Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

SPD TUDING 'GUS IRAWAN' KORUPSI

K R I M I N A L

EDISI 239/ THN V 18 - 24 FEB 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN.4

PRESIDEN PKS– Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrohman (kiri), Sekjen DPP PKS Taufik Ridho (kedua kiri), Presiden PKS Anis Matta (ketiga kiri), Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin (tengah), Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Untung Wahono (ketiga kanan), Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat (kedua kanan) dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid (kanan) mengangkat tangan bersama seusai mengumumkan pergantian Presiden PKS di DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2). DPP PKS menetapkan Anis Matta sebagai Presiden baru PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishak. Sebelumnya Anis Matta menjabat Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

SBY dan Keuangan Partai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajukan pencegahan terhadap sejumlah saksi kasus suap kuota impor daging sapi. Kali ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi mencegah empat orang saksi, termasuk Ridwan Hakim, putra Ketua Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin. Surat permohonan yang diajukan KPK ke Ditjen Imigrasi itu bernomor KEP 107/01-23/02/2013 tanggal 8 Februari 2013. Selain Ridwan, KPK juga mengajukan pencegahan terhadap Ahmad Zaky, Rudi Susanto, dan Jerry Roger. Namun, KPK kalah cepat. Di antara para saksi yang dicegah tersebut, Ridwan telah pergi ke luar negeri. Ridwan sudah terbang

ke Turki pada Kamis 7 Februari 2013, sehari sebelum surat permohonan cegah dilayangkan KPK ke Ditjen Imigrasi. "Dia terbang dengan pesawat Turkish Air TK67 pukul 18.49 WIB melalui bandara internasional Soekarno Hatta," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Jumat (15/2). Namun, Denny memastikan tiga saksi lainnya masih berada di tanah air. "Berdasarkan laporan yang masuk, baru Ridwan Hakim yang ke luar negeri. Belum ada laporan lain. Jadi kami menganggap mereka (saksi lainnya) masih di dalam negeri," kata dia. Denny tidak mau berspekulasi • LANJUT KE HAL. 2

Interpol Lacak Keberadaan Ridwan BELUM ada keterangan resmi dari KPK terkait kaburnya Ridwan Hakim. Namun, Denny memastikan pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk jaringan internasional atau Interpol, untuk melacak keberadaan Ridwan Hakim. "Langkah-langkah untuk mendeteksi yang bersangkutan tidak bisa kami ungkapkan rinci ke publik. Nanti akan susah (dikejar). Harap dimaklumi," kata Denny. Dia optimis Ridwan bisa dibawa pulang. "Ada macam-

macam mekanisme imigrasi (untuk memulangkan Ridwan). Kita kan punya pengalaman memulangkan Nazaruddin dan Gayus," katanya. Denny pun yakin KPK tidak tinggal diam karena mereka sudah punya jaringan kerja sama internasional. Sejauh ini, belum diketahui kaitan Ridwan dengan kasus suap-menyuap kuota impor daging sapi yang meneyeret bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ini. KPK belum menjelaskan secara resminya.

BILA benar Susilo Bambang Yudhoyono ingin membersihkan Partai Demokrat dari korupsi, inilah tantangan yang harus dijawab. SBY, yang kini mengendalikan Demokrat, mesti membuka keuangan partai ini seperti yang dituntut Indonesia Corruption Watch (ICW). Transparansi pengelolaan keuangan bahkan jauh penting dibanding penandatanganan pakta integritas yang kini diwajibkan bagi kader Demokrat. ICW sudah sejak tahun lalu meminta data program dan laporan keuangan dari sembilan partai politik. Tapi yang merespons cuma Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra memberikan laporan seadanya. Selebihnya, termasuk Partai Demokrat,

Mereka yang ‘Diseruduk’ Sapi Impor Lutfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS, anggota Komisi Pertahanan DPR RI.

Diduga menjajakan pengaruhnya guna menentukan jatah kuota impor daging di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Suswono merupakan kader PKS

Juard Effendi, Direktur Utama PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi Arya Abdi Effendi, Direktur Indoguna

Tuduhan: Melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Ahmad Fathanah, orang dekat Lutfi, perantara suap

Tuduhan: Melanggar Pasal 12a atau 12b, Pasal 15 ayat 2, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP.

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Mau Jadi PNS?

Siapkan Duit Suap Rp150 Juta! JAKARTA - Pemerintah pusat mewacanakan untuk menghapus kewenangan kepala daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi Sofian Effendi menjelaskan, dicabutnya kewenangan penerimaan

PNS dari pejabat tertinggi di suatu daerah ini karena maraknya praktek jual beli kursi PNS yang hingga saat ini tidak terhindarkan. Dia mencontohkan, dalam satu kabupaten kepala daerah meminta tambahan 2.000 pegawai. Berdasarkan data yang dimilikinya, rata-rata pejabat daerah mematok suap Rp150 juta per orang agar

diterima menjadi PNS. Sofian menjelaskan, dengan pundi sogokan yang mencapai miliaran rupiah ini, maka dalam satu periode penerimaan PNS tersebut kepala daerah mampu melunasi utang yang dia pakai untuk kepentingan kampanye.

bertemu Iwan, sapaan akrab Ridwan, sepuluh tahun yang lalu. "Pada dasarnya dengan anakanak Hilmi saya kenal sejak masih bercelana pendek semua. Iwan itu anak keempat," kata Yusuf, Kamis (14/2). Yusuf menambahkan; "Tapi ya

RANTAUPRAPAT - Koptan Parit Minyak Bersatu (PMB) dan sejumlah aktivis LSM merasa kecewa dengan sikap Bupati Labura Kharuddinsyah Sitorus alias Buyung, yang hingga kini hanya menebar janji. Dari sejak pencalonannya hingga menjadi bupati, Buyung hanya menebar janji yang tak pernah kunjung ditepati. Kekecewaan ini diungkapkan petinggi Koptan PMB yang dikomandoi Amiruddin, Mulkan Hasibuan, BS Sitakar, Soman, Erwin dan MT Manik yang merasa kecewa ketidak pedulian dan kurangnya perhatian Bupati Kharuddinsyah Sitorus SE terhadap masalah yang dihadapi masyarakat di kabupaten itu, terutama penyelesaian PT Marbau Jaya Indah Raya (MJIR). Perusahaan ini tidak mem-

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja yang mencabut tanda tangannya dalam surat perintah penyidikan dianggap tidak etis. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, alasan Pandu yang mencabut tanda tangannya adalah hal janggal dan tidak masuk akal. Akil menjelaskan, sebelum meneken sprindik seharusnya Pandu sudah membaca naskahnya. Kecuali, jika Pandu meneken sprindik dalam keadaan tidak sadar. Adnan

mestinya diberi sanksi Komite Etik KPK karena sikapnya tersebut. "Internal yang bisa menghukum adalah penasihat KPK," ujar Akil kemarin. Sebelumnya, Pandu mengklaim pernah meneken penerbitan sprindik untuk tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pekan lalu. Namun, tanda tangan segera dicabut setelah dia tahu bahwa gelar perkara untuk kasus itu belum pernah terjadi.

• LANJUT KE HAL. 2

Siapa Sesungguhnya Ridwan Hakim ? PENDIRI Partai Keadilan, Yusuf Supendi, tak bisa bercerita banyak tentang sepak terjang putra keempat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim. Yusuf mengaku terakhir

» Ketua Dewan Syuro PKS KH. Hilmi Aminuddin.

Koptan PMB Rencanakan Blokir Akses Khusus PT MJIR

» Status Anas Menggantung JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menyatakan, lembaganya tak terburu-buru untuk segera menetapkan status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Sabar-sabarlah, ora usah kesusu (tidak usah terburuburu-red)," kata Bambang kepada wartawan saat berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamis, (14/2).

Bambang: Ora Usah Kesusu BAMBANG mengelak saat ditanya mengenai kesan adanya perbedaan pendapat antar pimpinan KPK yang menjadi batu sandungan bagi penetapan Anas sebagai tersangka di kasus Hambalang. Menurut Bambang wacana mengenai pimpinan KPK yang tak kompak menyikapi kasus ini tak perlu ditanggapi. "Pernyataan seperti itu tak ada gunanya dijawab, yang penting proses pemberantasan korupsi terus jalan," kata dia. Bambang juga memastikan

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

» Bambang Widjayanto

proses penetapan Anas sebagai tersangka tak akan dipengaruhi oleh kekuatan politik mana pun. Karena itu, meski banyak pihak mendesak, termasuk Partai Demokrat, KPK bergeming. "Tak ada pesanan dalam penegakan hukum," ujar dia. Bambang menjelaskan proses penetapan Anas sebagai tersangka harus melalui gelar perkara terbuka dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama semua pimpinan lembaga anti rasuah itu. Langkah Wakil Ketua Komisi

• LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

INTERPOL LACAK KEBERADAAN RIDWAN................................................... • DARI HALAMAN. 1 Sementara itu, pengacara Partai Keadilan Sejahtera, Zainudin Paru, menyatakan hingga saat ini Ridwan Hakim, anak dari Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin, masih berada di Indonesia. "Saat ini di Jakarta," katanya singkat saat dihubungi, Kamis. Zainudin awalnya enggan menjelaskan lebih lanjut perihal status pencekalan Ridwan Hakim terkait dengan dugaan suap impor sapi di Kementerian Pertanian. Sebab, ia mengaku belum menjadi kuasa hukum dari Ridwan. "Saya belum bisa memberikan pernyataan apa pun karena saya belum bertemu dengan beliau. Paling tidak saya harus tahu dulu apa permasalahannya," kata Zainudin. Ia juga menolak menanggapi keterkaitan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaq yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ditempat terpisah, pengacara mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, M Assegaf meyakini bahwa putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim tidak kabur meski sebelumnya ramai diberitakan dia lari ke Turki.

Assegaf minta publik untuk tidak langsung menyebut anak petinggi PKS itu kabur guna menghindar kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) itu. "Janganlah disebut kabur dulu. Bisa jadi memang dia lagi jalanjalan dan bertepatan dengan kasus ini," ujar Assegaf, Jumat. Assegaf menduga kemungkinan tim penyidik KPK yang telat mengirimkan surat pencekalan keluar negeri ke Direktortat Jenderal (Ditjen) Imgirasi Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sekali lagi Assegaf membantah tudingan jika Ridwan kabur dari masalah. Assegaf mengaku dirinya masih belum mengetahui siapa Ridwan Hakim dan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Assegaf hanya mengenal ayahnya yang memang merupakan salah satu pendiri PKS. Seperti banyak diberitakan, tim penyidik KPK batal memeriksa saksi kasus suap impor daging di Kementan atas nama Ridwan Hakim. Pasalnya, anak Ketua Majelis Syuro PKS itu sudah kabur ke Turki sehari sebelum dirinya dicekal oleh KPK per 8 Februari 2013. (SF/BBS)

SIAPA SESUNGGUHNYA RIDWAN HAKIM ?.................................................. • DARI HALAMAN. 1 namanya anak-anak, begitu saja, kalau bertemu mencium tangan saya saja. Jadi saya tidak tahu pasti karakter dia." Yang Yusuf ingat, Iwan menghabiskan masa belajarnya di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Depok, Jawa Barat. "Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Nurul Fikri, Depok," ujarnya. Kala itu, Yusuf mengenang, keluarga Hilmi Aminuddin tinggal di wilayah Kalimalang, Jakarta sekitar tahun 1987. Keluarga Hilmi sempat tinggal di Tanah Abang, lalu di Kalimalang, setelahnya di Anyer, dan Lembang. "Jadi selama sekolah Iwan dan adiknya itu diantarjemput bersama adiknya. Kebetulan, adik perempuan Iwan yang sekelas dengan putri saya," ujarnya. Usai menamatkan sekolahnya di Depok, Iwan dikabarkan melanjutkan studi di sebuah universitas di London. "Tapi saya tidak tahu ya, jurusannya apa. Saya cuma dengar dia melanjutkan kuliah di London titik. Selebihnya, lulus atau tidak, di Indonesia kemudian bagaimana saya tidak tahu," kata Yusuf. Hanya saja, ketika mengajukan gugatan atas 10 pejabat PKS pada 2 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, Yusuf kembali mendengar sedikit kabar tentang Iwan. "Saya dengar dia bercerai dari istrinya sekitar Februari atau Maret 2011. Dan sudah menikah lagi," ujarnya. Namun, ia tidak mengetahui apakah dalam pernikahan pertamanya Iwan memiliki anak. Yang menarik, ia mengenang, pada April 2012 seorang kawan dari anak Yusuf bertandang. Ia bercerita bahwa kakak dari kawan anaknya itu sedang asyik berbisnis dengan Iwan. "Di situ saya dengar lagi nama Iwan," ujarnya. Tapi Yusuf mengatakan sempat menasihati kawan anaknya itu, "Saya bilang, sampaikan pada kakakmu, hatihatilah dengan bisnis itu, nanti susah dunia-akhirat." Meski begitu, Yusuf mengaku tak tahu bisnis apa yang sedang dilakukan. Tapi berdasarkan yang pernah dia baca, ia mengetahui Iwan pernah disebut-sebut dalam kasus pengadaan impor daging sapi. "Ya saya cuma karena membaca Tempo yang menulis itu, Maret dan Juni 2011," ujarnya. Yusuf mengatakan sudah mendengar mengenai status pencekalan Iwan sekarang. Ia tidak mau berkomentar banyak soal status Iwan itu. "Saya dengar dalam perjalanan ke Bandung tadi sebelum asar," ujarnya.(TIM/BBS)

Pernyataan SBY Soal Lapindo Ibarat Pisau Bermata Tiga JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Lapindo membayar tunggakan Rp800 milliar dan menyindir agar perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut ingat dosa dan memenuhi janji merampungkan sisa pembayaran kepada warga Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Terkait hal itu, politikus senior

Golkar Zainal Bintang, mengatakan, pernyataan SBY soal lumpur Lapindo sebaiknya tidak dianggap remeh. “Harus diwaspadai oleh kader Golkar, khususnya petinggi Golkar yang menjadi ring satu Ical. Sebab pernyataan itu disampaikan seorang presiden di Istana di depan sidang kabinet dan meluas oleh pemberitaan media,” ujar Zainal,

Jumat (15/2). Zainal yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Ormas MKGR itu menambahkan, secara politik ucapan SBY ibarat pisau bermata tiga. Akibatnya, pernyataan itu juga bisa memunculkan tiga pukulan bagi Golkar. Pertama, bertujuan menahan laju Golkar yang bakal jadi

penampung suara konstituen Demokrat yang eksodus karena Demokrat sedang kisruh. Kedua, pernyataan itu, bertujuan menjegal langkah Aburizal Bakrie (Ical) supaya rakyat tidak memilih karena memiliki kasus yang menyengsarakan rakyat Sidoardjo. "Utang Rp800 miliar saja kok enggak bisa dibayar, gimana mau jadi RI 1. Ini namanya teori pem-

busukan," katanya. Ketiga, kata Zainal, pernyataan itu bisa memantik konflik internal DPP Golkar untuk berfikir melakukan Munaslub menggantikan Ical. “Tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama antara SBY dengan elite tertentu DPP Golkar yang anti Ical untuk memperkeruh suasana untuk mendorong adanya Munaslub,” katanya.(IT/BBS)

PUTRA BOS PKS DIBURU KPK.................................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 soal kemungkinan bocornya surat pencegahan KPK ke telinga Ridwan. "Saya tidak ingin mendugaduga. Saya hanya menyampaikan fakta. Surat cegah KPK yang kami terima tanggal 8 Februari atas nama Ahmad Zaki, Rudi Susanto, Ridwan Hakim, dan Jerry Roger," ujar Denny. Bukan kali ini saja permohonan cegah yang diajukan KPK kalah cepat dengan targetnya. Sebelumnya, KPK harus susah payah mengejar Muhammad Nazaruddin hingga ke luar negeri karena kasus serupa. Nazaruddin yang saat itu men-

jabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat kabur ke Singapura sebelum surat permohonan cegah dilayangkan KPK. KPK baru mengirim surat permohonan pada 24 Mei 2011. Sedangkan Nazaruddin terbang ke Singapura pada 23 Mei 2011 malam. Dari penelusuran, Ridwan Hakim anak bungsu Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin. "Dicegah sejak 8 Februari hingga enam bulan ke depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Kamis. Johan menolak menjelaskan latar belakang pencegahan keempat saksi tersebut. Ia juga tak tahu apakah Ridwan adalah anak

kandung Hilmi. "Nanti saya cek informasi itu," ujar dia. Pada edisi Juni 2011, Tempo menurunkan laporan utama mengenai skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam impor daging sapi, disebutkan nama Sengman Tjahja. Dia diduga mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK. Masuknya Sengman ke Kementerian Pertanian dibawa oleh Ridwan Hakim, anak keempat Hilmi Aminuddin. Kabar ini dibenarkan mantan Dirjen Peternakan Prabowo Respatiyo. "Iya, Sengman dibawa Iwan (begitu Ridwan

Hakim biasa disapa)," kata Prabowo. Hilmi sendiri membantah tuduhan ini. Demikian juga dengan Sengman Tjahja. Sumber di KPK menyebutkan peran Hilmi dalam kasus impor daging sapi ini cukup dalam. Bahkan sumber ini menyatakan Hilmi dan kroninya juga dibidik dalam kasus ini. "Karena dia juga diduga kuat ikut bermain," ujarnya. Johan menolak menanggapi informasi tersebut. Secara normatif, ia mengatakan, pencegahan seseorang ke luar negeri, karena dibutuhkan keterangan dalam kasus tersebut. "Ada beberapa hal yang ingin dimintai klarifikasi terhadap dia dan itu menyangkut

materi kasus. Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Maryoto, memastikan pencegahan empat orang yang terlibat kasus suap impor daging. Mereka adallah Ahmad Zaki, Rudi Susanto, Jerry Roger dan Ridwan Hakim. “Sudah dicekal sejak 8 Februari 2013 lalu,” kata Maryoto melalui pesan singkat, Kamis malam, 14 Februari 2013. Menurut Maryoto, mereka dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Maryoto tak bisa memberikan informasi lebih jauh sebab sudah berada di luar kantor ketika dihubungi. “Besok bisa saja cek lagi,” ujar dia singkat.(SF/BBS)

SBY DAN KEUANGAN PARTAI......... KOPTAN PMB RENCANAKAN BLOKIR AKSES KHUSUS PT MJIR................................................. • DARI HALAMAN. 1 tidak mau melayani permintaan itu, dengan berbagai alasan. Lembaga swadaya masyarakat itu kemudian membawa kasus tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP). Hasilnya, Majelis KIP memerintahkan Demokrat memberikan laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 kepada ICW. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan mendapat vonis serupa. Transparansi keuangan partai sebetulnya sudah diatur jelas dalam UndangUndang Partai Politik dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Tapi kalangan partai selalu menutup-nutupi keuangannya. Banyak pengelola partai malah bersikap seolah partai adalah perusahaan keluarga. Mereka lupa bahwa partai politik juga menggunakan dana publik, baik dari APBN dan APBD maupun sumbangan langsung dari masyarakat. Karena itu, kita perlu menyokong keputusan majelis KIP yang mengabulkan permohonan ICW. Pengelolaan dana partai politik secara terbuka dan akuntabel sangatlah penting. Bukan hanya bagi Partai Demokrat, tapi juga bagi seluruh partai. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan keuangan partai. Prinsip juga memaksa partai untuk jujur dan prudent dalam urusan fulus.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sikap partai yang menyembunyikan laporan keuangannya justru semakin mencurigakan. Jangan-jangan, mesin partai selama ini memang digerakkan oleh dana hasil korupsi para kadernya, seperti yang diperkirakan banyak orang. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai dan politikus Senayan setidaknya memperkuat dugaan ini. Hampir tak pernah pula partai menyandarkan keuangan pada iuran rutin dari para kadernya. Jelas sangat berbahaya jika korupsi dibiarkan menjadi alat partai untuk mengumpulkan dana. Pada zaman Orde Baru, ketika politik praktis digerakkan oleh satu partai saja, negara ini sudah morat-marit lantaran korupsi. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika sembilan partai besar yang punya akses ke pemerintah dan parlemen saat ini rama-ramai korupsi. Itu sebabnya, SBY sebaiknya segera menjalankan keputusan KIP. Bukan semata supaya dia tidak dituding ngecap ketika berjanji akan membersihkan Demokrat dari unsur-unsur negatif. Juga bukan karena para kader partai telanjur berjanji bersikap antikorupsi lewat penandatanganan pakta integritas. Tapi lebih dari itu, sebagai presiden dan kepala negara, inilah saatnya SBY memberi teladan menaati Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (***)

• DARI HALAMAN. 1 perbolehkan masyarakat melintasi areal Hak Guna Usaha (HGU) nya. Dengan larangan ini, masyarakat setempat sangat dirugikan. Berulangkali masyarakat mengadukan hal ini kepada Bupati, namun hanya janji-janji yang diterima. "Kami curiga Bupati telah mengail di air keruh, hingga keluar surat dari Sekdakab Labuhanbatu Utara 6 Januari 2012 dan Februari 2012 untuk melakukan pengukuran ulang secara bersama-sama dengan nomor surat 593/234/Tapem/ 2012," ungkap Ketua Koptan. Namun anehnya, setelah surat tersebut keluar tidak jadi dilakukan

pengukuran ulang. "Maka kami duga Haji Buyung Bupati yang kami agungkan telah menggadaikan kami untuk kepentingannya," urai mereka. Amiruddin dan kawan-kawan sepakat akan menutup akses jalan khusus PT MJIR sampai ada penyelesaian, walau nyawa taruhannya. "Berbagai upaya sudah dilakukan tidak ada penyelesaian, maka kami juga harus bertindak," ungkap Amiruddin didukung aktivis LSM. Ditegaskan, pihak perusahaan tidak memperbolehkan warga lewat maka kami juga akan tidak memperbolehkan mereka (PT MJRI) melintas di jalan depan rumah kami, walau kami harus

mempertaruhkan segalanya," kata mereka, yang mengaku sudah bosan dan sebagai korban permainan para petinggi di Labura. Ketika Bupati Labura hendak dikonfirmasi melalui ponsel tentang tudingan ketidakpeduliannya dan dugaan terima upeti dari PT MJIR, tidak menjawab. Lebihlanjut anggota pengurus Koptan lainnya, B Sitakar mengungkapkan, hasil investigasi Poldasu dengan Sprin/025/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Berita Acara hasil investigasi bahwa lahan PT MJIR yang katanya kurang 60 Ha dari 4.928 Ha tapi dari pengukuran independen luas lahan PT MJIR 5.472 Ha berarti lebih 544

Ha dari HGUnya. Karenanya, warga Koptan mendesak agar dilakukan pengukuran ulang yang melibatkan pihak - pihak terkait. Namun ironisnya, hingga saat ini tidak dilakukan. Walau sebelumnya pernah dilakukan, ternyata hanya rekayasa PT MJIR dan BPN Labuhanbatu, tanpa melibatkan pihak yang bersengketa. "Kami juga telah menyurati berbagai pihak termasuk BPN Pusat agar tidak memperpanjang HGU PT MJIR yang akan berakhir Desember 2014, sebelum ada penyelesaian sengketa dengan masarakat," jelas B Sitakar. Sementara Parlaungan Rambe aktivis LSM ANAI (Anak Negeri)

mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dan mendukung Koptan PMB. Dibenarkan, pada Rabu (13/ 2) LSM ANAI ikut dan melihat langsung pihak PT MJIR dengan security dan PAM Swakarsa menghalangi masyarakat melintasi lahan HGUnya. "Maka sangat wajar bila masyarakat juga berhak menutup akses jalan ke perusahaan, karena jalan itu hanya menuju perusahaan dan tidak pernah ganti rugi. Dan kepedulian perusaan kepada masyarakat kurang, maka pihak kepolisian jangan hanya menyudutkan masyarakat dan membela perusahaan yang mampu membayar," ujar Parlaungan. (HAH)

MAU JADI PNS? SIAPKAN DUIT SUAP RP150 JUTA!.......................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Sementara tahun berikutnya praktek suap yang masih terjadi disimpan sebagai keuntungannya pribadi, kelompok ataupun golongan. "Jadi apa yang dia keluarkan sebagai bupati sudah terbayar di situ. Ini yang saya namakan ATM kepala daerah,” katanya ketika dihubungi, Rabu. Mantan Rektor UGM ini menyatakan, kewenangan pejabat

politik dalam pola perekrutan pegawai negeri juga karena alasan pegawai yang dipilih kebanyakan berdasar pertimbangan politik dan bukan diukur dari kompetensi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sofian menjelaskan, dengan adanya Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penerimaan

PNS pada sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota dan sekretaris kementerian untuk tingkat pemerintah pusat. Guru Besar Fisip UGM ini menjamin, penerimaan PNS model baru ini akan dengan mudah menghapus praktek suap PNS di daerah dan pusat. Apalagi di RUU ASN juga akan membentuk komisi aparatur sipi negara yang akan mengawasi kinerja semua birokrat

dan juga birokrasinya. “Komisi ini juga yang akan mengawasi dengan ketat rekrutmen pegawai di semua jenjang. Mereka yang akan memastikan penerimaanya akan berdasarkan pertimbangan objektif,” ungkap Sofian. Sofian tidak menampik bahwa di semua lini formasi PNS selama ini diperjualbelikan. Kebanyakan praktik ini ialah untuk menutupi biaya menjadi kepala daerah. Dari

laporan yang masuk ke tim independen penjualan formasi pertahunnya secara nasional mencapai Rp30-Rp35 triliun. Konsultan Senior di United Nations Development Programme (UNDP) ini pun menerangkan, jika model penerimaan PNS tidak ada sogok menyogok maka PNS akan mempunyai idealisme, integritas dan loyalitas penuh kepada bangsa.(SF/OZ/BBS)

BAMBANG: ORA USAH KESUSU ................................................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 "Saya tanda tangan, tapi saya cabut kembali," katanya. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, merasa heran dengan tindakan Pandu yang mencabut tanda tangannya. Sebagai praktisi hukum, Hifdzil

melihat hal itu kesalahan teknis. "Kalau memang belum yakin, sebaiknya tidak tanda tangan dulu. Jangan nanti kemudian dicabut," katanya. Dari kacamata politik, menurut Hifdzil, banyak pihak yang bakal menilai Pandu terpengaruh pihak tertentu. Seharusnya KPK bebas dari

pengaruh politik. Untuk itulah lembaga ini mempunyai wewenang luar biasa besar. Dia berharap Pandu diperiksa Komite Etik untuk mengetahui alasan pencabutan tanda tangan itu. Hifdzil pun menganggap bahwa Anas layak ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek

Hambalang, meski nilai bukti suap Toyota Harrier di bawah Rp1 Miliar. Menurut Hifdzil ada opsi lain yang bisa menjerat Anas berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11. "Dilakukan penyelenggara negara dan kasus korupsinya menyita perhatian publik," kata

Hifdzil. Menurut dia, kasus Hambalang sangat menyita perhatian masyarakat. Di sisi lain, katanya, saat itu Anas menduduki jabatan publik sebagai anggota DPR. Dengan alasan itu Anas layak ditetapkan sebagai tersangka. (FR/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

NASIONAL

Nunggu Janji Anas Urbaningrum Digantung di Monas JAKARTA - Harimaumu mulutmu. Gara-gara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah sesumbar: “Saya yakin. Haqul Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” tandas Anas. Pengakuan politisi muda Partai Demokrat berbuntut panjang. Apalagi, belakangan, santer beredar terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) milik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), berkait status Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Aktor senior Pong Hardjatmo datangi gedung KPK dengan membawa repplika tiang gantungan dari kayu

yang ada boneka tokoh kartun tikus berwarna biru muda bercampur putih sebagai simbol dari koruptor. Boneka itu diberi tali, sehingga persis orang digantung. Pong yang sering melakukan aksi protes ketidakberesan dengan cara seorang diri itu, juga memberikan dukungan KPK untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, terutama keterlibatan Anas Urbaningrimyang hingga kini masih terkatung-katung, bahkan membinggungkan rakyat. "Saya hanya ingin menagih janji, jika benar nanti terbukti siap tidak digantung di Mo-

nas seperti yang diucapkan (Anas Urbaningrum)?" kata Pong Hardjatmo di Jakarta, Rabu pekan lalu. Usai berdialog dengan wartawan, Pong masuk gedung KPK untuk menyerahkan replika monyet digantung kepada pejabat KPK. Kamis pekan lalu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Hambalang mengaku messki berada dibalik jeruji besi, selalu mengikuti perkembangan kasus korupsi pembangunan sarana olahraga nasional Bukit Hambalang, terutama terhadap

mantan bosnya di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. "Kan kasus Anas sudah ada titik terang. Karenanya saya minta secara khusus minta kepada Gubernur DKI Joko Widodo agar pelataran Monas segera dibersihkan untuk menggantung Anas," ucap Nazaruddin dengan nada kesal. Nazaruddin melanjutkan status Anas saat ini sudah mendekati tersangka oleh KPK. “Jadi suruh saja Pak Jokowi sekarang bersih-bersih Monas, nanti mana tahu ada orang yang digantungkan jadi Monas sudah bersih,” sambungnya serius. Di tempat terpisah, Guber-

nur Jokowi yang mendengar pernyataan Nazarudin sontak hanya tertawa. "Kenapa harus saya yang membersihkan. Wong itu setiap hari sudah dibersihin oleh Dinas Kebersihan,” kata Jokowi sambil menambahkan kaget disuruh bersihkan Monas. Saat ini akibat perkembangan kasus korupsi Hembalang, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil alih tugas-tugas harian Demokrat dari Anas. Bahkan, SBY meminta Anas agar ia fokus dalam menyelesaikan masalah hukumnya dengan KPK.(ENDY)

Korupsi, Hukuman Aktor Herman Felani Diperberat JAKARTA - Niat mendapatkan keringanan hukuman, ternyata gagal total. Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasinya, malah memperberat hukuman aktor lawas, Herman Felani. Hukuman itu berkaitan dengan kasus korupsi dalam 3 proyek di Pemprov DKI Jakarta. "Sidang kasasi memutuskan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan, kepada terdakwa Herman Felani," papar anggota Majelis Kasasi, Krisna Harahap dalam amar putusan kasasinya, di gedung MA Jakarta, Rabu pekan lalu. Hakim Agung Kasasi menilai, Herman terbukti bersama-sama dengan Journal Effendi Siahaan, mantan Kepala Biro Hukum Setda Pemprov DKI Jakarta, melakukan tindak pidana korupsi dalam sejumlah proyek di Pemprov. Selain pidana penjara, Hakim juga menghukum Herman membayar kerugian negara sebesar Rp 3.555.785.693. Vonis banding ditingkat pengadilan tinggi pada 18 Desember 2012 ini, dibacakan majelis hakim terdiri Komariah E Sapardjaja, Krisna Harahap, dan Surachmin. Sebelumnya pada (16/4) tahun lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Herman selama 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara Rp 1,3 miliar. Majelis menyatakan Herman terbukti korupsi dalam 3 proyek di Pemprov DKI Jakarta. Tiga proyek itu adalah pengadaan filler hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini bersumber dari dua tahun anggaran yakni APBD ABT tahun 2006 dan APBD tahun 2007. Proyek kedua, pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana serta penatausahaan (sosialisasi lingkungan hidup) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta yang bersumber dari APBD tahun 2007.(ENDY)

DISITA KPK– Seorang warga melihat tulisan penyegelan milik salah satu rumah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator ujian SIM Djoko Susilo di Langenastran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta, Kamis (14/2). Rumah tersebut disita petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator ujian SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo.

Eks Bupati Buol Terbukti Terima Suap JAKARTA - Terbukti menerima suap, Amran Abdullah Batalipu, bekas Bupati Buol Sulawesi Tengah diganjar hukuman selama 7,5 tahun penjara. Ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Terdakwa Amran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara berlanjut dengan menerima uang suap pengurusan surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan seluas 4.500 hektare dan sisa lahan seluas 33 ribu hektare dari PT Hardaya Inti Plantation. "Suap itu sebesar Rp 1 miliar dan Rp 2 miliar dari Hartati Murdaya melalui anak buahnya, Yani Anshori dan Gondo Sudjono," papar Ketua majelis hakim Gusrizal dalam amar putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin pekan lalu. Hal yang memberatkan perbuatan Amran antara lain,

telah bersikap kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintah. "Hal meringankan, terdakwa berlaku sopan, punya tanggungan keluarga, dan tidak pernah dihukum," ujarnya Gusrizal sambil menambahkan perbuatannya sesuai pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Putusan hukuman itu, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu selama 12 tahun penjara. Terkait kasus ini, Hartati Murdaya, bos PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) itu, yang didakwa melakukan penyuapan Amran divonis dua tahun delapan bulan penjara, denda Rp 150 juta, dan subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim menilai, pemberian surat rekomendasi dari terdakwa Amran, berupa pengajuan HGU untuk tanah seluas 4.500 hektar. Inti surat terdakwa meminta Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, Menteri Negara Agraria/Ke-

pala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan rekomendasi pada usaha perkebunan maupun HGU kepada PT CCM dan PT HIP. Serta pemberian HGU terhadap sisa lahan PT CCM yang belum ada hak guna usahanya. Perbuatan itu, kata majelis hakim, bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Bupati Buol. Padahal, terdakwa mengetahui ada peraturan Menteri Agraria yang membatasi wilayah sebuah perusahaan dan grup hanya bisa memiliki izin usaha perkebunan maksimal 20 ribu ha dalam satu provinsi. "Terdakwa mau membuat surat rekomendasi karena diberikan uang. Seharusnya terdakwa tidak buat suratsurat yang isinya rekomendasi izin usaha perkebunan PT CCM," paparnya. Terkait putusan ini, Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Sedangkan terdakwa Amran dan tim penasihat hukumnya

langsung banding. Amran juga mempertanyakan status tiga orang yang hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Padahal, ketiga orang tersebut memiliki peran penting dalam perkara ini. "Nama Totok (Lestiyo), Arim yang menjembantani saya, dan Amir Rihan Togila, mereka bertiga sangat terlibat jelas dalam perkara ini, demi keadilan, mereka dapat ditetapkan sebagai tersangka, janji dari penyidik KPK mereka akan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Amran. Terkait permintaan ini, Gusrizal menegaskan bahwa mengenai status seseorang untuk menjadi terdakwa atau tersangka adalah kewenangan penyidik. Sedangkan majelis hakim, hanya bertugas memeriksa dan memutus perkara. "Silahkan laporkan ke penyidik KPK tentang keterlibatan orang itu agar bisa jadi tersangka," jawabnya.(ENDY)

Bahkan Iza mengaku pernah menggrebek sebuah rumah kontrakan yang diduga ditempati Adria dan Agus. “Saat itu terjadi pada pagi hari, Minggu 3 Juli 2011. Saat itu yang melihat hakim terlapor adalah anak pelapor. Setelah itu, hakim terlapor melarikan diri keluar disaksikan oleh Darno (pemilik kontrakan),” ujar Imam menuturkan ulang keterangan Iza. Saat melarikan diri, lanjut Imam, hakim terlapor bergegas naik mobil Honda City bersama Agus Prasetiawan. Akhirnya, kasus ini pun diadukan oleh Iza ke Propam Polresta Surakarta. Setelah melalui sidang etik, suami Iza pun dijatuhi

sanksi disiplin dan dimutasi ke Polres Wonogiri. “Sebelumnya, kasus perselingkuhan ini Iza pernah melaporkan hakim terlapor ke PN Boyolali sekitar Juli 2010. Saat itu, PN Boyolali mempertemukan pelapor dengan hakim terlapor,” bebernya. Dalam pembelaannya, Adria mengaku mendapatkan sanksi ringan oleh MA dalam kasus yang sama atas pengaduan Iza. Hampir bersamaan dengan pengaduan yang dilayangkan ke KY. Namun, Bawas MA tidak menemukan bukti kuat dugaan persingkuhan. Usai persidangan, Adria enggan memberikan komentar. (ENDY)

» Selingkuh

Hakim Cantik Diskorsing 2 Tahun JAKARTA - Sidang Etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan hukuman terhadap Hakim Adria Dwi Afanti, yang berbuat selingkuh dengan oknum polisi. Hakim cantik yang bertugas di Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, divonis skorsing selama 2 tahun tidak boleh pegang palu atau bebas tugas mengadili perkara, juga dimutasi ke Pengadilan Tinggi Medan. MKH juga menolak usalan pemecatan. “Majelis menilai Saudara Adria Dwi Afandi terbukti melakukan pelanggaran kode etik, serta melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY Tahun 2009 tentang Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," papar Ketua MKH Imam Anshori Saleh di depan ruang sidang Wirjono Prodjodikoro gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Kamis pekan lalu. Sidang MKH beranggotakan 7 orang majelis. Mereka adalah Iman Anshori Saleh, Taufiqurrahman, Jaja Ahmad Jayus, Ibrahim, Abdul Gani Abdullah, Soltony Mohdally dan Yulius. Selama persidangan, Adria tampak tenang. Perempuan berambut sebahu tersebut seksama mendengarkan pembacaan putusan. Sidang Adria di gelar dua kali setelah pekan lalu diundur karena Adria menjanjikan kedatangan

saksi. Hukuman itu lebih ringan karena MKH mempertimbangkan Adria adalah hakim yang masih muda dan sudah tidak berhubungan dengan pria yang dia selingkuhi. Dalam sidang etik terungkap Perselingkuhan dengan Agus Prasetiawan terjadi saat Adria masih bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, Jawa Tengah. Dilanjutkan sebagai hakim ADA bertugas di PN Simalungun, Sumatera Utara. MKH menyebutkan Adria telah melakukan kumpul kebo bersama Agus Prasetiawan atas laporan Iza Faizah (istri Agus).

Eko Patrio Diperiksa KPK JAKARTA - Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, pelawak sekaligus anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang Jawa Barat. Eko hadir sekitar pukul 10.05 WIB didampingi Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Muladi. "Saya diperiksa masalah Hambalang. Saya dulu di Komisi X," kata Eko di kantor KPK, Selasa pekan lalu. Anggota dewan murah senyum sempat menolak diperiksa KPK. Namun demi penegakan hukum akhirnya Eko datang juga dengan membawa sejumlah dokumen penting. " Lebih detailnya, nanti ya setelah pemeriksaan," tandasnya sambil masuk gedung KPK. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Eko Patrio pun memberikan keterangan. "Saya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan mantan Kabag Perencanaan Keuangan Kemenpora, Deddy Kusdinar," jelasnya sambil menambahkan KPK lebih banyak bertanya soal pembahasan anggaran Hambalang. Sebenarnya, lanjut dia, dirinya sempat tak sepakat dengan pembangunan sarana olahraga Hambalang. Mengingat, masih banyak tempat sarana olahraga yang sudah ada untuk dimanfaatkan secara maksimal, ketimbang membuat sarana olahraga Hambalang dengan anggaran mencapai Rp 2,5 triliun. "Buat saya, Hambalang sebenarnya bisa memanfaatkan Senayan, juga (sarana olahraga) Ragunan bisa dimanfaatkan. Jadi buat saya Hambalang pada saat itu tidak perlu atau tidak menjadi prioritas utama," kata Eko. Apalagi besarnya dana tersebut, lebih baik digunakan untuk kepentingan yang lain-

nya. "Karena itu, saya tak sepakat adanya anggaran saat pembahasan di komisi X DPR saat itu. Lebih baik, memprioritaskan anggaran itu digunakan dalam kaitan yang lebih penting. Disitu ada prigram Sea Games, Pon, kepemudaan dibanding Hambalang," tegas Eko. Eko mengaku tidak tahu soal penambahan anggaran proyek Hambalang dari awalnya Rp 125 miliar, naik bertahap sampai Rp 2,5 triliun. "Sepengetahuan saya di awal adalah anggaran yang Rp 125 miliar, Rp 150 miliar dan Rp 400 miliar itu untuk Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, Asian games dan program lain, bukan Hambalang," papar Eko. KPK menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi Hambalang. Mereka, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora juga Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek itu, Deddy Kusdinar. Serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta bekas Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng. Desember lalu, KPK menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Andi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pengguna Anggaran proyek Hambalang. Andi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang No. 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang meyebabkan kerugian negara. Sementara pasal 2 ayat 1 melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. KPK mengeluarkan surat perintah cegah terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng. (ENDY)

ICW: Kurikulum 2013 Penuh Kejanggalan JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan delapan kejanggalan pada kurikulum 2013, sebagai pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kejanggalan ini membuktikan pemerintah tidak memiliki mekanisme pasti dalam mengubah kurikulum. Padahal kurikulum itu, sudah dianggarkan sebesar Rp2,49 triliun. "Perubahan kurikulum ini benar-benar aneh. Selain tergesa-gesa, juga ada kejanggalan dari penyusunannya, guru, buku bahkan anggaran," tegas Siti Juliantari, anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW dalam jumpa pers 'Pemaparan Kejanggalan Kurikulum 2013' di Kantor ICW, Jakarta, Jumat pekan lalu. Penemuan kejanggalan ini, lanjut Siti, setelah ICW melakukan penolakan terhadao Kurikulum 2013, dilanjutkan melakukan investigasi baik dengan pihak yang terlibat langsung maupun tidak. Sehingga ditemukan delapan kejanggalan, dengan rincian. Kejanggalan pertama, pemerintah menggunakan logika terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan. Anehnya, Pemerintah justru mengubah kurikulum terlebih dahulu baru diikuti dengan revisi Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. "Pemerintah seharusnya merevisi PP tentang standar nasional pendidikan dulu baru menyusun kurikulum baru. Ini sekarang standar nasional pendidikan justru mengikuti kurikulum 2013," paparnya. Kejanggalan kedua, pemerintah tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Perpres Nomor 5 Tahun 2010. Proses peru-

bahan kurikulum ini, kata dia, justru terlihat tidak terencana dan tidak terstruktur. Akibat perubahan kurikulum di luar RPJMN adalah anggaran yang ikut tidak pasti. Kejanggalan ketiga, berkaitan denga anggaran perubahan Kurikulum 2013, yang tidak terencana baik. "Pernah disebut anggaran perubahan kurikulum ini tidak pernah sama. Pada paparan pertama kepada DPR pemerintah menyebutkan anggaran kurikulum sebesar Rp 684 miliar. Lantas berubah menjadi Rp 1,4 triliun dan naik kembali menjadi Rp 2,49 triliun," ucapnya. Kejanggalan keempat, tidak ada evaluasi komprehensif terhadap Kurikulum 2006 (KTSP), yang dapat menjadi landasan adanya perubahan kurikulum ini, sambung Siti. Kejanggalan Kelima, panduan Kurikulum 2013 mengungkung kreativitas dan inovasi guru serta penyeragaman konteks lokal. "Mengingat, semuanya disediakan pusat. Guru jadi terbatas dalam mengembangkan kreativitas dan konteks lokal kan berbeda tidak bisa diseragamkan," katanya. Kejanggalan keenam, target training master teacher terlalu ambisius. "Kondisi ini jelas mengacu pada durasi pelatihan dan jumlah guru yang akan dilatih cukup besar," ucap Tari. Kejanggalan ketujuh, bahan perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda-beda. "Hal ini dikarenakan tidak ada dokumen pasti. Pemerintah hanya memperlihatkan powerpoint saja yang terus bisa ditambah jika ada kekurangan. Jadinya dokumen berubah terus tidak pasti," sambungnya.(ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

SUMUT

SPD Tuding 'Gus Irawan' Korupsi MEDAN–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok diskusi mahasiswa Sentral Pejuang Demokrasi (SPD) berunjuk rasa di depan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu pekan lalu. Mahasiswa menuding Gus Irawan Pasaribu terlibat korupsi semasa menjabat sebagai Dirut Bank Sumut, massa memasang foto Gus yang tergambar dari balik jeruji di depan sekretariat KPU.

Dalam orasinya, demonstran menuding Gus terlibat sejumlah kasus korupsi selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sumut. 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan 22 kasus yang di sinyalir merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 344 miliar lebih. Ditambah dugaan korupsi terkait dengan pejabat Dirut Bank Sumut selama tiga periode, salah satunya adalah pembagian jasa produksi dan tantien senilai Rp 31,4 miliar.

"Kasus pembagian jasa dan tantien ini pernah di laporkan pada Juni 2008 ke Kejatisu waktu di jabat Gortab Marbun," teriak massa dalam pernyataan tertulisnya. Ada lima poin dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Gus. Angka yang cukup mencolok ada pada penerimaan dana penyertaan modal dari Pemprov Sumut sewaktu Syamsul Arifin menjabat sebagai gubernur. SPD mensinyalir dana penyertaan modal sebesar Rp

150 miliar tidak jelas juntrungnya. Ada juga beban promosi Bank Sumut yang membengkak sampai Rp 34, 67 miliar di 2011 yang menjadi biaya kampanye terselubung serta sosialisasi Gus saat akan bertarung merebut Sumut 1. "Tangkap dan adili Gus dalam korupsi Bank Sumut," teriak Fajar Aritonang, koordinator aksi. Massa juga meminta masyarakat bisa cerdas memilih calon pemimpin pada 2013 ini. Meski berlangsung cukup singkat, aksi ini sempat me-

macetkan jalan karena massa berorasi di badan jalan. Sebelum meninggalkan lokasi, massa yang datang dengan sejumlah angkutan ini memasang sebuah poster besar Gus yang tergambarkan berada di balik jeruji besi. Poster tersebut dipasang di papan reklame depan sekretariat KPU. Namun tak berapa lama pergi, seorang pria turun dari mobil bergambar GusMan dan menurunkan poster tersebut dengan ekspresi kesal.(MEI)

Buronan Kejatisu Dituntut 7 Tahun 6 Bulan MEDAN - Mantan buronan Kejaksaan Tunggi Sumatera Utara (Kejatisu) Kardius Marlina, bos PT Kurnia Putra Mulia hanya bisa terdiam dan tertunduk malu saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Simalungun, Edmond Purba menuntutnya dengan hukuman tujuh tahun dan enam bulan penjara, Selasa pekan lalu. Laki-laki sepuh berkacamata ini juga di wajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan badan dan uang pengganti sebesar Rp 1,7 miliar lebih susider tiga tahun dan tiga bulan penjara. "Pertama pengembalian kerugian negara, kedua tuntutan berdasarkan surat edaran dari Kejagung tentang persentase kerugian negara. Itu dasar tuntutan kami, belum ada pegembalian kerugian negara. Kemarin mereka mengatakan akan mengembalikan tapi hingga tuntutan belum ada juga di kembalikan," kata jaksa usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Ditanyai apakah tuntutan yang tergolong tinggi tersebut berkaitan dengan pernah larinya terdakwa hingga ditetapkan sebagai DPO. "Kita membuat tuntutan berdasarkan kerugian negara. Kalau dikembalikan sekian minimal di tuntut sekian, jadi sudah ada aturannya," ujarnya. Pada persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Jonner Manik, jaksa pun menyatakan terdakwa yang ditangkap di kamar 827 Hotel Tunjungan Surabaya pada (24/6/ 2012) lalu ini, dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usai mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim memberikan kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pledoi (pembelaannya) pada Kamis (14/2) pekan depan. Untuk diketahui, terdakwa di dakwa merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar lebih dalam proyek pengerasan jalan di Desa Pengkolan Emplasmen Tinjoan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, 2009 lalu. Jaksa mengatakan terdakwa melakukan pengurangan volume ketebalan jalan atau lapisan fondasi agregad kelas B. Akibat perbuatannya, terdakwa bersama Rachmat (berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) negara mengalami kerugian Rp 1,7 miliar lebih sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.(MEI)

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN - Pertama kalinya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan eksepsi (keberatan terhadap dakwaan jaksa,red) terdakwa Marli selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita, Kecamatan Stabat/Wampu dalam persidangan dengan agenda putusan sela, Rabu pekan lalu. Majelis hakim yang diketuai SB Hutagalung dan hakim anggota Denny L Tobing serta Kimas Ahmad dalam amar putusannya menyatakan perkara dugaan penyelewengan kredit sebesar Rp 1,5 miliar yang dilakukan terdakwa bukanlah perkara korupsi melainkan pidana umum (penggelapan). Karena tidak masuk dalam ranah Tipikor maka hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis hakim me-

nolak dakwaan jaksa dari Kejari Stabat untuk seluruhnya. Menanggapi putusan sela tersebut, jaksa menyatakan pikir-pikir. Sementara terdakwa dan penasihat hukumnya, Rosfiana Tanjung dan Elida Nainggolan menyatakan menerima putusan tersebut. Untuk di ketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Choirun Parapat mendakwa Marli melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1,2 dan 3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa selaku bendahara tidak menyalurkan kredit senilai Rp 1,5 miliar yang dikucurkan Bank BNI Cabang Binjai pada 24 November 2008 kepada 30 anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu selaku penerima kredit. (MEI)

Tiga Elemen Massa Menduga Dinas Tarukim Sumut Korup

DEMO TOLAK KORUPSI– Seorang pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera Utara Bersih, memasang baliho ketika berunjuk rasa di Bundaran Majestik, Medan, Sumut, Senin (11/2). Mereka mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menolak segala bentuk praktek korupsi.

4 Terpidana Mati Sumut Tanpa Koruptor MEDAN - Satu terpidana narkoba dan tiga terpidana pembunuhan dari pengadilan berbeda di Sumatera Utara (Sumut) adalah terpidana mati, Rabu pekan lalu. Mereka adalah Okonkwo Nonsokiingleys warga negara Nigeria perkara impor narkotika di tuntutan Kejari Medan dengan hukuman mati. Putusan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) tetap hukuman mati. Statusnya saat ini sedang menunggu upaya hukum terakhir Peninjauan Kembali (PK). Kemudian, Ronald Sagala dan Nasib Purba perkara pembunuhan. Tuntutan Kejari Lubukpakam adalah hukuman mati. Putusan PN, PT dan MA hukuman mati. Saat ini menunggu PK. Suwandi perkara pembunuhan dan dituntutan Kejari Rantau dengan hukuman mati. Putusan PN hukuman mati, saat ini sedang proses kasasi di MA. Terakhir, Fatizan, Yafonaso dan Beraati. Perkara pembunuhan, tuntutan Kejari Gunung Sitoli, Nias, hukuman mati. Putusan PN dan PT hukuman mati. Saat ini sedang menunggu putusan MA. Tidak ada satu pun terpidana korupsi yang di hukum mati. Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pene-

rangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kasi Penkum Kejatisu) Marcos Simaremare mengatakan pihaknya memang belum pernah melayangkan tuntutan mati bagi para terdakwa korupsi meski Undang-Undang memberikan peluang untuk melakukannya. "Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan Kejagung tuntutan pidana mati di mungkinkan, atau tuntutan seumur hidup tapi pengendalian di lakukan Kejagung," katanya. Menurutnya, regulasi hukuman mati terdakwa Tipikor di atur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor No.31 tahun 1999 jo No.20 tahun 2001 yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat di jatuhkan. Maksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap danadana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerugian sosial yang meluas, dan penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. "Untuk mengajukan tuntutan mati ada beberapa persyaratan. Dari hal-

hal yang melekat terhadap perbuatan itu termasuk hal yang meringankan dan memberatkan. Kalau hal yang meringankan tidak ada, kemungkinan tuntutan dilakukan secara maksimal. Khusus Sumut belum ada menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Pembatasan tuntutan itu adalah interen Kejaksaan," katanya. Tujuan dari dilaksanakannya Undang-Undang Tipikor adalah untuk menghukum dan menyelamatkan uang negara. Meski demikian, tuntutan terhadap setiap kasus berbeda. "Misalnya, perkara anak itu berbeda dengan perkara korupsi dan narkoba. Untuk Tipikor, niat mengembalikan kerugian negara itu yang penting. Itu juga tidak sebatas ada uang di ambil tetapi pengaruhnya. Kalau betul-betul menimbulkan bencana dan kualifikasi memenuhi maka tuntutan mati bisa dilakukan," katanya lagi. Terkait pidana mati kepada empat terpidana di atas, dia bilang saat ini pihaknya tengah menunggu upaya hukum dari para terpidana. "Ada yang kasasi, PK dan grasi, dan yang melaksanakan adalah Kejari setempat," tegasnya.(MEI)

Mantan Bendahara Setda Langkat Divonis 15 Bulan MEDAN - Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan Setda Kabupaten Langkat, Junaidi divonis 15 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran bagian keuangan Setda Langkat tahun anggaran 2008 senilai Rp 499,95 juta. Terdakwa juga di wajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan penjara, dan membayar uang pengganti Rp 271,95 juta subsider dua bulan penjara, Selasa pekan lalu. "Dari kerugian negara sebesar Rp 499,95 juta, terdakwa telah mengembalikan ke kas daerah

Perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Eksepsi Dikabulkan

melalui Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp 228 juta," kata Ketua Majelis Hakim Suhartanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 18 bulan penjara

denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara. Terdakwa selaku bendahara tidak bisa mempertanggungjawabkan dana dua kegiatan sebesar Rp 499,95 juta dari total anggaran untuk 11 kegiatan Rp 1,527 miliar. Dana tersebut adalah anggaran untuk penyusunan neraca awal Rp 124,95 juta dan bimbingan teknis (Bintek) implementasi Permendagri No.59 Tahun 2007. "Dua dari 11 kegiatan tidak dilaksanakan namun dananya tidak dikembalikan ke kas daerah dan di gunakan tidak sesuai peruntukkannya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa," kata

hakim. Cek tunai senilai Rp 1,527 miliar untuk anggaran 11 kegiatan di Bagian Keuangan Setda Langkat ditanda tangani Sekda Langkat Surya Jahisa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Yantini Safriani selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Cek tersebut kemudian di cairkan Yantini dan Junaidi di Bank Sumut Cabang Stabat. Dari Rp 1,527 miliar yang di cairkan, terdakwa mengaku menerima Rp 1,027 miliar sedangkan Rp 500 juta dipegang Yantini. Sementara itu, Sekda Langkat Surya Jahisa selaku PA dan mantan Kabag Keuangan Setda

Langkat Taufik selaku KPA masih berstatus saksi. Alasan hakim, dua kegiatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan senilai Rp 499,95 juta tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri selaku bendahara. Padahal, pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Surya Jahisa dan Taufik, hakim anggota Ahmad Drajat meminta kejaksaan untuk mengusut keterlibatan kedua saksi. "Untuk perkara ini, penyidiknya dari Kejati Sumut," kata jaksa dari Kejari Stabat ketika dikonfirmasi usai sidang. (MEI)

MEDAN - Koalisi mahasiswa masyarakat Sumatera Utara terdiri dari tiga elemen massa, Jaringan Masyarakat Mandiri (JSM) Sumut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univa Medan dan Lembaga Transparansi Sumut menduga Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumut melakukan korupsi pengurangan volume pengerjaan sebesar Rp 1,1 miliar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Massa yang di koordinir Anwar Sipahutar dalam aksinya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengatakan, juga terjadi korupsi senilai Rp 106 juta akibat spesifikasi yang tidak sesuai dalam kontrak kerja. Di tambah pekerjaan yang rusak setelah dikerjakan sebesar 164 juta dan penghitungan harga satuan pemasangan Bodem yang

terlalu tinggi sebesar Rp 392 juta. "Dari dugaan-dugaan korupsi tersebut, terjadi penyimpangan uang negara sebesar Rp 1,6 miliar lebih yang bersumber dari APBD Sumut 2012. Kami minta Kejatisu menangkap dan memeriksa Kadis Tarukim serta pejabat terkait," kata Anwar, Kamis pekan lalu. Selain Dinas Tarukim, massa juga meminta Kejatisu memeriksa Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut karena di duga merugikan uang negara senilai Rp 538 juta. "Banyak SKPD-SKPD yang melakukan korupsi seperti Dinas PSDA Sumut. Temuan BPK dalam kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 266 juta dan perhitungan biaya ongkos angkut dan pikul material sebesar Rp 172 juta,total kerugian negara sebesar Rp 538 juta.(MEI)

Tuntutan Belum Siap, Terdakwa Bansos Batal Dituntut MEDAN - Ketua majelis hakim Suhartanto, atas nama terdakwa Adi Sucipto yang di dakwa melakukan pemotongan bantuan sosial (bansos) yang di urusnya sebesar 50-60 persen untuk uang pengurusan dan operasional lainnya, menegur dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan karena belum siapnya materi tuntutan. Netty Silaen selaku JPU mengatakan alasan belum siapnya materi tuntutan karena Kajati Sumut ke Jakarta, tepatnya di Kejagung menghadiri pelantikan. Mendengar jawaban tersebut, Suhartanto memberi tenggat waktu Selasa pekan ini. Sebelumnya, Adi Sucipto adalah penerima sekaligus makelar bansos Pemprovsu TA 2009. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa melakukan pemotongan dari bantuan yang di urusnya sebesar 5060 persen untuk uang pengurusan dan operasional lainnya. Terdakwa juga menyatakan dana pemotongan untuk pengamanan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Ada 17 proposal yang diurusnya bekerjasama de-

ngan saksi Syawaluddin (berkas terpisah) dan Masrizal. Ke-17 proposal itu antara lain, Yayasan Persiapan Bangsa, Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Taman Bacaan Pertiwi, Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi, Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah, Yayasan Perguruan Al Jihad, dan lainnya. Meskipun melakukan pemotongan, terdakwa membuat laporan sesuai dengan yang diterima dari Pemprovsu. Akibat pemotongan tersebut negara mengalami kerugikan sebesar Rp 1. 425. 750.000. Dari dana tersebut, Syawaluddin mendapatkan Rp 250 juta dan Masrizal sebesar Rp 60 juta. Terdakwa sendiri mendapat Rp 1.142.750.000. Dengan rincian antara lain, dari Yayasan Mekar Sari sebesar Rp 75 juta, Yayasan Perguruan Al Jihad sebesar Rp 97.500.000, Yayasan Islam Al Jihad sebesar Rp 97.500.000, Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah sebesar Rp 30 juta, Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi sebesar Rp 60 juta. Bahkan, dari sejumlah nama-nama yayasan itu, ada dua kali yang mendapatkan bantuan dalam setahun yakni Yayasan Khairani.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

Masih Adakah

Parpol A P N TA Korupsi? Satu lagi kasus korupsi yang cukup menghentakkan rutinitas publik kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini menjadi bahan perbincangan banyak kalangan karena salah satu tersangkanya adalah pimpinan salah satu parpol yang selama ini dikenal dengan slogan "partai bersih". Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kapasitasnya sebagai presiden partai, tentu segala tindak tanduk yang bersangkutan akan sangat menyedot simpati dan perhatian publik. OLEH SEBAB itu, maka menjadi wajar bila kemudian banyak kalangan yang memberikan respons atas kemunculan kasus ini. Guncangan yang cukup dahsyat juga diyakini akan melanda PKS pasca penetapan presidennya sebagai tersangka, apalagi kasus ini adalah merupakan kasus pertama yang ditangani KPK dengan tersangkanya adalah pucuk pimpinan parpol. Kasus korupsi yang menimpa petinggi PKS ini kian menunjukkan bahwa parpol sangat sarat dengan berbagai tindakan korupsi. Dalam perjalanan pemberantasan korupsi selama ini, KPK sudah cukup banyak menyeret para pelaku korupsi dari kalangan parpol. Mencermati fakta yang ada selama ini, maka perang terhadap korupsi nampaknya masih harus terus digelorakan di negeri ini. Publik tentu masih ingat bagaimana hasil survei yang dilakukan KPK untuk tahun 2011, tercatat bahwa sekitar tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan UKM "berhasil"menyandang predikat sebagai lembaga terkorup. Dari ketiga kementerian dimaksud, semuanya berada dalam kendali menteri yang nota benenya adalah merupakan pengurus

partai. Oleh karena itu maka menjadi wajar bila kemudian muncul kecurigaan akan keterlibatan parpol dalam masalah ini. Bagaimanapun, besarnya dana yang dibutuhkan oleh parpol untuk tetap bisa eksis dalam persaingan politik, belum lagi dengan persoalan manajemen keuangan parpol yang tiada pernah berubah menuju penataan yang lebih transparan tentu akan menjadi persoalan yang rentan melahirkan korupsi. Parpol tidak jarang justru menggali pemasukan dari institusi pemerintahan melalui berbagai praktik terselubung. Disinilah menjadi kelihatan bagaimana sesungguhnya parpol memainkan hasrat politiknya dengan mengandalkan uang rakyat guna menjaga eksistensi dan hasrat politiknya. Mestinya, parpol menjadi salah satu elemen yang mampu membawa dan membangkitkan bangsa menuju perubahan yang lebih baik. Parpol juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi kejamuan bangsa. namun harapan itu akan dapat terkabul manakala parpol benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka menyahuti aspirasi rakyat dan memperjuangkannya hingga berbuah implementasi. Namun apa yang terjadi saat ini justru berbanding terbalik

dengan harapan publik. Parpol justru berubah menjadi predator penghisap dana rakyat. Lihat saja misalnya laporan yang dibeberkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dari tahun 2007-2010 dana bantuan sosial sebesar Rp 300 triliun justru rawan disalahgunakan parpol. Kondisi ini cukup membuktikan bahwa parpol saat ini masih saja terlena dengan berbagai praktik yang justru kian jauh meninggalkan dan tanggung jawab sentralnya. Tidak Membuahkan Perubahan Sikap Sementara itu di sisi lain, bahwa hingga detik ini, peran dan tanggung jawab parpol melalui para wakil rakyat yang telah dititipkan di parlemen tidak membuahkan perubahan sikap yang menjanjikan. Lihat saja misalnya persoalan legislasi di DPR pada tahun 2010 lalu masih menjadi problem tersendiri yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah bercak noda yang belum bisa diurai secara perlahan. Dengan target legislasi sekitar 70 RUU yang hendak dituntaskan pada tahun 2010 ini, namun hingga berakhirnya tahun berjalan, mayoritas tugas legislasi dimaksud masih mengendap dan bahkan belum mendapat respon sama sekali. Begitu juga dengan nasib penuntasan kasus Bank Century yang saat ini mulai tenggelam ditelan kencangnya arus badai perputaran kepentingan di parlemen. Harapan publik akan terbongkarnya kasus yang telah menelan uang Negara hingga triliunan rupiah itu justru kandas ditengah jalan. Bahkan kasusnya kini tidak lagi berdengung. Beberapa anggota dewan yang awalnya berkoar meneriakkan penuntasan kasus ini juga tidak lagi terdengar teriakan kebenaran yang pernah digulirkan. Kompleksitas persoalan ini seolah tidak mampu untuk memotivasi

dan memacu para legislator untuk berbenah dalam mengubah citra dimata rakyat. Bahkan untuk menentukan prioritas kerja, DPR nampaknya mengalami kelinglungan. Seolah mereka bekerja tanpa agenda dan perencanaan, atau punya perencanaan namun justru diabaikan. Hampir tidak ada satu sisi kinerja dewan yang dapat digiring menuju pintu keberhasilan. Memang persoalan di Senayan lebih didominasi dengan sanksi moral ketimbang sanksi yuridis. Celah ini menjadi pintu masuk bagi anggota dewan dalam mengebiri dan mengabaikan setiap aturan yang penuh dengan kebolongan sanksi. Maka tidak mengherankan bahwa banyak kalangan yang mengasumsikan keberadaan DPR sebagai orang-orang yang kebal terhadap hukum, sebab terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan yang kemudian tidak bisa ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi secara tegas. Namun patut dicatat bahwa ketika mereka hendak menduduki kursi wakil rakyat yang terhormat itu, didepan para petinggi Negara dan disaksikan oleh ribuan dan bahkan jutaan rakyat negeri ini, sumpah jabatan telah menjadi alat pengikat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Komitmen akan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan bahkan perahu politiknya sudah bergema ketika itu. Tapi kenyataan justru berkata lain. Apa yang diucapkan oleh sejumlah elit parpol tidak jarang justru berseberangan dengan apa yang dilakoni dalam kesehariannya. Banyaknya kader parpol yang terjerat dalam berbagai kasus korupsi pada akhirnya akan berujung pada satu pertanyaan pokok yang layak didengungkan sebagai bahan refleksi, masih adakah parpol tanpa perbuatan korupsi?. Barangkali tidak berlebihan bila harus mengatakan bahwa hampir semua parpol sudah terinfeksi dengan virus yang bernama korupsi. Lalu bagaimana mungkin publik akan percaya terhadap kinerja dan peran parpol dalam membersihkan wajah negeri ini dari kotorankotoran yang bernama koruptor?. Hal ini akan menjadi pertanyaan lanjutan yang patut direnungkan oleh para petinggi dan elit parpol demi melanjutkan kiprah politiknya di masa yang akan datang. (JANPATAR)

KADER PARTAI DEMOKRAT TERKORUP BANYAKNYA petinggi Partai Demokrat yang terseret kasus korupsi dalam kurun waktu 2011 hingga 2012, menempatkan partai ini sebagai partai yang kadernya terkorup versi survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dari 1.220 responden yang menjadi sampel survei, sebanyak 44.8% menyebutkan kader Demokrat paling banyak melakukan korupsi disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDIP 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. "Dalam sebuah survei nasional pada 2012, kader Demokrat dinilai banyak melakukan korupsi," kata Direktur Riset SMRC, Jayadi Hanan. Hal tersebut dikatakan Jayadi saat pemaparan hasil survei SMRC bertajuk 'Kinerja Pemerintah dan Dukungan Pada Partai: Trend Anomali Politik 2012-2013' di Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013) Pada 2011-2012, skandal korupsi yang menyeret kaderkader demokrat mulai mengemuka. "Terutama sejak pertengahan 2011 ketika Nazaruddin, mantan bendahara Demokrat ditangkap di Kolombia dan mendapat perhatian dari media massa," imbuhnya. Terlebih dengan disebutnya nama-nama petinggi Demokrat oleh Nazaruddin semisal Ketua Demokrat Anas Urbaningrum terkait korupsi wisma atlet dan proyek Hambalang semakin membuat partai ini dinilai kadernya paling terkorup. "Bila masalah opini ini tak tertanggulangi pada 2013 maka Demokrat akan semakin merosot, atau setidaknya sulit untuk pulih dari keterpurukannya sekarang," kata dia. Korupsi kader-kader Demokrat ini pula yang membuat publik menutup mata atas prestasi Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat, yang kinerjanya mulai dinilai naik. "Demokrat tidak bisa menunggu keputusan KPK untuk membersihkan partai ini dari opini korupsi, sebab yang dihadapi Demokrat sekarang lebih berkaitan dengan hukum politik dan bukan hukum pidana," katanya. Survei yang dilakukan SMRC ini dilakukan pada 620 Desember 2012 dan diikuti oleh 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, dengan margin of error kurang lebih 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. (INILAH.COM)

LIPSUS

Sinetron Politik Makin Seru! "SINETRON perselingkuhan, cinta segitiga, dan sejenisnya belakangan ini kalah seru dari sinetron politik dengan aktor dari presiden partai hingga presiden negara!" ujar Umar. "Makin serunya sinetron politik itu karena ceritanya dikemas dalam repertoar skandal korupsi yang terpilin menuju antiklimaks tudingan konspirasi!" "Skandal korupsi memang berpangkal dari konspirasi (kerja sama komplotan bertujuan tidak baik) antarcabang kekuasaan—politik, birokrasi, dan bisnis, mencundangi keuangan negara maupun rakyat!" timpal Amir. "Inti skandal korupsi pada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan negara atau pemerintah oleh orang yang diberi otoritas (wewenang) malah melaksanakan kewenangan itu demi keuntungan pribadi dan orang-orang lain— konspiratornya!" "Makin serunya sinetron politik justru karena adanya usaha pemutarbalikan terminologi konspirasi, dengan menuding ada komplotan lain yang menyingkap (konspirasi) korupsi itu dengan tujuan politis menyudutkan partai tertentu!" tukas Umar. "Sejauh apa kebenaran tudingan itu, realitasnya elektabilitas partai-partai yang pengurus inti DPP-nya

terseret kasus korupsi memang merosot tajam! Merosotnya elektabilitas ini pula yang kemudian menyulut masalah internal partai hingga menimbulkan ‘konspirasi’ penggulingan ketua umum partainya!" "Serunya debat terbuka menyelamatkan partai antarsesama kader ditimbrungi analisis pakar politik, cukup menarik sebagai suatu tontonan publik di media massa!" tukas Amir. "Tontonan itu benarbenar esensial sebagai materi pendidikan politik rakyat, guna belajar dari realitas politik, utamanya ketika seorang presiden partai dijadikan tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan harga daging sapi di pasar lokal dua kali lipat dari harga di pasar internasional! Atau ketika presiden sebuah negara istikharah mohon petunjuk di depan Kakbah untuk mendapatkan jalan keluar terbaik bagi krisis yang sedang melanda partainya, bukan mohon petunjuk bagaimana menyelamatkan bangsanya, terutama rakyat yang terbenam berkepanjangan di jurang kemiskinan!" "Justru di situ serunya sinetron politik, menjadi pengasah logika rakyat tentang tindakan yang tak logis dari pemimpinnya!" timpal Umar. "Rakyat dibuat sadar, seperti itu rupanya para pemimpin negerinya!"(LPOS)

Hasil Survey yang Membawa Kepanikan BELUM pernah Partai Demokrat menunjukkan kepanikan seperti sekarang ini dalam merespons hasil jajak pendapat lembaga survei. Namun hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting membuat para petinggi Partai Demokrat khawatir nasib partai mereka akan terpuruk di Pemilihan Umum 2014 nanti. Survei SMRC menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat hanya tinggal 8,3 persen. Ini sangat jauh dari elektabilitas Partai Golkar yang di atas 21 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di atas 18 persen. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik langsung merespons bah menurunnya elektabilitas partainya disebabkan oleh banyaknya kader yang tersangkut kasus korupsi. Satu kasus yang menyandera Partai Demokrat adalah dugaan korupsi yang dilakukan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Atas dasar itu Jero Wacik meminta Anas untuk bersikap legawa. Demi kepentingan partai di Pemilu 2014, akan lebih baik jika Anas mengundurkan

diri sebagai ketua umum agar Partai Demokrat bisa langsung melakukan konsolidasi. Sikap Jero Wacik itu didukung lima menteri Partai Demokrat yang ada di kabinet. Syarifuddin Hasan, Amir Syamsudin, Roy Suryo, dan EE Mangindaan menyerukan Anas untuk menyelamatkan partai dengan mundur dari jabatannya. Kelima menteri asal Partai Demokrat akan meminta Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelamatkan partai dari keterpurukan. Namun Anas bukanlah politisi Partai Demokrat yang bisa ditekan. Seperti ketika menanggapi permintaan mundur oleh kader Partai Demokrat yang lain, Anas bergeming. Bahkan pendukung Anas segera melancarkan gerakan pembelaan. Kubu pendukung Anas justru mengecam pernyataan yang dikeluarkan para petinggi Partai Demokrat. Permintaan agar Anas mundur bukan jawaban terhadap persoalan. Bahkan beberapa daerah langsung menunjukkan kesetiaannya kepada Anas.(METRO)


KPK POS

6

Pemko Langsa Serahkan DP4 Ke KPU KOTA LANGSA - Pemko Langsa, Kamis (7/2) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Langsa, bertempat di Aula Sekretariat kantor tersebut. Penyerahan DP4 tersebut dilakukan oleh Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid,MM dan diterima oleh Ketua KIP Agusni, AH, SE. Dalam sambutannya Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid,MM mengharapkan

kepada KPU/KIP agar dalam Pemilu kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih. Menurut Marzuki dalam era Demokrasi ini setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Oleh karena itu satu suara sangat berarti baginya. “ Jadi kami harapkan kepada Panitia penyelenggara yang dalam hal ini KPU agar dapat memperhatikan daftar pemilih dengan baik, dan semua orang dapat ikut memilih,

tidak seperti kajadian tempo dulu,” ujar Marzuki. Marzuki sangat berharap pada pemilu tahun 2014 nanti semua persoalan-persoalan yang sudah pernah terjadi pada Pemilu sebelumnya semoga sedini mungkin dapat diantisipasi. Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aji Asmanuddin dalam Laporannya menyatakan adapun jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang tercatat di Kota Langsa sebanyak 118.030

jiwa. Lanjutnya, data ini nantinya akan menjadi acuan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hadir pada penyerahan DP4 tersebut Perwakilan dari Polres, Mewakili Dandim serta Mewakili Kajari Langsa. Para Ketua Partai POlitik dan Para Camat di Lima Kecamatan dalam Wilayah Pemko Langsa.(BSO)

Kesbangpol Linmas Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik T.TINGGI - Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada tanggal 7 Maret 2013 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kota Tebingtinggi menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat, Kamis (7/2). Acara yang diselenggarakan di Gedung Hj. Sawiyah Nasution Kota Tebingtinggi itu mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM dan perwakilan masing-masing Tim Sukses/ Pemenangan dari kelima pasangan Cagub dan Cawagubsu yang di Kota Tebingtinggi. Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufiq, Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK, Ketua KPUD Wal Asri, Ketua Panwaslu M Idris Sitorus, Ketua Pengadilan Agama H Bisman, Kakan Kemenag H Hasful Husnain serta Danramil 13 Kapt Inf Budiono. Kaban Kesbangpol Linmas, Amas Muda SH selaku panitia penyelenggara menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta untuk memahami nilai-nilai kebangsaaan bernegara, “Terlebih lagi kita dapat memahami hak dan kewajiban selaku warga negara yang baik dalam menyongsong Pilgubsu nanti”, ucap Amas Muda.

Mahasiswa Langsa Ikut Pelatihan Jurnalistik KOTA LANGSA - Islamic Youth Care (IYC) Langsa, minggu (3/2) mengadakan pelatihan jurnalistik, yang diikuti 36 peserta pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula lantai dua Graha Media Langsa. Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur - Kota Langsa, Agusni AH, SE, sebagai pemateri pada acara pelatihan jurnalistik ini mengatakan, materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi perkenalan tentang ilmu kewartawanannya atau apa yang disebut karya jurnalistik. Para peserta juga diberikan pemahaman tentang ragam tulisan, meliputi ber-

ita, opini, feature iresensi, kolom, tujuk, esai, tulisan ilmiah, dan tulisan ilmiah popular. Selain itu juga para peserta diajak untuk memahami bagaimana teknis membuat berita dengan rumus (5 WITH) yang wajib dimengerti, serta teknis mencari berita, dan cara menghadapi nara sumber untuk kepentingan pengumpulan data sebagai bahan sebuah informasi (berita) yang akan dipublikasi, kemudian mereka juga diajarkan bagaimana menggunakan bahasa berita yang baik, berikut cara penyusunannya, sehingga akan menghasilkan sebuah infomasi yang layak dikonsumsi pub-

lik. Agusni AH, berharap pelatihan jurnalistik untuk kalangan pelajar dan mahasiswa itu bias diikuti serta dilaksanakan lembaga-lembaga lainnya, agar mereka mengetahui secara persis dunia jurnalisme itu sendiri. Ketua panitia Ray Iskandar mengatakan, bahwa pelatihan jurnalistik itu diikuti sebanyak 36 peserta pelajar dan mahasiswa. Pelatihan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu, sebanyak 24 orang mengikuti tentang jurnalistik menulis berita sedangkan selebihnya sekitar 12 orang khusus mengikuti pelatihan jurnalistik tentang ilmu fotografer.(BSO)

Pemkab Aceh Tamiang Memperingati Maulid Nabi ACEH TAMIANG – Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Aceh Tamiang memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw, belum lama ini di Tribun Belakang Kantor Bupati. Hadir pada acara itu Bupati Aceh Tamiang H. Hamdan Sati, SH, Wakil Bupati Drs. Iskandar Zulkar, NAIN, MAP, Forkompinda dan ForKompinda Plus, yakni Ketua Mahkamah Syar’iayah Kualasimpang Dra. Hj. Jubaedah, SH), para Kadis, Camat dan undangan lainnya. Acara diawali shalawat

badar dan marhabban, dilanjutkan dzikir bersama. Bupati mengajak seluruh masyarakat menteladani Rasulullah sesuai tema peringatan Maulid “Dengan semangat Maulid Nabi Muhammad. Saw, mari lahirkan kembali keteladanan Rasul dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera Lahir dan Bathin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. SAW juga diisi ceramah agama disampaikan Prof. DR. H. T. Hasballa M. Thaeb. MA. dalam cera-

mahnya, beliau mengajak seluruh jamaah untuk menjadi manusia bermanfaat bagi yang lain. Karena memang Nabi Muhammad. SAW semasa hidupnya selalu memberi manfaat pada orang lain. Sebagai mana Sabda Rasulullah SAW, “Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi manusia dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang membahayakan manusia,”. Peringatan Maulid Nabi diakhiri dengan makan bersama seluruh peserta yang hadir.(BSO)

Walikota Buka Up Grading dan Raker Pema Unsam Kaban Kesbangpol Linmas, Amas Muda SH pada acara sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Tebingtinggi. Wakil Walikota Tebingtinggi meminta kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pilgubsu nanti. “Mari kita sukseskan Pilgubsu karena hal itu merupakan kewajiban kita semua dalam hal memilih pemimpin secara Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil)”, imbuh Irham Taufik seraya mengatakan bahwa Pemko Tebingtinggi hanya sebagai fasilitator membantu penyelenggara Pilgubsu dengan tidak diperbolehkan membiayai dana pelaksanaan Pilgubsu dari APBD Kota Tebingtinggi, karena dana seluruhnya telah ditampung di APBD Provinsi Sumatera Utara. Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian Djajadi

yang juga merupakan narasumber dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kondisi demokrasi haruslah di iringi dengan meningkatnya nilai toleransi, “Hari ini kita banyak mendengar sikap hujat menghujat, caci maki, kecaman dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi rasa keprihatinan kita ditengah kebebasan berdemokrasi, muncul hujat menghujat dan caci maki yang begitu kebablasan, bahkan Presiden sekalipun mengalami hal ini”, ujar Andi Rian. Terkait adanya temuan pelanggaran dalam pelaksanakan Pilgubsu, pihaknya telah menyediakan tempatnya, “Silahkan sampaikan ke Panwaslu, apabila ditemukan ada pelanggaran pidana, maka Panwaslu akan meneruskan-

nya ke Centra Gakumdu yang ada di Polres Tebingtinggi”, ujar Andi Rian Djajadi sambil menjelaskan bahwa pada tanggal 11 dan 12 Februari nanti pihaknya akan melakukan latihan pra operasi pengamanan Pilgubsu sekaligus pada tanggal 15 Februari juga akan gelar pasukan pengamanan Pilgubsu. Ketua KPUD Kota Tebingtinggi Wal Asri pada kesempatan itu mengimbau, bagi warga yang merasa namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPUD Tebingtinggi memberikan kesempatan bagi seluruh tim pemenangan dari masing-masing calon untuk menyerahkan nama-nama tersebut ke KPUD paling lama tanggal 17 Februari 2013.(RS)

Umar Janjikan Pembagunan Parit Pekuburan Kristen T. TINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan berjanji membangun drainase (parit) Pekuburan Kristen di Jalan Pramuka Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi yang anggarannya akan ditampung pada P-APBD Tahun2013. “Walikota dan Wakil Walikota Tebingtinggi adalah milik semua umat beragama, jadi kalau itu memang kebutuhan orang banyak, Pemko Tebingtinggi akan tetap mendukungnya,” jelas Umar Hasibuan menjawab pertanyaan Ketua Panitia Pengukuhan BKAG (Badan Kerjasama Antar Gereja) periode 20122016 Ogamota Hulu SH saat

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

melakukan audiensi, Rabu (13/2) diruang kerja walikota. Pengukuhan Pengurus BKAG Kota Tebingtinggi Periode 2012-2016 rencananya akan dilaksanakan, Senin (25/ 2) di Gedung Balai Kartini kota setempat. Walikota mengatakan bahwa BKAG Kota Tebingtinggi adalah organisasi yang profesional, untuk itu dia berharap terkait dengan pengukuhan pengurus BKAG Tebingtinggi segala keperluannya dipersiapkan dengan baik. Selain itu Umar juga mengigatkan panitia agar kegiatan pengukuhan tersebut benar-benar merupakan kegiatan keagamaan dan jangan

sampai ada nuansa kampannye yang ditumpangi salah satu calon Gubsu. Terkait anggaran BKAG yang ditampung di APBD 2013, Walikota meminta kepada pengurus BKAG supaya menggunakan anggaran tersebut dengan transparan dan baik, sebab dana tersebut nantinnya akan dipertanggungjawabkan kegunaannya. Sedangkan Ketua BKAG Kota Tebingtinggi, Pdt A Simanjuntak STh pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Tebingtinggi, sebab selama tahun 2012 perhatiannya terhadap warga yang beragama Kristen sungguh nyata dan

cukup baik, “Hal itu bisa kita lihat bersama dari dukungannya disetiap kegiatan-kegiatan, baik itu dikegiatan pemuda Kristen maupun di even besar umat Kristen sepanjang tahun 2012,” jelasnya. Hadir pada Audensi antara lain, Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP, Asisten II Agusalim Purba SH, Kesbang Polinmas Amas Muda SH, Kabag Kesra Sabana Hasibuan, Kabag Humasy Ahdi Sucipto, Ketua BKAG Pdt A Simanjuntak S Th, Wakil Ketua Pdt L Munthe STh, Sekretaris Pdt F Purba STh, Wakil Sekretaris Pdt S Manullang STh, Bendahara Ogamota Hulu SH dan Majelis Pertimbangan Ir S Magunsong. (RS)

KOTA LANGSA - Walikota Langsa Tgk. Usman Abdullah, SE buka Up Grading dan Rapat Kerja (RAKER) Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Samudra (UNSAM) Langsa bertempat di Aula Fakultas Hukum Kampus tersebut, Selasa (5/2). Dalam sambutannya Usman Abdullah mengatakan merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat bersama-sama dengan Bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa serta hadirin sekalian yang tergabung dalam civitas akademika Universitas Samudra Langsa. “Terus terang ada rasa simpati, senang dan bangga terhadap lembaga ini, karena saya juga merupakan salah seorang alumni Universitas Samudra Langsa” ujar Usman Abdullah. Usman Abdullah dalam kesempatan tersebut juga berharap bahwa Pemerintahan Mahasiswa Unsam Langsa mampu menempatkan dan memperlihatkan jati diri sebagai wadahnya generasi mahasiswa di kampus, yang terdidik dan professional. “ Sehingga mampu berperan aktif dalam pemberdayaan pribadi dan masyarakat sebagai wujud pengabdian, sebagai salah satu aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan implimentasi ilmu yang diperoleh di kampus” jelas Usman. Lanjutnya, mahasiswa merupakan generasi yang memang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sehingga wadah ini hendaknya juga bisa mengembangkan pengetahuan dan potensi-potensi pengurusnya dengan terus belajar dan aktif menghidupkan organisasi, agar nantinya ketika terjun ke lapangan kerja lebih siap. Menurut Usman Abdullah terdapat beberapa potensi yang ada dalam diri mahasiswa dan dapat dikembang-

kan dalam rangka meningkatkan perannya guna membangun daerah, antara lain : Pertama, aspek karakter idealis. Semua hal dilihat dan ingin dibentuk dalam tataran ideal. Baik dalam kehidupan mahasiswa itu sendiri, keorganisasian, berbagai sistem dan kebijakan dalam masyarakat maupun dalam kehidupan negara. Kedua, potensi aspek intelektualitas, kecerdasan dan penguasaan wawasan keilmuan. KaIau dulu semasa saya kuliyah dan berorganisasi, saya selalu sampaikan pada teman-teman bahwa “mahasiswa itu hidupnya dalam dua lingkungan alam”, yaitu pertama, alam kampus yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki untuk memperluas cakrawala pandangan, sebagai kaum terdidik penuh dengan bekal teoritis. Kedua, Lingkungan masyarakat, kehidiupan sehari-hari yang penuh dengan berbagai permasalahan, alam nyata dan disana perlu pengabdian kita bersama. Selaku Walikota Langsa, kami menyambut baik peran serta dan hubungan yang telah terbina dan terjalin antara Pemerintah Kota Langsa dengan berbagai unsur organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang ada di Kota Langsa. Ini merupakan suatu bentuk sosial control selama ini, contoh terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah yang mungkin berdampak bagi masyarakat. Sebab kami menyadari bahwa Pemerintahan akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh pranata sosial masyarakat, dan pranata sosial masyarakat ditentukan oleh sistim politik yang berjalan dalam masyarakat itu. Pranata sosial dan politik yang mendukung kemajuan adalah suatu pranata

dimana berlaku kebebasan, keterbukaan, dan taat pada peraturan-peraturan hukum yang menjamin hak-hak warga masyarakat secara utuh sesuai dengan tujuan pembangunan. Pembantu Rektor I Unsam Langsa Syahrul Atan mengucapkan selamat melaksanakan Up grading dan Rapat Kerja kepada Pengurus Pemerintahan Mahasiswa Unsam Langsa. Semoga mampu menyusun program-program kerja yang jitu, berbobot dan mampu di aplikasikan dalam masa kepengurusan yang kami kira sangat singkat, serta dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab salah satu hal yang sangat penting dalam organisasi selain manajemen, adalah bagaimana menjalankan fungsi “Leadership” yang akan menjadi kunci terhadap jalannya kegiatan organisasi. Leadership yang merupakan perpaduan antara “pengetahuan dan seni” akan memberikan warna tersendiri terhadap keberhasilan suatu organisasi. “Untuk itu, kami yakin dan percaya bahwa Up Grading dan Raker ini akan memberikan motivasi dan semangat baru bagi seluruh pengurus untuk tetap terus dapat menciptakan sinergisitas dengan semua elemen agar benar-benar menjadi pemimpin yang handal pada masa kini dan masa depan,” jelas Syahrul Atan. Sementara itu Presiden Mahasiswa Unsam Langsa Mufti Ryansyah menyampaikan Up Grading dan Rapat Kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini, (red) sampai 6 Februari 2013. Adapun peserta Up Grading dan Rapat Kerja tersebut semuanya merupakan pengurus PEMA Unsam Langsa serta UKM. Hadir dalam pembukaan tersebut Pihak Rektorat, para Dosen dan Undangan mahasiswa lainnya.(BSO)

» Wali Kota: PAD dari Pajak & Retribusi

Sekdakab Aceh Timur: Kesempatan tidak Datang Dua Kali ACEH TIMUR - Kegagalan itu pasti berulang, karenanya diperlukan keseriusan menuntut ilmu serta menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk mendapatkan hasil maksimal. Hal ini dikatakan Sekda

Kabupaten Aceh Timur Drs. Bahrumsyah, MM, saat bertindak sebagai pembina upacara bendera di SMAN 1 Idi, Kabupaten Aceh Timur, kemarin. Kedatangan Sekda ke SMAN 1 disambut Kepala Sekolah Saiful Basri M.Pd

dan para pengajar. Kunjungan itu juga merupakan napak tilas 30 lalu, Sekda menimba ilmu di sekolah tersebut. Sekda dalam kesempatan itu memotivasi para siswa dengan mengatakan, kesempatan tidak akan

datang dua kali. Dari itu manfaatkan sebaikbaiknya kesempatan yang ada. “Kesempatan tidak akan datang dua kali dari itu kita harus mempunyai persiapan matang untuk meraihnya. Jangan pada

akhirnya kita menyesal karena tidak mampu meraih kesempatan yang ada, hanya karena persiapan yang kita lakukan minim,” ujarnya. Beliau juga berpesan, ilmu lebih penting dari harta. Bila ilmu telah diperoleh dan terus diasa

akan bertambah dengan sendirinya. Harta apabila dipergunakan secara terus menerus dengan sendirinya akan habis. “Ilmu akan menjaga diri kita, sementara harta kita yang menjaganya. Dari itu kepada anak-anak kami

sekalian asa terus ilmu kalian dengan banyak belajar dan membaca, karena rasulullah kita juga diperintah untuk membaca sebagaimana tercermin saat beliau menerima wahyu pertama,” pesannya.(BSO)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

Bupati Madina Serahkan Hand Tractor Pada Kelompok Tani PANYABUNGAN - Bupati Mandailing Natal H Hidayat Batubara, SE menyerahkan alat hand tractor sebanyak 60 unit kepada kelompok tani di Kec Siabu Desa Huraba Kab Mandailing Natal, Kamis (14/02). Acara pnyerahan dilaksanakan di tegah-tegah persawahan masyarakat dihairi para SKPD, Muspida, Kelompok Tani, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Dalam sambutannya Kadis Pertanian Kab. Madina, Taufik Zulhendra, SP, MM, mengatakan Mandailing Natal yang paling banyak mendapatkan bantuan hand sractor se Sumatra Utara. “Lima tahun terakhir ini, Mandailing Natal banyak mengalami serangan hama. Tapi semenjak Bupati Madina H Hidayat Batubara SE, mudah-mudahan hama sudah mulai menjauh, akibat kegigihannya melakukan pembinaan pertanian,” ungkap Tokoh masyarakat Desa Siabu Udin Batubara mengatakan masyarakat mengharapkan pembianaan pertanian terutama desa Huraba. Kita rawat dengan baik sehingga akan lebih baik dari tahun yang lalu,” un-

gkapnya. Sementara Bupati dalam sambutannya mengatakan Pemkab Madina menetapkan sektor pertanian salah satu prioritas utama pembangunan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pertanian, Kita tidak sadari, hampir 80% penduduk Madina hidup di sektor pertanian. Pemkab menargetkan produk padi 2013 naik 6 % di banding 2012. Kalau tercapai produk pertanian 6% dari tahun yang lalu total produk gabah kering giling sebesar 74 juta ton. “Saya mengharapkan, Kadis Pertanian dapat meningkatkan produksi dari tahun sebelumnya. Peyerahan hand tractor ini, dapat membantu para petani dalam pengelolaan lahan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan produk padi,”ungkap. Bupati juga berharap pada Dinas Pertanian dapat mnsosialisasikan alih teknologi kepada petani. Karena petani masih menghandalkan teknologi lama seperti petak catur. “Dinas pertanian perlu mensosialisasikan pola jajaran legowo,”jelas Bupati.(TH)

SUMUT

KPUD Tebing Tinggi Gelar Sosialisasi Pilgub T.TINGGI - KPUD Kota Tebingtinggi menghimbau kepada seluruh Tim Sukses/ Kampanye pasangan Cagub dan Cagubsu agar tidak memasang seluruh alat peraga kampanye di Jalan Protokol, karena itu merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Hal ini ditegaskan Wal Asri selaku Ketua KPUD Kota Tebingtinggi saat acara Sosialisasi Kampanye menjelang masuknya jadwal masa kampanye yang akan dimulai pada tanggal 18 Februari hingga 3 Maret mendatang, Senin pagi (11/2). Jalan Protokol yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan yang ada, dijelaskan Wal Asri diataranya di sepanjang Jl. KL. Yos Sudarso, Jl. Ahmad Yani, Jl. Sudirman dan Jl. Gatot Subroto, Kota Tebingtinggi. Selain masalah lokasi pemasangan alat peraga kampanye, Pemerintah setempat juga telah menyediakan lokasi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum di Kota Tebingtinggi. Ada 6 titik

yang telah ditentukan yaitu di Gedung Balai Kartini, GOR Marahalim, GOR Asber, Lapangan Merdeka Sri Mersing, Lapangan Kota Bayu dan di Lapangan Bola Kaki Ramlan Yatim, Bp7 Kota Tebingtinggi”, terang Wal Asri. Selain itu, Ketua KPUD Tebingtinggi juga menjelaskan jadwal kampanye yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sumut untuk masing-masing calon. ” Untuk pelaksanaan kampanye di Kota Tebingtinggi bagi pasangan Gusman (No.1) pada tanggal 22 Februari dan 28 Februari. Pasangan Esja (No. 2) pada tanggal 20 Februari dan 26 Februari. Pasangan CH-FN (No. 3) pada tanggal 24 Februari dan 3 Maret. Pasangan Amri-RE (No. 4) pada tanggal 21 Februari dan 27 Februari dan Pasangan Ganteng (No. 5) pada tanggal 23 Februari dan 2 Maret”, tandas Wal Asri. Wakapolres Tebingtinggi, I Made Ary Pradana, SIK meminta kepada seluruh tim kampanye untuk memberitahukan secara tertulis kepada petugas tiga hari sebelum di-

lakukannya kampanye. ” Selain itu kami juga meminta kepada masing-masing massa pendukung calon untuk tetap menjaga situasi kamtibmas. Hindari euforia saat berkampanye yang pada akhirnya bisa membuat pelanggaran. Kepeda pengguna kendaraan roda dua yang ikut berkampanye tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas, kalau ada ditemukan pelanggaran lalu lintas tetap kami tindak sesuai ketentuan yang ada”, pinta Wakapolres. Sementara Walikota Tebingtinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menegaskan kepada seluruh aparatur pemerintahan tetap menjaga kenetralan selama berlangsungnya tahapan Pilgubsu. Masalah ditemukannya keterlibatan para kepling mendukung salah satu calon, Walikota dengan tegas meminta untuk tidak berpihak kepada salah satu calon manapun. Saya sudah perintahkan Camat, Lurah dan seluruh aparatur pemerintahan agar bersikap se netral-netralnya. Jangan ada satu orang kepling pun berperan aktif

apalagi berpihak kepada salah satu calon. Kemudian terkait terpasangnya baliho dari Forum Komunikasi Kepling se-Kota Tebingtinggi yang terang-terangan mendukung salah satu calon, Sat Pol PP sudah membersihkannya, begitu juga dengan Camat dan Lurah saya perintahkan untuk menghentikan aktivitas para Kepling itu, sebab Kepling digaji oleh Pemerintah, maka dari itu tidak boleh berpihak”, ujar Umar Zunaidi dengan tegas. Kegiatan pra Pilgubsu yang diselenggarakan KPUD Kota Tebingtinggi di Gedung Hj. Sawiyah, Jl. Sutomo, Kota Tebingtinggi itu turut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi, Olopan Nainggolan, SH, Ketua Panwaslu, M. Idris Sitorus, S.Sos, Mewakili Dandim 0204 DS, Kakan Kemenag Kota Tebingtinggi, H. Hasful Husnain, Para Kapolsek se-Kota Tebingtinggi, Kasat Pol PP, M. Guntur Harahap, Camat dan Lurah se-Kota Tebingtinggi serta masing-masing Tim Kampanye dari seluruh pasangan calon.(RS)

70 Pejabat Eselon II, III dan IV Pemko Medan Dilantik MEDAN – Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM melantik 70 pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan di Balaikota, Jalan Maulana Lubis, Medan, Jumat (15/2). Pejabat yang baru dilantik, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima. Di samping itu harus selalu bekerja keras, peka, peduli dan responsive terhadap berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat. “Jadilan pendengar dan pelayan yang baik, sigap dan cepat dalam bertindak melayani masyarakat. Sebab, kinerja dan prestasi kerja akan senantiasa menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kota. Saya ingatkan, jangan pernah melepaskan momentum untuk berkarya dan berprestasi lebih baik lagi pada tugas-tugas dan fungsi yang diamanahkan pada saat ini,” kata Sekda menyampaikan pidato tertulis Walikota. Selanjutnya diingatkan lagi, melaksanakan tugas dan pekerjaan tidak selalu bisa suksese tetapi kekurangan yang dimilki harus mampu diubah menjadi keberhasilan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkelanjutan. Selain itu jabatan harus dimaknai sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabakan, tidak hanya dihadapan sistem pemerintahan tetapi juga secara etis dan moral “Jadi jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun norma yang berlaku. Kemudikan bekerjasama yang solid, sinergis dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi atas jabatan yang diberikan. Insya Allah dengan upaya yang sungguhsungguh, ikhlas dan bersabar atas segala kendala yang ada dan selalu bersyukur, maka kinerja yang baik dapat dicapai,” pesannya. Dihadapan sejumlah Asisten, Pimpinan SKPD dan Camat yang menghadiri pelantikan, Sekda kemudian mengungkapkan mutasi pejabat baik secara vertikal maupun horizontal selalu mengacu kepada hasil evaluasi kinerja para pejabat dalam melaksanakan tugas, amanah dan tanggug jawab serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi agar kinerja pemerintah dapat lebih baik lagi. Kemudian Sekda menggarisbawahi, pelayanan pubnlik yang prima adalah standar bukan beban. Karena itulah harus tetap optimis. Apalagi peningkatan kualitas pelayanan publ;ik yang selama ini dilakukan telah mendapat respon dan apresiasi yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih prima, Sekda minta kepada para pejabat yang baru dilantik agar selalu bekerja keras, peka, peduli dan responsif terhadap berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat.(VIN)

Wakil Walikota Kunjungi Kantor Kelurahan Rambung T. TINGGI - Puluhan KK (Kepala Keluarga) warga kurang mampu di Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebingtinggi Kota hingga saat ini belum mendapatkan jatah beras miskin (raskin). Hal itu terungkap saat kunjungan Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP, Jumat (8/2) dalam rangka Jumat Keliling (Jumling) di Kantor Kelurahan Rambung Jalan Langsat Kota Tebingtinggi. “Saya menilai ekspos kegiatan Kelurahan Rambung kurang lengkap karena tak adanya laporan tentang raskin di kelurahan ini, sebab isu yang berkembang ada warga kurang mampu terdata tapi tak mendapatkan jatah raskin, berapa jumlah penerima raskin di Kelurahan Rambung ?,” tanya Irham Taufik. Menjawab pertanyaan Wawako itu, Pelaksana (Pl) Kelurahan Rambung, Dira Astama Bangun SE menjelaskan, jumlah penerima raskin dikelurahan itu sebanyak 927 KK dan dari jumlah tersebut masih ada 90 KK yang belum mendapatkan jatah beras miskin (raskin) dikarenakan pasokan raskin ke Kelurahan Rambung untukTahun 2012 dari pemerintah pusat tidak sesuai jumlah yang ada.(RS)

Pengurus MWC PCNU Tebing Tinggi Dilantik

faat bagi rumah tangga dan sector Pertanian di pilihnya Pondok pesantren Roihanul Jannah di kec. Lermbah Sorik Marapi dan Pondok Pesantren Al Iklas di Kec Panyabungan agar dapat memberikan efek ganda di tengah pondok pesantren itu sendiri dan masyarakat. Di samping itu kami sangat mengharapkan peran serta ulama yang menjadi panutan ummat untuk dapat memberikan motivasi pembangunan kepada masyarakat dan dapat memberikan suasana kenyamanan di ten-

gah-tengah masyarakat pomdok pesantren dan lingkunganya kata Bupati. Pimpinan Pondok Pesantren Roihanul Jannah H.M. Royhan Rangkuti, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Madina yang telah memberikan bantuan berupa bangunan MCK yang mana sebelumnya belum ada buangan untuk MCK dan saat ini bangunan MCK telah dapat di pungsikan dan Sanitasinya dap[at di pergunakan untuk rumah tangga dengan menghasilkan biogas uangkap Royhan Rangkuti.(TH)

T.TINGGI - Sebanyak 350 orang pengurus PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Tebingtinggi mulai dari MWC (Majelis Wakil Cabang) dan ranting se Kota Tebingtinggi dilantik untuk menjalankan roda organisasi ke-Islam-an ditingkat kecamatan dan kelurahan, Sabtu (9/2) di Gedung Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi. Pelantikan Pengurus MWC dan ranting PCNU sekaligus bai’at (sumpah) dilakukan oleh Ketua Tanfiziah PCNU Tebingtinggi Ir Oki Doni Siregar. Tampak hadir Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, PWNU Sumut H Ansari Tambunan dan pengurus, Ketua DPRD Syahrial Malik, Ketua MUI H Ahmad Dalil Harahap, Ketua FKUB Abu Hasyim Siregar, Ketua Panitia Drs Zulfan Kurniawan, Wakapolres Tebingtinggi Kompol I Made Ary Pradana dan ratusan pengurus PCNU Se Kota Tebingtinggi. Dalam paparannya, Ir Oki Doni Siregar menjelaskan bahwa pelantikan kali ini untuk empat kecamatan dan 10 kelurahan se Kota Tebingtinggi, kedepan setelah terbentuk kecamatan, maka secepatnya akan diselesaikan sebanyak 25 kelurahan lagi. “Kepada MWC yang telah dilantik agar dengan segera membentuk kepengurusan hingga tingkat ranting”, pesan Oki. Menurut Oki, kedepan diminta agar Nahdlatul Ulama di Kota Tebingtinggi bisa berkembang, karena dalam Harla (hari lahir) NU ke 87 ini adalah wujud kebersamaan umat Islam menuju pada Ramatan Lil ‘Alamin.(RS)

oleh para pemuda dari Desa Sibanggor, tetapi lokasi ini juga banyak didatangi oleh kalangan masyarakat dari luar desa, semisal dari Panyabungan yang berjarak lebih dari 20 kilometer dari lokasi pemandian. S Nasution (26), seorang warga Desa Sibanggor Tonga mengatakan, kalau tempat wisata ini sangat diminati oleh masyarakat bukan saja dari kalangan muda, tetapi di minati oleh orang tua juga anak-anak. Bukan saja dari desa sekitar, tetapi dari Panyabungan, Padangsidimpuan juga dari luar daerah bahkan sering juga didatangi dari daerah Provinsi Sumatera Barat.

“Mereka biasanya sampai ke sini sore harinya setelah melihat pemandangan pegunungan, disamping menikmati suasana pegunungan mereka juga ingin menikmati pemandian air panas alami yang ada,” katanya. Lokasi wisata seperti ini tidak hanya ada di Desa Sibanggor tetapi di Desa Sirambas juga memiliki wisata alam air panas dengan kondisi panas yang berbeda dengan yang ada di Desa Sibanggor. Air panas di Desa Sirambas tidak bisa dipakai untuk mandi, tetapi para pengunjung biasanya merendam telur yang hanya membutuhkan waktu 3

menit untuk matang. Di samping itu, tempat ini juga banyak ditemukan bentuk benda yang unik, seperti peninggalan sejarah semisal kuali besar dan sumur berisi air panas yang mendidih yang digunakan pengunjung sebagai tempat pematangan telur. Dari pantauan, lokasi ini sudah sunyi dari pengunjung bahkan masyarakat sudah tidak lagi menilai bahwa lokasi ini sebagai tempat wisata dan ini berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dahulu masyarakat sangat memilih tempat ini untuk mengisi weekend atau liburannya semisal hari minggu.(TH)

Bupati Madina resmikan SLBM di Ponpes Roihanul Jannah didampingai anggota DPRD Iskandar Hasibuan dan Pimpinan Ponpes H.M.Royhan Rangkuti.

Bupati Resmikan SLBM Di Pesantren Roihanul Jannah PANYABUNGAN - Bupati Madina M.Hidayat Batubara SE. resmikan Sanitasi Lansung Berbasis Masyarakatdi Pondok Pesantren Roihanul Jannah kec Lembah Sorik Marapi Rabu,( 13/02 ). Pemkab Madina sesuai Visimisi di tahun 2011-2016 mengutamakan pembangunan yang di mulai dari pelosok pedesaan yang menyangkut lansung kepentingan dasar masyarakat seperti sector inprastruktur yakni penyediaan Pasilitas Sanitasi/pasilitas MCK yang sanagt kita butuhkan di pesantren ini. Dermiki-

an di sampaikan Bupati madian dalam sambutanya Dengan pasilitas ini Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum berupaya terus untuk merangsang masyarakat untuk sama-sama dapat memelihara lingkungan hidup melalui teknologi tepat guna,sehingga kesehatan lingkungam dan kesehatan keluarga dapat terjaga. Melalui program ini kita telah memperkenalkan teknologi yang cukup sederhana yakni buangan limbah dari Sanitasi dapat di oalah menjadi Biogas shingga berman-

» Dihadiri Berbagai Kalangan

Madina Miliki Sejumlah Objek Wisata Asri PANYABUNGAN - Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dikenal memiliki potensi wisata yang sangat bagus, baik itu wisata pantai, laut, gunung, budaya maupun wisata berbasis religius. Daerah geografis Madina yang berbukit dan memiliki garis laut yang cukup panjang berukuran lebih dari 170 kilometer beserta pantai yang cukup interest menjadikan daerah Madina ini sangat potensial untuk dijadikan daerah tujuan wisata. Lokasi wisata Madina ini terletak di beberapa daerah semisal Desa Sibanggor, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, yang dikenal

Desa Sibanggor sangat diminati kalangan masyarakat karena disamping pemandangan alam yang natural juga memiliki pemandian air panas. memiliki keindahan alam yang sangat menarik. Di sana terdapat beberapa situs

wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, misalnya pemandian Aek

Milas Sibanggor, pemandian Aek Milas Purba Julu, Gunung Sorik Marapi dengan danau kawahnya yang sangat luas dan alamnya yang asri dan segar menjadikan daerah ini cocok dikembangkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Madina, objek wisata Sampuraga dan sebagainya. Pantauan Kpk Pos di tempat wisata Desa Sibanggor sangat diminati oleh kalangan masyarakat disamping pemandangan alam yang natural Desa Sibanggor juga memiliki pemandian air panas. Dimana pemandian ini tidak hanya diramaikan


KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

Tingkatkan Kualitas Pelayan Publik, KPK-BPKP Evaluasi Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan 2012

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan memeriksa Menteri Pertanian Suswono pada Senin pekan ini. Suswono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. 2. Kejaksaan Agung segera mengeksekusi Komjen Purn Susno Duadji menyusul sudah diterimanya salinan putusan kasasi yang tetap menghukum mantan Kabareskrim Polri itu dengan tiga tahun enam bulan penjara.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima tim Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan evaluasi program koordinasi supervisi pencegahan yang dilakukan dalam tahun 2012. Paparan disampaikan langsung oleh Kepala BPKP, Mardiasmo dan tim yang diterima oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja pada

Rabu pekan lalu. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja mengatakan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi memperlihatkan dampak yang cukup efektif dalam mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pada 2013 ini akan ditindaklanjuti dengan me-

nyusun serangkaian aksi rencana tindak terkait 3 aspek yang telah dikoordinasi dan supervisikan di 33 provinsi dan 32 ibukota provinsi serta beberapa instansi vertikal pada ibukota provinsi pada 2012. “Aspeknya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. KPK dan BPKP akan mela-

kukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana tindak tersebut,” ujar Adnan. Namun demikian, menurut Adnan, masih ditemukan beberapa permasalahan di lapangan terkait ketiga aspek tersebut, di antaranya kualitas layanan publik perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, melalui program koordinasi supervisi pencegahan inilah

KPK Fasilitasi Pengumuman Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub Sumut SEBAGAI salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui transparansi penyelenggara negara (PN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pengumuman harta kekayaan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018. Pengumuman dilakukan pada Kamis pekan lalu di Hotel Grand Angkasa Medan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK dengan dilampiri surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, berikut daftar LHKPN cagub dan cawagub Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 sebagaimana diumumkan secara langsung oleh PN yang bersangkutan: Pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dilaporkan tersebut dilakukan secara uji petik sesuai

dengan yang ditetapkan KPK menggunakan kriteria antara lain laporan dari masyarakat, hubungan antara kewenangan PN dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, serta analisis kekayaan dan penghasilan. Untuk itu, KPK mengharapkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat untuk ikut memantau ketaatan PN dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta PN yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagaimana tertuang pada Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; setiap PN berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.(HUMAS)

TOLAK INTERVENSI KPK– Beberapa pendemo yang mengaku berasal dari HMI melakukan aksi di depan kantor KPK, Jakarta, Jumat (15/2). Mereka menolak intervensi penanganan kasus korupsi di KPK oleh berbagai pihak termasuk kalangan Istana.

Suwarna Abdul Fatah IA lahir di Bogor, 1 Januari 1944. Saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 1998-2006, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rentang waktu 19992002 atas kasus di sektor kehutanan dan perkebunan. Akibat perbuatannya itu, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 346,8 miliar. Pada 19 Juni 2006, ia ditahan Penyidik KPK di Rutan Bareskrim Polri, hingga akhirnya dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tinggi Tipikor berupa pidana penjara 4 tahun. Suwarna terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memberikan rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa, tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan. Beberapa peraturan yang telah dilanggar antara lain PP Nomor 6 tahun 1999 tentang

Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990. 519/Kpts/ HK.050/7/90 23-VII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank Garansi dana reboisasi (DR) dan provinsi sumber daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). 1999-2002 Rekomendasi Pembangunan Areal Perkebunan Sawit Di tahun 1999, Suwarna memberikan rekomendasi

untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group, yaitu PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra Adiperkasa seluas 20.000 ha, PT. Bumi Simanggaris Indah seluas 20.000 ha, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha, PT. Repenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha, PT. Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha, PT. Bumi Sawit Perkasa seluas 19.250 ha. Pemberian rekomendasi itu berlanjut hingga tahun 2000, dengan memberikannya kepada 1 perusahaan yaitu PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 ha. Keseluruhan rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Suwarna kepada Surya Dumai Group telah melebihi 20.000 ha (dalam satu group untuk satu provinsi), yang mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 ha dalam satu provinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia).

Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu Selanjutnya Surya Dumai Group mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) langsung kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Waskito Suryodibroto dan Soegeng Widodo tanpa melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dalam pengajuan tersebut tidak dilengkapi dengan areal tata batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada studi kelayakan kebun sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/ 1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Suwarna pun tak ingin berlama-lama. Ia bahkan melakukan percepatan proses diperolehnya Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) bagi perusahaan-perusahaan dengan meminta Waskito Suryodibroto selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) agar segera memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tak berapa lama, secara bertahap antara bulan Agustus -Desember 1999, Waskito telah memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada 8 perusahaan diantaranya PT. Kaltim Bhakti Sejahtera, PT. BUMI Simanggaris Indah, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa, PT. Bulungan Argo Jaya, PT. Repenas Bhakti Utama, PT. Bulungan Hijau Perkasa, PT. Borneo Bhakti Sejahtera, PT. Bumi Sawit Perkasa. Selanjutnya, di bulan Mei-Juli 2000 Soegeng Widodo selaku Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi (PHP) yang menggantikan Waskito Suryodibroto juga melanjutkan memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada 4

perusahaan yaitu PT. Berau Perkasa Mandiri, PT. Sebuku Sawit Perkasa, PT. Marsam Citra Adiperkasa, dan PT. Bulungan Hijau Perkasa. Keseluruhan perusahaanperusahaan yang diberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/ 1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfataan kayu dan belum memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) Suwarna selanjutnya memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 Ha sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.522/ 332 /Proda.2.2 /EK tanggal 7 Januari 2000, padahal areal tersebut tumpang tindih dengan areal kerja PT. INHUTANI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor; 513/VIII-PW/2000 tanggal 6 Juni 2000, sehingga perbuatan Suwarna bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dari Januari hingga November 2000, Suwarna memerintahkan (secara lisan) kepada Uuh Aliyudin selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan 11

(sebelas) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Pemanfaatan Kayu Perpanjangan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group. Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu Suwarna selanjutnya memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group antara lain PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No.521/ 10094/Proda.2.2/EK tanggal 20 September 2000, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 12.500 ha, dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000. Padahal Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan bukanlah kewenangan seorang Gubernur, melainkan kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/ Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK Dalam rangka memberikan kemudahan Surya Dumai Group, Suwarna memberikan dispensasi yaitu dibebaskan dari kewajiban penyerahan Bank garansi PSDH-DR dalam setiap IPK yang diterbitkan dan IPK perpanjangan, padahal penyerahan jaminan bank (bank garansi) PSDH-DR IPK tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaanperusahan tersebut sesuai dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/ 1999 tanggal 27 Juli 1999

menjadi sistem pencegahan untuk meminimalisir hal-hal yang berpotensi tindak pidana korupsi. "Ini menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi terjadinya korupsi. KPK tidak hanya menindak, tetapi juga memperbaiki sistem," tutur Adnan. Kepala BPKP, Mardiasmo menambahkan bahwa temuan tim KPK dan BPKP di lapangan terkait masih lemahnya perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik merupakan peluang untuk terus memperbaiki dan fokus kepada hal-hal yang strategis. “Khususnya pelayanan publik yang terkait langsung dengan masyarakat. Pada 2013 ini fokus APBD misalnya pada APBD perubahan. Sedangkan terkait pengadaan barang dan jasa lebih spesifik dan strategis yang dibutuhkan masyarakat, misalnya terkait infrastruktur.” Jelasnya. Sektor layanan publik, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa menjadi target KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi bidang pencegahan yang dalam pelaksanaannya menggandeng berbagai institusi, seperti BPKP, Ombudsman, KemenPAN dan RB serta BPK., karena perbaikan layanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Sebagaimana tertuang pada pasal 6 dan pasal 8 UU No 30 tahun 2002 KPK menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.(HUMAS) tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Dengan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Suwarna tersebut, serta perintah lisannya kepada Robian selaku PLT Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kaltim dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, tanpa adanya penelitian dan pengamatan di lapangan terlebih dahulu tentang realisasi pekerjaan perusahaanperusahaan Surya Dumai Group dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit, Robian pun menyetujui dan menerbitkan IPK yang baru dan perpanjangan IPK yang lama kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group - padahal perusahaan-perusahaan tersebut sama sekali tidak melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit. 2006-2007 Pada 4 April 2006, Penuntut Umum KPK menyatakan bahwa Suwarna terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas perbuatannya itu, Suwarna dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 250 juta subsidiair enam bulan kurungan. Dan pada 2007, Pengadilan Tinggi TIPIKOR menjatuhkan vonis kepada Suwarna Abdul Fatah berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 250 juta rupiah subsidiair enam bulan kurungan.(ACCH/KPK)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

DPRD SU Batasi Wartawan Liput Paripurna Visi-Misi Cagub- Cawagubsu MEDAN - Dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD SU terkait penyampaian visi-misi dan program kerja calon gubernur dan wakil gubernur Sumut periode 20 13-2018, yang akan berlangsung pada hari Senin, 18 Februari nanti, Biro humas DPRD SU yang menangani izin wartawan dalam melakukan peliputan dalam ruang Paripurna terkesan membatasi tugas dan ruang gerak wartawan. Pantauan Starberita diruang humas DPRD SU, Jumat (15/2), tampak sejumlah wartawan dari berbagai media, baik elektronik, cetak dan online tidak mendapatkan ID card dalam pelaksanaan tugas jurnalistk di dalam ruang Paripurna. Kartini, Kabag humas DPRD SU mengatakan, bahwa undangan untuk wartawan terbatas. "Kami hanya mengundang wartawan yang telah menyerahkan surat penugasannya" ungkap Kartini. Staf humas yang lain mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan demi keamanan sidang Paripurna.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang wartawan dari media online menimpali ungkapan staf humas DPRD bahwa wartawan tidak pernah rusuh dan tidak mengganggu keamanan. "Kami butuh berita bukan butuh yang lain" ungkap rekan wartawan yang lain. Akhirnya, dengan sedikit adu argumen, dan disinggung mengenai anggaran acara oleh sejumlah wartawan, barulah kemudian Kabag Humas memerintahkan stafnya untuk memperbanyak kembali ID card. "Kenapa harus seperti ini cara humas DPRD, ini pasti ada yang tidak beres", ungkap salah seorang media cetak. Ketika Starberita mencoba mendatangi dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Ketua DPRD Saleh Bangun dan Sekretaris dewan, tidak ada jawaban dari ketua dan Sekretaris pun tidak ada ditempat. Hingga saat ini Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun dan Sekwan Sumut, Randiman Tarigan belum bisa dikonfirmasi dengan alasan tidak ditempat. (SBC/RUD)

Ustadz Maulana Kembali Pukau Puluhan Ribu Warga Sergai DOLOK MASIHUL - Tabligh akbar merupakan upaya Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam rangka bekerjasama membangun Sergai baik fisik maupun spiritual lebih baik lagi. Pembangunan fisik dapat dilihat dari bertambahnya gedung-gedung sarana kemasyarakatan seperti sekolah dan puskesmas. Sedangkan pembangunan spiritual berupa rumah ibadah dan kegiatan keagamaan, salah satunya kegiatan tabligh akbar. Acara tabligh akbar yang rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali ini, menghadirkan penceramah kondang Al-Ustadz H. Muhammad Nur Maulana dihadiri puluhan ribu umat muslim Sergai. Acara dilaksanakan di lapangan bola kaki Perkebunan PT. Socfindo Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul, belum lama ini. Turut hadir Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si, Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Ketua DPC. GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Imas Haris Fadillah, anggota DPRD Sergai, para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Sergai, para alim ulama, manajer Perkebunan PT. Socfindo Sugiartana Indra serta ribuan ibu-ibu dari pengajian al-Hidayah Sergai. Bupati Sergai HT. Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari ko-

munikasi pembangunan yang tidak boleh terputus. Karenanya melalui silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat kekompakan dan kebersamaan antara sesamanya, sehingga kedepannya kita dapat lebih mengetahui akan jati diri kita sebagai hamba Allah yang dhaif, jelas Bupati Erry Nuradi. Berbagai kondisi dan permasalahan kehidupan yang akhir-akhir ini sering terjadi pada masyarakat, mulai dari peredaran narkoba, pergaulan bebas serta perilaku menyimpang sudah mulai merasuki masyarakat dan seakan sudah menjadi trend bagi generasi muda. Disamping itu permasalahan ekonomi dan kondisi politik negara semakin terpuruk menjadi sajian yang kita nikmati tiap hari, ungkap Bupati Erry Nuradi. Al-ustadz Nur Maulana dalam tausiyahnya menyampaikan manusia pasti melewati 5 alam, yakni alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam sesudah alam barzah. Untuk itu seluruh umat muslim Sergai dihimbau selalu melakukan 5 hal yakni berdoa, berdzikir, berwudhu’, mencari uang dan memiliki harta benda. Ustadz juga mengemukakan manfaat mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT dalam 5 waktu shalat, yakni waktu subuh akan dimurahkan rezekinya, waktu dzuhur diterima amal ibadahnya, waktu ashar diberkahi hidupnya, waktu magrib ampunan dosanya dan waktu isya syukur nikmat. (ARM)

SUMUT

Sembilan Parpol Kota Binjai Undurkan Diri Tim Gusman BINJAI - Sembilan Partai Politik (parpol) Kota Binjai Pemenangan Calon Gubernur Sumatera Utara Gus Irawan-Sukirman (Gusman) mengundurkan diri dari Tim Pemenangan Gusman di Kota Binjai dengan membuat surat pengunduran diri yang ditanda-tangani oleh masing-masing Ketua Partai Poltik yang telah mengundurkan diri. Hal itu dikemukakan Yuslan Siregar Ketua Partai PIS Kota Binjai,Drs.Wahyu Pranata Ketua Partai Merdeka Kota Binjai dan Mah Boby Aziz Ketua Partai Barnas Kota Binjai pada temu Pers Minggu pekan lalu di Café Coklat Tanah Merah Kec.Binjai Selatan Kota Binjai yang mewakili dari sembilan (9) Partai Politik di Kota Binjai. Lebih lanjut dikatakan mereka,sembilan (9)Partai Politik yang ikut dalam Tim Pemenangan Gusman di Kota Binjai yang mengundurkan diri itu, antara lain Partai Barnas, Paratai Merdeka, PIS, PDK, Partai Kedaulatan, PPI, PPD, Partai Demokrasi Pembahuruan dan PNI Marhaen. Pengunduran diri karena tidak ada keharmonisan dan kerjasama yang baik dari Ketua Tim Pemenangan di Kota Binjai kepada tim.

Padahal sembilan Partai Politik yang telah mengundurkan diri dari tim pemenangan Gusman itu pada awalnya telah berkomitmen berjuang memenangkan pasangan Gusman menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Tetapi karena kita di sembilan Partai Politik yang masuk sebagai tim pemenanan di Kota Binjai tidak pernah di fungsikan,

bagaimana bisa kami bekerja tanpa ada kordinasi dan konsulidasi dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat. Disamping itu hingga kini Surat Keputusan (SK) sebagai penugasan untuk tim pemenangan Gusman di Kota Binjai belum diterima oleh sembilan Partai Politik tersebut sehingga ini menjadi evaluasi bagi kami untuk segera mengundurkan

diri sebagai langkah yang terbaik sebelum nantinya usai Pilgubsu (Pemilhan Gubernur Sumatera Utara) kita dapat dipersalahkan, tegas Mah Boby Aziz sambil menunjukkan surat pengunduran mereka tanggal 5 Pebruari 2013 lalu. Mereka tambahkan bahwa dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat kordinasi kepada sembilan Partai Politik tersebut untuk memberikan dukungan kepada salah satu Cagubsu yang dapat bekerjasama dalam menjalin kebersamaan dalam menciptakan tim work yang handal dan solid sebagai upaya dalam pemenangan. Pengunduran diri sembilan Partai Politik tersebut sempat menjadi perhatian dari berbagai pengamat di Kota Binjai,seperti dikatakan Walardy yang menilai tidak terjalinnya silaturahmi yang baik dalam bekerjasama di dalam tim pemenangan itu yang akhirnya dapat menurunkan citra dari Cagubsu itu sendiri, padahal kekompakan kerja dalam pemenanga sangat berarti bagi Cagubsu dalam membangun kepercayaan kepada publik,semoga hal ini menjadi perhatian bagi Cagubsu untuk dapat melakukan evaluasi kedalam internalnya (SBR)

Desk Pemilukada Gelar Sosialisasi Pilgubsu SEI RAMPAH – Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar sosialisasi untuk 17 Kecamatan se- Sergai yang dibagi berdasarkan 5 daerah pemilihan (dapil) digelar sejak Senin (11/2) dan Rabu (13/2). Tim I dipimpin Asisten Pemerintahan Umum Rudi Sitorus SH, M.IP melakukan sosialisasi untuk dapil II yakni Kecamatan Pantai Cermin dan Teluk Mengkudu yang dipusatkan di Kantor Camat Pantai Cermin. Tim I terdiri dari 11 orang, sebelumnya melakukan sosialisasi di dapil III untuk Kec Sei Rampah, Sei Bamban dan Tanjung Beringin dipusatkan di Kantor Camat Tanjung Beringin. Di hari yang sama, Tim II dipimpin Asisten Administrasi Umum H. Rapotan SH, MAP melakukan sosialisasi di dapil I.Yakni Kecamatan Pegajahan dan Perbaungan dipusatkan di Kantor Camat Pegajahan. Dilanjutkan di dapil IV, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Bandar Khalifah dan Dolok Merawan dipusatkan di Kantor Camat Tebing Syahbandar. Hal ini dikemukakan Kabag Humas Sergai Dra. Indah Dwi Kumala dari Tim I didampingi Kabag Pemerintahan dan Kerjasama H. Chairin FS. S.Sos, MM kepada wartawan di Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (11/2). Lebih lanjut dikatakan Kabag Humas untuk Dapil V meliputi Kecamatan Dolok Masihul, Kota-

DESK - Tim I Desk Pilkada Kepala Daerah Provinsi Sumut di Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin Asisten Pemum bersama narasumber dari KPU dan Panwaslu melakukan sosialisasi mekanisme pelaksanaan Pilgubsu Tahun 2013. Photo :ARM lisasi yang diikuti para perangkat Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-002/ rih, Silinda, Serba Jadi, Bintang desa dan kelurahan, Camat, Panitia 2012, jelas Kabag Humas. Bayu dan Sipispis, akan diadakan Pemilihan Kecamatan (PPK), para Narasumber dari Panitia Pansosialisasi yang sama pada Rabu Kasie Pemerintahan dan tokoh waslu Sergai menyampaikan me(13/2) bertempat di Kantor Camat masyarakat ini bahwa jumlah ngenai tata cara penyelenggaraan Dolok Masihul. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sergai pemilu berdasarkan UU No 15 Narasumber pada acara sosiayang telah dilaporkan Ketua KPUD tahun 2011 yakni prosedur penyelisasi ini berasal dari KPU Sergai Sergai pada Januari lalu sejumlah lenggaraan kampanye dan pengamenyampaikan materi tahapan, 463.507 orang dan 1.148 TPS di 17 wasan yang dilakukan seputar program dan jadwal penyelengKecamatan se-Sergai. Dalam perpelaksanaan kampanye yang dimugaraan Pemilu Gubsu dan Wagubsu temuan ini juga disampaikan bahlai 18 Februari - 3 Maret maupun tahun 2013. wa distribusi logistik untuk kepermekanisme pelaksanaan pemilihan Kemudian pedoman teknis tata luan pemilu akan mulai dilaksaumum langsung yang akan dilakcara kampanye dalam pemilu nakan pada 15 Februari sampai 6 sanakan pada 7 Maret mendatang. Gubsu dan Wagubsu sebagaimana Maret 2013.(ARM) Diungkapkan pula pada sosiaKeputusan KPU Provinsi Sumut

Pemkab Asahan Serahkan DP4 KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Asahan dengan jumlah 613.165 jiwa. Penyerahan DP4 tersebut dilakukan berdasarkan undangundang nomor 8 tahun 2012 yang dilakukan oleh Wakil Bupati

Asahan,H Surya Bsc kepada anggota KPUD Asahan, Yusuf Sinambela disaksikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan, Ismet dan Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, berupah compact disc (CD). “ Pemkab hanya berharap dengan data yang diserahkan kemarin, KPUD Asahan dapat

memanfaatkannya dengan baik, sehingga menjadi modal awal dalam proses pemutakhiran data pemilih di wilayah Kabupaten Asahan,“ demikian kata, Kabag Humas, Zainal Arifin, Sabtu, 9 Februari 2013. Kabag Humas menyebutkan bahwa tujuan utama dari penyerahan DP4 dan data penduduk ini adalah dalam

rangka menyediakan data bagi kepentingan penyelenggaraan pemilu, sehinga pihak KPUD dapat menyusun daftar pemilihan seementara dalam rangka Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 mendatang. “ Data yang kami serahkan tersebut, kedepan bisa bertambah, tentunya dipengaruhi oleh beberapa factor, “ kata Zainal. (IN)

Tiga Pegawai Bank Sumut Dilaporkan ke Panwaslu MEDAN – Tiga pegawai Bank Sumut dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara karena diduga ikut dalam tim kampanye salah satu pasangan calon gubernur. Laporan itu disampaikan Mimi Indriati (45) warga Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Bersama sejumlah warga lainnya, mereka mendatangi Kantor Panwaslu Sumut, Jalan Darussalam, Medan, Jumat (15/ 2). Dalam pengaduannya, Mimi membawa serta surat kabar lokal terbitan Selasa (12/2).

Pada berita di halaman A2, pada berita berjudul “Baju Sumut Sejahtera Produk Lokal yang Kian Terkenal” terlihat setidaknya tiga pegawai Bank Sumut yang mengenakan seragam khas tim kampanye pasangan Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman. “Menurut aturan, pegawai Badan Usaha Milik Daerah kan tidak boleh ikut kampanye pasangan calon, ini kok ada. Makanya kita lapor ke Panwaslu,” kata Mimi. Menurut Mimi, sedikitnya ada tiga orang pegawai Bank Sumut yang terlihat di dalam

foto itu. Namun dia tidak bersedia menyebutkan nama-nama para pegawai tersebut. Berkaitan dengan laporan ini Ketua Panwaslu Sumut David Susanto menyatakan, pihaknya mengapresiasi warga yang mendapati adanya potensi pelanggaran dalam pemilu. Sesuai dengan aturan, seharusnya pegawai BUMD dan maupun pejabat pemerintahan lainnya hingga kepala desa dan kepala lingkungan tidak boleh ikut serta dalam kampanye. “Nantinya laporan ini akan

kita telusuri, kita tindaklanjuti. Jika ada pelanggaran, tentu akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan,” kata David. Sebelumnya Ketua Panwaslu juga mengungkapkan pihaknya menemukan 54 pelanggaran pra penyelanggaraan Pilkada sejak 2 bulan terakhir. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh PPS, PPK, pemasangan alat peraga masing-masing calon yang melanggar ketentuan sosialisasi, bahkan pelanggaran juga terjadi dari anggota Panwaslu sendiri.

"Ada 21 pelanggaran pra tahapan, 11 dari PPS, 6 dari PPK selebihnya pelanggaran dalam pemasangan alat peraga untuk sosialisasi kandidat," jelas David di Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/2). Dalam hal ini Panwaslu memberikan sanksi administrasi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPS, PPK, dan pemasangan alat peraga, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota panwaslu langsung diganti atau diberhentikan. Namun bila nanti ditemukan pelanggaran pidana berupa

black campigne dan kepala desa yang terbukti menjadi tim sukses kandidat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Bawaslu. "Saat ini kita masih berikan sanksi administrasi tetapi kalau nanti ditemukan pelanggaran pidana tentu kita kasih tindakan tegas," tegas David. Panwaslu mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap proses penyelanggaraan pesta demokrasi, 7 Maret mendatang, agar masyarakat tidak hanya dijadikan objek politik dari peserta pilkada. (MH/SBC)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

PAD Dinas Catatan Cipil Lebihi Target BINJAI - Pendapatan Asli Daerah (PAD)merupakan sarana vital untuk kelancaran pembangunan di suatu Daerah,PAD juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Meningkatnya PAD di suatu daerah tanpa kerja keras perangkat di daerahnya itu mustahil tercapai. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai berkat kerja keras beserta segenap jajaranya, untuk 2012 PAD dari sektor ini mencapai Rp454.220.000, dari yang d i t a r g e t k a n Rp140.000.000. Terkait masalah ini saat di temui koran ini Rabu pekan lalu di Jalan Jambi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Drs. H.Namaken Tarigan.MM mengungkapkan keberhasilan ini berkat kerja keras segenap jajaranya melakukan berbagai sosialisasi persentasi publikasi tentang cara kepengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran, Kematian dan Perceraian. ”Kami juga akan membuat satu buku paduan yang nantinya akan di berikan pada masyarakat Binjai tentang bagaimana cara kepengurusan KK,

DP4 Pileg Sergai 2014, Capai 486.852 Jiwa

KTP tetapi program ini belum berjalan,” ucap Namaken. Dikatakannya tingginya bea kepengurusan KK, KTP yang mencapai Rp35.000, sampai Rp50.000- dari Perda Rp10.000, dikarenakan masyarakat itu sendiri merasa enggan mengurus sendiri dan menggunakan jasa orang lain. Menurut sang Kadis Catpil kepengurusan KK, KTP dan surat lainya SOP 14 hari tetapi dalam waktu 10 hari sudah selesai, kegunaan masyarakat datang langsung ke Kantor Kependudukan dan Catatan Cipil untuk mengurus KK,KTP agar mendapatkan pembelajaran yang berarti. Lebih jauh dikatakannya Kantor Kependudukan dan Catatan Cipil Kota Binjai baru menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pendistribusian KTP Elektronik. Untuk lima Kecamatan se Kota Binjai yaitu Binjai Utara e-KTP yang di terima 35.515 di salurkan 25.498. Binjai Kota diterima 15.319 di salurkan 14.267. Binjai Barat diterima 21.127 disalurkan 15.135. (SBR)

Komisi B DPRDSU Nilai Perkembangan Ekonomi di Asahan Cukup Baik KISARAN - Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Hj Meilizar Latief SE MM menilai pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan cukup baik, hal ini dilihat dari hasil kinerja dan program Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Peternakan Kabupaten Asahan. Penilaian tersebut, kata Ketua Komisi B DPRDSU bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan berdasarakan pertumbuhannya sudah mendekati angka harapan provinsi dan angka nasional.” Kami menilai pertumbuhnya ekonomi di Asahan cukup baik, “ kata Ketua Komisi B DPRDSU saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Asahan, Selasa, 12 Fenruari 2013,di Aula Melati Pemkab Asahan. Selain Ketua Komisi B, para anggota Komisi B DPRDSU lainya juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Asahan yang dinilai masih tetap peduli terhadap nasib wong cilik. Artinya Pemkab yang masih peduli terhadap wong cilik, karena program bantuan bergulir tanpa anggunan tersebut merupakan perhatian yang luar bisa kepada masyarakat kecil, sebab bantuan itu pasti hanya dimanfaatkan oleh masyarakat wong cilik. “ Pemkab harus tetap memperhatikan nasib wong cilik, “ kata anggota komisi B, Japorman Saragih.

Kemudian anggota sekretaris komisi B DPRDSU, Siti Aminah S.PdI mengingatkan kepada Pemkab Asahan untuk dapat mengimbangkan pertumbuhan populasi ternak dengan pakan ternak, sehingga diminta Pemkab untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan yang memiliki areal yang cukup luas. Selanjutnya satu persatu para anggota Komisi B DPRDSU memberikan masukan dan saran, seperti Hidayatullah SE, Hardi Mulyono. Sementara itu, Bupati Asahan didampingi Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc mengucapkan banyak terimakasih kepada Komisi B yang telah banyak memberikan masukan dan saran membangun untuk perkebangan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan. Didalam pertemuan tersebut, Bupati Asahan juga memaparkan kondisi pembangunan bidang peternakan dan koperasi dan UKM serta masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Pemkab Asahan. Adapun salah satu persoalan yang dihadapi terkait pakan tenak yang banyak diareal perkebunan tidak semua dapat didatangi oleh ternak, sebab sebahagian perusahaan sengaja meracun rumput disekitar perkebuanannya sehingga petani kesulitan memperoleh pakan. (IN)

Panwaslu Kecamatan Serbajadi Lantik PPL SERBAJADI – Panwaslu Kabupaten Serdang Bedagai, melantik Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Kecamtan Serbajadi. Pelantiklan itu dihadiri Sekcam Syahrizal, SP. Ketua Panwaslu Khairul Anwar Harahap, Kepala Desa dan anggota PPK diwakili Jumain, SP. Dalam pelantikan itu ketua Panwaslu mengingatkan kepada seluruh PPL harus benar-benar menjalankan tugas. Karena memang PPL merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada Gubsu dan Wagubsu. Sehingga diharapkan pelaksanaan pesa demokrasi

SUMUT

2013 ini berjalan sukses, aman dan bermartabat. Berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kec. Serbajadi Nomor 003 tahun 2013, nama nama yang dilantik menjadi PPL adalah Ramadhan Siregar dari Desa Tambak Cekur, Povriati dari Desa Karang Tengah. Munardi Faisal Simamora dari Desa Manggis, Armansyah dari Desa Serbajadi, Masjidah dari Desa Pulo Tagor, Nurhadi dari Desa Pulau Gambar, Riadi dari Desa Pulo Gambar, Saleh dari desa Kelapa Bajohom, Indra Buana dari desa Tanjung Harap, Misman dari Desa BahsiduaDua. (SP)

SEI RAMPAH - Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014, yang secara serentak akan dilaksanakan di 33 Provinsi dan 491 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), melalui Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPUD Sergai. DP4 ini diserahkan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi M.Si diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si diterima Ketua KPUD Drs. Syahrianto dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD). Acara penyerahan dilakukan di aula HT Rizal Nurdin Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (8/2). Turut hadir Asisten Pemum Rudi Sitorus SH, Kadisdukcapil Dra. Hj. Enny Mardiana Toreh, Kakan Kesbanglinmas Drs. Ramses Tambunan, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Pemjas Drs. Chairin FS, S.Sos,.MM, Ketua Panwaslu Asriana dan jajaran KPUD Sergai. Jumlah penduduk di Kabupaten Sergai ini sebanyak 727.833 jiwa, terdiri dari 368.553 laki-laki dan 359.280 perempuan. Dari jumlah tersebut penduduk potensial sebagai pemilih

SERAHKAN DP4 - Bupati Sergai diwakili Sekdakab dan disaksikan Asisten Pemum, Kadisdukcapil, Ketua Panwaslu menyerahkan soft copy DP4 kepada Ketua KPUD Sergai. Photo :ARM Legislatif tahun 2014 mendatang sesuai DP4 hanya sebanyak 486.852 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan. Dengan diserahkannya DP4 ini sebagai pendukung acuan data dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimana sebelumnya Pemkab Sergai juga telah menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dengan jumlah penduduk terhimpun sebanyak 671.812 jiwa pada tanggal 5 Desember lalu. Dalam sambutan Men-

dagri RI H. Gamawan Fauzi yang dibacakan Sekdakab mengatakan penyerahan DP4 ini bagian tahapan penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Merupakan bahan yang akan diproses KPU dalam pemuktahiran data, penyusunan data pemilih maupun pengumuman DPS hingga sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Diharapkan, seluruh pemerintahan daerah bersungguh-sungguh mempersiapkan data kependudukan dalam bentuk DP4 yang lebih

akurat, demi mewujudkan akuntabilitas dan aktualisasi. Hal ini untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab moral dari seluruh tingkatan pemerintahan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu secara konsisten. Menurut Mendagri upaya maksimal pemerintah pusat dan daerah meningkatkan akurasi DP4 antara lain, menyempurnakan atau melengkapi database kependudukan dengan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, agar semua tambahan dan

pengurangan penduduk di suatu daerah akibat terjadinya LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang) tercatat dalam database kependudukan. Melalui Ditjen Dukcapil juga melakukan pembersihan data ganda dengan memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK). Bertujuan untuk memfasilitasi dan mensinkronisasi data pemilih yang sangat diperlukan untuk mengefektifkan memproses DP4 menjadi DPS dan DPT oleh KPU. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang No.8 tahun 2012, diamanatkan bahwa KPU Pusat dan Kabupaten/ Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS dan DPT tetap memiliki sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan SIAK, himbau Mendagri Gamawan Fauzi. Diakhir sambutannya Mendagri RI Gamawan Fauzi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar mempersiapkan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 mendatang sehingga berjalan lancar serta dapat menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.(ARM)

Pilgubsu 2013, Pencalonan Erry-Soekirman Diprotes SEIRAMPAH – Maju Bupati HT Erry Nuradi dan Wakil Bupati Soekirman pada Pilgubsu 2013, ternyata membawa membuat warga dan mahasiswa kecewa. Kekecewaan itu terlihat dari aksi yang dilkakukan belasan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi Rakyat (PEMAPAR) Serdang Bedagai. Para mahasiswa tersebut memprotes pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sergai Erry- Soekirman yang keduanya maju menjadi Cawagubsu, karena dinilai akan menggangu proses pemerintahan di Kabupaten Sergai. Aksi protes disampaikan kordinator aksi, M.Ridho Syafadilah langsung ke kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu (28/ 11) dimulai sekira pukul 10:00. Dalam pernyataan sikapnya, Ridho memaparkan Kabupaten Sergai merupakan kabupaten pemekaran yang dianggap terbaik diantara kabupaten peme-

karan lainnya di Indonesia dengan berbagai sumber daya alam (SDA) yang memadai ditambah Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tercipta pembangunan yang sangat pesat. “Dalam sistim pemerintahan Bupati dan Wabup Sergai cukup dinilai baik dan akur dalam memimpin daerahnya, ini dibuktikan terus bertahannya pasangan ini hingga sampai dua priode, tidak hanya itu kepemimpinan H.T Erry Nuradi cukup dinilai baik dikalangan

masyarakat di kalangan pemerintah daerah se Indonesia, sehingga dirinya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Assosiasi Pemerintahan Kepala Daerah se Indonesia,” ungkap Ridho. Namun menurutnya perhelatan Pilgubsu 2013 mengubah semua, kedua pimpinan pemerintahan ikut bersaing memperebutkan kursi Wakil Gubernur dengan pasanga berbeda, H.T Erry Nuradi berpasangan dengan H.Gatot Pudjo Nugroho, sementara tambahnya, H.Soekirman berpasangan dengan

H.Gus Irawan Pasaribu. Kemasraan ini lanjut Ridho, hilang dipertengahan periode ke 2, sehingga masyarakat Sergai khawatir dan binggung dengan pencalonan keduanya akan berdampak dengan proses pemerintahan dengan berdampak terganggunya proses birokrasi di Pemkab Sergai. Sementara, itu Kakan Kesbanglinmaspol Sergai, Drs. Ramses Tambunan yang menerima pengunjuk rasa memberikan apresiasi kepada rombongan PEMAPAR Sergai atas kekhawatiran akan terganggunya proses pemerintahan dan birokrasi akibat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sergai. Pengunjuk rasa dalam menyampaikan orasinya dikawal personel Polres Sergai. Setelah itu, mereka melanjutkan aksi serupa di gedung DPRD Sergai yang diterima Wakil Ketua DPRD Sergai, MY. Basyrun, setelah itu merekapun mem bubarkan diri dengan tertib.(MH)

GARA-GARA JALAN RUSAK

1000-an Warga Deli Serdang Ancam Tidak Gunakan Hak Pilih DELI SERDANG - Seribuan warga di Deli Serdang mengancam tidak akan memilih Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) manapun pada Pilgub yang akan dilaksanakan 7 Maret mendatang, karena selama ini warga telah dikecewakan dengan janji-janji manis para pemimpin. Bentuk kekecewaan warga dengan pemimpin-pemimpin saat ini, ditunjukkan lewat sebuah spanduk yang sengaja dibuat dan dipampangkan oleh warga di sebuah persimpangan simpang tiga Dusun-XII Desa Bangun Sari Baru, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang. Spanduk berukuran skitar 3 x 2 meter tersebut bertuliskan “Warga Dusun XII Desa Bangun Sari Baru Tidak Akan Memilih Cagub Manapun Sebelum Jalan Kami Diperbaiki”. Sejumlah warga yang berhasil diwawancara KPK Pos Senin (11/ 02), dari penjelasan yang didapat, alasan spanduk tersebut dibuat oleh warga karena selama ini pemimpin yang ada kurang memperhatikan kesejahteraan warganya, terutama mengenai jalan yang rusak. “Terus terang saja, kami akui, sudah capek kami dimintai foto copy KTP dan tanda-tangan untuk

ANCAM TIDAK MEMILIH - Spanduk yang dipasangkan warga di Dusun XII Bangun Sari Baru, Tg.Morawa, Deli Serdang berisi ancaman tidak memilih Cagubsu bila jalan tak diperbaiki. (Foto:KPK Pos/ Dedy Irawan Z) permohonan pengaspalan jalan, baik yang diminta anggota dewan bahkan pemerintahan setempat, namun sampai saat ini sekedar omong-kosong, maka wajar kami tidak perlu memilih mereka”, sebut Iwan Nasution seorang warga setempat kepada KPK Pos kemarin di sebuah warung saat bersama sejumlah warga lainnya, Tolus

Lase, Opung, Uden, dan Parluhutan. Sementara itu. Kepala Dusun XII Bangun Sari Baru, M. Zainudin saat dihubungi KPK Pos via seluler, Selasa (12/02) menjelaskan, “spanduk itu memang benar dibuat sendiri oleh warga, dan itu merupakan aspirasi mereka, dan sekitar 355 KK yang ada di sini turut

meng-aminkan isi dari spanduk tersebut, dan itu dapat kita lihat situasi dari kebiasaan warga di sini”, jelasnya. Menurut Zainudin lagi, sebenarnya kami sudah pernah membuat permohonan dan proposal melalui Desa ke Camat Tg.Morawa, bahkan pernah disampaikan juga ke Dinas terkait berulangkali, namun tanggapan mereka dari dulu hanya akan diusahakan, dan momen Pilgub ini dimanfaatkan warga agar terealisasi perbaikan jalan, bila tidak juga ditanggapi maka tidak terbayangkan bila 2 TPS yang jumlahnya sekitar seribuan suara tidak ikut memilih, sebut Zainudin. Informasi yang dihimpun KPK Pos, jalan masuk ke Dusun-XII Bangun Sari Baru ini sekitar 12 tahun silam pernah satu-kali di aspal oleh pihak kebun sewaktu tidak ada pemukiman warga perumahan di situ, namun aspal tersebut hanya tahan sementara dan sudah lama hancur kembali, dan kini jalan yang panjangnya sekitar 1 Km menuju dusun tersebut, sudah sering mengalami kecelakaan, dan aktivitas warga sering jadi terlambat, begitu pula kendaraan bermotor juga cepat mengalami kerusakan ounderdil akibat jalan bebatu-batuan. (DIZ)


10

KPK POS E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Merasa Dikibuli, Masyarakat Sei.Tapah

RAMAI-RAMAI BATALKAN SKGR PUJUD - Terkait lahan hutan negara seluas 1.000 hektar terletak di Kepenghuluan Sei.Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, yang di SKGR (surat keterangan ganti rugi) dengan mengatas namakan masyarakat, ternyata tidak semulus yang diharapkan. Penerbitan SKGR tersebut mendapat protes keras sejumlah kalangan maupun dari masyarakat Sei. Tapah yang menanda tangani SKGR tersebut. Karena merasa dikibuli, masyarakat ramai-ramai menyurati Penghulu Sei. Tapah Darmawin untuk mencabut dan membatalkan tanda tangan yang dibubuhkan masyarakat di SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tersebut. Salah seorang warga Sei Tapah melalui hubungan seluler melaporkan, Kamis pekan lalu, seraya, mengapresiasi pemberitaan KPK Pos Edisi 238: “Hutan Negara Ditukar Gulingkan Kades”. Pencabutan dan pembatalan tanda tangan tersebut, dikarenakan lahan seluas 1.000 hektar yang telah di SKGR kan itu, masyarakat tidak tau asal usul tanah. Namun, belakangan baru diketahui lahan tersebut adalah hutan negara yang telah digarap masyarakat. Tanpa sepengetahuan penggarap, oleh Darmawin ditukarguling dengan Jembatan yang dibangun Kelompok Tani (Poktan) Tani Amal Jaya, tahun 2004 lalu. Kini kondisi Jembatan tersebut memprihatinkan, jembatan dalam keadaan patah. Sedangkan SKGR yang terlanjur ditanda tangani masyarakat tersebut diperkirakan sebanyak 500 buku, dalam 1 buku tercantum luas tanah 2 hektar atas tanah hutan negara 1.000 hektar. Sebelum penerbitan SKGR diinformasikan bahwa lahan tersebut tidak dalam sengketa, dan masya-

Daftar Nama Masyarakat Sei. Tapah Yang Membatalkan SKGR rakat diiming-imingi bakal mendapat ganti rugi, atas tanah seluas 1.000 hektar dari pihak Poktan Tani Amal Jaya. Masyarakat mempertanyakan, ganti rugi tersebut ternyata hanya “omong kosong”. Masyarakat “mencium” kabar tak sedap bahwa, lahan seluas 1.000 hektar yang merupakan hutan negara itu, garapan masyarakat yang tidak ikut dalam penerbitan SKGR tersebut, belakangan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Masyarakat yang menanda tangani SKGR tersebut merasa menye-

sal, karena di atas lahan ada pemiliknya, ditukarguling oleh Darmawi dengan Jembatan yang sudah patah tersebut, merupakan konpensasi atas Jasa Poktan Tani Amal Jaya yang telah membangun jembatan didesa tersebut. Padahal jembatan yang dibangun Poktan Amal Jaya adalah untuk kepentingan Poktan Amal Jaya guna memperlancar transportasi angkutan sawit dari dan menuju areal Poktan Amal Jaya yang memiliki kebun sawit di Desa Sei. Tapah seluas 3000 hektar. Konon dibelakang Poktan Tani Jaya mantan Jenderal.

Kepala Desa Sei. Tapah Darmawin melalui hubungan seluler, diupayakan untuk konfirmasi terkait “tukar guling hutan negara dengan Jembatan patah”. Darmawin lebih memilih bungkam, padahal dalam hubungan seluler tersebut disampaikan melalui pesan singkat, untuk meluruskan pemberitaan Koran ini terkait “Tukar Guling”. Meski berulang kali disampaikan pesan singkat kepada Darmawin, namun hingga berita ini dikirimkan belum ada jawaban. Kabar beredar setelah membaca pemberitaan koran ini, Darmawin “kebakaran jenggot”. Rabu pekan lalu seluruh aparat desa yang terlibat penanda tanganan SKGR itu, dipanggil mendadak oleh Darmawin untuk hadir mengadakan pertemuan di Kantor Desa Sei.Tapah. Tukar guling hutan negara yang dilakukan Darmawin disikapi Ketua Umum LSM PAD (Pemantau Asset Daerah) Riau, Chairuddin mengatakan, Darmawin melakukan pembohongan publik, dan penipuan terhadap masyarakatnya sendiri. Hal itu merupakan tindak pidana. "Yang boleh ditukar gulingkan jika lahan 1.000 hektar tersebut milik pribadi Darmawin. Tukar guling Hutan Negara yang dilakukan Darmawin harus diusut pihak Kepolisian dan Kejaksaan," tegas Chairuddin. Dikatakan, lahan seluas 1.000 hektar yang merupakan hutan negara, jika diuangkan dengan harga Rp10 juta per hektar, maka nilainya puluhan miliar rupiah. Perbuatan mengalihkan hutan negara kepada pihak lain, tanpa prosedural sama dengan korupsi, karena hutan negara merupakan asset negara. “Pembukaan kebun dengan luas ribuan hektar dilakukan tanpa prosedural, sama dengan korupsi,” tegas Chairuddin, Jumat pekan lalu. (PUR)

Bangunan untuk Kost di Setia Budi Dibongkar

Ogek Bunuh Marsuddin Dengan Kapak dan Martil

MEDAN - Giliran satu unit bangunan rumah tempat tinggal yang akan dijadikan sebagai tempat kos di Jalan Setia Budi Gang A.H Idris, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Senin. Pembongkaran bangunan berlantai dua ini dilakukan karena dibangun tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi mengaku sangat kecewa atas sikap pemilik bangunan. Sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya telah memberikan tiga kali surat peringatan yang isinya perintah penyetopan pembangunan, pembongkaran sendiri dan pengosongan lokasi. “Tiga surat peringatan yang telah kita sampaikan itu tidak ditanggapi pemilik bangunan. Itu sebabnya kita datang untuk melakukan pembongkaran. Soalnya pemilik bangunan jelas-jelas telah melanggar Perda No.9 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan,” kata Ali Tohar kecewa. Dengan mengerahkan puluhan anggotanya yang dibantu sejumlah petugas Satpol PP serta staf Kelurahan Tanjung Rejo dan Kecamatan Medan Sunggal, pembongkaran pun dilakukan dengan menggunakan martil besar di bawah pengawasan beberapa aparat Polsekta Medan Sunggal dan Koramil setempat. Selain martil besar, pembongkaran juga menggunakan sejumlah broti untuk mendorong dinding yang telah dihantam martil berulangkali sampai ambruk. Sedangkan untuk meotong besi tiang yang telah dikrubuhkan, beberapa petugas menggunakan gerenda mesin. Pemotongan dilakukan agar tiang tersebut tak dapat didirikan lagi. Kepada pemilik bangunan, Ali Tohar selanjutnya minta segera mengurus SIMB bangunan tersebut. Sebelum SIMB keluar, maka bangunan itu dinyatakan stanvast dan tidak boleh dikerjakan kembali, termasuk memperbaiki dinding maupun tiang bangunan yang telah dirubuhkan. “Kita akan terus melakukan pengawasan. Apabila ini dilanggar, kita akan datang untuk melakukan pembongkaran kembali!” tegasnya. (VIN)

DOLOK MASIHUL - Sadis dan tergolong biadab perbuatan BAH alias Buyung alias Ogek yang tega menghabisi nyawa teman karib sendiri Marsuddin (56) warga Dusun 1Kampung Mangga Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai dengan menggunakan kampak dan martil berkali-kali. Hal tersebut terungkap, Senin lalu, pada reka ulang kasus pembunuhan di halaman Mapolsek Dolok Masihul. Rekontruksi berlangsung 12 adegan dan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian disaksikan Kapolsek Dolok Masihul AKP Zuhairi, petugas dari Kajari Tebing Tinggi dan pengacara prodeo. Ratusan warga juga tampak memadati lokasi reka ulang yang diliput berbagai media massa. Korban yang diperankan Brigadir RJK Bangun adalah penjaga malam showroom honda pada peristiwa naas itu terjadi, Rabu (12/12) sekitar pukul 01.30 WIB saat tidur di ruang televisi usai makan nasi goreng bersama yang dibeli korban. Korban dihabisi dengan membantai bagian belakang kepala dua kali dan kening sekali. Korban yang tak berkutik diseret kebelakang rumah (dapur), dan untuk memastikan korban tewas tersangka memukul korban

HANTAM - Ogek memperagakan saat menghantamkan kapak kekepala korban.(KPK POS/ARM)

dengan martil. Korban terus diseret dan dikuburkan di halaman belakang rumah dengan posisi kepala di bawah dan kaki ditekuk. Tersangka juga menyebutkan bahwa dia sempat membersihkan bekas darah korban dan mengambil dompet serta HP korban. Bukan itu saja, sepeda motor honda Revo BK 4436 NAB milik korban juga diambil dan digadaikan kepada Edi Rhomanatas Purba (29) warga Negeri Dolok Kecamatan Silou Kahean Rp2,5 juta. Sore harinya HP korban dijual kepada Eko Sudarno Lubis (35) warga Karang Tengah Kecamatan Serba Jadi seharga Rp100 ribu.

Usai reka ulang, sempat terjadi kericuhan di mana pihak keluarga korban berniat menghakimi pelaku. Namun beruntung pihak Polsek Dolok Masihul dengan sigap mengamankan Ogek. Nurmasiah istri korban sempat pingsan dan kepada KPK Pos meminta pihak penegak hukum menghukum Ogek dengan hukuman mati. Sementara Kapolsek Dolok Masihul kepada beberapa wartawan termasuk KPK Pos menyebutkan, reka ulang berjalan sesuai dengan BAP Tersangka. Pelaku tunggal dan pelaku diancam hukuman diatas 10 tahun. "Motifnya untuk menguasai harta korban,"ujar Kapolsek.(ARM)

Pjs Penghulu Teluk Piyai Pesisir Peras Warga

AMAT YASIN Pjs Penghulu Teluk Piyai Pesisir

KUBU - Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir membuat ulah dengan memberatkan masyarakatnya. Untuk pembuatan surat tanah, sang Pjs Penghulu menetapkan tarif Rp2,5 juta. Jelas tarif yang diberlakukan sang Pjs terlalu mahal dan dinilai mencekik rakyat. Surawan salah seorang warga yang tinggal di kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sangat kecewa dengan ulah penghulu yang membuat surat tanah dengan tarif tinggi. "Saya sangat kecewa terhadap penghulu Amat Yasin dengan tingginya pengurusan surat tanah," ujarnya. Yang lebih sakitnya lagi, lanjut Surawan, sebagai warga mereka

terkesan dibohongi. "Kata sang Penghulu, jika sudah dibuat surat tanah, maka surat tersebut dapat dijadikan boroh di Bank sebagai jaminan pinjaman uang. Namun apa yang terjadi sebaliknya pihak Bank mengembalikan surat yang telah saya buat dengan harga 2,5 juta," kata Surawan, seraya menambahkan dirinya benar-benar apes karena surat tanahnya ngak laku sebagai jaminan di Bank. Surawan mengaku, untuk mendapatkan uang Rp2,5 juta guna urusan surat tanah kepada Penghulu, dia harus bekerja berbulanbulan lamanya, mengimas di ladang orang. Karena kesal, Surawan mengem-

balikan surat tanahnya kepada Pjs Penghulu, dengan harapan Pjs Penghulu Amat Yasin berkenan mengembalikan uangnya sebesar Rp2,5 juta. Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Amat Yasin ketika ditanya akan hal ini, Kamis (14/2) membenar, jika dia menetapkan tarif surat tanah sebesar Rp2,5 juta. "Untuk masyarakat saya kenakan dua juta setengah untuk teken satu surat tanah, kalau untukmu karena kamu wartawan cukup satu juta setengah. Itukan udah murah dibanding yang lainnya," demikian Amat Yasin di balai pengobatan Teluk Piyai Pesisir, Kamis pekan lalu. (ULIL)

Kondisi TBSU Memprihatinkan MEDAN - Pemko Medan akan mengelola Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU) di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Pengelolaannya akan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Parawisita (Disbudpar) Kota Medan bersama-sama dengan Dewan Kesenian Medan (DKM). “Tanah atau lahan TBSU adalah milik Pemko Medan. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, maka TBSU akan kita kelola. Pengelolaannya kita serahkan kepada Disbudpar Kota Medan bersama-sama dengan DKM. Kita akan segera alokasikan anggaran untuk pengelolaannya,” kata Wali Kota ketika meninjau TBSU bersama Sekda Ir Syaiful Bahri MM, Kamis. Selanjutnya, ungkap Wali Kota yang didampingi Asisten Umum Ikhwan Habibi SH, Kadisbudpar Busral Manan, Kadis Perhubungan Renward Parapat ATD MT, Kabag Hukum Soritua Harahap SH, Kabag Aset dan Perlengkapan DI Dongaran serta Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, pihaknya akan segera menyurati Gubernur Sumatera Utara agar pengelolaan TBSU diserahkan kepada Pemko Medan. Setelah Pemko Medan yang mengelola TBSU, ungkap Wali Kota, maka bangunan yang selama ini digunakan sebagai tempat berkesenian dan diresmikan Menteri P dan K Republik Indonesia Prof DR Sjarief Thajib pada 17 Maret 1977 itu langsung dibenahi. Hal itu dilakukan agar para komunitas seni di Kota Medan dapat melakukan berbagai aktifitas seni, terutama dalam rangka mengembangkan seni budaya di Sumut. Wali Kota merasa prihatin melihat kondisi TBSU

setibanya di tempat itu. Dia melihat bangunan yang banyak melahirkan seniman terkenal ini seperti tidak terurus lagi. Begitu memasuki pintu gerbang, sampah yang berasal dari dedaunan pohon yang sudah kering berserakan di halaman gedung, terutama sekitar tempat pementasan terbuka. Kemudian Wali Kota meninjau gedung utama yang biasa digunakan untuk mementaskan berbagai pertunjukan seni baik drama, teater, musik maupun tari. Di tempat itu dia memberikan beberapa arahan yang harus segera dilakukan Disbudpar setelah TBSU resmi dikelola Pemko Medan. Dari gedung utama, Wali Kota meninjau seluruh bangunan di TBSU. Ketika berada tempat pementasan terbuka, Wali Kota melihat atap SMK Negeri 11 Medan (dulunya Sekolah Menengah Musik) yang berada persis di sebelah TBSU rusak akibat diterpa angin kecang. Melihat pemandagan tersebut, Wali Kora langsung memerintahkan Asisten Umum untuk segera menghubungi Kadis Perumahan dan Permukiman Ir Gunawan Surya. Setelah tersambung, Wali Kota minta kepada Gunawan untuk secepatnya memperbaiki atap yang rusak agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Sebelum meninggalkan TBSU, Wali Kota melihat plank yang berada di sebelah kanan dekat pintu masuk. Plank itu berisikan pernyataan bahwasannya tanah itu milik Pemko Medan dengan luas 145.815 M2 dan Hak Pengelolaan No.1. Setelah memberikan beberapa arahan kepada Asisten Umum, Kadisbudpar dan Kabag Aset dan Perlengkapan, Wali Kota pun meninggalkan lokasi. (VIN)

Jalan Bunga Raya Berlubang MEDAN - Wali Kota Medan Rahudman Harahap meninjau beberapa titik jalan berlubang di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Rabu. Peninjauan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan warga sekitar. Sebab, kondisi jalan yang rusak tersebut telah menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan. Peninjauan ini dilakukan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Dzulmi Eldin didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan. Seperti Kadis Bina Marga Khairul Syahnan ST MAP, Kadis Perhubungan Renward Parapat ATD MT, Camat Medan Selayang Zul F Ahmadi serta Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP. Sejumlah warga langsung menyambut gembira begitu melihat Wali Kota

beserta rombongan tiba di lokasi. Dengan penuh harapan, mereka berharap agar orang nomor satu di Pemko Medan tersebut segera memperbaiki beberapa titik jalan berlubang. “Tolonglah Pak, jalan yang berlubang itu segera diaspal sehingga tidak terjadi kecelakaan lagi,” kata salah seorang ibu rumah tangga. Setelah memeriksa jalan yang rusak, Wali Kota langsung memanggil Kadis Bina Marga Khairul Syahnan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Namun menurut Syahnan, jalan rusak itu bukan jalan kota melainkan jalan negara yang perawatannya menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Meski demikian Wali Kota tidak akan membiarkannya. Dia akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional guna mengatasi jalan berlubang tersebut. (VIN)

Dukung Medan Raih Adipura Kencana MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM minta kepada seluruh perusahan maupun perkantoran milik pemerintah maupun swasta serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD) harus mendukung Kota Medan untuk mendapatkan Piala Adipura Kencana. Bentuk dukungan yang diharapkan itu dengan menciptakan kebersihan di lingkungan kerja serta menanam aneka bunga di depan perkantoran maupun perusahaan masing-masing. “Kita minta seluruh perusahaan maupun perkantoran yang ada untuk terus menjaga kebersihan dan keindahan, termasuk dengan menanam aneka bunga di depan perusahaan maupun perkantoran mereka masing-masing. Dengan

aneka bunga yang ditanam, maka kantor maupun perusahaan akan terlihat semakin indah,” kata Wali Kota ketika meninjau drainase di seputaran Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, khususnya drainase yang mengitari bekas bangunan Hotel Dirga Surya, Senin. Untuk mendapatkan Piala Adipura Kencana, jelas Wali Kota, tinggal memperbanyak tanaman bunga di sepanjang jalan dan warga harus membuat tempat pengelolaan sampah menjadi kompos di kediamannya masing-masing. Mengenai masalah kebersihan, Wali Kota mengaku tak ada masalah lagi berkat kerja keras dan dukungan yang telah dilakukan seluruh lapisan masayarakat selama ini.(VIN)


11

KPK POS E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

KRIMINAL

Rumah Petani Dibakar dan Dirusak HAMPARAN PERAK - Sebanyak 22 unit pondok milik petani miskin berada di lahan tanah suguhan Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang kini rubuh dan rata dengan tanah, pasca dibakar dan dirusak oleh ratusan massa bayaran pihak PTPN II kebun Klumpang berdalih okuvasi, Kamis (14/2). Selain puluhan rumah, ternyata tanaman milik petani di sana turut dibabat dan dirusak. Tak terima atas kejadian tersebut ketua kelompok petani tanah suguhan, Ismul Hakim alias Gatot mengatakan, akan mengadukan ke Polres Pelabuhan Belawan, DPRD Sumut serta ke Komnas HAM. Ia menerangkan, mereka telah bercocok tanam di lahan tersebut sejak 2 tahun lalu, namun perlakukan biadap dilakukan oknum pihak PTPN II Kebun Klumpang sudah kali kelimanya dialami mereka. Padahal mereka bukanlah petani pengarap melainkan petani di lahan tanah suguhan dengan luas 350Ha. Lahan ini mereka tanami berdasarkan alas hak surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah dan ladang no 044/Hamparan Perak /Ds. Dalam surat tersebut menyatakan berdasarkan surat ketetapan dari menteri dalam negeri tanggal 28 Juni 1951 no.12/5/14 dan ketetapan tgl 28 September 1951 no 036/K/agr telah dibagikan pada Harto Harjo kampung klumpang Psr V/iv kecamatan Hamparan Perak, Kab.Deli Serdang yang juga termasuk konsessi ex-VDM Klumpang Estate luas 2 hektar panjang 200 meter lebar 100 meter, yaitu petak 44 dalam peta lampiran

HISTERIS - Warga histeris setelah rumah (gubuk) dan tanamannya dirusak ratusan massa. (KPK POS/DOK) berita acara pengundian yang dilakukan di Klumpang K.Perak tgl 4 April 1952. "Sakit hatilah kami pak,inikan tanah kita, kita ada alas hak sebab kami ini ahli waris atas tanah suguhan ini. Lihatlah, rumah kami sebagai tempat berteduh dan di lahan ini kami mencari makan kini sudah rusak diobrak abrik dan dibakar massa preman dari PTPN II Kebun klumpang," ujar warga. Dikatakan, mereka hanya sekedar untuk hidup dan bercocok tanam sesuai surat ahli waris yang dimiliki. "Kami bukanlah penggarap di sini, dan sampai kapan pun kami tetap bertahan, selangkah pun kami eng-

gak mau mundur demi mempertahankan hak kami, kami menutut agar pihak PTPN II kebun Klumpang untuk membangun kembali rumah kami yang dibakar serta tuntut ganti rugi," keluh Rukita Br Bangun alias Girik (44) janda anak lima yang saat ini rumahnya habis dibakar massa preman kebun yang tak berprikemanusian itu. Terpisah, Manager Kebun Klumpang, Ir.Heri Suprianto ketika dikonfirmasikan belum bisa memberikan keterangan terkait okuvasi tersebut sebab masih berada di lokasi. "Besok saja kalian datang jumpai kerani 1 saya," tuturnya saat dihubungi via HPnya. (FR/DNA)

Ratusan Tenaga Honorer Minta PN Langsa Bebaskan Ka.BKPP LANGSA - Sebanyak 216 dari 233 tenaga honorer yang masuk verifikasi Katagori 1 (K1) gugur 17 orang, karena tidak memenuhi persaratan dan meninggal dunia sesuai surat edaran Menpan No.03 tahun 2012, ini berbuntut panjang. Kemudian merasa tidak puas karena nama mereka tidak lulus masuk data base verifikasi Katagori 1 (K1) usulan CPNS, sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam FKH 05 (Forum Komunikasi honorer 05) membawa kasus ini ke ranah hukum, karena mereka anggap terindikasi dengan penyimpangan yang melibatkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) beserta Staf. Sementara di sisi lain, seperti dikatakan Jamaluddin selaku koordinator Honorer K1 mewakili 216 tenaga honorer lainnya kepada wartawan, Senin (11/2), di PN Langsa ketika akan digelar sidang Perdana kasus ini, menyatakan dengan kejadian ini pihaknya merasa dirugikan sebab terhambatnya pengangkatan mereka menjadi CPNS. Hal senada juga disampaikan Nas-

rul tenaga honorer dari Dinas Kebersihan Kota Langsa. Mereka juga mengucapkan terimakasih kepada Walikota Langsa, Usman Abdulah SE, yang akan menerima mereka sebagai CPNS. Karena menurut penilaian mereka, laporan yang disampaikan Roby Rubianto selaku ketua FKH05 (Forum Komunikasi honorer 05) yang tidak lulus verfikasi K1, di mana SK pengangkatan mereka tertanggal 1 Oktober 2005. Sementara yang masuk dalam database K1 sedikitnya memiliki masakerja setahun pada tanggal 31 Desember 2005. "Jika pemasalahan ini terus berlarut jelas kami yang paling dirugikan. Di mana data dan SK kami tertanggal 1 Januari 2005 dan telah lolos masuk database (K1), sementara yang memeriksa data tersebut Tim Panja diantaranya dari Menpan, BAKN dan BPK. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak meloloskan kami menjadi CPNS," ujarnya. Untuk itu, tambahnya, kami meminta kepada Walikota Langsa (Usman Abdulah SE) agar dapat melihat akar permasalahan yang timbul sehingga

memperlambat pengangkatan kami sebagai CPNS. Sebagai honorer di Dinas Kebersihan Kota Langsa ada yang memiliki SK sejak tahun 1986. "Maka dari itu kami meminta kepada pihak yang berwenang agar menindak Roby Rubianto karena di nilai telah memberikan laporan palsu," tegasnya. Kepada pihak PN Langsa yang mengadili kasus ini agar bersikap arif dan bijaksana untuk membebaskan kepala BKPP, H.Syahrul Thaeb MAP beserta staf dari segala tuntutan dan tuduhan Ketua FKH05, karena menurut mereka Ka.BKPP Cs hanya menjalankan aturan. Sementara pada sidang perdana kasus ini yang digelar di Pengadilan Negeri Langsa, Senin siang, dipimpin Majelis Hakim Sulaiman SH dan didampingi dua anggotanya. H.Syahrul Thaeb MAP beserta staf hanya mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putra SH yang intinya antara lain Ka BKPP Cs telah melanggar pasal 262 dan menurut JPU apabila ke 17 orang tersebut lulus verifikasi akan menimbulkan kerugian negara.(YANTO)

Kirab Satgas Tangkal Napza KISARAN - Bupati Asahan yang juga ketua majelis pembimbing cabang gerakan Pramuka Asahan membuka secara resmi kegiatan kirab satgas tangkal napza yang digelar oleh kwatir cabang gerakan pramuka Asahan, Selasa, di lapangan Hoky Kisaran. Dalam arahan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan, bahwa gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektiual dan fisiknya sehingga menjadi manusia yang berkebribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kini, kata Bupati, bahwa bangsa Indonesia menghadapi salah satu permasalahan di kalangan kaum muda,

yakni narkotik, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) yang merupakan obat sangat berbahaya bagi manusia. Jika disalahgunakan hal ini dapat menyebabkan kehancuran satu generasi yang akan berdampak besar pada kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu melalui gerakan Pramuka yang dikemas dalam satu bentuk kegiatan kirab satuan tugas tangkal napza yang bertujuan agar anggota gerakan Pramuka memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan penyuluhan dan pencegahan terhadap kaum muda agar tidak terperangkap dengan narkoba.“Harapan kita, semoga kegiatan kirab satgas tangkal napza ini dapat mengatasi persoalan bahayanya pengunankan narkoba, terutama bagi generasi muda,“ kata Bupati Asahan.

Ketua Kwarcab Asahan, Amir Hakim didampingi unsur panitia, Agus Ramanda menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut adalah sebagai bukti nyata kepedulian kwatir cabang pramuka Asahan untuk mewujudkan tugas pokok gerakan pramuka ditengahtengah masyarakat tentang berbahayanya narkoba. “ Dengan dilakukan kegiatan ini. Setiap anggota pramuka memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba dan mengetahui bagaimana pencegahannya “ kata ketua Kwatir. Kegiatan kirab satgas tangkal napza nantinya akan dirangkai dengan ceramah agama, lomba melukis karikatur tentang narkoba, lomba pidato tema narkoba, forum penggalang, dinamika kelompok, pentas seni tradisional, defile dan pemutaran film tentang narkoba. (IN)

SUMUT

Pekerja Pertamina Demo ACEH TAMIANG - Lebih kurang 210 eks pekarya PT. Pertamina EP Rantau yang telah di PHK, Senin, berunjuk rasa dan membalikkan mobil milik perusahaan jenis yang keluar dari komplek Pertamina, di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Ketua DPC pertambangan dan Energi Affiliasi Kofederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI), Aceh Tamiang, Muhammad Zein, mengatakan, aksi tersebut secara spontan dilakukan eks pekarya, karena mereka sudah kesal dengan sikap PT. Pertamina EP Rantau yang tidak memperkerjakan lagi mereka selama setahun lebih. Dalam aksi tersebut, eks pekarya terbagi dua kelompok. Satu kelompok berjaga di depan pintu masuk Desa Rantau Pauh, satu kelompok lagi berjaga di pintu keluar Desa Alur Cucur. Saat salah satu mobil operasional keuangan Pertamina keluar dari pintu gerbang kompleks, secara spontan di cegat para pendemo. Penumpang dan supirnya diturunkan lalu mereka membalikkan mobil tersebut ke tengan jalan. Para pekarya Pertamina melakukan aksi, menuntut hak agar mereka dipekerjakan kembali dan yang sudah masuk pensiun agar dibayar uang pensiunnya. Menerima laporan adanya demo, Pol-

Gara-gara Isi BBM 10 Liter, Mobar Ditahan di Mapolres LANGSA - Penangkapan Mobar (mobil barang) jenis Colt Disel BL 9044 W yang mengangkut buah sawit milik PT Arco ketika mengisi 10 liter BBM di SPBU Alur Dua Langsa, Satuan Tugas Polres Langsa dalam melakukan Penerapan Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2013 tentang pengendalian BBM bersubsidi tahun 2013, terkesan pilih kasih. Pasalnya masih banyak terlihat secara umum mobil Dinas Instansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD masih menggunakan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU daerah ini. Padahal, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, baru saja melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan BBM, sesuai dengan siaran Pers dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03/ HUMAS KESDM/2013 tanggal 22 Januari 2013.Dalam sosialisasi Permen ESDM tersebut, bagi pengguna BBM Bensin dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 sedang bagi pengguna BBM Solar diberlakukan 1 Maret 2013. Sementara Kasat Reskrim Kota Langsa, AKP Muhammad Firdaus ketika dikon-

dinyatakan positif, barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka itu merupakan methampetamine atau yang kerap dikenal sabu di kalangan masyarakat. Pemusnahan barang bukti itu sendiri, dilaksanakan langsung oleh Kapolres Deliserdang AKBP Dicky Patrianegara Sik, dihadapan para penegak hukum lainnya, seperti pihak Kejari Lubuk Pakam, BNN Kabupaten Deliserdang, serta jajaran Muspida Deliserdang, dengan cara dilarutkan dalam air, kemudian diblander hingga benarbenar halus dan dituangkan ke dalam ember berisi air. Kapolres Deliserdang menyebutkan bahwa dari hasil penyelidi-

kan sementara, pihaknya menduga bahwa tersangka merupakan bandar besar yang bukan tidak mungkin bagian dari sindikat narkotika antar provinsi. Namun, sejauh ini kepolisian menduga, pangsapasar pengedaran sabu tersebut, berada di sekitar Wilayah Deliserdang dan Kota Medan. Mengingat, adanya informasi yang menyebutkan bahwa sebelum tertangkap petugas, Supriyanto telah sempat mengedarkan sabu tersebut ke sejumlah tempat di Deliserdang dan Kota Medan. "Dua ons sabu yg diamankan itu hanya sisa penjualan. Banyaknya barang bukti yang ditemukan,

firmasi di ruang kerjanya, Selasa (12/2) membenarkan penangkapan Mobar Colt Disel BL 9044 W milik perusahaan, karena melanggar Permen ESDM No.1 Tahun 2013 yang mengisi BBM subsidi. "Mobar dimaksud kami tahan sebagai barang bukti, sedang buah sawit (TBS) yang diangkut dikembalikan ke perusahaan untuk diamankan agar buah tersebut tidak busuk," tegasnya. Ketika disinggung tentang sulitnya saat ini mendapatkan SPBU penyedia BBM non subsidi di daerah itu, Kasat Reskrim Polres Langsa, mengatakan, itu urusan perusaahan. "Dan paling tidak perusahaan punya DO dari Pertamina," ucapnya. Sementara menurut Iwan selaku pengendali SPBU Alur Dua Langsa, sampai saat ini pihaknya belum menyediakan BBM non subsidi. Diakui, pihaknya juga sulit membedakan mobar milik rakyat dan perusahaan. Apalagi belum menerima surat edaran tentang pentahapan pembatasan penggunaan bensin. Sementara salah seorang petugas yang mengisi BBM 10 liter terhadap mobar colt disel masih di Mapolres Langsa untuk dimintai keterangan pihak kepolisian. (YANTO)

Pemkab DS Biarkan Bangunan Tanpa Izin TAMORA - Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Deli Serdang dinilai oleh masyarakat sepertinya hanya menjadikan mubazir. Salah-satu contohnya Perda No.14 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan. Salah seorang masyarakat sekaligus merupakan aktivis PHP Deli Serdang Agus Tomo, SE kepada KPK Pos, Rabu, mengatakan, kita lihat Pemkab Deli Serdang dalam hal ini Satpol PP tidak tegas menindak bangunan-bangunan yang dibangun tanpa izin. "Semestinya Perda No.14 Tahun 2006 dapat ditegakkan seutuhnya, dan jangan jadikan Perda itu mubazir,” sebutnya. Lanjutnya, setiap Perda dibuat menggunakan anggaran yang sumbernya dari rakyat dan mestinya jangan disia-siakan. Kalaulah Perda No.14 tahun 2006 itu ditegakkan dengan benar maka bangunan yang menyalah mestinya segera dibongkar dan bukan malah diberi kelonggaran yang

nantinya bisa berakibat banyak bermunculan pelaku pelanggaran Perda tersebut. Satu kasus bangunan yang tidak memiliki izin diantaranya pagar tembok Kandir PTPN-II Tanjung Morawa yang belakangan ini telah marak diberitakan sejumlah media masa. Rencananya tembok yang telah dibangun megah itu akan dibongkar, namun belakangan pihak Trantib Kec. Tg.Morawa mengeluarkan surat rekomendasi izin mendirikan bangunan kepada pihak Direksi PTPN-II. Ada apa ini?," tanya Tomo. Sementara itu, Kepala Kantor Satpol PP Deli Serdang Jannes Manurung SE ketika hendak ditemui KPK Pos di kantornya, Rabu (13/2), tidak berada ditempat. Mengenai pagar tembok PTPN-II, Kasi Trantib Tg.Morawa E. Sihombing kepada wartawan sempat menerangkan, bahwa pagar tembok PTPN-II Tg.Morawa tidak jadi dibongkar karena mereka telah mengurus izin. (DIZ)

Kantor Camat Dibobol Maling SIBORONGBORONG - Kantor Camat Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dibobol maling, Kamis malam. Hal tersebut baru diketahui, Jumat pagi sekitar pukul 8.00 WIB saat Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk kantor. Para pegawai saat melihat inventaris sudah hilang disikat maling, berupa komputer tiga unit, mesin genset dan kamera satu set. Diperkirakan kerugian sebesar Rp47 juta. Menurut keterangan Tonni Manalu, pegawai kantor Camat Siborongborong kepada KPK Pos, gembok pintu dibuka

Polres DS Musnahkan Barang Bukti Sabu LUBUK PAKAM - Kepolisian Resor Deliserdang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu senilai Rp300 juta, yang disita petugas dari seorang bandar besar bernama Supriyanto (35) warga Dusun 3 Ledok Sari Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang, dalam penyergapan yang dilakukan beberapa pekan lalu. Sebelum barang haram itu dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan uji labolatorium oleh BNN Kabupaten Deliserdang untuk mengetahui secara pasti apakah serbuk putih itu benarbenar sabu atau tidak, dengan menggunakan alat tes kit. Dari hasil uji laboratorium tersebut,

res Aceh Tamiang langsung berjaga di pintu gerbang PT. Pertamina dan mobil yang dibalikkan tersebut sudah diamankan ke Mapolres Aceh Tamiang. Menjelang sore hari eks pekarya mengizinkan mobil Pertamina keluar dari komplek, namun diingatkan agar tidak masuk kerja besoknya. Sebelumnya upaya mencari solusi untuk 210 eks pekarya tersebut terus dilakukan Pemkab Tamiang agar pihak Pertamina mempekerjakan mereka kembali, namun pihak PT. Pertamina tidak memberikan kepastian hingga setahun. Sebelumnya, pada 13 Desember 2012, sebanyak 247 eks pekarya juga mendatangi kantor Bupati setempat guna meminta agar mereka dipekerjakan kembali. Saat itu, Muspida Aceh Tamiang rapat dengan para pimpinan PT. Pertamina Regional Sumatera. Saat itu Pertamina menyampaikan untuk saat ini belum ada penerimaan tenaga kerja di Pertamina, karena keberadaan pekarya di PT. Pertamina Rantau sudah berlebih. Tuntutan para pekarya tersebut adalah, 1 eks pekarya minta dipekerjakan kembali. 2, eks pekarya yang pensiun agar dibayar pesangongnya. 3, mengganti rugi selama setahun tidak dipekerjakan. 4, jika tidak di gubris mereka akan bertahan. (BSO)

ketika penggerebekan berlangsung, yakni seberat 2 ons atau skitar 200 gr. Nah, hari ini akan kita musnahkan sebanyak 171,8 gr, setelah sebelumnya disisihkan sebanyak 14,1 gr sebagai barang bukti di pengadilan,"terang Kapolres. Selain memusnahkan barang bukti, kepolisian juga akan langsung melimpahkan berkas pemeriksaan tersangka kepada pihak Kejari Lubuk Pakam. Supriyanto sendiri, akan diancam dengan hukuman minimal kurungan penjara 20 tahun, karena dianggap telah melanggar pasal 112 dan 114 undang-undang narkotika. (DNA)

dan maling beraksi main malam. Ditambah lagi kantor tersebut sangat jauh dari pemukiman warga, mengakibatkan para maling leluasa dalam melaksanakan aksinya. Salah seorang warga mengatakan, selayaknya kantor Camat harusnya ada petugas jaga malam untuk mengontrol keamanan. Untuk menjaga hal-hal seperti ini dikemudian hari disarankan kepada pihak kantor Camat untuk memberi petugas penjaga malam.(SLBT)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

AWAS..!!. Pihak keluarga terutama ibu rumah tangga diminta untuk lebih waspada. Beraneka ragam bentuk kejahatan kini mengintai kita. Kapan saja dan di mana saja, kejahatan itu selalu muncul. Ada yang mengaku sebagai petugas air, ada juga petugas kebersihan dan petugas listrik yang berpura-pura ingin mencek meteran. Tapi pada hakekatnya, mereka yang mengaku petugas itu hanya menyaru untuk memangsa korbannya. Waspadalah...!!. Pekan-pekan terakhir ini, kita digaduhkan dengan kejahatan penjualan bayi. Mereka (para penjahat) penjualan bayi ini, merupakan sindikat yang sudah terlatih. Seperti diungkapkan Ketua Satgas Perlindungan Anak Indonesia, Muhammad Ihsan, ada berbagai modus yang digunakan sindikat ini dalam praktek perdagangan anak. Di antaranya, dengan menculik atau berkeliling ke panti asuhan dengan pura-pura mengadopsi. “Sekarang modus yang sering dilakukan adalah meminta baik-baik ke orang tua si bayi,� ujar Ihsan. Menurut Ikhsan, untuk modus yang terakhir ini, sasarannya adalah perempuan miskin yang tengah hamil. Pelaku mendekati perempuan itu dengan tujuan meminta sang bayi secara baik-baik. “Biasanya pelaku mengiming-imingi uang dan berjanji memberi kehidupan yang baik untuk si bayi,� tuturnya. Orang tua yang memiliki pengetahuan pas-pasan, kata Ihsan, akan dengan mudah terjebak pikat rayu pelaku. Secara tidak sadar mereka juga ikut terlibat dalam praktek perdagangan bayi. "Masih banyak yang belum tahu tentang UU Perdagangan Anak, yang menyerahkan anak juga akan kena pidana," ucapnya. Polisi meringkus komplotan penjualan bayi di Ibu Kota. Sindikat yang tertangkap itu terdiri dari tujuh wanita dengan aneka profesi, dari dukun beranak, mantan bidan, hingga ibu rumah tangga. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi, komplotan itu dipimpin oleh seorang mantan bidan, dan beroperasi sejak 1992. Menurut Hengki, pelaku bisa menjual tiga hingga empat bayi dengan harga bervariasi. "Bahkan pada tahun 2010 sindikat ini berhasil menjual 12 bayi," kata Hengki. Tujuh tersangka yang ditangkap itu adalah LD alias T (48) ibu rumah tangga, A (52) ibu rumah tangga, HS alias L (62) mantan bidan, R (51) dukun beranak, M (57) perantara, E (40) ibu rumah tangga dan LS (35) ibu rumah tangga. Tujuh pelaku dibekuk di Jakarta Barat pada 9 Januari lalu. Sindikat terbongkar setelah polisi menangkap LD alias T di kawasan Pesing, Kebon Jeruk. Kepada penyidik, LD mengaku mendapatkan bayi dari A dan perantara M. Kemudian A dan M ditangkap di Kebon Jahe, Cengkareng. Dari situ polisi berhasil menciduk empat pelaku lainnya. Bayi dijual kepada pembeli pertama dengan harga Rp10 - Rp15 juta. Kemudian dijual lagi kepada penjual kedua dengan harga Rp20 - Rp25 juta. Lalu bayi dijual lagi kepada pembeli ketiga, dengan kisaran harga Rp40 - 80 juta. Harga bisa berubah tergantung kondisi bayi, bagus atau tidak. "Bayi lelaki dijual dengan harga paling mahal," ucapnya. Dia menjelaskan, pada awal Januari 2013 tersangka HS dan LS berencana berangkat ke Singapura bersama sang bayi. Aparat menemukan paspor asli, tapi palsu dari tangan tersangka. Penyidik juga menemukan bukti manifes pesawat yang akan membawa bayi ke Singapura. Pelaku mengaku bahwa calon pembeli dari luar negeri ini pernah datang ke Indonesia dua kali. Menurut pengakuan LS, dia membuat kartu keluarga palsu dengan menambahkan nama bayi TL sebagai anak kandungnya sehingga memudahkan membuat paspor. HS juga membuat

dokumen palsu untuk membuat akte kelahiran dan paspor bayi yang akan diadopsi oleh warga negara Singapura. Para pelaku memang sengaja mengincar warga kurang mampu yang tidak sanggup membayar biaya persalinan. Tidak menutup kemungkinan ada kerjasama antara para pelaku dan rumah sakit. Orang tua bayi memang tidak mendapatkan keuntungan apapun selain dibayarkan biaya persalinannya. Namun ada juga yang sengaja menjual bayinya kepada pelaku. Hengki menambahkan, setelah mendapatkan bayi yang diincar, pelaku sepakat membiayai persalinan dengan jaminan sang jabang bayi. Bayi dititipkan di suatu rumah sakit untuk menjalani perawatan dokter. Tapi, setelah ada kesepakatan itu, pelaku malah menghubungi koordinatornya untuk menjual bayi tersebut. "Bahkan ada yang sudah membayar down payment sebesar SIN$500 untuk biaya rumah sakit selama bayi dirawat. Saat kami melakukan pengembangan, ditemukan ada salah satu bayi yang sudah diambil oleh jaringan ini, dan ditinggalkan oleh salah satu pasien rumah sakit, dan bisa kami amankan di RS rujukan," kata dia. Modus sindikat Hengki menjelaskan cara kerja sindikat ini bekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku berinisial D menawarkan bayi yang sedang dirawat di salah satu bidang di kawasan Kapuk. D menawarkan kepada tersangka M. Kemudian M menawarkan lagi ke tersangka A, dan A menghubungi tersangka LD alias T. Dari situ terjadi kesepakatan harga sebesar Rp7,5 juta. "Dari hasil penjualan kepada LD, A memberikan uang kepada ibu bayi Rp1,4 juta dan Rp1,6 juta untuk biaya persalinan. Lalu tersangka M menerima komisi sebesar Rp600 ribu," kata Hengki. Pada 2 Januari 2012 sekitar pukul 21.00 WIB, bayi itu diantar ke rumah tersangka LD di kawasan Pesing Koneng, Kebon Jeruk. Keesokan harinya, pukul 08.00 WIB, tersangka LD alias T menjual bayi ke tersangka HS di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di rumah HS, Hengki melanjutkan, bayi itu menginap selama dua hari untuk diperiksa kesehatannya. HS diketahui sebagai mantan bidan. Setelah diperiksa, ternyata bayi yang diinginkan oleh pembeli tidak sesuai, akhirnya bayi tersebut dikembalikan kepada LD, dan selanjutnya dirawat oleh tersangka E. Penyidik masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri kaitan sindikat perdagangan bayi dengan penjualan bayi yang diiklankan di situs jual beli Tokobagus.com. "Kami akan dalami ke sana, kemungkinan itu pasti ada. Yang pasti mereka akan membawa ke luar negeri," ujar dia. Kepada petugas, tersangka menjelaskan sistem pembelian bayi ini menggunakan uang tunai. Setelah dirasa cocok dengan calon pembeli, pelaku langsung memperlihatkan bayi yang akan dijual, atau melalui foto. Sindikat ini ahli dalam urusan bayi karena diotaki oleh mantan bidan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu enam ponsel, uang tunai Rp5,4 juta, uang tunai SIN$500, satu lembar kartu hamil atas nama Monalisa, satu lembar kartu periksa atas nama Monalisa, satu lembar partograf persalinan atas nama Monalisa. Kemudian satu lembar akte kelahiran atas nama Teddy Lukas, satu lembar kartu keluarga Lauw Andy, satu buah cap stamp bidan Linda, satu buah paspor RI atas nama Teddy Lukas, dan satu lembar manifest Tiger Airways tujuan JakartaSingapore tanggal 9 Januari 2013. Para pelaku itu dijerat pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dengan anacaman pidana 15 tahun penjara dan denda Rp60 juta. (TIM)

LIPSUS

POLISI menemukan keterlibatan jaringan internasional dalam kasus perdagangan bayi yang ditemukan di kawasan Jakarta Barat. Indikasinya terlihat pada barang bukti yang disita dari para tersangka. "Ada bayi yang sudah memiliki paspor pada 1995," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi. Diduga, paspor itu digunakan untuk mengirim bayi ke luar negeri. Selain itu, polisi menemukan catatan perjalanan seorang tersangka yang kerap bolak-balik ke Singapura. Padahal, bila melihat penghasilannya, kata Hengki, tidak mungkin dia pergi ke luar negeri lebih dari sekali dalam setahun. "Kami duga dia pergi dengan biaya dari penjualan bayi itu," ujarnya. "Dari bukti-bukti itu, diduga bayi dijual ke Singapura." Sebelumnya, polisi menangkap

tujuh perempuan yang diduga merupakan anggota sindikat penjualan bayi. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan dari kasus penjualan bayi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi membutuhkan waktu satu bulan untuk membongkar sindikat ini. Polisi mulai menangkap para tersangka pada 9 Februari 2013. Pertama yang diringkus adalah LD, 48 tahun, di Pesing Koneng RT 10 RW 08, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk. Pada hari yang sama, berturutturut ditangkap A, 52 tahun, E (40), dan M (57) di Kebon Jahe, Kelurahan Kapuk, Cengkareng. Keesokan harinya, polisi menangkap Hastuti Singgih alias Linda, 62 tahun, di Sunter, Jakarta Utara. "Dia diduga sebagai koordinator penjualan yang menampung dari kelompok kecil di Jakarta Barat," ujar Hengki. Selanjutnya, di kawasan yang sama, dibe-

kuk LS dan R. Mereka berdua memiliki peran yang sama dengan empat tersangka yang ditangkap pertama kali, yaitu mencari bayi untuk diserahkan kepada Linda. Saat diperiksa, Linda mengaku kelompok itu baru beroperasi sejak 2010. "Tetapi hasil penyelidikan kami menunjukkan mereka sudah beroperasi sejak 1992," kata Hengki. Hal itu didukung dengan adanya bukti fotokopi paspor bayi yang diterbitkan tahun 1995 atas nama Teddy Lukas, berusia 3 bulan. Menurut Hengki, untuk mendapatkan bayi, tersangka mencari perempuan miskin yang sedang hamil. Mereka berpura-pura membantu perempuan itu untuk melunasi biaya persalinan. Selanjutnya, tersangka merayu sang ibu untuk membiarkan anaknya diadopsi orang lain agar kehidupan sang bayi lebih terjamin. (TIM)

KEPOLISIAN Resor Metro Jakarta Barat kembali mengamankan seorang bayi dari pengembangan kasus penjualan bayi. Seorang bayi berusia dua bulan terlihat dibawa ke Polres Jakarta Barat bersama dengan dua orang wanita pada Rabu malam, 5 Februari 2013, sekitar pukul 20.30 WIB Bayi berjenis kelamin lelaki yang bernama Hanif Rizki ini dibawa dari sebuah rumah di Jalan Adhi Karya, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Saat kedua wanita tadi digiring ke ruang pemeriksaan, mereka mengaku sebagai Else dan Rini. "Ini bayi dirawat oleh Fatimah (Rini)," ucap Else. Else mengatakan bayi diperolehnya dari seorang bernama Tati alias Librawati. Sementara Tati, ucap Else, mendapatkan bayi tersebut dari seorang bernama W.

Di hadapan penyidik, Else mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp2 juta untuk membayar biaya persalinan Hanif kepada Tati. Sementara itu, Rini, orang yang mengaku mengadopsi dan merawat Hanif, tidak mampu menjawab asal usul bayi saat dicecar oleh awak media. Pada kesempatan terpisah, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi menuturkan diamankannya seorang bayi ini merupakan pengembangan penyelidikan dari tujuh tersangka yang sudah diringkus sebelumnya. Penyidik, lanjut dia, menemukan modus baru dari jaringan penjualan bayi. "Sebelum lahir bayi ini sudah dipesan terlebih dahulu alias ada down payment (DP)," ucap Hengki di Polres Jakarta Barat.

Tersangka Tati, lanjut Hengki, membayar uang senilai Rp2,5 juta sebagai DP kepada ibu Hanif yang berinisial W. Ketika sang jabang bayi lahir, bayi langsung diberikan kepada tersangka Hastuti Singgih alias Linda. "Tapi bayi dikembalikan lagi karena sakit," tutur dia. Lantaran bayi sakit dan tak layak jual, kemudian Tati menyerahkan kembali kepada ibunya. "Tapi ternyata ibunya menolak mengambil darah dagingnya sendiri," sebut Hengki. Tak berhenti disitu, lantas Tuti mencoba menyerahkan Hanif kepada Elsa. Dari Elsa inilah bayi akhirnya sampai kepangkuan Rini alias Fatimah. Hingga kini polisi belum menetapkan status Elsa dan Rini. Penyidik masih memeriksa keduanya di Polres Jakarta Barat. "Sejauh ini mereka masih saksi," sambung Hengki. (TIM)

POLISI akhirnya memeriksa manajemen tokobagus terkait iklan penjualan dua bayi mungil yang sempat ditayangkan di situs tokobagus.com. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, yang diperiksa itu adalah Manajer IT dan operator IT tokobagus yang dilakukan di Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Mereka diperiksa sebagai saksi," ujarnya. Dia menambahkan, polisi sangat membutuhkan kerja sama tokobagus untuk menyelidiki siapa pelaku pemasang iklan tersebut karena hing-

ga sekarang polisi kesulitan mengusutnya. Padahal, polisi telah mendatangi situs toko tersebut beberapa waktu lalu. "Kami sudah melakukan interview terhadap orang-orang di tokobagus dan kami juga telah memeriksa instrumen-instrumen di situs itu," katanya. Dari penyelidikan awal, Rikwanto mengakui ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam content situs tersebut, seperti iklan ini masuk tanpa melalui pendaftaran, e-mail, dan ada pembicaraan telepon yang masuk dalam situs web itu." Ini sepertinya terlewatkan sehingga kami butuh kerja sama mereka," katanya.

Pekan lalu, polisi menduga iklan penjualan bayi yang sempat ditayangkan di Internet adalah bentuk serangan dari pihak luar pengelola situs. Sebab, polisi belum juga mampu melacak adanya login yang digunakan si pemasang iklan pada situs jualbeli tersebut. "Ada kemungkinan pihak ketiga yang menganggu mereka," kata Ajun Komisaris Besar Audie Latuheru, Kepala Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Audie menjelaskan, dugaan itu didasari mekanisme pemasangan iklan di situs itu yang terdiri atas tiga langkah pengecekan. "Setiap iklan disortir sampai tiga kali," katanya. Penyaringan itu dilakukan untuk mengecek identitas pengirim aplikasi iklan, alamat e-mail, dan nomor telepon calon pengiklan. Filter kedua dan ketiga adalah dengan mengulangi langkah pengecekan yang pertama. Namun, penyelidikan yang sudah dilakukan polisi tidak menemukan login ataupun alamat protokol Internet (IP address) yang terkait dengan iklan jual-beli bayi. Kalau bukan ulah peretas, Audie menambahkan, iklan tersebut diduga sengaja dibuat dan dimasukkan dari lingkup internal pengelola. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

SUMUT / ACEH

Bupati : Jangan Alihfungsikan Lahan

BATU PERTAMA - Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTM oleh PT.Aek Simonggo Energy berlokasi di bantaran hulu sungai wampu Dusun IV Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru, Langkat, Kamis. (KPK POS/JUL)

Langkat Miliki Pembangkit Listrik TMH KUTAMBARU - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) atau air yang dibangun oleh PT. Aek Simonggo Energy berlokasi di bantaran hulu sungai wampu Dusun IV Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru, Langkat, Kamis. “Keberadaan PT. Aek Simonggo Energy memberi isyarat bahwa Langkat memiliki sejumlah potensi yang harus terus dikembangkan,” kata Bupati, seraya meminta seluruh SKPD agar lebih kreatif, proaktif dan inovatif memberi keyakinan kepada para pemodal tentang sejumlah keyakinan alam yang potensial. Secara khusus Bupati Langkat menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan perusahaan berinvestasi di bumi Langkat, sepanjang demi kebaikan masyarakat tidak ada keraguan untuk memberikan kemudahan dan membantu segala sesuatu agar lancarnya rencana pembangunan tersebut. Dijelaskan bahwa keberadaan PLTM sudah melalui serangkaian kajian serta perizinan baik dari Pemerintah pusat maupun daerah karena merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan, Bupati Haji Ngogesa juga mengatakan keberadaan perusahaan itu juga memberi keuntungan dengan ikut membangun jembatan secara permanen untuk kepentingan masyarakat, membuka lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta fasilitas penerangan listrik yang menjadi prioritas bagi masyarakat daerah tersebut. Oleh karenanya Ngogesa menghimbau agar masyarakat mendukung untuk mensukseskan pembangunan pembangkit listrik itu dan memunculkan rasa memliki sehingga dapat bersama-sama menjaga asset akan berdiri nantinya. Sementara President Directur PT. Aek Simonggo Energy Berman Pasaribu me-

nyampaikan terima kasih kepada masyarakat setempat khususnya Bupati Ngogesa karena telah mendukung pembangunan PLTM yang menghasilkan listrik berkapasitas 12 Mega itu dan nantinya dapat disubsidi ke pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan di Langkat 9 Mega dan berbagai daerah sekitar lainnya, Pihaknya juga memohon maaf bila dalam proses pengerjaan nantinya terdapat gangguangangguan di masyarakat, “Masyarakat patut berbangga karena Langkat merupakan satu-satunya daerah yang memiliki PLTM pada dataran rendah,” ucapnya. Lebih lanjut Berman berjanji akan memberikan perhatian kepada masyarakat setempat seperti dengan berbagai kegiatan sosial dan dalam hal tenaga kerja, dalam kesempatan tersebut pihak perusahaan juga langsung memberikan bantuan 2 unit komputer kepada SD 057737 yang letaknya tak jauh dari lokasi PLTM dan uang senilai Rp15 juta untuk rehab balai desa Kuta Gajah. Mr. Gerry Henderson Plan Manager prusahaaan yang berkebangsaan Australia mengungkapkan rasa antusiasmenya yang tinggi akan keberhasilan proyek pembangunan PLTM itu yang akan membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik khusunya bagi masyarakat Langkat. Dijelaskannya bahwa pihaknya telah menyiapkan tim profesional yang akan bekerja dengan baik dan meminimalisir gangguan pada masyarakat. Diakhir acara Bupati Ngogesa saat itu memberikan cenderamata 1.000 helai kain sarung kepada masyarakat Kuta Gajah didampingi jajaran direksi PT. Aek Simonggo Energy dan sejumlah pejabat terkait, Anggota DPRD Langkat yang turut hadir, Camat Kutambaru Sinar Sembiring serta beberapa tokoh masyarakat setempat melakukan peninjauan ke lokasi proyek dan melakukan peletakan batu pertama. (JUL)

Pemdes Terima Pengurusan Lapangan Sepak Bola TAMORA - Acara peresmian sekaligus penyerahan kepengurusan lapangan sepak bola Tunas Remaja Desa Dalu Sepuluh-A yang diselenggarakan, Minggu, di lokasi lapangan di Dusun-V Desa Dalu Sepuluh-A Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Sedang yang diketuai oleh ketua panitia Ujang Sutrisno telah berjalan lancar dan sukses. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Desa Dalu Sepuluh-A Syahrul Laily, Ketua BPD Azwar SH, Ketua LKMD, sejumlah Kepala-kepala Dusun, tokoh masyarakat, pembina Tunas Remaja, AKP Dadang, pengurus dan anggota organisasi kepemudaan dari Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa dan para anak yatim piatu. Pada kesempatan itu, Ketua PS.Tunas Remaja, Warsiman dalam sambutannya mengatakan, lapangan sepak bola ini merupakan hasil perjuangan sejak tahun 1996. "Yang kita perjuangkan untuk fasilitas umum, dan kepengurusannya serta alas hak lapangan sepak bola hari ini kita serahkan kepada Kepala Desa Dalu Sepuluh-A untuk menjadi aset pemerintahan Desa, dan semoga lapangan fasilitas umum ini bermanfa’at positif untuk masyarakat,” sebutnya.

Kepala Desa Dalu Sepuluh-A Syahrul Laily dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara acara. “Terimakasih, hal ini akan kami apresiasi baik, mari sama-sama kita jaga dan rawat lapangan sepak bola ini guna melatih generasi muda kita berolah-raga dan terhindar dari bahaya narkoba, dan kita harus pertahankan lapangan ini dari rebutan pihak PTPN-II maupun pihak lainnya karena ini adalah fasilitas umum masyarakat,” tegas Syahrul Laily. Sementara itu, pembina PS.Tunas Remaja AKP Dadang, Ketua BPD Azwar SH, Pengurus PAC Pemuda Pancasila Tg.Morawa, Sudi, senada menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan lapangan sepak bola Tunas Remaja sebagai salah-satu tempat fasilitas umum masyarakat Desa, dan jangan ada lagi pihak-pihak yang mencoba merebut lahan fasilitas umum tersebut. Dipenghujung acara, dilakukan secara simbolis penyerahan surat pengurusan lapangan sepakbola Tunas Remaja oleh ketua umum PS.Tunas Remaja Warsiman kepada Kepala Desa Syahrul Laily. (DIZ)

PADANG TUALANG - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, mengatakan kesyukuran akan nikmat terhadap hasil panen sebagai buah dari keseriusan dan kerja keras masyarakat petani yang melingkupi kelompok tani Suka Maju, Proyek Raya dan Jati Tunggal diharapkan akan mengundang limpahan rahmat dan nikmat untuk hal yang sama pada masa tanam dan panen berikutnya. “Sebagai lumbung padi Sumut, Pemkab tetap memiliki komitmen yang teguh terhadap ketersediaan lahan maupun anggaran untuk membantu masyarakat petani,” ujar Bupati Haji Ngogesa pada acara syukuran panen kelompok tani di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang, Rabu. Namun demikian keterbatasan anggaran bagi sektor pembangunan lain harus pula disiasati dan dibantu dengan semangat kebersamaan gotong royong, mengatasi masalah yang muncul melalui partisipasi penuh untuk mencari jalan penyelesaian atau solusi terhadap persoalan yang ada. Didampingi sejumlah Ka. SKPD masing-masing dari bidang yang terkait Bupati Langkat itu juga menjelaskan bahwa di tahun 2013 akan dilakukan pengerasan jalan di Desa tersebut untuk mendukung pemasaran hasil panen serta pengadaan SL PTT, 500 Kg benih padi dan 1 unit Handtractor, secara pribadi dirinya memberikan cenderamata berupa kain sarung 1.500 helai.

DIRESMIKAN - Bupati Langkat saat meresmikan kantor Kades Buluh Telang. (KPK POS/JUL) Menyinggung dukungan dan pernyataan sikap yang diberikan masyarakat Buluh Telang dan kelompok tani se-Kec. Padang Tualang melalui Abdurahman Bupati Haji Ngogesa dengan rendah hati dan rasa hormat menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengajak masyarakat untuk terus dalam kebersamaan mewujudkan visi menjadikan Langkat religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri. Ketua Panitia Sukimin AR me-

ngatakan kegiatan yang diadakan merupakan partisipasi dari masyarakat petani atas rasa syukur mereka karena telah mampu meningkatkan hasil panen dari 6,2 ton pada 2012 menjadi 7,5 ton di 2013 ini dengan pemanfaatan 75 Ha lahan pertanian. “Hal ini juga tak terlepas dari kepedulian dan bantuan pak Bupati serta alsintan dan pupuk yang diberikan Pemerintah,” tuturnya disambut tepuk tangan meriah ribuan masyarakat yang hadir.

Sementara Camat Padang Tualang M. Yusuf menyampaikan kegembiraan warganya atas kehadiran Bupati Haji Ngogesa di tengahtengah mereka pada acara tersebut yang dapat memberikan tambahan motivasi bagi peningkatan hasil panen berikutnya. Diakhir acara Bupati Haji Ngogesa berjanji akan memberikan bantuan kepada 2 rumah ibadah dan fasilitas olah raga bagi kaum muda yang turut menyampaikan aspirasinya saat membuka dialog. (JUL)

Ribuan Pelajar Sergai Lomba Pemkab Asahan Salurkan 148.477 Marathon 5 Km Kartu Jamkesmas PHOTO BERSAMA Bupati Sergai Erry Nuradi, didampingi Kadis Parbudpora Joni Walker Manik dan Kadis Perindagsar Indra Syahrin, sekaligus Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Sergai foto bersama dengan para juara Marathon dan penerima luckydraw. (KPK POS/ARM)

PANTAI CERMIN - Ribuan pelajar se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) antusias mengikuti perlombaan Marathon 5 Km. Lomba Marathon yang berlangsung meriah ini dilepas Kadis Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga (Parbudpora) Drs. Joni Walker Manik MM dari Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin dan finish di kawasan wisata Theme Park Pantai Cermin, Minggu. Turut hadir Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi, mewakili Kapolres Sergai, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Hotman Hutajulu SH, Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Perindagsar) Drs. Indra Syahrin MSi sekaligus Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Sergai, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Dirut RSU Sultan Sulaiman dr. Achmad Chaidir serta guru dan ribuan

pelajar se-Sergai. Usai pengumuman para juara lomba, Bupati Sergai dalam arahannya mengucapkan selamat kepada para juara marathon dan diharapkan sebagai motivasi untuk selalu hidup sehat dengan berolahraga. Bupati Erry Nuradi mengatakan, ada 5 kebutuhan pokok manusia, yakni pertama pangan yaitu berupa makanan 4 sehat 5 sempurna termasuk minuman, kedua sandang yaitu pakaian. Kemudian yang ketiga Papan yaitu tempat tinggal dan keempat Pekerjaan karena untuk memenuhi semua adalah hasil dari pekerjaan. Yang terakhir, kelima adalah rekreasi dan olahraga, papar Erry Nuradi. Untuk itu Bupati Erry Nuradi menghimbau kepada seluruh pelajar agar selalu rajin berolahraga. Hal ini bertujuan agar tercipta generasi muda

yang sehat demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pungkas Erry Nuradi. Adapun yang meraih juara marathon untuk putra yakni Juara I Julianto Aleksander dari SMPN 2 Kecamatan Tanjung Beringin, Juara II Kurniawan dari SMA Teladan dan Juara III Banta dari SMA Salman AlFarizi. Sedangkan untuk putri Juara I diraih Maya Enjela Sari dari SMPN 1 Kecamatan Sei Rampah, Juara II Meli Erwita dari MTs Aziroaha dan Juara III Sri Ningsih dari SMPN 1 Kecamatan Sei Rampah. Sebelumnya Ketua PASI Kabupaten Sergai dalam laporannya mengatakan acara dimeriahkan dengan pembagian ratusan lucky draw ini diikuti sebanyak 1.850 peserta yang terdiri dari pelajar SLTP dan SLTA sederajat dari 55 sekolah di 17 Kecamatan se-Sergai.(ARM)

KISARAN - Pemkab Asahan menyalurkan 148.477 kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada masyarakat miskin di Kabupaten Asahan. Kartu Jakesmas yang diterima masyarakat miskin tersebut kini sudah dapat digunakan pada tahun 2013. Artinya masyarakat miskin sudah dapat mempergunakan kartu Jamkesmas untuk pengobatan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, dr Herwanto mengatakan, Pemkab Asahan melalui Dinas Kesehatan telah mendistribusikan kartu Jamkesmas kepada masyarakat miskin sesuai indentitas yang tercatat di dalam kartu Jamkesmas. “Tahun 2013 ini Asahan mendapat 148.477 kartu Jamkesmas dan kini sudah disalurkan,“ kata Kepala Dinas Kesehatan didampingi pengelola Jamkesmas dan Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Sabtu. Herwanto menjelaskan bahwa sumber data masyarakat miskin yang yang diterima bukan dari Dinas Kesehatan Asahan, tetapi berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan dicetak oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemkab Asahan hanya bertugas mendistribusikan kartu tersebut. Terkait dengan persoalan masyarakat yang tidak memperoleh kartu Jamkesmas, Kepala Dinas menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan Jamkesmas tahun 2013, Pemkab Asahan akan memberikan pelayanan pengobatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Asahan. ”Pemkab Asahan sudah mealokasikan dana untuk pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terlayani di Jamkesmas. Jadi masyarakat miskin tetap di layani Pemerintah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Asahan. (IN)

Pabrik Gula Kwala Madu Diminta Bermitra Dengan Rakyat BINJAI - Kabupaten Langkat patut berbangga dan berbesar hati karena menjadi satu diantara daerah yang memiliki pabrik gula yakni Kwala Madu. Keberadaan tersebut merupakan bagian dalam mendukung program pemerintah menuju tercapainya swasembada gula nasional. Hal ini dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH pada acara peresmian giling tebu perdana tahun 2013 di halaman Kantor pabrik gula Kwala Madu, Rabu. Bupati menjelaskan bahwa keberadaan pabrik gula Kwala Madu telah mampu memberikan efek positif bagi peningkatan hasil panen masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sidomulyo, Sambirejo dan Sendangrejo, Kecamatan Binjai, Langkat atas pemanfaatan sirkulasi air kondensor yang mengairi sawah petani kurang lebih mencapai 1.250 Ha. Selain itu pabrik gula Kwala Madu juga melibatkan pemanfaatan

tenaga kerja masyarakat lokal. Lebih lanjut Bupati Langkat berharap agar mulai saat itu dan kedepan keberadaan pabrik gula Kwala Madu tetap meningkatkan dan memberikan rasa kepedulian sosialnya ikut membangun kesejahteraan khususnya masyarakat Langkat. “Kami yakin dengan semangat kemitraan yang dimiliki PTPN II, pabrik gula Kwala Madu akan memberikan berkah terhadap keberhasilan peningkatan hasil produktuvitas pabrik,” ujarnya. Komisaris Utama PTPN II Ato Suprapto mengajak semua pihak untuk dapat meningkatkan hasil produksi gula yang dihasilkan kedepan sebagai modal untuk mempertahankan program Pemerintah tahun 2013 yaitu swasembada gula khususnya di Sumatera Utara dan Langkat. Sebagai wujud rasa syukur acara diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim dilan-

jutkan dengan pelemparan tebu temanten pabrik pengolahan. Hadir dalam acara Asisten Pemerintahan Abdul Karim, Staf Ahli Bupati Eddy Dharma Tarigan,

Kabag Humas Rizal G. Gultom, Sejumlah SKPD dijajaran Pemkab Langkat, unsur Muspika serta Kepala Desa se-Kecamatan Bainjai. (JUL)

GILING PERDANA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu bersama jajaran Direksi dan karyawan PTPN II Pabrik Gula Kwala Madu pada acara Peresmian Giling Tebu Perdana tahun 2013 di halaman Kantor pabrik gula Kwala Madu, Rabu. (KPK POS/JUL)


15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

Peletakan Batu Pertama Masjid Jami’ Assalam

RUSAK - Jalan menuju Kecamatan Muara, Taput, kondisinya kini sangat memprihatinkan. (KPK POS/PR)

Jalan Menuju Kecamatan Muara Kupak-Kapik MUARA - Kondisi jalan menuju Kecamatan Muara, Taput, sangat memprihatinkan. Hampir disetiap ruas jalan terkelupas, bahkan pada beberapa titik tertimbun longsoran tanpa penanganan perbaikan. Penyebabnya, sistem drainase bahu jalan tidak berfungsi, belum lagi curah hujan yang tinggi pada bulan ini.

M Rajagukguk warga Desa Dolok Martumbur mengatakan, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama. “Bahkan ketika pesta mangga berlangsung, kerusakan jalan sudah terjadi. Inilah faktor rendahnya kualitas pengerjaan, karena jarang sekali jalan ini dilalui kenderaan dengan beban berat,” katanya, Kamis. Hal senada juga diungkap Roy Siregar, anggota DPRD Taput, yang menyebut faktor mempercepat proses pengelupasan aspal jalan karena air hujan bertumbah di badan jalan. “Jika hujan

turun air langsung mengalir ke badan jalan. Inilah penyebab aspal rusak dan terkikis. Tiga bulan yang lalu pernah dilakukan pemeliharaan jalan, namun hanya tambal sulam, itupun tidak didukung pembuatan drainase pada bahu jalan,” katanya, sambil membenarkan setiap hari jalan tersebut dilaluinya. Lanjutnya, sebagai wakil rakyat pihaknya kerap melaporkan prihal kerusakan jalan pada Dinas PUK Taput. “Bahkan Dinas Bina Marga Provinsi sudah kita informasikan dan Efendy Pohan sebagai Kadisnya berjanji

mengusahakan perbaikan jalan Muara di Tahun Anggaran 2013 ini,” pungkas Roy. Roy juga menegaskan bahwa jalan ini merupakan jalan utama dan satu-satunya menuju Kecamatan Muara juga akses penghubung ke Kecamatan Bakti Raja Humbahas. “Jadi ini juga jalan Wisata, artinya pemerintah harus bertanggung jawab untuk perbaikannya. Disamping itu sektor pertanian juga memiliki ketergantungan yang besar pada jalan tersebut," tegasnya seraya menambahkan, ini untuk kepentingan masyarakat. (PR)

RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP didampingi Camat Pangkatan Abdul Syarif SH melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid Jami’ Assalam Dusun Aluran Naga Pasar, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Rabu. Pembangunan masjid berukuran 12 x 18 meter itu dilakukan, karena masjid yang lama sudah tidak layak lagi untuk digunakan, sebab sudah bocor dan mengalami keretakan di dinding bangunannnya. Wakil Bupati Suhari Pane dalam sambutannya mengatakan, kita semua yang hadir sangat berbahagia dan bangga atas inisiatif masyarkat Aluran Naga untuk membangun dan melakukan perubahan masjid Jami’ ini. Semoga masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat saja, akan tetapi lebih dari itu dapat dimanfaatkan sebagai tempat melaksanakan aktifitas lainnya. Dikatakannya, banyak masjid dibangun tetapi kalau dicermati banyak pula yang tidak memakmurkannya. Oleh sebab itu, kata Suhari, saya berharap setelah masjid ini selesai dibangun dapat diisi dengan sholat berjamaah dan memfungsikannya sebagai pusat pendidikan. "Kita tentu prihatin melihat kondisi anak-anak kita saat ini yang enggan datang ke masjid. Para orang tua hendaknya dapat mengatasi itu dengan membawa anak-anak ke masjid sejak usia dini, sehingga pada saatnya nanti mereka akan terbiasa dan merasa nyaman berada di masjid," tegasnya. Saat ini, tambahnya, masjid tidak hanya berfungsi sosial dan pendidikan, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai fungsi ekonomi, jelasnya. Dari masjid kita harus dapat menggerakkan masyarakat melaksanakan ekonomi syariah seperti melakukan simpan pinjam tanpa bunga. Simpan pinjam tanpa bunga ini apabila dilakukan secara bergulir pasti dapat mengangkat dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada bagian lain Suhari mengatakan, angka kemiskinan dan pengangguran

masih saja terjadi. Oleh karena itu kita jangan menyerah, karena banyak jalan untuk memperoleh kesuksesan. “Dalam situasi apapun kita harus mensyukuri apa yang kita dapatkan pada hari ini, siapa yang pandai bersyukur pasti akan ditambah Allah rezekinya,” kata Suhari seraya mengajak masyarakat untuk selalu bersedekah, karena dengan bersedekah kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangkasangka. Camat Pangkatan Abdul Syarif SH pada kesempatan itu berharap kepada masyarakat Alur Naga agar dapat memakmurkan masjid yang dibangun tersebut. Syarif juga menjelaskan, biaya pembangunan masjid tersebut murni swadaya masyarakat, namun tidak tertutup kemungkinan menerima bantuan dari para donatur dan Pemkab Labuhanbatu. Sementara itu kepala kantor urusan agama (Ka KUA) kecamatan Pangkatan Darmansyah SAg dalam tausyiahnya menyampaikan, jangan membangun masjid tetapi tidak mau mengisi dan merawatnya. Merawat masjid tidak hanya dengan membersihkannya saja, akan tetapi bagaimana kita dapat membuatnya indah dipandang, sejuk dan wangi di dalamnya seperti yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Ketua panitia pembangunan masjid H Aswad mengatakan, untuk membangun masjid tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp450 juta yang berasal dari sumbangan para dermawan dan sumbangan masyarakat. “Oleh karena itu, kami juga berharap bantuan dari Pemkab Labuhanbatu dan ummat Islam Labuhanbatu lainnya yang berkelebihan untuk memberikan infaqnya untuk pembangunan masjid ini,” harapnya. Usai peletakan batu pertama dilanjutkan dengan makan bersama yang dilaksanakan di pelataran masjid Jami’ Assalam. Turut hadir pada acara itu antara lain Kepala Desa Pangkatan, Ketua MUI Pangkatan dan masyarakat setempat.(HAH)

Gedung Kemenag Aceh Timur Diresmikan ACEH TIMUR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh Drs H Ibnu Sa'dan MPd, Rabu, meresmikan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk, yang turut dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1434 H di Kantor Kemenag Aceh Timur. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib, Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin dan Tgk Hasanuddin, Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIk, Kakan Kemenang Aceh Timur Drs Faisal Hasan, unsur muspida/muspida plus, para Kepala SKPK, Kepala KUA dan Para Kepala Sekolah di jajaran Kementerian Agama serta masyarakat daerah ini. Dalam tausiyahnya, Kakanwil Kemenag Propinsi Aceh Drs H Ibnu Sa'dan mengulas tentang inspirasi dari makna peringatan Maulid atau Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut.

Nabi Muhammad SAW adalah tokoh dunia, pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang luar biasa agung, akhlaknya luar biasa dan pemimpin yang patut diteladani oleh kita berasama. Selanjutnya, Kakanwil Kementerian Agama Aceh ini juga mengajak seluruh umat Islam di Aceh Timur dan Aceh umumnya untuk bersama - sama memakmur-

kan masjid dan meunasah dengan shalat berjamaah. Sebelumnya Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap Kementerian Agama daerah ini yang telah beraktifitas cukup baik di Idi Rayeuk. "Ini bukan kemauan bupati pribadi tetapi adalah keinginan seluruh masyarakat Aceh Timur agar pemerintahan berjalan di Idi selu-

ruhnya dan juga amanat undang undang," sebutnya. Puncak acara ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur oleh Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Ibnu Sa'dan MPd serta penyerahan santunan kepada anak yatim pelajar di daerah ini yang diserahkan langsung Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib. (BSO)

DIRESMIKAN - Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Ibnu Sa'dan saat menandatangani prasasti peresmian gedung Kemenag Aceh Timur.(KPK POS/BSO)

Camat Muara Lakukan Temu Pisah MUARA - Pejabat lama Camat Muara Siasep Manalu SE lakukan temu pisah dengan Camat Baru Drs Manusun Lumban Toruan yang sebelumnya aktif di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Taput, di Kantor Camat Muara, pekan lalu. Acara sederhana itu dihadiri segenap staf Kecamatan, unsur Kecamatan dan kepala SD, SMP, SMU se Kecamatan Muara serta tokoh agama, masyarakat dan Kepala Desa. Siasep dalam sambutannya mengatakan, hendaknya program kecamatan yang ada dapat dikembangkan dan melakukan gebrakan baru

demi kemajuan kecamatan Muara. “Muara daerah wisata di Taput ini harus dikembangkan dan kepada pimpinan kecamatan yang baru bisa membawa Muara pada pengembangan yang lebih positif,” katanya. Manusun, dikesempatan itu juga menekankan agar segenap elemen di Kecamatan Muara dapat membantu kinerja Kecamatan dikemudian hari. “Sebelumnya kami sudah mengenal Muara ketika menjabat Kepala UPT Pendidikan di sini, ke depan kami berharap agar kita bekerja sama guna memajukan Kecamatan Muara ke-

arah yang lebih baik, semua program kecamatan yang ada akan diteruskan serta dikembangkan,” tukasnya. Tokoh Masyarakat setempat Op Ronauli Siregar menyebut pergerakan camat lama dapat dirasakan masyarakat baik dari sisi kebijakan maupun pembangunan fisik. “Kepada Camat yang baru kami berharap adanya peningkatan dari sepuhan camat yang lama, karena mutasi dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan kami yakin siapapun camat di Muara pasti akan membawa Muara kearah yang lebih baik,” sebutnya. (PR)

PELETAKAN - Wakil Bupati Suhari Pane SIP didampingi Camat Pangkatan Abdul Syarif SH melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid Jami’ Assalam, Dusun Alur Naga. (KPK POS/HAH)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid At’Taqwa ACEH TIMUR - Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan, dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Selain itu dengan adanya masjid, masyarakat bisa memperkokoh iman sekaligus menegakan syiar Islam dengan memperkokoh tiang agama. Oleh sebab itu kehadiran masjid di sebuah gampong sudah menjadi dambaan setiap warga masyarakat gampong tesebut untuk menegakan tiang agama dengan melakukan sholat berjamaah, pengajian dan lain sebagainya yang bersifat keagamaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bupati Aceh Timur beserta para tokoh agama, Kamis, melakukan peletakan batu pertama pembagunan Masjid At’taqwa Desa Pantee Meurebo Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Menurut panitia pembangunan Tgk Salman, selama ini masyarakat desa Pantee Meureubo melaksanakan Sholat Jum’at di sebuah menasah desa, oleh karena itu pembangunan masjid ini sudah lama menjadi dambaan seluruh warga masyarakat desa ini. Oleh sebab itu ia mengharapkan bantuan moril maupun materil dan dukungan semua pihak agar pembangunan mesjid ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta selesai secepat mungkin pembangunannya. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib mengatakan, pemerintah daerah akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan masjid ini, sebab masjid sarana ibadah sekaligus wadah untuk menegakan syariat Islam secara kaffah di Aceh Timur pada khususnya dan Aceh pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan, untuk menegak kan syariat Islam sudah sepantasnyalah masjid diramaikan atau dimakmurkan dan setiap warga yang laki - laki sudah mencapai akhir baliq harus melaksanakan sholat Jum’at secara berjamaah di masjid. (BSO)

Warga Minta Pembangunan Jembatan Dilanjutkan

TEMU PISAH - Camat Muara yang baru dan istri (kiri) foto bersama dengan Camat Muara yang lama pada acara temu pisah. (KPK POS/PR)

ACEH TAMIANG - Warga Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, meminta Pemkab Aceh Tamiang melanjutkan kembali pembangunan jembatan di desanya yang baru dibangun satu pondasi. Kepala Desa Bandar Baru, Irwan Al Iskandar kepada wartawan, Senin, mengatakan, pondasi jembatan Bandar Baru dibangun pada tahun 2010, namun hanya sebelah saja dan sampai saat ini belum dilanjutkan lagi pembangunannya. Padahal jembatan tersebut merupakan jalan utama desa yang dihuni 1.500 kepada keluarga. “Untuk melintasi alur tersebut warga terpaksa menggunakan tenaga

darurat,“ ujar Datok Irwan. Karena menggunakan jembatan darurat akibatnya warga yang melintas sering terperosok dan terjatuh. “Kondisi jembatan darurat sudah berulang kali diperbaiki secara swadaya oleh warga,“ ujarnya. Pihaknya berharap pemerintah Aceh Tamiang agar tidak tutup mata dan segera melanjutkan pembangunan jembatan tersebut. “Saya mohon lihatlah jembatan kami ini sudah dua tahun kami bersabar menunggu kelanjutan pembangunan jembatan ini dan sudah banyak sekali warga desa yang menjadi korban,“ ujar Irwan. (BSO)


E D I S I 239 18 - 24 FEBRUARI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

BEBERAPA PELAKU KORUPSI YANG LARI SEHARI SEBELUM DICEKAL ATAU DITANGKAP

JOKO TJANDRA Kasus: Cassie Bank Bali

NUNUN NURBAETIE Kasus: Cek Pelawat

HARTONO TANOESOEDIBJO Kasus : Sisminbakum

ACHMAD DJUNAEDI Kasus: Korupsi Jamsostek

MUHAMMAD NAZARUDDIN Kasus: Wisma Atlet

Joko Tjandra melarikan diri pada 10 Juni 2009 ke Port Moresby, Papua Nugini, melalui bandara Halim Perdanakusuma. Ini hanya sehari sebelum Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali kasusnya, di mana dia divonis penjara dua tahun. Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma baru menerima surat pencekalan Joko pada 12 Juni. Namun, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan Joko sudah lari dari Indonesia sejak lima bulan sebelumnya.

Pada 23 Februari 2010 ia pergi ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ia menumpang maskapai penerbangan Lufthansa yang berangkat pukul 19.06. Esoknya KPK mengumumkan pencekalan Nunun.

Hartono yang merupakan kakak kandung bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini ditetapkan menjadi tersangka pada 24 Juni 2010. Hari itu juga dia langsung dicekal. Tapi rupanya Kejaksaan Agung kalah gesit. Sehari sebelumnya, pada 23 Juni 2010, pukul 05.04, ia sudah terbang menuju Taiwan. Surat cekalnya baru diterima Ditjen Imigrasi sehari setelah penetapan tersangka.

Kejaksaan yang menetapkan Achmad menjadi tersangka pada 4 Juli 2005 langsung mencekal supaya tidak melarikan diri. Simsalabim, keesokannya ia melenggang bebas pergi umroh. Enam hari kemudian, sepulang umroh, Achmad dijemput paksa di Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah seharian Nazar melakukan lobi politik agar tidak dipecat dari Partai Demokrat, pada 23 Mei 2011 dia bersama istrinya Neneng Sriwahyuni terbang menuju Singapura. Baru keesokan harinya KPK mengajukan pencekalan Nazar ke Ditjen Imigrasi.

Minta Anas Mundur, Ulil Abshar Dapat Pesanan

JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti nakhoda baru di Partai Demokrat. Ulil meminta SBY mengganti Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Sikap Ulil ini dinilai aneh. Mengingat, Ulil juga dikenal dekat dengan Anas, dan Anas lah yang merekrut Ulil ke DPP Demokrat. Pernyataan Ulil tersebut membuat pimpinan DPP yang lain mempertanyakannya. "Sebagai tokoh yang dikenal sebagai paham agama Ulil tidak pantas bicara seperti itu. Saya yakin itu omongan pesanan. Bukan karakter Ulil bicara seperti itu," ujar Ma'mun Murod AlBarbasy, Sekretaris Departemen Agama DPP PD, saat dihubungi, Jumat (15/2). Dia mengatakan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk melengserkan Anas. Apalagi dengan membawa persoalan alasan hukum. "Tidak ada alasan Anas untuk nonaktif. Apa alasan meminta Anas nonaktif? Alasan hukum? Memang Anas punya masalah hukum apa?" kata Ma'mun heran. Dia juga menyayangkan Ulil yang dianggapnya justru menimbulkan masalah. Sebab, dengan pernyataan

Ulil itu, partai bisa makin terpuruk. Ma'mun mengatakan, terpecahnya Demokrat melalui statemen seperti Ulil adalah harapan dari musuhmusuh Demokrat. "Saya makin tidak paham kepada mereka yang meminta Anas mundur atau nonaktif. Sepertinya sebagian dari pengurus memang sudah tuli, disuruh diam saja susahnya minta ampun," kata Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta ini. "Tidak sadar kalau clometan (tidak bisa diam) di antara kita itu yang diharapkan pihak-pihak yang memang ingin Demokrat gembos di Pemilu 2014," lanjut dia. Ulil, dalam pernyataan persnya, meminta SBY turun tangan dan mengganti nakhoda Partai Demokrat. Siapa yang pas menggantikan Anas, Ulil belum menyebut siapa orangnya. Ulil Abshar Abdalla merupakan tokoh jaringan Islam liberal yang tergabung sebagai anggota Nahdatul Ulama (NU) dan tergabung dalam Partai Demokrat menjabat sebagai Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengurus Pusat Partai Demokrat masa jabatan Ketua Umum Anas Urbaningrum. (TIM/BBS)

Lima Koruptor Kabur Sebelum Dicekal JAKARTA - Kaburnya Ridwan Hakim ke luar negeri kembali membuktikan bahwa informasi pencekalan tersangka mudah bocor. Anak keempat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin itu meninggalkan Indonesia menuju Turki pada 7 Februari 2013. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Menusia, Denny Indrayana, Ridwan menumpang pesawat Turkies Air TK67 pada pukul 18.49 melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Baru sehari kemudian pihak Direktorat Jenderal Imigrasi menerima pencekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

PALEMBANG - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung keputusan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mundur dari keanggotaan DPR RI. "Ibas mundur dari anggota DPR dengan tujuan ingin berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat," ujar Anas Urbaningrum, Jumat (15/2) saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Demokrat Sumatera Selatan. Ditambahkan Anas, keputusan mundurnya Ibas tersebut merupakan keputusan pribadi yang patut dihormati dan didukung penuh. Diakuinya, Ibas sudah menyampaikan secara langsung

Darwis Zendrato, Asisten Fao’aro Lahagu, Badan Penanggulangan Bercana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias, Kabag Humas Setda Nias, Manotona Harefa dan staf bagian Humas, Asori Buulolo, Kabag Pembangunan Setda Nias, Camat Hiliduho, Tohuzaro Harefa SH, Kepala UPT Hiliduho. Menurut SMA Negeri 1 Hiliduho yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, dampak dari curah hujan yang terjadi selama ini mengakibatkan gedung sekolah mengalami longsor apalagi kondisi tanah lokasi sekolah ini tergolong labil

kepada dirinya perihal keputusan tersebut. "Saya justru sangat senang karena dengan Sekjen berkonsentrasi pada tugas kepartaian, proses konsolidasi partai akan semakin berjalan lancar karena konsentrasi Sekjen seratus persen tercurah penuh untuk urusan partai," lanjutnya. Selama masih menjabat anggota DPR, dijelaskan Anas, Ibas sebenarnya mampu membagi secara adil antara tugas dewan dan Sekjend Partai. "Namun dengan mundurnya dari anggota dewan, saya pribadi dan Partai Demokrat seakan mendapat energi tambahan biar proses konsolidasi dapat berjalan semakin cepat," urai mantan Ketua HMI ini. (FR/BBS)

Ketua PKK Kecamatan Medan Helvetia Tinjau Salah Satu Rumah Hatinya PKK MEDAN - Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Atas dasar tersebut dalam membina masyarakat di lingkungan Medan Helvetia Ketua tim PKK Kecamatan Medan Helvetia Elviyanti Pohan, Kamis (14/2) mengunjungi salah satu rumah warga sebagai HATINYA PKK yang berada disalah satu kelurahan Helvetia Timur Medan menurutnya kunjungan ini adalah untuk melihat salah satu dari lima rumah percontohan di lima kelurahan Medan Helvetia, "Rumah Ibu Bintang ini telah sesuai sebagai halaman asri, teratur indah dan nyaman dimana halamannya dimanfaatkan untuk tanaman dan juga di-

lengkapi dengan kolam ikan yang nantinya akan dinilai untuk diperlombakan," ucap Elviyanti yang juga istri Camat Medan Helvetia. Selanjutnya Elviyanti menambahkan, "Hasil dari penilaian dari lima kelurahan ini akan diperlombakan lagi sampai ketingkat kota Medan. Untuk hal tersebutlah kunjungan ini untuk menyarankan kepada pemilik rumah, apa saja yang perlu ditambahkan jika masih ada yang kurang," ucapnya dan menambahkan, perlombaan ini direncanakan hingga awal bulan Maret 2013 ini, Kami berharap agar ibu-ibu rumah tangga bisa memanfaatkan perkarangannya untuk menanam tumbuh-tumbuhan apalagi tanaman apotik hidup atau tanaman yang bermanfaat, seperti cabai, belimbing wuluh serta tumbuh-tumbuhan lain untuk keperluan dapur sehingga ini salah satu upaya menghemat biaya karena bumbu-bumbunya tidak perlu membeli lagi. Lebih lanjut Elviyanti mengharapkan agar masyarakat untuk aktif mendatangi jika ada kegiatan posyandu, karena saat ini kesadaran masyarakat

TINJAU - Ketua PKK Kecamatan Medan Helvetia bersama tim saat meninjau kerumah salah satu warga sebagai HATINYA PKK (KPK POS/BEY) keposyandu masih kurang padahal ini adalah untuk kepentingan mereka juga. Tidak itu saja dalam pembinaan kepada masyarakat Lansia atau lanjut usia Elviyanti juga menyatakan PKK Kecamatan terus mengadakan pelatihan sehingga menjadikan mereka lansia yang produktif seperti ibu Bintang ini. Walaupun sudah usia lanjut tetapi tetap berkebun dan menjadikan lahan rumahnya sebagai apotik hidup dan menanam tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan dapur.

Sementara itu Koordinator KB/PKB Kecamatan Medan Helvetia Lister Pasaribu Amkeb menyatakan, kami terus melakukan pembinaan pada masyarakat miskin dimana setiap ada kegiatan posyandu mereka diberi secara cuma-cuma alat kontrasepsi yang bertujuan menjadikan keluarga itu sejahtera atau dalam kata lain dengan anak cukup dua mereka dapat menghidupi anaknya dengan layak, baik itu dari sandang pangan maupun pendidikannya. Sementara itu pemilik

SMAN 1 Hiliduho Terancam Longsor NIAS - Akibat derasnya curah hujan selama ini membuat gedung SMA Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias terancam longsor. Dan hingga saat ini, selasar atau kaki lima sekolah sudah terlihat retak-retak. Melihat kondisi ini, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu SH MH turun ke lokasi untuk mengetahui secara langsung kejadian, Jumat. Dalam kunjungan kerja Wabup Nias, turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Drs Firman Yanus Larosa MAP, Anggota DPRD Kabupaten Nias,

Pada edisi Juni 2011, majalah Tempo menurunkan laporan utama mengenai skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam loporam itu disebutkan nama Sengman Tjahja yang ditengarai mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK. Masuknya Sengman ke Kementerian Pertanian dibawa oleh Ridwan Hakim. Kabar ini dibenarkan mantan Dirjen Peternakan Prabowo Respatiyo. “Iya, Sengman dibawa Ridwan Hakim,� kata Prabowo. Hilmi membantah tuduhan ini. Demikian juga dengan Sengman Tjahja. (FR/TIM)

dan tanahnya tidak datar. "Untuk mengantisipasi tidak semakin parah kondisi gedung SMAN 2 Hiliduho, Kepala Sekolah sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk segera melakukan penanganan sekolah ini agar proses belajar mengajar siswa tidak terganggu dan senantiasa tetap lancar," ujarnya. Pada kesempatan itu, Wabup Nias meminta kepada instansi terkait dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nias untuk segera merencanakan pembangunan gedung SMA Negeri 1 Hiliduho, dan

diupayakan dapat dianggarkan/tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias. Camat Hiliduho, Tohuzaro Harefa pada kesempatan itu mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan menangani masalah ini dalam waktu secepat mungkin karena apabila tidak demikian maka seluruh gedung SMA Negeri 1 Hiliduho terancam longsor dan dapat berakibat buruk terhadap keselamatan anak sekolah yang sedang belajar. (YAGI)

TINJAU - Wabup Nias ketika berada di lokasi SMAN 1 Hiliduho. (KPK POS/YAGI)

rumah Hj. Sinar Bintang Hutagalung merasa gembira dimana rumahnya bisa menjadi HATINYA PKK dan berharap bisa menjadi halaman rumah contoh bagi masyarakat lain. Dalam hal menjamu tamunya Hj. Sinar Bintang juga membuat agar-agar dari olahan daun tanaman yang ditaman diperkarangan, dan para tim Kecamatan Medan Helvetia memuji hasil olahan daun tanamannya, yang menurut mereka minuman tersebut sangat segar. (BEY)

epaper kpkpos edisi 239 / 18 februari 2013  

epaper kpkpos edisi 239 / 18 februari 2013