeluarkan. Kami hanya mengikuti perintah UU atas surat itu," katanya lagi. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Noor Rachmad yang dikonfirmasi menganjurkan untuk menanyakan hal ini ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Disinggung pengeluaran tahanan yang tak menunggu

Informasi beredar, dua laki-laki yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi ini di jemput langsung Jhon Wesly selaku pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam pada Jumat pekan lalu sekira pukul 02.00 WIB dini hari.

jam kerja, dia beralasan ke HAM. "Kalau tidak dilaksanakan salah lagi kita nanti. Hakim punya hak mengalihkan tapi kami tetap komitmen dengan perkara ini," tegasnya. Masih di tempat yang sama, Dharmabella Timbaz selaku tim JPU mengatakan permohonan kedua terdakwa masuk ke majelis hakim dengan alasan sakit dan harusnya penetapan dibacakan di depan umum oleh majelis hakim. "Saya dapat info penetapannya diserahkan satu jam selesai sidang, biasanya dinyatakan di persidangan. Kami terima kabar penetapan siang harinya. Itu kewenangan hakim dan kami hanya menjalankan. Kalau masalah pelaksanaan penetapan harus hati-hati, kalau kami tahantahan nanti HAM alasannya. Selesai urusan administrasi di Rutan malam itu sekitar pu-

SALING BANTAH "KAMU sudah tulis pernyataannya di koran, penetapan sudah dikeluarkan majelis. Mangkanya hati-hati jadi dokter, semua yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan," kata humas PN Medan Achmad Guntur, saat ditanya soal pernyataan dokter Frans Sihombing dari RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam yang mengeluarkan surat sakit Faisal dan Elvian. Dokter Frans mengaku tidak menyangka surat yang dikeluarkannya untuk pengalihan penahanan dua orang

kul 00.30 WIB," jelasnya yang di amin-kan Kasipenkum Kejati Sumut, Marcos Simaremare. Humas PN Medan, Nelson Japasar menyatakan seharusnya penangguhan atau pengalihan penahanan memiliki jaminan dan di bacakan dipersidangan. "Kalau tahanan rumah, mau keluar harus izin hakim. Sebaiknya bentuk tertulis dan tetap dalam pengawasan jaksa. Rumahnya pun harus disebutkan dengan jelas dan kalau keluar rumah harus diawasi," kata Nelson. Panitera Pengganti (PP) perkara ini, Wahyu juga membenarkan sudah ditetapkan pengalihan tahanan untuk kedua terdakwa. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini diketuai Denny L Tobing dengan hakim anggota Sugiyanto, Jonner Manik, Kemas Ahmad Jauhari dan Denny Iskandar. "Alasannya sakit. Ada surat

terdakwa korupsi. Guntur bilang surat sakit yang dikeluarkan akan dibuktikan dengan waktu. "Terserah majelisnya. Apakah surat itu dipersalahgunakan dan dibuktikan dengan waktu. Kita harus paham bahwa hakim tidak bertanggung jawab secara fisik kepada terdakwa, tapi secara yuridis," katanya. Dia menyampaikan, pengalihan bisa diubah sewaktuwaktu tergantung siapa yang menahan. "Coba lihat, kalau terdakwa tidak hadir dan tidak ada suratnya. Hakim mempertimbangkan secara formal dan bukan steatment yang dipertimbangan tetapi permohonan secara formal. Kalau steatment yang dipertimbangkan hancur negara ini," katanya lagi.

sakit dari RS Sari Mutiara Lubuk Pakam. Permohonan di ajukan penasehat hukum terdakwa yang diketahui Sekda Pemkab Deli Serdang diwakili Asisten I. Sementara surat jaminan dari istrinya," bilang Wahyu. Sebelumnya, Rabu pekan lalu, kedua terdakwa masih menjalani persidangan di PN Medan dengan agenda pemeriksaan saksi yang salah seorangnya adalah M Suprapto, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan di Dinas PU Deli Serdang. Pantauan saat itu, kedua terdakwa tampak sehat tanpa ekspresi atau gerak tubuh yang terlihat menahan sakit. Untuk diketahui, keduanya di dakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Deli Serdang yang merugikan negara sebesar Rp 105,83 miliar berasal dari anggaran tahun

Ditambahkannya, tidak ada pertimbangan majelis hakim melakukan pengalihan penahanan dengan dasar surat dari Sekda (tanda tangan Asisten II Pemkab Deliserdang) karena menurut Guntur itu tidak penting. Justru yang terpenting adalah surat dari dokter yang menyatakan kedua terdakwa sakit. "Itu tidak penting. Surat dokter saja. Dokter kan punya aturan dan kode etik. Kalau tidak benar silahkan laporkan," ujarnya sambil mengatakan jangan tanyakan lagi perkara ini. Sebelumnya, Kepala Kejati Sumut menyampaikan bahwa pihaknya tetap menanyakan perkembangan dilapangan terkait keberadaan Faisal dan Elfian kepada jaksa. Kasipenkum Kejati Sumut, Marcos Simaremare juga mengatakan

2010 sebesar Rp 178 miliar. Faisal selaku Kadis atas inisiatif sendiri mengalihkan kegiatan- kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. Ini dilakukan Faisal dengan alasan untuk menerapkan pola partisipatif, efisiensi waktu dan dana, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola anggaran, hutang dan piutang di Dinas PU. Padahal, menurut jaksa, terdakwa mengetahui untuk mengalihkan kegiatan bersifat tender menjadi swakelola harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kemudian diajukan ke badan legislatif (DPRD) untuk dibahas dan mendapat persetujuan. Selain itu, terdakwa Faisal juga menggunakan anggaran tahun 2010 tersebut untuk

bahwa masalah ini menjadi masukan bagi jaksa. Tapi tetap yang berhak membatalkan penetapan adalah hakim. "Hakim yang mengeluarkan, mereka pula yang punya menariknya. Kita hanya melaksanakan penetapan saja," ujarnya seraya menjelaskan tidak bisa menjelaskan bentuk pengawasan yang mereka lakukan seperti apa. Terkait pernyataan Faisal yang mengaku swakelola yang ia lakukan tidak salah, Marcos berpendapat bahwa negara sudah membuat aturan tentang pengaturan barang dan jasa serta pengaturan jasa kontruksi. "Itu berfungsi untuk mengikat dan tidak menyimpangnya kegiatan yang dapat membuat kerugian negara. Setuju tidak setuju dengan aturan itu harus diikuti.

membayar kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, yakni 2007 hingga 2010. Dia juga menunjuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga mengurangi pendapatan negara dari pajak. Sementara terdakwa Elvian selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan anggaran yang diperuntukkan membayar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya dan kegiatan swakelola tersebut tanpa disertai alat bukti yang sah dan lengkap. Sedangkan Agus Sumantri memproses pencairan dana yang diajukan Elvian. Dengan beralihnya kegiatan tender menjadi swakelola, proses keluarnya dana APBD menjadi ganti uang yang diproses Elvian dan menjadi dasar bagi Agus Sumantri untuk menerbitkan SP2D. (MEI)

Kita punya alat bukti untuk itu dan kita punya kerjasama dengan auditor BPK," urainya. Seperti diketahui, dokter Frans Sihombing menceritakan dalam persoalan tersebut hanya disuruh membantu oleh temannya, dr Boyke Sihombing. Dia menganggap Boyke saudara karena satu marga. Frans mengaku mengeluarkan surat untuk kedua terdakwa dengan keterangan untuk di opname. Asisten II Pemkab Deliserdang Agus Ginting yang menandatangi salah satu berkas yang intinya meminta pengalihan penahanan dari Rutan menjadi tahanan rumah mengatakan, melakukan karena Pemkab Deli Serdang masih membutuhkannya sebagai kepala dinas.(MEI)

Humas PN Medan Terkesan Diskriminasi BERALASAN surat rahasia, Achmad Guntur selaku humas Pengadilan Negeri (PN) Medan terkesan melakukan diskriminasi terhadap wartawan yang ingin mengambil foto surat dari Pemkab Deli Serdang yang berisi pengalihan tahanan terhadap terdakwa Faisal dan Elvian. Guntur melarang wartawan cetak lokal mengambil foto surat, tapi tidak terhadap dua wartawan tv nasional. "Ini ada tulisan rahasianya. Kalau dibaca boleh tapi jangan di foto," kata Guntur, Senin pekan lalu. Begitu juga saat ditanya jenis penyakit yang menyebabkan kedua terdakwa dialihkan status penahanannya. Dia menyarankan agar wartawan menanyakan langsung ke RS Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam. Lucunya, saat wartawan tv ingin mewawancarai, Guntur tampak menghubungi Panitera Pengganti (PP) perkara agar

membawa surat penetapan hakim secara lengkap. "Ini live jadi harus lengkap. Silahkan bertanya sekarang," katanya. Meski tidak diperkenankan mengabadikan surat tersebut, sempat terlihat tulisan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Sekretaris Daerah UP Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Agus yang menandatangani. Pada surat yang dikeluarkan RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam menerangkan kedua terdakawa di diagnosa menderita nyeri pada ulu hati, muntah dan badan lemas (dyspepsia), di ajurkan pasien untuk opname. Tertera tanda tangan dokter Frans Sihombing. "Alasan yang menjadi pertimbangan adalah surat dari RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam pada 7 Januari lalu yang menyatakan mereka menderita sakit nyeri ulu hati, muntah dan badan lemas sehingga diperlukan perawatan," bilang Guntur.

Kabid Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, saat dikonfirmasi via seluler menyatakan akan mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di PN Medan, termasuk mekanisme yang dilakukan para majelis hakim. "Pengadilan jangan mengambil langkahlangkah yang biasa tapi mengandung kontroversi dan menyangkut pejabat dan korupsi yang besar. Boleh saja dan haknya hakim tapi kesannya jadi gelap-gelapan dan main belakang begini?" tanyanya. Suparman bilang pihaknya akan turun ke Medan menelisik peristiwa tersebut. "Tapi belum bisa di pastikan. Satu atau dua hari ini baru bisa diputuskan. Kita juga belum koordinasi ke Kepala PN Medan," katanya. Dia menjelaskan, penetapan pengalihan penahanan terdakwa korupsi menjadi tahanan rumah bisa dilakukan dan

hak majelis hakim. "Cuma ini perkara sensitif, korupsi. Jangan mengambil langkahlangkah meski tidak dilarang UU tetapi harusnya secara patut. Dimuka persidangan kenapa rupanya. Kalau KY tidak bisa tergesa-gesa. Kalau ditemukan pelanggaran, sanksi paling berat bisa dipecat," katanya lagi. Ditanya balik ke Guntur, dia bilang siapa pun tidak hanya KY bisa berkomentar. Menurutnya penetapan pengalihan tidak harus dibacakan di persidangan kecuali akan menahan orang. "Menjadi perhatian publik atau tidak, semua sama. Kalau tidak diperhatikan memang harus sembarang. Hukum acara tidak bisa ditawar-tawar," tegasnya. Ditanya soal terdakwa Faisal yang kenyataannya tidak berada di rumahnya padahal statusnya tahanan rumah. Dia bilang itu adalah tugas jaksa. "Jaksa kan punya intelijen," pungkasnya.(MEI)

•


KPK POS

8

» Alasan Hadiri Pesta Putri Walikota

Pembahasan R-APBD Tanjungbalai 2013 Ditunda TANJUNGBALAI - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (RAPBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2013 ditunda. Penyebabnya, sebagian besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berangkat ke Aceh Singkil untuk menghadiri pesta pernikahan putri Walikota Tanjungbalai,Senin (14/1). Pantauan di lapangan, keikutsertaan para pimpinan SKPD menghadiri pesta tersebut mengakibatkan suasana perkantoran di jajaran Pemko Tanjungbalai sepi. Soalnya, kalangan PNS yang tersisa melaksanakan tugas di tempat tampaknya kurang bersemangat dan bahkan usai jam istirahat, beberapa kantor SKPD hanya dihuni be-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

berapa PNS saja. Ketua LSM Grakindo Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi menegaskan, kepergian para pimpinan SKPD bukan saja mengakibatkan sepinya puncak upacara apel gabungan, tetapi juga berkurangnya pelayanan public. “Sebab PNS yang tinggal tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan,”tegas sang ak-

tivis. Rudi berpendapat, seharusnya pimpinan SKPD tidak perlu ikut serta dalam pesta pernikahan anak Walikota diKabupaten Aceh Singkil itu mengingat pesta yang digelar di daerah itu untuk kedua kalinya yakni lanjutan dari pesta yang sebelumnya telah diselenggarakan diTanjungbalai pada 13 Desember lalu. Di samping itu, kepergian para pimpinan SKPD menghadiri pesta tersebut juga menyebabkan tertundanya kegiatan pembahasan RAPBD TA 2013. Jika dinilai, pembahasan RAPBD jauh lebih penting karena menyangkut tentang kelanjutan pemban-

gunan serta kemajuan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat Tanjungbalai kedepan.“Kita berharap, masalah seperti ini hendaknya jangan terulang kembali, sebab masalah tersebut dapat merusak citra dan nama baik Pemko Tanjungbalai ditegah-tengah masyarakat,” imbaunya. Sekdakot Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM yang dihubungi melalui telpon selularnya mengakui sebagian besar Kepala SKPD memang berangkat ke Aceh Singkil. Mengenai pembahasan R.APBD menurutnya memang sudah ada kesepakatan untuk ditunda pembahasannya.(HER)

Issu Mutasi Besar-Besaran Merebak TANJUNGBALAI - Memasuki awal tahun 2013,kalangan pejabat di jajaran Pemko Tanjungbalai dihebohkan dengan isu mutasi. Disebutkan jika Walikota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe akan memutasi besar-besaran pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari eselon II, III, dan IV. Kabarnya mutasi akan dilakukan akhir Januari 2013. Saat ini para pejabat di Pemko Tanjungbalai melakukan lobi dan dan pendekatan dengan orang-orang dekat Walikota. Informasi yang diperoleh dari kalangan PNS di Pemko Tanjungbalai,banyak pejabat yang melakukan pendekatan dengan Walikota. Tujuannya agar mendapatkan posisi yang diinginkan dan tidak digeser. Cara yang dilakukan dalam melaku-

kan pendekatan juga bermacam-macam. Ada yang melakukan pendekatan dengan ikut mendampingi Walikota Tanjungbalai saat menghadiri pernikahan putrinya diAceh Singkil,NAD. Sementara seorang pejabat diPemko Tanjungbala yang diketahui cukup dekat dengan Walikota yang minta namanya tidak dituliskan di koran mengatakan, sesuai informasi yang didapatnya, pejabat yang rencananya akan mutasi Kepala Dinas PU Abdul Aziz digantikan Mirzal, Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Syarifuddin Harahap digantikan Amiruddin Panjaitan. Kepala Dinas Pendidikan Hamlet Sinambela digantikan Delima, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Mirzal digantikan Syahrul Azhari, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan

KB Delima digantikan Asbah Ariyanti, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Amiruddin Panjaitan digantikan Yusmada, Camat Teluk Nibung Haykal Akmal digantikan Fitra Hadi dan beberapa pejabat eselon lainnya. Saat hal ini hendak dikonfirmasi kepada Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe melalui Sekdako Ir Erwin S Pane MM,melalui selulernya mantan Sekdakab Asahan itu tidak menyangkal akan adanya rencana mutasi pejabat di jajaran Pemko Tanjungbalai. “Mungkin saja issu itu benar, karena masalah mutasi itu adalah hal yang wajar di lingkungan pemerintahan.Namun untuk kepastiannya kita lihat dan tunggu saja waktunya,” kata Erwin seraya menolak berkomentar lebih lanjut.(HER)

Gedung Baru Bappeda Tapanuli Utara Diresmikan

Wisuda Perdana Berlangsung Hikmad NISEL – Wisuda perdana di wisudawan/wisudawati Ahli Madya STKIP Nias Selatan (Nisel) dan STIE Nisel berlansung hikmad. Acara dilaksanakan di Aula STKIP dan STIE Nisel Jl Nari-Nari Telukdalam Kabupaten Nisel. Turut hadir Bupati Nisel Idealiman Dachi dan Wakil Bupati Hukuasa Nduru, yang diwakili Ketua Kopertis Sumut Drs.Rudi Nababan M.Si (Sekretaris Koordinator Kopertis Wilayah NAD dan Sumut), Ketua DPRD Nisel,

Ketua PN Gunung Sitoli, Kapolres Nisel, ketua Yayasan STIE Gunung Sitoli, Ketua Dewan Pendidikan Nisel, tokoh Masyarakat, agama, LSM dan pers. Bupati Nisel pada kesempatan itu Idealiman Dachi mengucapakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga mengucapakan selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Bupati menegaskan, kepada pemuda atau generasi untuk mulai sekarang ini, men-

gambil keputusan-keputusan atau berpikir pasti untuk hidupnya dan menentukan siapa anda. Dimana program pemerintah daerah Nisel tidak berbohong dan tetap manepati janji-janji yang telah disampaikan. Ketua Yayasan STKIP Nisel Bambowo Laia MA dalam sambutannya mengucapakan terima kasih dan para pendiri yayasan. Hari ini adalah pelaksanaan wisuda pertama. ‘Pendidikan adalah kunci dari keberhasilan di dalam kehidupan. Ditambahkan Bambowo Laia MA bahwa kedua Perguruan ini resmi dan sudah memiliki izin. Pada 2013 ini, ada

tiga jurusan yang dibuka dan sudah diusulkan kepada DIKTI melalui Kopertis. Yaitu jurusan hukum, Pertanian dan Tehnik Sipil/komputer. Sementara itu mewakili kopertis Sumut NAD Drs. Rudi Nababan mengatakan ketua kopertis tidak dapat hadir karena di Jakarta. Ia mengucapakan terima kasih atas terlaksananya wisuda perdana ini. Ketua tokoh pendidikan Nisel Drs. Arisman Zagoto mengatakan pelaksanaan wisudawan dan wisudawati ini merupakan sejarah tak terlupakan. Harapan kami ini masih belum ada apa-apanya, agar ke depan lebih baik dan dapat ditingkatkan kualitasnya.(ARM)

Wali Kota: Pilih Cagubsu yang Peduli T Balai TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungblai Thamrin Munthe menghimbau masyarakat di daerahnya untuk memilih pemimpin yang peduli Tanjungbalai pada pemilihan Gubernur Sumut pada 7 Maret mendatang. “Saya yakin dan percaya, semua masyarakat menginginkan pemimpin yang baik, maka demi kemajuan daerah kita, pilihlah pemimpin yang

peduli dengan Tanjungbalai ini,” katanya. Menurutnya, pemimpin yang baik itu tidak melakukan pembiaran terhadap masyarakatnya, baik itu dari pembangunan infrastruktur maupun ekonomi. Kita sadar Tanjungbalai tidak memiliki sumber daya alam, seperti perkebunan, pertambangan dan lainnya. Sejak dulu derah ini dikenal sebagai kota perdagangan

dan jasa. “Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka harus ditopang sarana infrastrutur yang baik”, katanya. Namun pada kenyataannya, infrastruktur jalan provinsi dan jalan nasional yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemprov maupun Pusat, kondisinya sangat memprihatinkan. “Ini terjadi akibat adanya pembiaran,” katanya.“

Pemimpin itu harus mampu melayani masyarakat, tidak sepantasnya melakukan pembiaran terhadap daerah yang berada di wilayah tugasnya”,lanjutnya.“Saya sepakat,bahwa kita menginginkan pemimpin yang baik, maka kita harus jeli menentukan pilihan. Semoga saja, pemimpin yang terpilih nanti, peduli akan Tanjungbalai,” harapnya.(HER)

TAPUT - Gedung Baru Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Utara (Taput) yang penggerjaannya selesai pada Desember Tahun lalu, diresmikan Bupati Taput, Torang Lumbantobing (Toluto), Senin (14/1) untuk digunakan. Peresmian dengan acara sederhana itu dilakukan di Halaman Bappeda. Sambutan Toluto pada kesempatan itu mengatakan, Kantor Bappeda merupakan instansi Perencanaan infrastruktur guna mewujudkan wajah Taput kedepan dibidang pembangunan. “Kondisi bangunan lama sudah berumur empat puluh tahun sehingga kurang memberikan kenyamanan kerja secara rutin, inilah memotivasi kita menganggarkan pembangunan gedung baru kantor Bappeda yang diresmikan saat ini,” katanya. Lanjutnya, kedepan kantor Bappeda lebih bergiat, serta peningkatan

kerja guna membenahi wajah dan pembangunan di Taput. “Dengan gedung baru ini diharapkan personil ataupun Pegawai Bappeda dapat meningkatkan eksistensi kerja guna percepatan Pembangunan Taput. Memang selama ini kita memberikan pujian terhadap kinerja Bappeda dalam Perencenaan pembangunan hanya saja perlu kembali di optimalkan,” imbuhnya. Kejari Tarutung, Selamat Simanjutak SH MH dalam sambutannya mewakili Uspida mengatakan Pelaksaan pembangunan berjalan baik dan itu semua terjadi diatas kebersamaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bupati. “Dengan gedung baru ini harapan kita perencanaan pembangunan di Taput semakin meningkat serta memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Saya juga mengapresiasi kerja keras yang telah di buat Bupati dalam meningkatkan pembangunan di

Taput,” sebutnya. Kajari juga menyinggung sekaligus menyarankan kepada Bupati agar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Libur untuk setiap tanggal 26 Desember sebagai libur khusus, bukan sebagai libur fakultatif pendamping. “Alasannya sangat mendasar, kerena daerah Taput merupakan daerah Wisata Rohani, jadi sangat wajar pada tanggal 26 Desember di jadikan sebagai hari Libur khusus bukan fakultatif nasional,” pungkasnya. Tongam Hutabarat, Kepala Dinas Cipta Karya Taput dalam sambutannya mengatakan pembangunan gedung baru tersebut dilakukan karena gedung lama sudah termakan usia. “Kondisi bangunan yang lama tidak layak lagi difungsikan kerena sudah 40 tahun lamannya, sehingga inilah dasar membangun kantor baru seluas 348,5 M2 dengan anggaran sebesar 2 Milyard,” katanya.(PR)

Wali Kota Canangkan Tahun Peduli Keluarga TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai, H. Tahmrin Munthe mengatakan, pada tangal 22 Januari mendatang, Pemkot akan mencanangkan Tahun Peduli Keluarga yang rencananya dilakukan langsung oleh Menteri Agama RI, Suryadharma Ali. “Pencanangan bertujuan mewujudkan rumah tangga harmonis sesuai dengan tujuan mulia pernikahan, yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warohmah”, katanya di Tanjungbalai,Rabu (16/1). Dijelaskan,Tahun Peduli Keluarga ini mempunyai cakupan, pembinaan keluarga, pemahaman dalam berumah tangga, keluarga sadar hukum dan pola mendidik anak, serta seminar sosial

kemasyarakatan, dengan melibatkan seluruh stake holder dan masyarakat. Ditinjau dari sudut sosial kemasyarakatan, kata dia, warga ‘kota kerang’ butuh akan sentuhan secara menyeluruh, termasuk peduli sesama dalam jalinan silaturahim sesama anggota keluarga, bertentangga dan bermasyarakat. “Tentang peduli keluarga, Pemkot telah memulainya dengan bedah rumah kumuh keluarga tidak mampu, yang dananya dihimpun dari anggota Korpri,” katanya. Diharapkan, sambung Wali Kota, pencanangan TPK ini bisa ‘menelurkan’ rumah tangga yang kuat dan harmonis bagi masyarakat Tanjungbalai. Apalagi, sama diketahui tidak sedikit rumah

tangga hancur dan berujung kepada perceraian, yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Realitas ini terjadi akibat minimnya komunikasi sesama anggota keluarga. “Jika setiap pasangan dan seluruh anggota keluarga saling peduli, maka komitmen membangun rumah tangga harmonis dan keluarga bahagia akan tewujud”, katanya. Agar program ini terlaksana sesuai yang diharapkan dan demi terciptanya masyarakat yang penuli sesama,Wali Kota menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota mensukseskan program Tahun Peduli Keluarga.(HER)

» Soal Penolakan R–APBD

PNS Dan Masyarakat Jangan Terprovokasi SIDIKALANG - Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung dengan tegas membantah issu yang hangat di masyarakat yakni terkait PNS Pemkab Dairi yang hingga kini belum menerima gaji, diisukan akibat penolakan dewan terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dairi TA. 2013, Bantahan itu disampaikan Delphi kepada wartawan, usai melakukan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD dengan Pemprovsu di Medan, terakit

Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung, SH, MSi

Ranperda APBD Dairi Tahun 2013, yang ditolak Dewan, Kamis (11/10). Delphi menjelaskan,

pembayaran Gaji PNS merupakan pengeluaran rutin dan wajib, yang tidak ada kaitannya dengan,

penolakan R-APBD Dairi itu. “terkait dengan issu PNS yang hingga kini belum menerima gaji akibat

penolakan R-APBD. Itu tidak benar, karena gaji PNS merupakan belanja rutin dan wajib. “Sehingga tidak ada kaitan dengan penolakan RAPBD,” tegas Delphi. Dihubungi di tempat terpisah, Sekertaris Fraksi Rakyat Bersatu DPRD Dairi, Agus Fiser Simamora, mengamini Ketua DPRD Dairi. Menurut Agus, belum dibayarkannya gaji PNS sangat bertentangan dan merupakan pelanggaran PP RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait sejumlah issu di

masyarakat, termasuk issu DPRD menghambat pembangunan karena menolak R-APBD 2013. Anggota DPRD Dairi, Dahlan Sianturi menghimbau, masyarakat maupun seluruh PNS untuk tidak terprovokasi dengan issu tersebut. Sementara itu, Ketua Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara – RI Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha, BBA kepada wartawan, mengaku bingung, melihat kondisi Dairi saat ini. Terkait issu DPRD menghambat

pembangunan dengan menolak R-APBD tersebut, Kamiluddin menegaskan, itu merupakan issu keliru. Sebab menurutnya, DPRD hanya menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, untuk melakukan perubahan Dairi yang lebih baik. Ketika wartawan mengkonfirmasi kepada Sekda Dairi, Julius Gurning, melalui Kabag Humas Pemkab Dairi, Rawasid Banurea mengatakan, Sekda belum ada waktu untuk dikonfirmasi dengan alasan masih sibuk.(ALEK)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

Walikota akan Resmikan Kantor Damkar-BPBD TANJUNGBALAI - Bangunan kantor pemadam kebakaran (Damkar) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai. Peresmian di Jalan Jati Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar menurut direncanakan dalam pekan ini. “Peresmian kantor tersebut akan dilakukan langsung Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe H.Hum serta disaksikan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) setempat,”kata Kepala BPBD Kota Tanjungbalai Mahdin Siregar,SH kepada wartawan Rabu (16/1). Dijelaskannya, pembangunan Kantor Damkar Tanjungbalai ini diperkirakan menelan dana Rp 3 miliar

lebih yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kota Tanjungbalai. “Kendati mendapatkan suntikan dana dari kedua pemerintah di atas, akan tetapi pembangunan gedung Damkar dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan bahkan sampai saat ini secara keseluruhannya masih belum rampung dan masih banyak lagi berbagai sisi kebutuhan yang diperlukan," jelas Mahdin. Menurut dia, meskipun selesai diresmikan, namun kita tetap akan berupaya untuk melakukan penataan diberbagai sisi bangunan kantor damkar dan termasuk pembangunan pagar yang direncakana dimulai pada tahun ini. " ujarnya.(HER)

Gatot Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Adat Banjar KISARAN - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ST melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah adat Banjar di Kabupaten Asahan, Rabu, 9 Januari 2013 Keberadaan pembangunan rumah etnis yang ditata oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mendapat apresias darai Plt Gubernur. Sebab penataan pembangunan rumah adat para etnis yang ada di Asahan telah memiliki modal dasar dari sebuah persatuan dan kesatuan dan dapat mendukung pusat kebudayaan di Sumut. Gubernur berharap dengan dibangunya rumah adat Banjar diareal yang telah disediahkan Pemkab Asahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kembangkan dan gali potensi budaya etnis Banjar serta gali kearifan lokal.” Gunakanlah rumah adat ini sebagai ajang silaturahmi

antara suku ataupun dengan suku lain. Dengan keragaman budaya yang dimiliki harus dapat dikelola, agar nantinya hal ini menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, “ kata Gubsu, seraya meminta kepada Bupati Asahan untuk menambah sarana berupa open stik untuk para etnis yang ada di lahan tersebut, Sementara itu, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengajak seluruh etnis untuk menyatukan barisan mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui pembangunan rumah – rumah adat serta dengan melestarikan seni budaya lokal. “ Mari kita pertahankan keberadaan budaya-udaya bangsa, “ kata Bupati, sembari mengucapkan semoga rumah etnis ini dapat dijadikan tempat untuk bermusyawarah dan bermanfaat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan serta kemandirian.(IN)

Penerima Raskin Madani 2013 Sebanyak 6337 KK TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai H.Thamrin Munthe mengatakan, pada tahun 2013 ini kepala keluarga penerima beras miskin (raskin) Madani sebanyak 6337 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dijelaskan,data Program Raskin Madani sebelum Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, penerima manfaat raskin sebanyak 10.145 RTS. Sesudah PPLS itu, penerima manfaat menjadi 11.794 RTS. “Atau naik sebesar 13,98 persen, untuk mengakomodir masyarakat yang haknya ditarik untuk mendapatkan raskin, Pemko menyurati Kelurahan untuk melakukan pendataan”, katanya. Hasil pendataan ulang, sambung Wali Kota, pada tahun 2013 masyarakat prasejahtera yang menjadi RTS beras madani sebanyak 6.337. Dimana setiap

RTS, masing-masing akan menerima 15 kg, dengan harga tebus Rp.1600/kg. “Penyaluran beras madanai kepada keluarga prasejahtera adalah program Pemko Tanjungbalai sejak tahun 2004 lalu, untuk meng e n t a s k a n kemiskinan.Hingga tahun ini program tersebut terus dipertahankan,” katanya. Ditambahkan, selain program beras madani, sejak tahun 2004, Pemko Tanjungbali juga telah menjamin kesehatan masyarakat keluarga prasejahtera dengan merealiasikan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU). “PJKMU ini telah menampung 60.000 jiwa masyarakat Tanjungbalai mendapatkan pengobatan gratis, mulai dari tingkat Puskemas, RSU hinggga berobat ke Rumah Sakit Pringadi Medan,”katanya. (HER)

SUMUT

Wali Kota: Kepling Netral MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menginstruksikan kepada seluruh kepala lingkungan (kepling) untuk bersikap netral pada Pilgubsu 2013. Sebagai pimpinan lingkungan, kepling dilarang ikut-ikutan dukungmendukung dalam Pilgubsu tersebut. Mereka cukup memberikan arahan kepada masyarakat agar menyalurkan suaranya. Selain itu terus menjaga kekompakan di lingkungan agar tetap tetap baik dan tidak pernah sekalipun mempersulit warga. Instruksi ini disampaikan langsung Wali Kota ketika mengikuti apel pagi di Kantor Camat Medan Deli Jalan Rumah Potong Hewan (RPH) Medan, Senin. “Kepling harus netral dalam Pilgubsu 2013. Kalau soal berbeda pilihan merupakan hal biasa, sebab menentukan pilihan merupakan hati nurani masing-masing. Jangan ada penggembosan-penggembosan kepada masyarakat. Mari kita jadikan Medan menjadi kota yang kondusif dan tidak terpengaruh dengan situasi berkembang saat ini, “ kata

Wali Kota mengingatkan. Di kesempatan itu Wali Kota mengungkapkan, peranan kepling semakiin hari kian strategis. Untuk itu kepling diharus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Apalagi tugasnya sebentar lagi akan dibantu Rukun Tetangga (RT) sehingga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian Wali Kota memaparkan saat ini banyak kepling yang tidak mau peduli dengan lingkungan. Kondisi itu menyebabkan lingkungannya tidak tertata dan rawan kriminal. Padahal kepling yang baik itu sangat peduli dan punya rasa memiliki terhadap lingkungannya. Di samping itu mampu memantau dan mengayomi lingkungannya selama 24 jam. Serta mampu mendorong masyarakat untuk berperan aktif guna berpartisipasi dalam rangka percepatan pembangunan di lingkungannya masing-masing. Atas dasar itulah Wali Kota minta kepada lurah dan kepling untuk mengawasi kin-

erja kepling di wilayahnya masing-masing. Karenanya, kinerja kepling perlu dievaluasi. Bagi kepling yang kinerjanya buruk dan tidak peduli dengan lingkungan agar segera diambil tindakan tegas. “Yang diperlukan saat ini adalah kepling mau bekerja dengan penuh keikhlasan, bertanggungjawab atas tugasnya serta melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya. Instruksi yang disampaikan Wali Kota ini tidak hanya berlaku untuk kepling saja tetapi juga terhadap lurah dan camat guna percepatan pembangunan di Kota Medan. Di tahun 2013, Wali Kota mewarning baik kepling, lurah dan camat untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang administrasi sehingga tepat sasaran. “Saya tidak mau ada apratur saya baik kepling, lurah dan camat yang mempersulit warga. Saya minta percepat seluruh urusan birokrasi,” tegasnya. Terkait penyaluran e-KTP, Wali Kota yang turut didampingi sejumlah pimpinan SKPD itu minta mengingatkan jangan pernah sekalipun membuat alasan-alasan un-

tuk dapat menarik imbalan dari warga. Jika itu dilakukan, maka orang nomor satu di Pemko Medan akan mengambil tindakan tegas. “Jadi salurkanlah e-KTP kepada warga dengan baik,” ujarnya. Selain benar-benar menyalurkan e-KTP, Wali Kota juga minta kepada Kepling agar tidak serta merta menerima warga pendatang menjadi penduduk Kota Medan melainkan melalui seleksi yang ketat. Sedangkan camat dan lurah harus lebih berkoordinasi dengan kepala sekolah yang ada di wilayahnya dalam rangka siding keliling pencataan akta kelahiran. Sebelum mengakhiri apel pagi, Wali Kota minta kepada camat untuk bertindak tegas terhadap pegawai di jajarannya yang jarang masuk dan tidak mengikuti apel pagi. “Apratur yang jarang masuk harus ditindak tegas. Saya tidak mau orang-orang yang tidak punya integritas terhadap tugasnya. Saya yakin tidak seluruhnya pegawai yang hadir dalam apel pagi ini. Untuk itu saya minta camat untuk mengambil tindakan tegas!” tegasnya.(VIN)

Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, Forum Kominikasi Pimpinan Daerah dan masyarakat Asahan dalam acara tersebut. Mengenai pemilihan kecamatan terbaik, Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk menilai sejauh mana peran aktif camat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Penilaian juga bukan semata-mata even perlombaan tetapi even motivasi untuk mengetahui sejauh mana peran camat sebagai aparatur dalam mengemban tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat. “ Wajar camat yang telah menujukan prestasinya kita berikan apreasiasi atas hasil kinerjan-

ya, “ kata Gubernur. Selain Kecamatan Kota Kisaran Timur dinyatakan sebagai juara pertama, kecamatan terbaik lainya juga diumumkan, yakni Juara II Sariguna Tanjung Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, Juara III M yunus Kecamatan Medan Petisa Pemko Medan, juara IV Kanti Nst Kec. Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Juara V Tomi Hrp Kecamatan Torgamba Kab. Labusel, VI Radna F Marbun Kec. Pakkat Kab. Humbahasudutan. Sementara itu, Camat Kota Kisaran Timur, Rahmat Hidayar Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan terus dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(IN)

BINJAI - Kendati Pemko Binjai menutup mata dan telinga terhadap control tajam yang sarat kritik terhadap kepemimpinan oknum penguasa, LSM WANACAKRA tak jenuh menjalankan fungsi kontrolnya. Kali ini melalui suratnya Nomor. 179/ WCR-KB/Pk/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 Wanacakra surati Sekda Kota Binjai H.Elyuzar Siregar, SH yang dilantik enam minggu meminta penjelasan/ klarifikasi terhadap berbagai hal Pemko Binjai. Menurut Gito kepada koran ini Rabu pekan lalu, dalam suratnya, LSM WANACAKRA Kota Binjai yang mengaku mewakili Kepentingan umum masyarakat Kota Binjai meminta penjelasan tentang jabatan esselon II/b (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai dr. Mellyani br Bangun Golongan III/d junior membawahi pejabat golongan IV yang menjadi sandungan dalam hal urusan DP.3 dan kegiatan anggaran tahun 2012 pertemuan Lintas Sektor/Program yang baru dilaksanakan Selasa (8/1) yang saat kegiatan berlangsung sudah diinformasikan kepada Sekda. Disusul tentang penempatan jabatan Kepala Puskesmas Tanah Tinggi dr.Arlina yang jadi sorotan dikalangan Puskesmas itu disebabkan oknum Kepala Puskesmas belum memiliki reputsi gemilang dan diduga jarang ngantor disinyalir karena kesibukan praktik pribadi. Disusul penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terkait kepentingan jasa medis obat obatan untuk kepentingan Rawat Inap pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal serta data volume pelayaan kesahatan orang sakit diduga terdapat indikasi rekayasa Penempatan jabatan Camat Non STPDN dan satu diantaranya jebolan S.3 (SDSMP-SMA) dinilai sudah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Walikota Binjai diawal kepemimpinannya yang akan menerapkan jabatan Camat sesuai dengan jurusan ilmu pendidikan formal (STPDN) juga diminta klarifikasi kepada Sekda. Termasuk Pasca mutasi Jabatan Guru/Kepala Sekolah 4 Agustus 2011 sebanyak 108 Guru yang berdampak kepada gugatan Hukum disusul mutasi lanjutan beberapa Guru/Kepala Sekolah tidak mencerminkan pola sehat membangun Pendidikan kepentingan Anak Bangsa sikap Sekda juga dipertanyakan. Menyangkut Status 1600 orang labih tenaga kerja Non PNS TMT 2006- 2012 yang tersebar diseluruh SKPD/ Unit Kerja Pemko Binjai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.48 tahun 2005 junto PP No.43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honor menjadi CPNS menjadi beban APBD yang jumlahnya diatas record PNS Gol I dan Gol II sebanyak 1526 orang merupakan persoalan yang tidak pernah terjawab oleh kalangan Eksekutif maupun Legislatif.(SBR)

Bupati Dairi periode 1994 – 1999 itu mengajak, seluruh masyarakat Dairi, untuk memilih calon pemimpin yang sudah teruji, dan memiliki moral yang baik, dan takut akan Tuhan yakni, pasangan Cagubsu AMRI – RE, “jangan berikan Mobil untuk dikemudikan Supir yang belum berpengalaman dan tidak kita kenal, tetapi berikanlah kepada Supir yang sudah matang, dan berpengalaman”, ajak Sihotang. “Hingga pensiun sebagai Sekretaris Daerah Sumut, nama RE Nainggolan cukup harum. Karena RE Nainggolan memiliki banyak prestasi, cekatan dalam

bekerja, dan tidak terkait dengan kasus-kasus KKN. "Karena itu, kita berharap seluruh elemen masyarakat Sumut bersatu untuk memenangkan pasangan Cagubsu dengan nomor urut 4 ini, dengan satu putaran”, harap Sihotang. Sebab menurut Sihotang, selain berpendidikan tinggi, RE Nainggolan juga merupakan sosok pemimpin yang sejuk, bersahabat, dan sangat dekat baik kepada stafnya, maupun kepada rakyat. “Saya sangat kenal betul Pak RE Nainggolan, semasa saya menjabat Bupati Dairi, dan RE menjadi Sekda saya, saat itulah kita berhasil 100

persen pencapaian PBB, dan peringkat pertama PBB tingkat Provsu”, kenang Sihotang. Pada pertemuan yang berlangsung di salah satu warung makan yang ada di depan Kantor Bupati Dairi itu, S. is Sihotang juga mengaku bangga, dapat bertemu kembali dengan para sahabat lamanya yang ada di Sidikalang, termasuk Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Daii, Parsaoran Manik, dan wakil ketua DPD IPK Dairi, Pandapotan Situmeang, yang menurutnya masih satu nafas, baik dengan dirinya maupun dengan Cawagabsu, RE. Nainggolan.(ND)

Camat Kotarih Lantik Kades Siudan-Udan KOTARIH - Pemerintah Kecamatan Kotarih adakan pelantikan Kepala Desa SiudanUdan, kemarin di alun-alun SD GKPS Desa Siudan-Udan Kec. Kotarih. Pelantikan Lenan Purba disaksikan pihak Pemkab Serdang Bedagai yang diwakili dari Kabid Pemerintahan. Sekretaris BPMPD Fitriadi S.Sos Msi, muspika, Danramil,

Kapolsek, Kades se Kec. Kotarih dan tokoh masyarakat Desa Siudan-Udan. Bupati Sergai Ir.H.T.Erry Nuradi Msi dalam sambutan tertulis dibacakan Camat Kotarih mengatakan mengucapkan terima kasih pada pemerintahan desa. Oleh karena itu ke depan kepala desa harus kerjasama dengan masyarakat untuk menjalan-

kan tugas dengan baik. “Pemerintahan adalah pelayan public,”ujar Camat. Diwaktu bersamaan dilakukan pelantikan PKK yang baru Syamsiah Br Sipayung. Pada pelantikan ini Ketua PKK Kecamatan memberikan arahan agar ada kerjasama yang baik dengan seluruh pihak. “Tanpa ada kerjasama aktif,program tidak akan ter-

capai,” ungkap Bu Camat. Lenan Purba Kepala Desa baru, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat dan kepada Pemerintahan Kecamatan atas pelantikannya. “Kepada masyarakat Desa Siudan-Udan Lenan meminta agar dapat bekerjasama untuk memajukan desa kita ini,”ujarnya.(SP)

Kisaran Timur Kecamatan Terbaik di Sumut KISARAN - Akhirnya Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan keluar sebagai juara pertama Kecamatan terbaik di Sumatera Utara. Penilaian kecamatan terbaik tersebut sesuai dengan Skep.Surat No. 188.44/469/ KPTS/2012 bahwa Juara I Rahmad Hidayat Siregar Kec. Kota Kisaran Timur dan ditandai dengan penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Sumatera Utara dan tropy oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ST di lapangan Parasamya Kisaran, Kamis, 10 Januari 2013. Bimbingan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho menyebutkan sebagai kecamatan terbaik memiliki beban tugas yang berat, sehingga

camat harus memiliki kemampuan intelektualitas yakni menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tentunya mempengaruhi efesiensi dan efektifitas kinerja pelayanan di wilayah masing-masing. Camat juga harus mengetahui peraturan yang berkaitan dengan bidang tugasnya agar dapat mengambil keputusan dengan tegas dan cepat. Camat harus memiliki sikap reaktif dan responsive terhadap situasi yang berkembang diwilayah. “Dengan sikap inilah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” kata Gubernur dihadapan Bupati

Sekdako Diminta Dukung Fungsi Elemen Kontrol

AMRI–RE Pasangan Yang Mampu dan Teruji SIDIKALANG - Pasangan Cagubsu – Cawagubsu 2013 – 2018, Drs. H. Amri Tambunan - Dr RE Nainggolan, MM, merupakan sosok pemimpin yang mampu berbuat, karena sudah teruji. Hal itu disampaikan, Ketua umum Komunitas Cendikiawan Profesional Usahawan Katolik (CPUKAT) Sumatera Utara, Drs.S.is.Sihotang, kepada sejumlah sahabat-sahabatnya, yang juga sahabat dari Cawagubsu, RE. Nainggolan di Sidikalang kemarin, sebelum meninggalkan Dairi, usai melakukan konsolidasi terkait pemenangan Cagubsu AMRIiRE di wilayah, Humbahas,

Mantan Bupati Dairi, Drs. S. is Sihotang, saat bertemu kembali dengan sahabatnya di Sidikalang, Rabu (16/1). Samosir dan Dairi, Rabu (16/1). “Pasangan Cagubsu, AMRI-RE, merupakan sosok pasangan Cagubsu yang pelangi, dan akan mampu berbuat, karena sudah teruji,

terutama Rustam Efendi Nainggolan yang mengawali karir pemerintahannya, dari staf kantor Camat Pahae Jae Taput, hingga pensiun dari Sekda Provsu, yang merupakan jenjang karir tertinggi

bagi PNS, yang diakui berbagai kalangan, salah seorang putra daerah terbaik Sumatera Utara saat ini”, kata Sihotang. Untuk itu, Drs. S. Is. Sihotang yang juga mantan


KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta yang di jatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Angelina Sondakh. Vonis ini dinilai jauh dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar uang pengganti Rp 32 miliar. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan analisis terhadap nilai kerugian negara akibat korupsi atau penyalahgunaan wewenang jabatan terkait dua proyek di Kemenag. KPK sudah meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan dengan tersangka Ahmad Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Binmas Islam Kemenag.

Abraham Samad Lantik 26 Penyidik KPK SETELAH menjalani masa pendidikan dan pelatihan selama tujuh pekan, sebanyak 26 calon penyidik yang direkrut dari internal KPK resmi menjadi penyidik KPK. Ke-26 penyidik tersebut dilantik Ketua KPK Abraham Samad, Jumat pekan lalu. Pelantikan dihadiri pimpinan dan pejabat struktural KPK serta beberapa mantan pimpinan KPK, seperti Tumpak Hatorangan Panggabean, Amien Sunaryadi, Chandra M. Ham-

zah, Haryono Umar, dan Waluyo. Selain itu hadir pula Staf Ahli UKP4 Yunus Husein. Dalam sambutannya, Abraham mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan tonggak bersejarah dalam pemberantasan korupsi karena setelah 8 tahun, saat ini KPK mempunyai penyidik sendiri yang diseleksi secara ketat dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta magang di Direktorat Penyidikan. “Mereka diha-

rapkan mampu mengembangkan ilmu dan ketrampilan di bidang penyidikan dengan profesional,” lanjutnya. Abraham melanjutkan, ke26 orang yang diambil sumpah dan dilantik menjadi penyidik ini dipandang cakap karena memiliki kapabilitas, kompetensi, dan track-record yang tidak diragukan untuk tidak sekedar mengemban tugas rutin penyidikan, tetapi juga diharapkan mampu menghadapi tantangan KPK

ke depan yang semakin kompleks. “Ini mengingat sampai dengan saat ini bidang penindakan masih menjadi core business utama KPK yang sekaligus menjadi tumpuan harapan publik di bidang pemberantasan korupsi,” paparnya. Di sisi lain, lanjutnya, sinergisitas kelembagaan harus didukung oleh hamonisasi dalam pemaknaan hukum guna menyikapi kasus, dan yang tidak kalah penting lagi adalah membangun behavior

Rekening Gendut DPR dan Elektabilitas Parpol TEMUAN Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membeberkan ada sejumlah anggota dewan di Senayan, termasuk anggota dewan di daerah, yang memiliki rekening gendut alias mencurigakan baru-baru ini menjelang akhir 2012 menunjukkan korupsi ternyata terus menggurita. Hal tersebut sepertinya akan semakin menggurita di tahun 2013 ini. Korupsi akan terus berlangsung dengan sedemikian masif dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Uang negara yang seharusnya dimuarakan dalam rangka pembangunan kehidupan rakyat kemudian akan terus mengalami kegagalan dengan sedemikian rupa. Tidak akan pernah ada implimentasi sangat serius untuk menjadikan uang negara untuk bisa dipersembahkan demi pembangunan. Oleh karenanya, alih-alih mengatakan pemberantasan korupsi sepanjang 2012 sudah banyak memberikan kepuasan terhadap publik, rakyat di republik ini justru sangat kecewa. Anggota dewan justru menjadi contoh sangat telanjang bulat yang sudah menilep uang rakyat demi kepentingan sektoral yang tidak pernah memiliki hubungan sangat signifikan bagi pembangunan kehidupan rakyat. Kondisi ini semakin mempertontonkan bahwa pemberantasan korupsi seakan dibikin dengan dunia sandiwara. Ringkasnya, memberantas korupsi dan mengadili para koruptor sangat kesulitan dilakukan. Menyeret para anggota dewan butuh perjuangan sangat keras, dan itu pun selalu penuh dengan hambatan di pelbagai hal. Entah alasan apa yang mendasarinya, yang pasti, pemberantasan korupsi selalu berhenti di tengah jalan, macet, dan stagnan ketika dihadapkan dengan siapakah yang diselidiki, disidik, dan akan diseret ke meja hijau pengadilan, terlepas juga sudah ada sejumlah anggota dewan yang sudah masuk penjara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi pun mati kutu dan kehilangan nalar kekuatannya untuk berkiprah demi membebaskan uang negara dari rampokan dedemitdedemit berwajah manusia. Oleh karenanya, adanya kesulitan memberantas korupsi ini pun semakin kentara ketika harus berhadap-hadapan secara vis-à-vis dengan pemegang lingkar kekuasaan. Akhirnya, ini mengilustrasikan bahwa koruptor dengan segala warna-warni keistimewaan yang dimilikinya lolos dari jeratan hukum. Mereka dapat mengaburkan diri dari sebuah jejaring peradilan yang tujuannya adalah menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Kesadaran Baru. Karena itu, kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus semakin diintensifkan. Laporan PPATK kemudian perlu dijadikan amunisi baru dalam rangka melakukan bersih-bersih di tubuh

Senayan. Momen ini pun harus menjadi pengobor semangat baru dalam memberantas korupsi. Keseriusan, keberanian, dan etos kerja tinggi adalah modal penting agar pemberantasan korupsi dapat ditegakkan dengan sedemikian kentaranya. KPK yang dihuni lima pemimpin manusia superberani dengan pikiran jernih, terbuka, dan jujur tanpa berpoleskan kepentingan politik sektarian merupakan lokomotif utama untuk tegas dalam memberantas korupsi agar uang negara tidak semakin diberangus habis oleh pihak dan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan tidak berjiwa nasionalistik-patriotistik demi perubahan Indonesia ke depan ini yang lebih baik. Marilah menjadikan bangsa ini bebas dari koruptor. Bila mantan Perdana Menteri China Zou Ronji pernah menyampaikan akan menyiapkan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti tersebut dipersiapkan bagi sang Perdana Menteri sendiri apabila tersangkut korupsi, hal tersebut kemudian harus dapat membangkitkan kesadaran para elite negeri ini, termasuk presiden, agar benar-benar menjalankan hukum dengan sedemikian adil, tegas, dan berani. Siapa pun yang bersalah dan telah terbukti melakukan korupsi uang rakyat maka harus ditindak tegas dan berani. Hukum bukan menghamba kepada para koruptor dan kroni-kroninya. Hukum merupakan senjata untuk menumpas habis para koruptor. SBY harus dan perlu terus mendorong KPK agar kian giat bekerja dalam pemberantasan korupsi. Introspeksi Politik. Hasil survei yang sudah dilakukan sejumlah lembaga survei yang terus-menerus menempatkan Senayan sebagai ladang korupsi harus segera dikembalikan kepada khittahnya sebagai ruang perjuangan untuk rakyat. Tahun ini merupakan tahun politik, sebab menjadi pertaruhan sangat besar bagaimana semua politikus di Senayan perlu bekerja lebih keras dalam rangka menunjukkan kerja-kerjanya yang bersih dari korupsi. Tingkat elektabilitas sebuah partai politik (parpol) tertentu di pemilihan umum (pemilu) 2014 akan dicerminkan bagaimana para politikusnya di Senayan benar-benar bekerja bersih dan jujur. Rakyat sudah semakin cerdas dan sudah mampu menjatuhkan pilihan siapakah yang diharapkan mampu menjadi pemimpin sebenarnya. Semua parpol yang menaungi para politikusnya di Senayan pun harus rela menyerahkan apabila ada di antara politikusnya yang tersandung dalam rekening gendut. Parpol harus memberikan dukungan politik dan moral kepada KPK agar bisa bekerja lebih cepat, maksimal, dan optimal dalam law enforcement. Moh Yamin, Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

penegakan hukum yang saling menghormati dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum tanpa harus mengesampingkan perkembangan hukum dan masyarakat. “Dengan demikian diharapkan KPK tetap menjadi salah satu penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, sehingga masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat lebih cepat kita capai,”ucap Abraham.(HUMAS)

HAKIM AGUNG BERMASALAH– Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Hukum dan Keadilan menggelar konferensi pers soal dugaan hakim agung bermasalah di Jakarta, Sabtu (19/1). Mereka menuntut KPK menelusuri dugaan korupsi sejumlah hakim agung atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan memperkaya diri dengan jabatan.

Indonesia 2013: Tetap Terjerat Di Sarang Laba-laba KKN SALAH satu pretensi utama yang pada akhirnya lebih berwujud sebagai sekedar slogan kosong– gerakan reformasi saat menjatuhkan rezim Soeharto, adalah memberantas KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) hingga ke akar-akarnya. Apa daya, dalam perjalanan sejarah 15 tahun terakhir, 1998-2013, Korupsi-KolusiNepotisme malah tambah berurat berakar dalam empat masa kepresidenan setelah Soeharto. Bila pada masa Soeharto, praktek KKN itu dilakukan hanya oleh sejumlah orang ‘terpilih’ yang sepenuhnya terkendali oleh rezim, kini pada tahuntahun terakhir ini, ia menjadi permainan bebas dengan peserta yang lebih massal dan massive. Professor Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, besan Presiden Soeharto– menghitung bahwa kebocoran APBN Indonesia di masa kekuasaan Soeharto sebesar 30 persen. Agaknya itulah angka patokan dalam pengendalian ambang batas korupsi, agar di satu pihak pembangunan bisa berjalan, dan pada pihak lain penghimpunan dana guna memelihara kekuasaan pun bisa dilakukan. Ibarat Agen 007 dan kawan-kawan, ‘lisensi’ untuk korupsi dibatasi, tidak dimiliki semua orang. Hanya orang tertentu dalam poros-poros utama kekuasaan yang memilikinya. Untuk yang tidak memegang lisensi, diberikan kelonggaran yang dikendalikan, untuk melakukan korupsi kecil dan kecil-kecilan saja. Ini berlaku untuk petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat –seperti pada instansi pajak, bea cukai, imigrasi, polisi lalu lintas, DLLAJR dan sebagainya. Namun bilamana ambang batas dilampaui, Opstib (Operasi Tertib) di bawah kendali Laksamana Sudomo bertindak menyapu lapangan dalam batas tertentu. Brutal dan fantastis. Mereka yang coba bermain sendiri, ditindaki dengan keras –seperti dalam kasus korupsi Kepala Dolog (Bulog) Kalimantan Timur Budiadji dan korupsi Deputi Kapolri Jenderal Polisi Siswadji. Kasus-kasus besar di Pertamina tak pernah sampai ke tangan penegak hukum, tetapi hanya diselesaikan dengan pergantian-pergantian direksi dan kepala divisi

dengan pejabat baru yang lebih bersedia ‘diatur’ dan sedia berbagi. Begitu pula di Bulog, antara lain melalui pen’dutabesar’an pejabat level atasnya. Seorang gubernur di wilayah Indonesia Tengah pernah diberhentikan di ‘tengah jalan’ karena mengganggu irama putaran mesin dana dari komoditi kayu hitam. Secara umum, korupsi masa Soeharto lebih sistematis, terstruktur dan terencana, tak dibiarkan meluas tak terkendali. Sementara itu korupsi maupun kolusi dan nepotisme– pasca Soeharto dari tahun ke tahun berlangsung makin mirip dengan gerakan bola liar yang memantul ke sana ke mari. Permainannya, dari waktu ke waktu bertambah brutal, dengan angka-angka rupiah yang fantastis dalam skala ratusan miliar bahkan trilyunan. Meluas secara horizontal dan menjulang tinggi secara vertikal, melahirkan istilah korupsi massal atau berjamaah. Namun di tengah kemelut serta hiruk-pikuk yang tercipta karenanya, terselip sejumlah korupsi besar yang dilakukan lebih terencana. Dirancang sejak awal melalui proses penganggaran antara kementerian dan kelompokkelompok tertentu anggota DPR. Atau antara kelompok pengusaha dengan sejumlah anggota DPR –pengusaha ‘memesan’ para anggota DPR itu menciptakan proyek. Ini semua adalah praktek kolusi. Makin terkuak bahwa memang perusahaanperusahaan (swasta maupun BUMN) telah terlibat sejak awal dalam konspirasi penciptaan proyek. Belakangan ini misalnya, beberapa perusahaan swasta (yang dikendali politisi partai) dan BUMN serta sejumlah anggota DPR yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) berada dalam sorotan karena dugaan keterlibatan dalam konspirasi korupsi terencana tersebut. Dana konspirasi seringkali lebih dulu diluncurkan untuk melumasi jalannya proses. Korupsi dan kolusi adalah dua jenis perilaku berspesies sama, saling dukung dalam satu sinergi. Berita terbaru menyebutkan berdasarkan analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 20 anggota Banggar DPR terindikasi korupsi. Ini

merupakan konfirmasi tambahan bagi dugaan selama ini tentang betapa kuatnya perilaku korupsi. Serajin-rajinnya KPK, bila kecepatan penanganan kasus tetap seperti saat ini, takkan mungkin sanggup menghabisi korupsi dalam kadar yang memadai. Malah ada tanda-tanda, bahwa sewaktu-waktu KPK lah yang akan dihabisi oleh kekuatan korup yang ada dalam kekuasaan saat ini. Senjata pamungkas KPK yang diperlukan tak lain kecepatan bertindak mumpung masih didukung publik dan para aktivis kritis. Jangan terlalu lama mencicil, bunganya bisa bertambah tinggi tak terpikul. Dalam kasus Hambalang misalnya, setelah penetapan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka, seorang komisioner KPK menyebutkan bahwa sebelum akhir tahun 2012 akan ada lagi tersangka penting lainnya ditetapkan sebelum akhir tahun. Orang berspekulasi, yang dimaksud mungkin Anas Urbaningrum atau salah satu pejabat tinggi Kementerian Keuangan maupun pejabat Badan Pertanahan Nasional yang namanya selalu disebut-sebutkan Rizal Mallarangeng –adik Andi Alfian dalam serial konperensi-persnya setiap hari Jumat. Nyatanya, sampai jam 24.00 tanggal 31 Desember 2012, tak ada tersangka baru ditetapkan. Bagaimana pula dengan kasus-kasus lainnya seperti kasus Bank Century, kasus Simulator SIM Korlantas dan kasus pengadaan lainnya di lingkungan Polri yang juga diduga bermasalah? Nepotisme, nama, doa dan harapan. SEJALAN dengan maraknya korupsi dan kolusi, nepotisme juga kembali menjadi mode. Bisa lebih ganas dan lebih mewabah daripada masa Soeharto. Seorang gubernur tak segan-segan membantu adiknya menjadi bupati di daerah tempatnya semula menjadi kepala daerah. Sejumlah bupati ‘mewariskan’ kursinya kepada isteri, ipar, anak, saudara kandung. Lalu beberapa di antara mantan bupati itu sendiri, berjuang untuk meraih kursi gubernur. Bila perjuangan mereka berhasil maka dalam satu provinsi, beberapa jabatan strategis pemerintahan daerah akan dibagi di antara keluarga dan kroni.

Nepotisme berkembang biak bagai gerombolan kutu busuk yang bertelur di mana-mana, menciptakan gatal di sekujur tubuh negara: masuk ke lembagalembaga eksekutif, legislatif dan judikatif, tak terkecuali di lembaga-lembaga masyarakat bahkan keagamaan. Dari level tertinggi hingga ke level terendah. Kalau seseorang menjadi anak presiden, anak wakil presiden, anak menteri, anak gubernur, anak bupati sampai anak lurah, ia cenderung merasa berhak – bagaikan di zaman kerajaan– untuk mewarisi satu posisi dalam pemerintahan, kekuasaan politik di partai, pengecualian hukum atau paling tidak menikmati fasilitas ekonomi. Selain anak, dalam daftar pewaris terdapat pula isteri atau suami, ipar, kakak atau adik, keponakan, besan dan sebagainya. Kepengurusan partai pun lazim terisi beberapa anggota keluarga. Partai-partai menjadi institusi oligarki. Perhatikan Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP dan beberapa partai lainnya. Dengan konstelasi kepartaian yang penuh nepotisme seperti saat ini, pada gilirannya dengan sendirinya pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat juga akan terjangkiti nepotisme. Dari nepotisme, terjadi lagi perkuatan korupsi dan kolusi. Tatkala cucu kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir pekan lalu, ia diberi nama Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Kata Edhie ‘Ibas’ Baskoro, ayah sang bayi, “Nama adalah doa orang tua kami”. Dan menurut wartawan Kompas J. Osdar (2 Januari 2013) yang mengutip ucapan Ibas, dalam nama itu ada harapan tertentu. Pers memberitakan uraian Ibas mengenai harapan dibalik nama itu, yakni agar sang putera kelak menjadi kepala keluarga dan pemimpin yang bijak, baik, serta mampu mengayomi seluruh masyarakat. Sang putera – yang juga adalah cucu Menko Perekonomian Hatta Rajasa– pun diharapkan mampu menjadi satria yang bisa menghadapi tantangan dan cobaan dengan baik. Airlangga sebenarnya adalah nama pendiri dan menjadi raja pertama Kerajaan Kahuripan (10091042) saat masih berusia 19

tahun. Sayangnya, setelah memerintah 33 tahun, demi ‘keadilan’ bagi anakanaknya, Airlangga membelah negara kesatuan itu menjadi dua, Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Sementara itu, Yudhoyono adalah nama belakang Presiden Indonesia saat ini. Antara para kakek dan cucu, terentang waktu yang panjang. Maka doa para kakek di sini tentang cucunya, harus menunggu waktu lama sebelum terkabul. Perlu kesabaran yang pantas. Tetapi kesabaran cenderung gampang dikalahkan oleh hasrat yang sudah berkobarkobar untuk mendapat pemenuhan secepatnya. Sarang laba-laba. Nama sebagai doa, dan doa sebagai harapan, ada dalam kultur Nusantara. Pada masa lampau, doa seorang raja bisa dianggap sebagai suatu keputusan. Di masa demokrasi modern, keputusan ada di tangan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Tetapi bisa saja harapan disiasati melalui nepotisme dan rekayasa politik berdasarkan tekanan kekuasaan. Justru apa yang disebut terakhir ini, menjadi pilihan banyak pihak dalam satu paket bersama korupsi dan kolusi. Telah dilaksanakan di berbagai penjuru tanah air oleh sejumlah ‘elite politik’ dan beberapa gubernur, bupati, camat sampai kepala desa. Tidak lagi sekedar sebagai doa. Tidak lagi sabar, karena terkabulnya doa memerlukan waktu menanti yang lama. Banyak orang, meski selalu menyebutkan nama Tuhan, apalagi ketika berkecimpung dalam praktek politik kekuasaan, perilakunya berjalan menjauhi butir-butir kemuliaan yang menjadi hakekat keilahian. Indonesia, sepanjang apa yang terlihat, masih tetap terjerat di sarang laba-laba korupsikolusi-nepotisme, melanjutkan apa yang terjadi di masa Soeharto. Maka, tanpa pembaharuan cara dan kehidupan politik dalam kaitan orientasi kekuasaan, kemungkinan besar korupsi-kolusinepotisme masih akan berlangsung hingga satu atau bahkan dua dekade ke depan. Doa kita, apa yang disebutkan terakhir, hendaknya jangan menjadi keadaan yang berkepanjangan. Mari melakukan pembaharuan, agar berakhir. (socio-politica.com)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

APBK Aceh Singkil 2013 Bertambah 12,12 Persen SINGKIL - Setelah melalui berbagai tahapan,dan pembahasan yang cukup alot antara pihak eksekutif dan legislatif sejak 21 Desember 2012 lalu. Fraksi-fraksi serta komisi-komisi di DPRK Aceh Singkil,akhirnya menerima dan mengesahkan Rancangan QanunAPBK menjadi Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil,TA 2013 Rabu pekan lalu, Dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRK setempat.Total APBK TA 2013 Aceh Singkil,sebesar RP 466 Miliar lebih dengan rincian,Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 223.856.221.863 Miliar (48,04) persen dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 242.200.443.007 Miliar (51,96) persen. Dilihat dari APBK Aceh Singkil TA 2012 yang berjumlah Rp 415 Miliar lebih, terlihat adanya kenaikan penerimaan pada APBK TA 2013 sebesar 12,12 persen. Kenaikan ini terjadi pada

Walikota Lantik Lima Pejabat Baru LANGSA - Walikota Langsa melalui wakil Walikota, Drs. Marzuki Hamid MM, selasa (15/1) sore, melantik sejumlah pejabat eselon II dan III serta IV. Dari pejabat itu lima diantaranya eselon II, 32 pejabat eselon III, serta 51 eselon IV (empat). Prosesi

Bupati Minta TNI Membangun Makodim ACEH TIMUR - Bupati aceh timur, hasballah bin m thaib meminta pihak tni untuk segera mermbangun markas komando distrik militer atau MAKODIM 0104 Aceh Timur di lokasi lahan yang sudah tersedia di kawasan Idi. Hal itu disampaikannya ketika silahturahmi Danrem 011 Lila Wangsa, Kol. Inf. A. Rachim Siregar di Pendopo Bupati Aceh Timur pada Selasa, 15 Jan 2013 dengan para unsur muspida. Dalam kunjungan itu bupati didampingi unsur

Muspida kepada Danrem 011 LW menyampaikan agar pihak TNI bisa secepatnya membangun MAKODIM 0104 Aceh Timur di idi mengingat Makodim 0104 sampai saat ini masih berada di Kota Langsa, “Kita saat ini sedang berupaya untuk membangun tata kota dengan baik dengan melengkapi seluruh kantor, baik itu kantor pemerintahan, dan yang lainnya termasuk Mapolres dan Makodim di Aceh Timur, dan semua itu sudah tersedia yang belum hanya Makodim

saja sementara lahannya sudah tersedia “ ujar Bupati Aceh Timur. Sementaa itu Danrem 011/LW sendiri mengatakan terkait pembangunan Makodim Aceh Timur hal tersebut akan segera disampaikan kepada Panglima Kodam IM dan Panglima TNI sendiri di Jakarta. Bahkan lebih baik lagi apabila pihak pemerintah Aceh Timur juga ikut melobi Panglima TNI agar bisa membangun Makodim secepatnya di Aceh Timur ini (BSO)

Pemkab Aceh Sampaikan Dokumen R-APBK 2013

PIDATO - Bupati Aceh Singkil H Safriadi SH,saat menyampaikan pidato sambutannya pada Sidang Paripurna APBK TA 2013 di Gedung DPRK setempat. (KPK POS/AZT) penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp 298 Miliar lebih pada TA 2012, menjadi Rp 336 Miliar lebih pada TA 2013 ini. Bupati Aceh Singkil,H Safriadi SH,dalam pidatonya menyatakan, dana tersebut merupakan APBK murni diluar dana Otsus,Dana Tugas Pembantuan dan Dana

Urusan Bersama yang bila digabung dengan APBK Aceh Singkil TA 2013 ini mencapai angka 630 Miliar lebih. "Saya berharap,rekanrekan di DPR bisa mensahkan penambahan anggaran ini pada APBK perubahan nantinya" kata Safriadi. Hadir dalam sidang pari-

purna tersebut,selain unsur SKPD,juga terlihat sejumlah undangan lainnya antara lain,Kejari Singkil, Wakapolres, Dandim 0109, serta undangan lainnya. Sempat tertunda selama belasan menit, Sidang Paripurna yang digelar sejak pukul 10.30 WIB ini,berakhir pada pukul 14.30 WIB. (AZT)

IDI Aceh Timur Lantik Pengurus Baru ACEH TIMUR - Sehubungan berakhirnya masa jabatan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh Timur periode, maka diharuskan pembentukan kepengurusan baru. Setelah melalui proses, melalui Surat Keputusan Pengurus Besar IDI Nomor:2471/PB/A.4/10/ 2012 tentang pengesahan susunan personalia pengurus IDI Cabang Aceh Timur masa Bakti 2012-2015. Menindak lanjuti Surat Keputusan PB IDI tersebut, Organisasi itu menggelar Pengukuhan/Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Aceh Timur Masa Bakti 2012-2015, Sabtu (12/1) di Gedung Serbaguna Idi. Selain menggelar Pelantikan/Pengukuhan organisasi itu juga menggelar Seminar Sehari Emergency Management In Daily Practice. Pelantikan ini dilakukan Ketua IDI Provinsi Dr. H. Fachrul Jamal, SpAN, KIC., dalam kesempatan nya beliau mengatakan selamat atas terpilihnya kepengurusan baru IDI Aceh Timur dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada seluruh anggota kepengurusan baru tersebut, “ Untuk para Dokter yang ada di Aceh jangan takut memberikan sumbang pikiran dan tenaga serta pelayanan maksimal kepada masyarakat karena saat ini

N A D SUMUT

ACEH TIMUR - Setelah menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Aceh Timur Tahun 2013, eksekutif menindaklanjutinya dengan penyampaian dokumenen rancangan qanun APBK 2013. Rancangan Qonun R-APBK itu disampaikan pada rapat paripurna I DPRK Aceh Timur, (11/ 1) di Ruang Sidang A Gedung Serbaguna Idi. Bupati Aceh Timur yang diwakili Sekda Drs. Bahrumsyah, MM, menyampaikan terima kasih besarnya kepada Badan Anggaran. “Seyogyanya Bapak Bupati berhadir di tengahtengah kita, namun dikarenakan ada tugas lain tidak dapat berhadir,” ujarnya. Sesuai Kebijakan Umum APBK 2013 program dan anggaran pembangunan diarahkan dalam 6 prioritas. Yaitu pelaksanaan syariat Islam, pengupayaan kelanjutan proses reintegrasi hakhak korban konflik dan eks kombatan, perwujudan Good Govermen, Peningkatan Perekonomian, Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik. R-APBK tahun

2013 adalah Pendapatan Rp881.194.929.597,90 Belanja Rp 881.194. 929.597, 90. Bupati menyadari belum dapat menampung seluruh kebutuhan. “Kami sadar kita belum mampu menampung seluruh tuntutan kebutuhan dari berbagai kepentingan secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan sumber penerimaan daerah,” jealasnya. Namun demikian Pemkab tetap memperhatikan kebutuhan prioritas seperti kegiatan peningkatan pemba-

ngunan serta pemberdayaan masyarakat. Bupati juga mengharapkan agar pembahasan R-APBK dapat diselesaikan tepat waktu sehingga program dan anggaran yang akan ditetapkan dapat ditindak lanjuti seluruh SKPK. Acara ini dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRK Aceh Timur, Unsur Muspida dan Muspida Plus, Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian dalam Setdakab, Para Kepala Dinas dalam Jajaran Pemkab Aceh Timur. (BSO)

Pemkab Aceh Timur sampaikan dokumen R-APBK T. A. 2013.(Photo KPKPOS Bachruni sitompul (Opung)

PTPN I dan BPKP Tandatangani MoU Tata Kelola Perusahaan MELANTIK - Bupati Serahkan bantuan kepada dokter di daerah terpencil Bupati terima cindera mata dari Ketua Umum IDI Aceh Timur 2012-2015 Ketua IDI Aceh melantik pengurus IDI Aceh Timur masa bakti 2012-2015(Photo KPKPOS (KPK POS/Bachruni Sitompul ) Pemerintah Aceh satu-satunya di Indonesia yang mempunyai program Jaminan Kesehatan (JKA) bagi masyarakatnya,” ujarnya. Sementara itu Ketua Umum IDI Aceh Timur terpilih, Dr. H. Munawir, SpB, mengatakan akan tetap konsisten menjalankan organisasi ini demi kepentingan dan kesehatan masyarakat luas, dia juga berharapa kebutuhan dokter dimasa-masa mendatang dalam daerah di Kabupaten Aceh Timur dapat terpenuhi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan ketiadaan dokter di daerahnya. Pelantikan IDI Cabang Aceh Timur tersebut juga di hadiri oleh Bupati Aceh Ti-

mur, Hasballah Bin M. Thaib, dimana dalam kesempatannya beliau mengucapkan terima kasih kepada para dokter yang telah bertugas dan mengabdi di Kabupaten Aceh Timur, dan dia juga berharap dengan adanya organisasi ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan daerah, “dengan adanya organisasi ini semoga masalah kesehatan di masyarakat akan dapat di tangani dan akhirnya mampu mambangun Aceh Timu, dengan demikian daerah kita menjadi contoh di bidang kesehatan bagi daerah lain”, harapnya. Setelah pelantikan organisasi menggelar seminar Emergency Management in Daily Practice (Penanganan

Kegawat Daruratan), menurut Ketua Panitia, Dr. Marwan Nasri, hal ini dirasa perlu karena merupakan hal yang utama dalam pelayanan kesehatan, “Kasus kegawat daruratan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dari para petugas kesehatan dalam menangani kasus seperti tersebut,” ujarnya. Pada Acara ini juga IDI Aceh Timur memberikan bantuan kepada dokter di daerah terpencil, Dr. Masyitah dan Dr. Leni yang bertugas di Kecamatan Simpang Jernih berupa baju pelampung yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Timur kepada penerima. (BSO)

pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Pemko Langsa. Wakil Walikota Langsa dalam sambutannya mengatakan, mutasi jabatan dan yang dilaksanakan ini merupakan hasil pertimbangan objektif dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Dalam penempatan PNS pada suatu jabatan, kami berupaya dengan sangat-sangat selektif mungkin, sesuai dengan prinsip the right man and the

right place, guna meningkatkan karir dan profesionalisme PNS. Momentum pelantikan diharapkan akan dapat lebih bermakna dalam mengantisipasi tugas-tugas kedepan Marzuki Hamid meminta para pejabat yang dilantik agar sungguh-sungguh dapat mencari dan merumuskan metode kerja, yang strategis yang menjadi kompetensi masing-masing bidangnya. Metode kerja tersebut tentu saya harus dikemas dalam paket kerja sama yang di-

olah secara profesional dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk membangun birokasi yang profesional berbasis kinerja, memang tidak mudah. Apabila dalam bingkai mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih. Sungguhpun demikian birokasi tetap perlu dibangun agar apa yang menjadi tujuan kebijakan daerah, aspirasi dan harapan masyarakat bisa segera diwujudkan dan terpenuhi. (BSO)

LANGSA - “Perjalanan GCG, assessment risk man- sessment dan sebagai assesKerjasama antara PTPN I agement (manajemen risi- sor adalah BPKP Perwakidengan BPKP Perwakilan ko), pembuatan buku pedo- lan Provinsi Aceh. Hal ini Provinsi Aceh sudah berja- man pengadaan barang dan sebagai tindak lanjut MoU lan sejak tahun 2007.” ung- jasa, pembuatan buku pan- yang telah ditandatangani kap Wargani, Direktur Uta- duan penerapan manajemen hari ini.” urai Wargani menma PT Perkebunan Nusan- risiko. Bantuan pendampi- jelaskan. Acara Penandatangan tara I Langsa. Hal ini disam- ngan pelepasan asset PTPN paikannya saat mengawali I berupa areal seluas 50 MoU dilaksanakan oleh Disambutan pada acara pe- hektar untuk Universitas rektur Utama PTPN I, Wargani dan Kepala Perwakilan nandatanganan MoU (Me- Samudra Langsa. Selain itu ada beberapa BPKP Provinsi Aceh, Rizal morandum of Understanding) yang dilaksanakan pagi kerjasama dengan BPKP Sihite dihadiri oleh seluruh ini, Senin, 14 Januari 2013 Perwakilan Prov Aceh yang jajaran direksi, sekretaris di ruang rapat kantor Pusat masih dalam proses seperti perusahaan, kepala satuan penerapan sistim pengen- pengawasan internal, kepaPTPN I Langsa. Lebih jauh beliau menje- dalian internal dan pem- la-kepala bagian kantor pusat serta manajer kebun laskan bahwa pada hari ini buatan proses bisnis. Dalam waktu dekat kata dan unit dan tim dari BPKP untuk ketiga kalinya dilakukan perpanjangan kerja- Wargani, akan dilaksana- Provinsi Aceh. Assessment GCG tahun sama. “Kerjasama ini sa- kan kerjasama assessment ngat bermanfaat bagi PTPN GCG. Hal ini sesuai dengan 2012 direncanakan dilakI, khususnya dalam hal peraturan Menteri BUMN sanakan selama lebih kurang peningkatan tata kelola N o . P E R - 0 1 / M B U / 2 0 1 1 45 hari terhitung sejak perusahaan yang baik (good tentang penerapan tata ke- penandatanganan MoU. Uncorporate governance) dan lola perusahaan yang baik tuk kelancaran perlu manajemen pengelolaan pada BUMN. “Pada tahun dukungan dari seluruh ba2011 PTPN I telah mela- gian terkait sehingga peperusahaan. Ruang lingkup MoU meli- kukan evaluasi (review) laksanaan assessment GCG puti antara lain penerapan dalam bentuk self assess- ini dapat selesai tepat waktata kelola perusahaan yang ment sehingga pada tahun tu, demikian Wargani kepabaik atau good corporate 2012 PTPN I melakukan as- da seluruh jajarannya. (YAN/BSO) governance (GCG), Peningkatan manajemen pengelolaan perusahaan, bantuan audit maupun evaluasi/assessment. Disampaikan juga oleh Dirut PTPN I, Wargani, bahwa kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini antara PTPN I dengan BPKP Perwakilan Provinsi PTPN I dan BPKP perwakilan prov aceh tandatangani mou tata kelola perusahaan. Aceh, berupa assessment (Photo KPKPOS Bachruny sitompul (Opung)

Pemkab Atam Belum Tuntaskan Verifikasi Honorer ACEH TAMIANG - Pemkab Aceh Tamiang , Belumtuntas memverifikasi 1.004 tenaga honorer katagori k2, sehingga belum di ketahui siapa diketahui saja yang lulus katagori k2 tersebut. Kepala BKPP Aceh Tamiang , Drs. Ahmad Asadi kepada

Wartawan , Selasa (15/1) mengatakan, selain katagori k2 untuk katagori k1, BKN pusat juga belum selesai melakukan ferikasi. Di Aceh sendiri, sebutnya, ada tujuh kabupaten yang belum tuntas di ferifikasi berkas tenaga honorer k1 salah

satu nya Aceh Tamiang ,” Sampai saat kita menunggu undangan untuk persiapan berkas di Jakarta,” Ujarnya. Untuk katagori tenaga honorer k1 yang telah diumumkan nama sebanyak 77 orang. Sedangkan untuk katagori k2 yang memenuhi

syarat berdasarkan verifikasi BKPP Aceh Tamiang sebanyak 1.004 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 517 orang . “Semua nya Sk tenaga honorer 2005 ke atas, Saat ini data tersebut masih diverifikasi pusat dan belum diumumkan

didaerah masing-masing,”Ujar Ahmad Asadi Lagi. Ketua Fraksi DPRK Aceh Tamiang, Jafar ketong mengatakan, sebelumnya perwakilan tenaga honore k1 mengadu ke pihak nya, karena sudah lama diumumkan namanama honorer k1 tapi sampai

sekarang belum ada pengurusan Nip-nya . “Mereka khawatir nasib mereka tidak jadi PNS karena sudah lama terkatung-katung,” Ujar Jafar, pihak nya berharap, BKPP Aceh Tamiang segera menyelesaikan nasin 77 honorer PNS katagori k1 tersebut. (BSO)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

Polda Jambi Gelar Rapat Anggaran 2013 JAMBI - Polda Jambi dan jajarannya, di tahun 2013 ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 474, 6 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). di ruangan batanghari room hotel abadi senin (14/01). Kapolda Jambi Brigjen Pol Ade Husen Kartadipura melalui Wakapolda Jambi Kombes Pol Rachmad Fudail mengatakan, anggaran ini bersumber dari APBN sebesar Rp 452.194.306.000 atau sebesar 95,28 persen. ‘’Sisanya bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 22.412.771.000,’’ jelas Wakapolda saat membuka Rakernis bedah anggaran Polda Jambi tahun 2013. Dari jumlah itu, untuk belanja pegawai menghabiskan anggaran senilai Rp 374, 3M dan untuk belanja barang Rp 80,6 M. Sementara itu, untuk belanja modal sebesar Rp 19,5 M. Lebih lanjut dikatakannya, seluruh anggaran tersebut tersebar di 32 Satker yang ada di Polda Jambi dan jajaran. Untuk itu, seluruh Satker hendaknya segera melakukan langkah konkrit, seperti menempatkan Dipa dan RKA-KL sebagai dasar bekerja yang harus dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Lihat secara utuh potret dari Dipa dan RKAKL masing-masing Satker. Selanjutnya susun rencana aksi selama satu tahun anggaran yang lebih implementatif sesuai pendekatan sistem anggaran yang terurai dalam bentuk rencana penarikan dana (disbursement plan),’’ ujarnya. Ditegaskannya, seluruh Satker diharapkan menggu-

nakan anggaran secara tepat, transparan dan akuntabel. ‘’Jangan ada penyimpangan. Ingat, pembelanjaan pemerintah atau government spending adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jika tidak digunakan dengan baik, hampir pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi,’’ tegasnya. Dalam Rakernis ini, Kapolda juga mengharapkan setiap Satker menyampaikan rencana penggunaan anggaran, sehingga alokasi yang tersedia dapat mendukung seluruh kegiatan. ‘’Dan dalam pelaksanaannya bisa terarah, terprogram dengan baik, sesuai yang direncanakan. Melalui rakernis ini, diharapkan penyerapan anggaran tahun 2013 dapat dilaksanakan sesuai RPD, sehingga tidak terjadi penyerapan penumpukan anggaran diakhir tahun,’’ katanya. Selain dihadiri seluruh pejabat utama Polda Jambi dan jajaran, Rakernis ini juga dihadiri Ketua Bappeda Provinsi Jambi, perwakilan Kanwil Perbendaharaan, Pelayanan Pajak Pratama Jambi, perwakilan BPK Perwakilan Jambi, pengamat dan perwakilan LSM. Dalam Rakernis yang bertema “Kita Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Guna Mendukung Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi” Wakapolda juga mengatakan bahwa anggaran di tahun 2013 ini untuk untuk penangan korupsi sebesar Rp 208 juta perkasus. ”Jumlah ini disamakan anggarannya dengan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan,” ungkapnya. (INRO)

Pemkab Nias Sambut Hari HAB Kementerian Agama RI Ke 67 NIAS - Kementerian agama Kabupaten Nias memperingati hari amal bhakti kementerian agama RI yang berlangsung di aula kantor kementeria agama Kab. Nias, kemarin. Acara tersebut, dihadiri Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu,SH,MH, unsur Muspida Kabupaten Nias, pejabat struktural Pemkab Nias,mewakili Pemko Gunungsitoli serta undangan lainnya. Wabup Nias dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas dan seremonial belaka, tetapi biarlahkegiatan ini menjadi media perenungan bagi kita semua dan khususnya jajaran kantor kementerian agama Kabupaten Nias yang mengemban, tugas sebagai instansi vertikal yang ada didaerah sebagai diamanatkan dalam tema hari amal bhakti tahun ini “Meningkatkan kinerja kementerian agama dengan profesionalitas dan integritas” Dikatakan, Kementerian agama dalam tugas dan fungsi maupun dalam bingkai kemitraan memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan moral bangsa, bersamaan dengan upaya meningkatkan integritas kita hendaknya juga terus meningkatkan kualitas dan profesionalitas masingmasing melalui kreasikreasi inovatif dan positif dalam pelayanan umat dan masyarakat ujar Wabup.

Sementara itu, sambutan Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali yang dibacakan oleh Wabup Nias mengatakan tema hari hari amal bhakti kementerian agama yang ke-67 tahun ini mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan kinerja kementerian Agama secara profesionalitas dan Integritas sehingga komitmen seluruh jajaran aparatur kementerian agama dapat bekerja secara professional dan memiliki integritas. Tetapi integritas tanpa profesionalitas akan menyebabkan kita jalan ditempat di tengah dunia yang kompetitif,ujarnya. Selanjutnya, seiring dengan dinamika kementerian dan dinamika masyarakat, fokus sasaran pembangunan bidang agama yang menjadi tumpuan tugas Kementerian agam adalah untuk mendekatkan kita pada visi, “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin” Dan, pencapaian kinerja dalam aspek tata kelola khususnya dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, kementerian agama telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) prestasi tersebut harus kita pertahankan dan tingkatkan tahun-tahun mendatang. (YAGI)

SUMUT

DPRD Nisel Bantah Tuduhan Bupati NISEL - Pernyataan Bupati Nias Selatan (Nisel) Idealisman Dachi pada penutupan Pasar Natal dan di acara Wisudawan STKIP dan STIE Nisel menyebutkan DPRD Nisel telah menyadera uang rakyat dibantah DPRD setempat. “Pernyataan Bupati menyatakan, DPRD telah menyandera uang Rakyat merupakan tindakan provokatif. Buktinya, DPRD telah mengesahkan Ranperda R-APBD Nisel 2013. Justru Kita paling tercepat pengesahan R-APBD dibanding Kab/Kota lain di Sumut,”kata Ketua DPRD Nisel Efendi di dampingi sejumlah anggota DPRD lain, saat konferensi pers di ruang sidang paripurna DPRD Jln. Saonigeho Telukdalam, Jumat (11/ 01). Pihaknya juga membantah pernyataan Bupati Nisel tentang pernyataan belanja langsung APBD hampir menembus 70 % dan belanja tidak langsung 30 %. “Jika itu, benar, berarti masyarakat Nisel sudah sejahtera. Namun, itu semua tidak benar.Yang benar adalah hasil evaluasi Plt Gubsu yakni Belanja langsung 59,13 %, Belanja Tidak

Langsung 40,87 % dan belanja modal 25,21 %. Justru Plt Gubsu meminta Pemkab Nisel melaksanakan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 yang mengamanatkan jumlah belanja modal sekurang-kurangnya 29 % dari belanja daerah,”Jelasnya. Menurutnya pernyataan Bupati tersebut mungkin bentuk emosi atau kekecewaan serta semangat menggebu-gebu membelanjakan APBD Nisel. Ia memaparkan, setiap pengesahan APBD harus berpedoman dengan tahapan-tahapan yang telah di atur. “Setelah pengesahan R-APBD itu serta sebelum diantar ke Gubernur untuk eksaminasi, Pimpinan DPRD dan TAPD Nisel menyepakati agar memaraf setiap item program yang disahkan untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen atau kejahatan anggaran. Justru Pemerintah Daerah Nisel mengangkangi kesepakatan tersebut dan baru di antar ke Gubernur pada tanggal 7 -Desember 2012. Berarti 34 hari mengendap ke Pihak Pemerintah Daerah. Namun, yang terjadi pada Tanggal 26-Desember 2012, Saya diinformasikan oleh Sekwan bahwa hasil Evaluasi Gubernur tentang APBD Nisel TA.2013 telah di terima

oleh Pemerintah Daerah. Kemudian baru di sampaikan Kepada DPRD pada Tanggal 27-Desember 2012 sore hari. Sementara, limit waktu pembahasan hasil Evaluasi itu jatuh pada Tanggal 2 Januari 2013. Padahal, saat itu masih suasana Natal dan Tahun Baru sehingga waktu untuk pembahasan tidak memungkinkan,” Bebernya. Walau begitu, Pihaknya kemudian berangkat ke Medan menemui Tim Evaluasi agar Limit waktu yang telah di tetapkan supaya di undur. Alhasil, permohonan tersebut di kabulkan. “ jadi, baru pada hari ini, Jumat (11/ 01), Kita akan menyempurnakan RAPBD Nisel TA.2013,”ungkapnya. Anehnya, Katanya, RAPBD yang telah di sahkan itu di duga banyak yang di rubah diantaranya, pengadaan mobil Dinas Bupati senilai Rp1,5 miliar tiba-tiba muncul di RAPBD. Padahal itu belum dianggarkan sebelumnya. Selain itu, tambahnya, justru Pihak Pemerintah Daerah di duga menggunakan Anggaran APBD tanpa sepengetahuan DPRD untuk pengadaan tanah dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pembangunan istana pemerintah daerah di Km 3,3 Telukdalam. “Berdasarkam MoU antara Pemkab dengan Firman Adil Dakhi

yang notabene adek kandung Bupati Nisel menyepakati pengadaan tanah di KM 3,3 seluas 6 Ha untuk Pembangunan RSUD dan telah di bayarkan 50 % dari Jumlah harga Tanah sebesar 250 Ribu /M X6 Ha : 15 Milyar. Artinya, sudah di bayarkan kepada Firman Adil Dakhi sebesar 7,5 Milyar bersumber dari P.APBD Nisel TA.2012. sementara, Pengadaan Tanah untuk pembangunan Gedung Pemerintahan seluas 87.500 M2 X250 Ribu/M sebesar RP.21.875.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terkait ini, Pihak Pemerintah daerah telah membayar kepada Firman Adil 2 %X87.500 M2 :Rp.437.500.000( Empat ratus tiga Puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Itu juga di bayar pada PAPBD Nisel TA.2012. sedangkan sisanya akan di bayarkan pada APBD TA.2013. sementara, APBD Nisel TA.2013 masih belum jadi Perda namun Pemda telah menggunakan Anggaran lebih dulu,” Paparnya. untuk itu, di harapakan agar seluruh Masyarakat Nisel tidak terprovokasi dengan statement-statement Bupati Nisel itu. “terpenting Kami selalu menghendaki situasi yang damai, aman, kondusif dan Kami tidak berpikir untuk menyandera uang Rakyat,” Tegasnya. (DUHA)

Ahmad Yasin Ketua PN Stabat yang Baru STABAT - Reformasi peradilan digulirkan sejak tahun 2003 untuk membangun lembaga peradilan yang lebih dipercaya publik, melatih keterbukaan, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik dari satu sisi. Sebagian aparat telah bekerja keras untuk bersabar menjaga integritas, berjuang untuk merengkuh kepercayaan publik namun masih adanya oknum aparat pengadilan yang melakukan perbuatan tercela. Demikian disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH, MH pada sambutannya ketika memimpin jalannya serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Stabat dari Hj. Diah Sulastri Dewi, SH, MH yang akan hijrah tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri IB Cibinong kepada Ahmad Yasin, SH, MH di ruang sidang PN Stabat, Selasa (15/1). “Saudari Dewi salah satu contoh pemimpin yang inovatif” ujar Marni seraya menjelaskan bahwa hukum dan UU merupakan tulisan umum dan abstrak ditangan, namun saat sebagai Hakim Dewi menjadi keadilan yang hidup, begitu juga

BERBINCANG - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH bersama Kapolres AKBP L. Eric Bhismo, SIK, SH berbincang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH, MH sesaat setelah sidang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua PN Stabat sekaligus sertijab di ruang sidang PN Stabat, selasa (15/1) ketika menjadi Ketua PN Stabat banyak inovasi yang dilakukan seperti Program one day service dan program one stop shop service untuk pelayanan akte kelahiran, sedangkan kepada Yasin dirinya mengatakan sebagai Ketua PN bukan dilayani tapi harus melayani, “Jangan menimbulkan masalah tetapi petakan masalah bagi kebutuhan organisasi” katanya. Sementara Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH atas nama masyarakat dan Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Dewi terhadap kinerja dan kebersamaan yang telah diabdikan bagi

masyarakat Langkat, pihaknya mengungkapkan bahwa prestasi yang diraih Langkat sebagai Kabupaten Layak Anak diantaranya merupakan andil besar dari Dewi selaku Ketua PN Stabat yang tanpa kenal lelah secara terus-menerus menguatkan koordinasi dan memberikan masukan positif. Bupati Ngogesa berharap walaupun telah terpisahkan oleh tempat karena karir dan ketugasan, akan tetapi jalinan silaturrahim tetap terjaga, kepada Yasin Ketua PN Stabat yang baru Bupati Langkat itu meyakini bahwa kehadirannya akan senantiasa memberikan nilai

manfaat yang besar bagi kebaikan dan kemajuan daerah khusunya penegakan keadilan dan wawasan masyarakat dibidang hukum. Sebelumnya Dewi yang telah 2 tahun 7 bulan bertugas di Langkat dengan penuh rasa haru seketika mengheningkan ruang auditorium berlian PN Stabat menyampaikan terima kasihnya kepada unsur Muspida yang selama ini banyak mensupport dalam pekerjaan, dirinya mengaku terlanjur cinta dengan bumi Langkat, “Pak Bupati, benar bumi Langkat bumi bertuah dan semoga hal itu melekat pada kami” ucapnya. (JUL)

KUA dan P3NTR Kab. Sergai Dukung Chairuman-Fadly SEI RAMPAH – DPC PPP Kab. Serdang Bedagai, mengadakan kunjungan ummat dan kaderisasi partai di beberapa tempat dan lokasi di Kab Serdang Bedagai, Kamis (10/ 01). Dalam kunjungan ummat langsung dihadiri Calon Wakil Gubsu H Fadly Nurzal, SAg dalam sehari di Kab Serdang Bedagai, pertama melakukan jumpa ummat di Desa Cintaman Jernih, Kec.Perbaungan, dalam kunjungan tersebut adanya perhatian Cawagubsu Fadly, terhadap tapak tempat pembangunan Musholla untuk pengembangan Musholla yang terkait dengan lahan PTPN4, namun kita perlu mempelajari dan pembebasan lahan tersebut, walaupun tidak lebar lebih kurang satu rante, namun itu perlu proses,” kata Fadly. Kunjungan berlanjut ke Desa Sei Sijinggi. Fadly mengatakan pertemuan ini bukan saja serimonial, tetapi bagaimana permasalahan desa dapat di atasi yang penting jangan permasalahan perang suami-istri. Seperti pembangunan dari desa, ini motto kita. Kalau desa sudah dibangun terutama infrastrukturnya dan sebagainya, tentu tatanan daerah ini akan lebih kuat. Kalau pembangunan dilakukan dari desa, banyak dan padatnya penduduk, karena banyak warga dari desa, kalausaja di desa sudah ada lapangan pekerjaan, baiknya

infrastruktur, kemungkinan jauh kejahatan dan pengangguran akan teratasi, kata Fadly. Makanya kami turun langsung ke desa-desa maupun didaerah nelayan,kami ingin lihat secara langsung, ini daerah desa, sehingga kami bisa langsung mendengar apa cerita yang sebenarnya terjadi di desa, walaupun kami sebagai pasangan Cagubsu. Sementara itu temu ummat yang dilakukan DPC PPP Kab Serdang Bedagai, juga dihadiri langsung Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Utara yang juga calon Wakil Gubernur Sumut, H Fadly Nurzal, SAg didampingi Ketua DPC PPP Kab Serdang Bedagai, H Usman Effendi Sitorus, S.Ag yang juga Ketua Pemenangan Fadly Nurzal, Wakil Ketua DPC PPP Sergai, Abdul Firman Kursin, Sekretaris DPC PPP Sergai, Nur Alamsyah, SH, wakil Sekretaris Fauzi Agam, Bendahara Zulham dan PAC se Kab Segai melakukan pertemuan dengan Kepala Urusan Agama (KUA) dan Pencatat Pernikahan Perkawinan (P3NTR) se Kab Serdang Bedagai di rumah makan wak Doy di Firdaus, sore harinya hingga malam. Dalam pertemuan itu untuk mendekatkan silahturahmi dengan jajaran Kementerian Agama (Kemenang) Kab Serdang Bedagai, karena PPP tidak terputus dengan apa yang dilakukan P3NTR sebagai ujung tombak pengembangan agama, memajukan ummat

islam dan bukan saja sebgai pencatat pernikhan saja. Sebab itu P3NTR sebagai ujung tombak didalam mengawasi masuknya ajaran yang menyesatkan di desa. Banyaknya masukan dari P3NTR maupun KUA yang disampaikan ke Cawagubsu, Fadly Nurzal, namun semua dapat disampaikan, tetapi Fadly, tidak mau berjanji, tetapi apa yang disampaikan akan kita upayakan, karena kalau berjanji saya tidak pandai, tetapi apa yang ingin dan sudah disampaikan, akan kita perhatikan dan bukan saya mau mencalonkan diri menjadi wakil Gubernur, tetapi saat ini saya masih menjabat Anggota DPRD Provinsi Sumut, apa yang bapak sampaikan akan kita proses dan mengenai dana bantuan untuk perbikan bagi P3NTR ini akan kita cari dananya apakah dari APBD Kab Serdang Bedagai atau dari dana lainnya, kata Fadly. Namun di dalam pilgubsu ini jangan ada yang golongan putih (Golput) alias tidak datang ke TPS. Semua yang terdaftar sebagai pemilih atau yang sudah berhak memilih ayo datang ke TPS. Yang penting bapak dan ibu datang ke TPS, dengan cara memilih 1 datang ke TPS, 2 bapak-ibu membuka kertas suara dan ke 3 coblos, ke 4 masukan kekotak dan 5 pulang, bapak dan pulang saja,”kata Fadly.(ARM)


10

KPK POS E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

Proyek Berlapis di Dinas PU Tebing tinggi TEBING TINGGI - Sejumlah proyek yang dibangun sejak tahun 2010 di Tebingtinggi, Sumatera Utara, dijumpai berlapis tanpa tersentuh hukum. Bahkan, proyek yang dikerjakan tahun 2010 ada dijumpai yang telah ditutup dan banyak pula yang sudah hancur tanpa sedikit pun dinikmati masyarakat. Kurangnya perhatian dan kepedulian pihak Hukum mengakibatkan para pemborong dan pengguna anggaran semakin terlihat sesuka hati dalam bekerja. Yang anehnya lagi, tahun sebelumnya dibangun tembok penahan disepanjang sungai. Namun kini malah kembali dibangun bronjong disepanjang bibir sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum Tebingtinggi. Padahal, setiap tahunnya Dinas itu menggangarkan dana miliaran untuk dikucurkan kepada konsultan. Tapi, hasilnya setiap tahun pengerjaan proyek yang dikerjakan selalu ada yang tumpang tindih, hingga menimbulkan kecurigaan. Ketika hal ini hendak dikonfirmasi kepada Kadis PU Tebingtinggi, Ir M Nurdin, dikatakan para stafnya beliau masih berada di Jakarta, ada urusan kerja dengan Walikota. Sementara itu, kuasa penguna anggaran yang dihunjuk dalam Proyek APBD Induk 2012, Busmin Napitupulu BE, sudah sebulan ini tidak bekerja lagi sehubungan memasuki masa pensiun, sehingga tanggapan dari pihak terkait atas proyek pembangunan jalan produksi di Jalan AMD sepanjang sungai di Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis yang belum selesai dan terlihat jelas tumpang tindih dengan tembok penahan dengan bronjong, tidak ada. Padahal proyek itu dibangun dengan dana APBD Provinsi Sumut. Ruben Sembiring, selaku Ketua LSM Timakor Perkara, Kamis (17/1) di ruang kerjanya mengakui sangat menyesalkan proyek siluman tanpa plang itu yang tak kunjung selesai hingga tahun 2013. Malah, proyek itu masih dikerjakan 65 persen saja, sehingga sangat layak untuk diperiksa aparat hukum. "Yang anehnya pula, tembok penahan dan bronjong malah dibangun secara berlapis. Dimana tembok penahan yang dibangun tahun 2010 sudah rusak 90 persen tanpa bermanfaat bagi petani, kini proyek multi miliar malah membangun bronjong di bibir tembok penahan, sehingga timbul kesan proyek pemerintah menghamburkan uang negara tanpa perencanaan yang jelas,”kesal Ruben. (RS)

KRIMINAL

SUMUT

Ribuan Kayu Gelondongan Diamankan Polres Rohil TANAH PUTIH - Polres Rokan Hilir (Rohil), Kamis pekan lalu, menemukan sekitar 1.500 batang kayu gelondongan di Sungai Rokan. Kayu gelondongan tersebut diduga hasil tebangan liar. Kini kayu gelondongan temuan tersebut, dijadikan barang bukti (BB) dan diamankan Polres Rohil dengan menambatkan kayu gelondongan tersebut di pinggir Sungai Rokan, persisnya di Desa Teluk Berumbun Kecamatan Tanah Putih, sekitar 100 meter dari bahu jalan lintas Riau - Sumut. Jenis kayu gelondongan temuan Polres Rohil, bintangor, meranti, pisang-pisang, durian dan suntai, berdiameter 30 cm, hinggga 50 cm, panjang 5,6 meter hingga 6,7 meter. Kayu gelondongan temuan tersebut dikabarkan rencananya akan dikirim kesalah satu perusahaan industri kayu di daerah tersebut. Namun nasib lagi apes, belum sampai ke tempat tujuan keburu tercium Polres Rokan Hilir. Polres Rohil dengan

DITANGKAP - Kayu temuan Polres Rohil ditambat di Sei.Rokan. (KPK POS/PUR menggunakan tiga unit kapal motor, yang dipinjam dari perusahaan dan masyarakat, dari lokasi temuan ditarik menuju Desa Teluk Berumbun, kini barang temuan tersebut dijadikan barang bukti. Informasinya akan segera dilelang.

Kayu gelondongan temuan Polres Rohil tersebut disikapi aktivis LSM GPKDR Darwan mengatakan, agar pihak Polres Rohil menelusuri siapa sebenarnya dalang atau cukong penampung kayu tersebut. Karena tanpa ada cukong atau pe-

modal, tidak mungkin para penebang liar melakukan perambahan hutan. “Prosesnya jangan hanya sebatas temuan, pihak Polres Rohil diharapkan melakukan penyelidikan siapa sebenarnya penampung kayu log illegal itu," ujarnya. (PUR)

Tembok Kandir PTPN 2 Tamora Dibangun Tanpa Izin TANJUNG MORAWA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 Tanjung Morawa (Tamora) melakukan pelanggaran peraturan mendirikan bangunan berupa tembok pagar sepanjang 2 Km di lingkungan kantor Direksi (Kandir) di Tanjung Morawa yang diketahui tanpa ada izin dari instansi terkait, sehingga hal itu merugikan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Deliserdang. Kasi Trantib Tanjung Morawa E Sihombing kepada KPK Pos, Rabu, mengatakan, pihak PTPN 2 Tanjung Morawa telah melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan. "Dalam hal ini, pemerintahan Kecamatan Tg. Morawa bersama Satpol PP Deliserdang akan melaku-

NIAS - Ijazah sarjana Strata Dua (S2) Master Manajemen (MM) yang disandang oknum anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nias berinisal SM, mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Nias, karena diduga palsu. Aktivis LSM ICW Sumut wilayah Nias, Yanuari Mendrofa yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, sarjana S2 yang dipergunakan oknum SM yang diperoleh dari salah satu perguruan tinggi yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Malang terindikasi palsu, karena kesarjanaan tersebut diperoleh tidak mengacu pada surat edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/13596/ BKD/III/06 tanggal 1 Desember 2006 perihal penyelenggaraan pendidikan dengan metode kelas jauh. Kemudian, surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti), kementerian pendidikan nasional Nomor : 743/D4.II/ T/1996 tanggal 18 Juni 1996 perihal kelas jauh dan rekomendasi pendirian PTS,Nomor : 2559/D/1/97 tanggal 21 Oktober 1997 perihal larangan kelas jauh, surat direktur jenderal perguruan tinggi (Dirjen Dikti) Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 perihal penyelenggaraan kelas jauh Nomor : 1506/D/ T/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal keabsahan gelar/ Ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/ kelas jauh/kelas khusus/ kelas eksekutif untuk dapat di hargaai dalam pembinaan karir , Surat direktur jenderal perguruan tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 595/D5.1/T/ 2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal larangan kelas jauh, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/1999. "Hal ini wajar saja diper-

Yanuari Mendrofa tanyakan masyarakat karena selama pengamatan kami bahwa SM tetap berada di Nias dan bekerja seharihari di STIE Pembangunan Nasional Gunungsitoli, dengan jabatan Kepala BAK dan merangkap sebagai dosen sampai saat ini. Jadi, kapan SM kuliah S2 di Pulau Jawa ?," ucap Mendrofa. Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi demi peningkatan pengetahuan dan pengalaman hal itu wajar-wajar saja, asalkan ditempuh melalui mekanisme perkuliahan yang benar dan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Dirjen Dikti. "Bukan ditempuh melalui jalan pintas yang terindikasi merupakan kejahatan intelektual sekaligus pembodohan publik yang sengaja merusak generasi bangsa karena tidak bisa dipertanggung jawabkan secara akademis," katanya. Menurut Mendrofa, pemakaian gelar S2 yang dilakukan oknum SM baik untuk menduduki jabatan di STIE Pembnas Gunungsitoli maupun di Panwaslu Kabupaten Nias sebagai pejabat negara dalam Pilkada Gubsu/Wagubsu hal itu merupakan pelanggaran hukum. (YAGI)

Penyeludupan BBM Digagalkan

TANPA IZIN - Tembok lingkungan kantor Direksi PTPN 2 yang dibangun tanpa ijin. (KPK POS/DEDY IRAWAN Z) kan pembongkaran terhadap tembok tersebut," ujar E Sihombing. Lanjutnya, pihak Trantib terlebih dahulu akan memperingati Direksi PTPN 2 melalui surat, setelah itu bila mereka tidak juga mengurus izinnya maka akan kami bongkar bangunan tersebut,” jelas Sihombing lagi. Sementara itu, Rahmud-

din selaku Humas PTPN 2 Tg.Morawa kepada KPK Pos, Kamis (17/1) mengatakan, Satpol PP telah mendatangi kami di sini, dan telah kami sampaikan kepada mereka bahwa ijin mendirikan bangunan tembok tersebut masih dalam pengurusan. Pantauan di lapangan, tembok yang dibangun PTPN 2 tanpa ijin itu berada di

Jalan Lintas Sumatera panjangnya sekitar 700 meter, dan di simpang kayu Besar Jalan Batang Kuis - Tg.Morawa diperkirakan sepanjang 1.000 meter. Bahkan terlihat pembangunan tembok tersebut sudah rampung dikerjakan, dan dibangun sangat megah mengelilingi kantor direksi PTPN 2. (DIZ)

Markas Narkoba Sunggal Digerebek MEDAN - Petugas Reserse Narkoba Polresta Medan menggerebek salah satu warung yang diduga dijadikan markas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Rabu pagi. Dalam penggerebekan tersebut, selain meringkus sembilan orang tersangka, polisi juga menyita barang

Ijazah S2 Oknum Panwaslu Nias Diduga Palsu

bukti 82 paket sabu senilai Rp100 juta. "Kesembilan pemuda yang ditangkap yakni, AS alias Alex, ATK alias Adi, MR, Z, BLT, JS, MSGP alias Gekmi, I alias Irwan, dan MYN. Mereka saat ini masih kita periksa," kata Kasat Reserse Narkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander didampingi Wakasat AKP S

Simare-mare dan Kanit Idik I, Zupri Siregar dalam keterangan persnya. Menurut Dony, penggerebekan dilakukan sekira pukul 09.00 WIB, atas informasi warga setempat yang resah dengan keberadaan warung tersebut dijadikan lokasi peredaran narkoba. "Kalu kita konversikan ke rupiah, sabu-sabu itu nilainya

mencapai Rp100 juta," jelas Dony Alexander. “Bandarnya terus kita kejar, karena masalah narkoba ini merupakan atensi Kapoldasu Irjen Pol Drs Wisjnu AS dan ditindaklanjuti Kapolresta Medan Kombes Pol H Monang Situmorang melalui Satres Narkoba,” tambah Dony. (AND)

BELAWAN - Syahbandar Belawan menangkap kapal kargo KM Bintang Mulia I yang hendak menyeludupkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Pelabuhan Belawan menuju Pulau Batam, Kepulauan Riau. Awalnya petugas Syahbandar Belawan curiga melihat KM Bintang Mulia I yang sandar di Dermaga Citra 201 Pelabuhan Belawan memuat bahan bakar dalam jumlah besar. Kapal kargo trayek Belawan - P Batam itu memuat BBM pada pukul 03.00 WIB, Selasa dinihari, setelah sehari sebelumnya membongkar muatan yang berasal dari Pulau Batam di dermaga antarpulau tersebut. Karena situasinya sepi menjelang pagi itu, kapal ini memuat puluhan ton BBM Solar ke dalam tangki yang sebelumnya telah dimodifikasi. Sebanyak lima unit mobil tangki dengan menggunakan pompa langsung memuat BBM tersebut ke dalam kapal. Petugas Syahbandar Utama Belawan yang melakukan patroli keliling dermaga

melihat adanya keganjilan di kapal KM Bintang Mulia I. Setelah didekati ternyata kapal ini sedang memuat solar dari lima mobil tangki tersebut. Petugas yang memergokinya langsung menanyakan surat izin tentang Bunker (mengisi BBM Solar ke dalam kapal), namun lima unit mobil tangki pengangkut solar ilegal ini ternyata dikawal tiga oknum TNI, malah menghardik petugas Syahbandar dengan kata-kata kasar. Petugas Syahbandar kemudian langsung menelepon Kepala Syahbandar Belawan Benyamin Tangkuman SSos dan sekitar 15 menit kemudian Benyamin Tangkuman tiba di dermaga tempat sandar kapal KM Bintang Mulia. Kepala Syahbandar Belawan yang melihat adanya tiga oknum TNI langsung menelepon Komandan Pomal dan dalam tempo singkat, petugas Pomal yang dipanggil tiba di tempat. Namun ketiga oknum TNI AL itu keburu kabur bersama lima unit mobil tangki yang telah siap mengisi BBM ke dalam kapal tadi.(AND)

Astaga! Ternyata yang Mencabuli RI Ayah Kandungnya JAKARTA - Pelaku kekerasan dan pencabulan terhadap RI alias RS, bocah SD berusia 10 tahun, di Rawabebek, Jakarta Timur beberapa waktu lalu ditangkap. Semakin menyedihkan ketika diketahui pelakunya adalah ayah RI berinisial S. "Pelaku bapak kandungnya sendiri inisial S," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, di Mapolda Metro Jaya, Jumat. S sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada, serta fakta hukum yang ditemukan penyidik. Putut menjelaskan, fakta hukum yang didapat penyidik terkait penetapan status tersangka juga

sudah berdasarkan alat bukti dalam KUHAP. "Di antaranya, keterangan saksi (ibu korban) terkait dengan alibi waktu dilakukan perbuatan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan, terhadap korban RI pada Oktober 2012," ujarnya. Saat bulan Oktober tersebut, lanjutnya, ibu korban sedang dirawat di rumah sakit. Saat itulah, S menyalurkan nafsu bejatnya kepada anaknya sendiri. Ahli medis forensik yang melakukan pemeriksaan menemukan luka di bagian pembuangan korban. Putut juga mengatakan, berdasarkan keterangan ahli psikologi yang

menyatakan pelaku adalah orang dekat yang disegani, ditakuti sehingga korban menutup diri tidak mau bicara siapa yang menyetubuhinya. Selain itu, S mengaku dua kali melakukan perbuatan ini. Pertama kali pada 16 Oktober 2012 saat ibu korban dirawat. Kedua, dilakukan di rumah yang sama, pada tanggal 19 Oktober 2012 sebelum korban berangkat sekolah. Putut menjelaskan, berdasarkan hasil autopsi, sebelum meninggal, korban mendapat luka akibat kekerasan benda tumpul. Korban juga diketahui tertular Penyakit Menular Seks (PMS). "Keterangan dari ahli medis spesialis kulit dan kelamin, dokter

menyatakan korban menderita penyakit kelamin, medis juga demikian sama hasil keterangannya. Hasil terhadap alat pembuangan korban mengalami luka karena telah dilakukan anal seks dan seks anak," jelasnya. Namun, untuk penyebab kematian korban, Putut masih belum bisa menjelaskan lebih jauh. "Hasil autopsi belum keluar, kepastian kematian korban belum didapati secara resmi kepada kami," tutur Putut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancamannya maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta. (OZ/BBS)


11

KPK POS E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

KRIMINAL

Anggota DPRD Nias Utara Drs Foanoita Zai, Jadi Tersangka NIAS UTARA - Oknum anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Drs Foanoita Zai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolres Nias sehubungan dengan kasus tindak pidana membuat perasaan tidak menyenangkan dan melakukan penghinaan terhadap korban Yulianus Harefa alias Ama Peter, wartawan salah satu media cetak terbitan Medan. Kapolres Nias, Mardiaz Kusin Dwihananto SIk MHum yang dikonfirmasi KPK Pos di Mapolres, Senin, mengatakan tersangka oknum anggota DPRD Nias Utara sudah dipanggil guna menjalani pemeriksaan. Tersangka diperiksa setelah turun surat izin dari Gubernur Sumatera Utara nomor : 170/12918 tanggal 12 November 2012 tentang persetujuan tertulis untuk melakukan pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap Drs Foanoita Zai sebagai anggota DPRD Nias Utara. Ketika wartawan KPK Pos melakukan pemantauan di Mapolres Nias pada, Senin, tersangka Drs Foanoita Zai datang ke Mapolres Nias mengendarai mobil dinas DPRD Nias Utara dengan nomor plat polisi : BB 119 Q didampingi tiga orang anggota DPRD Nias Utara masing-masing Asa’aro Lase, Imanuel Zebua, Agustimu Hulu. Selanjutnya, mereka menghadap Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Arifeli Zega SH MM. Sekitar satu jam kemudian tersangka dan ketiga oknum anggota DPRD Nias Utara yang mendampingi tersangka keluar dari ruangan Kasat Reskrim dan menuju mobil dinas DPRD Nias Utara untuk pulang, tanpa ada pemeriksaan yang dilakukan Reskrim Polres Nias. Ketika KPK Pos hendak menjumpai Kasat Reskrim Polres Nias untuk mempertanyakan kenapa tersangka Drs Foaanoita Zai tidak jadi diperiksa, namun tiba-tiba Kasat keluar dari ruangannya menuju ruang kerja Kapolres Nias sehingga tidak sempat dikonfirmasi. Ketua Umum Gabungan Wartawan Kepulauan Nias, Johan Wa’u saat diminta tanggapannya oleh KPK Pos mengatakan, Kapolres Nias harus segera menahan tersangka Drs Foanoita Zai agar tidak diintervensi oleh

HARDIK - Drs Foanoita Zai saat menghardik korban di gedung DPRD Nias Utara beberapa waktu yang lalu. (KPK Pos/YAGI) pihak lain. "Menurut pengamatan saya, dengan didampinginya tersangka oleh sejumlah oknum anggota DPRD Nias Utara, hal ini merupakan suatu gambaran bahwa dalam kasus ini akan ada intervensi pihak-pihak tertentu," katanya. Menyinggung tindakan oknum anggota DPRD Nias Utara Drs Foanoita Zai yang sengaja menghalanghalangi tugas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, maka menurut Johan Wa’u yang juga sebagai Pemimpin Umum /Pemred Media Nusantara Medan, bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Korban, Yulianus Harefa, wartawan Merdeka News yang dikonfirmasi KPK Pos di Mapolres Nias pada hari yang sama mengatakan, kasus tersebut terjadi ketika korban bersama rekan-rekan pers lainnya hendak melakukan audensi sekaligus konfirmasi kepada Ketua DPRD Nias Utara untuk mempertanyakan tentang sejumlah kasus yang terjadi di Pemkab Nias Utara. Ketika hendak memasuki ruangan DPRD Nias Utara, mereka (rekanrekan pers) dihadang beberapa oknum pegawai Satpol PP yang bertugas di sana. Tidak lama kemudian dari dalam ruangan muncul oknum anggota DPRD Nias Utara, Drs Foanoita Zai langsung mendekati para wartawan dan mengayunkan tinjunya di depan Yulianus Harefa,

sambil mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak senonoh dan tak sepentasnya diucapkan oleh seorang wakil rakyat. "Perbuatan oknum anggota DPRD Nias Utara Drs Foanoita Zai dinilai kurang ber-etika, maka kasus ini kami laporkan ke Polres Nias, 30 April 2012, namun kasus ini sempat terkendala beberapa bulan karena izin pemeriksaan tersangka dari Gubsu belum turun. Diharapkan kepada Kapolres Nias agar kasus ini dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya. Salah seorang tokoh masyarakat Nias Utara yang tidak disebut namanya mengatakan, Drs Foanoita Zai selama menjadi anggota DPRD dengan tiga periode mulai dari Kabupaten Nias sebelum adanya pemekaran, dinilai cukup idealis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, setelah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara setelah adanya pemekaran, maka idealismenya tiba-tiba turun drastis mungkin karena beliau merupakan tim sukses Bupati Nias Utara Eduard Zega BSc sehingga kalau ada elemen masyarakat yang mengeritik kebijakan dari kinerja Bupati Nias Utara maka yang bersangkutan bagaikan cacing kepanasan. "Atas sikap dan arogansinya tersebut kami masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap beliau," ucap sumber. (Yagi/Yan.Z)

Informasi yang diperoleh KPK Pos dari Kapospol Bandar Pinang Aiptu P.Sembiring, korban ditemukan sekarat di jalan dengan luka tusukan di bagian perut di atas pusat. "Oleh masyarakat korban dibawa ke salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam. Kasusnya sudah ditangani Polsek Kotarih," sebut Sembiring. Dari keterangan pihak keluarga

dikatakan sepeda motor korban juga tidak diketahui keberadaanya. Sementara informasi yang beredar di masyarakat bahwa korban sempat dibawa ke bidan, namun karena luka yang cukup parah dan darah yang mengucur deras Fiki dibawa ke rumah sakit. Informasi terakhir menyebutkan bahwa korban saat ini sudah berangsur pulih. (ARM)

Operasional PT Atmindo Semakin Meresahkan DELISERDANG - Warga Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab.Deliserdang, Rabu pagi (16/1), mendatagi kantor Bupati Deliserdang di Lubuk Pakam dengan membawa satu set surat keberatan, untuk disampaikan kepada Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan. Dalam surat yang ditembuskan kepada Muspida Deli Serdang, Insan Pers dan LSM itu disebutkan, bahwa sebuah perusahaan perakit mesin kelapa sawit PT Atmindo yang baru berdiri di Dusun-III Desa Dagang Kelambir semakin meresahkan warga sekitar. Pasalnya, perusahaan yang tidak banyak mendapat dukungan masyarakat atas keberadaannya di Desa Dagang Kelambir tersebut, sering

Kajari Jangan Sampai Menjolimi RANTAU PRAPAT - Para demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan beberapa abang becak diduga disponsori Jansen Nainggolan warga Labura mendatangi Kejaksaan Negeri Rantauprapat, mempertanyakan laporannya yang kontraproduktif dari kenyataan, Selasa. Pendi Harahap selaku koordinator aksi ketika diminta komentarnya usai bertemu dengan Kajari terkait adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan dana Bansos yang sebenarnya, mengelak memberikan keterangan. "Kami tidak tau itu, tanya saja pada Kajari, yang penting usut, kami sudah laporkan soal berbeda kami tidak tau itu," ujar Pendi. Beberapa orang pendemo yang ditanya juga mengaku tidak tau apa yang menjadi tuntutan mereka. "Kami tidak tau apaapa, kami hanya mengikuti dan menjawab orator pendemo. Tadi diajak saat mau

kuliah, ya ikut aja yang penting jelas," ujar seorang mahasiswa yang turut dalam rombongan aksi demo itu. Kajari Rantauprapat Bambang Sudrajat SH ketika dimintai tanggapannya terkait demo itu mengatakan, pihaknya harus pelajari dulu laporan datanya, jangan sampai menjadi menjolimi dan fitnah, dan itu sudah kita kasi ke bagian intel, perlu penelaahan kebenarannya jangan seakan kita menjolimi dan menebar fitnah, ngak serta merta pelaporan itu benar, maka kita selidiki dululah," ujar Kajari. Ketua LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) Supardi Sitohang SE yang mengikuti para pendemo mengatakan, pihaknya mengapresiasi ucapan Kajari. "Itu memang benar, jangan sampai kita menjolimi dan menebar fitnah, tadi aja pendemo itu sudah fitnah di depan Kantor Kajari," katanya. (HAH)

Kasek SDN 114381 Janji Diadukan ke Polisi

Fiki Bersimbah Darah Ditusuk BINTANG BAYU - Fiki Ali Akbar warga Galinda Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Minggu, tersungkur bersimbah darah akibat ditusuk tersangka yang masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Kotarih. Kejadian berlangsung di area perkebunan Bandar Pinang Estate tepatnya di Divisi 2 Rambe Kecamatan Bintang Bayu.

SUMUT

menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu kenyamanan warga. Surat keberatan yang ditandatangani puluhan warga Dusun-I dan Dusun-III Desa Dagang Kelambir itu, diterima langsung seorang staf bernama Pitri di ruang bagian umum kantor Pemkab DS. Warga berharap dengan dimasukkannya surat keberatan tersebut Bupati Deliserdang Drs. H. Amri Tambunan mau menanggapi dan memperhatikan sebagaimana mestinya, dan kepada ketua DPRD DS yaitu Hj.Fatmawati diharapkan agar ikut mengawal pengaduan warga ini. “Kami berharap Bupati Amri Tambunan mau melindungi dan memperjuangkan rasa nyaman masyarakat, khususnya warga yang berada di seki-

tar perusahaan PT.Atmindo,” ujar seorang warga bernama Mukhlis didampingi istrinya Sadariah saat berada di kantor Pemkab DS mewakili puluhan masyarakat dalam mengantarkan surat keberatan tersebut ke kantor Bupati DS. Dalam surat itu, warga juga menilai pihak pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa yaitu Camat Zainal Abidin Hutagalung dan Kades Dagang Kelambir H. Alfian SH, dianggap tidak mau tahu tentang keresahan masyarakat ini. Sebab, sudah dua kali surat keberatan dimasukkan ke PT Atmindo pada waktu sebelumnya yang telah ditembuskan kepada Camat dan Kepala Desa setempat, namun tidak ada tanggapan sedikitpun dari masingmasing pihak. (DIZ)

RANTAUPRAPAT - Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 114381 Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Parida Hanum SPd alias Adek dilaporkan ke Mapolres Labuhanbatu terkait penipuan yang diduga dilalukannya kepada Nurhaidah Hasibuan, Selasa. Pelaporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Parida Hanum SPd terjadi dua tahun silam. Pada akhir 2010, Parida meminjam kalung emas milik Nurhaidah, karena dia (Parida-red) terbelit hutang. Apalagi dijanjikan, kalung emas itu akan dikembalikan dua hari kemudian. Dengan rela Nuraidah memberikan kalung emas nya pada Parida alias Adek. Kala itu Adek berjanji segera mengembalikan kalung emas Nuraida, menunggu proyek suaminya cair. Namun apa yang terjadi, hingga saat ini Adek tidak mengembalikan kalung emas milik Nuraidah. Kesal dengan janji-janji, akhirnya Nuraida melapor ke Polrs Labuhanbatu. Laporan itu dengan STPLP/68/I/2013/ SPK-C dan Laporan Polisi LP/82/I/2013/ SU/RES-LBH tanggal 15-01-2013 tentang Penipuan dengan Mel Pasal 378 YO 372 KUHPidana dengan terlapor

Parida Hanum alias Adek Kepala Sekolah SDN 114381 Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. "Kalau diminta dia malah mengancam-ancam dan kita malah diburukburukkannya kepada orang. Dengan sabar saya menunggu janjinya hingga sampai kami buat perjanjiannya juga dengan bendahara dan KUPT Dinas Pendidikan Bilah Barat pada 5 Juni 2012 dan dia berjanji akan menyicil kebendahara selama 6 bulan, dan apabila juga tidak dibayarnya maka dia siap dilaporkan sesuai hukum yang berlaku," tegas Nuraidah. Menurut Nuraidah, ketika ditagih kepada Bendahara KUPT Dinas Pendidikan Muktar, dia tidak peduli. "Malah kata-kata makian dan hinaan serta cercaan yang kita dapat dan kita masih sabar dan kita berikan waktu itikad baiknya malah lapor-lapor ke orang lain, maka kita adukan secara resmi ke Polres Labuhanbatu," tutur Nurhaidah Hasibuan. Kapolres Labuhanbatu melalui Humas AKP MT. Aritonang membenarkan adanya laporan itu dan mengatakan, pengaduan itu akan ditindaklanjuti, "ujarnya. (HAH)

sekilas berita minggu

Polisi Amankan Dua Pengisap Ganja BATUBARA - Polsek Indrapura mengamankan dua tersangka pengisap ganja, Kamis. Keduanya, S (30), warga Tebingtinggi dan MH (30), warga Medan. Mereka diamankan petugas saat pesta ganja di rumah kontrakan S di Dusun V Desa Titi Payung-Air Putih. Kapolsek Indrapura AKP Ramlan Siagian, membenarkan peristiwa tersebut, petugas menerima informasi dari masyarakat bahwa tersangka S sering mengkonsumsi ganja di rumah kontrakannya. Jajaran Polsek Indrapura menuju lokasi dan menemukan tersangka S dan temannya MH sedang mengkonsumsi barang terlarang itu. Keduanya tidak berkutik dan bersama 19 gram ganja kering yang ditemukan dibawa petugas ke Mapolsek Indrapura. S dan MH mengaku selama ini bekerja sebagai penarik beca, karena terpengaruh rela mengisap ganja untuk menenangkan perasaan. "Tapi keburu diamankan petugas dan kemudian bersama barang bukti diserahkan ke Polres Asahan untuk pengusutan selanjutnya," ujar AKP Ramalan Siagian. (SAHREL)

Wanita Setres Ditabrak Kereta Api PERBAUNGAN - Jumiah (54) wanita setres akibat ditinggal suami tewas dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya robek dan kakinya putus akibat ditabrak kereta api di sekitar lintasan kereta api di kelurahan Tualang tidak jauh dari rumahnya, Selasa sekira jam 06.00 wib. Mayat tersebut pertama kali ditemukan Amran (56) warga Lingkungan 8, Kelurahan Tualang yang melihat sosok

tubuh di atas lintasan kereta api dengan kondisi mengenaskan. Salah satu warga mengetahui korban adalah Jumiah wanita stres yang tinggal bersama kakaknya Nurmawati di Lingkungan 10, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Sergai. Menurut sumber, Jumiah selalu di rumah kakaknya, bahkan sejak stres ditinggal suaminya, Jumiah selalu diberi obat agar bisa tenang, namun beberapa hari belakangan ini korban tidak diberi obat sehingga stresnya kumat. Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Perbaungan Iptu Ilham SSos ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Menurutnya korban tewas akibat dilindas kereta api jenis KRD Sri Lilawangsa yang melintas dari arah Tebing menuju Medan.(ARM)

Pemilik Rumah Sewa Main Rampas MEDAN - Makindra br Silaban (30) warga Jalan Luku 1 Medan resah karena barangbarangnya ditahan pemilik rumah sewa yang berinisial boru Berutu (40) warga Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor. Peristiwa ini terjadi sebulan lalu. Seperti diceritakan, awalnya pemilik rumah sewa meminta uang sebesar Rp400,000 ribu kepada Makindra dengan alasan untuk bayar rekening listrik. Setelah itu Makindra diminta agar segera pindah rumah saja. Dan kemudian pemilik rumah sewa meminta uang Rp100.000 pada Makindra. Namun tidak diberi. Pemilik rumah sewa tidak senang dan mengambil barangbarang Makindra seperti lemari, tv dan lainnya. Karena merasa diperas, Makindra melaporkan kejadian ke Mapolsek Delitua. Kemudian petugas Polsek meringkus tersangka di rumahnya. (CERIA)

Sijago Merah Lalap Rumah Warga

TERBAKAR - Rumah korban rata dengan tanah.(KPK POS/ARM)

DOLOK MASIHUL - Api kompor masak yang ditinggalkan Lina Pasaribu (52) warga Lingkungan VII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai yang menyambar ke dinding dapur yang terbuat dari tepas menjadi awal petaka yang meludeskan rumah korban yang tidak jauh dari Kantor Kelurahan, Senin pagi. Beruntung akibat kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Informasi yang berhasil dihimpun KPK Pos di lokasi

kebakaran menyebutkan, pagi itu Lina yang sehari-hari berjualan lontong sayur di rumahnya seperti biasa sibuk melayani pembeli hingga lupa kalau kompor masaknya masih dalam keadaan menyala. Belum diketahui kepastiannya, api tiba-tiba menyambar dinding dapur yang terbuat dari tepas dan api langsung membesar karena bahan-bahan rumah korban terbuat dari bahan mudah terbakar. Beberapa saksi kepada KPK Pos menuturkan,

api tiba-tiba membesar dari arah dapur Lina. Karena suasana masih pagi masih banyak warga yang melintas, sehingga api masih bisa diupayakan agar tidak merembet. Pihak kepolisian menyebutkan tidak ada korban jiwa, namun akibat amukan sijago merah korban menderita kerugian sampai Rp50 juta. Beberapa barang bukti berupa kompor bekas terbakar dan kepingan seng diamankan pihak Polsek Dolok Masihul untuk peyelidikan. (ARM)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

LIPSUS

Komnas PA menyatakan tahun 2013 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak. Meningkatnya kasus kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak setiap tahun, membuat Komite Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memprediksi kejahatan kemanusiaan pada anak akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, Komnas PA menyatakan tahun 2013 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak. Hal itu akan terjadi bila pemerintah hanya berdiam diri terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang selalu terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Komnas PA, selama tahun 2012, pihaknya menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap tindakan kekerasan pada anak sebanyak 2.637 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 persen atau 1.526 kasus merupakan tindakan kekerasan seksual pada anak. Angka meningkat sekitar 5,9 persen dari kasus yang terjadi sepanjang tahun 2011, yang mencapai 2.509 kasus. Dari jumlah tersebut, 52 persen diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual pada anak. Artinya, kasus kekerasan seksual pada anak meningkat sebanyak 10 persen sepanjang tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Dari catatan selama dua tahun, Sekjen Komnas PA Arist Merdeka Sirait memprediksikan tahun 2013 ini akan menjadi tahun darurat kekerasan seksual pada anak. Hal itu dibuktikan dengan munculnya kasus kekerasan seksual pada bocah pemulung berusia 11 tahun berinisial RI yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Persahabatan. “Umumnya, tindakan kekerasan pada anak atau tindakan

82 Persen Korban Ekonomi Menengah ke Bawah

kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak tersebut. Kalau kasus ini tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, maka tahun ini jumlahnya akan semakin meningkat. Anak RI menjadi salah satu contoh kasus di tahun ini. Kami prediksikan ke bulan berikutnya akan semakin banyak anak menjadi korban,” kata Arist, seperti dikutip Beritasatu.com. Menurut Arist, kasus pelecehan seksual RI harus dijadikan sebagai momentum gerakan masif terhadap pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak. Kalau kasus RI tidak diselesaikan dengan tindakan hukum, katanya, maka akan banyak kasus lagi yang muncul di Indonesia ini. Karena itu, Komnas PA akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa bersama komunitas masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah segera bertindak menyelesaikan kasus kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual pada anak. “Jangan dengan kehadiran Menteri Kesehatan pada keluarga korban seolah-olah masalah sudah selesai. Tetapi harus terus menerus ditindaklanjuti setiap hari sehingga membangun kesadaran masyarakat dan lembaga perlindungan anak untuk tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan menggalang kekuatan bersama menangani kasus tersebut dan mencegah kekerasan pada anak terjadi lagi,” tegasnya.

DATA Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 2.637 kasus kekerasan terhadap anak selama 2012. Sebanyak 1.075 atau 48 persen di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. "Sementara kekerasan fisik sebanyak 819 kasus dan kasus kekerasan psikis sebanyak 743 kasus," ujar Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait di kantornya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Jumat. Arist mengatakan bahwa 82 persen kasus kekerasan terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah, selebihnya terjadi di kalangan ekonomi atas. "Kekurangan ekonomi keluarga justru seperti dimanfaatkan untuk mengabsahkan tindakan kekerasan kepada anak. Anakanak dari kelompok ini selalu menjadi objek kekerasan," lanjutnya. Tak hanya itu, ironisnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi justru di lingkungan terdekat anak. Misalnya rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. "Sedangkan pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak, mulai dari orang tua, ayah atau ibu tiri maupun guru," kata Arist. Sementara itu, Komnas PA juga memantau 1.494 kasus anak berhadapan dengan hukum selama 2012. Proporsi dari jumlah tersebut adalah anak laki-laki sebagai pelaku sebanyak 1.451 orang dan anak perempuan 43 orang. "Klasifikasi usia, paling banyak antara usia 13-17 tahun dan sebanyak 17 orang berusia 6-12 tahun," jelasnya. Modus yang paling banyak terjadi adalah pencurian sebanyak 532 kasus, kekerasan (231), kepemilikan senjata tajam (195), pemerkosaan (187), narkoba (153), pelecehan seksual (122) kasus, perjudian (40), pembunuhan (29), teror bom (3), dan penculikan (2). (SF/TIM)

Diculik, Dijual ke Malaysia SAMBIL menggendong bayinya Viobika Ramadhani yang baru berumur seminggu, Wida (24), memeluk kedua orang tuanya Tayep (55), dan Julaeha (48). Wanita tersebut diantar oleh rombongan Kementerian Sosial dan Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) di kediaman mereka, Kompleks Korpri Blok M Nomor 228, Kubu Raya, Selasa lalu. Puas sudah Wida menjalani siksaan serta melayani nafsu pria hidung belang di Malaysia. Wanita ini merupakan korban penculikan dan penjualan orang (trafficking). Pada umur 12 tahun, saat itu masih kelas enam SD, Wida diculik Wati, wanita yang mengontrak tak jauh dari rumahnya pada 2003 silam. Wida diculik ketika pulang sekolah bersama dua temannya yang juga perempuan. Wida lama disekap oleh Wati, hingga akhirnya dijual ke Kuala Lumpur dan dipekerjakan sebagai wanita pemuas nafsu di Diskotek Kepong Selangor.

Berdasarkan investigasi YNDN, Wida dibawa ke Malaysia oleh Wati melalui PPLB Entikong Sanggau. Setelah sampai di Kuching, Wida diterbangkan ke Kuala Lumpur dan dipekerjakan di diskotek daerah Kepong Selangor. “Selama 12 tahun kehilangan kontak dengan keluarga. Karena tidak tahan dengan siksaan akhirnya melarikan diri dalam kondisi hamil lima bulan dan ditangkap PDRM, kemudian diserahkan ke KBRI,” kata Devie Tiomana, Direktur YNDN Kalbar. Pada Juli 2012, Wida dipulangkan melalui Tanjung Pinang dan dikirim ke Jakarta. Pada 18 Desember 2012, wanita tersebut dirujuk ke RPSA Bambu Apus Kemensos RI dan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, medis, psikis, dan psikososial. Setelah melalui pembahasan bersama Tim Profesi di RPSA Bambu Apus, pada 8 Januari 2013 diputuskan Wida dipulangkan dan dipertemukan dengan keluarganya.

KAK SETO: “Kondisi korban baik, begitu juga dengan bayinya,” ujar Devi. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Drs Bambang Mulyadi MSi mengharapkan Dinas Sosial Kalbar maupun Kubu Raya membantu dan menindaklanjuti apa-apa saja yang perlu Wida setelah dipertemukan dengan keluarganya. “Saya yakin pihak keluarga sama sekali tidak mengira anaknya yang sudah hilang bisa pulang dalam keadaan selamat dan se-

hat,” ungkap Bambang. Agar kejadian itu tidak terulang kembali, Bambang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terbujuk oleh iming-iming dari orang yang belum dikenal. Terutama anak-anak. “Aparatur pemerintah juga harus lebih cermat mengeluarkan identitas diri, seperti KTP. Tidak cukup hanya melihat lampiran data untuk membuat KTP. Tetapi harus mengecek ke kelurahan atau desa melalui RT setempat. Agar tidak muncul dokumen-

tasi yang bermasalah,” tegas Bambang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Kementerian Sosial selama tiga tahun terakhir cukup banyak. Pada 2010, 111 kasus dan 2011 menangani 102 kasus. Sedangkan pada 2012 menurun 79 kasus. Jumlah kasus ini tidak semuanya trafficking. Namun 30-40 persen adalah kasus trafficking. “Dari 79 kasus itu terdiri dari penelantaran, anak dibuang, dan banyak lagi,” jelas Bambang. (TIM)

menimpa anak-anak. Kasuskasus pencabulan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, eksploitasi, trafiking dan lainnya harus segera dituntaskan dan menghukum pelakunya semaksimal mungkin sehingga mem-

berikan efek jera bagi pelaku maupun orang yang mempunyai niat jahat, jangan sampai ada tebang pilih," tegasnya. Sedang, untuk anak sebagai pelaku, penanganannya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan terbaru yakni UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan. Diharapkan dengan adanya undang undang ini, anak sebagai pelaku tetap mendapatkan pembinaan mental dan emosional agar dapat berkembang secara wajar. "Tahun 2013 ini, harapan besar diletakkan pada semua elemen di atas agar tetap mengenali dan memenuhi tugas-tugasnya dalam mengawal perlindungan anak. Karena kegagalan melindungi anak-anak akan mengancam pembangunan nasional dan menimbulkan efek negatif bagi kelanjutan cita-cita bangsa dan negara ini," kata Mitra. (FR/TIM)

Kota Medan Tertinggi di Sumut KOTA Medan menjadi daerah tertinggi dalam hal tindak kekerasan terhadap anak di wilayah Sumatera Utara, dengan jumlah korbannya mencapai 72 orang. Urutan kedua adalah Kabupaten Deli Serdang dengan 29 korban, disusul Kabupaten Serdang Bedagai. Ditinjau dari pelaku, ada 63 orang yang tidak dikenal menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, kemudian pacar sebanyak 38 orang dan tetangga 30 orang. Staf Divisi Anak dan Perempuan di Yayasan Pusaka Indonesia, Mitra Lubis mengatakan, seperti dikutip Kompas.com, sepanjang tahun 2012 pihaknya mencatat ada 218 anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pencabulan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Data ini dihimpun dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional dan kasus-kasus yang ditangani langsung oleh Yayasan Pusaka Indonesia. "Ini menunjukkan anak masih menjadi kelompok yang

rentan dari tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan juga teman sebayanya," kata Mitra. Dari sisi pendidikan para korban, untuk tingkat SMA mencapai 74 korban, SMP 66 korban, dan SD 36 korban. Usia yang paling rentan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang paling dominan di usia 15-16 tahun mencapai 60 korban dan usia 17-18 tahun mencapai 56 korban. Dia yakin, kasus kekerasan yang menimpa anak masih sangat banyak dan tidak terungkap ke permukaan. Realita ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, bahkan mengerikan karena menimpa anak-anak yang notabenenya generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. "Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hakhak anak," katanya. Negara harus menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi

setiap anak, sebagaimana yang diamanatkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. "Ini mengundang pertanyaan kita semua, mengapa bisa terjadi. Kita tidak dapat menutup mata terhadap masalah yang

DPR Sepakat Pelaku Dihukum Mati POLITIKUS Partai Demokrat Inggrid Kansil, mengecam keras kekerasan seperti pemerkosaan terhadap anak ini. Dalam artian kasus ini bukan dilihat dari kacamata kekerasan seksual saja namun juga penindasan hak anak dan hak asasi manusia untuk hidup bebas dari rasa takut dan terlindungi. Anggota Komisi VIII DPR ini sepakat, dengan wacana hukuman mati bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. “Perihal UU perlindungan anak yang akan direvisi sebaiknya memang ditetapkan sanksi hukum yang besar bagi pelaku pelecehan seksual pada anak maupun fedofilia mulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman mati apabila tindakan kriminal tersebut hingga menghilangkan nyawa seseorang. Ini yang harus mau dilakukan oleh bangsa ini untuk menjaga generasi bangsa ini tumbuh berkembang secara sehat dan optimal,” ungkap Inggrid. Disamping itu, kata dia, sosialiasasi dan advokasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak harus lebih digalakkan. Menurut dia, perlindungan pertama bagi anak berada terletak dalam keluarga.(TIM)

Fenomena Gunung Es DUGAAN adanya kekerasan seksual terhadap RI (11) semakin menguat. Berdasarkan laporan RSUP Persahabatan, RI dinyatakan meninggal akibat radang otak, namun dokter juga menemukan luka pada alat kelamin dan anus remaja putri ini. Menanggapi adanya dugaan kekerasan seksual pada anak tersebut, Ketua Dewan Pembina KPAI Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto, menyebut adanya fenomena gunung es. Menurut data, pada tahun 2012 terjadi lonjakan cukup signifikan pada statistik kekerasan anak. "Selalu berulang terjadi kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Yang tampil di permukaan adalah kasus yang terungkap ke publik dan mendapat perhatian media. Di bawah itu kami yakin masih banyak," ujar Kak Seto. Menurut pencipta boneka si Komo ini, seluruh stakeholders harus mencari jalan untuk mengurangi angka kekerasan pada anak. Negara harus lebih cepat tanggap menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam kasus RI, Kak Seto mencontohkan, seharusnya pihak Kepolisian segera menindaklanjuti temuan pihak Rumah Sakit dan memeriksa orang-orang yang diduga mengetahui keseharian RI. "Saya berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti dengan serius laporan tersebut, seperti segera melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di sekitar RI," katanya menambahkan. Agar kasus kekerasan seksual tidak lagi terjadi, Kak Seto mengingatkan para orang tua untuk senantiasa mengawasi pergaulan putra-putrinya. "Dengan siapa anak kita bergaul atau bermain, orang tua patut memberikan perhatian dan pengawasan. " pungkasnya mengakhiri pembicaraan. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

Warga PTP2WKSS Tebingtinggi Dibina TEBINGTINGGI - Warga Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS) yang terdiri dari pengurus dan seluruh kader PKK kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebingtinggi Kota, hadiri acara Pembinaan Warga PTP2WK SS di aula Kelurahan Pasar Baru, di Jalan RSU Kumpulan Pane, Jum’at. Acara diawali dengan doa yang dibacakan ustad Abdul Khalil dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PKK yang dipimpin oleh dirijen, Lindawati Koto. Henni Efrida mewakili dari BPMK dalam kata sambutannya mengatakan, masih banyak lagi pelatihan - pelatihan yang nantinya akan diberikan kepada warga kader PKK Kelurahan Pasar Baru, berupa pelatihan kristik (sulam menyulam), pembuatan tudung saji, masak-memasak, salon (kecantikan dan tata rias) serta jahit menjahit. Gabena Marapusuk mewakili PKK Kota Tebingtinggi dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh kader PKK Kelurahan Pasar Baru khususnya benar benar memanfaatkan kesempatan yang sangat positif ini, agar nantinya ilmu yang sudah didapatkan dari pelatihan menjahit ini, dapat terus dikembangkan sehingga dapat menambah Penghasilan pendapatan keluarga. Kegiatan pelatihan menjahit pakaian yang dilaksanakan di aula kelurahan Pasar Baru, baru saja selesai terlaksana. Dimulai dari tiga bulan yang lalu. Acara ini sekaligus penutupan pelatihan menjahit bagi warga binaan PTP2WKSS yang juga kader kader PKK kelurahan Pasar Baru yang mengikuti pelatihan sebanyak 10 orang. Mereka diberikan pelatihan secara gratis dan juga berupa mesin jahit, alat-alat dan bahan perlengkapan menjahit dan kain. Hasilnya mereka sudah dapat menjahit baju sepasang seragam PKK

nya masing-masing dan sepasang baju busana muslim serta celana dan baju kelelawar. Lebih lanjut dikatakannya, ini semua berkat perhatian pemerintah kota yang sangat serius dalam merealisasikan visi dan misi kota Tebingtinggi, salah satunya memberikan pengetahuan melalui pelatihan kerja untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) warganya demi terwujudnya program “one village, one product” sehingga warga menjadi berdaya dan selanjutnya diharapkan warga dapat mengembangkan pengetahuannya sehingga jadi mandiri. "Mengingat kota Tebingtinggi merupakan kota transit dan jasa. Yang penting warga belajar serius dan yakin dalam mengikuti pelatihan, mudah-mudahan pasti bisa dan mendapat manfaatnya,” papar Lurah Pasar Baru, Maya Soraya SSos MSP di ruang kerjanya. Salah seorang peserta pelatihan, Pipit (30) mengatakan, ianya merasa senang dapat mengikuti pelatihan menjahit, karena baru kali ini mendapat kesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di aula kelurahan. Awalnya ia tidak yakin bisa menjahit, tapi setelah mengikuti pelatihan ini dia bersyukur sudah menyelesaikan beberapa pasang pakaian. Kebetulan instruktur yang melatih kami juga warga di sini yang dikenal warga sudah profesional dibidangnya. "Sehingga dengan waktu yang singkat ini kami sekarang sudah pandai menjahit baju kami sendiri," ujarnya. Turut hadir dalam acara itu, Ketua PKK Kota Tebingtinggi yang diwakili Bagena Marapusuk beserta rombongan, Ketua PKK Kecamatan Tebingtinggi Kota, Lurah Pasar Baru, Maya Soraya SSos MSP dan seluruh Kader PKK, Instruktur/Pelatih, Lindawati Koto dan warga binaan PTP2WKSS kelurahan Pasar Baru. (RS)

Marga Lubis se-Sumut Kumpul di Medan MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri, Asisten Kesmasy Drs Darusalam Pohan dan Kadispora Drs Abdul Aziz, Rabu, di balai Kota Medan menerima audensi panitia syukuran Pungguan Siraja Lubis, boru, bere Kota Medan dan sekitarnya, serta pengurus Karang Taruna Kota Medan. Panitia syukuran Pungguan Siraja Lubis terdiri dari ketua umum Drs Golfreid Effendi Lubis, didampingi ketua panitia pelaksana Drs Jisman M Lubis MM beserta pengurus lainnya menjelaskan, bahwa pihaknya akan menggelar acara syukuran Pungguan siraja Lubis yang dikemas sepuluh tahunan, di mana nantinya akan dikumpulkan semua marga Lubis se Sumatera Utara bahkan juga di daerah lainnya di Indonesia. Dijelaskannya, pada acara tersebut nantinya akan dilaksanakan pengukuhan pengurus marga Lubis dohot boru dan bere se Kota Medan, dan acara ini nantinya akan dihadiri perwakilan marga Lubis yang ada di Indonesia. Selain itu juga acara ini dirangkai dengan bhakti sosial yakni pemberian bea siswa kepada para anak-anak yang berprestasi bermarga Lubis, agar anak-anak ini nantinya menjadi lebih baik kedepannya. Kemudian adalah bahkti sosial berupa bantuan dana kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, dan bantuan kepada keluaraga miskin, untuk bantuan kepada keluarga miskin ini diberikan kepada umum tidak saja kepa-

da marga Lubis tetapi semua mayarakat, berupa sembako teruma masyarakat dipinggiran, acara syukuran ini bukanlah untuk hura-hura, tetapi adalah bersyukur kepada Tuhan agar kehidupan kita di 2013 ini bisa semakin lebih baik. “Acara ini digelar pada 3 Februari 2013 di Wisma Gorga Tua Jalan Saudara Medan, dalam acara ini kami mengundang Bapak Walikota Medan untuk hadir dan memberikan kata sambutannya, “ harap Jisman Lubis. Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam kesempatan itu mendukung dan menyambut baik kegiatan yang akan digelar tersebut, karena kita telah sepakat untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota budaya dan kota relegius, dan dinilai dengan acara ini nantinya akan terbangun silaturahmi, karena tidak saja marga Lubis tetapi semua marga yang ada di Kota Medan mempunyai potensi untuk membangun Kota Medan. “Kita telah sepakat untuk menjadikan Kota Medan ini menjadi kota budaya dan kota relegius, saya bersama pak Sekda akan hadir dalam acara tersebut,“ ujar Rahudman. (VIN)

SUMUT / ACEH

Galakkan Mengaji Sebagai Modal Membangun Sumut BATUBARA - Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu), Gatot Pujo Nugroho ST mengajak untuk menggalakan mengaji di waktu maghrib sebagai bekal diakhir nanti. Selain Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. "Mari kita galakkan kembali mengaji membaca Al-Qur'an karena sumber keimanan dan ilmu," tukasnya ketika melakukan kunjungan silaturrahmi ke Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Tahfiz AlQur'an Kec Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, Kamis. Dirinya menafsirkan ayat Annisa dan Albaqhara, secara jelas mengatakan bagi yang kufur akan mendapatkan ajab dari Allah SWT. Selain menjabarkan seorang doktor ahli kulit dari Thailand masuk Islam. "Cerita ini kita ambil karena pesantren mendidik santri dari tidak pandai membaca hingga bisa hafal Al-Qur'an," tukas Gatot. Atas nama pemerintah maupun masyarakat Sumut diucapkan terima kasih partisipasi pembina dan pimpinan Pesantren Al Mukhlishin dan ustadz mendidik putra/ pi membaca kitab Allah sekaligus menggalakkan kembali mengaji menjelang dan sesudah maghrib sebagai mencintai Al-Qur'an. "Jika kita mengamalkan, Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Tidak ada arti jabatan gubernur, bupati atau kepala dinas jika tidak mengerti membaca AlQur'an secara benar," ujarnya, sembari mengatakan cara itu juga membuat negeri akan makmur sebagai modal membangun Sumut maupun Batubara.

SILATURRAHMI - Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho dalam rangkaian kunjungan silaturrahmi ke Pesantren Al-Mukhlishin Tahfiz Al-Qur'an Kec Tanjungtiram, Kab Batubara. (KPK POS/SAHREL) Di samping menjadikan pertemuan silaturrahmi sebagai sarana saling mengingatkan antara satu sama lain Plt Gubsu juga mengenalkan pejabat yang turut mendampinginya antara lain, Asren Nst dan H.Bahar Siagian beserta rombongan. Selain memberikan sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp35 juta sekaligus menganggarkan ke dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp150 juta untuk pembangunan asrama Pesantren Al-Mukhlishin. Pembina pondok pesantren Al

Mukhlishin HM Nasir MA mengucapkan selamat datang kepada Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan merupakan suatu kehormatan karena baru pertama mendapatkan kunjungan sejak berdirinya pesantren sekaligus mendoakan agar menjadi pemimpin ke depan. Pesantren, katanya, melahirkan siswa hafal Al-Qur'an maupun mengirimkan ke Timteng. Sedangkan Pendidikan mulai Mis, Ibtidaiyah, MTs, Aliyah, serta TK. Operasionalnya mengharapkan swadaya masyarakat dan

wakaf kaum muslimin-muslimat .Pemkab Batubara diakuinya sudah banyak membantu, namun masih membutuhkan dalam upaya pengembangan pesantren. Sedangkan mewakili tokoh agama memberikan sambutan, H M Suheri M Abd Karim Lc. Sebelumnya acara diawali pembacaan Al-Qur'an oleh Ibnu Solihin. Plt Gubsu juga berkesempatan melakukan Shalat Zuhur berjamaah. Dihadiri para tokoh agama masyarakat dan para santri. (SAHREL)

Kejuaraan Seni Gerak Junior antar Satlat dan Eksebisi Tarung Derajat PERBAUNGAN - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir.H.T. Erry Nuradi MSi diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi secara resmi membuka kejuaraan seni gerak junior antar satuan latihan (satlat) yang memperebutkan piala Bupati Sergai dan eksibisi tarung derajat tahun 2013 di Wisma Juang 45 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan, Minggu. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, mewakili unsur FKPD Sergai, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pengurus Keluarga Olah Raga Tarung Derajat (KODRAT) Sumut, Camat Perbaungan dan Bintang Bayu, Pengurus KODRAT Sergai binaan Ketua TP PKK Ny. Hj. Evi Diana Erry, Muspika Perbaungan, Ketua Padepokan Siliwangi Kapten Asma Putra, Ketua Pengkot dan Pengkab KODRAT peserta kejuaraan, para juri dan para petarung serta tamu undangan lainnya. Kejuaraan Seni Gerak Junior antar satlat ini diikuti 18 tim putra putri yang masing-masing regu terdiri dari 4 orang. Keempat belas tim yakni 4 tim dari KODRAT Sergai, 4 tim dari KODRAT Pematang Siantar, 1 tim dari KODRAT Tebing Tinggi, 6 tim dari KODRAT Medan, 1 tim dari KODRAT Karo dan 2 tim dari Universitas Negeri Medan. Sementara untuk eksebisi

diikuti oleh 3 kelas putra dan 1 kelas putri dari tingkatan kurata IV s/d kurata VI. Bupati Erry Nuradi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Haris Fadillah, mengemukakan bahwa melalui olahraga dapat menangkis bahkan menyingkirkan hal-hal negatif yang dapat merusak mental generasi muda seperti narkoba, perkelahian, dan kasus genk motor yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Oleh karenanya, dengan memasyarakatkan olahraga di kalangan muda diharapkan mampu mewujudkan generasi muda yang berkualitas di tengah-tengah banyaknya tantangan dan pengaruh negatif yang dihadapi. Salah satunya adalah olahraga seni ilmu bela diri tarung derajat ini yang merupakan perpaduan sinergis antara aspek olah raga, seni dan ilmu bela diri yang mengutakamakan 5K yakni kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian dan keuletan. Kepada para atlet dan petarung yang akan mengikuti kejuaraan diucapkan selamat bertanding dan Bupati mengharap agar para atlet yang keluar sebagai juara dapat meneruskan perjuangan menjadi juara pada kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Ketua Panitia penyelenggara kejuaraan Deni R. Suganda sebelumnya melaporkan bahwa tujuan utama diadakannya

kegiatan ini adalah demi memperkenalkan cabang olahraga tarung derajat kepada masyarakat Kabupaten Sergai sebagai olahraga asli Indonesia. Kemudian untuk mempererat tali silaturahmi sesama pengurus KODRAT Sumut, memberikan pengalaman teknik-teknik petarungan, dan mempersiapkan sedini mungkin atlit petarung Kabupaten Sergai untuk menyongsong Porkab, Porda dan PON. Keluar sebagai juara I dalam kejuaraan yang berlangsung selama sehari penuh yakni untuk seni gerak beregu putra dari Satlat Universitas Negeri Medan, juara II Satlat Ulil Albab Pematang Sian-

tar dan juara III dari Satlat MAN 2 Model Medan. Kemudian untuk seni gerak beregu putri juga dimenangkan oleh Satlat Unimed Medan sebagai Juara I, satlat SMP Negeri 10 Pematang Siantar sebagai Juara II dan juara III dari Satlat SMK Negeri Pantai Cermin Kabupaten Sergai. Untuk tim favorit dimenangkan oleh tim putri Ulil Albab dari Pematang Siantar. Masing-masing tim juara terbaik I mendapatkan piala tetap Bupati Sergai dan medali serta uang pembinaan, sedangkan juara II dan III mendapatkan medali serta uang pembinaan.(ARM)

TARUNG DERAJAT - Bupati Sergai diwakili Sekdakab Haris Fadillah menerima cenderamata berupa jaket kehormatan Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) oleh Pengurus KODRAT Provinsi Sumut Yusri. (KPK POS/ARM)

Kades Se-Kec B.Bayu Tetap Kompak BINTANG BAYU - Hampir enam tahun masa jabatan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bintang Bayu diemban para pemimpin ditingkat paling bawah. Selama itu pula kebersamaan dan kekompakan masih terjaga dengan baik. Saling dukung dan bantu adalah falsapah yang tetap dijaga dan dijalankan. Kebersamaan yang muncul sejak mereka dilantik Bupati Serdang Bedagai 10 November 2007 lalu hingga diakhir masa jabatannya November 2013 masih sangat kental. Kenyataan tersebut juga diungkapkan Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH yang baru sekitar dua bulan menjabat. “Saya salut dan bangga atas keguyuban atau kekompakan yang telah dibangun dan dibina para kepala desa. Meski diantara

19 kepala desa ada yang muslim dan kristen hal itu tidak memberi ruang untuk tidak solid dan kompak,” demikian T Sariful pada acara tahun baruan kepala desa, Selasa, di kediaman Kepala Desa Bandar Magodang. Lebih lanjut dikatakan, jangan sampai ada perbedaan, apa yang telah dibina dipertahankan. Tetap jalin persaudaraan dan silaturahmi untuk kelanggengan kebersamaan. Sambung terus kerjasama yang telah merekat selama ini. Kedepan meski di antara kades ada yang tidak lagi menjadi kepala desa hendaknya tidak menjadi pemutus kebersamaan. Hal serupa juga disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa Mulyanto, Najaruddin Kades Dolok Masango dan Ronly

Sipayung Kades Saranggiting Hulu. Mul dan Ronly menambahkan, agar kepala desa

yang masih bisa mencalon agar mencalonkan diri pada pilkades ke depan.(ARM)

KOMPAK - Suasana pertemuan tahun baruan sesama Kades se Kecamatan Bintang Bayu, Sergai. (KPK POS/ ARM)


15

KPK POS

Warga Kotanopan Harapkan Pembangunan Rambin PANYABUNGAN Warga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, khususnya warga desa Muara Siambak, Muara Pungkut dan Hutadangka mengharapkan agar pemerintah kabupaten Madina dapat membangun jembatan gantung (Rambin-red) di daerah tersebut. Pasalnya, akibat ketiadaan jembatan gantung selama ini sangat menganggu aktivitas warga ke tempat usahanya yang menyeberangi sungai Batang Gadis. Hal itu dikatakan Kepala Desa Muara Siambak, Zulkifli Matondang di dampingi Kepala Desa Muara Pungkut, Zulkarnain, Rabu, di Kotanopan. Dikatakan keduanya, pembangunan rambin di daerah ini sangat penting, sebab rata-rata tempat mata pencarian warga di daerah ini menyeberangi sungai Batang Gadis. Mulai dari kebun karet sampai kepada areal pertanian, hampir semuanya berada di seberang Batang Gadis, jadi pembangunan rambin ini sangat urgen. Selain untuk mempermudah aktivitas menunju usaha warga. Rambin ini sangat berguna untuk membawa hasil pertanian. Selama ini, kalau warga ketempat usahanya terpaksa

DAS - Beberapa warga terlihat beraktivitas di Daerah Alirasan Sungai (DAS) Batang Gadis. (KPK POS/TH) harus menyeberangi sungai Batang Gadis. Kendalanya, kalau banjir datang sungai ini tidak bisa di lewati. Jadi setiap musim penghujan, para warga tidak bisa berangkat ketempat usahanya. Mereka terpaksa menunggu arus sungai mengecil selama dua atau tiga hari. Bukan itu saja, untuk membawa hasil panen warga terpaksa mengupahkan dengan biaya Rp10.000 - Rp15.000 perkarung. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan warga, sebab biaya yang dikeluarkan untuk membawa hasil panen memakan biaya ting-

gi. "Jadi dengan dibangunnya jembatan gantung akan mempermudah warga membawa hasil panennya. Ditambah areal persawahan di seberang Batang Gadis ini mencapai ratusan hektar, begitu juga dengan kebun karetnya. Makanya kita sangat mengharapkan agar Pemkab Madina berkenan mengalokasikan dana untuk Rabin ini. Kasihan para petani tidak bisa ke usahanya kalau sungai Batang Gadis mengalami banjir,” ujar Zulkifli. Hal senada juga dikata-

kan salah seorang tokoh pemuda Mandailing Julu Lokot Husda Lubis SAg. Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Madina membantu warga dengan cara membangun jembatan gantung di daerah ini. “Saya sudah melihat sendiri bagaimana kondisinya kalau sungai Batang Gadis mengalami banjir, warga tidak bisa ketempat usahanya. Mereka tidak berani menyeberangi sungai karena besarnya arus sungai ini. Kondisi ini diperparah karena kebanyakan usia warga yang melewati sungai ini adalah lansia”, ujarnya. (TH)

Motivasi Petani, OK Arya Berikan 60 Traktor Tangan BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM menjelaskan, bahwa Pemkab Batubara senantiasa memikirkan masyarakatnya, baik peluang yang ada di provinsi maupun di pusat. Itu baru masalah pertanian yang meliputi perikanan, perkebunan, peternakan. Kepada seluruh petani di Batubara, bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian sehingga bisa bertambah dan dapat pula meningkatkan perekonomian keluarga. Oleh karenanya kita mantapkan pertanian, kita bantu

mereka supaya bisa panen dua kali setahun dan mencapai hasil 10 ton/hektarnya, yang semula hanya dapat hasil 4 ton/hektar. Hal ini dikatakannya pada saat memberikan bantuan hand traktor (taktor tangan) kepada 60 kelompok tani se Batubara di lapangan sepakbola Indrasakti, Indrapura, Air Putih, Selasa (15/ 1) yang dihadiri ketua DPRD Batubara selamat Arifin SE MSi, Sekdakab T.Erwin SE, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat, kepala desa/

lurah, kelompok tani se Batubara. Kepala Dinas Pertanian Ir Riswan Simarmata MSc mengatakan, selain bantuan 60 unit hand traktor, sebelumnya juga kelompok tani yang lain mendapat bantuan 50 unit hand tractor 17 unit tresser, 15 pompa air irigasi, 1 unit transplente (alat tanam), 1 unit becak bermotor merk VIAR, bibit padi, benih, kedelai dan jagung. "Semua bantuan ini sebagai pemacu dalam hasil usaha pertanian di wilayah ini, untuk itu kepada petani iku-

ti apa yang dikatakan penyuluh pertanian. Batubara merupakan daerah lumbung padi di Sumatera Utara dan ini harus dipertahankan," pungkasnya. Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE MSi menyambut positif upaya yang dilakukan Pemkab Batubara dalam upaya mempertahankan swasembada pangan dan mensejahterakan kehidupan petani padi kearah yang lebih baik. "Ini harus disyukuri karena orang yang pandai bersyukur rezekinya akan berlebih," ucapnya.(SAHREL)

Perekaman E-KTP di Labura Capai 80 Persen AEK KANOPAN - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Labuhanbatu Utara H Bahman S mengatakan, hingga pertengahan Januari 2013 perekaman data e-KTP sudah mencapai 80 persen. Adapun jumlah penduduk yang wajib perekaman e-KTP sesuai dengan laporan Kadis sebanyak 254.822 orang de-

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

ngan rincian laki-laki 130.446 orang, perempuan 124.376 orang. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 kecamatan yang terdaftar wajib e-KTP. Sudah selesai dicetak dan diterima dari Kemendagri sebanyak 118.139 orang. Artinya masih 55 persen yang telah memiliki e-KTP. Dikatakan, adapun kendala yang dihadapi selama

ini adanya kerusakan alat perekam seperti disambar petir. Mekanisme pendistribusian e-KTP terhadap warga Kemendagri langsung mengirimkan paket e-KTP melalui Kantor Pos dan diterima masing-masing Camat di daerah, sehingga tidak secara rinci didapat informasi di antara kecamatan yang terdistribusi secara luas baik yang sudah diterima

langsung ataupun tidak oleh warga Kab.Labura. Kemudian tentang adanya warga yang merasa enggan mengembalikan KTP lama sesuai dengan surat edaran Camat, Lurah disaat pengambilan e-KTP di kantor camat dan lurah, Kadis Duk Catpil Kab.Labura mengatakan warga yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan. (MARSI)

Satgas Kizi TNI di Kongo Survey Pekerjaan Jembatan MEDAN - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-J/ MONUSCO (Mission de I’Organisation de Republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo), dengan Komandan Satgas (Dansatgas) Letkol Czi Irfan Siddiq, melaksanakan survey/peninjauan ke daerah-daerah yang akan menjadi tugas Kontingen Garuda kedepan selama melaksanakan tugas di Republik Demokratik Kongo, Rabu. Salah satu kegiatan peninjauan yang dilakukan Satgas Kizi TNI adalah melakukan survey jembatan Nzorro di desa Nzopi Kongo, yang terletak sekitar 200 km dari base camp kontingen Indonesian Engineering Company (Indo Eng Coy) Bumi Nusantara Dungu. Menurut Perwira Konstruksi Indo Eng Coy Kapten Czi Nur Rizki, pelaksanaan survey dilaksanakan bersama dengan staf PBB lainnya yang berasal dari Engineer Section (ES), diketuai oleh Mr. Himalaya Gautama (Water and Sanitation Section Log Ops MONUSCO), dengan pengawalan dari Morbatt (Morocco Batalyon). Lebih lanjut dikatakan, jembatan Nzorro merupakan jenis jembatan bailley yang menghubungkan desa Durba dengan desa Nzopi, dan merupakan jalan utama untuk pendistribusian logistik dari Kampala, Uganda ke

daerah-daerah di Kongo. Jembatan ini mengalami kerusakan dibeberapa bagian struktur yang mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik ke daerah-daerah di Kongo termasuk di Dungu, dimana base camp Indo Eng Coy berada. Dari hasil survey tersebut diidentifikasi bahwa banyak bagian jemba-

tan yang hilang dan rusak, sehingga memerlukan renovasi dan penggantian material agar jembatan dapat berfungsi dengan baik kembali. Selanjutnya, hasil survey ini akan dilaporkan ke MONUSCO untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kepentingan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan di masa yang akan datang.(REL)

Kantor dan Laboratorium Baru SMKN 3 Diresmikan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM meresmikan pusat administrasi perkantoran dan laboratorium di SMK Negeri 3 Medan Jalan STM Medan, Rabu. Dengan peresmian ini diharapkan dapat memotivasi kepala sekolah dan seluruh tenaga guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga melahirkan siswa-siswa berprestasi dan berdaya saing sekaligus siap pakai. Orang nomor satu di Pemko Medan ini optimis hal itu dapat terwujud, sebab pada waktu yang bersamaan SMK Negeri 3 juga kembali mendapatkan Sertifikat Standar Manajemen Mutu Internasional ISO 9001:2008 yang telah diperbarui dari Badan Sertifikasi ISO Verification New Zealand terkait administrasi dan pelayanan. Sebelumnya tahun 2008, SMK Negeri 3 juga telah mendapatkan sertifikat yang sama. Dengan begitu SMK Negeri 3 telah memiliki manajemen berkelas dunia. “Apa yang kita lakukan hari ini dapat memotivasi kepala sekolah dan seluruh guru di SMK Negeri 3 untuk meningkatkan kulitas proses belajar dan mengajar. Kita tidak bicara SMK Negeri 3 bertaraf internasional tetapi sekolah ini harus benar-benar berkualitas. Artinya, walau SMK Negeri 3 sekolah lokal tetapi kualitasnya internasional. Jadi tidak perlu disebutkan kalimat berstandar internasional,” kata Wali Kota ketika menyampaikan arahannya. Apa yang telah diraih SMK Negeri 3 ini, lanjut Wali Kota yang turut didamping Sekda Ir Syaiful Bahri, Kadis Pendidikan Kota Medan DR M Rajab Lubis, Kabag Umum M Husni SE dan Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, bisa memotivasi bagi sekolah-sekolah lainnya untuk berkompetisi. Dengan jurusan-jurusan khusus yang dimiliki, masing-masing SMK harus saling bersaing untuk melahirkan siswa berprestasi, berdaya saing dan siap pakai dengan terus meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar dan mengajar di sekolah masing-masing. Di samping itu, menurut Wali Kota, peranan guru sangat penting dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas tersebut. Untuk itulah perlu dilakukannya pemerataan guru. Diakui Wali Kota tidak sedikit guru-guru SMK yang bermutu tetapi justru mengajar di SMA. Karena itulah saat ini sedang dibuat analisanya. “Kadis pendidikan berjanji pemerataan guru ini akan selesai Februari ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Wali kota menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Badan Sertifikasi ISO Verification New Zealand, sebab telah melakukan penilaian yang cukup objektif sehingga kembali menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2008 yang telah diperbarui kepada SMK Negeri 3. Termasuk, menyerahkan Leadership Award kepada Kepala SMK Negeri 3 Medan Drs Usman Lubis MM. Selain itu Badan Sertifikasi ISO Verification New Zealand juga menyerahkan ISO 9001:2008 kepada SAMK Negeri 5 Medan dan SMK Swasta Dharma Analitika yang merupakan binaan SMK Negeri 3 Medan. Di penghujung arahannya, Wali Kota berpesan kepada seluruh siswa agar tidak terlalu bermimpi atau memaksakan diri menjadi pegawai negeri sipil (PSN). Dia berharap agar seluruh siswa ketika lulus nanti telah memiliki keahlian khusus sesuai dengan jurusan yang diambil selama menimba ilmu di SMK Negeri 3. Sebab, sekolah itu hanya memiliki dua jurusan khusus yakni Teknik Industri dan Kimia Analis. “Untuk itu belajarlah dengan tekun sehingga menjadi lulusan yang memiliki keahlian khusus baik di bidang Teknik Industri maupun Teknik Analis sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” harapnya. Sementara itu Kadis Pendidikan Kota Medan DR M Rajab Lubis berharap dengan peresmian pusat administrasi perkantoran yang merupakan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) ini bermanfaat bagi para siswa dalam upaya peningkatan prestasi. “Terutama untuk mendukung keinginan Pak Wali agar SMK Negeri 3 menjadi sekolah local yang berkualitas internasional,” ujar Rajab. Sedangkan Kepala SMK Negeri 3 Medan Drs Usman Lubis MM menjelaskan, bangunan baru yang diresmikan sebanyak 7 unit dengan perincian 1 unit untuk pusat administrasi perkantoran dan 6 unit lagi ruangan laboratorium. Dia berharap dengan peresmian gedung ini semakin memotivasi mereka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMK Negeri 3. Terkait dengan diterima kembali Sertifikat Standar Manajemen Mutu Internasional ISO 9001:2008, Usman mengaku berkat kerja keras seluruh jajaran sekolah. “Begitu mendapatkan ISO 9001:2008 pada tahun 2008, kami sepakat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan lagi apa-apa yang menjadi dasar penilai maupun audit guna mendapatkan sertifikat tersebut,” jelas Usman. (VIN)

Antisipasi Kemacetan 7 Lintasan KA Diratakan MEDAN - Sedikitnya tujuh titik perlintasan kereta api (KA) yang melintasi sejumlah jalan protokol di Kota Medan akan diratakan Dinas Bina Marga Kota Medan melalui pengaspalan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang akan timbul menyusul dioperasikannya kereta api cepat guna mengangkut penumpang menuju Bandara Kuala Namu. Pengasapalan ini sebagai langkah awal yang dilakukan Pemko Medan sebelum dibangunnya fly over ataupun underpass. “Kita harus melakukan kajian sebelum membangun fly over ataupun underpass. Dari hasil kajian yang dilakukan akan diketahui perlintasan kereta api mana yang layak dibangun fly over atau underpass guna mengantisipasi kemacetan. Sebelum membangun fly over ataupun underpass, kita ratakan dulu perlintasan kereta api tersebut melalui pengaspalan,” kata Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM ketika meninjau sejumlah perlintasan kereta api bersama Wakil Wali Kota, Kamis. Menurut Wali Kota, kondisi perlintasan kereta api yang ada saat ini menjadi salah satu pemicu terjadi kemacetan karena banyak yang berlubang dan bergelombang. Itu sebabnya setiap kenderaan yang akan melintasi terpaksa harus menurunkan kecepatan dan sangat berhati-hati. Penurunan kecepatan itulah yang memicu terjadinya kemacetan. Karenanya, apabila kereta api cepat sudah dioperasikan akan menyebabkan tingkat kemacetan semakin

tinggi lagi. Dengan diratakannya perlintasan kereta api, wali kota optimis mampu mengurangi kemacetan. Untuk itu ketika melakukan peninjauan, orang nomor satu di Pemko Medan ini langsung membawa Kadis Bina Marga Kota Medan Ir Gunawan agar segera menindaklanjutinya. Kepada Gunawan, Wali Kota minta agar kiri dan kanan dari lintasan kereta api diratakan sepuluh meter guna melancarkan kenderaan yang melintas. Khusus perlintasan kereta di Jalan Palang Merah, dekat Uniland Plaza yang pertama kali ditinjau, Wali Kota minta kepada Gunawan untuk mengaspal lintasan kereta api lama yang sudah tidak dipergunakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Divre PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sumut M Nasyir. Keberadaan lintasan yang lama itu selama ini turut menjadi penyebab kemacetan di kawasan tersebut, terutama pada jam-jam sibuk. “Jika lintasan kereta api ini sudah diratakan, maka arus lalu-lintas pasti lancAr,” ungkapnya. (VIN)

Warga Terpencil Terima Bantuan PKH BATUBARA - Kepala Desa Perkebunan Tanah Gambus, Lima Puluh, Pairin mengunjungi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari rumah tangga sangat miskin yang terdapat di wilayah terpencil di Pulau Puli, Dusun 10, Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Kamis. Warga yang mendapatkan bantuan PKH, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan dan kesehatan."Kita berharap apa yang telah diberikan oleh negara kepada rakyatnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin," ungkap Pairin. Seorang warga penerimah PKH, Sugiatik (35) yang mendapatkan bantuan merasa senang dan tidak menyangka mendapat bantuan, yang mana bantuan

dapat membantu biaya pendidikan dan kesehatan anaknya. "Walaupun Pulau Puli adalah sebuah wilayah terpencil yang terdapat di Dusun 10 Desa Perkebunan Tanah Gambus yang dikelilingi oleh rawa, dan Perkebunan kelapa sawit tetapi warga telah merasakan penerangan listrik berkat bantuan genset dari Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH MM," tandasnya. Kepala Dinas Sosial Drs Alladdin MSi menjelsakan, ada 4216 orang warga Batubara yang menerima PKH, di mana warga kecamatan Lima Puluh berjumlah hampir seribu orang dan pada tahun 2013 warga Kecamatan Sei Balai dan Sei Suka juga akan kita upayakan untuk menerimanya. (JD)


E D I S I 235 21 - 27 JANUARI 2013

KPKPOS

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjerat tersangka kasus korupsi pengadaan Simulator SIM, Djoko Susilo dengan pasal tindak pencucian uang. KPK meyakini mantan Gubernur Akpol Semarang tersebut terjerat tindak pidana pencucian uang. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen. Dia memastikan penyidik KPK dapat membuktikan Djoko Susilo bakal dijerat dengan pasal tersebut di Pengadilan. "Kita akan membuktikannya nanti di Pengadilan," tegas Zulkarnaen di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Menurut Zulkarnaen, turut digunakannya pasal pencucian uang kepada Jenderal Bintang Dua tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Kepolisian RI yang bernilai sekitar Rp196 miliar. Sebelumnya, tim pengacara tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mempertanyakan langkah KPK yang turut menjerat kliennya dengan pasal pencucian uang. Anggota tim pengacara Djoko,

KPK Minta Doa Tetapkan Rusli Zainal Tersangka

Tommy Sihotang, mengatakan bagaimana mungkin kliennya bisa dijerat pasal pencucian uang sedangkan kasus Simulator SIM sendiri belum terbukti ada indikasi korupsi. "Ini kan belum jelas uang mana yang dicuci. Ada hubungan dengan SIM enggak? Kasus SIM-nya saja belum terbukti," kata dia di KPK, Jakarta Selatan, Jumat. Menurut Tommy, pasal pencucian uang yang turut menjerat Djoko baru bisa digunakan jika ada bukti bahwa kekayaan yang didapat kliennya benar-benar berasal dari tindak kejahatan korupsi. "Pasal ini kan harus berasal dari kejahatan. Kejahatan yang mana. Itu kan belum jelas," tegas Tommy. Djoko Susilo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek pengadaan korupsi Simulator SIM. Sebelum dijerat pasal Pencucian Uang, Djoko sudah disangkakan pasal korupsi tentang menerima suap. (IC/BBS)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago sepakat jika vonis Hakim Tipikor untuk Angelina Sondakh jauh dari rasa keadilan. "Kalau kita dilihat dari vonis hakim, maka saya berpendapat napas pemberantasan korupsi belumlah sampai ke hakim yang menjatuhkan vonis itu. Ya karena tidak merasakan napas itu maka dia tidak tahu dengan rasa keadilan itu," kata politis PAN ini, kemarin. Taslim pun percaya kasus ini tidak berhenti hanya sampai janda mendiang Adjie Massaid tersebut. Taslim meyakini jika ada aktoraktor lain yang terlibat dalam kasus yang membelit Mantan Putri Indonesia 2001 itu. "Saya sangat percaya kalau yang terlibat itu bukan hanya Angie," katanya. Menurut Taslim, Angie hanya bagian dari kasus tersebut yang berhasil dibongkar KPK. Sayangnya, dia enggan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat. "Angie hanya bagian dari itu, tentu ada yang membuat skenarionya. Karena ini menyangkut partai lain, yang jelas ini tidak bisa dilakukan sendiri," tandasnya. Dalam sidang keputusan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (10/1), Angelina dinyatakan bersalah menerima suap pembahasan proyek Kementerian Pendidikan Nasional (Sekarang Kemendikbud). Namun, hukuman yang diterima Angie, sapaan akrabnya, tujuh tahun enam bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 12 tahun hukuman penjara. Angie hanya divonis empat tahun enam bulan oleh majelis hakim Tipikor. (BBS/IC)

HALAMAN 16

DJOKO SUSILO Tersangka kasus korupsi pengadaan Simulator SIM

Jalan di Kecamatan Pulau Banyak Rusak Berat SINGKIL - Sejumlah ruas jalan di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, saat ini terlihat dalam kondisi rusak berat. Ironisnya, kerusakan tidak hanya terjadi pada badan jalan, sejumlah titi kecil (box culvert) juga dalam kondisi remuk akibat digilas kenderaan berat. Pantauan wartawan, Rabu pekan lalu, kerusakan jalan di ibukota kecamatan ini setidaknya berada ditiga titik. Masingmasing, ruas Jalan Surya, seputar pelabuhan umum dan ruas jalan lingkar Pulau Banyak di sebelah Barat. Belum diketahui, apakah usulan perbaikan sudah dilakukan oleh pihak kecamatan. Hanya saja akibat kerusakan ini, membuat sejumlah pengguna jalan

mengeluh ."Saya belum, tapi setidaknya sudah ada tiga orang yang saya lihat terperosok ke lobang titi kecil yang jebol itu," jelas salah seorang warga dengan isarat telunjuk mengarah ke box culvert yang jebol. Sejumlah warga lainnya yang ditemui KPK Pos, berharap pemerintah sesegera mungkin untuk memperbaiki jalan yang rusak. Apalagi, pemerintah telah menetapkan kawasan ini sebagai salah satu ikon tujuan pariwisata di Provinsi Aceh. "Rasanya kita malu ya, kawasan wisata jalannya seperti ini. Kalau mau pelancong datang, ya infrastrukturnya diperbaiki, bukan seperti ini di mana-mana jalannya berlobang," kata warga setempat ketus. (AZT)

KPK Tunda Pemeriksaan Choel Mallarangeng

BERLUBANG - Jalan di Pulau Banyak, Singkil, terlihat banyak yang bertlubang. (KPK POS/AZT)

Kapal Pesiar Berlabuh di Telukdalam NIAS SELATAN - Setelah dua tahun yang lalu kapal pesiar berlabuh di Telukdalam Nias Selatan (Nisel), maka pada, Sabtu (14/1), kapal Pesiar Clipper Odyssey asal Amerika kembali berlabuh di Telukdalam, Nisel. Pantau wartawan koran ini, kapal pesiar Clipper Odyssey membawa turis dari berbagai negara dengan jumlah 40 orang. Pada kesempatan itu, Kapolres Nisel AKBP J Permadi wibowo Sik MH bersama Kabag Min Kompol TR Manalu dan jajarannya ikut menjaga keamanan, selama kapal pesiar itu berlabuh di Telukdalam.

Menurut Kadis Pariwisata Nisel, Drs Fa,akhododo Fau

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal terkait suap pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dalam proyek pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012. Menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, Ketua PB PON itu menjadi prioritas pengusutan saat ini. Mantan jaksa karier itu berharap mendapat dukungan publik dalam menetapkan Rusli sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Doakan saja ada kekuatan kami semua, sehingga segera diproses," kata Zulkarnaen, di Gedung KPK, Jumat. Bahkan, jika telah cukup kuat bukti-bukti dugaan keterlibatan politikus Golkar itu, KPK janji segera mengumumkannya kepada publik. "Biar proses yang jalan, kalau ada kemajuan nanti kami umumkan," tegasnya. Sebelumnya, tujuh orang tersangka kasus dugaan suap pembahasan Perda PON 2012 Riau menyatakan siap membongkar kasus yang melibatkan Rusli Zainal. Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan. Menurutnya, sampai hari ini KPK masih mengembangkan kasus itu. "Sampai hari ini KPK masih mengembangkan (kasus PON). Tapi pengembangan kami tidak mengarah ke siapa-siapa," kata Johan. Seperti diketahui, saat bersaksi untuk terdakwa Eka Dharma Putra, dan Rahmat Syahputra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Kamis lalu, tersangka Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora) menyebutkan, pemberian uang suap Rp900 juta kepada anggota DPRD Riau atas sepengetahuan Rusli. Menurut Lukman, Rusli menyebutkan pembahasan Revisi Perda No 6/2010 agar dihentikan karena permintaan anggota DPRD Riau Rp4 miliar untuk revisi Perda No 6/2010 dan Perda No 5/2008 tentang Pembangunan Stadion Utama PON terlalu besar. (IC/BBS)

di ruang kerjanya, tujuan dan maksud kedatangan

wisatawan mancanegara itu ke Nias Selatan, untuk

BERLABUH - Kapal Pesiar Clipper Odyssey asal Amerika saat berlabuh di Telukdalam, Nisel. (KPK POS/ARMAN)

melihat beberapa objek wisata yang sudah mendunia dan salah satunya Desa Bawomataluo sebagai Desa warisan Dunia. Selanjutnya ditegaskan, sebelum kedatangan kapal pesiar itu, telah diutus beberapa tokoh masyarakat Nisel menjemput master plan di Jepang dan pada kesempatan itu Kadis parawisata membuat telaah kepada Bupati Nisel tentang program pengembangan pembangunan objek wisata di Nias Selatan. Bupati Nisel sangat merespon hasil program yang dibuat Kadis Pariwisata Drs Drs Fa,akhododo Fau. (ARMAN)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan Andi Zulkarnain Mallarangeng yang dijadwalkan, Jumat. Rencananya, adik kandung mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng itu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pembatalan pemeriksaan lelaki yang akrab disapa Choel Mallarangeng ini lantaran tidak adanya fasilitas pendukung. Listrik dimatikan pasca banjir yang sempat menggenangi komisi tersebut. Seluruh aktivitas lembaga pimpinan Abraham Samad dkk itu juga diliburkan. "Jumat tidak ada pemeriksaan," kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat. Selain Choel, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR Kahar Muzakir. Sama seperti Choel, politikus Partai Golkar tersebut batal diperiksa sebagai saksi Hambalang. Sementara itu, kakak Choel Mallarangeng, Rizal Mallarangeng menyatakan hal yang sama. Rizal mengamini jika pemeriksaan adiknya batal hari itu. Rizal memperkirakan kemungkinan pemeriksaan adiknya pada pekan depan. "Betul ditunda (pemeriksaan), kemungkinan akan dilakukan pekan depan," tutur Rizal melalui pesan singkat. Dalam kasus Hambalang, Choel diduga menerima sejumlah uang dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya. Choel berstatus sebagai saksi. Namun, sudah dicekal bepergian ke luar negeri oleh Direktorat jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) atas permintaan KPK awal Desember 2012. (IC/BBS)


epaper kpkpos 235 edisi1 januari2013  

epaper kpkpos 235 edisi1 januari2013

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you