Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 231/ THN V 24 - 30 DESEMBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

Rehab Gedung SDN Sisarahili Ba’a Dikerjakan Asal Jadi NIAS UTARA–Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara mendapatkan dana block grand untuk merehabilitasi sejumlah sekolah dasar di lingkungan kerjanya yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing kepala sekolah dengan melibatkan unsur komite. Namun sangat disayangkan, dalam pengelolaan bantuan pemerintah pusat tersebut terkesan asal jadi, bahkan ada indikasi bahwa oknum kepala sekolah sengaja mengabaikan petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang baku, seperti halnya tindakan yang dilakukan oknum kepala SD Negeri Nomor 075033 Sisarahili Ba’a Kecamatan Sawo Kabupaten Nias, I. Telaumbanua. Menurut Regaman Zega SPd salah seorang pelapor yang dikonfirmasi KPK Pos, Jumat (21/12), mengatakan tindakan oknum kepala sekolah dalam melaksanakan rehabilitasi gedung SDN Sisarahili Ba’a mengecewakan. “Kami menilai sejak pembangunan ini dimulai hingga hari ini oknum kepala sekolah tidak transparan dan belum pernah melaksanakan sosialisasi baik kepada orang tua murid dan masyarakat,” ujarnya. Bahkan komite dan masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan, • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Harapharap Cemas di Akhir Tahun KEBANYAKAN orang menantikan akhir tahun sebagai ajang libur panjang. Tetapi bagi sebagian kalangan, akhir tahun merupakan momentum harap-harap cemas. Mengapa demikian? Akhir tahun merupakan puncak dari pencapaian selama 12 bulan. Akhir tahun merupakan tolak ukur, maju atau tidaknya sebuah akumulasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Gampangnya, kalau mau tahu kinerja sebuah negara atau perusahaan, lihat saja rapor akhir tahunnya. Itu semua bisa diketahui dari sisi laporan keuangan atau neraca. Kita ambil contoh Indonesia, yang bisa dilihat dari laporan Neraca Perdagangan Indonesia (NPI). Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data NPI pada periode Oktober 2012, yang mengalami defisit USD1,55 miliar. Defisit terjadi lantaran angka impor lebih besar daripada ekspor. Secara kumulatif (Januari-Oktober 2012)

» TERJADI DI KOTA LANGSA

Guru Gimbal Murid Hingga Opname LANGSA–Lagi-lagi citra guru di Kota Langsa tercoreng. Kali ini terjadi di SLTPN 9 Kota Langsa. Seorang oknum guru pria gimbal murid wanita hingga opname. Ironisnya guru yang berinisial F menggimbal muridnya itu tanpa sebab. Adalah Sinta Lara Suci murid kelas III/6 pada SLTPN 9 Kota Langsa, Rabu lalu terpaksa dilari-

kan ke RSUD Langsa akibat kena bogem mentah oleh seorang guru di sekolah tersebut. Menurut Aidil orang tua Sinta, Rabu lalu, ketika anaknya sedang belajar di dalam kelas tiba - tiba seorang guru matematik berinisial F masuk ke dalam ruangan dan langsung menuju ke arah Sinta serta dengan spontan menggebuk badan Sinta. Usai menggebuk

langsung F keluar kelas meninggalkan ruang kelas III/6. Padahal di dalam kelas ada seorang guru yang sedang mengajar mata pelajaran lain. Akibat bogeman F dibagian belakang badannya, Sinta pun menangis karena merasa sakit. Mendengar berita itu spontan saja orang tua Sinta Aidil berang dan langsung memboyong Sinta ke

Anas Susul Andi? DENPASAR–Pegiat media sosial Iwan Piliang yakin Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan menyusul mantan Menpora Andi Mallarangeng jadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Iwan menegaskan seharusnya Anas terlebih dahulu yang dijerat sebagai tersangka bukan Andi Mallarangeng. "Kalau skenarionya SBY malah sebenarnya Anas didahulukan

ketimbang Andi Mallarangeng yang dijerat. Ini sudah di luar pakem. Kalau sudah di luar pakem, kita tidak tahu bola liarnya akan ke mana. Tapi saya feeling Anas tidak akan lolos, tinggal tunggu waktu saja," ujar Iwan, ketika ditemui di Denpasar, Bali, Kamis. Namun menurut Iwan, jika Anas nantinya dijadikan tersangka, maka Ibas (Edhie Baskoro Yu• LANJUT KE HAL. 2

Ketua KPK Prihatin dengan Gaya Hidup Pejabat KETUA KPK Abraham Samad prihatin dengan gaya hidup pejabat yang tampil glamour, mewah di saat kondisi rakyat jelata yang banyak hidup di garis kemiskinan. "Jika melihat kondisi rakyat seperti itu semestinya pejabat tahu diri. Jangan pakai mobil mewah. Misalnya, pemimpin itu harusnya dilarang memakai Alphard atau Hummer," kritik Ketua KPK saat

• LANJUT KE HAL. 2

»

RSUD Kota Langsa untuk visum. Usai divisum Aidil langsung melapor hal tersebut ke Polres Langsa guna proses hukum. Sebab Aidil tidak terima atas perlakuan guru F yang ringan tangan terhadap anaknya yang tanpa sebab apapun. Hingga Jum'at (21/12) Sinta masih diopname di ruang Jambe RSUD Langsa. Ketika dikonfirmasi KPK Pos

Tutup Keberadaan Gerai Continent Ban

di RSUD Langsa, Jumat malam, Aidil mengatakan tidak akan mau berdamai tentang kasus ini dan meminta kepada pihak Polres agar F diproses menurut hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila pihak Polres Langsa tidak mengambil tindakan, maka Aidil akan

MEDAN - Praktisi hukum Thomson Situngkir SH mendesak agar aparat kepolisian dan Pemerintah Kota Medan segera menutup keberadaan gerai penjualan ban CV Continent Ban di sejumlah lokasi di Kota Medan yang tidak memiliki izin. Pengacara muda ini mengaku miris dengan adanya fakta bahwa perusahaan perbengkelan dan jualbeli ban untuk kenderaan bermotor itu tidak memiliki izin. "Jika suatu usaha dijalankan tanpa dokumen perizinan, berarti pengusahanya tidak menghargai dan patuh pada

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

PERKEMBANGAN KASUS HAMBALANG

“Melihat kondisi rakyat semestinya pejabat tahu diri. Jangan pakai mobil mewah. Misalnya, pemimpin itu harus dilarang memakai Alphard atau Hummer”

KPK menaikkan status kasus dugaan korupsi hambalang dari penyelidikan ke penyidikan Mantan Kabiro perencanaan Kemenpora Dedi Kusdinar ditetapkan sebagai tersangka pertama

Abraham Samad

Dedi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang

KETUA KPK

M NAZARUDDIN

HIDAYAT (Sopir PT

NUR HASYIM

Mengotaki pengaturan proyek Hambalang

Anugerah Nusantara)

(adik Nazaruddin)

Membeli rumah senilai Rp1,2 miliar di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang

Memodali Tower Permai, anak perusahaan Grup Permain

KPK mengirimkan surat pencegahan terhadap Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri Aman Sentosa, Direktur Teknik Operasional PT Yodha Karya Yudi Wahyono, Direktur PT Rifa Media Lisa Lukitawati

Memesan pembelian Toyota Alphard, Camry dan Hamer

Memberikan hak eksklusif kepada Yulianis untuk mengatur keuangan Tower Permai

KPK juga telah mencegah Direktur Duta Sari Citralaras Mahfud Suroso ke luar negeri

YULIANIS

Memerintahkan Nur Hasyim memantau penggerekbekan KPK di kantor Permai dan meminta Nur Hasyim melokalisasi penggeledahan hanya di ruangan Rosa.

Tim KPK menggeledah kantor pusat Kemenpora lt 6, kantor arsip Kemenpora di Cibubur, kantor PT Adhi Karya, Kantor Wijaya Karya dan Kantor Kemen PU

TUDINGAN TERHADAP ANAS Ikut membicarakan money politik sebagai Ketua Umum dalam kongres Partai Demokrat di Bandung Menyiapkan dana Rp50 M plus USD 5 juta dari keuntungan proyek Grup Permai untuk dana pemenangan kongres Memerintahkan pembelian saham PT Garuda Indonesia Mengatasnamakan mobilmobil mewah perusahaan Tower Permai dengan nama pribadi

(Mantan Wadir Keuangan Tower Permai) Mengantor ke Tower Permai setiap Jumat Pada 2009, menerima gaji Rp20 juta dari Tower Permai

KETERANGAN: Semua Dibantah Anas

• LANJUT KE HAL. 2

KPK menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang juga dicekal ke luar negeri.

Pendataan Nelayan Tidak Selektif

PANIPAHAN–Penyaluran dana bantuan APBN tahun anggaran 2012 terhadap 26 kelompok Nelayan, di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Rokan Hilir, belakangan ini diterpa Isu tak sedap. Sejumlah kalangan, khususnya penggiat anti korupsi mengindikasikan penyaluran dana tersebut diduga terjadi tebang pilih, dan pendataan nelayan tidak selektif.

Dinas Kelautan Perikanan Rohil Diterpa Isu Tak Sedap

D » Amrizal

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

IINFORMASIKAN, dari 29 kelompok nelayan yang diajukan, disebutsebut 26 kelompok yang menerima bantuan. Akibat tebang pilih tersebut menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat nelayan, khususnya para nelayan tradisional Kecamatan Pasir Limau Kapas. Namun apesnya, para nelayan tradisional tersebut tidak bisa berbuat banyak. Disebut-sebut dalam pelaksanaan penyaluran bantuan

dana APBN, yang menerima bantuan mayoritas nelayan yang mampu. "Artinya nelayan yang telah memiliki kapal motor. Sementara itu nelayan tradisional masih banyak yang mengunakan sampan dayung, yang hidupnya miskin tidak mendapat bantuan, menyebabkan terjadinya kesenjangan," ujar P. Harahap melaporkan melalui hubungan seluler, Senin pekan lalu. Menurut P.Harahap Dinas Kelautan dan Perikanan Rohil dalam melakukan pendataan terhadap nelayan penerima

bantuan, mestinya memprioritaskan para nelayan tradisonal, dan memenuhi kriteria, nelayan yang benarbenar miskin. "Sementara yang mendapat bantuan, justru nelayan yang telah memiliki kapal motor, sehingga nelayan tradisonal masih saja terpinggirkan hidup dalam kemiskinan," terangnya. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, menyebutkan bantuan APBN terhadap nelayan tahun anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp3 miliar. Masing-masing nelayan

menerima bantuan dikabarkan sebesar Rp10.000.000 dalam bentuk uang kontan. Kelompok nelayan yang mendapat batuan tersebut sebanyak 26 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Artinya, seluruh nelayan yang menerima bantuan 260 orang. Dana APBN yang disalurkan mencapai Rp2,6 miliar. Penyaluran dana bantuan APBN terhadap nelayan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Rohil belakangan ini menjadi buah bibir di tengah-

tengah masyarakat. Sebabnya, diduga dalam pelaksanaan pemberian bantuan tersebut terjadi penyunatan, yang jumlahnya lumayan besar, besaran dana yang disunat informasinya bervariasi Rp1 juta hingga Rp2 juta setiap nelayan. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Rohil, Amrizal ketika dihubungi melalui sambungan seluler tekait dugaan penyunatan dana bantuan terhadap nelayan, membantah dugaan penyunatan • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

SAMBUNGAN

Pegawai Imigrasi Jakpus Culik dan Peras WN China Rp2,25 M

Pemuda Kritis Disambar Kereta Api PERBAUNGAN - Kereta api penumpang, Sribilah eksekutif jurusan Medan - Rantau Prapat, Rabu petang, sekitar pukul 18.00 wib, menyambar seorang pemuda warga kampung Banten kecamatan Perbaungan, Sergai. Korban kritis akibat patah ulang pada bagian kaki kanannya, luka robek pada bagian kepala belakang. Saat itu juga korban dibawa ke rumah sakit umum Melati Perbaungan. Korban kritis bernama Muhammad Andy (24) warga kampung Banten. Hari itu, korban disuruh neneknya membeli minyak makan di warung seberang rumahnya .Saat pulang, korban melintasi rel kereta dengan berjalan kaki. Tiba - tiba kereta api jurusan Medan - Rantau Prapat langsung menyambar tubuh korban hingga terpental sejauh 10 meter. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit Melati dalam kondisi lemah karena banyak mengeluarkan darah. (ARM)

ANAS SUSUL ANDI?.............................. • DARI HALAMAN. 1 dhoyono) juga akan terseret. Ia berkeyakinan sebelum akhir tahun akan ada kejutan yang diberikan KPK. "Ini kan bargaining itu saja. Tapi apakah rela, ancamannya kalau Anas masuk, Ibas masuk. Yang jelas besok itu hari spesialnya Samad (Ketua KPK Abraham Samad). Saya pikir sebelum akhir tahun baru akan ada kejutan sepertinya," jelas Iwan. Iwan berkeyakinan berdasarkan pemberian sejumlah uang oleh

Nazaruddin kepada Ibas sebesar Rp35 miliar. Untuk menjerat Anas, sambung Iwan, sudah sangat mudah sekali. "Ibas diberi Nazar Rp35 miliar. Dibelikan rumah di Mangunsarkoro, Menteng sebesar Rp26 miliar. Itu jelas-jelas uang Hambalang. Anas jelas-jelas kok satu perusahaan dengan Nazaruddin. Kurang saksi apa?," tegas Iwan. Menurut Iwan, saat ini untuk menyeret Anas menjadi tersangka bergantung kepada keberanian Ketua KPK, Abraham Samad punya nyali apa tidak. (IC/BBS)

JAKARTA–Tiga orang staf Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat terlibat aksi penculikan warga negara China, Lin Ming Ta dan Lin Hui Jan. Tiga pelaku yakni pria berinisial AR alias AB, AW dan HMD. Apes menimpa pasangan yang sedang memadu kasih, Lin Ming dan Lin Hui. Niat berlibur ke Indonesia malah berujung pada penculikan pada Sabtu 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Saat itu korban menginap di Apartemen Aston Marina Tower D lantai 15 kamar 1512, Ancol, Jakarta Utara. Aksi penculikan ini juga melibatkan TB alias TN, JL alias JN dan AF. Pada hari tersebut tiba-tiba enam orang pelaku mendatangi apartemen korban dan mengaku sebagai petugas Imigrasi. Salah satu pelaku merampas pasport, telefon genggam dan komputer jinjing milik korban. Setelah itu, pelaku mengatakan akan membawa korban ke kantor imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun ternyata, korban tidak dibawa ke kantor imigrasi

melainkan di bawa ke sebuah rumah di daerah Sunter, Jakarta Utara dan disekap selama delapan hari. Selama dalam penguasaan pelaku, kepala korban ditutup menggunakan kain dengan tangan diikat menggunakan kabel tiss. "Pada saat disekap, korban Lin Ming disuruh menghubungi keluarganya dan minta untuk mentransfer uang Rp2 miliar ke rekening Bank China Ekonomi dengan nomor rekening 6212-2602-00009904-463 atas nama Chang Yun Chung," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat. Selama permintaan dari pelaku belum dipenuhi, korban Lin Ming terus mendapat penganiayaan dari pelaku berupa pukulan dengan tangan kosong dan tendangan. Setelah mendapat visum, korban diketahui mengalami luka memar pada dada sebelah kiri dan pinggang. Pada 12 Desember 2012, orang tua Lin Ming, Lin Yang Shu Chen melapor ke polisi. Kepada petugas dia mengaku bahwa kakak kandung

korban, Lin Chin Yi telah mentransfer uang Rp1,5 miliar dan rekan korban, Along sudah mentransfer Rp750 juta sebagai uang tebusan ke Bank China Ekonomi dengan nomor rekening 43674200-1426-0874-674. Mendapat laporan, kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang pelaku yakni AF pada 14 Desember 2012 di Perum Papan Mas Blok F56 nomor 9, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Hasil penggeledahan, petugas menemukan lencana penyidik Polri dan stiker Bareskrim Polri dalam mobil Toyota Innova warna hitam B 1226 CZ milik pelaku. Petugas juga menggeledah rumah AF dan menemukan pakaian dinas TNI berpangkat Brigjen. "AF mengakui keberadaannya di Apartemen Aston Marina pada 8 Desember karena disuruh JL alias J untuk mengaku sebagai petugas imigrasi dan menangkap korban dengan alasan jika korban masuk dalam daftar pencarian orang kasus

penipuan di negaranya," jelas Rikwanto. Dari keterangan AF, polisi kemudian berhasil menagkap JL alias J di sebuah restoran cepat saji di Gading Serpong, Tangerang, Banten pada 14 Desember 2012 sekira pukul 17.00 WIB. Polisi menyita barang bukti berupa mobil Toyota Innova warna silver B 1527 NKC. Dia mengakui menyuruh AF untuk menangkap korban atas suruhan TB alias TN. Pada hari yang sama, polisi menangkap TB alias TN di tempat parkir Apartemen Aston Marina Ancol dan disita barang bukti berupa dua unit telefon genggam. Otak di balik aksi itu adalah warga negara China berinisial AC. Dia yang memberi perintah agar TB menculik dan memeras korban. AC kini ditetapkan sebagai buronan. "Pada 15 Desember 2012, pelaku melepaskan korban dengan cara diantar menggunakan mobil kemudian diturunkan di dekat apartemen korban menginap," ujar Rikwanto.

GURU GIMBAL MURID HINGGA OPNAME.............................................................................. • DARI HALAMAN. 1 menghukumnya sendiri bila ketemu F dimana saja. Menghilang Kepala Sekolah SLTPN 9 Kota Langsa ketika hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat. Ibu Kepsek sedang rapat di Dinas, kata salah seorang Satpam di SLTP tersebut. Sedangkan para dewan guru di

SLTP itu ketika hendak dikonfirmasi semuanya bungkam tidak ada yang berani memberikan keterangan tentang kejadian ini. Seolah-olah ada sesuatu hal yang disembunyikan dalam kasus ini. Kadis Dikjar Kota Langsa H. Jauhari Amin SH MH ketika dikonfirmasi tidak dapat dihubungi karena sedang rapat kerja. Sedangkan Kabid Dikdas M. Syarif

SPd ketika dikonfirmasi mengatakan, hal ini tidak perlu dibesar – besarkan, karena guru juga termasuk orang tua murid di dalam lingkungan sekolah. "Jadi kalau bisa bapak wartawan harus ikut membantu dalam proses perdamaian jangan malah sebaliknya memperuncing suasana yang membuat cemar para pendidik khususnya di Kota Langsa," ujar M Syarif.

Kasat Reskrim Polres Langsa Iptu M. Firdaus ketika hendak dikonfirmasi tidak berada di kantornya. Menurut ajudannya, Kasat belum masuk kantor. Beberapa pemuka masyarakat Kota Langsa yang dimintai tanggapannya tetntang kejadian ini meminta agar pihak Polres Langsa segera mengamankan F. Bila tidak segera diamankan bisa terjadi hal

sehingga kasus ini terpaksa kami laporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara pada awal Desember 2012 lalu. Dan, ketika ditanya apa saja penyimpangan yang dilakukan oknum kepala sekolah dalam pengerjaan rehabilitasi gedung SDN Sisarahili Ba’a, menurut Regaman Zega yakni kayu untuk rangka atap tidak diganti, namun dipakai saja yang lama dan langsung dipasang seng. Padahal menurut kami tidak layak pakai karena sudah termakan usia. Kemudian, lantai yang lama belum diperbaiki tetapi langsung dipasang saja keramik di atasnya sehingga dikhawatirkan tidak bertahan lama, termasuk pemakaian bahan-bahan material yang didatangkan oknum kepala sekolah diduga bahan sembarangan. Bahkan untuk mengelabui masyarakat, papan kegiatan belum pernah dipasang di lokasi. “Diminta ke-

pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk menyelidiki pelaksanaan rehab gedung SDN Sisarahili Ba’a karena syarat KKN serta disinyalir telah terjadi “ mark up” anggaran,” katanya. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, Hulu yang dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (21/12), mengakui telah menerima laporan masyarakat tentang pelaksanaan rehabilitasi gedung SDN Sisarahili Ba’a. Menurutnya, kasus tersebut sudah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya pertemuan antara masyarakat dan komite sekolah. “Tetapi menyangkut masalah fisik pekerjaan di lapangan di luar tanggung jawabnya karena ada tim teknis dan konsultan yang menangani,” katanya. Kepala SDN Sisarahili Ba’a I.Telaumbanua yang hendak dikonfirmasi melalui ponselnya sedang tidak aktif.(YAGI/ YAN.Z)

HARAP-HARAP CEMAS DI AKHIR TAHUN.............................. • DARI HALAMAN. 1 NPI tercatat defisit USD516,1 juta. Rinciannya impor USD159,18 miliar dan ekspor USD158,66 miliar. Idealnya, sebuah negara mengalami surplus. Namun, defisit tidak terhindarkan lantaran impor bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kenaikan. Ini agak mengkhawatirkan, sebab pada dua bulan belakangan, NPI tercatat hasil positif (surplus). Ibarat seorang pedagang, pastinya akan mendapat untung jika ada neraca keuangannya mengalami untung (surplus), bukan buntung (defisit). NPI baik surplus atau defisit, merupakan salah satu indikator ketahanan ekonomi. Sebab, NPI merupakan salah satu tolak ukur bagi para investor. Bagaimana investor mau menanamkan modalnya, jika suatu negara mengalami defisit. Perhitungan sempitnya, investasi yang mereka tanamkan juga pasti defisit. Tetapi, perhitungan luasnya, Indonesia merupakan negara besar

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

yang terus tumbuh. Motor penggeraknya adalah daya beli masyarakat yang tinggi. Terbukti, jumlah orang kelas menengah di Nusantara ini terus bertambah. Ini sebuah fenomena yang unik, di tengah suramnya ekonomi dunia. Penghujung tahun kini sudah di depan mata. Investor saat ini tengah melihat-lihat rapor berbagai perusahaan dan negara. Mereka tengah melakukan ancangancang untuk menempatkan portofolionya di tahun depan. Tujuannya sangat mudah ditebak, yakni mana yang paling menguntungkan. Lumrah, dari kacamata investor, untung merupakan prioritas. Mana yang rapornya biru, dialah yang akan menang. Sekarang, kita tinggal menanti bagaimana rapor Indonesia. Tidak hanya dari sisi NPI, tetapi performa secara holistik, juga sisi keamanan dan kestabilan politik negara. Sebab, indikator tersebut menjadi faktor fundamental. Alangkah eloknya jika rapor Indonesia bisa biru, tidak hanya di atas kertas. Tetapi juga "di balik" kertas. (***)

yang lebih fatal lagi bila ketemu orang tua Sinta yang akan menghakimi sendiri guru bejat tersebut. Pantauan KPK Pos di SLTPN9 semenjak kejadian itu F tidak lagi menampakkan batang hidungnya di sekolah tersebut, karena ketakutan atas perbuatannya. Sedangkan orang tua Sinta Aidil terus mencari-cari F guna membalas dendam atas yang diderita anaknya.(TIM)

SAKSI KASUS HAMBALANG– Mantan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta, Rabu (19/12). Mulia P Nasution diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi kasus Hambalang dengan tersangka Mantan Menpora Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar.

REHAB GEDUNG SDN SISARAHILI BA’A DIKERJAKAN ASAL JADI......... • DARI HALAMAN. 1

Berdasar pada keterangan AF, pada Senin 17 Desember 2012, polisi menangkap pegawai imigrasi AR di rumahnya. Pada 20 Desember 2012, ditangkap juga dua pegawai imigrasi yakni HMD dan AW di kantor Imigrasi Jakarta Pusat. "HMD dan AW bersama dengan tersangka AF yang melakukan penangkapan terhadap korban," ungkapnya. Sebagai imbalan atas jasanya, JL mendapat Rp40 juta, AF mendapat Rp100 juta, AR, HMD dan AW mendapat imbalan Rp35 juta. Kepada penyidik, tiga pegawai imigrasi ikut terlibat karena iming-iming imbalan yang cukup besar dan saat itu dalam keadaaan butuh uang. Kasat Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Helmi Santika mengaku belum mengetahui motif sebenarnya AC menyuruh menangkap dan memeras korban. "Kita belum tahu karena AC belum tertangkap. Saat ini AC masih terus kita lakukan pencarian. Tapi korban mengaku tak mengenal AC," pungkasnya. (OZ)

KETUA KPK PRIHATIN DENGAN GAYA HIDUP PEJABAT........................................................ • DARI HALAMAN. 1 memberikan kuliah umum di Kampus UIN Ciputat, Rabu. Selayaknya, lanjut Ketua KPK, pejabat atau pemimpin, harus memberikan contoh yang baik. Melihat kondisi masyarakat, sudah sepantasnya pejabat mempraktikkan hidup sederhana. "Pemimpin harus memberikan teladan agar semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya. KPK dalam memberantas korupsi memerlukan mitra yang bisa diajak bekerja sama untuk

memberantas korupasi yang massif dan sistematik. "Korupsi itu white collar crime, dilakukan oleh orang-orang yang pendidikan cukup bagus, dengan modus operandi yang tidak biasa. Kondisi Indonesia saat ini, kemiskinan 11,96% (Maret 2012), pengangguran 7,6 juta, dan utang luar negeri Rp1.937 triliun," paparnya. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan karena dampak korupsi yang begitu besar. "Kekuasaan yang besar dan tidak diawasi akan terjadi abuse dan

penyimpangan," tegas pria asal Makassar ini. Menurutnya, korupsi, dibedakan dalam 3 jenis. Pertama, material corruption yakni korupsi yang bisa dilihat. Kedua, political corruption yakni bagaimana pejabat publik melakukan penyelewengan manipulasi keputusan. Ketiga, intellectual corruption yakni penyelewengan dalam bentuk ilmu pengetahuan. "Korupsi luas sifatnya. Kita harus lihat apa faktor penyebabnya, faktor internal dan eksternal. Termasuk salah satu penyebab ya undang-

undang yang belum memadai, lemahnya sistem penyelenggaraan negara, dan lemahnya law enforcement," tuturnya. Kritikan Ketua KPK mendapat sambutan dari Kalangan DPR. "Memang gaya hidup pejabat publik tidak bisa dilepaskan dari asas kepatutan. Itu bagian dari etika pejabat publik. Betul gaya hidup mewah yang bukan hasil korupsi tidak melanggar hukum. Tapi jelas itu melanggar etika atau asas kepatutan," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Tekno-

logi Sohibul Iman. Pejabat publik itu, sambung dia, adalah mereka yang diberi kewenangan mengelola ruang publik. Karena itu tugas pertama pejabat publik adalah menciptakan harmoni ruang publik. "Gaya hidup yang terlalu jomplang dengan kondisi masyarakat tentu sulit mengarah pada harmoni. Melainkan akan menciptakan disharmoni atau kecemburuan sosial. Bila disharmoni merajalela, tidak mustahil akan menjurus pada social disorder atau kekacauan sosial," komentarnya. (ENDY)

TUTUP KEBERADAAN GERAI CONTINENT BAN................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 aturan yang ada. Perusahaan ini ilegal dong. Untuk itu, Polresta Medan dan Pemko Medan harus memberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Thomson, Rabu. Sementara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan siap mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam bisnis penjualan ban mobil yang dilakukan CV Con-

tinent Ban sepanjang ada laporan masyarakat kepada Kejatisu. Kepala Seksi Penerangan Hukum Marcos Simaremare, Rabu, menyatakan pihak Kejatisu berjanji akan memelajari kasus Continent Ban yang disebut-sebut membuka gerai penjualan ban impor di Medan tanpa dilengkapi izin. Marcos mengaku pihaknya tertarik dengan adanya pemberitaan soal aktivitas Continent Ban tersebut. Untuk itu Marcos

mengimbau pihak-pihak terkait segera memasukkan laporan Kejatisu. Dengan adanya laporan itu, ada dasar Kejatisu untuk melakukan penyelidikan, khususnya terkait unsur dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada kasus itu. ”Bila ada laporan, pasti kita akan tindaklanjuti,” tandas Marcos. Lebih lanjut Thomson Situngkir menyatakan, jika gerai Continent Ban dalam menjalan bisnis pen-

jualan ban tidak punya izin, Polisi bisa menindaknya. “Membuka gerai penjualan ban tanpa dilengkapi izin merupakan murni tindakan pidana dan dapat dijerat UU Money Laundry atau UU Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya. Seperti diberitakan, tiga gerai penjualan ban mobil milik CV Continent Ban di Medan diduga bermasalah karena tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari

Pemko Medan, seperti SIUP, Izin Gangguan (HO), dan TDP. Dari tiga gerai Continent Ban tersebut, dua di antaranya diduga tidak pernah memiliki dokumen perizinan resmi, masing-masing terletak di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Pandu d/h Jalan Sutomo, sedangkan satu gerai lagi yang berada di Jalan Setia Budi, diketahui izin HO dan SIUP-nya sudah habis masa berlakunya. (FR/AND)

DINAS KELAUTAN PERIKANAN ROHIL DITERPA ISU TAK SEDAP............................................... • DARI HALAMAN. 1 yang dialamatkan ke institusinya. "Tidak benar ada penyunatan, bantuan yang diberikan harus sesuai barang yang dibeli nelayan. Faktur pembelian barang kan ada. Jika ada anak buah saya yang menyunat bantuan tersebut laporkan ke Polisi, agar diambil tindakan," tegas Amrizal.

Dia melanjutkan, informasi tersebut sudah satu bulan yang lalu didengarnya. "Saya tegaskan agar nelayan yang dananya disunat supaya melapor ke Polisi, namun hingga saat ini, belum ada satupun nelayan yang dirugikan melapor, saya anggap isu itu tidak benar, mungkin yang menyebar isu tersebut kelompok yang tidak dapat, sehingga menyebarkan isu

tak sedap," ujar Amrizal, seraya menyampaikan, menerima penghargaan Penyidik Terbaik di lingkungan kelautan seluruh Indonesia. “Saya (Amrizal-Red) di Mataran utusan Pemkab Rohil menerima Penghargaan sebagai Penyidik Terbaik Kelautan seluruh Indonesia,” katanya. Ketika dipertanyakan melalui pesan singkat terkait besaran

bantuan APBN tahun 2012 terhadap nelayan dan berapa kelompok nelayan yang menerima, dan berapa jumlah nelayan yang mendapat bantuan tersebut, Amrizal tidak menjawab. Selain itu, Amrizal, kuasa pengguna anggaran pengadaan Kapal Patroli Cepat (KPC) Sembilang milik Dinas Perikanan dan Kelautan Rohil senilai Rp7

miliar, yang menghilang dari persembunyian di Pelabuhan TPI Dumai akibat tersandung dugaan penyimpangan dalam pembuatan KPC tersebut, dikatakan Amrizal, KPC Sembilang tidak hilang, masih ada. Namun Amrizal merahasiakan keberadaan KPC Sembilang tersebut. Menurut Amrizal KPC Sembilang masih dalam proses pihak yang berwajib. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Dituntut Berat, Air Mata Angelina Sondakh Menetes JAKARTA - Tak kuasa dengan tuntutan yang dianggap berat, air mata Angelina Patricia Pinkan Sondakh alias Angie menetes. Sapu tangan yang dipegangnya berulang kali menyeka air matanya. Sikap mantan politikus Partai Demokrat, terpaksa dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut selama 12 tahun penjara. Mantan anggota DPR juga diminta membayar ganti rugi Rp 500 juta subsider enam bulan penjara serta dimintai uang pengganti Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta subsider dua tahun penjara. "Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. Kami mengharapkan majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan." ujar ketua tim jaksa Kresno Anton Wibowo dalam amar tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, (20/12). Angie dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap terkait dengan kewenangannya sebagai anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada 2010. "Segala unsur korupsi Angie telah terbukti dalam fakta persidangan," ungkapnya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lanjut Jaksa, yang berarti penyelenggara negara, Angie seharusnya tidak menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. Dengan demikian, jaksa menyimpulkan mantan Putri Indonesia itu telah melakukan korupsi. "Pertimbangan memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi, merebut hak sosial masyarakat, dan tidak menyesali perbuatannya. Juga, tingginya tuntutan terhadap Angelina Sondakh karena yang bersangkutan merupakan seorang pejabat negara," ucapnya. Fakta persidangan terungkap, Angie menerima suap Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta dalam kurun waktu Maret 2010 hingga November 2011. Uang itu, terkait penganggaran proyek Kementerian Pendidikan serta Kementerian Olahraga tahun anggaran 2010-2011. Duit itu diduga dari Grup Permai, perusahaan milik M. Nazaruddin, bekas Bendahara Partai Demo-

TUNTUTAN ANGIE– Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional Angelina Sondakh menangis saat diwawancara sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/12). JPU menuntut perempuan yang kerap disapa Angie tersebut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta, subsidair 6 bulan penjara. krat yang menjadi terpidana suap Wisma Altet SEA Games. Pemberian duit itu berawal saat Angelina diperkenalkan dengan Direktur Pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang oleh Muhammad Nazaruddin. Sebagai tindak lanjut perkenalan itu, Angie beberapa kali bertemu dengan Mindo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, dan di suatu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Setelah beberapa kali pertemuan, kata jaksa, tercapailah kesepakatan. Saat itu Angie menyanggupi permintaan Mindo untuk menggiring anggaran dengan meminta fee 5 persen dari nilai proyek. Fee itu sudah harus diberikan lebih dulu sebesar 50 persen, sedangkan sisanya diberikan saat anggaran telah disepakati dan turun dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Jaksa berpendapat, fee yang dijanjikan itu sudah diterima Angie dalam kurun waktu Maret 2010 hingga November 2010. Pemberian fee dilakukan secara bertahap dan melalui kurir. Salah satunya, diberikan melalui kurir bernama Jefri dan diantarkan ke ruangan anggota DPR I Wayan Koster di lantai enam gedung DPR, Senayan, Jakarta. Angelina juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dolar AS, sama besar dengan pemberian yang diterimanya dari Grup Permai. Uang pengganti itu harus dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Angie dapat mengganti pembayaran uang itu dengan pidana denda selama dua tahun penjara. Menurut jaksa, uang diterima Angelina itu harus dikembalikan karena patut

diduga berasal dari brankas Grup Permai yang merupakan fee dari penggiringan proyek-proyek pemerintah sebelumnya. Jaksa juga memiliki bukti yang menunjukkan kalau pemasukan Angie jauh lebih besar dari penghasilannya sebagai anggota DPR dalam kurun waktu Maret 2010 hingga November 2010. Menurut bukti yang dimiliki jaksa KPK, setoran ke rekening Angie sepanjang 2010 seluruhnya bernilai total Rp 2,5 miliar, sementara penghasilan resminya sebagai anggota DPR dan artis hanya Rp 792 juta. Dalam menghitung penghasilan Angie itu, jaksa KPK menggunakan bukti rekening koran. "Penghasilan lain adalah show TV dan iklan, tapi dalam rekening koran tidak ada pembayaran kegiatan tersebut. Yang ada hanya pembayaran beberapa kali ke BCA yang honornya tidak sebesar

yang disampaikan," tutur jaksa. Penerimaan uang oleh Angie itu terkonfirmasi dengan sejumlah bukti. Salah satunya, komunikasi BlackBerry Messenger (BBM) antara Angie dan Mindo. Komunikasi BBM dengan saksi Mindo yang mengonfirmasi penerimaan uang dari Permai Group oleh terdakwa, konfirmasi Yulianis oleh kurir Permai Group kalau uang sudah dikirim. "Juga konfirmasi Nazaruddin dalam rapat-rapat internal Grup Permai bahwa uang sudah diterima terdakwa, konfirmasi Nazaruddin di rapat-rapat DPR, serta pengakuan Nazaruddin menerima uang dari terdakwa untuk kepentingan fraksi," ungkap jaksa. Usai pembacaan tuntutan, wajah Angie, sapaan Angelina, terlihat murung dan menangis karena tuntutan itu dianggap berat. Bola matanya terlihat memerah. Dia pun enggan memberikan pernyataan usai sidang. Pengacara Angie, Teuku Nasrullah meminta kepada wartawan agar tidak memburu Angie dan membiarkan Angie yang langsung menunaikan shalat. Atas tuntutan jaksa, Angie dan penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan secara. Sidang akan dilanjutkan pada dengan agenda pembacaan pledoi. Berbelit-belit Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, salah satu alasan Angie dituntut 12 tahun penjara karena yang bersangkutan kurang kooperatif. "Beberapa hal, misalnya, KPK ada bukti cukup kuat, tetapi yang bersangkutan berbelit-belit," ujar Johan. Terkait soal uang pengganti, Johan menilai perampasan harta koruptor sebagaimana yang dituntutkan terhadap Angelina Sondakh merujuk pada kesepakatan United Nations Conference Against Corruption (UNCAC) pada 2003. Kesepakatan UNCAC 2003 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, juga dijadikan rujukan KPK untuk penggunaan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kami anggap yang diduga dia terima adalah bagian yang seharusnya untuk pembangunan di Kemdikbud, sehingga KPK menggunakan Pasal 18," tandas Johan. Namun, pihak KPK menyerahkan sepenuhnya penilaian tepat tidaknya penggunaan Pasal 18 dalam kasus Angie kepada majelis hakim sambungnya.(ENDY)

Korupsi Hambalang, Kemenkeu dan Kemenpora Saling Tuding JAKARTA - Korupsi pembangunaan Pusat Pelatihan Olahraga di daerah Hambalang, terus berkembang. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan Korupsi Hambalang hingga kini belum ada titik terang. Mengingat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saling tuding menyalahkan. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuding kesalahan dalam pencairan anggaran dalam kasus korupsi Hambalang berada di pihak Kemenpora. "Ada aturan soal penyediaan anggaran merupakan tanggung jawab dari kementerian yang mengusulkan. Itu adalah syarat pertanggungjawaban mutlak. Kemenkeu tidak mengalokasikan anggaran, karena berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, Kemenkeu hanya berwenang merencanakan kebijakan fiskal dan mengadministrasikan dokumen anggaran," tegas Anny usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), di Jakarta, Kamis (19/12). Memang, lanjut Wamenkue, adanya mekanisme pengucuran anggaran proyek Hambalang dari skema anggaran tahun tunggal menjadi anggaran tahun jamak. Tapi perubahan anggaran proyek Hambalang dari tahun tunggal menjadi tahun jamak dilakukan sesuai prosedur. Perizinan tahun jamak memang dimungkinkan bagi kementerian yang memang proyeknya dilakukan lebih dari satu tahun. "Proses persetujuan kontrak tahun jamak yang mengacu pada PMK 56 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak atau multiyear kontrak," ucap mantan Dirjen Keuangan. Sebaliknya, Rizal Mallarangeng mengaku jadi juru bicara mantan Menpora Andi Mallarangeng menuding Kemenkeu adalah pihak paling bertanggung jawab. Alasannya, Kemenkeu yang mencairkan anggaran proyek tahun jamak Hambalang senilai Rp 1,2

triliun. "Menpora Andi Mallarangeng tidak menandatanganinya. Mengingat, pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/ PMK.02/2010 menyebutkan, Menkeu tidak dapat mencairkan dana proyek tanpa sepengetahuan pengguna anggaran," ungkapnya. Menteri dari pihak pengguna anggaran adalah Kemenpora dan Kementrian Pekerjaan Umum. Namun, yang menandatangani proyek Hambalang adalah pejabat eselon dua di Kementerian PU dan eselon satu di Kemenpora, Wafid Muharam. "Hal ini menyalahi peraturan yang ada. KPK meyakini sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, saling terkait. Saat ini KPK masih menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan pejabat Kemenpora Deddy Kusdinar,

dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang. "Bukan hanya penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi di Hambalang. Ada dugaan aliran dana berbau suapmenyuap, penggelembungan harga, hingga sertifikasi tanah untuk proyek yang diduga prosesnya penuh dengan tindak pidana korupsi," papar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas Diakuinya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK memang harus komprehensif. Mengingat, dugaan korupsi di Hambalang saling terkait satu sama lain. Busyro menjamin penyelidikan dan penyidikan KPK di proyek Hambalang berjalan hati-hati dan bertanggung jawab. Siapa pun tersangka baru yang nanti ditetapkan KPK, berdasarkan bukti materiil yang kuat. "Bukti-bukti yang ada kami verifikasi berdasarkan kaidah dan asas-asas materiele waaarheid (pembuktian materiil)," sambungnya sambil menambahkan KPK juga akan memeriksa

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Menurut BPK, Menteri Keuangan yang menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaah secara berjenjang secara bersama-sama. Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Pelanggaran itu antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran. Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran. Selain memeriksa Anny dan Mulia, KPK juga memanggil tiga pegawai Kemenkeu, yakni Rudi Hermawan, Sudarto, dan Dwi Pudjiastuti Handayani. (ENDY)

MAKI Ajukan Gugatan Uji Materi UU Tipikor ke MK JAKARTA - Ketidakpuasan terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masih terus terjadi. Kini giliran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang masih kurang puas dan mengajukan gugatan uji materi Undang-undang Pemberantasan Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Dalam UU Tipikor sekarang hanya disebutkan masyarakat berhak melapor dan mempertanyakan apakah laporannya diteruskan atau tidak. Karenanya kami meminta agar masyarakat diberi hak menggugat temuan korupsi, yang tidak diproses penegak hukum," tandas Koordinator MAKI, Boyamin saat mendaftarkan permohonan di Gedung MK Jakarta, Rabu (19/12). Dijelaskan, Pasal 41 ayat 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: 'Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 dilaksanakan dan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya'.

Sementara Pasal 41 ayat (1) menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran masyarakat yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 2 huruf a dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. "Ternyata saya pernah kalah di pengadilan, karena hak gugat LSM belum diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inikan sangat tidak masuk akal," papar Bonyamin didampingi Pendiri MAKI H Soepardjito, dan Supriyadi. Jadi, tambah Bonyamin, Pasal 41 ayat 4 UU Tipikor tidak mengatur hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, berupa pra peradilan, terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi. Karena itu jika pasal ini diperluas MK, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap temuan korupsi. "Rakyat bisa menggugat kasus-kasus korupsi yang diproses secara tidak serius," ujarnya.(ENDY)

Dirut Telkom Di-KPK-kan JAKARTA–Komisi Nasional Pengawas Kinerja Aparatur Pemerintahan (PKP) melaporkan Direktur Utama Telkom Arif Yahya atas dugaan tindak pidana korupsi ke KPK. Pelaporan terkait dugaan penghilangan uang muka Rp30 Miliar dalam Proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informasi. PKP meminta KPK memeriksa Arif karena diduga telah merugikan keuangan negara. ”Kedatangan PKP untuk menyampaikan laporan terkait masalah tindak pidana korupsi di lingkungan PT Telkom. Dalam proyek internet masuk desa MPILK yang uang mukanya sebesar Rp30 Miliar yang meluap, serta tak ada kejelasan tentang masah pertanggung jawabannya, " kata Koordinator aksi PKP Riano Oscha, saat menyerahkan laporan ke KPK di gedung

KPK Jakarta, Senin (17/12). Riano menjelakan MPLIK merupakan salah satu program USO (Universal Service Obligation), yang dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) bekerjasama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Keterlibatan PT Telkom merupakan pemenang tender penyediaan MPLIK yang menelan dana APBN sebesar Rp520 Milliar, namun sampai hari ini pelaksanaannya tidak jelas, kacau balau bahkan cenderung tidak transparan dalam penggunaan anggaran," tegasnya yang datang ke KPK dengan membawa berbagai lampiran barang bukti awal. Yang semuanya berupa surat, nota serta beberapa nama institusi terkait yang terlibat.(ENDY)

Gerindra Curiga Pemerintah SBY Setor ke IMF Rp25,8 Triliun JAKARTA–Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Fadli Zon, kaget, curiga sekaligus mempertanyakan keputusan pemerintah menyetorkan dana Rp25,8 triliun kepada International Monetary Fund (IMF), tanpa transparansi. Lebih mencurigakan lagi, jumlah meningkat tiga kali lipat dari ketentuan maksimal pinjaman sebesar Rp 9,6 triliun. Ada apa ini? "Kondisi ini sangat mencurigakan. Dan tidak bisa didiamkan karena uang sebanyak itu merupakan uang rakyat. Untuk apa Indonesia menyetorkan dana sebesar itu? Kenapa jumlahnya meningkat? Dan apa manfaatnya bagi Indonesia? Pemerintah seharusnya menyampaikan ini kepada publik. Sebab, dana yang disetorkan adalah dana dari APBN," kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (20/12). Secara mekanisme, lanjut politisi Partai Gerindra, kebijakan pun hal itu patut dipertanyakan. Sebab dirinya curiga pemerintah sama sekali belum melaporkan penyetoran dana itu kepada DPR sebagai pemegang hak budgeting. "Jika belum, maka ada cacat prosedural di dalamnya, dan publik semestinya tahu mengenai hal ini," tegasnya serius. Gerindra menilai bergabungnya Indonesia tak men-

dapatkan manfaat signifikan dari keanggotaan di IMF. Sebaliknya, justru perekonomian Indonesia semakin liberal, semakin rentan dikuasai pihak asing, plus masih harus menyisihkan Rp25 triliun untuk IMF. Sementara di sisi lain, dana sebesar itu akan berdampak pada pengurangan belanja publik seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. "Meski pemerintah menyatakan bahwa ini tanggung jawab Bank Indonesia, namun tetap saja dana yang digunakan diambil dari APBN," tukasnya. "Pemerintah harus memperjelas, untuk apa Indonesia harus menyetor Rp25 triliun kepada IMF? Di era keterbukaan seperti sekarang ini, penjelasan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah,agar masyarakat tak curiga." sambungnya. Pemerintah SBY - Boediono menyetorkan dana Rp 25,8 triliun kepada International Monetary Fund (IMF) semula dibongkar Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Masalah ini pun mendapat tanggapan serius dari Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. "Dana ini adalah Standby Loan atau penyertaan utang dan kewajiban anggota IMF setiap tahunnya sebagaimana yang tercatat dalam agreement setiap anggota IMF," jawabnya.(ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

KORUPSI

SUMUT

12 Koruptor Diusulkan Dapat Remisi Khusus MEDAN - Terkait hari besar keagamaan Natal 2012, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwildepkum HAM) Sumatera Utara mengusulkan 12 orang narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi Khusus. Hasran Sapawi selaku Kasubag Humas dan Laporan di dampingi Jefri F Pohan, Kasubid Reg dan Statistik mengatakan usulan tersebut sifatnya belum baku dan bisa saja berubah. Hasran mengatakan dari 12 orang narapidana yang diusulkan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Sumut, tak satu pun napi berasal dari Lembaga Pemasyarakatn (Lapas) Dewasa Klas I Medan. Hanya satu orang napi Tipikor dari Lapas Wanita Medan. "Hanya satu yang diusulkan dari Lapas Wanita, ok-

numnya saya tidak tau. Tetapi itu belum tentu karena pengesahannya semua dari pusat. Dari 12 orang tersebut masing-masing pemberian remisinya berbeda. Ada yang diusulkan mendapat 15 hari dan satu bulan," kata Hasran, Jumat pekan lalu. "Hanya narapidana yang mendapat remisi atas keputusan atau kewenangan Jakarta," tambah Jefri. Di luar dari perkara Tipikor, pihaknya membagi dua klasifikasi pemberian remisi. Remisi Khusus I (sebagian), narapidana memperoleh remisi tidak serta merta langsung bebas, dan Remisi Khusus II (bebas) adalah remisi yang diberikan kepada narapidana yang dapat langsung bebas. Untuk 2012, jumlah narapidana yang memperoleh Remisi I (Sebagian) sebanyak 1.311 orang dan Remisi II (be-

bas) sebanyak 22 orang. Total narapidana yang memperoleh remisi sebanyak 1.333 orang. Jumlah penghuni seluruh UPT adalah 16.545 orang, beragama Kristen sebanyak 3.671 orang dengan rincian 2.186 orang berstatus narapidana dan 1.485 orang tahanan. Persentase jumlah narapidana yang memperoleh Remisi Khusus Natal 2012 dengan jumlah narapidana beragama Kristen 2012 adalah 60,98 persen. Dengan rincian narapidana pria sebanyak 9.960 orang, narapidana wanita 924 orang, tahanan pria 5.420 orang dan wanita sebanyak 241 orang. "Kapasitas hunian di Lapas, Rutan dan cabang Rutan hanya 8.757 orang sehingga dari jumlah tersebut tingkat over kapasitas hunian adalah 188,54 persen," kata Hasran lagi.

Saat ini jumlah penghuni kasus narkotika sebanyak 7.607 orang terdiri dari narapidana pria 5.646 orang dan wanita 363 orang, tahanan pria 1.409 orang dan wanita 189 orang. Dengan klasifikasikan, pemakai 4.385 orang, pengedar 2.616 orang, bandar 383 orang dan pemakai/pengedar 223 orang. Menurutnya pemberian remisi di atur dalam UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-01.PK. 02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan. Syarat-syarat narapidana yang berhak memperoleh remisi adalah

berkelakuan baik dalam kurun waktu remisi berjalan, serta telah menjalani pidana dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 paling sedikit enam bulan. Sementara besar Remisi Khusus diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama enam sampai 12 bulan dengan masa pengurangan 15 hari tahanan. Bagi yang telah menjalani pidana 12 bulan atau lebih akan memberoleh pengurangan yang dapat diklasifikasikan antara lain, tahun pertama memperoleh pengurangan satu bulan, tahun kedua satu bulan, tahun ketiga satu bulan, tahun keempat satu bulan 15 hari, tahun kelima satu bulan 15 hari, serta tahun keenam dan seterusnya akan memperoleh pengurangan dua bulan masa tahanan.(MEI)

DAK SDN 118321 Sigambal Dipertanyakan RANTAUPRAPAT - Proyek bangunan rehab tiga ruang belajar yang masih layak pakai di SDN 118321 Sigambal, Kabupaten Labuhan Batu, menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 sebesar Rp 208.500.000, dipertanyakan. Padahal banyak sekolah lain yang lebih butuh dan kondisinya memprihatinkan. Rehab tersebut hanya mengganti lantai tiga ruangan dengan keramik, menyisip asbes, pengecatan, namun besi tiang cor ditengah dinding pembatas ruang kelas tidak dipasang. Badaria, Kepsek sekolah ini belum memberikan keterangan dan sulit di jumpai. Pernah sekali bertemu untuk konfirmasi tapi dia pura-pura menelepon lalu menghindar. Pantauan LSM ASRAN pada Kamis pekan lalu menyebutkan, rehap dengan anggaran yang begitu besar tidak masuk akal apalagi Kepsek tidak mau ditemui dan sering menghindar sehingga muncul dugaan proyek ini ada penyelewengan. Kepsek yang akhirnya dapat dijumpai mengatakan pihaknya sudah kerjakan sesuai Juknis dan dana baru 75 persen yang di cairkan. "Pekerjaannya mengganti lantai,

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BATUBARA - Pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan keuangan negara dan daerah adalah hak yang di jamin undang-undang, menurut Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 2 Medang Deras, Kanupaten Batubara, Feri Harahap Spd terkait dugaan miring terhadap pelaksanaan rehab ruang kelas di sekolahnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012, Kamis pekan lalu. "Dugaan dari sejumlah elemen masyarakata adalah wajar. Kita terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari masyarakat yang sifatnya membangun," kata Feri pada Jumat pekan lalu. Alasannya, dalam pe-

laksanaan rehab tersebut, sebelum pencairan dana pihaknya sudah terlebih dahulu menerima arahan dari Dinas Pendidikan. Dalam sosialisasi itu hadir seluruh perwakilan pihak sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan 2012, seperti komite sekolah. Sementara menurut aktivis dari LSM LIPMI, Supendi (50) mengatakan sebagai sosial kontrol pihaknya punya hak untuk mengevaluasi penggunaan uang negara atau daerah sesuai aturan mainnya. "Kita kedepankan etika agar pro dan kontra dalam suatu persoalan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak merugikan antar pihak," kata Pendi. (SAH)

UKM Malaysia Rencanakan Bentuk Ikatan Alumni MEDAN - Para alumni University Kebangsaan Malaysia (UKM) Kuala Lumpur berencana membentuk Ikatan Alumninya di Medan dan sekitarnya. Hal ini disampaikan Pengarah Pejabat Perhubungan Alumni UKM Prof Dato' Dr Layli bin Din dengan para alumni UKM yang berdomisili di Medan di Gedung IMT-GT Biro Rektor USU, Sabtu pekan lalu. Dalam sambutannya, Dato'Layli mengatakan amat bergantung pada alumninya karena alumni-lah yang menjadi pembawa informasi UKM terbaik kepada masyarakat. Mengingat jumlah alumni UKM di Medan sa-

ngat besar terutama yang berasal dari USU maka ia sebagai pengarah pejabat perhubungan alumni sangat berkeinginan membentuk ikatan alumni di Medan. Pembentukan ini juga akan menambah chapter Ikatan Alumni UKM dari yang sudah ada yaitu Jakarta, Jogjakarta dan Pekanbaru. Rektor USU diwakili Pembantu Rektor II yang juga alumni UKM, Prof Armansyah Ginting sangat menyambut baik dibentuknya ikatan alumni ini mengingat selama ini UKM dan USU sudah banyak melahirkan MoU yang berkaitan dengan kerjasama di bidang pendidikan.(FER)

Dinkes Sumut Proyeksikan Rp 60 M Untuk Jamkesda

TUNTUT KENAIKAN UPAH– Seorang buruh memegang poster ketika berunjuk rasa yang digelar sejumlah elemen buruh, di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Medan, Selasa (18/12). Mereka menuntut agar upaah minimum kabupaten/kota di Sumatera Utara segera dinaikan. plafon, pengecatan dan pengadaan mobiler, jadi apa salahnya?", kata Kepsek. Ketika di jelaskan dengan anggaran sebesar itu seharusnya tidak hanya melakukan penyisipan, pengecetan yang asal asalan. Parit sanitasi sekolah tidak di rehab sehingga air tergenang serta pe-

nataan kebersihan sekolah kurang diperhatikan. "Nantilah saya tanyakan ke konsultan," ujarnya dengan angkuh seakan tidak bersalah. Seharusnya DAK dapat menunjang sarana dan prasarana belajar mengajar di sekolah, tapi sampai saat ini mobiler sekolah ini belum

tampak, ruangan kantor terlihat acak-acakan. "Kepsek dan masyarakat seyogyanya mengacungkan jempol kepada Pemkab khususnya Dinas Pendidikan yang dapat meloby pusat untuk mendapatkan DAK. Jangan dikhianati atau salah gunakan, seharusnya dapat berbuat lebih

dengan membangun kepentingan sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan. Tidak mesti seperti pemborong atau rekanan," ujar Hasanuddin Hasibuan Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Labuhan Batu ketika di mintai tanggapannya.(HS/SUD)

Pemberdayaan Aparatur Negara (MAPPAN-SU) Sumatera Utara, Drs Hubert Nainggolan membenarkan komentar FJ Pinem yang terbit di media tentang anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN untuk dialokasikan ke pendidikan. Nainggolan menjelaskan, dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan pengalokasian dana pendidikan jelas tercantum pada Pasal 49 yang bunyinya, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), gaji guru

dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Nainggolan pesimis, anggaran pendidikan sebesar 20 persen bisa berjalan. Alasannya, RAPBD sudah hampir rampung dan ini menjadi tugas Gatot sebagai Plt Gubsu untuk benar-benar mewujudkan alokasi anggaran pendidikan tersebut.(FER)

Ketua GP Tendik Siap Diadukan MEDAN - Menanggapi pernyataan Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjonugroho di salah satu media tentang RAPBD Sumut tahun 2013 sebesar 2,5 persen yang disebutnya tidak benar, Ketua GP Tendik SU Drs FJ Pinem mengatakan siap diadukan jika keterangannya dalam pemberitaan sebelumnya tentang Pemprovsu telah melanggar konstitusi. "Saya siap diadukan untuk mempertanggungjawabkan jika dianggap telah melakukan pembohongan publik," kata Pinem, Jumat pekan lalu. Alasannya, dalam amanat konstitusi baik UUD 1945 maupun UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen, diluar gaji dan tunjangan lainnya. Hal ini

Kasek Terbuka dan Terima Kritik Membangun

juga tertampung dalam APBN dan APBD Sumut. "Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yang semestinya ditindaklanjuti di provinsi maupun kabupaten kota," ujarnya. Pinem yang mantan anggota DPRD Sumut dari fraksi Golkar ini menyebutkan bahwa pada draft RAPBD Sumut tahun 2013, alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertanian tidak sampai 10 persen. Itu berarti, visi dan misi Pemprovsu agar masyarakat tidak bodoh, tidak sakit dan tidak lapar masih jauh panggang dari api. Atau dapat dikatakan bahwa Pemprovsu inkonsisten terhadap visi dan misinya. "Saya optimis karena Plt Gubsu juga seorang pendidik di Politeknik USU, masih

ada kemungkinan angaran pendidikan dapat berubah," sindirnya. Bisa saja draft anggaran pendidikan, lanjutnya, dibuat rendah yang tidak diketahui Gubsu sasarannya untuk menurunkan kredibilitas ataupun menimbulkan antipati masyarakat pemangku pendidikan terhadapnya yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Cagubsu. Pastinya, kata mantan Ketua AMPI Sumut ini, keterangannya di dasari fakta dan tidak interest pribadi. Dia berharap anggaran pendidikan pada RAPBD Sumut Tahun 2013 dapat ditinjau ulang kembali dan ini menjadi harapan seluruh guru dan tenaga kependidikan di Sumut. Menanggapi komentar Ketua GP Tendik SU, Ketua LSM Masyarakat Pemerhati

MEDAN - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan dana Rp 60 miliar untuk Jaminan Kesehatan Daerah Provsu (dana talangan) tahun 2013. “Kita sudah mengusulkan kepada bagian perencanaan Rp 60 miliar untuk dana talangan 2013,” kata Kepala Seksi (Kasi) Program Jamkesda, Sugianto Ssos, Senin pekan lalu. Menurut Sugi, usulan ini dilakukan setelah BPK melakukan audit tentang hutang Dinkes Sumut kepada rumah sakit provinder. “Jadi setelah BPK menyampaikan ke kita, kita pun mengusulkannya ke bagian perencanaan untuk menganggarkannya ke jamkesda provinsi,” jelasnya. Dia juga menjelaskan, anggaran 2012 lalu sekitar Rp 30 miliar kebanyakan untuk membayar hutang tahun sebelumnya. “Tahun lalu hutang kita sudah selesai, tinggal hutang tahun 2012 ini yang besarnya mencapai Rp 21.218.690.882,97,” bebernya. Dirinya merinci, hutanghutang tersebut antara RSUD Pirngadi Medan hingga September mencapai Rp 4.704.900.137, RSU Haji Medan (November) Rp 774.468. 056, RSU Sufina Aziz (November) Rp 32.766.956, RS Sari Mutiara (November) Rp 190.585.133, RSU Mitra Medika (Oktober) 34.224. 168, RS Estomihi (November) Rp 66.136.496, RSU Vina Estetica (Desember) Rp 27.266. 260, RSU Bandung (Desember) Rp 668.511.863, RS Imleda (November) Rp 848. 180.212. “Totalnya Rp 7.347. 039.281. Sisa pagu DPA 2012 sebesar Rp 12.540.698.897. Setelah dikurangi, sisa akhirnya sebesar Rp 5 miliar lebih dan hutang kita dengan RSUP H Adam Malik sebesar Rp 26.412.350.498, 97. Setelah kita bayarkan, jadi total hutang kita sebesar Rp

21.218.690.882,97,” sebutnya. Sedangkan rekapitulasi jamkesda kabupaten/kota se-Sumatera Utara, peserta dana talangan yang telah dilayani hingga November sebanyak 4.552 jiwa. “Deli Serdang yang paling banyak yakni 1.045 jiwa, Medan sebanyak 743 jiwa, Langkat 404 jiwa, Batubara 254 jiwa dan Asahan sebanyak 245. Dari tahun ke tahun, jumlah pasien yang kita layani kian meningkat, sehingga kita mengusulkan dana Rp 60 miliar,” tandasnya. Menyikapi persoalan proyeksikan anggaran Jamkesda Provsu dan banyaknya masyarakat dari kabupaten/ kota yang menggunakan dana tersebut, Sekretaris Dinkes Sumut, Wahid Khusyairi menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk selektif dalam memberikan rekomendasi kepada masyarakatnya. “Selain itu, kita juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota turut menganggarkan dana jamkesda bagi masyarakatnya. Sekarang ini kalau tidak salah, baru 11 kabupaten/kota yang menganggarkan dana jamkesda, sisanya masih belum,” ungkapnya. Dengan adanya usulan Rp 60 miliar dari penanggungjawab Jamkesda Provsu, dirinya juga berharap agar Pemprovsu dan DPRD mengabulkan usulan anggaran ini. Dimana, katanya, program ini menyentuh langsung ke masyarakat. “Ya kita berharap ini dikabulkan,” pungkasnya. Selain itu, Wahid juga mengharapkan agar Pemprovsu dapat mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 15 persen sesuai dengan UU Kesehatan. “Kita berharap seperti itu. Tapi nantilah kita lihat bagaimana, apakah disetujui atau tidak dan kita juga lihat bagaimana kemampuan APBD kita,” tegasnya. (Mei)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan, Ramli Sirait; Buyung Esdi Sipahutar (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).


KPK POS

8

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

POLITIK

LIPSUS

Tindaklanjuti Laporan Masyarakat, DPRD Batubara Panggil SKPD BATUBARA - Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin mengatakan akan memanggil SKPD yang diduga melakukan penyimpangan. Hal ini dikatakannya saat menerima delegasi aliansi masyarakat Batubara (AMB) di ruang kerjanya di Lima Puluh, kemarin.Rombongan AMB terdiri dari Lahmudin Damanik, Desi, Muhamad Safri, Fahmi, Irfan, Muhammad Zen. “Aspirasi masyarakat merupakan masukan berharga bagi kami, karena sangat membantu melakukan pengawasan,” ungkapnya. Dalam pertemuan itu ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi didampingi ketua komisi A Hamonangan Simatupang, Suryono ST,Suharto BA,Drs Syahroni. Delegasi aliansi masyarakat Batubara menyampaikan aspirasi antara lain dugaan penyimpangan pemberian raskin kepada masyarakat. ”Pemberian bansos kepada ormas atau OKP,bantuan untuk nelayan dan bantuan ternak lembu yang tidak terealisasi,” ucapnya. Salah seorang warga masyarakat yang hadir menjelaskan aspirasi dari AMB itu ngawur dan salah alamat. Kami menduga AMB sudah dibonceng pihak tertentu dan kuat dugaan bahwa sebelum melakukan aksi mereka mendatangi SKPD yang terkait dan melakukan negosiasi tetapi tidak dipenuhi. ”Mereka harus introspeksi diri dan hendaknya jangan berburuk sangka.Lebih baik mereka berbuat yang nyata (berkarya) dari pada melakukan hal yang sia-sia,” tandasnya.(SAH)

Ngogesa Dianugrahi KDH Peduli PUG dan Anak STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menerima Anugerah Parahita Eka Praya (APE) kategori madya tahun 2012 dari Presiden RI pada acara puncak peringatan Hari Ibu ke-84 di UKM Convention Hall, baru-baru in. Anugerah langsung diberikan Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari Gumelar diterima H. Astaman Kepala Bappeda, sebagai ketua kelompok kerja pengarustamaan gender Langkat. Itu merupakan penghargaan di bidang pemberdayaan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan kepada perempuan dan anak. “Ini merupakan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan,” kata Rudi Kinandung Kabag Humas Pemkab Langkat. Penghargaan diberikan pada 12 kementerian/lembaga dan 21 pemerintah provinsi serta 42 Kabupaten/kota yang dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Kepada wartawan juru bicara Pemkab Langkat itu menjelaskan Bupati selama ini membuka peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkembang dalam karier birokrasi maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. “Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi penggerak kita untuk terus meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan dan anak,”ujar Rudi saat ditemui di ruang kerjanya. Secara terpisah Kepala Badan KB dan PP Langkat Darwan Hasrimy didampingi Kabid PP dan KS Rina Marpaung menjelaskan dikberlakukannya keputusan Bupati nomor 400-16/K/2012 tentang kelompok kerja Pengarustamaan Gender (PUG) dalam pemberdayaan perempuan dan keputusan Bupati nomor 463-27/K/2012 tentang penetapan Desa dan Kelurahan yang mengembangkan layak anak merupakan satu diantara komitmen kuat Pemkab Langkat terhadap pengarustamaan gender serta perlindungan hak anak.(JUL)

Bupati Berikan Dana Sharing

DIABADIKAN–Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali diabadikan bersama Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, Pengurus Yayasan JML, Ketua MUI Sumut Prof. H Abdullahsyah MA, Chiaruman Harahap dan Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal.

SDA Optimis ChairumanFadly Menang LANGKAT - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Drs H Suryadharma Ali MSi menegaskan sangat optimis terhadap pasangan Dr H Chairuman Harahap SH MH-H. Fadly Nurzal Sag. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara diyakini dapat memenangkan Pilgubsu 2013, sekaligus memajukan Sumatera Utara ke depannya. "Keduanya merupakan pilihan tepat bagi masyarakat Sumut. Kami optimis keduanya menang dan dapat mampu memajukan Sumut,"ujar Surya Darma Ali yang akrab disapa SDA, Sabtu (15/12) pada acara Milad 100 tahun Jam'iyah Mahmudiyah Lithabhil Khairiyah (JML) di Madrasah Aliyah Jalan Syekh M Yusuf Tanjung Pura Langkat. Selain pilihan tepat, pasangan Ch - Fadly dengan nomor urut 3, merupakan pasangan yang komplit. Apalagi dengan konsep membangun dari desa, sebagai basis program pembangunan pemerataan dan peningkatakan ekonomi masyarakat. Jadi, menurut Menteri Agama pasangan calon ini adalah orang-orang berpengalaman dan terlatih, baik di ke organisasian dan masyarakat. Itu dibuktikan dengan kiprah keduanya diberbagai jabatan yang pernah diembannya. Ditegaskan SDA dalam acara milad yang dirangkai dengan wisuda sarjana XXII dan juga

Milad Sekolah Tinggi Islam JML yang ke-30, yang dihadiri Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, pasangan Chairuman-Fadly, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Kanwil Depag H. Abdurrahim dan unsur pengurus DPW PPP Sumut dan Kabupaten Langkat. ”Pengalaman dan trackrecord pasangan Chairuman-Fadly, merupakan modal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sumut,”ujarnya. Di bagian lain, Bupati Langkat

Fadly Nurzal Ingatkan Ummat Waspadai Gerakan Tidak Beragama TOKOH muda umat Islam Sumatera Utara yang juga ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag mengingatkan ummat Islam di Sumatera Utara untuk mewaspadai gerakan Ateis. Saat ini gerakan itu sudah muncul di beberapa kota besar di Indonesia, dengan percepatan teknologi komunikasi, bukan tidak

Ngogesa Sitepu, pada kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak salah memilih pemimpin pada pilgubsu 2013. ”Yang kita tahu, saat ini bersama kita, ada pasangan Cagubsu dan Cawagubsu nomor urut 3 Chairuman-Fadly. Keduanya adalah pasangan yang datang dari dua kekuatan di Sumut,” katanya. Dijelaskan Ngogesa, dalam hal demokrasi, masyarakat Langkat sudah sangat pintar dan bijak. Tapi meski demikian, harus tetap

mungkin gerakan itu akan masuk ke daerah Sumut ini. ”Saya menghimbau seluruh umat Islam agar mewaspadai gerakan Ateis,”tegas Fadly saat memberikan sambutan pada acara gebyar Muharam 1434 H, yang dilaksanakan Forum Ustadz Ustadzah Indonesia, di Yayasan Panti Asuhan Mamiyai, Jln Bromo Medan, Senin (17/12). Disebutkan Fadly, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, terutama di kalangan generasi muda Islam. Ini penting, sebab sasaran gerakan Ateis adalah generasi muda dan kaum profesional, yang lemah dalam pemahaman agama. Sekaitan dengan itu, kata

diingatkan agar pesta demokrasi 2013 nanti bermartabat dan menghasilkan pemimpin yang memihak pada rakyat, seperti Chairuman –Fadly. Terkait Milad JML, Ngogesa mengaku sampai saat ini Pemkab Langkat memang menyadiri belum terlalu banyak memberi bantuan. Tapi itu bukan karena tak ingin membantu, namun karena keterbatasan anggaran. ”Untuk itu kami dari Pemkab mohon perhatian dari Menteri Agama,” ucapnya.(RUD)

Fadly, kegiatan-kegiatan seperti yang dilaksanakan FUUI Sumut ini harus didukung. Karena secara langsung memberikan pengajaran yang praktis kepada generasi muda Islam. ”Lomba MTQ, Praktek Shalat, lomba tahtim dan tahlil akan memberi dampak positif khusus bagi peserta dan para remaja secara umum,”ucapnya. Terkait Pilgubsu, Fadly yang maju sebagai Calon Wakil Gubsu berpasangan dengan Chairuman Harahap, ia mengatakan setiap perhelatan demokrasi selalu muncul upayaupaya mengajak warga untuk tidak memilih alias golput. Tapi ingat, kata Fadly golput hanya digemboskan kepada ummat Islam.(RUD)

Sergai Terima DIPA 2013 Sebesar Rp864,2 M SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H.T. Erry Nuradi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013, diserahkan langsung Plt. Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho di aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, belum lama ini. Demikian dikemukakan Bupati Sergai melalui Kabag Humas H. Mariyono kepada wartawan di Sei Rampah, Selasa pekan lalu. Dalam rangka mempercepat implementasi kegiatan DIPA APBD 2013, Plt Gubsu minta pada Desember 2012 sudah dapat dila-

kukan persiapan proses tender. Para Satuan Kerja (Satker) agar segera menghunjuk Pejabat Pengelola Kegiatan (KPA, PPK, SPM Panitia dan Penerima Barang) untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ungkap Kabag Humas. Dalam kesempatan itu Gatot mengingatkan target pembangunan yang disampaikan Presiden SBY bahwa pada 2012 angka pengangguran mengalami penurunan menjadi 6,4–6,5 persen dan akan terus diupayakan penurunannya hingga angka 5,8 - 6,1

persen. Sejalan dengan hal tersebut angka kemiskinan menurun signifikan menjadi 10,5-11,5 % dan akan terus diupayakan menjadi 9,5-10,5% di tahun 2013. Oleh karenanya Plt Gubsu minta kepada Bupati dan Walikota sebagai pelaksana pembangunan di daerah agar mendukung pencapaian target tersebut. Kemudian diinstruksikan agar para kepala daerah sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dan agar pelaksanaannya terus dikawal demi peningkatan pere-

konomian masyarakat di daerah. Menurut data dari Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) H. Agus Tripriono DIPA dana transfer ke daerah Sergai sejumlah Rp. 864.206.261. 587, akan dialokasikan ke lima pos anggaran yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sejumlah Rp.47.440. 206.123, DBH Sumber Daya Alam Rp. 919.189.088,- dan pos Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 628.900.240.000. Kemudian Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 68.230.650.000,- dan dana penyesuaian Rp. 118.715.976.376,- jelas Kabag Mariyono.(ARM)

STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengajak warganya yang terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2012 se-wilayah Langkat Hilir agar pandai mensyukuri nikmat. “Sekecil apapun yang diterima wajib disyukuri agar beroleh berkah daripadaNya,” himbau Ngogesa pada arahan tertulisnya yang dibacakan Asisten Adm Ekbangsos dr. H. Indera Salahuddin, M.Kes, MM di hadapan 263 MBR yang hadir bersama keluarganya pada acara penyerahan dana sharing BSPS 2012 di halaman Kantor Camat Stabat, Kamis (20/12). Dikesempatan tersebut dalam arahannya, Bupati Langkat mengisyaratkan masih ada masyarakat yang belum menerima dana BSPS dan untuk itu pihaknya berupaya agar masyarakat di wilayahnya memiliki rumah yang layak huni secara bertahap dengan terus mengajukan usulan ke Kementerian Perumahan Rakyat sembari memperkuat dana sharing melalui APBD Kabupaten Langkat. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga disampaikan Bupati Langkat itu kepada semua pihak yang turut mensukseskan lancarnya program BSPS 2012 antara lain TPM maupun UPK, Kepala Desa/Lurah serta unit BRI yang mendukung penuh bagi kemudahan MBR memperoleh bantuan. Sebelumnya Kabag Perekonomian H. Syahrizal, S.Sos, M.Si dalam laporannya menyampaikan program BSPS yang telah siap secara administrasi untuk menerima dana sharing sebanyak 610 MBR dari 1.130 hasil kelulusan verifikasi. Untuk yang lain masih dalam proses di Kemenpera dan BRI pusat, sehingga pada waktunya akan disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun wilayah Langkat Hilir yang mendapatkan program BSPS 2012 pada acara tersebut meliputi Kecamatan Stabat, Secanggang, Wampu, Padang Tualang plus Kecamatan Binjai, yang ditandai dengan penyerahan kunci rumah simbolis kepada perwakilan MBR dan pemberian dana sharing Rp. 1.000.000,setiap MBR. Sementara bagi MBR di wilayah Langkat Hulu akan disalurkan pada 26 Desember dan wilayah Teluk Aru 27 Desember ini. Tukimin salah seorang MBR asal Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang dalam ucapan terima kasihnya mewakili MBR menyatakan rasa haru dan terima kasih atas kepedulian Bupati. “Alhamdulillah.., sekarang jika hujan turun kami tak perlu mengungsi lagi Pak Bupati,” ujarnya penuh syukur dan dirinya berharap Bupati Langkat itu terus berjuang melanjutkan program tersebut bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan. “Kami siap mendukung Bapak karena Bapak telah nyata berbuat,” katanya disambut applaus warga yang hadir. Tampak hadir Camat Stabat M. Nurta, Camat Wampu Persadanta Sembiring, Camat Secanggang Ibnu Hajar, Camat Padang Tualang Yafizham, dan Camat Binjai Retty Yanti serta pihak BRI Cabang Stabat.(JUL)

MAD Bintang Bayu Ricuh, Dua Kades Walk Out BINTANG BAYU Musyawarah Antar Desa (MAD) di Bintang Bayu ricuh. Dua Kepala Desa yakni Kades Pergajahan Kahan dan Damak Tolong Buho mengambil sikap meninggalkan ruangan (walk out). Kedua Kades kecewa atas hasil MAD, karena Desa mereka kembali tidak terdanai PNPM- MP reguler 2013. Pergajahan Kahan sejak adanya program PNPM –

MP, 2009 sampai saat ini usulannya tidak pernah didanai, baik itu PNPM Reguler maupun PNPM integrasi. Padahal desa lain sudah berulangkali mendapatkan dana, bahkan sudah ada tiga tahun anggaran. Begitu juga Desa Damak Tolong Buho. MAD Di Balai Umum Siahap Selasa pekan lalu dihadiri perwakilan fasilitator kabupaten, PJOK, FK, FT, BKAD, KPMD,

Kepala Desa, TPK dan perwakilan perempuan. Kades Pergajahan Kahan Irfan Taufik usai meninggalkan lokasi MAD lewat hand phonenya mengaku kesal dan kecewa dengan hasil MAD. Ia menyayangkan sikap koleganya yang dinilai tidak fair. Alasannya selalu menganggap desa kami tidak partisipatif. Kita akui diawal program memang warga kurang memberikan partisipasi,

namun seiring perjalanannya kita sudah lakukan perubahan dengan mengganti pelaku PNPM. Saya mengatakan kepada para kepala Desa dan TPK, memberi kesempatan PNPM ke Desa kami pada 2013 ini. Apalagi desa kami belum pernah dapat dana. “Jika dilihat dari urutan rengking, hingga anggaran 2014 Desa kami tidak akan dapat anggaran,” ungkapnya kesal. ”Sampai ada desa yang

terdanai tiga tahun berturut-turut. Ya hendaknya para pelaku PNPM Kecamatan seperti PJOK dan BKAD sedikit kebijakan,”ujar Irfan lagi. Dilokasi MAD Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Damak Tolong Buho, Bilson mengatakan kecewa karena usulan desanya tidak terdanai di 2013. Kami tak pandai melobi- lobi waktu perengkingan desa,akhirnya kami dapat urutan 16. ”Maklumlah bang

kami kan desa terpencil, tidak tahu lobi- lobi agar menang,” ujar Bilson polos. Sementara itu beberapa kepala desa mengatakan hasil MAD harus dihargai, sejak bulan Ramadhan lalu kita sudah sepakati, desa mana yang terdanai, itu sesuai hasil MAD dan hasil perengkingan. Semua berharap desanya terdanai dan kita harus rebut itu sesuai peraturan yang ada. ”Dana PNPM ini bukan

diberikan begitu saja tanpa ada perjuangan.Semua harus berebut namun tetap pada koridor yang berlaku,”ujar beberapa kades. Sementara itu Nurmaulina Lubis anggota BKAD yang juga Kepala Desa Panombean selaku pemimpin rapat mengaku sudah menjalankan rapat sesuai peraturan. Semua kita serahkan kepada peserta rapat karena mereka yang memutuskan.(ARM)


KPK POS

6

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

POLITIK

Camat Harus Peka Terhadap Permasalahan Masyarakat JAMBI–Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) menegaskan, para camat harus selalu peka terhadap seluruh permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Provinsi Jambi Catur Wulan III Tahun 2012, di Ruang Pola kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/12). Tema Rakor adalah “Melalui Rakor Camat se Provinsi Jambi Catur Wulan III Tahun 2012, Kita Tingkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Mensukseskan Pembangunan Daerah Menuju Jambi EMAS 2015.” Gubernur mengemukakan, dirinya selaku gubernur, bupati/ walikota, maupun camat, pada dasarnya pelayan masyarakat. Maka camat harus peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. ”Sekecil apapun itu, tegas gubernur. Dari kepekaan tersebut, lanjut gubernur, camat diha-

rapkan semaksimal mungkin dapat menyelesaikan atau memberikan solusi. “Kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, segera laporkan ke atasan,” sebut gubernur. Gubernur mengungkapkan, beberapa hal yang mendapat perhatian bersama terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya di Provinsi Jambi antara lain antisipasi dan penanganan konflik di masyarakat, upaya pelaksanaan program satu desa satu PAUD, penyediaan website dan pemanfaatan media sosial di kecamatan, menumbuhkem-

bangkan UMKM di kecamatan, dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Tentang penumbuhkembangan UMKM di kecamatan, gubernur mengatakan langkah ini merupakan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya yang dibuat dan dilaksanakan Pemprov Jambi melalui Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan pelaksanaan program peningkatan perekonomian lokal untuk kecamatan yang diawali dengan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan teknis. Dikatakan, pada 2012, pelaksanaan program kegiatan penumbuhkembangan UMKM diperuntukkan untuk 5 kecamatan di Provinsi Jambi, yaitu : Kecamatan Sungai Tenang, Lembah Masurai Kabupaten Merangin, Maro

Sebo, Kumpeh Ulu dan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kepada para wartawan gubernur mengemukakan dengan Rakor itu ia ingin mendengarkan informasi langsung dari lapangan, sebab camat jajaran pemerintah garis terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. “Ada beberapa catatab saya, salah satunya adalah jalan ke Desa Punuh di Kerinci, sudah sekian bulan masyarakat tidak bisa melewatinya. Itu luar biasa kan. Oleh karena itu, perlu penanganan secepatnya,” tutur gubernur. Kabiro Pemerintahan Setdaprov jambi, Dr. Heriyandi Roni, dalam laporannya menyampaikan sesuai nama acara, kegiatan ini ditujukan untuk mengkoordinir pelaksanaan pemerintahan di seluruh kecamatan.(INRO)

HBA : Pemerintah Pusat Perhatikan Insentif Pengurus Taman Nasional JAMBI - Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) menyatakan suatu kehormatan bagi Pemprov Jambi ditugaskan pemerintah pusat mengurus taman nasional. Untuk itu Gubernur mengharapkan pemerintah pusat memper hatikan insentif pengurus taman nasional ini. Hal ini disampaikan Gubernur dalam acara silaturahmi Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri dengan Gubernur Jambi dan Jajaran Pemprov Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, baru-baru ini. Gubernur Jambi dihadapan Menteri Sosial RI juga mengusulkan agar daerah daerah yang mempunyai taman nasional, diberi intensif

sesuai luasannya dan daerahnya. “Sehingga diharapkan, upaya peningkatan ekonomi rakyat wilayah bersangkutan bisa dibantu,” jelas Gubernur. Dikatakan Gubernur, APBD Jambi 2013 mencapai Rp2,6 triliun. “ketika baru menjadi Gubernur, APBD Jambi RP1,4 triliun, hingga tahun ketiga mencapai 2,6 triliun. Dibandingkan Provinsi tetangga, kita relatif masih kecil seperti Riau, Sumatera Selatan,” kata Gubernur. Kata Gubernur dengan kedatangan Menteri Sosial RI ini bisa mendorong pembangunan di Jambi, terutama upaya memberantas kemiskinan dan pengangguran. Sesuai perencanaan Pem-

prov dengan Visi Jambi Emas 2015. “Kami mohon Bapak Menteri Sosial RI agar Jambi terus mendapat perhatian,” harap Gubernur. Menteri Sosial RI dalam arahannya mengatakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dilihat penyandang masalah kesejahteraan sosial cukup banyak. Terdiri dari 22 kelompok. Ia yakin kelompok itu tidak ada di Jambi. Seperti lansia terlantar, anak terlantar, dan kalaupun anak terlantar mungkin itu adalah anak jalanan, dan itupun tidak terlalu banyak. Dijelaskan Menteri, jumlah ini kalau tidak dibarengi potensi sumber kesejahteraan sosial, maka tidak ada penyandang masalah kesejah-

teraan sosial. Adanya potensi sumber kesejahteraan sosial tersebut seperti Karang Taruna, Tagana, Pekerja Sosial Masyarakat. “Kalau jumlah ini semakin bertambah dan jumlah penyandangpun semakin banyak, maka potensi sumber kesejahteraan sosial yang muncul dapat diselesaikan secara bersama,” terang Mensos RI. Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekdaprov Syahrasaddin, Para Bupati/Walikota se Provinsi Jambi, para Asisten Sekda Provinsi Jambi, para Staf Ahli Gubernur Jambi, para kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (INRO)

Aceh Tamiang Sejahterakan Masyarakat ACEH TAMIANG - Meski Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu Kabupaten termuda di Propinsi Aceh, namun tingkat pertumbuhan ekonomi terbilang drastis. Sejak 10 tahun terakhir, Kuala Simpang dan Karang Baru menjadi terus memperlihatkan geliat membangun. Tidak hanya itu, sejumlah sektor ril, seperti pertanian dan peternakan juga mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah. Seperti diketahui hasil laporan pertanggungjawaban pemerintahan sebelumnya, sejumlah data menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi rakyat dari hasil produk kebijakan Pemkab Aceh Tamiang. Misalnya, jika merujuk Pro-

NAD SUMUT

duk Domestk Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun. Melihat nilai PDRB Aceh Tamiang atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas 2007 sebesar 1,92 triliun rupiah. Pada 2008 menjadi 2,08 triliun rupiah, 2009 menjadi 2,13 triliun rupiah dan 2010 menjadi 2,33 triliun rupiah. Secara umum peranan sektor ekonomi menurut lapangan usaha dalam pembentukan nilai tambah PDRB Aceh Tamiang 2010 didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 42,33 persen. Namun bila dibandingkan 2009, mengalami sedikit pe-

Bertekad Jadi Tuan Rumah Porprov Aceh ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib sangat berharap agar Kabupaten Aceh Timur bisa menjadi tuan rumah perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dimasa mendatang. Keinginan itu disampaikan Bupati saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Aceh Timur, baru-baru ini. Di dampingi Kasubbag Humas, Eddyanto SST, Bupati mengatakan adapun alasan utama kenapa Pemkab Aceh Timur berhasrat dapat menyelenggarakan event bergengsi olahraga tingkat Provinsi Aceh ini adalah dalam rangka mempromosikan daerah sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat kabupaten ini. Dengan diadakannya event olahraga Porprov di Kabupaten Aceh Timur, dapat dipastikan ribuan atlet dan ofiicial yang hadir serta masyarakat akan memburu oleh oleh baik itu makanan ataupun aneka kerajinan lainnya serta cendera mata terutama khas Aceh Timur dan juga Porprov. Karenya dukungan pers dan juga KONI serta Pemerintah Provinsi Aceh sangat kita harapkan bagi terwujudnya harapan kita menjadi tuanrumah ajang Porprov mendatang,' harap Bupati yang akrab disapa Rocky ini. (BSO)

nurunan, dimana pada 2009 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 43,86 persen. Penyumbang terbesar kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 2010 sektor ini memberikan kontribusinya 15,43 persen, dan sedikit menurun dibandingkan 2009 yaitu sebesar 15,65 persen. Sektor ketiga pertambangan dan penggalian sebesar 10,59 persen. Sektor ini tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan 2009 sebesar 9,72 persen. Selanjutnya sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 8,63 pada

Aceh Timur Lokasi Gerakan Tanam Kedelai Nasional ACEH TIMUR - Pemerintah telah mencanangkan program swasembada kedalai Indonesia 2014 mendatang.Ini dirasa perlu karena luasnya hamparan negara kita namun kedelai dirasa belum cukup untuk kebutuhan nasional sehingga kita mengimpor dari negera lain. Perlu mensukseskan pembangunan di bidang pertanian terutama melalui gerakan tanam kedelai. Pada tahun 2012 produksi kedelai ditargetkan 2,2 ton, namun pada kenyataanya tidak dapat dipenuhi. Ini dikatakan Menteri Pertanian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Suswono, MMA pada acara gerakan tanam kedelai nasional di Gampong/Desa Peunaron Baru Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, sabtu (15/ 12). Ditambahkannya selama ini petani enggan menanam kedelai dikarenakan harganya kurang kompetitif di banding komoditas lainya seperti jagung dan kacang tanah,“Pemerintah berupaya untuk mendorong petani agar mau menanam kedelai kembali melalui upaya rencana penetapan harga dasar kedelai dan mengharapkan Bulog menampung hasil panen kedelai para petani dengan harga yang layak,”

tahun 2010. Diikuti oleh sektor bangunan yang memberikan kontribusi terbesar kelima dalam PDRB Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 7,94 persen atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,15 persen pada tahun 2009. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 7,68 persen. Selanjutnya sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 1,92 persen dan terakhir sektor listrik, gas dan air bersih sebagai pemberi kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 yaitu sebesar 0,72 persen.(BSO)

ujarnya. Pemkab Aceh Timur tahun 2013, melaksanakan pengembangan kedelai seluas 24 ribu Ha melalui sumber dana APBN Tahun 2013. “Pemkab akan berkomitmen menindaklanjuti program pemerintah agar pada tahun 2014 swasembada kedelai dapat terlaksana,” ujar Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M. Thaib. Bupati juga meminta kepastian harga kedelai kepada Menteri Pertanian,“jika Bapak Menteri Pertanian bisa menjamin harga kedelai minimal Rp.7000/kg maka Pemerintah Aceh Timur sanggup mengembangkan kedelai seluas 50 ribu hektar per tahunnya,” harapnya. Gubernur Aceh, H. Zaini Abdullah optimis krisis kedelai yang melanda berbagai daerah di Indonesia tidak akan terjadi di Aceh, “produksi kedelai Aceh terus meningkat dan berkembang cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan lokal, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 ini produksi kedelai di Aceh diperkirakan mencapai 99 ribu ton yang dihasilkan dari lahan seluas 67 ribu Hektar”,jabarnya. Pada kesempatan itu Menteri Pertanian berdialog dengan perwakilan penyuluh pertanian, petani dan tokoh masyarakat serta menyerahkan bibit benih kedelai, dan Gubernur Aceh menyerahkan bantuan Hand Traktor kepada delapan Kelompok tani di Kabupaten Aceh Timur. Hadir dalam kesempatan itu Muspida Provinsi Aceh, Kadis Pertanian Aceh, Jawa Tengah, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulsel dan Sumut, serta Muspida Kabupaten Aceh Timur (BSO)

Wartawan Diminta Dukung Pembangunan Langsa ACEH TIMUR - Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid berharap Wartawan terus memberikan dukungan kepada Pemko Langsa untuk memajukan kota. “ Langsa sebagai kota jasa sangat menantang memajukan daerah ini ke arah lebih baik. Tapi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga wartawan sesuai peran dan tugas masing-masing,” kata Marzuki Hamid pada pembukaan Konfrensi IV PWI Perwakilan Aceh Timur, Kamis (13/12) di Hotel Kartika Langsa. Marzuki berharap PWI terus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Kata dia, hal ini penting agar semakin banyak wartawan yang produktif dan profesional. “Kami melihat keberadaan pemerintah, masyarakat dan wartawan merupakan tiga elemen penting,” katanya. Konferensi ini dihadiri Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman, Ketua Pengadilan Negeri Langsa Efendi, Ke-

pala Seksi Intel Kejari Langsa Zainal Akmal, Ketua BNN Langsa Kompol. Navri Yuleni, Kasubag Humas Aceh Timur Eddyanto SST serta pengurus dan anggota PWI Aceh Timur-Langsa dan juga para Ketua dan pengurus PWI Perwakilan Sigli, Bireun, Aceh Utara dan rekan rekan media lainnya. Ketua Panitia Konferensi IV PWI Aceh TimurLangsa Sudirman melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti 23 anggota PWI setempat, 11 anggota biasa yang berhak memilih dan dipilih, 11 anggota muda dan 2 anggota terdaftar. Ketua PWI Aceh TimurLangsa Demisioner, Agusni AH menyebutkan selama ini kepengurusan PWI mengalami banyak hambatan dan kendala. Namun pengurus PWI setempat tetap berusaha menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah dan pihak lainnya. Selain itu, kata dia, selama ini pihaknya selalu memberi peluang kepada wartawan

yang ingin menjadi calon anggota PWI sejauh memenuhi ketentuan. Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman mengatakan PWI merupakan organisasi profesi wartawan tertua. Kata dia, UU tentang Pers ialah payung hukum bagi wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik. Tarmilin menyatakan PWI mitra pemerintah, bukan musuh. Itu sebabnya dia meminta pengurus baru PWI Aceh Timur-Langsa nantinya melakukan sosialisasi UU Pers kepada masyarakat, pemerintah dan kalangan lainnya. “Saat ini PWI sedang berusaha untuk menertibkan wartawan, PWI bersama Dewan Pers sedang melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendidikan, termasuk uji kompetensi wartawan,” kata Tarmilin. Pada Konferensi PWI itu, juga diserahkan santunan dan penghargaan kepada janda almarhum pengurus PWI yaitu almarhum H Sayed Usman Abbas SH MH, Drs Arisnur dan TM Attar.(HIS)

SPBUN PTPN I Langsa Gelar Rapat Pleno LANGSA - Selama dua hari berturut-turut sejak tanggal 14 sampai 15 Desember 2012 Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Langsa mengadakan rapat pleno tahunan yang dilaksanakan di Medan. Rapat pleno diikuti sekitar 65 orang terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno plus ketua dan sekretaris dari masingmasing basis atau unit. “Hari pertama rapat diikuti oleh 65 orang pengurus, sedang pleno pada hari kedua akan diikuti oleh lebih dari seratus orang.” Kata Sayid Abdurrahman Ketua Pelaksana Rapat Pleno. Karena pada hari kedua rapat SPBUN ini dihadiri oleh direksi serta kepalakepala bagian serta manajer kebun dan unit di jajaran PTPNI Langsa, jelas Said Abdurrahman lagi. Pada sambutannya Alfian Ketua Umum SPBUN

periode 2012 – 2017 ini mengajak semua pengurus SPBUN untuk menjadikan rapt pleno ini sebagai media menampung aspirasi, memperkuat solidaritas antar pengurus dan sarana silaturahmi baik dengan sesame pengurus maupun dengan jajaran manajemen. “Ini semua adalah upaya kita untuk mencapai cita-cita perusahaan sehat karyawan sejahtera.” tegas Alfian. Kegiatan rapat pada hari pertama diisi dengan pandangan ketua umum tentang perkembangan SPBUN PTPN I Langsa, laporan kegiatan tahun 2012 dan rencana program tahun 2013 dari masing-masing basis/unit. Diteruskan dengan pembahsan issue-issue strategis diantaranya mengenai UMP (Upah Minimun Provinsi) Aceh tahun 2013, pelaksanaan Sistim Manajemen Kinerja Individu (SMKI), Kerja Sama

Operasi (KSO) dengan PTPN III, penerapan Sistim Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) serta masalah Okupasi lahan. Wargani Direktur Utama PTPN I yang hadir bersama, Husni Ibrahim Direktur Perencanaan/ Pengembangan & Pemasaran serta Ramadhan Ismail Direktur SDM & Umum, mengatakan hubungan antara manajemen dengan SPBUN PTPN semakin mesra. Hal ini kata Wargani adalah “Modal untuk kemajuan perusahaan. Hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja akan dapat menciptakan iklim kerja yang baik.” Menyangkut UMP Aceh tahun 2013 sebesar Rp. 1.550. 000,- tidak ada masalah untuk diterapkan di PTPN I, meski akibat dari pelaksanaan UMP ini RKAP akan mengalami penggelembungan hingga 6 milyar rupiah.(BSO)

Wawalkot Resmikan Kantor Modern LANGSA - Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor wilayah DJBC Aceh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe B Kuala Langsa di resmikan kamis,12/12 di lingkungan kantor setempat dan berjalan dengan lancar. Kepala kantor KPPBC Arief Andrian dalam kata sabutanya mengatakan, Proses reformasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai sesungguhnya telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang, di mulai

pada tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun tersebut telah melalui beberapa tahap yaitu, tahun 2002 tentang pencanangan Repormasi DJBC, tahun 2006 percepatan repormasi, tahun 2007 repormasi birokrasi kemenkeu, tahun 2010 tentang repormasi lanjutan sampai dengan sekarang ini ungkapnya. Lebih lanjut beliau mengatakan, permasalahan yang menjadi prioritas untuk menuju kantor modern dapt diindentifikasi dalam empat pilar uta-

ma yaitu, peningkatan kualitas SDM, Penyempurnaan Peraturan, penataan organisasi dan Remunerasi. Sedangkan kantor modern itu sendiri di defenisikan sebagai kantor pelayanan DJBC memberikan pelayanan prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai. Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Walikota Langsa, Kapolres Langsa, Kajari Langsa, Ketua PN Langsa, komandan Kodim 0104 Aceh Timur, Kepala Kantor Imigrasi Langsa, dan lainnya.(BSO)

(Solmed) dalam acara Zikir Akbar harus melakukan hal sama karena para 2013, MAA Aceh Komit Mahmoed dan Tauziah bersama di Kabupaten Tamiang,“ Sekretaris Desa ini merupakan perpanjangan demikian ucap Tgk. H. Lahmuddin. (BSO) tangan pemerintah daerah di gampongMelestarikan Adat gampong. Sekaligus merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dan Budaya Wakil Bupati Aceh dengan masyarakat “ujarnya. (BSO) ACEH TIMUR - Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Timur, komit untuk melaksanakan kegiatan Timur Ambil Sumpah pelestarian adat dan budaya Aceh 2013 nanti. YP3C Aceh Tamiang Hal itu tertuang dalam rapat seluruh pengurus Ratusan PNS MAA Kabupaten dan Kecamatan di kantor MAA ACEH TIMUR - Sebanyak 405 orang PNS dan Terbentuk Aceh Timur di Idi, Rabu (19/12). Dalam rapat tersebut, Ketua MAA Aceh Timur, Tgk. H. Lahmuddin didampingi wakil ketua, sekretaris dan kepala bidang pelestarian adat dan budaya, menyatakan bersama seluruh pengurus MAA Aceh Timur siap mengelar berbagai kegiatan untuk menjaga adat dan budaya Aceh. Untuk terlaksana semua kegiatan itu, Tgk. H. Lahmuddin sangat mengharapkan semua unsur masyarakat, swasta, LSM dan Pemkab Aceh Timur memberi dukungan kepada MAA. “Dengan adanya kegiatan MAA, generasi Aceh Timur akan berakhlakul karimah, bebas narkoba, serta mencintai tamadun negerinya,” ucap Tgk. H. Lahmuddin. Selain itu, Tgk Lahmuddin juga menyampaikan bahwa pada tahun 2012 pihak nya juga telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba terhadap adat dan budaya di sekolahsekoah dalam wilayah Aceh Timur, serta pengembangan group rapai Bandar Khalifah dibawah MAA Aceh Timur,“ seperti baru-baru ini, group Rapai Bandar Khalifah berkesempatan mendampingi Ustaz Sholeh

22 sekertaris desa yang berasal dari seluruh Badan, Dinas dan Kantor, termasuk Kantor Kecamatan diambil sumpah/janji sebagai PNS. Juga diserahkan SK pengangkatan bagi para Sekretaris Gampong oleh Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un di halaman Pendopo Aceh Timur, Idi (20/12). Acara dalam keadaan hujan, namun tidak membuat ratusan PNS kendur semangat mengikuti acara, bahkan diantara peserta sudah mempersiapkan payung. Wakil Bupati Aceh Timur,dalam amanatnya mengatakan sumpah janji PNS merupakan salah satu bidang pembinaan PNS yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian . Wakil Bupati juga mengingatkan tentang kedisiplinan dimana PNS bisa diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak hormat bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 46 hari. Lebih lanjut ia juga mengatakan, bagi para Sekretaris Geuchik yang telah meneima keputusan pengangkatan sebagai PNS juga

ACEH TAMIANG - Ketua Umum Yayasan Pusat Pemberdayaan Penyandang Cacat (YP3C) Aceh, Drs. Sanusi Maha, Selasa (18/12) melantik pengurus YP3C Aceh Tamiang. Pada acara itu juga diserahkan bantuan untuk penyandang cacat berupa 3 buah kacamata baca, 1 buah alat pendengaran, dua buah tongkat putih, satu buah kursi roda dan modal usaha sebesar Rp 2 Juta kepada penyandang cacat di Bumi Muda Sedia itu. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bappeda Aceh Tamiang itu dihadiri Kadis Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Basyaruddin, SH, Kepala Bappeda T. Hayatul Kamal, Kabag Kesra Patria Kelana, SKM dan Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. H.M. Nur Fajri, M.Kes. Sanusi Maha mengatakan, YP3C Aceh lahir pada 13 Mei 2005, atas inisiatif kepedulian terhadap isu kecacatan pasca gempa bumi dan tsunami 2004 lalu.“Sesuai UU RI Nomor 4/1997 dan PP RI Nomor 43/1998 menekankan agar pemerintah dan masyarakat wajib melakukan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat, katanya.(bso)


KPK POS

7

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

POLITIK

Pedagang Pajak Dipo Sampaikan Aspirasi Pada Cawagubsu KISARAN – Kunjungan Calon Wakil Gubsu H Fadly Nurzal, S.Ag ke Pajak Pagi Dipo Di kawasan Jl Diponegoro Kisaran Kab. Asahan, kemarin, disambut antusias para pedagang dan warga yang sedang berbelanja. Kepada Fadly, para pedagang menyampaikan aspirasi meraka terkait kondisi pajak pagi dan harga bahan pokok. ”Kami sangat mengharapkan kondisi pajak yang kurang layak sekarang ini diperhatikan pemerintah, termasuk harga bahan pokok yang harga tidak stabil,” ucap sejumlah warga ketika berdialog dengan Cawagubsu Fadly Nurzal. Disebutkan para pedagang, pajak pagi Dipo merupakan tempat utama mereka mencari nafkah. Para pedagang mengaku hanya butuh tempat yang representatif dan ketenangan dalam mencari nafakah. ”Kami tidak meminta apaapa dari Pak Cawagubsu, cuma kami ingin diperhatikan sehingga kami bisa berdagang dengan tenang,” ucap para pedagang yang memanfaatkan kunjungan Cawagubsu Fadly Nurzal untuk menyampaikan aspirasi. Saat berdialog dengan para pedagang, pasangan Fadly yang berpasangan dengan Chairuman Harahap dengan mengusung slogan membangun dari desa, menanyakan dan permasalahan yang dirasakan para pedagang. Apa persoalan yang dihadapi ibu, tanya

Fadly kepada seorang ibu pedagang tempe. Pedagang itu menjawab, ”kacang kedelai untuk membuat tempat harganya sangat mahal, sehingga kami para pedagang harus memutar otak agar dagangan tetap bisa dijangkau masayarakat,”. Usai mengunjungi pajak pagi, kepada wartawan Fadly menyebutkan persoalan para pedagang harus ditanggapi serius oleh pemerintah, baik provinsi maupun Pemkab Asahan. ”Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kita terkendala menjalankan usahanya, sebab itu kita harus membuat kebijakan yang berpihak pada para pedagang tradisional,”ucapnya. Terima Ulos Pada saat berkunjung tersebut, Fadly mendapat kehormatan mendapat ulos dari Ibu Pasti Siregar salah seorang tokoh yang memperjuangkan keberadaan para pedagang di Pajak pagi Dipo tersebut. ”Saya akan memperjuangkan Chairuman-Fadly di Asahan, karena bagi saya pasangan ini yang memahami penderitaan para pedagang kecil,”ucapnya sambil memberikan ulos kepada Fadly Nurzal dan Istrinya Lilia Widyastuti. Disebutkan Ibu Pasti Siregar, secara agama saya berbeda dengan Chairuman dan Fadly. Tapi bagi saya agama bukan ukuran untuk memilih pemimpin, yang penting adalah apakah pemimpin itu sungguh-sungguh berpihak kepada rakayat kecil.(IM)

SUMUT

Chairuman-Fadly Berbaur Dengan Ribuan Warga Al-Washliyah MEDAN–Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Chairuman Harahap-H.Fadly Nurzal berbaur dengan ribuan warga Al Washliyah dan masyarakat Kota Medan pada acara jalan sehat dan sepeda santai, yang diselenggarakan di Lapangan Teladan Medan, Minggu (16/12). Acara itu dilaksanakan Pimpinan Daerah Al-Jam’iyatul Washliyah Kota Medan sebagai rangkai merayakan Milad Al-Jam’iyatul Washliyah yang ke-82 tahun. Pasangan Chairuman-Fadly pada kesempatan itu ikut bersama-sama warga Al Washliyah ikut menyelesaikan rute mulai dari Start dari Lapangan Teladan, Jalan Halat, Jln. Sisingamangaraja dan

Finis di Lapangan Teladan Medan. “Kita ingin menunjukkan kebersamaan kita kepada masyarakat, dan bersama masyarakat membangun Sumatera Utara yang lebih baik,”ucap Chairuman didamping Fadly Nurzal. Lebih lanjut disampaikan Chairuman, gerak jalan bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat tentu mampu beraktifitas dan berkerja secara maksimal. “Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Ini bermakna, kesehatan jasmani seiring sejalan dengan kesehatan rohani dan itu sangat berguna dalam menciptakan masyarakat Sumut yang sehat,” ungkapnya. Calon Wakil Gubsu H Fadly

Nurzal menambahkan, Al Washliyah sebagai organisasi besar di Sumatera Utara, ternyata tidak saja berkontribusi di bidang pendidikan dan sosial masyarakat. Tapi juga termasuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sehat. “Saya sebagai penasehat PW Al-Washliyah Sumatera Utara, merasa bangga dan salut atas peran serta Al Washliyah dalam menyehatkan masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan. Termasuk kita semua harus mengapresiasi atas apa yang dilakukan PD Al-Washliyah Kota Medan dibawah pimpinan Azzam Rijal,”kata Fadly. Pada kesempatan itu, Fadly mengajak seluruh Al-Washliyah untuk tetap menjaga

kekompakan dan persatuan, apalagi menghadapi suksesi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang akan dilaksanakan pda 7 Maret 2013 nanti. “Jangan hanya gara-gara Pilgubsu, merusak hubungan silaturrahim yang sudah berjalan baik selama ini,” ujar Fadly mengingatkan. Sementara itu, ketua PD Al Washliyah Kota Medan Azzam Rijal menyebutkan pelaksanaan gerak jalan santai tersebut merupakan bagian dari rangkai kegiatan memperingati Milad Al Washliyah yang ke-82 tahun. “Ini merupakan salah satu wujud kepedulian kita membangunan masyarakat yang sehat,” ucapnya. Azzam juga menjelaskan dalam kegiatan itu ini juga

dilakukan undian door prize dengan berbagai hadiah menarik. Mulai dari payung, setrika, kompor gas, televisi, kulkas, sepeda dan hadian menarik lainnya. “Hadiah utama adalah umroh,” ujarnya semberi menyampaikan peserta yang beruntung mendapatkan umroh adalah Mardiah Malik Pane, pengurus Muslimat Al-Washliyah Kecamatan Medan Johor. Selain Cagubsu dan Cawagubsu H. Chairuman Harahap-H. Fadly Nurzal yang kemarin mendapat nomor urut 3, tampak hadir Sekretaris PW Al Washliyah Sumut yang juga Sekretaris DPW PPP Sumut H. Yulizar P Lubis dan pengurus PW dan PD Al Washliyah Sumut.(RUD/MH)

Chairuman Bincang Dengan Mahasiswa MEDAN- Basis mahasiswa dinilai menjadi bagian dari suara potensial selama ini, mengingat peran kelompok muda tersebut juga dianggap penting dalam mendorong keterlibatan mereka di pembangunan ke depan. "Biasanya aspirasi mahasiswa selalu lahir saat berkumpul di rumah-rumah makan atau warkop, inilah menjadi alasan saya memilihnya bagi mahasiswa untuk menangkap aspirasi mereka,"kata calon Gubsu H Chairuman Harahap saat berkunjung ke RM Pondok Zam Zam Jalan Dr Mansyur Medan, Rabu (19/12). Dalam kunjungan pasangan calon Ch - Fadly dengan nomor urut 3 ini, selain melakukan bincang-bincang ringan pada sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang singgah. Juga menggelar makan bersama guna meningkatkan silaturahim di kalangan anak muda tersebut. Sementara, alumni mahasiswa USU, Boim Lukman Hakim mengatakan Ia sangat simpati pada pencalonan Chairuman di Pilgubsu 2013 ini. "Kita yakin

Chairuman tak terpaku pada orang-orang ekspatriat, birokrat dan akademisi, tapi level paling bawah bahkan mahasiswa sekalipun mampu diterimanya," ujarnya menyuarakan. Demikian halnya, ditambahkan mahasiswa fakultas hukum USU, Angie, dengan latar belakangnya yang juga di bidang hukum, sangat menaruh harapan akan terpilihnya beliau memimpin Sumatera Utara ini. Chairuman yang juga anggota Komisi 6 DPR RI saat ini menilai kunjungan spontan tersebut, selain mendekatkan diri terhadap basis mahasiswa juga upaya pihaknya dalam mendengar aspirasi yang diingini kelompok muda itu pada pemimpin masa depannya. Diakhir kunjungannya di RM Pondok Zamzam Jalan Dr Mansyur Medan itu,Dr H Chairuman Harahap SH MH yang berpasangan dengan H Fadly Nurzal SAg, berkesempatan menyambut sejumlah ucapan dan foto bersama dari kalangan mahasiswa yang makan dilokasi tersebut.(RUD)

PHOTO BERSAMA–Bupati Sergai foto bersama dengan para PNS usai acara pengambilan sumpah/janji PNS di aula Gedung YAPIM Desa Pon Kecamatan Sei Bamban.

Bupati: Sumpah/Janji PNS Harus Nyata Diaplikasikan SEI BAMBAN - Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dengan nyata mampu mengaplikasikan sumpah/janji PNS yang diucapkan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya mengemban amanah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 21 tahun 1975 dan dikuatkan dengan dikeluarkannya PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji PNS merupakan salah satu bukti konkrit perekatan religius dan moralitas terhadap Tuhan yang Maha Esa serta terhadap bangsa,

negara dan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini harus dimaknai bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintah yang bersinggungan secara langsung terhadap kepentingan masyarakat luas harus mendapatkan prioritas utama bagi PNS. Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H.T. Erry Nuradi dalam arahannya usai mengambil sumpah/janji 764 PNS di lingkungan Pemkab Sergai untuk tahun 2012 di aula Gedung Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun (YAPIM) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Kamis (20/12).

Turut hadir Staf ahli Bupati bidang Pemerintahan Rachmad Karo-karo, Asisten Ekbangsos Amirullah Damanik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sergai H. Ahmad Zaki dan para rohaniawan serta anggota Paduan Suara Gita Sergai. Lebih lanjut dikatakan Bupati, sumpah/janji PNS mengandung 5 nilai penting yang harus diaplikasikan oleh PNS di lingkungan kerjanya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Panca Prasetya KORPRI. Yang pertama adalah nilai kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang merupakan harga mati yang harus dima-

nifestasikan dalam aktifitas setiap hari. Kedua adalah nilai pengabdian sebagai aparatur pemerintahan yang bekerja demi kesejahteraan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah serta martabat PNS sehingga perilaku PNS selalu berazaskan Profesionalisme, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT). Keempat adalah PNS harus memegang teguh rahasia negara dan jabatan menurut sifat dan keharusannya serta nilai kejujuran yang harus menjadi landasan bagi setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya.

Dengan memahami sumpah/janji secara mendalam, PNS di jajaran Pemkab Sergai diharapkan mampu melaksanakan tugas pengabdiannya dengan seoptimal mungkin dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima, tegas Bupati Erry. Ke-764 PNS Sergai yang mengangkat sumpah/janjinya itu menurut Kepala BKD Sergai Drs. H. Ahmad Zaki, MAP adalah CPNS yang diangkat mulai tahun 2009, 2010 dan sebagian 2011 terdiri dari 331 orang tenaga guru, 101 orang tenaga kesehatan dan 332 orang tenaga teknis/ administrasi, diantaranya satu orang beragama Budha.(ARM)

Panwaslu Pilgubsu Kabupaten Nias Dinilai Tak Becus NIAS – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nias dilaporkan sejumlah elemen masyarakat kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu dan DPRD Kabupaten Nias tertanggal 10 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh 83 orang masyarakat Nias karena dinilai melanggar UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu dalam perekrutan Panwascam di Kabupaten Nias. Karena kasus tersebut dinilai menimbulkan keresahan berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Nias maka DPD LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kepulauan Nias telah mengirim surat kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dengan surat Nomor : 032.11/DPDGMPT/II/Kep.NS/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda

Calon panwascam, Rosariaman Laoli yang diluluskan. tangani ketua,Sabarman Zalukhu dan sekretaris Yanuari Zebua. Dalam surat itu dijelaskan bahwa sejumlah peserta Panwaslu Kecamatan yang diluluskan oleh Panwaslu Kabupaten Nias seperti Aliyudin Lawolo dari Kecamatan

Somolo-molo tidak memiliki KTP dan Akta Kelahiran sehingga patut diduga terjadi kecurangan dalam melengkapi administrasi, padahal dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Bab V pasal 85 huruf g untuk menjadi anggota panwaslu harus dibuktikan dengan KTP. Demikian juga Eduar Mendrofa,SH sebagai peserta yang mendapat nilai terendah pada saat ujian tertulis bahkan mengikuti ujian susulan, justru diluluskan, termasuk penetapan Seven Riang Lase yang masih berstatus anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Dahana Kecamatan Bawolato sampai saat ini malah diluluskan menjadi panwascam sehingga hal ini menandakan bahwa Panwaslu Kabupaten Nias tidak teliti, objektif dan selektif merekrut Panwascam di Kabupaten Nias. Arelius Zebua mantan Panwascam Kecamatan Idanogawo dan Yuniman Waruwu mantan Panwascam Gido pada Pemilukada Bupati/Wabup Nias tahun 2011 lalu mengatakan Panwaslu Kabupaten Nias sengaja mengkangkangi UU

pemilu yang mana peserta yang memiliki pengetahuan dan referensi di bidang keahlian penyelenggaraan pemilu tidak diakomodir tetapi orang-orang yang tidak berpengalaman itu yang diluluskan. Buktinya, dari 27 panwaslucam di 9 kecamatan di Kabupaten Nias ternyata hanya 3 orang mantan panwaslucam yang lulus sedangkan yang lain dikalahkan sehingga timbul kecurigaan bahwa perekrutan ini bernuansa money politik, ujar Arelius tegas. Hebatnya lagi, pada saat ujian tertulis Syukur Mendrofa sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dan Atius Waruwu,SH sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Nias secara terang-terangan membantu Perismawan Mendrofa (abang kandung Syukur Mendrofa) dan Rawati Hulu sebagai kerabat kerjanya memberitahukan kunci jawaban. Demikian juga istri Atius Waruwu,SH tidak diketahui apakah sudah diangkat sebagai staf sekretariat atau belum karena setiap hari mendampingi suaminya di kantor sehingga

lengkap sudah nepotisme di kantor Panwaslu Kabupaten Nias,katanya. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Nias dinilai telah melanggar beberapa tahapan pengawasan pemilu misalnya, pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kecamatan belum terlaksana sehingga dapat menimbulkan ketidak akuratan data pemilih. Pengawasan pemilukada Gubsu di wilayah Kabupaten Nias diprediksi tidak berjalan lancar karena Atius Waruwu, SH masih berstatus guru yang sudah tersertifikasi di SMK 1 Botonuzoi dan SMA 1 Botomuzoi dengan jam mengajar 40 jam seminggu, demikian juga Syukur Mendrofa,SE dosen sekaligus Kepala Bagian Administrasi di STIE Pembangunan Nasional Nias, sehingga keduanya sudah melanggar UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sementara itu sejumlah calon panwaslucam yang tidak lulus telah mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Nias tertanggal 7 Desember 2012 untuk mempertanyakan hasil

seleksi Panwaslucam, dan pada saat itu Ketua Panwaslu Kabupaten Nias,Atius Waruwu,SH sengaja lempar bola dengan mengatakan untuk menentukan pemenang Panwaslucam ada beberapa undang-undang yang telah berubah sebagaimana yang dikatakan saudara kita Elisati Zandroto,ST anggota Panwaslu Kabupaten Nias, pada saat pleno, termasuk tidak diperkenankan menjadi panwaslucam unsure dari LSM dan pers. Diharapkan kepada Panwaslu Provinsi Sumut agar penetapan panwaslucam di Kabupaten Nias di tinjau kembali karena dinilai cacat hukum. Ketua Panwaslu Atius Waruwu,SH ketika hendak dikonfirmasi wartawan di kantornya tidak berhasil karena tidak berada di tempat. Dan menurut informasi, panwaslu Kabupaten Nias belakangan ini jarang masuk kantor tanpa alasan yang jelas, dan besar dugaan mereka sengaja menghindar. Demikian juga saat dihubungi melalui ponsel juga tidak diangkat dan sering tidak aktif.(TIM)


KPK POS

13

E D I S I 231 24 – 30 DESEMBER 2012

Rubrik KPK

Hargai Perempuan Layaknya Ibu Pejuang Bangsa dan Negara SECARA historis lahirnya hari ibu di Indonesia diawali dengan adanya kongres pertama organisasi-organisasi wanita di Jogjakarta pada tanggal 22 Desember 1928, hari tersebut diperingati sebagai hari kongres Wanita Indonesia, kongres ini bertujuan atau memiliki makna bagi setiap perempuan untuk ikut mengambil bagian dalam pergerakan nasional, sehingga perempuan mempunyai peran. Dalam perjalanananya seorang perempuan akan menjadi seorang ibu ketika telah memiliki kehidupan dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, biasanya ada peran-peran pembagian tugas dilekatkan pada para anggotanya, seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan seorang Isteri berperan sebagai ibu rumah tangga, seoarang suami berperan sebagai kepala rumah tanggga oleh karena ia mendapatkan bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga, disamping itu ia juaga di beri tanggung jawab utuk melindungi dan mengayomi rumah tangga, sehingga rumah tanggga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilainilai islami, karena posisi tersebut maka ia memilki kekauasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam mengambil ke-

putusan untuk urusan keluarganya, sementara disisi lain isteri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari, dan isteri harus patuh kepada suaminya sedang suami harus melindunginya sehingga sebagai akibatnya adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Kini kita dapat melihat tidak sedikit Perempuan dapat menjadi sebagai kepala rumah tangga hal ini dikarenakan dorongan melanjutkan kehidupan demi keluarga, tercatat adanya bermacam sebab diantaranya factor perceraian, hingga perempuan harus menangung biaya hidup sendiri bersama anaknya, atau perempuan tersebut merantau tanpa suami atau perempuan itu ditinggal merantau oleh suaminya dan berumah tangga sendiri. Sebagai seorang kepala rumah tangga, kaum perempuan tersebut melakukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup keluarganya. Bagi kaum perempuan muda yang masih harus menangung anak balita atau jumlah anak yang biasanya banyak, misalnya salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menitipkan anaknya pada orang tuanya atau kerabat lainnya yang lebih berada. Hal ini terpaksa dilakukan, karena mereka sendiri

bagi perempuan Indonesia ke depan adalah memainkan peran ganda yaitu karir dan Rumah tangga, yang mana keluarga harus tetap menjadi prioritas perempuan. walaupun dalam perjalanannya perjuangan kaum perempuan tidak luput pada pembedaanpembedaan dan prilaku diskriminasi yang dialami kaum perempuan itu sendiri, masih sangat banyak tindakan kriminal yang menimpanya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan sampai tindak pidana perdagangan orang. Begitu kompleksnya permasalahan perempuan semakin menyadarkan kita bahwa perempuan masih dalam kondisi yang sangat rentan dan memang butuh perlindungan. Kondisi ini tidak dapat dielakkan karena merupakan kon-

TERSAGKA PAJAK TERTANGKAP– Tersangka penerima suap, AS, digiring keluar gedung KPK usai tertangkap dalam operasi tertangkap tangan di Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur Jakarta Timur, di KPK, Jakarta, Jumat (13/7). KPK melimpahkan AS, Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor yang diduga menerima suap senilai Rp300 juta untuk kepentingan penanganan pajak bersama EDG dari PT GEA, untuk dilanjutkan penyidikannya oleh kejaksaan agung. masih harus mencari nafkah dan jenis pekerjaan yang digelutinya tidak mungkin dilakukan sambil mengasuh anak. Kemungkinan lain adalah karena nafkah yang diperoleh kurang atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, disamping itu perempuan sebagai Kepala rumah tangga biasanya disamping harus

mencari nafkah ia juga melakukan pekerjaaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu, mengepel, berbelanja dan sebagainaya . peekerjaan rumah tangga banyak menyita waktu terutama kalau mereka tidak memeperoleh bantuan dari anak, kerabat atau seorang pembantu. Tanggung jawab

rumah tangga ini harus dilakukan kerena norma yang berlaku menetapkan perempuan untuk melakukan hal tersebut. Peristiwa diatas cukup memberi gambaran bagi kita yaitu dibalik keterbatasan perempuan, ternyata perempuan mampu untuk ikut berpartisipasi dalam dominasi dunia pria, tantangan terberat

sekuensi dari nilai yang bergeser. Pandai mengatur waktu, kualitas, komunikasi, kasih saying terhadap keluarga terutama anak dan suami menjadi pelajaran wajib bagi perempuan mendatang. Keluarga yang harmonis yang dilandasi spirit religiusitas, merupakan prasyarat dukungan bagi perempuan untuk maju. Maka Pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 dalam rangka peringatan hari Ibu yang ke 84 ini,semoga menjadikan moment pada semua pihak baik dari lapisan masyarakat, keluarga maupun pemerintah untuk turut mendukung peningkatan kualitas perempuan Indonesia demi kemajuan bangsa dan Negara. Yurika N SH, Divisi Buruh, Perempuan dan Anak di LBH Medan

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. KPK pantau ketahanan pangan dengan studi di dua isu, pupuk dan impor daging, khususnya daging sapi

Pengabaian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Terpinggirkan Kota Medan UNDANG-Undang Dasar 1945 pasal 28-H dan Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menekankan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Oleh karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Lebih jauh, sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyebutkan keadaan ideal dari manusia hanya dapat dicapai bila diciptakan kondisi dimana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. Berkaitan dengan itu, pasal 12 kovenan internasional ini menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Untuk mencapai perwujudan hak tersebut, maka negara harus melakukan penciptaan kondisikondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang (pasal 12 ayat 2 butir d Kovenan Internasional Hak-Hak Ekosob). Progam Medan Sehat yang digulirkan Pemerintah Kota Medan sejak tahun 2008 melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang mencoba untuk mengakomodir pengejewantahan Undangundang dan Kovenant Internasional ini ternyata belum maksimal dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Masih banyak warga Medan yang seharusnya menjadi penerima manfaat program ini, justru tidak tertampung. Sekalipun program yang digulirkan Pemerintah Kota Medan ini sudah berjalan memasuki akhir tahun keempat, namun belum pernah dilakukan evaluasi terutama oleh para penerima manfaat program, yaitu masyarakat. Dari segi anggaran, program ini sebenarnya sudah menggunakan APBD yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 150,2 miliar dari tahun 2008 hingga 2012. Untuk tahun 2008, anggaran

JPKMS mencapai Rp 8 miliar, tahun 2009 alokasi anggaran yang diperuntukkan pada program Medan Sehat ini meningkat menjadi Rp 20 miliar dengan jumlah peserta yang sebanyak 400 ribu orang. Sedangkan di 2010 anggarannya meningkat lagi sebesar Rp 25 miliar, dengan jumlah penerima program JPKMS 500 ribu orang. Untuk tahun 2011 Pemerintah Kota Medan menetapkan sebanyak 354.855 orang (yang berasal dari 78.006 kepala keluarga) sebagai penerima program JPKMS dengan anggaran sebesar Rp 25,2 miliar. Untuk tahun 2012, pemerintah kota Medan mengalokasikan anggaran JPKMS sebesar Rp 37 miliar dan kemudian ditambah lagi Rp 25 miliar. Program JPKMS ini akan memasuki tahun kelima, namun dikhawatirkan penyelenggaraannya akan sama seperti sebelumnya dimana banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima program JPKMS karena pendataan yang dilakukan tidak maksimal. Kondisi ini tidak terlepas dari kualitas layanan yang masih minim oleh pihak penyelenggara JPKMS, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Medan. Penerima kartu Medan Sehat (penerima program JPKMS) ternyata hanya menerima kartu Medan Sehat hasil pendataan Kepala Lingkungan tanpa ada sosialisasi tentang manfaat, jenis layanan dan mekanisme penggunaan kartu Medan Sehat tersebut. Syarat-syarat untuk mendapatkan kartu Medan Sehat dapat dikatakan relatif tertutup, sehingga membuka peluang yang besar bagi pihak yang tidak berhak untuk mengambil keuntungan dari program layanan kesehatan gratis ini. Walikota Medan dalam sebuah moment pengobatan gratis baru-baru ini menyatakan tanggungjawab atas kesehatan masyarakat kota Medan adalah menjadi tanggungjawab Pemko Medan. Semua masyarakat miskin kota Medan akan terlayani dengan baik dalam program JPKMS, program JPKMS harus bersinergis dengan masyarakat. Pernyataan Walikota Medan tersebut ternyata kontraproduktif dengan

kenyataan yang terjadi. Paling tidak, masih banyaknya masyarakat Medan penerima manfaat program JPKMS yang justru tidak tahu prosedur pelayanan layanan gratis ini menjadi sebuah indikasi bahwa program tersebut belumlah bersinergis dengan masyarakat. Standar Kepesertaan Tidak Jelas “Apakah JPKMS itu memang ada untuk masyarakat? Tapi kenapa tidak diberikan ?”, Demikian rangkuman pertanyaanpertanyaan yang muncul dari ibu-ibu yang menjadi peserta diskusi yang dilakukan ELSAKA di beberapa tempat di 10 Kecamatan yang ada di Kota Medan. Ungkapan diatas merupakan kalimat yang sering disampaikan masyarakat miskin kota Medan yang seharusnya menjadi penerima manfaat program JPKMS. Investigasi yang dilakukan ELSAKA selama tahun 2012 memperoleh fakta yang cukup menarik. Masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program ini justru masih banyak yang belum tertampung. Situasi demikian “memaksa” masyarakat memilih untuk mengakses layanan kesehatan dengan cara membayar (pilihan terbanyak adalah berobat ke klinik swasta). Tentu saja, biaya perobatan yang dibebankan kepada mereka, tidak sebanding dengan penghasilan mereka yang sebagian besar bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pencari barang bekas, tukang cuci dan sebagainya. Situasi demikian menunjukkan ketidakhadiran (in-absentia) pemerintah dalam pemenuhan hak dasar warga di bidang kesehatan. Padahal, menurut Dinas Kesehatan dalam surat resmi yang disampaikan kepada ELSAKA menjelaskan bahwa program JPKMS adalah program yang diperuntukkan bagi penduduk Kota Medan yang miskin/tidak mampu. Maka bagi bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang belum menjadi peserta JPKMS masih berhak untuk mendapatkan pelayanan secara kasuistik, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dengan

diurus langsung oleh keluarga yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh kelembagaan atau orang lain. Dinas Kesehatan juga membuat catatan khusus bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu kepesertaan JPKMS sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja, selama tenggang waktu tersebut pasien tidak boleh dibebankan biaya dan seluruh pembiayaan menjadi beban Rumah Sakit dan untuk selanjutnya diklaimkan ke Pemerintah Daerah. Pada kondisi tertentu dimana yang bersangkutan belum mampu menujukkan identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin Program Nirsosialisasi Beranjak dari informasi yang didapat ELSAKA dari Dinas Kesehatan Kota Medan, ELSAKA selama tahun 2012 kemudian mendorong warga untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap program unggulan Kota Medan ini dalam bentuk Audit Sosial, yaitu partisipasi warga dalam pengawasan program pemerintah. Dari hasil Audit Sosial yang dilakukan, ternyata banyak masyarakat miskin kota Medan yang tidak tahu sama sekali program layanan kesehatan gratis ini. Ini mengisyaratkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Medan belum sepenuhnya berhasil. Disisi lain, masyarakat yang sudah mengetahui adanya layanan kesehatan gratis ini, justru masih ada yang belum mengerti prosedur penggunaannya. Minimnya sosialisasi terkait JPKMS dan tidak adanya kriteria yang baku tentang kepesertaan JPKMS, menunjukkan bahwa kinerja layanan JPKMS belum secara optimal diselenggarakan. Dari 1500 warga yang menjadi responden Audit Sosial JPKMS yang dilakukan ELSAKA, terdapat 84 persen masyarakat yang menyatakan bahwa sosialisasi JPKMS tidak pernah dilakukan, 82 persen mengatakan tidak tahu apa saja persyaratan penerima

JPKMS dan 90 persen mengatakan tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kartu Medan Sehat. Respon Rumah Sakit Provider Hal lain yang sering dihadapi pemegang kartu Medan Sehat adalah situasi dimana mereka mendapatkan pelayanan tidak prima dari pihak provider JPKMS (Rumah Sakit rujukan dan atau Puskesmas). Hasil investigasi langsung memperlihatkan fakta bahwa rumah sakit provider sering membedakan pelayanan yang diberikan kepada pasien JPKMS. Sementara itu, pelayanan kesehatan yang digaungkan gratis ini, ternyata tidaklah gratis. Pemegang kartu Medan Sehat masih juga dikenakan beban biaya hingga jutaan rupiah ketika berobat. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan DPRD Kota Medan. Minimnya pengawasan ini tentu saja disebabkan oleh ketiadaan landasan peraturan yang mengatur tentang kepesertaan, mekanisme penyelenggaraan, standar pelayanan dan mekanisme kontrol terhadap program ini. Ketiadaan landasan aturan ini menyebabkan penyelenggaraan program ini menjadi tidak terkontrol dan cenderung tidak tepat sasaran, sebagaimana faktafakta yang diungkapkan sebelumnya. Transparansi Dari sisi transparansi, investigasi yang dilakukan ELSAKA mengetengahkan fakta menarik bahwa ternyata pasien JPKMS tidak pernah mengetahui berapa besaran biaya berobat yang dibebankan. Ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan (penggemblungan biaya). ELSAKA melihat bahwa belakangan ini telah terjadi penyalahgunaan mandat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada sejumlah rumah sakit di Kota Medan sebagai penyelenggara Medan Sehat. Hal yang sering terjadi adalah pembebanan biaya tambahan kepada pasien Medan Sehat berupa uang panjar dan pembelian obat. Besaran uang panjar

nilainya variatif mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta. Dalam beberapa kasus yang didampingi oleh ELSAKA, uang panjar ini kemudian dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien ketika pasien sudah melengkapi berkas administrasi sebagai pasien Medan Sehat atau Jamkesmas. Namun dalam banyak kasus yang tidak ada pendampingan, uang panjar tersebut jadinya hangus sekalipun pasien sudah melengkapi berkas administrasi sebagai pasien Medan Sehat atau Jamkesmas, dengan alasan bahwa pasien selama satu hingga dua hari pertama dicatatkan oleh pihak rumah sakit sebagai pasien umum. Pola lain yang akhirakhir ini ditemukan ELSAKA adalah upaya mobilisasi warga ke rumah sakit untuk dicatatkan sebagai pasien Medan Sehat padahal warga tersebut belum tentu sedang dalam keadaan sakit. Hasil investigasi ELSAKA dan wawancara dengan warga yang pernah dimobilisir oleh “agen Medan Sehat” menggunakan angkutan umum ke salah satu rumah sakit swasta, mengatakan bahwa mereka hanya diajak ke rumah sakit, ditanyatanya, dicatat namanya, kemudian diantar lagi pulang ke rumah. Tidak ada pemeriksaan atau sejenisnya yang mereka dapatkan dari rumah sakit tersebut. Hal ini diindikasikan sebagai bentuk pembenaran (justifikasi) bahwa banyak warga yang menggunakan layanan Medan Sehat berobat ke rumah sakit tersebut, sehingga ada semacam kelayakan atas klaim biaya yang akan diajukan ke Dinas Kesehatan. Dalam konteks ini, penggunaan anggaran JPKMS sangat perlu dipertanyakan akuntabilitasnya. Hal lain, dari segi peraturan, program JPKMS dijalankan tanpa sebuah landasan mekanisme kontrol yang jelas. Selama kurun waktu 4 tahun, sejak 2008 tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang melandasi pelaksanaan JPKMS. Hal ini menjadi membuka peluang pelaksanaan teknis menjadi tidak terkontrol. Berangkat dari temuan

hasil audit sosial tersebut, masalah-masalah dalam penyelenggaraan JPKMS seperti disebutkan diatas terjadi karena : Pertama, tidak ada kriteria yang baku (secara tertulis) siapa yang berhak mendapatkan layanan program JPKMS. Kedua, tidak pernah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh (massif) kepada penerima manfaat JPKMS terkait tentang prosedur penggunaan, jenis layanan yang didukung, sarana dan provider JPKMS. Tidak ada mekanisme pendataan yang sinkron antara kepling (kepala lingkungan) dengan pihak penyelenggara. Ketiga, tidak ada sanksi tegas bagi rumah sakit provider yang menelantarkan atau membebankan biaya pada pasien JPKMS. Keempat, program layanan JPKMS ini tidak memiliki landasan pijakan yang kuat melalui sebuah peraturan daerah sehingga hal ini membuka ruang bagi terjadinya penyelenggaraan yang tidak terkontrol dan tidak akuntabel. Rekomendasi Melihat pada realitas penyelenggaraan JPKMS selama ini, maka penting dilakukan peningkatan dan perbaikan kualitas layanan, yang tentunya harus dilakukan secara sinergis, bersimbiosis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sinergitas antar instansi terkait layanan kesehatan gratis ini perlu diperkuat sehingga tercipta kemudahan untuk menentukan siapa yang layak menerima program ini. Tentu saja, sosialisasi secara luas kepada masyarakat penerima manfaat harus dilakukan. Pada sisi lain, diperlukan landasan pijakan yang kuat dalam penyelenggarakan JPKMS melalui suatu peraturan daerah sehingga tercipta pedoman pelaksanaan, mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, serta sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan penyimpangan. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai penerima manfaat dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap program layanan kesehatan gratis dimaksud. Catatan Akhir Tahun Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA)


5

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara selaku lembaga yang konsern pada terlaksananya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol anggaran daerah skala provinsi, Sumut mendapat peringkat tertinggi kelima se-Indonesia dengan rincian gaji per bulan Gubernur sebesar Rp 327.251.701. Wakil Gubernur sebesar Rp 312.131.701, per tahun Gubernur sebesar Rp.3.927.020.411 dan Wakil Gubernur Rp.3.745.580.411. Sementara Walikota Medan mendapat peringkat tertinggi kedua se- Indonesia dengan rincian gaji per bulannya sebesar Rp 129.674.323, Wakil Walikota Rp 123.794.323. Per tahun Walikota menerima gaji sebesar Rp 1.556.091.880 dan Wakil Walikota Rp 1.485.531.880. "Wajarlah jika dalam

pesta demokrasi semua memperebutkan kursi tertinggi sebagai kepala daerah. Setiap rupiah yang di nikmati sebagai penghasilan bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat, oleh karenanya setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintahan sebagai media untuk melayani masyarakat. Maka selayaknya program pembangunan harus di orientasikan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan para birokrat dan antek-antek, kelompok, atau untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. Mari kita kritisi dan awasi kinerja kepala daerah kita. Daulat rakyat atas anggaran," tegas Rurita Ningrum selaku Direktur Eksekutif FITRA. (MEI)

Lima Kepala Daerah Berpenghasilan Tertinggi 2012 KEPALA daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten adalah pejabat negara yang besaran gaji, serta tunjangannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Selain gaji pokok dan tunjangan, mereka juga mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah. Setiap kepala daerah juga mendapatkan fasilitas rumah dinas. Tetapi tidak hanya itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000, kepala daerah juga mendapatkan tunjangan biaya--?biaya berikut : a. Biaya rumah tangga b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas e. Biaya pemeliharaan kesehatan f. Biaya perjalanan dinas g. Biaya pakaian dinas h. Biaya penunjang operasional Untuk wilayah propinsi, Gubernur Jawa Timur memperoleh penghasilan tertinggi di antara gubernur-?gubernur lainnya. Setiap bulan, Gubernur Jawa Timur diperkirakan memperoleh penghasilan sebesar Rp 642.360.003 yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000, tunjangan jabatan sebesar Rp 5.400.000, tunjangan operasional Rp 566.760.000, dan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebesar Rp 67.200.000. besarnya insentif yang diperoleh oleh gubernur Jawa Timur dikarenakan pajak dan retribusi yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar Rp 7,3 Triliyun. Sehingga, gubernur Jawa Timur mendapatkan insentif 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Selain itu, besarnya tunjangan operasional yang diperoleh dikarenakan PAD tahun 2012 lebih dari Rp 500 Milyar, sehingga dia mendapatkan tunjangan

operasional sebesar 0,15% dari PADnya. Dengan demikian, dalam satu tahun 2012 ini, Gubernur Jawa Timur memperoleh penghasilan sebesar Rp 7,7 Milyar. Untuk wilayah perkotaan, Walikota Surabaya berada di peringkat teratas dalam menerima penghasilan setiap bulannya, yaitu kira-kira sebesar Rp 194,1 juta. Penghasilan tersebut terdiri dari gaji pokok Rp 2.100.000, tunjangan jabatan Rp 3.240.000, tunjanganoperasional Rp 147 juta, dan insentif pajak dan retribusi Rp 41,1 juta. Dengan demikian, dalam satu tahun anggaran 2012 ini, walikota surabaya dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp 2,3Milyar. Sementara untuk wilayah kabupaten, Kab. Bandung adalah daerah dengan penghasilan bupati tertinggi seindonesia. Dalam setiap bulan di tahun 2012, diperkirakan Bupati Bandung memperoleh penghasilan sebesar Rp 129,6 juta dengan rincian sebagai berikut; gaji pokok Rp 2.100.000, tunjangan jabatan Rp 3.780.000, tunjangan operasional Rp 82,6 juta, dan insentif pemungutan pajak dan retribusi Rp 41,1 juta. Artinya, dalam satu tahun ini Bupati Bandung diperkirakan menerima penghasilan sebesar Rp 1,5 Milyar. Yang harus masyarakat ketahui adalah bahwa setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang bayar rakyat. Oleh karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintahan sebagai media untuk melayani masyarakat. Program pembangunan harus diorientasikan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Bukan untuk kesejahteraan para birokrat dan antek-antek kelompoknya, atau untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. sumber FITRA

LIPSUS

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah rincian komponen penghasilan serta jumlah yang mereka dapatkan :

Komponen Penghasila nGaji Pokok

Gubernur

Tunjangan Jabatan Tunjangan Operasional

Wakil Gubernur

Rp3.000.000

Rp 2.400.000

Rp 5.400.000

Rp 4.320.000

Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: • </= Rp 15 milyar, min: Rp. 150 juta, max: 1,75%; • > Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar, min: Rp. 262,5 juta, max: 1% • > Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar min: Rp. 500 juta; max: 0,75%; • > Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar, min: Rp. 750 juta, max: 0,40%; • >Rp 250 milyar s/d Rp. 500 milyar, min: Rp. 1 milyar, max: 0,25%; • > Rp. 500 milyar, min: Rp. 1,25 milyar, max: 0.15%.

Walikota/ Wakil Walikota/ dasar hukum Bupati Bupati Rp 2.100.000 Rp 1.800.000 Pasal 4 PP. No. 59 Tahun 2000 Rp 3.780.000 Rp 3.240.000 Pasal 1 ayat (2) Keppres No 68 tahun 2001 Besarnya biaya penunjang operasional Pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) PP No. ditetapkan berdasarkan klasifikasi 109 tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: • </= Rp 5 milyar, min: Rp. 125 juta, max: 3% • > Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar, min: Rp. 150 juta, max: 2%; • >Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar, min: Rp. 200 juta, max: 1,50%; • > Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar, min: Rp. 300 juta, max: 0,80%; • > Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar, min: Rp. 400 juta, max: 0,40%; • > Rp 150 milyar, min: Rp. 600 juta, max: 0,15%.

Insentif Paja k Besarnya pembayaran Insentif setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan Pasal 7 PP No. 69 dan Retribusi realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan: tahun 2010 • < Rp 1 Triliun rupiah = paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang me lekat • antara Rp 1 Triiun s/d Rp 2,5 Trliun = 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat • antara Rp 2,5 Triliun s/d Rp 7,5 Triliun = 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat • > Rp 7,5 Triliun = 10 kali gaji dan tunjangan yang melekat 5 Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penghasilan tertinggi

No 1 2 3 4 5

Propinsi Prov. Prov. Prov. Prov. Prov.

Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Timur Sumatera Utara

Total Penghasilan/ bulan Gubernur Wakil Gubernur Rp 642.360.003 Rp 627.240.003 Rp 603.422.043 Rp 584.942.043 Rp 438.097.208 Rp 422.977.208 Rp 344.087.750 Rp 328.967.750 Rp 327.251.701 Rp 312.131.701

Rp Rp Rp Rp Rp

Total Penghasilan/ Tahun Gubernur Wakil Gubernur 7.708.320.036 Rp 7.526.880.036 7.241.064.521 Rp 7.019.304.521 5.257.166.498 Rp 5.075.726.498 4.129.053.000 Rp 3.947.613.000 3.927.020.411 Rp 3.745.580.411

5 Walikota dan Wakil Walikota dengan penghasilan tertinggi

No 1 2 3 4 5

Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Surabaya Medan Bandung Semarang Bekasi

Total Penghasilan/ bulan Walikota Wakil Walikota Rp 194.122.808 Rp 187.402.808 Rp 129.674.323 Rp 123.794.323 Rp 88.376.201 Rp 82.496.201 Rp 82.433.272 Rp 76.553.272 Rp 76.028.893 Rp 70.148.893

Total Penghasilan/ Tahun Walikota Wakil Walikota Rp 2.329.473.690 Rp 2.248.833.690 Rp 1.556.091.880 Rp 1.485.531.880 Rp 1.060.514.413 Rp 989.954.413 Rp 989.199.269 Rp 918.639.269 Rp 912.346.712 Rp 841.786.712

Total Penghasilan/ bulan Bupati Wakil Bupati 129.596.905 Rp 122.876.905 90.730.071 Rp 84.850.071 78.519.751 Rp 72.639.751 72.639.468 Rp 66.759.468 71.928.453 Rp 66.048.453

Total Penghasilan / Tahun Bupati Wakil Bupati 1.555.162.858 Rp 1.474.522.858 1.088.760.849 Rp 1.018.200.849 942.237.018 Rp 871.677.018 871.673.616 Rp 801.113.616 863.141.431 Rp 792.581.431

5 Bupati dan Wakil Bupati dengan penghasilan tertinggi

No 1 2 3 4 5

Kabupaten Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Bandung Bogor Sidoarjo Tangerang Bekasi

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

Bupati Nias Kembali Resmikan Pemekaran Desa NIAS – Pemekaran desa menjadi bagian dari program Pemkab Nias dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan di desa dan kecamatan. Hal itu dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara peresmian desa di Kabupaten Nias yakni 2 desa di Kecamatan Ma’u, 3 desa di Kecamatan Somolo-molo, 7 desa di Kecamatan Gido, kemarin. Menurut bupati, peresmian desa yang baru dimekarkan selain menjadi program kerja pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Nias juga sebagai sarana dalam menampung aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini, sesuai dengan rintisan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen masyarakat baik tokoh aadat dan tokoh agama

melalui wadah panitia pemekaran desa ,katanya. Pada kesempatan itu Bupati Nias juga melantik pjs kepala desa yang di mekarkan dan bupati berharap agar pjs kades bekerja dengan tulus dan penuh tanggung jawab karena desa merupakan basis dalam memberhasilkan pemerintahan di kecamatan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada,ujarnya. Beberapa desa yang dimekarkan terdapat di Kecamatan Ma’u yakni Desa Sihare’o III Bawosalo’o Berua, Desa Sihare’o III Hilibadalu. Kemudian, Kecamatan Somolo-molo yakni Desa Hilimborodano, Desa Hiligodu Somolo-molo, Desa So’ewali.Sedangkan di Kecamatan Gido yakni Desa Ladea Orahua, Desa Tulumbaho Salo’o, Desa Lasela, Desa Hilizoi, Desa Somi Botogo’o, Desa Olindrawa Sisarahili, Desa Nifalo’o Lauru. (YAGI)

Pelantikan PP 59 Sakti Se-Kab Madina Sukses PANYABUNGAN - Kaderkader Pemuda Pancasila (PP) 1959 Sakti harus bisa memberikan rasa kenyamanan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi mitra Pemerintah untuk melakukan pembangunan. Seperti di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) PP 59 harus bisa menjadi mitra yang baik. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Pancasila 1959 Rudi Hartawan Tampubolon pada acara Pelantikan DPC Pemuda Pancasila 1959 Kab Madina di lapangan sepak bola Kecamatan Bukit Malintang Madina. “Sebagai kader PP 59 harus bisa memberikan contoh yang baik sehingga PP 59 menjadi organisasi kepemudaan yang dicintai masyarakat. Untuk itu, saya harapkan semua kader bersinergi di dengan masyarakat,” ujar Rudi. Lebih lanjut Rudi mengatakan, kalau masyarakat mencintai suatu organisasi, maka organisasi itu akan tumbuh kembang pesat di tengah-tengah masyarakat. “ Saya sangat mengharapkan kepada semua kader PP 59, jangan terlibat minum-minuman keras apalagi nar-

koba. Organisasi akan tumbuh apabila organisasi dilihat masyarakat memberikan sumbangsih pada pembangunan,” tegas Rudi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PP 59 M Ridwan SE mengatakan Amanat yang sudah dibebankan di pundak kader PP 59 adalah tanggungjawab besar. Untuk itu semua kader diharapkan dapat membesarkan organisasi ini. “Saya menitipkan kaderkader PP 59 ini kepada Pemerintah madina, semoga organisasi ini dapat memberikan sumbangsih besar kepada Pemkab,” harap Ridwan. Sementara itu Ketua DPC PP 59 Tiopan Lubis dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa organisasi ini tidak akan bisa jalan tanpa adanya dukungan dari semua kader yang telah berkisar 2300 anggota PP 1959 sakti di Mandailing Natal. Tiopan juga mengatakan bahwa organisasi PP 59 ini baru berdiri di Kabupaten Mandailing Natal ini, untuk itu kita di Kabupaten Mandailing Natal ini sangat mengharapkan dukungan dan arahan-arahan baik ia dari DPW maupun dari DPP. (TH)

Ngogesa Dianugrahi KDH Peduli PUG dan Anak STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menerima Anugerah Parahita Eka Praya (APE) kategori madya tahun 2012 dari Presiden RI pada acara puncak peringatan Hari Ibu ke-84 di UKM Convention Hall, baru-baru in. Anugerah langsung diberikan Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari Gumelar diterima H. Astaman Kepala Bappeda, sebagai ketua kelompok kerja pengarustamaan gender Langkat. Itu merupakan penghargaan dibidang pemberdayaan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan kepada perempuan dan anak. “Ini merupakan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan,” kata Rudi Kinandung Kabag Humas Pemkab Langkat. Penghargaan diberikan pada 12 kementerian/lembaga dan 21 pemerintah provinsi serta 42 Kabupaten/ kota yang dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Kepada wartawan juru bicara Pemkab Langkat itu menjelaskan Bupati selama ini membuka peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkembang dalam karier birokrasi maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. “Tentunya

penghargaan ini menjadi motivasi penggerak kita untuk terus meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan dan anak,”ujar Rudi saat ditemui di ruang kerjanya. Secara terpisah Kepala Badan KB dan PP Langkat Darwan Hasrimy didampingi Kabid PP dan KS Rina Marpaung menjelaskan diberlakukannya keputusan Bupati nomor 400-16/K/ 2012 tentang kelompok kerja Pengarustamaan Gender (PUG) dalam pemberdayaan perempuan dan keputusan Bupati nomor 463-27/K/ 2012 tentang penetapan Desa dan Kelurahan yang mengembangkan layak anak merupakan satu diantara komitmen kuat Pemkab Langkat terhadap pengarustamaan gender serta perlindungan hak anak. (JUL)

SUMUT

FD : APBD 2013 Akuntabilitas Transparan dan Aspiratif BATUBARA - Ketua fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Batubara H.Dazanul Fadli Saragih memberikan apresiasi positif kepada Bupati Batubara yang telah menyampaikan R-APBD 2013 untuk dibahas tim banggar eksekutif dan legislatif. Dengan harapan R.APBD 2013 akuntabel, transparansi dan aspiratif.

Hal ini dikatakannya pada rapat paripurna DPRD Batubara di Lima Puluh, baru-baru ini dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar keuangan R-APBD 2013. Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin dihadiri anggota DPRD Batubara, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, Muspida, sekdakab T.Erwin, asisten, Kadis dan pejabat lainnya.

Menurutnya apa-apa yang telah disampaikan Bupati memiliki posisi strategis dan fundamental terhadap pembangunan Batubara. Baik pada dimensi peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, revitalisasi pertanian, kehutanan dan dimensi infrastruktur serta sektor lainlainnya. Dalam rangka menciptakan RAPBD lebih banyak mengorientasikan program menyentuh kebutuhan publik,

maka perlu menyederhanakan anggaran yang bersifat administrasi dan program seremonial. Apalagi dampaknya pada masyarakat tidak telalu signifikan. Oleh karenanya perlu keceerdasan bagi banggar legislatif untuk melakukan pembedahan anggaran dari masing-masing SKPD,jika tidak dilakukan akan mengakibatkan anggaran yang ada pada SKPD tidak akan menyentuh kepada kepentingan rakyat Batubara, pungkasnya.(SAH)

Wabup Sergai Buka Seminar dan Pelatihan Guru TK/RA SEI RAMPAH – Guna meningkatkan mutu pendidikan anak serta memajukan kualitas tenaga pendidik, khususnya para guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar seminar sehari. Seminar itu dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran pengurus DPC GOPTKI dan pelatihan bagi para guru TK/RA se-Kabupaten Sergai. Seminar dan pelatihan digelar di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Sabtu (15/12). Kegiatan dibuka secara resmi Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Soekirman, turut dihadiri Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj Imas Haris Fadillah, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Drs. Rachmat Karo-karo, perwakilan dari SKPD serta ratusan guru TK/ RA se-Sergai. Wabup dalam arahan dan bimbingannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya peningkatan SDM bagi pengurus GOPTKI dan guru TK/RA se-Sergai dengan tujuan meningkatkan kompetensi pendidik untuk mewujudkan anak didik yang pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut Soekirman menjelaskan untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik harus membenahi sektor pendidikan terlebih dahulu. Pembinaan kompetensi tenaga pendidik merupakan bagian yang sangat penting, sebab tenaga pendidik (guru) akan berhubungan dengan anak-anak didik dalam interaksi proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pondasi pertama untuk membangun suatu tatanan generasi yang baru, karena pada saat usia 0 – 8 tahun merupakan

PENINGKATAN SDM - Wabup Sergai didampingi Ketua DPC GOPTKI, Ketua DWP dan Staf Ahli Bupati Sergai Bidang Pemerintahan saat membuka seminar sehari peningkatan SDM jajaran pengurus DPC GOPTKI dan pelatihan bagi para guru TK/RA se-Kabupaten Sergai. (Photo :ARM) masa-masa emas (Golden Age) bagi antara satu dengan yang lainnya, point berbeda yaitu memberikan proses pembangunan kualitas maseperti dalam hal konteks yang kecakapan yang lebih baik bagi demikian itu, diharapkan para guru guru TK/RA dalam memahami nusia Indonesia yang handal. Semaharus bisa memilih potensi mana struktur kurikulum pendidikan kin baik pembinaan kualitas mayang akan dikembangkan. DiperlPAUD secara maksimal. nusianya dimasa kini akan berukan penyaringan potensi mana Pembelajaran pada jenjang anak pengaruh sangat signifikan terhayang paling menonjol dari setiap usia dini harus menitikberatkan dap kualitas manusia Indonesia anak didik sehingga dapat dikempada konsep bermain sambil belajar, pada masa depan, kata Soekirman. bangkan secara optimal. dalam artian bahwa peserta didik Sebelumnya Ketua DPC GOPDalam kesempatan yang sama akan lebih optimal jika hanya TKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirketua panitia yang juga menjabat diorientasikan untuk kesiapan man dalam sambutannya mengasebagai ketua DWP Sergai Ny. Hj mental anak-anak dalam mematakan kegiatan ini merupakan salah Imas Haris Fadillah dalam laporansuki jenjang pendidikan pada Sekosatu program kegiatan yang rutin nya menyebutkan kegiatan diikuti lah Dasar (SD) dan Madrasah setiap tahunnya diadakan dengan 254 peserta terdiri dari 220 orang Ibtidaiyah (MI), ungkap Ny. Marberorientasi untuk memajukan guru TK/RA dan pengurus dewan liah. kualitas PAUD di kabupaten tanah pimpinan ranting GOPTKI KecaDijelaskan Ny. Hj. Marliah karakbertuah negeri beradat ini. Kegiamatan sebanyak 34 orang. (ARM) teristik anak didik sangat berbeda tan ini dilakukan dengan stressing

Sergai Luncurkan Program PATEN SEI RAMPAH - Sebagai upaya menuju perubahan dalam sistem penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait bidang pelayanan publik agar lebih cepat, terukur, jelas dan tepat sasaran, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menjadi Kabupaten pertama di Di Sumut yang menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sesuai dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman PATEN, yang merupakan langkah awal program pelimpahan wewenang dari pemerintahan Kabupaten/Kota kepada pemerintahan Kecamatan. Ini disampaikan Bupati Sergai HT. Erry Nuradi saat meresmikan program PATEN dirangkaikan pemberian penghargaan kecamatan terbaik tingkat Kab. Sergai dan penghargaan kepada desa/kelurahan serta kecamatan terbaik dalam pelaksanaan penyaluran dan pembayaran raskin tahun 2012. Acara ini diselenggarakan di halaman Kantor Camat Sei Rampah Desa Firdaus, Sei Rampah, kemarin. Turut hadir dalam acara ini Sekdakab Sergai H. Haris Fadillah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Kepala Bulog Divisi Regional I Medan Surya, Ketua MUI Sergai, Ketua FKUB, para Camat dan Ketua TP. PKK Kecamatan se-Sergai, para Kades/ Lurah se-Kabupaten Sergai serta para tokoh masyarakat. Lebih lanjut Bupati mengharapkan kedepannya pemerintah keca-

POTONG PITA - Bupati Sergai didampingi Sekdakab memotong pita saat peresmikan loket PATEN , di Kantor Camat Sei Rampah. (Photo: ARM) kecamatan. matan dapat menjadi pusat pelayang tepat waktu dalam penyaluran Khusus tahun ini sudah ada enam dan pembayaran raskin. yanan masyarakat, terutama terKecamatan yang telah mendapat kait pengurusan surat-surat, baik Konsistensi Kedisiplinan fasilitas meja pelayanan dan stanperizinan maupun non perizinan Sebelumnya Bupati Sergai medart operasional PATEN. Di anta- mimpin apel Hari Kesadaran Nasiodapat cepat dan sinergis. ”Ini berturanya Kec. Perbaungan, Sei Ram- nal (HKN) dilingkungan Jajaran juan meminimalisir kendala yang pah, Sei Bamban, Tebing Tinggi, PNS Pemkab Sergai di halaman dihadapi masyarakat seperti jarak Tebing Syahbandar dan Kecamatan kompleks kantor Bupati Sergai di dan sarana transportasi,” jelas Dolok Merawan. Tahun 2013 ditar- Sei rampah. Bupati. getkan 11 kecamatan. Untuk itu, dihimbau kepada Dalam sambutannya Bupati Disela-sela acara, Bupati Sergai mengatakan aparatur pemerintah seluruh aparat kecamatan, menjamenyerahkan penghargaan bagi sebagai pelayan masyarakat harus dikanlah momentum ini sebagai kecamatan terbaik di bidang peme- melaksanakan tugas, pokok dan langkah maju pelaksanaan pelayarintahan, pembangunan dan ke- fungsinya (tupoksi) dengan baik nan. Buatlah inovasi baru dalam masyarakatan. Juga diserahkan dimulai dari upaya pendisiplinan pelayanan publik karena program penghargaan terhadap Desa/Kelu- diri. PATEN akan menjadi salah satu rahan maupun Kecamatan terbaik indikator penilaian keberhasilan (ARM)


10

KPK POS E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Retribusi Pantai Perjuangan Belum Distor Kades BATUBARA - Dugaan Kerugian keuangan Daerah Kabupaten Batubara atas pengelolaan Pantai Perjuangan/Jono di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, mulai terkuak. Dari 40 blok karcis masuk Pantai Perjuangan/Jono yang diserahkan pihak Disbudparpora dan diterima Kades Lalang SM) pada 24 Agustus 2012, sampai mendekati akhir tahun anggaran 2012, SM belum juga diselesaikan.

Sementara surat himbauan dan teguran yang terus disampaikan kepada SM terkesan seperti angin lalu. Bahkan terkesan Kades SM merasa manusia yang kebal dan tak dapat tersentuh hukum. Pasalnya, itu semua terbukti dari surat pengaduan nomor 556/150 tertanggal 28 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kab Batubara. Pengaduan itu mandek alias beku. "Ada apa ya?. Lantas seperti apa pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan pihak Inspektorat," demikian Ketua Aliansi LSM Kabupaten Batubara, Sutrisno yang akrab disapa bang Tris, Kamis lalu di kantornya Jalan Jenderal Sudirman 4 A, Indrapura Kota. Menurut Tris, dari hasil pendapatan 40 blok karcis masuk Pantai Perjuangan/Jono, sebanyak Rp30 juta lagi

tidak dapat dipertanggung jawabkan SM. Sementara itu, hampir 4 bulan lamanya surat pengaduan disampaikan ke Inspektorat Batubara mengenai dugaan penggelapan uang retribusi daerah tersebut, namun sampai saat ini pihak Inspektorat tak mampu berbuat apa-apa. "Muncul dugaan miring, kasus penggelapan retribusi daerah itu beku, tanpa ada tindakan apapun," ujar Tris. Di tempat terpisah, Kades SM ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut mengelak dan melimpahkannya ke Sekdes. Selanjutnya Sekdes juga menghindar dengan alasan nanti nunggu BPD. Sewaktu SM ditanya tentang bukti setoran retribusi selama lebaran tanggal 24, 25 dan 26 Agustus 2012 , diam saja dan menghindar dengan alasan menghubungi orang lain melalui selulernya. (TIM)

Oknum PNS Pemkab Labura Pasang Aksi AEK KANOPAN - Oknum pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama AS pangkat III/A, dituduh pihak keluarga besar H.Simangunsong sebagai manusia biadab, karena tidak bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap putri tunggal mereka yang sangat dicintai. Kemarahan pihak keluarga besar H Simangunsong sejak oknum PNS itu memutuskan hubungan dengan putri mereka tanpa alasan tepat. Padahal keluarga Simangunsong sudah merestui hubungan putrinya dengan oknum PNS ini yang sudah berjalan tiga tahun. Bahkan jika keluarga Simangunsong selama berhari-hari berada di luar kota, putrinya dipercayakan pada oknum PNS agar saling menjaga dan memperhatikan. Tetapi di pertengahan November 2012 badai asmara diantara kedua sejoli ini bergemuruh dengan hempasan ombak yang sangat kuat hingga ada jatuh korban karena putusnya hubungan sepihak. Padahal AS pernah berjanji dihadapan kedua orangtua akan mengawini NS dan hanya

menunggu waktu, karena orang tua AS baru meninggal dunia. Di balik penolakan tak langsung dari AS itu, kemudian NS dengan terpaksa memberitahukan kepada kedua orangtuanya bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi. NS menyebut kalau AS sudah berulang kali, bahkan sering menyetubuhi AS jika pulang dari Aek Kanopan ke Tanjungbalai. Mendengar pengakuan itu, kedua orangtua NS marah besar terhadap putri mereka. Keluarga besar Mangunsong beberapakali mencoba mendekati pihak keluarga AS. Namun semua usaha sia-sia. Karena tidak ditemukan kata sepakat, maka keluarga Mangunsong melaporkan hal ini ke instansi tempat AS bekerja. Pengaduan keluarga NS diterima Kadis Kelautan, Perikanan dan Peternakan Labura. Dalam kesempatan itu, AS membantah tidak pernah melakukan asusila, menyetubuhi NS. Dia (AS-red) menyatakan jika benar dia siap bertanggungjawab dan siap dipecat sebagai PNS. (TS)

Parbetor Tewas Ditabrak KA SEI BAMBAN - Pelintasan kereta api (KA) tanpa palang pintu di wilayah Sergai kini kembali mengambil korban. Kali ini nasib naas itu menimpa Darman Harahap (52) warga Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Sergai. Becak motor tanpa nomor polisi yang dikendarainya ditabrak KA Sribilah I jurusan Rantau Parapat - Medan di pelintasan KA Dusun II, Desa PON, Kecamatan Sei Bamban, Senin lalu, sekitar pukul 13: 20 Wib. Akibat kecelakaan itu Darman Harahap terpental sejauh 10 meter dan tewas dengan tulang dada remuk. Informasi yang diperoleh menyebutkan, saat itu Parbetor dari arah Kampung Pon ingin mengantarkan 5 zak pupuk urea ke Kampung Hilir. Namun saat tiba di lokasi kejadian, laju becak yang dikendarai ayah 8 anak ini terhenti, karena tingginya bantalan rel KA. Kereta yang melaju kencang langsung menghantam becak motor hingga Darman Harahap terpental sejauh 10 meter, begitu juga dengan becak Darman Harahap yang ringsek tanpa

bentuk. Warga kemudian membawa Darman ke RS Melati kampung Pon. Namun nyawanya tidak tertolong lagi. Pria yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai penarik becak motor itu tewas dengan tulang dada yang remuk. Keluarga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung menuju RS Melati Kampung Pon. Menurut Ucok (35) putra sulung Darman Harahap kepada wartawan mengaku tidak mempunyai fisarat buruk yang akan menimpa ayahnya. Semenjak ditinggal ibunya, ayahnya tetap menarik becak untuk menghidupi adiknya yang masih tinggal di rumahnya. Pihak kepolisian Mapolsek Firdaus dan Satlantas Polres Sergai langsung menuju lokasi kejadian. Kasubbag Humas Polres Sergai AKP ZN Siregar yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. “Korban tewas setelah ditabrak kereta api penumpang Sribilah I, jurusan Rantau Parapat Medan. Saat ini kasusnya sudah ditangani Satlantas Polres Sergai. (ARM)

Rudi Sanjaya Diringkus di Tamora LUBUK PAKAM - Berakhir sudah pelarian Rudi Sanjaya alias Buyun (37) warga Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Datuk Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, setelah Jajaran Kepolisian Sektor Tanjung Morawa berhasil meringkus DPO yang sudah kabur selama 4 bulan dari Lapas Kelas II A Kota Binjai tersebut, Jumat pagi sekira pukul 05.00 Wib. Kasat Reskrim Polres Deliserdang AKP Erwin Syahputra Manik, menyebutkan bahwa keberadaan Rudi semula diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat Tanjung Morawa, dimana pria bertato diseluruh badannya itu diduga hendak melakukan tindak kejahatan perampokan di SPBU yang berada di Jalur Lintas Medan - Lubuk Pakam KM 17, tepatnya yang berada di samping Swalayan Suzuya Tanjung Morawa. Mendengar laporan warga tersebut, petugas dari Polsek Tanjung Morawa, langsung turun ke lokasi, dan melakukan penyergapan terhadap Rudi Sanjaya, yang ketika itu bersembunyi di sebuah pabrik di depan SPBU tersebut. "Setelah dikroscek, ternyata pria yang diamankan petugas Polsek Lubuk Pakam itu merupakan narapidana yang kabur dari Lapas Kelas

II A Kota Binjai pada 17 Agustus 2012 silam, dari ruang isolasi HIV,"ujar Kasat Reskrim. Lebih lanjut, Erwin mengatakan bahwa setelah berhasil mengamankan Rudi Sanjaya, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan pihak Kepolisian Kota Binjai, untuk menindak lanjuti perkara Rudi Sanjaya tersebut. (FR)

Sepeda motor yang dikendarai Candra Nababan saat ditabrak mobil taft.

Wartawan Terjungkal Diseruduk Taft SIBORONGBORONG - Can dra Nababan (29) wartawan media Aktual dan istrinya Nurlela br Hombing (30) warga Paniaran, Kecamatan Siborongborong diseruduk taft hiline No Pol BK 1408 YG, ketika hendak mengantar istrinya ke sekolah, Rabu sekira pukul 08.00 wib. Akibatnya, suami istri itu mengalami luka serius. Kemudian oleh warga langsung dibawa ke Puskesmas Siborongborong guna mendapatkan pertolongan pertama. Pengemudi taft disebut bermarga Siagian langsung melarikan diri serta meninggalkan mobil berikut tiga penumpangnya, Jelita Si-

hombing (30), Linda Sihombing (40) dan Netty Sinaga (29). Ketiganya mengaku baru sadar ketika mobil membentur tembok rumah warga. “Kami tidak tahu kejadiannya, karena supir memasang tape sangat kencang, tidak bisa diingatkan. Kami memilih tunduk dengan menyandarkan kepala pada jok depan, kami kaget mendengar benturan, tibatiba mobil sudah nyangkut di tembok dengan kereta yang terjepit di tengahnya,” ujar ketiganya bersamaan. Ketiganya mengaku sebagai karyawan kebun kopi PT Togus Gopas di Batu

Harang dan akan bekerja di lokasi kebun Silangit. Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) mengatakan, M Sihombing mengatakan, pengendara sepeda motor bergerak tidak kencang. Justru mobil taft dari arah belakang terlihat sangat kencang, lantas hendak menyelip kereta Mega pro. Dari arah berlawanan muncul mobil kijang, menghindari laga kambing mobil taft mengahantam bagian belakang mega pro. “Pengendara mega pro terpental akibat benturan yang kuat, sementara yang dibonceng terseret hingga puluhan meter, hingga taft

berhenti setelah menghantam dinding rumah warga,” katanya. Di Puskesmas, abang korban, Bangkit Nababan mengatakan, akibat kecelakaan itu kedua korban mengalami luka serius dan harus dirujuk ke RSU di Pematang Siantar. Kepala Pos Lantas Siborongborong, Aiptu Iskandar Marbun dihubungi via selulernya membenarkan kejadian dan pihaknya langsung melakukan olah TKP. “Sore ini supir sudah menyerahkan diri di Pos Lantas Siborongborong dan langsung kita berangkatkan ke Tarutung guna diproses,” katanya. (PR)

Barang Bukti Operasi Pekat Toba 2012 Dimusnahkan STABAT - Mengahadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, jajaran Polres Langkat, bekerjasama dengan instansi terkait lainnya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Lilin Toba 2012 selama 10 hari, dengan tujuan dan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dengan mengedepankan kegiatan preventif (Turjawali) yang didukung oleh kegiatan intelkam dan penegakan hukum guna menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat yang merayakan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 dengan aman, lancar, tertib dan terkendali. Kekuatan yang dikerahkan, dari Satuan Polres dan Polsek sebanyak 113 orang, sedangkan bantuan kekuatan dari instansi terkait meliputi Kodim 0203 Langkat, Dinas Perhubungan, Satpol. PP, Dinas Kesehatan, Kesbang Pol. Linmas, PMI, RAPI, Sub

Denpom I/5- 3, Kantor Sosial dan PMK. Hal itu terungkap dalam Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan di halaman Jananuraga, Mapolres Langkat di Stabat, Jumat. Kapolri dalam amanatnya dibacakan Komandan Apel, Kapolres Langkat AKBP Leonardus Eric Bhismo, SIK SH menegaskan, harapannya agar kegiatan tersebut dapat menjadi bukti dari kesiapan semua unsur kekuatan yang terlibat dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Karena itu, Polri sebagai institusi yang dipercaya untuk menyelenggarakan keamanan tersebut dituntut untuk melaksanakan manajemen keamanan yang sistematik, terpadu dan konprehensif dengan melibatkan seluruh komponen serta stakeholder lainnya, sehingga dua agenda keagamaan yang penting tersebut tidak terganggu dan dapat

berlangsung dengan lancar, tertib, aman dan terkendali. Rencana pengamanan terpadu tersebut secara nyata telah diimplementasikan melalui apel gelar pasukan dengan menghadirkan seluruh kekuatan yang ada untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung serta rencana tindakan yang tepat, sehingga semua tahapan penyelenggaraan pengamanan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut ditambahkan, dari data jumlah kejadian termasuk dalam 11 kasus menonjol di bidang kriminalitas, meningkat dari 629 kasus di tahun 2010 menjadi 1.436 kasus di tahun 2011. Begitu juga dengan kecelakaan lalu lintas, mengalami peningkatan dari 583 kasus pada tahun 2010 menjadi 2.869 kasus pada tahun 2011. Peningkatan seperti ini juga terjadi pada jumlah

pelanggaran lalu lintas dari 89.620 kasus pada tahun 2010 menjadi 155.343 kasus pada tahun 2011.Setelah Apel, Kapolres AKBP Leonardus Eric Bhismo SIK SH, dan Wakapolres Kompol Drs Safwan Khayat MHum, didampingi para perwira lainnya melakukan paparan dan pemusnahan terhadap barang bukti dari hasil Operasi Pekat Toba 2012. Adapun hasil dari Operasi Pekat Toba 2012 yang dipaparkan dan dimusnahkan itu adalah miras sebanyak 5.189 botol dari berbagai jenis dan merk, judi dengan 170 kasus dan 193 tersangka dengan barang bukti jackpot 38 unit, uang Rp78.000.000, dan HP 114 unit. Lalu, premanisme berupa sajam 59, senpi 4 dan air soft gun 12.Sedangkan dari prostitusi berhasil diamankan sebanyak 19 orang tersangka. Hal ini tentu menunjukkan kinerja yang bagus dari Polres Langkat.(FR)


11

KPK POS E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

KRIMINAL

Inganta Tarigan Korban Laporan Palsu Penegak Hukum MEDAN - Sena Bakhtiar Efendi Girsang SH (foto) selaku kuasa hukum Inganta Tarigan korban laporan palsu aparat penegak hukum, mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Pakpak Bharat, Jaksa Agung RI, Kajatisu, dan Kajari Sidikalang. Pemohon Praperadilan Inganta Tarigan yang juga anggota Polri itu ditahan karena perbuatannya dan diancam dengan Pasal 170 Jo 406 KUHP, di rutan Sidikalang berdasarkan permintaan penitipan Kapolres Pakpak Bharat kepada Karutan Sidikalang. Dalam surat perintah penahanan No.SP-Han/20/XI/2012/ Reskrim tanggal 3 november 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012. Melihat adanya kejanggalankejanggalan pada proses hukum terhadap kliennya, Girsang langsung mengambil langkah untuk melakuan prapid terhadap aparat penegak hukum tersebut. Adapun alasannya untuk melakukan prapid, dalam surat perintah yang diuraikan Kapolres Pakpak Bharat, Inganta Tarigan telah melakukan perbuatan tindak pidana pengrusakan sel rumah tahanan polisi Polres Pakpak Bharat pada tanggal 3 Maret 2012, berdasarkan laporan Polisi No.LP/36/X/2012/ Res.P.Bharat tanggal 17 Oktober 2012. Girsang mengatakan, tanggal 17 Oktober 2012 ketika kliennya ditahan di RTP Polres Pakpak Bharat dalam kasus lain (Laporan Polisi No.LP/01/I/2012/NARKOBA) yang berkasnya hingga permohonan praperadilan diajukan masih disidangkan di PN sidikalang Reg.No.109/ Pid.B/2012/PN-Sdk. Dan, lanjutnya, berdasarkan berkas perkara Laporan Polisi terdahulu (perkara narkoba) yang sedang diperiksa, dalam dakwaan Kajari Sidikalang menguraikan bahwa pada tanggal 4-8 Februari 2012 Inganta Tari-

gan melarikan diri dari sel RTP. Dan ditahan di Rutaan Sidikalang sejak tanggal 15 Februari 2012 hingga permihonan praperadilan ini diajukan. Berikutnya, kata Girsang, Kapolres Pakpak Bharat menguraikan dalam laporan polisi No.LP/36/X/ 2012/res.P.Bharat tanggal 17 Oktober 2012 (tanpa menguraikan sipelapor). Menurutnya, Kapolres Pakpak Bharat telah melakukan laporan palsu, karena bagaiman mungkin kliennya melakukan pengrusakan sel RTP Polres Pakpak Bharat tanggal 3 November 2012 ,pukul 05.00 wib sementara sejak 15 Februari 2012, kliennya sudah ditahan di Rutan Sidikalang. Girsang juga menuding Laporan Polisi No.LP/36/X/2012/Res.P.Bharat tanggal 17 Oktober 2012 untuk tindak pidana yang terjadi pada tanggal 3 November 2012 sudah bertentangan dengan Pasal 74 KUHP yang menyatakan, "pengaduan hanya boleh dilakukan dalam tempo 6 bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu (kalau dia berdiam di negara Indonesia) atau dalam tempo 9 bulan sesudah ia mengetahui itu (kalau dia berdiam diluar negera Indonesia). Artinya, laporan pengaduan tersebut sudah melewati batas waktu

yang ditentukan oleh UU, dan tanpa menyebut siapa pelapornya dalam surat perintah penangkapan No.SPKap/27/XI/2012/RESKRIM tanggal 2 November 2012 dan surat perintah penahanan No.SP-Han 20/XI/2012/ Reskrim tanggal 3 November 2012. "Jadi tidak benar dilakukan penangkapan, karena pada tanggal 2 November 2012 kliennya masih berada di Rutan Sidikalang," tegasnya. Selain itu, kata Girsang lagi, penahanan yang dilakukan pihak Kapolres Sidikalang telah menyalahi Pasal 74 ayat 1,dan Pasal 75 ayat 1 KUHP. Pihak Kapolresta Sidikalang juga tidak ada membuat Berita Acara Penangkapan dan Penahanan, bahkan sudah lewat waktu dan penuh kebohongan karena pada saat hari dan tanggal yang diuraikan dalam laporan polisi tersebut, tersangka sudah ditahan di Rutan Sidikalang sejak tanggal 15 Februari 2012. Bahkan, lanjutnya, perbuatan Kapolres Sidikalang yang salah itu diakomodasi oleh Kajari Sidikalang yang memberikan ijin perpanjangan surat penahanan terhadap kliennya. Kesalahan ini tidak akan mungkin terjadi jika Kajari Sidikalang cermat mempelajari dan memahami Pasal 74 KUHP. Bahkan Girsang selaku kuasa hukum Inganta Tarigan telah mengingatkan secara lisan kepada Jaksa Andreas Tarigan.SH, tentang lewat waktu laporan polisi itu. Seharusnya, pihak Kajari Sidikalang dalam membaca dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-04/SDKAL/ Epp.1/05/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dalam perkara Narkoba reg.No. 109/pid.B/2012/Pn-Sdk yang sampai permohonan prapid ini didaftarkan ke PN sidikalang belum putus dan masih berjalan pemeriksaannya. Akibat penahanan yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan hukum, kliennya telah mengalami kerugian baik secara materil maupun moril. Girsang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memanggil semua pihak yang berperkara sekaligus memberi keputusan atas permohonan prapid dari kliennya. (FeR)

sekilas berita

Perampok Mobil Ditangkap PERBAUNGAN - Perampok mobil dengan kekerasan, Minggu pagi, terjadi di jalinsum, tepatnya di area PTPN 4 Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku berjumlah enam orang, salah satunya Yudistira Putra (26). Namun, berkat kesigapan Polsek Perbaungan, warga Jalan Amaliun Medan tersebut berhasil diringkus Polisi. Mobil Xenia BK 1735 MH warna hitam milik Sayuti (26) warga Jalan Karya Medan, berhasil diamankan. Hari itu, korban dari Medan mau menuju Kisaran. Belum sampai ketujuan, ternyata sudah diikuti mobil Avansa warna hitam dari belakang. Di TKP Mobil Xenia BK 1735 MH dipepet dan diperintahkan untuk berhenti. Dua pelaku Tommi dan rekannya turun dari mobil Avanza. Sayuti (26) langsung disekap dan diancam agar segera memberikan mobilnya. Kedua mata Sayuti (26) ditutup dan dilakban. Begitu tangan dan kakinya tak bergerak diikat, sampai di perkebunan Pagar Marbau Kab.Deli Serdang. korban diturunkan, dan kemudian ditinggalkan. Yudistira Putra (26) mengaku hanya kenal dengan Tomy (30). Sedang keempat lainnya tidak dikenalnya. Yudistira Putra (26) dikenakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman lima tahun

penjara. Sementara Polsek Perbaungan dibawah Komando Kanitreskrim Ipda Pol Ilham SSos, terus memburu keempat pelaku lainnya. Identitas sudah diketahui. (ARM)

Bupati Minta Media Aktif Awasi Perambahan Hutan ACEH TIMUR - Masih dijumpai adanya praktek pembalakan liar disejumlah kawasan Aceh Timur. Karenanya, Bupati Hasballah Bin M Thaib meminta media untuk membantu dalam memberantas ileggal logging ini. Peran media/pers sangat diharapkan dalam melakukan investigasi terkait perambahan hutan di kawasan ini. Pemkab sangat menyesalkan praktek illegal logging ini. Biasanya yang cenderung terjerat hukum adalah masyarakat kecil. Sementara cukong perambah hutan dan oknum-oknum pelaku serta pembeking leluasa melakukan aksinya. "Karenanya rekan-rekan wartawan dan media di daerah ini seperti halnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam membantu pemda untuk memberantas illegal logging ini," demikian harapan bupati Hasballah M Thaib didampingi Kasubbag Humas Eddyanto SST saat menerima audiensi

pengurus PWI Perwakilan Aceh Timur, Senin, di Pendopo Idi. (BSO)

Datuk Penghulu Keluarkan Surat Kematian Aspal ACEH TAMIANG - Surat keterangan kematian atas nama Wartini, beralamat terakhir di Kampung Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang dikeluarkan pada 10 Mei 2011 dan ditanda tangani oleh Datuk Penghulu Kampung Pahlawan, diduga keras palsu. Soalnya, Wartini hingga kini masih hidup dan dalam keadaan sehar walafiat. Wartini menyatakan, Rabu, bahwa dirinya sampai sekarang masih hidup. Tidak benar sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, apa yang dilakukan SN Datuk Penghulu Kampung Pahlawan adalah penipuan data catatan kependudukan, dengan sengaja mengurangi jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang, dan akan melaporkan kejahatan yang dilakukan Datuk Penghulu Kampung Pahlawan berinisial SN, pada penegak hukum. Saat dikonfirmasi SN disampingi Sekdes Kampung Pahlawan mengakui perbuatannya mengeluarkan surat keterangan kematian Aspal atas nama Wartini. SN memohon maaf atas kesilapan yang dilakukannya. (BSO)

SUMUT

Rehab SMPN 2 Medang Deras Selesai Dikerjakan BATUBARA – Rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Medang Deras selesai dikerjakan. Dengan selesainya perehaban gedung para siswa semakin giat belajar. Hal ini disampaikan kepala sekolah SMPN 2 Medang Deras di ruang kerjanya, Jumat (21/12) didampingi para dewan guru. Pelaksanaan pembangunan perehapan kelas dilaksanakan dengan partisipasi komite sekolah dengan mengacu kepada permendikbud no 16 tahun 2012/peraturan perubahan nomor 56 tahun 2011 tentang petunjuk dan teknis penggunaan DAK bidang pendidikan. Penggunaan pengelolaan dana secara terbuka tidak ada yang disembunyikan baik dari sebelum pengerjaan, sedang dan selesai penger-

jaan. “Kita harapkan ruang kelas yang diperbaiki akan semakin menambah semangat baru bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Kita ketahui bahwa pendidikan merupakan pilar utama pembangunan,” ucapnya. Anggota DPRD Batubara Syahrianto Damanik ST mengatakan, ruang kelas SMPN 2 Medang Deras yang sudah diperbaiki hendaknya dapat dipergunakan, dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. “Seluruh dewan guru dan murid hendaknya dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga masyarakat yang sejahtera dan berjaya segera kita wujudkan secara bersama,” ucap politisi partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI).(Sahrel)

Pembubaran Yayasan RS Haji Tak Sesuai Prosedur MEDAN - Sidang lanjutan gugatan Forum Umat Islam (FUI) Sumut yang menggugat Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho dan Sekda Provsu Nurdin Lubis atas pengambil alihan aset Yayasan Rumah Sakit Haji di Jalan RS Haji Pasar V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, kali ini mendengarkan keterangan saksi. Dalam kesaksiannya, Guru besar Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Tan Kamelo menuturkan bahwa adanya keputusan pembubaran yayasan pada 30 November 2011 lalu, dinilai banyak kelemahan dari sisi hukumnya. Selama dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Surya Perdamean SH dan tim kuasa hukum penggugat dan tergugat, saksi menerangkan bahwa kewenangan seorang gubernur dan pelaksana tugas gubernur berbeda. Seorang Gubernur bisa melakukan perubahan dan sedangkan pelaksana tugas gubernur ada batasannya, sehingga pembubaran dan pengambilan asset RS Haji Medan ini tentunya tidak bisa diharapkan. Begitu pula menyikapi soal daftar kehadiran yang notabene diwakili, dalam hal ini Plt Gubsu Gatot yang diwakili Sekda Provsu, Nurdin Lubis, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun diwakili oleh Ketua Komisi E DPRD Sumut, Jhon Huga Silalahi dan Ketua MUI Sumut, Abdullah Shah tentunya tidak sah. Sebab, ini harus sesuai dengan AD/RT yayasan RS Haji Medan, dimana banyak terjadi pelanggaran hukum, dimana pengambil keputusan langsung oleh Gubernur justru diputuskan oleh Plt Gubsu. Sementara kehadiran Jhon Hugo juga tidak benarkan karena tak sesuai dengan AD/RT, bahkan tandatangan yang dilakukan Ketua MUI Sumut, yang justru tidak hadir namun dikatakan hadir ini merupakan suatu kebohongan publik. Seusai persidangan, Ketua Umum FUI Sumut, Sudirman Timsar Zubil mengatakan, RS Haji Medan dibangun atas dasar swadaya umat Islam. Seharusnya, bila

yayasan tersebut dibubarkan, maka asetnya harus diserahkan kepada badan amal sosial Islam sesuai dengan anggaran dasar yayasan RS Haji Medan. “FUI Sumut didirikan untuk membela agama dan kepentingan ummat Islam. Sekarang ini terjadi pengambil alihan terhadap aset ummat Islam yaitu RS Haji Medan. Aset-aset yayasan yang diambil alih kedua tergugat ini yang kami anggap sebagai kedzoliman terhadap ummat Islam,” ungkapnya. Seperti diketahui pada 3 Juni 1998, RS Haji Medan didirikan di bawah naungan Yayasan RS Haji Medan berdasarkan akte yayasan nomor 5 tanggal 3 Juni 1998. Namun, selanjutnya timbul permasalahan di mana Anggaran Dasar Yayasan RS Haji Medan tidak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang berlaku. Selanjutnya para pengurus Yayasan RS Haji Medan bersama Plt Gubsu mengadakan rapat Paripurna pada 7 Februari 2012 yang menghasilkan keputusan diantaranya menyetujui pembubaran RS Haji Medan, menyetujui pengelolaan rumah sakit tersebut oleh Pemprov serta merekomendasikan kepada Plt Gubsu dan Sekda Provsu untuk segera mengambil langkah strategis terhadap Manajemen RS Haji Medan. Setelah terjadi pembubaran Yayasan, pihak manapun tidak dapat melakukan pengelolaan harta benda yang tersisa karena harus diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam yang ditunjuk. "Ini merujuk pada pasal 18 ayat 2 akte yayasan nomor 5, pihak manapun tidak dapat melakukan pengelolahan harta benda yang tersisa karena harta benda yang tersisa tersebut harus diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam yang ditunjuk,” ungkapnya. Namun selanjutnya tergugat I dan tergugat II mengeluarkan Peraturan Gubsu Nomor 78 Tahun 2011 tentang pengalihan pengelolaan Yayasan RS Haji Medan kepada Pemprov yang berindikasi terhadap penguasaan dan kepemilikan terhadap harta benda yayasan.(FeR)

Bantuan Alat Dapur Untuk IRT Jadi Ajang Pungli BATUBARA - Salah satu program bantuan sosial digelontarkan kepada ibu rumah tangga (IRT) adalah berupa alat dapur. Penerimanya mayoritas warga Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada tahun 2012. Namun sungguh ironis, yang namanya bantuan sosial tidak terlepas dari pungutan liar (pungli). Seperti diungkapkan kepada wartawan koran ini, 60 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan tersebut dikenakan biaya sebesar Rp100 ribu/ KK. "Dengan alasan pembiayaan administrasi antara lain foto copy berkas," kata seorang ibu penerima bantuan, Kamis lalu, di rumahnya. Menurut informasi, bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2012 , yang

bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Batubara. Bantuan yang diterima warga berbentuk barang yang langsung dari Provinsi. Selanjutnya bantuan tersebut diturunkan di Kantor Desa Titi Payung. Kemudian dibagikan kepada penerima dengan ketentuan per KK menerima : tabung gas ukuran 15 kg, kompor gas merek Rinai dua dapur, kuali aluminium, piring kaca dua lusin, dandang 30kg dan steling kaca. Menurut S (oknum yang melakukan Pungli), uang yang dikutip alasannya sebagai administrasi sebesar Rp100 ribu /KK. Kasta S, yang melakukan pungli sebenarnya adalah (N) dan (A), yang bukan pegawai di kantor Dinas Sosial setempat. Misalnya A merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor

Dinas BKKBN Kabupaten Batubara dan (A) juga salah seorang istri anggota DPRD aktif di kabupaten ini. Terkait pungli tersebut, media ini sering menghubungi (A) melalui selulernya juga pesan singkat, namun tidak pernah direspon. Masih kata (S), jika pungli dilakukan Rp100 ribu per KK X 60 KK, maka hasil dari kegiatan pungli tersebut sebesar Rp6 juta dan itu baru hitungan kasar. Sementara menurut Kadis Sosial Natubara Aladin, ketika dikonfirmasi terkait pungli itu mengatakan, pungli tersebut tidak dapat dibenarkan. "Kalau ada anggota saya yang melakukan pungli itu, akan saya perintahkan untuk dimuntahkan dan saya cukur habis," pungkas Aladin melalui selulernya. (TIM)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

BISNIS online mungkin tidak asing lagi bagi anda. Tapi ketidak asingan itu, mungkin bermakna positif dan ada juga yang bermakna negatif. Tergantung dari pengalaman individual terhadap bisnis online. Layaknya sebuah kehidupan nyata, dunia online juga memiliki beribu dinamika. Dunia offline (nyata), kita akan menemukan beribu macam bisnis yang ada, mulai dari bisnis yang berskala global, nasional, maupun bisnis kecil-kecilan.

SUMUT

Dari bisnis merakit pesawat, hingga penjual toko kelontong, ataupun pedagan kaki lima. Bisnis online tidak jauh beda dengan peluang yang ada dalam bisnis offline. Dalam bisnis online, anda bisa menjadi seorang pedagang kaki lima (kata Anne Ahira, pedagang kaki online), menjadi makelar, menjual jasa (mungkin jasa potong rambut tidak ada lewat online), menjadi seorang guru/dosen, membuka toko kelontong online, dan beribu-ribu jenis usaha lainnya, tergantung

usaha apa yang anda ingin geluti. Yang jelas, peluang usaha online terbuka lebar, selebar ide yang bisa anda ciptakan sendiri. Terlepas dari luasnya usaha yang bisa digeluti secara online, banyak penilaian negatif yang muncul sehubungan dengan bisnis online ini. Penilaian yang negatif, ini muncul karena kekurang mengertian orang tersebut terhap bisnis online, ataupun sudah merasa jera mengikuti bisnis online, karena sudah berkali-kali

tertipu. Dalam bisnis online, anda akan bertemu dengan tipetipe orang yang membuka bisnis online. Tidak hanya orang yang “baik” yang membuka usahanya secara online, bahkan perampok dan penipu pun membuka usahanya dengan kedok bisnis online. Jadi anda patut waspada jika anda ingin bergabung kesuatu usaha online, jangan sampai bergabung dengan bisnis online penipu yang dikelola oleh seorang perampok. (TIM)

Markas Transaksi Online Ilegal Digerebek

PELAKU - Para pelaku penipuan via internet yang seluruhnya berkewarganegaraan asing saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, Rabu. (KPK POS/IST)

BISNIS online kini berkembang pesat di penjuru dunia, termasuk di negeri ini. Perkembangan bisnis ini belakangan kian menjamur. Sampai-sampai jejaring sosial (seperti facebook dan twitter) juga dimanfaatkan untuk transaksi bisnis. Hanya saja kini timbul pertanyaan, apakah pembaca sudah pernah mendengar bisnis online, atau sedang terjun pada bisnis online, atau sudah menjadi korban bisnis online?. Kenyataannya, melihat beberapa iklan yang terpajang baik, banner maupun iklan baris di internet semuanya menggiurkan untuk diikuti. Dengan hanya bermodalkan beberapa puluh ribu saja untuk join, iklan bisnis online ini menjanjikan keuntungan miliaran rupiah hanya dalam beberapa hari. Anda tinggal bayar, uang untuk join, anda tak usah repot-repot mengelola bisnis yang ditawarkan kepada anda. Jika anda tertarik atau sudah pernah join ke

BISNIS online adalah sebuah bisnis yang mempunyai kekuatan sangat luar biasa dalam menghasilkan sebuah income (pemasukan/uang), jika dibandingkan dengan bisnis offline. Dari mana kekuatan bisnis online itu muncul? Kekuatan bisnis online itu terdapat pada passive income. Bagi anda yang sudah membaca buku Robert. T. Kiyosaki, yang berjudul “Rich Dad, Poor Dad”, anda akan mengerti apa itu passive income. Passive income adalah sebuah penghasilan yang akan anda terus dapatkan, walaupun anda sekarang dalam keadaan isterahat, artinya tidak dalam keadaan bekerja. Jadi sebuah sistemlah yang bekerja untuk anda. Anda sedang tidur, uang anda akan mengalir dalam rekening anda. Banyak usaha yang bisa menghasilkan passive income. MLM misalnya. Se-

bisnis ini, diyakini anda sudah pernah tertipu. Layaknya sebuah usaha, butuh modal, waktu, dan yang paling penting adalah ilmu. Tidak ada sebuah bisnis yang berkembang tanpa ilmu. Jika anda berbisnis online tanpa mengetahui bagaimana bisnis itu bekerja, apakah logis atau tidak, bisa dipastikan anda sedang menjalani bisnis khayalan. Hasilnya khayalan (mungkin nyata untuk sementara), dan akhirnya adalah “aduhai, celakanya aku” (penipuan). Aparat Kepolisian ternyata tak tinggal diam memantau bisnis online yang disinyalir lebih kepada

hingga, buku Robet T. Kiyosaki ini bagi seorang aktivis MLM, ibarat sebuah kitab suci. Bagaimana dengan bisnis online (selain bisnis MLM online tentunya)?. Passive income akan didapat dan mengalir ke anda sesuai dengan apa yang anda usahakan sebelumnya. Menurut Robert T. Kiyosaki, sebuah usaha yang menghasilkan passive income membutuhkan waktu untuk membangunnya. Jadi tidak sama dengan sebuah bisnis, jualan telur misalnya, anda beli di peternak ayam misalnya seharga Rp1000, dan menjualnya kepasar Rp1.200. Di sini anda akan dapat keuntungan langsung Rp200. Bagi sebuah bisnis yang disetting untuk untuk menghasilkan income, butuh waktu berharihari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru bisa menghasilkan untuk anda. Tetapi, sekali menghasilkan,

bentuk penipuan lewat kecanggihan teknologi saat ini. Buktinya, Rabu pekan lalu, Polda Sumut menangkap 36 orang Warga Negara Asing (WNA), karena diduga terlibat penipuan melalui internet di lingkup internasional. Turut diamankan sejumlah barang bukti. Para WNA itu berasal dari tiga negara, yakni China, Korea dan Thailand, terdiri dari 20 pria dan 16 wanita. Identitas mereka secara lengkap sudah didata petugas yang memeriksa mereka di Mapolda Sumut Jalan Medan – Tanjung Morawa. Ke 36 WNA itu diamankan tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) dari salah satu rumah di Komplek Malibu Indah. Perumahan mewah ini berada di sekitar Bandara Polonia, Medan. Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho menyatakan, dari rumah ini para tersangka menjalankan penipuan melalui internet. Mereka melakukan transaksi online ilegal dengan jaringan internasional.

keuntungan akan terus mengalir untuk anda. Sebagai contoh. Anda memulai bisnis online, pertama dengan membuat sebuah toko yang online (website). Website yang anda kelola, anda update tiap hari, tidak langsung akan mendapatkan keuntungan hari itu, besok, atau bulan depan, tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi jika usaha anda membangun website, membangun kekuatan pengunjung yang puluhan ribu misalnya, itu adalah sebuah modal utama. Website anda yang sudah ramai dikunjungi orang, kemudian anda membuat sebuah usaha di website anda, kemungkinan besar keuntungan yang akan anda dapatkan dalam usaha itu juga sangat besar. Sebuah usaha bisa berhasil, jika usaha itu banyak dikunjungi orang. Membangun sebuah toko di tengah hutan tanpa ada pengunjung satu pun, kemudian berharap mendapatkan keuntungan, itu adalah sebuah mimpi. Tetapi jika anda membangun toko di persimpangan jalan, di mana

“Mereka menawarkan berbagai produk di internet, setelah konsumen mengirimkan uang pembayaran, barang tidak dikirim,” kata Sadono, beberapa jam setelahpenangkapan. Kasus ini berhasil diungkap menyusul informasi yang diperoleh dari Mabes Polri. Dalam pengembangan berhasil ditemukan lokasi para tersangka, hingga kemudian dilakukan penyergapan. Berhasil diamankan sejumlah barang bukti antara lain, komputer, telepon seluler dan telepon satelit yang dipergunakan untuk berkomunikasi ke berbagai negara. Mencermati tindak tanduk ke 36 WNA itu, terindikasi jika bisnis yang mereka lakukan hanya akal-akalan untuk mengeruk keuntungan dari calon konsumen. Buktinya, ketika produk yang ditawarkan disepakati dan kemudian uang pembayaran ditransfer, produk yang dipesan tak kunjung dikirim. Melihat kenyataan ini, waspadalah terhadap bisnis online yang menggiurkan namun hanya khayalan dan penipuan. (TIM)

orang-orang banyak lewat, atau jika hujan mereka akan berteduh di toko anda, minimal akan melirik jualanjualan anda. Jika pengunjung kehausan, dan anda kebetulan jualan air, itu adalah sebuah prospek bagi anda. Beginilah logika kerja sebuah website. Tetapi website yang anda kelola, tidak selamanya anda jaga 24 jam sehari, layaknya toko offline, tetapi cukup anda menambah fitur-fitur jualan dan kontenkonten anda, sehingga semakin banyak pengunjung ke toko online (website) anda. Jadi anda akan mendapatkan sebuah passive income, keuntungan akan anda dapatkan walaupun anda dalam kedaan isterahat. Ini adalah salah satu contoh kekuatan bisnis online. Masih banyak kekuatan lain yang bisa anda bangun untuk memperkuat usaha online. Bagimana membangunnya? Itu tergantung kreativitas anda. Contoh ini, hanya sekedar logika, bahwa bisnis online itu memang patut dijadikan pilihan. (TIM)

SALAH satu rumah mewah di bilangan Perumahan Malibu Indah Medan, sudah lama diincar aparat kepolisian. Soalnya, dari berbagai informasi diperoleh, rumah beralamat di Komplek Perumahan Malibu Indah H9 BlokH, Polonia, Medan, dijadikan markas penipuan via online antarnegara. Berbekal dengan laporan yang ada, Rabu pekan lalu, Satuan Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek salah satu rumah mewah di Komplek Perumahan Malibu Indah tersebut. Penggerebekan dilakukan karena rumah berlantai III itu diduga dijadikan markas penipuan via online antarnegara. Dari dalam rumah bercat putih itu, polisi menemukan 36 orang warga Korea, China, dan Thailand, masingmasing 16 wanita dan 20 pria. Selain mengamankan puluhan warga asing itu, polisi juga menyita puluhan telepon seluler dan telepon satelit sebagai jaringan komunikasi ke sejumlah negara. Hari itu juga ke 36 WNA tersebut diangkut ke Mapoldasu menggunakan truk pemburu preman. Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho SH didampingi Kasubdit II/Cyber crime AKBP Agus A dan Kasubdit III/Tipikor AKBP Yudha, di lokasi penggerebekan, mengatakan, rumah itu dijadikan markas transaksi online ilegal internasional (transnasional-red) berupa penipuan melalui internet. "Ini masuk dalam transnasional crime," kata Sadono. Para pekerja yang merupakan pelarian dari negaranya melakukan penipuan dengan cara menawarkan produk. Kemudian, bagi berminat mentransper dana namun barang tidak dikirim. Kasus yang sama sudah dibongkar Bareskrim Mabes Polri di Surabaya dan para pekerja yang berasal dari Taiwan, China sudah dideportasi ke negara asalnya karena tidak memiliki doku-

JIKA iklan adalah sarana berkomunikasi antara produsen dan calon konsumen, maka sudah seyogyanya, iklan tersebut dibuat sedikimian rupa agar lebih komunikatif. Sebuah iklan yang menarik dan komunikatif dengan tampilan yang meyakinkan akan dapat membuat orang yang melihatnya untuk bergabung atau memakai produk yang di iklankan. Tetapi bagaimana dengan tampilan iklan yang seronok yang hanya mengumbar janji (kebohongan), bahkan terkadang kearah konten “pornografi”? Sepanjang pengamatan selama ini, inilah problematika iklan online di Indonesia. Jika dibandingkan antara iklan online yang betul-betul bersih, jujur, bukan konten pornografi dengan iklan-iklan yang jauh di bawah standar, bahkan iklan yang menawarkan usaha kebohongan dan pornografi, tidak akan lebih dari 20 persen. Ini sungguh mengecawakan. Ada dua jenis iklan online yang mendominasi di Indonesia yaitu; iklan peluang usaha online dan iklan “alat kelamin”. Iklan Peluang Usaha

men resmi masuk ke Indonesia. Dijelaskannya, para pekerja ini merupakan pelarian atau buronan dari negaranya karena melakukan penipuan menggunakan online (internet). Kemudian mereka lari dan ditampung disejumlah provinsi di Indonesia seperti Medan, Surabaya, dan Jakarta. Kemudian, mereka kembali beroperasi di Indonesia dengan modus yang sama. Informasi ini diketahui Poldasu dari Mabes Polri yang sebelumnya Mabes Polri mendapat informasi dari pihak kepolisian Taiwan dan China. “Mereka ada yang beroperasi di Medan, Surabaya dan Jakarta. Sasaran utama mereka adalah warga negara asing tapi tidak tertutup kemungkinan korban-korbannya Warga Negara (WN) Indonesia,” kata Sadono. Bahkan, seperti diungkapkan Sadono, tidak tertutup kemungkinan para wanita asing itu dijual ke tempattempat hiburan malam di Medan, mengingat banyaknya wanita asing bekerja di sejumlah tempat hiburan malam di Medan. "Kita akan terus melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri, apalagi Mabes Polri ada menangani kasus yang sama di Surabaya," terang Sadono. Untuk mengungkap jaringan komunikasi yang dilakukan, Ditreskrimsus Poldasu akan melakukan koordinasi dengan pihak Telkom atau Indosat untuk melacak negara-negara sasaran. Ditambahkan, pihaknya belum mengetahui betul modus operandi yang dilakukan warga negara yang dikelola seorang warga Taiwan bernama Johan, di Medan karena masih dalam pemeriksaan. “Kita periksa dulu, sebab kita belum tahu secara detail modus operandi yang mereka lakukan,” kata Sadono sembari menyebutkan bahwa pihaknya juga ada menggerebek rumah di Lingkungan 7 No 188, Jalan Yos Sudarso, Medan. (TIM)

Iklan ini kelihatannya menarik, apalagi kita mengalami kekurangan lapangan kerja di Indonesia untuk saat ini. Tetapi apa yang terjadi dengan iklan peluang usaha online kita di Indonesia? Kenyataannya adalah bahwa, usaha online itu kebanyakan hanyalah sampah, penuh kebobongan. Dengan radaksi iklan yang menggiurkan, tidak perlu usaha keras, dan hanya beberapa hari, bahkan ada yang menawarkan hanya beberapa jam atau sebelum anda beranjak dari tempat duduk pun, sudah mendapatkan keuntungan. Hanya dengan menyetorkan sejumlah uang tertentu (dari pengamatan sekitar Rp80.000 sampai Rp300.000) anda siap-siap menerima keuntungan. Dengan jenis usaha seperti Multi Level, Arisan Berantai, Many Games, Membeli Virtual tertentu yang bisa bekerja sebagai mesin pencari uang otomatis dan sebagainya. Ini adalah sebuah kebohongan besar. Tapi herannya, banyak juga orang yang tertipu dengan iklan ini. Dengan janji-janji yang besar, keuntungan yang berlipat-lipat, dan tak perlu usaha keras, membuat orang yang belum tahu karakteristik usaha online yang sehat, tertarik untuk bergabung dan menyetorkan uangnya ke usaha perampokan dan penipuan ini.


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

SUMUT / ACEH

Uang Duka Korpri Rp57 Juta STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyampaikan bantuan uang duka Korpri kepada 6 orang ahli waris Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang meninggal dunia beberapa waktu lalu pada rangkaian upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Langkat, Senin. “Walau jumlahnya tak seberapa, tapi ini merupakan ikatan batin di antara PNS. Gunakan bantuan ini untuk hal-hal yang bermanfaat,” kata Bupati Ngogesa seraya menyerahkan bantuan sebesar Rp9,5 juta kepada ma-

sing-masing ahli waris Alm. Legino PNS Bagian Umpel, Sjahlan Dispenda, Khairunnisya BKD, Jasontang Lubis DKP, Usuluddin Dikjar dan Iskandar Ginting Dikjar. Bupati Langkat itu juga memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan beserta jajarannya agar cepat tanggap terhadap pengaturan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat banyak dalam mengatur dan memperlancar arus lalu lintas mengingat dalam waktu dekat akan banyak masyarakat yang menggunakan jasa transportasi lalu lintas dalam menyambut hari Natal dan tahun baru. (JUL)

TINJAU - Saiful Azhar didampingi pelaksana kerja Dermawan Saragih meninjau pekerjaan jalan setapak di Desa Siahap. (KPK POS/ARM)

Warga Siahap Nikmati Jalan Setapak BINTANG BAYU - Warga Siahap Kecamatan Bintang Bayu kini menikmati jalan setapak (rabat beton) di Dusun I dan II yang baru rampung dikerjakan CV.Mawar Melati. Melalui KPK Pos warga sekitar mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah membangun jalan desa mereka. Selama ini jalan yang selalu becek dan tergenang air dimusim hujan sangat mengganggu aktivitas warga setempat. Beberapa warga menyebutkan selama ini belum pernah mendapatkan pengerasan. Salah satu warga yang juga aparat pemerintah desa Rajiman di lokasi disinggung terkait pengerjaan rabat beton mengatakan, warga sangat senang dan gembira atas dibagunnya jalan desa dan masyarakat sangat menikmatinya. Masih di lokasi yang sama,

Dermawan Saragih selaku pelaksana di lapangan mengatakan, pengerjaan cor rabat beton dilakukan sesuai dengan juknis dan juklak. Sebagai putra Bintang Bayu kita dituntut memberikan yang terbaik dalam hal pelaksanaan pengerjaan jalan Desa Siahap ini. "Kalau tidak kita siapa lagi yang memberikan yang terbaik," ujar Dermawan Saragih . Hal yang sama juga dikatakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Serdang Bedagai Saiful Azhar. Dia menambahkan, desa-desa di Serdang Bedagai tak luput dari perhatian Pemkab, sudah banyak pembangunan sampai ke pelosok termasuk di kecamatan Bintang Bayu ini. Sementara itu, Kades Siahap Sarimin mengakui, pengerjaan rabat beton yang dikerjakan pihak pemborong sesuai dengan yang kita harapkan.Warga sangat menikmatinya.(ARM).

DWP Nias Laksanakan Penyulaman Tanaman NIAS - Rangkaian hari ulang tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nias yang ke-13 tahun 2012, dilaksanakan kegiatan penyulaman tanaman bertempat di Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae’adu, kemarin. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nias, Ny. Tikna Murni Sokhiatulo Laoli dalam sambutannya mengatakan, tanpa terasa sudah 13 tahun lamanya organisasi kemasyarakatan Dharma Wanita Persatuan ini turut berkiprah mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa, khususnya kaum perempuan dan anak. Dikatakan, untuk menyatukan visi dan misi dalam mencapai masyarakat sejahtera, telah disepakati bersama anatar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan 182 negara anggota. Dan untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) maka terdapat 8 butir indikator yang harus direalisasikan yakni eradikasi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, gender, penurunan angka kematian anak, penurunan angka kematian ibu, terhindarnya dari penyakit menular (TBC, Ma-

laria, dan HIV/AIDS), lingkungan, dan mitra kerja. "Diharapkan melalui HUT ke-13 Dharma Wanita Persatuan optimalisasi pencapaian pelaksanaan program kerja agar program unggulan DWP dapat sukses sebagaimana yang di rumuskan DWP pada rakernas bulan Juli 2012 lalu," ujarnya. Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam sambutannya mengatakan, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2008 tentang penetapan hari menanam Indonesia dan Bulan menanam nasional, maka Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nias mengambil bagian bertepatan dengan HUT DWP ke-13 dengan melaksanakan kegiatan penyulaman tanaman. Menurut bupati, gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon harus terus menerus di gelorakan dan dilakukan secara kontinyu pada setiap tahun masa tanam, sehingga waktu 5 hingga 10 tahun mendatang bangsa Indonesia dan khususnya Kabupaten Nias akan menikmati indahnya bumi yang hijau, berseri, katanya. (YAGI/OM)

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Kadis Pertanian Provsu Ir. M. Roem MSi dan Kadis Pertanian dan Perternakan Sergai Setiyarno SP foto bersama dengan seluruh Mantri dan petani yang menerima bantuan. (KPK POS/ARM)

Pemkab Sergai Terus Tingkatkan Produksi Beras DOLOK MASIHUL Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Disamping itu Kabupaten Sergai juga tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan Ketahanan Pangan Nasional untuk tahun 2008-2010 dari Presiden RI. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selalu berupaya meningkatkan produksi berasnya demi mensukseskan program swasembada pangan tahun 2014 mendatang. Salah satu upaya yang ditempuh dengan memfasilitasi penyediaan sarana produksi (saprodi) bercocok tanam. Hal ini dikemukakan Bupati

Sergai Erry Nuradi saat menghadiri pertemuan dan dialog Mantri dan petani Sumut 2012 yang turut dihadiri Kadis Pertanian Provsu Ir Roem, perwakilan BPPT Sumut, anggota DPRD Sergai Rasdiaman Damanik, Kadis Tannak Sergai Setiyarno SP, para KUPTD dan Gapoktan se-Sergai. Pertemuan dan dialog ini digelar di Stadion Erry-Soekirman Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, Senin. Acara yang dimulai dengan dialog antara pemerintah dengan para petani se-Sergai membahas tentang keunggulan padi hibrida. Padi hibrida ini merupakan turunan pertama dari persilangan antara dua galur murni yang pertama kali dikembangkan di Tiongkok. Padi hibrida mempunyai kelebihan berpotensi produksi sangat tinggi hingga mencapai 12 ton per hektar dan mempunyai kualitas beras yang pulen dan wangi. Saat ini pemerintah pusat mela-

lui dinas pertanian tengah giatgiatnya mensukseskan program padi hibrida karena dapat meningkatkan produksi. Untuk jenis padi ini para petani bisa menjalankan 3 kali musim tanam setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan produksi beras yang akhirnya juga untuk meningkatkan perekonomian para petani. Lebih lanjut Bupati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian Provsu yang telah memberikan bantuan alat mesin pertanian berupa 20 mesin traktor tangan pengolah tanah persawahan (hand tractor), 2 mesin perontok padi (power thresher), 600 kg bibit padi, bibit buah-buahan dan bantuan ternak kepada para gapoktan. Sebelumnya Kadis Pertanian HM Roem mengemukakan bahwa dialog yang digelar merupakan salah satu cara komunikasi langsung antara kepala daerah, instansi pemerintah dan petani sebagai

pelaku usaha dalam sektor pertanian. "Dengan tujuan untuk menjaring aspirasi petani secara langsung sehingga program pembangunan pertanian terlaksana tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna," ujar M. Roem. Usai acara Bupati Erry Nuradi secara simbolis menyerahkan hand traktor kepada 20 kelompok tani (poktan) dari 5 kecamatan yakni kecamatan Dolok Masihul, Sipispis, Tebing Tinggi, Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu. Kemudian power thresher diserahkan kepada 2 poktan yakni poktan Mekar Jaya dari Sei Bamban dan poktan Semangai Kecamatan Dolok Masihul, 600 kg bibit padi diberikan kepada Gapoktan Seia Sekata, bibit buahbuahan kepada poktan Cisadane. Sedangkan bantuan ternak diberikan kepada 3 poktan yakni poktan Asri Kecamatan Sipispis, poktan Benggala Kecamatan Dolok Masihul dan poktan Maju Bersama dari Sei Rampah.(ARM)

Natal Sebagai Momentum Kesatuan Umat Kristiani Sergai SEI BAMBAN - Perayaan Natal Oikumene dan Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) tingkat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tahun 2012 yang mengusung tema “Allah telah mengasihi kita” merupakan momentum bagi umat Kristiani di daerah ini untuk mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah mempersatukan warga gereja antar denominasi untuk bersamasama memuji dan memuliakan Tuhan. Sekaligus sebagai moment bertatap muka menjalin kebersamaan antara Pemkab Sergai dengan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja yang berasal dari 17 kecamatan se-Sergai. Perayaan ini dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah daerah sejauh mana dinamika perkembangan kehidupan beragama khususnya masyarakat Kristiani di Sergai. Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Erry Nuradi, saat menyampaikan sambutan pada perayaan Natal Oikumene dan Pesparawi Sergai yang digelar di lapangan Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Minggu.

SERAHKAN BINGKISAN - Bupati Sergai Erry Nuradi secara simbolis menyerahkan bingkisan Natal kepada perwakilan Gereja se-Kabupaten Sergai pada perayaan Natal Oikumene tahun 2012 tingkat Kabupaten Sergai. (KPK POS/ARM) Renungan Natal pada perayaan yang berlangsung khidmat ini disampaikan Pdt. Dr. Langsung Sitorus MTh diambil dari nats 1 Yohanes 4 ayat 19. “Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita”. Disebutkan bahwa umat Kristiani yang sudah mene-

rima kasih Allah lewat kelahiran Yesus Kristus di dunia ini harus meneladani kasih Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai bentuk rasa syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupannya, umat Kristen diminta untuk mempererat tali kasih dan persekutuan dengan

hidup saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta hidup rukun, tenteram dan damai menuju ke-Esaan gereja di Kabupaten Sergai ini. PESPARAWI Acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Kabupaten Sergai tahun 2012 yang digelar di Gedung Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Minggu, sekaligus dirangkaikan dengan perayaan Natal Oikumene se Kabupaten Sergai diikuti puluhan grup baik dari kategori vokal grup dan paduan suara laki-laki dan perempuan serta kategori anak. Kompetisi menyanyi kelompok yang membawakan kidung-kidung rohani Kristiani ini berlangsung sejak pagi hari dan pengumuman pemenang lomba dilaksanakan pada puncak perayaan Natal Oikumene Kabupaten Sergai pada hari yang sama. Hadiah lomba Pesparawi Sergai Tahun 2012 ini langsung diserahkan Bupati Erry Nuradi kepada pemenang masing-ma sing kategori lomba. (ARM)

Kaum Dhuafa Langkat Terima Bantuan STABAT - BAZNAS Kab. Langkat lakukan pengobatan gratis dan pemberian bantuan paket peningkatan gizi kepada kaum dhuafa bagi warga masyarakat Dusun IV Desa Pantai Gemi Kec. Stabat, Minggu. "Hal ini sudah menjadi agenda tahunan BAZNAS Langkat yang harus dilaksanakan," ujar Ketua BAZNAS Drs H Sukhyar Muliyanto MSi. Bantuan ini merupakan Zakat, Infaq dan Sedeqah dari hamba Allah yang menyalurkan rezekinya melalui BAZNAS Langkat yang disalurkan kepada yang membutuhkannya. Sukhyar juga menghimbau kepada masyarakat yang diberikan kelebihan rezekinya untuk menyalurkan Zakat melalui BAZNAS Langkat. Bantuan yang diberikan berupa paket peningkatan gizi kepada 53 orang kaum dhuafa yaitu 5 Kg Beras, Gula, Kacang Hijau, Susu 1 kaleng, teh dan pemberian bantuan untuk Mushola Ihwanul Hakim berupa 8 Truk tanah timbun, 4 truk pasir, 100 keping Seng, serta bantuan pribadi Ketua BAZNAS Langkat berupa Papan tulis 6 keping, bibit kelapa 20 batang untuk YPI Al-Hafiz. (JUL)

BANTUAN - Pengurus BAZNAS Langkat Drs. H. Amir Hamzah MSi memberikan bingkisan kepada kaum dhuafa Dsn.IV Desa Pantai Gemi Kec. Stabat.(KPK POS/JUL)


15

KPK POS

Produk Unggulan Labura Siap Bertarung AEK KANOPAN - Persaingan bebas, pengaruh teknologi dan informasi serta tuntutan pasar global yang semakin kritis membuat dunia usaha yang mampu bertahan adalah mereka-mereka yang memiliki daya saing tinggi. Pengaruh dari persaingan global tersebut tidak dapat dipungkiri juga menambah dan membawa implikasi kepada dunia usaha/industri. Demikian sambutan dan arahan Bupati Kabuhan Labuhanbatu Utara (Labura) Kharuddin Syah Sitorus SE saat membuka Pameran Promosi Pengenalan Produk Unggulan, Komoditi Andalan Industri kecil dan Menengah di lapangan Polri, Aek Kanopan. Pameran promosi ini berlangsung sejak 17 Desember 2012 hingga 3 Januari 2013. Ketua Panitia Pameran sebagai Kadisperindag Labura, Drs Ismail Hasibuan MM mengatakan, penyelenggaraan pameran promosi pengenalan produk unggulan, komoditi andalan industri kecil dan menengah Labura ini merupakan upaya pemerintah khususnya dinas perin-

TINJAU - Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho saat meninjau potensi ekonomi yang ada di Labura. (KPK POS/IST) dustrian dan perdagangan kabupaten Labura dalam memajukan produk IKM dan unggulan daerah menjadi primadona. Dikatakan, dengan pameran ini dapat mendorong peningkatan sosial ekonomi masyarakat serta memberikan dampak positip terhadap pendapatan asli daerah

Pemkab Labura. Selain itu, pameran ini juga bertujuan menumbuhkan nilai kemitraan antar IKM dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, mutu produk desain dan teknologi.

Saat pembukaan pameran yang juga dihadiri wakil Bupati Labura Minan Pasaribu SH MM Asisten II Bidang Ekonomi Ir.Paijo Ketua Dekranasda Labura Ny.ELY Minan Pasaribu, Camat Kualuh Hulu Drs Adi Winarto dan para pimpinan SKPD mengunjungi setiap stand pameran. (TS)

Walikota Gunungsitoli Kukuhkan Pokmas PPKSDA GUNUNG SITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP mengukuhkan pengurus kelompok masyarakat peduli perlindungan dan konservasi sumber daya alam (Pokmas PPKSDA) di wilayah Kota Gunungsitoli, kemarin. Dalam sambutannya walikota mengatakan, ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas dan kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan, gedung perkantoran, sarana pendidikan dan perumahan yang sedang dilaksanakan saat ini.

"Dalam hal ini ketersediaan bahan-bahan bangunan seperti batuan, pasir, batubata, kayu-kayuan dan lain sebagainya, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan air bawah tanah yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya. Menurutnya, kegiatan pembangunan tersebut juga mengundang resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tamping dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya mengganggu kualitas kehidupan

masyarakat dimasa mendatang. "Bahkan bisa menimbulkan bencana," ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, pemanfaatan atau penggunaan sumber daya manusia harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan, dan sebagai konsekuensi kebijakan, rencana dan program pembangunan harus disertai dengan kewajiban melakukan pelestarian dan konservasi SDM demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam ini merupakan hal mutlak yang

harus dilaksanakan mulai dari sekarang melalui berbagai kegiatan, meskipun di sisi lain Pemko Gunungsitoli menyadari berbagai keterbatasan yang ada jika upaya hanya dilakukan oleh pemerintah. "Diharapkan agar semua anggota kelompok dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang ada di tengah masyarakat desa dari kecamatan baik secara formal maupun non formal," katanya. (YAGI/NZ)

Karang Taruna Asahan Harus Tetap Eksis KISARAN - Pemkab Asahan melalui Dinas Sosial Kabupaten Asahan mengharapkan kepada Karang Taruna Kabupaten Asahan untuk selalu eksis dalam menjalankan program sosial di Asahan, hal ini secara otomatis akan berdampak dengan kesejahteraa sosial di tengah masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Syafruddin Harahap saat menghadiri acara bulan bakti Karang Taruna di Terminal Madya Kisaran, Rabu lalu.

”Pemerintah sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna,“ kata Kadis Soaial Asahan di hadapan ratusan anggota Karang Taruna. Apalagi kegiatan yang dilakukan Karang Taruna adalah menerapkan konsep one village one product, diketahui konsep tersebut nantinya akan banyak manfaatnya di hari mendatang, mulai dari cirri khas daerah tersebut sampai dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kadis Sosial ini juga mengingat-

kan kepada seluruh anggota Karang Taruna baik di Kabupaten maupun di Kecamatan untuk selalu melakukan koordinasi. Hal ini dilakukan agar keharmonisan tetap bisa dijaga dan dikembangkan. “Jangan malu berkoordinasi, khususnya bagi Karang Taruna yang ada di Kecamatan cobalah untuk terus melakukan koordinasi dengan Camat. Dan Karang Taruna harus memiliki watak sosial yang tinggi, jangan cari materi di dalam lembaga ini,“ kata Kadis Sosial. (IN)

Kades Silau Maraja Difitnah KISARAN - Kades Silau Maraja, Asahan, P. Simanungkalit dengan tegas membantah pemberitaan “miring” yang menyudutkan dirinya. Ia menilai pemberitaan tersebut salah alamat dan berbau fitnah serta mencemarkan nama baiknya. Hal ini diketahui saat dia membaca sebuah

P SIMANUNGKALIT Kades Silau Maraja

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

tabloid terbitan Jakarta yang memuat tentang dugaan korupsi yang dilakukan dirinya beserta kroninya. Menanggapi hal tersebut kepada wartawan, Kamis minggu lalu, P Simanungkalit mengatakan, dia tidak tahu menahu masalah proyek

bendungan Alam Bali yang menelan biaya Rp1,5 Miliar pada anggaran tahun 2008 dan 2009. "Bagaimana mungkin saya korupsi, sedangkan saya belum menjabat Kepala Desa. Saya dilantik menjadi Kepala Desa pada 28 Februari 2010 sesuai dengan SK. Lagi pula kalau kita kaji secara akal sehat, bagaimana mungkin seorang Kepala Desa bisa korupsi sementara seluruh pekerjaan proyek dilakukan oleh kontraktor. Sedangkan tugas Kepala Desa hanya memantau dan mengawasi proses pembangunannya,” ujar Kades kesal. Menyingung tentang bantuan ternak sapi dari Bansos sebesar Rp400 Juta itu juga tidak ada. Yang ada dari UPPO (Unit Pengelola Pupuk Organik) dananya dari APBN tahun 2010-2011, itupun tidak sampai Rp400 juta tetapi hanya Rp322.500.000, dan semuanya sudah tersalur ke masing-masing kelompok. "Mengenai kutipan swadaya masyarakat untuk membeli batu padas itu sama sekali tidak ada, semuanya mutlak dari kontraktor,” ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan, pemberitaan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak mendasar. "Mestinya kalau mau menaikkan suatu pemberitaan harus konfirmasi terlebih dahulu kepada saya agar berita tersebut seimbang, jangan langsung main hantam dan main embat saja," tegasnya. (IN)

Rektor USU Kukuhkan Dua Guru Besar MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr dr Syahril Pasaribu, DTMH, Sp.A(K) MSc mengatakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa profesor merupakan jenjang jabatan akademik bagi seorang dosen di perguruan tinggi. “Untuk dapat diusulkan dalam jabatan ini setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan utama, diantaranya adalah dosen yang bersangkutan telah memiliki pengalaman kerja sepuluh tahun dan sebagai dosen tetap di satu perguruan tinggi, memiliki publikasi ilmiah, serta berpendidikan doktor atau yang sederajat,” ujar Syahril pada sambutan pengukuhan dua guru besar USU di kampus Jalan Dr Mansyur Medan. Berdasarkan ketentuan berlaku lainnya, tambah rektor pengusulan jabatan akademik ini dapat dilakukan bila dosen yang bersangkutan telah melewati proses penilaian terhadap standar etika dan moral akademik ditingkat universitasnya. Selanjutnya, setelah melewati prosedur yang selektif dan terukur, mulai dari aspek tridharma perguruan tinggi hingga etika dan moral, barulah dapat dipastikan dosen yang bersangkutan dapat diusulkan yang

kemudian untuk ditetapkan menjadi profesor. “Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama, karena profesor bukanlah hanya semata sebagai satu jabatan akademik tertinggi yang dicita-citakan oleh setiap dosen, tapi profesor juga merupakan figur yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan proses belajar yang bermutu, baik terhadap pengkajian dan pengembangan disiplin ilmu maupun bagi kepentingan dan kemajuan pendidikan tinggi kita,” jelasnya. Oleh karena itu seorang profesor adalah sosok yang patut menjadi suri tauladan, terutama bagi para mahasiswanya, teman sejawat dan masyarakat disekelilingnya. “Karena profesor bukan saja memiliki kemampuan akademik yang tinggi dibidangnya tapi juga tinggi dalam etika dan moral,” tuturnya. Kedua guru besar yang dikukuhkan itu adalah, Prof. Dr. Saib Suwilo, MSc, menjadi guru besar Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dengan judul pidatonya adalah “Kombinatorika, Peluang dan Tantangannya dan Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan, MT, berjudul, “Pengering Hibrida Untuk Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian” dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Teknik USU. (FeR)

Bupati Asahan Sidak Kebersihan di Lingkungan Sekretariat KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara spontan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kondisi kebersihan di lingkungan sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Sidak tersebut dilakukan Bupati Asahan untuk mengetahui kebersihan dan kerapian di lingkungan kantor Bupati Asahan. Dari hasil sidak tersebut Bupati menemukan beberapa ruang masih dinilai kurang bersih. Diantaranya jendela yang penuh abu, toilet yang tidak bersih, meja kantor yang masih berabu dan sampah yang berserakan. Bahkan Bupati Asahan menulis kata “Jorok” di sebuah jendela di lingkungan salah satu kantor. “Sidak ini dilakukan, agar program Jumat bersih terus dilakukan di setiap kantor. Tujuannya agar kantor Bupati

Asahan tetap bersih dan rapi, begitu juga dengan kantor pemerintah yang lain, namun saya nilai gotongroyong pada Jumat sudah mulai menurun, buktinya masih banyak yang tidak menjalankan program tersebut,“ kata Bupati Asahan, Jumat. Selain itu, Bupati Asahan juga memeriksa kerapian tempat parkir kenderaan, baik sepeda motor maupun mobil, begitu juga dengan keindahan dan kerapian kantor.Bupati berharap kedepan pemilik kenderaan untuk parkir dilokasi yang disediakan, kenderaan yang parkir dilokasi parkir akan terhindar dari pencurian sebab dijaga oleh petugas, “ Mari kita semua, baik pengujung dan PNS untuk menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan kantor Bupati Asahan,“ ajak Bupati. (IN)

CV Era Dua Lakukan Pembibitan di PTPN 3 Kebun Sei Silau KISARAN - Sebagai mitra atau rekanan kerja di PTPN 3, CV Era Dua yang dipimpin Dewan Komisaris H Ahmad Husein, sebagai kontraktor tenaga pemborong membidangi tanaman ulang (TU) karet, tanaman ulang (TU) sawit, dan pembibitan karet, juga alat-alat pabrik kelapa sawit. Bukan hanya di PTPN 3 saja, CV Era Dua juga melakukan hal sama di PTPN 2 danPTPN 4. Dijelaskan, saat ini di PTPN 3 Kebun Sei Silau Afd. V, telah terlaksana pekerjaan pembibitan karet tahun 2012, dengan luas areal 2,85 hektar, dan jumlah pembibitan 200.000 bibit karet yang sudah siap tanam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan tanaman ulang (TU) di PTPN 3 Distrik Asahan Kebun Sei Silau. Selain itu dilaksanakan pekerjaan tanaman ulang karet tahun 2012, dengan luas areal 102,5 hektar yang sedang dikerjakan, tepatnya di areal Afd. V KSSIL Pondok Kopi. Abdul Rapar sebagai pelaksana CV Era Dua yang dipercayakan Dewan Komisaris ketika ditemui wartawan Koran ini, Rabu, di areal mengatakan, pekerjaan pembibitan karet dan pekerjaan tanaman ulang (TU) karet 2012 di areal Afd. V Pondok Kopi, Kebun Sei Silau, pihaknya mempe-

kerjakan tenaga pemborong terdiri dari masyarakat di sekitar PTPN 3 Kebun Sei Silau. Rapar juga mengatakan, cuaca yang kurang bersahabat dengan curah hujan yang tinggi hampir setiap hari, sehingga menggenangi areal yang datarannya sebagian rendah, merupakan kendala yang dihadapi. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik, sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan Dirut PTPN 3. Masyarakat di lingkungan PTPN 3 Kebun Sei Silau mengucapkan terima kasih kepada CV Era Dua yang banyak membantu masyarakat sekitar dalam bentuk bantik sosial dan perbaikan jalan desa. Selain itu, CV Era Dua juga dengan rela memberikan bantuan batu padas yang diminta masyarakat sekitar. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, CV Era Dua juga menyantuni anak yatim dan bantuan sosial lainnya. “Kami mengucapkan terimakasih kepada CV Era Dua yang berpatisipasi dan banyak menampung tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di sekitar Kebun PTPN 3 Kebun Sei Silau,” ucap warga. (IN)

Pemko G.Sitoli Laksanakan Sosialisasi Penerapan SPM GUNUNG SITOLI - Pemerintah Kota Gunungsitoli melaksanakan sosialisasi tentang percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang dihadiri oleh Basarin Yusuf Tanjung dan Siti Masniari dari Biro Otonomi Daerah bekerja sama sekretariat daerah provinsi Sumatera Utara. Kegiatan itu berlangsung di lantai II aula Samaeri Gunungsitoli, kemarin. Walikota Gunungsitoli pada kesempatan itu mengatakan standar pelayanan minimal yakni ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dimana pelayanan dasar sejenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan pemerintahan. Menurut walikota, pelaksanaan sosialisasi percepatan penerapan standar pelayanan di Pemko Gunungsitoli merupakan implementasi awal dari surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100/1023/ SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang percepatan penerapan standar pelayanan mini-

mal yang merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 15 SPM yang wajib diterapkan di pemerintah kabupaten/kota. Dikatakan, Pemko Gunungsitoli yang merupakan daerah otonom baru mencoba berupaya semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah penerapan standar pelayanan minimal 15 sektor yang telah ditetapkan pemerintah. Namun akibat keterbatasan anggaran serta sumber daya yang tersedia sampai saat ini masih belum dapat mengundangkan peraturan kepala daerah untuk setiap sektor standar pelayanan minimal. Walikota mengharapkan kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah tetap berkomitmen memberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan memantapkan jalannya fungsi pemerintahan sebagaimana amanat Permendagri. (YAGI/SuryaD)


E D I S I 231 24 - 30 DESEMBER 2012

JAKARTA - Pemerintah SBY yang berkuasa saat ini dinilai tak memiliki ketegasan dalam mengelola negara. Akibatnya, korupsi dan kepentingan sesaat justru mengemuka. Inilah kritik akhir tahun Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) terhadap pemerintahan SBY.

KPKPOS

Hampir seluruh institusi kenegaraan di Indonesia mengalami degradasi. Akibatnya di berbagai relung kehidupan, kepercayaan masyarakat Indonesia telah hilang. "Hampir semua institusi kita mengalami degradasi baik yudikatif, eksekutif maupun legislatif," kata mantan Jusuf Kalla. Ketegasan pemerintah diperlukan karena pemerintah itu memerintah, bukan mengimbau. â&#x20AC;&#x153;Yang ada itu pemerintah RI, bukan pengimbau RI," tegas JK dalam Silaturahmi dan Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) di JCC , Jakarta, Rabu. Kondisi itu semakin diperparah dengan potret persaingan politik tidak sehat di mana berbagai institusi di pemerintahan terlihat saling menjatuhkan kehormatan masing-masing. Akibatnya rakyat tidak bisa lagi mempercayai pemerintah. Konsekuensinya di berbagai wilayah muncul gejala hukum rimba. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak percaya lagi dengan institusi, apakah itu kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan institusi negara lainnya.

Hal ini kemudian diperparah lagi dengan minimnya keteladanan pemimpin seperti yang diperjuangkan para Bapak Bangsa dan pahlawan. JK mengatakan, saat menjadi wakil presiden, dia berani mengambil beberapa kebijakan yang kurang populis dan menuai protes masyarakat. Namun akhirnya, masih menurut JK, kebijakan yang dipilihnya diterima dengan baik oleh masyarakat. "Waktu saya ganti minyak tanah ke LPG itu, saya didemo, tapi biarkan saja. Akhirnya mereka senang pakai LPG," imbuh Ketua PMI itu (IC/BBS)

BATUBARA - PLN Ranting Indrapura telah melaksanakan tugasnya dengan baik di wilayah kerjanya. Hal ini mendapat respon yang positif dari ketua aliansi LSM Batubara Sutrisno. "Kita berterima kasih atas kinerja PLN ranting Indrapura yang menunjukkan arah positif dan ini harus kita dukung serta kinerja yang baik wajib dipertahankan dan ditingkatkan demi kenyamanan pelanggan," ujarnya. Ditegaskannya, para pelanggan jangan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri seperti penambahan arus, menambah pasangan instalasi. Jika hendak penambahan arus dan lainnya, hendaknya melaporkan ke petugas agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti korsleting. "Pelanggan yang baik adalah pelanggan yang mengikuti aturan prosedur serta lakukan kewajiban anda sebagai pelanggan agar anda menerima hak sesuai yang diharapkan,"tandasnya. (SAH)

HALAMAN 16

Kejaksaan Kirim Tim Cek Joko Tjandra di Singapura JAKARTA - Kejaksaan Agung segera menjalin koordinasi dengan pemerintah Singapura. Tujuannya adalah untuk meminta persetujuan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura demi memulangkan buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, Joko Soegiarto Tjandra. â&#x20AC;?Kami sedang susun suratnya, segera dikirim,â&#x20AC;? kata Wakil Jaksa Agung Darmono seusai salat Jumat di kantornya, 21 Desember 2012. Pemerintah Papua Nugini sebelumnya mengaku telah memberi status warga negaranya kepada Joko Tjandra. Namun Joe Chan, nama baru Joko Tjandra versi paspor Papua Nugini, sudah tidak tinggal di sana. Dia dikabarkan tinggal di Singapura. Sembari menunggu reaksi pemerintah Singapura, Darmono mengatakan, Kejaksaan Agung akan mengirimkan tim perwakilan untuk memastikan keberadaan Joko Tjandra di Negeri Singa itu. Jika sudah dipastikan keberadaan Joko Tjandra, termasuk alamat asli tempat tinggalnya, Kejaksaan Agung tinggal mendorong penuh pemerintah Singapura agar mau bekerja sama untuk melaksanakan ekstradisi dengan Indonesia. "Pemulangan Joko Tjandra masuk prioritas kami," kata bekas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu. Sementara saat disinggung upaya pencarian buron lain yang dikabarkan tinggal di Singapura, semisal Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi, Darmono memilih tutup mulut. Dalam situs resmi Kejaksaan Agung, kedua mantan Komisaris Terbatas Bank Century ini tercatat beralamat terakhir di kawasan elite Singapura.(TI)


epaper kpkpos senin 24 desember edisi 231