oleh managemen perusahaan kepada pihak untuk menyukseskan agenda ini adalah BUMN asuransi. di dalamnya perkebunan negara.
BUMN Sektor Perkebunan sebagai “Bancakan” partai politik dan elit politik di eksekutif dan legislative
Dalam laporan realisasi jumlah pengeluaran pelayanan kesehatan karyawan perusahaan perkebunan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 17.065.717.625. Padahal pagu anggaran yang disediakan atau disepakati sebesar Rp.14.100.000.000. Dengan demikian, realiasasi anggaran untuk pelayan kesehatan telah melampaui pagu anggaran atau ada kelebihan pengeluaran anggaran sebesar Rp.2.965.717.625. Dimana beban kerugian ditanggung pihak perusahaan asuransi sebesar Rp.1,4 milyar. Nominal angka milyar ini berasal dari perhitungan pembayaran dari kelebihan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 2.965.717.625 dikali dengan 50%. Sebuah laporan keuangan yang tidak masuk akal. Hal ini tidak bisa diterima karena bila mencermati antara realisasi anggaran dengan kesepakatan antara PTPN IX dengan pihak perusahaan asuransi, diyakini bahwa program kerjasama tentang pelayanan kesehatan disengaja untuk mengalami kerugian. Analisisnya sederhana karena dalam berbisnis tidak ada perusahaan asuransi yang mau merugi apalagi sampai 1,4 Milyar.
Maka untuk itu, partai politik melalui anggotanya harus bekerja keras mencari anggaran untuk operasional partai dalam rangka pemenangan pemilu. Tentu yang akan memberikan anggaran untuk partai adalah orang-orang yang titipan partai atau orangorang yang merasa “berutang budi” karena sudah didukung menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan Negara. Sekarang, para pimpinan perusahaan Negara harus menyiapkan dana segar untuk membantu operasional partai. “Tahun kemarin, sudah dibantu partai untuk menduduki jabatan di perusahaan Negara. Maka untuk tahun “pemilu” para pimpinan perusahaanakan membantu anggaran partai sebagai modal kampanye agar partai punya kursi di parlemen”. Sumber anggaran yang akan diberikan kepada partai bukan berasal dari kantong pribadi orang-orang titipan partai, tetapi, lebih kepada diambil dari anggaran p e r u s a h a a n d e n g a n c a r a melakukanpenyimpangan dalam realisasi anggaran.
III. BUMN Primadona di dalam Pesta “Seorang calon anggota DPR membutuhkan anggaran operasional kampanye sebesar Rp.2.3 milyar sampai Rp.10 milyar” Tidak dapat dipungkiri bahwa pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Demokrasi procedural yang membutuhkan mobilisasi seluruh sumberdaya baik manusia maupun dana. Pesta demokrasi daerah seperti pemilihan kepala daerah tidak kurang masingmasing calon membutuhkan dana sekita 30 Milyar. Dan salah salah satu yang menjadi lumbung tersebut adalah perusahaan milik daerah. Begitu juga ketika pesta demokrasi lima tahunan pemilihan presiden dan anggota legislative. Seorang calon anggota DPR membutuhkan anggaran operasional kampanye sebesar Rp.2.3 milyar sampai Rp.10 milyar. Dan besar-kecilnya anggaran kampanye ditentukan wilayah dan tingkat popularitas calon anggota legislatif tersebut. Seluruh sumberdaya dikerahkan untuk memenangi kursi baik di legislative maupun eksekutif. Pada level nasional lumbung uang
34
“Modus-modus penyimpangan realisasi anggaran dan fluktiatif laporan keuangan perusahaan berkorelasi dengan hajatan politik.” Modus-modus penyimpangan realisasi anggaran dan fluktiatif laporan keuangan perusahaan berkorelasi dengan hajatan politik. Gambaran ketidakstabilan keuntungan pendapatan perusahaan cukup menggambarkan fakta tersebut. Dalam laporan keuangan perkebunan untuk tahun 2008 sebesar Rp.5.8 Triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp. 4 Triliun, pada tahun 2010 sebesar Rp.8.5 Triliun, dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.8 Triliun. Gambar 1: Laba BUMN Pertahun. Laba BUMN Pertahun 2011 2010 2009 2008 5,000,000,000,000
10,000,000,000,000
Sumber seknas FITRA diolah dari LKPP 2009, 2010, 2011, dan 2012