Pembukaan Enam puluh delapan tahun sejak kemerdekaan diproklamirkan oleh para pendiri bangsa, perjalanan menuju negara-‐bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 masih jauh dari harapan, bahkan harus menempuh jalan yang terjal. Dekade-‐dekade pembangunan yang dimulai sejak Orde Baru harus dibayar dengan akumulasi berbagai krisis multidimensional -‐-‐krisis politik, ekonomi, sosial-‐budaya, dan ekologis. Pembangunan dilakukan dengan mengeruk kekayaan alam dan mengeksploitasi tenaga-‐tenaga rakyat yang berujung pada kemiskinan struktural, kesenjangan sosial serta kerusakan lingkungan hidup.
Akar Persoalan Lingkungan Hidup Akumulasi pengerukan kekayaan alam dan penghisapan tenaga-‐tenaga rakyat telah menyebabkan terjadinya berbagai krisis yang sulit dipulihkan. Krisis-‐krisis ini pada gilirannya telah mengancam kelangsungan sumber-‐ sumber kehidupan rakyat dan mengakibatkan bencana ekologis di seluruh penjuru nusantara. Krisis politik-‐ekonomi terjadi karena pemerintah dan wakil-‐wakil rakyat sejatinya tidak lagi mengemban amanat dan mewakili kepentingan rakyat banyak. Pemerintah dan wakil-‐wakil rakyat membuat berbagai produk kebijakan yang memberikan jalan mulus bagi korporasi untuk menguasai hajat hidup orang banyak, dan semakin memarjinalkan kelompok-‐kelompok masyarakat yang jauh dari akses kekuasaan. Kekuatan politik uang telah membunuh demokrasi, dimana elit politik adalah juga elit ekonomi sehingga demokrasi dikorbankan untuk mewujudkan kekuasaan politik yang di dalamnya bersemayam kepentingan penguasaan ekonomi. Kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir orang dan korporasi. Korporasi multinasional raksasa menggunakan kekuatan politik pemerintah negara asalnya untuk menekan pemerintah Indonesia agar dapat melakukan ekspansi modal dan pengerukan keuntungan semaksimal mungkin dari kekayaan alam dan tenaga-‐ tenaga rakyat Indonesia. Pemberian ijin dan kontrak-‐kontrak konsesi skala besar kepada korporasi multinasional asing dan domestik secara sistematis menghilangkan aset produksi rakyat dan menghancurkan sistem ekonomi rakyat. Privatisasi dan pengambilalihan penguasaan perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh korporasi multinasional asing dan domestik semakin menjauhkan rakyat dari akses terhadap layanan sosial dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Krisis sosial budaya terjadi karena proyek-‐proyek pembangunan dan perluasan modal telah meluluhlantakan basis sosial dan kebudayaan rakyat di seluruh penjuru nusantara. Konflik sosial antara rakyat dan negara, antara rakyat dan pemodal, juga antara rakyat dan rakyat semakin marak dan kompleks serta tak terselesaikan. Ambruknya sistem kebudayaan rakyat menjadikan rakyat tak mampu melakukan reproduksi sosial bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Platform Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia: Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis!
2