Issuu on Google+

Ruang Redaksi

Salam Adil dan Lestari DEGRADASI luas hutan Indonesia menjadi perhatian serius yang perlu ditangani secara baik dan komfrehensif. Moratorium yang dilakukan pemerintah harus bisa merestorasi hutan Indonesia. Tidak adanya keseriusan dalam perlindungan dan pelestarian hutan menjadi faktor utama terus menyusutnya luas hutan kita. Hal ini juga yang menjadi perhatian serius kami diredaksi. Edisi Bumi kali ini, redaksi mencoba membahas tentang keadaan hutan kita yang semakin kritis. Secara komfrehensif pula dijabarkan kondisi hutan,dan penanggulangan kerusakan hutan dari aksi penebangan liar. Miris memang tatkala World Research Institute menyebut dalam rilisnya bahwa hutan asli Indonesia telah hilang 72%, notabene sisa hutan kita hanya tinggal 28%. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan ini?. Simak selengkapnya tentang kondisi kehutanan kita pada ruang utama. Usai melepas rubrik ruang utama, anda bisa kembali menyimak artikel menarik tentang ratusan masyarakat Binasari, yang sejak tahun 2005 berjuang mempertahankan lahan dan lingkungan mereka dari serbuan alatalat berat PT OPM. Berbekal

keputusan Bupati yang memberikan ijin lokasi dan keputusan Kepala BPN yang mengeluarkan HGU untuk perusahaan perkebunan itu, mereka membabi buta melakukan berbagai perusakan. Walhi melihat telah terjadi penebangan liar tanpa IPK yang dilakukan perusahaan itu. Cari tahu hasil investigasi yang di dapat Walhi atas kasus tersebut di rubrik advokasi. Artikel-artikel menarik lainnya masih bisa anda dinikmati, salah satunya jika anda pengguna kantong plastik

REDAKSI BUMI • PENANGGUNG JAWAB : Berry Nahdian Forqan • DEWAN REDAKSI : Ali Akbar, Teguh Surya, Ferdinand, Eko Luruh Djatmiko • PEMIMPIN REDAKSI : Daddy Hartadi • STAF REDAKSI : Azwar Anas • KONTRIBUTOR : A. Nurzaeni. M. Natasasmita • DESIGN AND LAYOUT : Arie Ruhiyat • PHOTOGRAFER AND CREATIVE DESIGN : Paduka Yogan • Distribusi : Tim Distribusi WALHI ALAMAT REDAKSI - Alamat Jl. Tegal Parang Utara No.14, Jakarta Selatan 12790 Telp. 021-791933, 791963,791964,791965 Fax. 021- 7941673 www.walhi.or.id - redaksibumi@yahoo.com Info Gabung Sahabat WALHI Hubungi 021-7941672

Email : gabung@walhi.or.id

1

degradable yang sedang trend digunakan sebagai plastik ramah lingkungan, ternyata produksinya masih belum hemat energi. Ternyata kantong kain masih menjadi solusi terbaik untuk menemani aktifitas belanja anda yang ramah lingkungan. Untuk menambah khasanah pengetahuan anda pada bidang lingkungan, tak lupa kami tampilkan dua buku menarik untuk mengisi rubrik buku mania kali ini. Buku apa sih yang ditampilkan, langsung saja bisa disimak di halaman 18-19. Sebagai bentuk perbaikan secara berkala, kami juga meminta sumbangsih dan kritik membangun anda, untuk terus menerus tanpa lelah memberikan yang terbaik untuk edisi bumi selanjutnya. Semua saran, sumbangsih dan kritik membangun, bisa anda sampaikan kepada redaksi Bumi atau email yang telah tercantum. Segala perhatian yang diberikan untuk kemajuan Majalah Bumi ini, sangat kami hargai. Kami menunggu semua perhatian pecinta lingkungan dengan hati dan tangan terbuka. Selamat membaca..!


Surat Sahabat DEVICE OKTANETRI -Saya ingin bergabung bersama WALHI. Perkenalkan, saya Device,mahasiswa, berlokasi di Depok.Saya ingin bergabung dengan Walhi.Sumbangsih apa yang bisa saya berikan? dan bagaimana prosedur menjadi relawan atau sejenisnya.Trims. salam. JAWAB : Mudah saja, tingggal mengisi & mengirimkan kembali formulir yang ada di website Walhi, atau isi formulir relawan yang ada di Majalah Bumi ini dan kirimkan ke alamat Walhi yang tertera.Kalau mengalami kesulitan dalam men-download formulir, bisa juga kirimkan email permintaan formulir pendaftaran ke ika@walhi.or,id atau ke info@walhi. or,id. terimaksih YOHANES DDRI, lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere-Flores, NTT , saya punya keinginan yang cukup besar untuk menjadi sahabat atau salah satu anggota dari Walhi di daerah saya.Bagaimana caranya supaya saya dapat bergabung dengan Walhi? Makasih.. JAWAB : Cara menjadi anggota U/ Organisai, minimal tlh ber usia 3 tahun dan telah melakukankerja-kerja pembelaan dlm bidang apapun khususnya Lingkungan Hidup minimal 3 thn . Memiliki AD/ART/Statuta, Badan Hukum, struktur kepengurusan, alamat dan kerja-kerja yangjelas, mengirimkan surat permohoan menjadi anggota, membuat surat pernyataan untuktunduk dan patuh terhadap STATUTA WALHI bermaterai 6000 dan mendapat rekomendasi minimal dari 2 organisasi anggota WALHI. Jika perseorangan bisa gabung di SAHABAT/ GREEN STUDEN MOVEMENT di NTT. Kontak Herry: 081339 3829 62 Demikian penjelasan singkat ini. Terimakasih

telah melakukankerja-kerja pembelaan dlm bidang apapun khususnya Lingkungan Hidup minimal 3 thn . Memiliki AD/ART/Statuta, Badan Hukum, struktur kepengurusan, alamat dan kerja-kerja yang jelas, mengirimkan surat permohonan menjadi anggota, membuat surat pernyataan untuktunduk dan patuh terhadap STATUTA WALHI bermatrai 6000 dan mendapat rekomendasi minimal dari 2 organisasi anggota WALHI Soal tempat tidak ada masalah dimanapun. Jika perseorangan sebaiknya gabung di Sahabat WALHI atau Green Studen Movemnent di wilayah DKI atau Jawa Barat. Demikian penjelasan singkat ini.Terimakasih... ASSALMUALAIKUM. Apakah Udah ada Walhi Di Sulawesi Barat Kalau belum tolong gimana caranya membentuk Jaringan Walhi di Sulawesi Barat. Banyak hal yang perlu direspon secepatnya mulai dari pengelolaan sumberdaya alam oleh investor asing, reklamasi pantai,hingga perluasan hutan kelapa sawit yang semakin menyesatkan penduduk dan sebagainya. email: anharmal aqbi@yahoo.com Wasalam, Anhar.Terimakasih JAWAB : WALHI Sulbar Saat ini belum terbentuk, Di Sulbar baru Simpul Walhi Sulbar, masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga masih harus berstatus Simpul Walhi.Petugas asistens WALHI Sulsel dengan saudara Ofik bisa dikontak di 0813 5577352. Jika berkenan bergabung bisa hubungi kontak diatas.Terimakasih.

FRIZ -Saya mahasiswa hukum ingin bergabung dengan Walhi, tetapi saya tinggal di sukabumi bagaimana caranya menjadi anggota/kader?

AGUS FAUZIE, salam green., damai di bumi damai di hati.Kami ingin bergabung untuk menyatukan visi misi kami dari Lembaga Pembinaan Potensi & Pemerhati Lingkungan Hidup. Tingkatan kami baru lokal Kabupaten Bekasi, di mana wilayahnya sebagai pusat perdagangan dan industri. Ingin bergabung dan berkunjung ke kantor WALHI bagaimana caranya. trims.

JAWAB: Cara menjadi anggota U/Organisai, minimal tlh ber usia 3 tahun dan

Salam lestari. Kalau mau bergabung menjadi anggota Walhi (sawa- sahabat

2

WALHI) bisa juga datang langsung ke kantor Walhi di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan. Terima kasih. TOMMI MZ- kak gimana syarat utk membentuk Walhi di Kab.Tapanuli Tengah? Karena ada beberapa orang kami tertarik untuk membantu dan menyelamatkan alam dan lingkungan di Kabupaten kami yang sudah rusak dan menjadi daerah rawan bencana? Terima kasih JAWAB :Cara menjadi anggota U/ Organisai, minimal tlh ber usia 3 tahun dan telah melakukankerja-kerja pembelaan dlm bidang apapun khususnya Lingkungan Hidup minimal 3 thn . Memiliki AD/ART/Statuta, Badan Hukum, struktur kepengurusan, alamat dan kerja-kerja yangjelas, mengirimkan surat permohoan menjadi anggota, membuat surat pernyataan untuktunduk dan patuh terhadap STATUTA WALHI bermatrai 6000 dan mendapat rekomendasi minimal dari 2 organisasi anggota WALHI. Demikian jawabannya, terimakasih Agung Pratama,FGD - Establishing Indonesia’s Green DNA. Dear Walhi, Saya bersama dengan rekan saya merupakan mahasiswa semester akhir di Swiss German University.Kebetulan kami berniat mengadakan Focus Group Discussion yang bertajuk “Establishing Indonesia’s Green DNA: Energy, Financial and Marketing Outlook”.Kami berharap agar bisa bertatap muka dengan perwakilan dari Walhi untuk sekedar berdiskusi tentang lingkungan hidup di Indonesia ini. Juga turut mengundang Walhi untuk berpartisipasi jika memungkinkan. Tujuan dari FGD ini adalah untuk bahan riset kami untuk keperluan akademis, juga tujuan mulia kami adalah memajukan “Green Awareness” di tanah air Indonesia. Jawab : Untuk bicarakan lebih lanjut tentang hal ini silah kan email ke: pius.ginting@ walhi.or.id Manager Kampanye Tambang & Energi Walhi. Terimakasih


Ruang Utama MORATORIUM TIDAK MENGHENTIKAN JEDA BALAK

Hutan Indonesia Makin Kritis BUMI - Hutan merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang terpenting bagi suatu Negara. Indonesia bisa dibilang Negara yang kaya akan sumber daya alam kehutanannya. Hampir dari 40% hutan tropis di dunia berada di Indonesia. Ini merupakan presentasi yang besar bagi suatu Negara seperti Indonesia. Ini juga merupakan keberuntungan yang harus disyukuri bagi masyarakat Indonesia. Hutan Indonesia juga merupakan paru-paru dunia, yang dapat menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Luas hutan yang berada di Indonesia mendapat urutan hutan terluas ke-3 di dunia. Dengan adanya hutan yang luas, berarti terdapat berbagai macam

keragaman hayati di Indonesia. Selama satu tahun terakhir, kondisi kawasan hutan Indonesia tidak membaik, walau secara statistik disebutkan bahwa kawasan hutan Indonesia sebesar 136,56 juta hektar meningkat 4,16 juta hektar dibanding tahun 2008 (132,40 juta hektar). Namun hal tersebut tidak serta merta memperlihatkan bahwa ada keseriusan dalam perlindungan dan pelestarian hutan. Angka yang muncul terjadi karena perubahan dalam perhitungan data statistiknya saja, artinya angka tersebut tercipta karena metode perhitungan, bukan karena adanya kebijakan perluasan kawasan hutan. Justru yang terjadi sebaliknya, terjadi alih fungsi hutan yang signifikan dari kawasan hutan yang

3

ada. Seperti yang diungkapkan Manajer kampanye hutan dan perkebunan skala besar WALHI Eksekutif Nasional,Deddy Ratih, Pemerintah seolah membiarkan praktik ilegal logging. “Contohnya kasus di hulu sungai Merang. Ada beberapa perusahaan yang tempat garapan lahannya tidak sesuai dengan izin dari Kemenhut,� ujarnya saat ditemui BUMI di kantor Walhi Eksekutif Nasional beberapa waktu lalu. Deddy juga meragukan klaim kemenhut yang menyatakan angka kasus penebangan liar sudah mulai menurun. Menurut Deddy, data yang disajikan Kemenhut kepada publik itu jumlahnya kurang dari 10


Ruang Utama menurutnya, sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian Miliaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan. Selain bencana ekologis banjir, longsor dan perubahan iklim, struktur tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus. Karena kerusakan hutan menyebabkan fungsi hutan sebagai penyimpan

persen dari total kasus penebangan liar yang ditemukan di lapangan. Masih menurutnya, Problem kehutanan dari tahun ketahun hampir sama, terjadi tumpang tindih perijinan di kawasan hutan yang menimbulkan konflik, baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik tersebut semakin meruncing karena tidak ada jatah untuk masyarakat dalam pengelolaan hutan. “Regulasi untuk menghentikan laju kerusakan hutan tidak berjalan dengan baik, masih ada tumpang tindih. Moratorium yang dikeluarkan pemerintah tidak termasuk penghentian jeda balak atau logging, namun hanya untuk izin pembukaan lahan, dan moratorium seharusnya tidak dibatasi oleh waktu karena hutan Indonesia sudah sangat kritis� ujarnya. Diketahui juga, Besaran Gap antara supply dan demand atas kayu berakibat pada praktek-praktek illegal untuk mendapatkan kayu dari hutan. Hal itu tidak dijadikan dasar bagi kebijakan pemerintah saat ini untuk menata ulang pola produksi sektor kehutanan. Untuk pemenuhan kebutuhan kayu saat ini, ada 210 unit perusahaan HTI dengan izin definitif mencapai 8,83 juta hektar. Selain itu, ada 25 unit yang sudah mendapat izin prinsip (sebanyak 484.000 hektar), dan yang dalam tahap pencadangan sebanyak 49 unit seluas 2,7 juta hektar. Dengan kata lain ada 11,53 juta hektar kawasan HTI. Namun realisasi tanam dari HTI tersebut sangat kecil, karena dari ijin seluas 1,55 juta hektar yang diberikan pada kurun waktu 2008, realisasi tanamnya hanya 63.233 hektar. Dikhawatirkan kerusakan hutan saat ini akan berakibat pada bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor dan perubahan iklim dalam jangka panjang. Kalau ini tidak direspon dengan baik oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang dibuat, maka Indonesia tinggal menunggu kehancurannya. Semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka kata Deddy sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Data yang tercatat

air juga akan terganggu. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Oleh karenanya Ditegaskan Deddy, WALHI terus mendorong keseriusan pemerintah dalam implementasi moratorium. WALHI sendiri mengajukan konsep moratorium atas ekploitasi hutan terhadap pemerintah. Adapun moratorium itu dilakukan dengan beberapa catatan, yaitu tentang penghentian pemberian izin-izin baru di hutan alam dan lahan gambut dengan menghentikan pemberian atau perpanjangan izin-izin baru untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), izin perkebunan sawit dan izin pertambangan di atasnya. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan

4


Ruang Utama baru, berupa Peraturan Presiden yang akan mengatur tentang penggunaan kayu-kayu sitaan hasil dari praktek penebangan liar, agar dapat langsung dikelola oleh pemerintah, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebijakan impor bagi industri olah kayu. Selain itu pemerintah diminta menyusun strategi pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat untuk masa depan, melakukan audit terhadap berbagai perizinan dan penilaiannya dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga. Hasil audit kemudian digunakan untuk menghentikan izin HPH dan IPK yang bermasalah, terutama yang melakukan penebangan diluar batas yang ditentukan, dan izin yang dikeluarkan tanpa mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian penegakan hukum dilakukan bagi konsesi-konsesi yang bermasalah. WALHI juga meminta pemerintah menyegerakan penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam, dengan melakukan persiapan untuk inventarisir wilayah hutan dengan melakukan zonasi ulang mengacu pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1994. Melakukan persiapan untuk merekalkulasi dan memprediksi kebutuhan kayu masyarakat, setidaknya untuk sepuluh tahun kedepan. Mendorong munculnya gerakan penghematan kayu di tingkat masyarakat, mendorong revitalisasi sistem adat dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan, dan melakukan persiapan untuk mendistribusikan lahan-lahan kritis yang terletak di hutan dataran rendah kepada masyarakat. termasuk konsesi-konsesi perkebunan yang tidak ditanami untuk kemudian melakukan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Lalu penyelesaian masalah-masalah sosial, dimana pada masa ini penebangan kayu hanya diizinkan di atas hutan tanaman yang berasal dari penanaman sendiri, atau hutan yang dikelola berbasiskan masyarakat lokal. Untuk hal ini WALHI meminta diatur melalui peraturan tersendiri dan dilakukan pengawasan ketat. Kemudian menyusun kebijakan untuk memberikan insentif bagi pembangunan industri hilir komoditi unggulan, yang tujuannya untuk menyerap tenaga kerja sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.

Belum lagi disektor perkebunan, munculnya PP No. 18 tahun 2010 mengenai Usaha Budi Daya Tanaman, dimana niat untuk menjabarkan lebih baik UU No. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, justru berakibat pada semakin kecilnya peluang bagi petani untuk berusaha dinegeri ini. Dimana semangat perlindungan terhadap petani digugurkan oleh PP tersebut, dominasi swasta besar dan peran budidaya skala besar terfasilitasi oleh PP no 18. Thn 2010 ini. Luasan perkebunan kelapa sawit skala besar dari tahun ketahun semakin memperlihatkan bahwa pembangunan didorong oleh hal yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat, luasan alokasi untuk perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2010 ini mencapai 26,7 juta hektar dengan realisasi tanam mencapai 9.091.227 hektar. Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ini juga bertolak belakang dengan niat pemerintah untuk melakukan konservasi kawasan gambut, dimana sampai dengan tahun 2010 ini tercatat lebih dari 3,145 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan gambut. Melihat kondisi yang demikian, maka bisa dipastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY-Budiono telah memperkokoh kekuatan modal dan memperlemah posisi negara, dimana kontrol atas sumberdaya telah lebih banyak diserahkan kepada sektor swasta sehingga peran rakyat dalam pembangunanpun akan semakin kecil dan kedaulatan atas sumberdaya alam dari sektor kehutanan dan perkebunan semakin menghilang. (dad/anas)

5


Ruang Utama LUAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA Tahun

Luas (Ha) Eksisting Rencana ekspansi

2006 2007 2008 2009

6.495.187 7.417.379 7.825.253 9.091.227

SAAT ini, ada 210 unit perusahaan HTI dengan izin definitif mencapai 8,83 juta ha. Selain itu, ada 25 unit yang sudah mendapat izin prinsip (sebanyak 484.000 hektar) dan yang dalam tahap pencadangan sebanyak 49 unit seluas 2,7 juta hektar, dengan kata lain ada 11,53 juta hektar kawasan HTI di Republik kita. Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto menegaskan kepada media (27/10), beberapa perusahaan telah diberikan izin konsesi selama 20082009, namun realisasi penanaman seluas 63.233 hektar dari total konsesi HTI yang diterbitkan seluas 1,55 juta hektare (ha).

19.840.000 22.123.600 24.427.200 26.710.800

Sumber : Sawit Watch, Februari 2010

Kawasan ekosistem gambut yg dialih fungsikan mjd perkebunan kelapa sawit s/d 2010 seluas 3.145.182,20 ha. Jumlah Perkebunan

Kedalaman Gambut

114 252 289 3 212 119 6

19.420 desa di kawasanan hutan di 32 provinsi Di dalam Kawasan Hutan Lindung 6.243 desa Di dalam Kawasan Konservasi 2.270 desa Di dalam Kawasan Hutan Produksi 7.467 desa Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas 4.744 desa Di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi 3.848 desa. Sampai dengan tahun 2010, ada 22,5-24,4 jt Ha konflik (klaim) desa/kampung

Luas (Ha)

<50 50-100 100-200 200-300 200-400 400-800 800-1200

144.354,0 652.897,9 700.027,0 2.072,4 537.807,4 937.053,8 170.969,7

Total

3.145.182,2

Izin pinjam pakai kawasan hutan yg terdaftar di Kemenhut sampai dengan bulan Mei 2010 tercatat telah diberikan izin untuk 184 unit dengan luasan sekitar 149,5 ribu hektar.(dad/anas)

Luas perkebunan kelapa sawit yg berada di kawasan hutan yg tdk bisa dikonversi : Kawasan

Jumlah Perkebunan

Hutan Lindung Hutan Produksi Taman Nasional Total

143 437 10

KEUNTUNGAN MORATURIUM PEMBALAKAN KAYU

Luas (ha)

MORATORIUM akan memberikan keuntugan ganda dalam perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dan industri perkayuan yang belanjutan,seperti antara lain:

260.192,0 2.753.747,5 6.749,9 3.020.689,4

a) Memberi ruang politik dan ekologi kepada hutan alam â&#x20AC;&#x2DC;bernafas â&#x20AC;&#x2DC;dan menahan berlanjutnya kehancuran hutan tropis di Indonesia; b) Memberi kesempatan terbaik untuk memonitor pelaksanaan lacak balak (tiber-tracking) dan audit kayu bulat serta penyergapan terhadap penebangan liar melalui teknologi monitoring satelit; c) Memberi kesempatan untuk menata industri kehutanandan hak-hak tenurial (penguasa) sumber daya hutan,dan meningkatkan hasil sumberdaya hutan non-kayu; d) Menkoreksi distorsi pasar kayu domestik dengan membuka kran impor seluas-luas-

Sumber : Sawit Watch 2010

KAWASAN HUTAN DI INDONESIA (VERSI PEMERINTAH) Tahun 1991 1999 2005 2006 2007 2008 2009/10

Luas Kawasan Hutan (juta Ha) 143,97 120,35 133,57 136,86 120,35 132,40 136,56

Penutupan lahan pada kawasan hutan (juta Ha)

%

85,96

64,36

61,05 90,10

50,72 68,05

Sumber : Data penutupan lahan kementerian kehutanan

6


Ruang Utama lebarnya. Margin keuntungan dari industri kayu yang besar memungkinkan menggunakan suplai dari kayu impor.Tujuan jangka panjang pelaksanaan moratorium adalah manyeimbangkan kapasitas industri pada tingkat keberlanjutan hutan alam.

nya,sehingga harga pasar kayu domestik sebanding dengan harga kayu bulat dunia. e) Lewat mekanisme pasar, melalui restrukturisasi dan rasionalisasi industri olah kayu dan mengoreksi over kapasitas industri. Hanya industri yang melakukan bisnis dengan benar yang dapat bersaing melanjutkan bisnisnya. Yang mengandalkan suplai kayu haram dengan sendirinya tidak akan bersaing; f) Lewat mekanisme pasar memaksa industri olahan kayu meningkat efisien pemakaian terhadap bahan baku g) Lewat mekanisme pasar,mendorong industri pulp untuk secara serius membangun hutah tanamannya.

USULAN PROSES PELAKSANAAN PENYELAMATAN HUTAN TROPIS TERSISA KEUNTUNGAN JEDA TEBANG

MORATORIUM

KURUGIAN BILA MORATURIUM PEMBALAKAN KAYU TIDAK DILAKSANAKAN

MEMBERIKAN keuntungan ganda dalam perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dan industri perkayuan yang berkelanjutan, seperti antara lain:

a. Pemerintah tidak dapat memonitoring kegiatan penebangan haram secara efektif. b. Distorsi pasar tidak dapat diperbaiki dan pemborosan kayu bulat akan terus terjadi. c. Tidak ada paksaan untuk industri untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku untuk mengimpor lebih banyak. d. Industri pulpakan menunda-nunda pembangunan hutan-hutan tanaman dan semakin jauh akan menghancurkan hutan alam; e. Defisit industri kehutanan sebesar US$ 2,5 miliar per tahun dari penebangan liar tidak bisa dihentikan. f. Hutan daratan rendah disumatra akan habis dalam 5 tahun,dan hutan daratan rendah kalimantan akan habis dalam waktu 10 tahun; g. Kita akan kehilangan basis industri yang menghasilkan devisa sebesar US$ 7 milyar pada masa yang akan datang dan bila sumberdaya hutan telah habis, dan ratusan ribu pekerja disektor ini akan kehilangan pekerjaan dalam masa 10 tahun mendatang.

a. Memberikan ruang politik dan ekologi kepada hutan alam untuk â&#x20AC;&#x2DC;bernafasâ&#x20AC;&#x2122; dan menahan berlanjutnya kehancuran hutan tropis di Indonesia. b. Memberikan kesempatan terbaik untuk memonitor pelaksanaan lacak balak (timber-tracking) dan audit kayu bulat. c. Memberikan kesempatan untuk menata industri kehutanan dan hak-hak tenurial (penguasaan) sumber daya hutan. d. Mengkoreksi distorsi pasar kayu domestik dengan membuka keran impor seluas-luasnya; e. Lewat mekanisme pasar, melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi industri olah kayu dan mengkoreksi over kapasitas industri. Hanya industri yang melakukan bisnis dengan benar dan bersaing yang dapat melanjutkan bisnisnya dan yang mengandalkan suplai kayu haram dengan sendirinya tidak akan mampu bersaing; f. Lewat mekanisme pasar, memaksa industri olah kayu meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku. g. Lewat mekanisme pasar, mendorong industri pulp untuk secara serius membangun hutan-hutan tanamannya.

SELAMATKAN

AN HUTTA DENGAN

TANGANMU

!

SEKARANG

Kebutuhan kayu bagi industri dapat diimpor melalui kebijakan membuka kran impor kayu selebar-

7


Ruang Utama DEDDY RATIH KERUGIAN BILA JEDA TEBANG TIDAK DILAKSANAKAN

Manajer kampanye hutan dan perkebunan skala besar WALHI Eksekutif Nasional

INDONESIA akan mengalami kerugian besar pada masa yang akan datang apabila tidak memberlakukan moratorium saat ini. Kerugian itu adalah :

...Pemerintah seolah membiarkan praktik ilegal logging. Contohnya kasus di hulu sungai Merang. Ada beberapa perusahaan yang tempat garapan lahannya tidak sesuai dengan izin dari Kemenhut...

a. Pemerintah tidak dapat memonitor kegiatan penebangan haram secara efektif; b. Distorsi pasar tidak dapat diperbaiki dan pemborosan kayu bulat akan terus terjadi. c. Tidak ada paksaan untuk industri untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku d. Industri akan menunda-nunda pembangunan hutan-hutan tanaman dan semakin menghancurkan hutan alam. e. Defisit kehutanan akan terus bertambah; f. Hutan dataran rendah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi akan habis pada 2012 dan hutan dataran rendah Papua akan habis pada 2022. g. Indonesia akan kehilangan basis industri diluar pulp yang menghasilkan devisa sebesar US$ 4 milyar dan bila sumberdaya hutan habis, dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaannya dalam masa 7 tahun mendatang.

saat ditemui BUMI di kantor Walhi Eksekutif Nasional.

8


Wajah ARIEF ZA YYIN alhi Jawa TTengah engah ZAYYIN YYIN,, Direktur Eksekutif W Walhi

TOLAK NUKLIR Sebagai SUMBER ENERGI

AKTIFIS Walhi yang menjabat Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah ini, sedang giat mengkampanyekan gerakan tolak penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Bersama masyarakat Jepara dan Ulama se Jawa Tengah, berusaha menggugah siapapun akan bahaya nuklir bagi kehidupan umat manusia.

Ungaran bisa dimanfaatkan untuk Mikro Hidro atau pembangkit listrik tenaga air. Jawa Tengah juga secara luas sangat potensial untuk tenaga Biomassa, karena banyaknya warga yang memiliki peternakan, dengan memanfaatkan kotoran hewan ternak. “Kita memiliki sumber daya Microhydro, panas bumi, energi gelombang, energi matahari, energy angin dan Biomassa, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal,” sesalnya Melalui surat elektronik yang disampakain kepada Bumi, kata Arrief, ulama seluruh Jawa Tengah telah melakukan bathsul masail (fatwa kolektif), mencari hukum dan dalil mengenai nuklir, dan disimpulkan bahwa nuklir hukumnya haram untuk pembangkit listrik. “Kawan-kawan Walhi juga harus membantu mensosialisasikan bahaya nuklir kepada masyarakat Nasional, agar isu ini tidak sekedar lingkup sektoral. Dampak nuklir sangat membahayakan,Walhi harus melakukan kampanye, dengan membuat satu model percontohan energi terbarukan. Hal itu agar masyarakat lebih paham, tidak mahal kok dan sangat murah,” pinta Arief Saat disinggung rencana pemerintah yang akan menjadikan hutan Ungaran sebagai sumber Gheothermal, Arief menilai tidak ada masalah dengan rencana ini. Dengan catatan pemerintah telah menyiapkan lahan pengganti minimal dua kali lipat lahan yang akan dijadikan proyek Gheothermal. Karena disekitar Hutan Ungaran banyak lahan dijadikan tempat wisata yang belum jelas kepemilikannya (anas/natasasmita)

Balong, sebuah desa di Jepara, Jawa Tengah, yang dijadikan proyek Pembangkit listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh pemerintah menjadi pemicu keresahan pria satu ini. Bersama Persatuan Masyarakat Balong (PMB), Masyarakat Rekso Bumi (MAREM), mahasiswa dan beberapa organisasi lain, WALHI menolak dengan tegas rencana pendirian PLTN di desa Balong, Kecamatan Kembang,Kabupaten Jepara. “Kami tegas menolak pembangunan itu (PLTNred) di Balong, Bersama organisasi lain seperti PMB dan Marem, serta Ulama se-Jawa Tengah, kami terus perjuangkan penolakan itu,” kata Arief melalui telepon Selularnya saat di hubungi Bumi (20/11) lalu. Penolakan itu kata Arief bukan tanpa sebab, Nuklir bukan solusi terakhir untuk menghasilkan energi. Menurutnya, Jawa Tengah mempunyai potensi yang sangat besar untuk energi bersih pengganti batubara dan bahan fosil lainya, tanpa harus menggunakan nuklir. Dijelaskan oleh dia, sumber energi bersih itu di bisa didapat melalui energi panas bumi (Geothermal) di hutan Ungaran, Pekalongan, yang bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga surya (Solar Cell). Sementara di pantai selatan bisa dimanfaatkan untuk energi gelombang, pegunungan

9


Advokasi

BERK ONFLIK DENGAN WARGA BINA SARI BERKONFLIK

PT OPM Diduga Lakukan IIlegal Logging BUMI- TAHUN 2004 mulai beredar isu di masyarakat Desa persiapan Bina sari, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara, jika lahan yang diusahai oleh masyarakat Bina Sari, akan diambil oleh perusahaan perkebunan. Isu – isu tersebut terbukti dengan adanya pihak – pihak pekerja perusahaan yang telah melakukan perintisan jalan dilahan yang sedang dikelola masyarakat. KeteSYAHRUL nangan masyarakat mulai terSAGALA ganggu sejak itu. Direktur Bermula dari diadukannya Eksekutif WALHI ketua kelompok tani Haji M. Sumatra Utara Nur Harahap oleh Manager perkebunan Sawit PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM), konflik antara ratusan masyarakat dusun Binasari, Tapanuli Selatan dengan PT OPM terus berkepanjangan. Nur Harahap dituduh memasuki areal perkebunan milik PT OPM tanpa ijin. PT OPM juga menganggap Nur Harahap dan Masyarakat melanggar Undang-Undang (UU) perkebunan. Hal itu diungkap saat Puluhan masyarakat Dusun Binasari yang didampingi Direktur Eksekutif WALHI Sumatra Utara (Sumut) Syahrul Sagala, mendatangi kantor WALHI Eksekutif Nasional, dikawasan Jalan Tegal Parang, Mampang, Jakarta.(6/10). Dijelaskan oleh Haji Nur Harahap, kelompok tani Nur Harahap sudah menggarap lahan di Paraupan Kecamatan. Angkola Selatan, sejak tahun 1999, sementara izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. OPM baru terbit tahun 2004. “Saya pernah dipanggil oleh polisi dan sempat ditahan karena dituduh memprovokasi masyarakat untuk masuk perkebunan, Padahal ini tanah saya yang sah, yang saya dapatkan dari SI,” Kata Nur yang juga Pengetua Masyarakat Binasari saat di wawancarai BUMI dikantor WALHI Eksekutif Nasional Sedangkan menurut Amron Pohan

yang juga kepala Dusun Binasari, dirinya pertama kali membuka lahan untuk dijadikan perkampungan sejak tahun 1996. Kini tambahnya, kampung itu dihuni 100 Kepala Keluarga (KK), dan masih terus bertahan tinggal untuk mempertahankan lahannya.”Kini ada 100 KK yang masih bertahan, sejak dimasuki PT OPM,” ujarnya Kisruh ini juga dipengaruhi oleh terbitnya keputusan Bupati Tapsel yang mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT OPM. Setelah memiliki ijin usaha perkebunan melalui keputusan Bupati Nomor 525.26/1527/ K/2003 tanggal 8 September 2003. PT OPM mendapatkan ijin Lokasi melalui keputusan Bupati Nomor 590/372/K/2004 seluas 8.000 Hektar yang lokasinya di Kecamatan Batang Angkola dan Siais (sekarang Angkola Selatan-red) Kabupaten Tapsel. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menerbitkan keputusan Nomor 123/HGU/BPN/ 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha HGU) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tapsel Propinsi Sumut kepada PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) seluas 8.000 Hektar. Sejak itu kemudian diduga terjadi penebangan liar tanpa Ijin Pemanfaatna Kayu (IPK) yang diduga

10


Advokasi

dilindungi Bupati dan Kadishut Tapsel, dengan mengusir paksa ratusan KK warga Binasari. Tindakan itu dianggap sebagai upaya melenyapkan Dusun Binasari dari Peta daerah Kabupaten Tapsel. Direktur WALHI Sumut, Syahrul Sagala saat dikonfirmasi Bumi mengatakan, PT OPM sudah merambah ribuan hektar keluar dari areal HGU-nya. HGU sudah terbit, sementara lahan masih berstatus kawasan hutan Negara,” kata Syahrul. Bukan hanya itu, PT. OPM juga diduga sudah merambah masuk ke wilayah Kabupaten Madina dan ke areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Putra Lika Perkasa. WALHI Sumut juga dikatakan Syahrul telah melaporkan sikap keberpihakan aparat Polres Tapsel yang memihak PT OPM. Modus keberpihakan itu menurut Syahrul pihak Polres Tapsel mendeponir semua pengaduan warga Dusun Binasari. Sebaliknya Polres Tapsel menerima dan memproses pengaduan palsu PT OPM terhadap warga. PT. OPM juga dengan sengaja telah melakukan penebangan kayu tanpa IPK di areal HGU PT. OPM seluas 3.300 Hektar. Kayu-kayu tersebut dipergunakan untuk gambangan jalan, jembatan, peruma-

KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

^ƚƌƵŬƚƵƌĚĂƚ

<ĂŚĂŶŐŐŝ

<ĂĚƵƐ

 

^dD

<ĞƉůŽƌ

 <ĂŵƚŝďŵĂƐ



 

W<<

 D^zZ<d

 

<ŽƉĞƌĂƐŝ dĂŶŝ



<ĞůŽŵƉŽŬ dĂŶŝ

 WZ

 ƵƉĂƚŝ

 <ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ͗ <ĂĚƵƐ 



͗DĞŶŐĂLJŽŵŝĚĂŶŵĞůŝŶĚƵŶŐŝŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚ

<ĂŵƚŝƉŵĂƐ



͗DĞŶũĂŐĂŬĞĂŵĂŶĂŶŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚĚĂŶůŝŶŐŬƵŶŐĂŶ

<ŽƉĞƌĂƐŝdĂŶŝ



͗>ƵŵďƵŶŐƉĞƌĞŬŽŶŽŵŝĂŶĚĞŶŐĂŶĐĂƌĂƐŝŵƉĂŶƉŝŶũĂŵ ͗ĞƌĂƐĂŵĂʹƐĂŵĂĚĞůĂŵŵĞůĂŬƵŬĂŶŬĞŐŝĂƚĂŶƵƐĂŚĂ͖ŵŝƐĂůŶLJĂƉĞŶĂŶĂŵĂŶũĂŐƵŶŐ͕ ĐĂďĞĚĂŶƉĂůĂǁŝũĂ͕LJĂŶŐďĞƌŬĂŝƚĂŶĚĞŶŐĂŶŬŽƉĞƌĂƐŝƚĂŶŝ

<ĞůŽŵƉŽŬdĂŶŝ ^dD





<ƚĂ͘>ƌŽŶŐ ^ĂƚƵ

<ƚĂ͘>ŽƌŶŐ ŵƉĂƚ

<ĞƚƵĂhŵƵŵ<ĂŵƚŝƉŵĂƐ

DŽƌĂ

<ĂŵƚŝƉŵĂƐ ͘ƐĂƚƵ

<ĂŵƚŝƉŵĂƐ ͘ĚƵĂ

<ĂŵƚŝƉŵĂƐ ͘ƚŝŐĂ

<ĂŵƚŝƉŵĂƐ ͘ĞŵƉĂƚ

han staff, kantor, barak dan patok blok. Tindakan menebang kayu tanpa IPK itu telah diakui oleh Hari Winoto selaku director Corporate Services PT. OPM secara tertulis dan secara lisan dalam rapat dengar pendapat komisi I dan II DPRD Tapanuli Selatan pada 12 Februari 2008, dan juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pembukaan lahan, oleh petugas dari Dinas Kehutanan Tapanuli Selatan. PT.OPM menurut warga juga pernah mengerahkan oknum-oknum petugas untuk menculik beberapa warga Bina Sari, lalu diantar ke terminal untuk diusir keluar Tapsel. Bahkan, pihak PT.OPM sengaja memasukkan para preman untuk mengusir warga Binasari keluar dari areal dan menghancurkan bangunan rumah milik Nur Harahap dan dibuang ke sungai Aek Batang Salai Sementara yang disampaikan Amron Pohan, lima orang warga pernah diculik oknum aparat, namun setelah dilaporkan dan diikuti desakan dari WALHI dan beberapa LSM di Sumut, mereka akhirnya dapat ditemukan di daerah Aceh. Segala upaya menurut Amron telah dilakukan oleh warga Bina Sari, termasuk mengadukan kepihak DPRD Tapanuli Selatan. “Kami pernah menduduki DPRD selama 3 bulan, sampai-sampai ada warga kami yang melahirkan disana dan DPRD tidak merespon tuntutan kami” kata Amron Pohan Atas kasus tersebut aktifis WALHI akan terus berupaya mendampingi warga dan terlibat aktif untuk meng-advokasi warga Dusun Bina Sari. Itu dilakukan untuk meraih keadilan atas nasib ratusan warga Bina Sari. WALHI bersama Koalisi Peduli Hutan Sumatra Utara dikatakan Sahrul telah mendampingi mereka sejak tahun 2005. (Anas)

>ƵƌĂŚ

EĂƉŽƐŽ ƵůƵŶŐ 

<ĞƉĂůĂƵƐƵŶ

<ƚĂ͘>ƌŽŶŐ ƵĂ

DĂƐLJĂƌĂŬĂƚ

<ŽƌĂŵŝů



WĞŵĞƌŝŶƚĂŚĞƐĂͬƵƐƵŶ

ŽŬ͘WŽƚƌĞƚĞƐĂWĞƌƐŝĂƉĂŶƵƐƵŶŝŶĂ^Ăƌŝ͕dĂƉĂŶƵůŝ^ĞůĂƚĂŶŝƚƵůŝƐKůĞŚDƵŚƌŝnjĂů^LJĂŚƉƵƚƌĂ;t>,/^ƵŵƵƚͿďĞƌƐĂŵĂ&ĞŶĚŝdĂŵďƵŶĂŶ ǁĂƌŐĂƵƐƵŶŝŶĂ^Ăƌŝ͕ĞƐĞŵďĞƌϮϬϬϵ

ĂŵĂƚ





<ĞĂŶŐŐŽƚĂĂŶ<ĂŵƚŝƉŵĂƐ

<ĂƉŽůƐĞŬ



ŶĂŬŽƌƵ

<ŚƵůƵŬĂůĂŶŐDĂƐLJĂƌĂŬĂƚ

 



<ƚĂ͘>ŽƌŶŐ dŝŐĂ

ĂůŝŚĂŶEĂƚŽůƵ

 WŽůƌĞƐ dĂƉƐĞů



KƌĂŶŐ<ĂLJĂ

TABEL LEMBAGA DESA PERSIAPAN DUSUN BINA SARI KABUAPTEN TAPANULI SELATAN 



ZĂũĂĚĂƚ

͗^ĞƌŝŬĂƚƚŽůŽŶŐŵĞŶŽůŽŶŐďĂŝŬƐƵŬĂĚĂŶĚƵŬĂ



^ƚƌƵŬƚƵƌ<ĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶĞƐĂWĞƌƐŝĂƉĂŶƵƐƵŶŝŶĂ^Ăƌŝ ŽŬ͘WŽƚƌĞƚĞƐĂWĞƌƐŝĂƉĂŶƵƐƵŶŝŶĂ^Ăƌŝ͕dĂƉĂŶƵůŝ^ĞůĂƚĂŶŝƚƵůŝƐKůĞŚDƵŚƌŝnjĂů^LJĂŚƉƵƚƌĂ;t>,/^ƵŵƵƚͿďĞƌƐĂŵĂ&ĞŶĚŝdĂŵďƵŶĂŶ ǁĂƌŐĂƵƐƵŶŝŶĂ^Ăƌŝ͕ĞƐĞŵďĞƌϮϬϬϵ

11


Relawan Peduli Formulir Relawan Sahabat WALHI Nama lengkap Nama panggilan Jenis kelamin Hobi Alamat Kode pos Telepon rumah Telepon kantor No. HP No. Faks E-mail Tanggal lahir Status pekerjaan saat ini ( ) Bekerja tetap ( ) Bekerja paruh waktu ( ) Tidak bekerja ( ) Bekerja sendiri

: : : : : : : : : : : : :

( ( ( (

) ) ) )

Pelajar Mahasiswa Pensiunan Lain-lain (spesifik)

BAGI PELAJAR/MAHASISWA Sekolah/Universitas : Jurusan : Pekerjaan : Alamat kantor : Kegiatan yang diminati : ( ) Kampanye ( ) Riset ( ) Penggalangan dana masyarakat ( ) Logistik ( ) Administrasi ( ) Mengelola kegiatan/event organiser ( ) Menulis/copy writing

( ) Desain grafis/web ( ) Visual komunikasi ( ) Pendampingan ( ( ( (

) ) ) )

Fasilitator/pengajar Analis kebijakan Pendidikan publik Lainnya (tuliskan)

Apakah Anda ingin bergabung dengan milis diskusi Sahabat WALHI? ( ) Ya ( ) Tidak WALHI tidak akan membagi atau menyebarkan informasi/data Anda ke pihak/organisasi lain.

12


Telaah

DALAM COP 16, CANCUN

DELRI Tata Kelola Hutan Main-main Dalam

BUMI- Indonesia diyakini dapat mengimplementasikan REDD dengan baik, Alasannya telah memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah sulit pada saat terjadi bencana Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam tahun 2004 silam. Hambatan dalam pelaksanaan REDD dipersepsikan sama dengan penanganan Tsunami di Aceh. Hal tersebut dipaparkan Heru Prasetyo yang menjadi salah satu tim Task Force REDD+ Indonesia pada Side Event UN REDD di Cancun, Meksiko (3/12) Kata Heru, tantangan dan hambatan pelaksanaan REDD lebih kurang sama dengan penanganan Tsunami di Aceh. Selayaknya pelaksanaan Proyek DRR Aceh, proyek REDD+ di Indonesia perlu dikoordinasikan dibawah satu institusi (Task force REDD+) yang akan mengkordinasikan seluruh project. Selain itu, Delegasi Republik Indonesia (DELRI) juga

13

menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek REDD+ membutuhkan dukungan dari PBB (juga dalam bentuk institusi), dalam hal ini Indonesia sepertinya memberikan mandat kepada UN REDD sebagai second layer of Indonesian government untuk REDD. Selain dukungan dalam bentuk institusi, Indonesia juga mengundang dukungan pendanaan karena belajar dari keberhasilan Aceh, project DRR berhasil karena adanya dukungan dana dari institusi-institusi global. Sehingga dalam hal ini kembali Indonesia mengundang seluruh pihak untuk biayai REDD (utang, hibah dan pasar). Direktur Walhi Eksekutif Nasional Berry Nahdian Forqan, mengatakan kepada BUMI, kondisi Indonesia yang meminta dukungan pendanaan untruk REDD bakal menambah jumlah hutang Indonesia.â&#x20AC;?Bisa dibayangkan beban hutang Indonesia akan bertambah apabila proyek REDD di Indonesia didanai oleh Bank


Telaah Dunia atau lembaga penghutang lainnya.â&#x20AC;? Terang Berry. Tim Task Force REDD+ Indonesia menurutnya justru tidak menyentuh sama sekali persoalan mendasar dalam tata kelola kehutanan. Hal itu disinyalir sebagai upaya menyelamatkan muka Indonesia. Nampaknya Indonesia melalui Delegasinya tidak serius dalam tata kelola hutan. Seperti yang diungkapkan Berry, Indonesia terkesan main-main dalam persoalan pengelolaan hutan yang semakin mengkhatirkan tingkat kerusakannya. Hal itu memang diduga sengaja disembunyikan, karena menjadi borok selama ini. Beberapa borok yang sengaja disembunyikan itu diantaranya, sering terjadinya konflik karena tidak adanya pengakuan atas hak dan ruang kelola masyarakat. Tidak adanya pengakuan atas sumberdaya hutan, serta besarnya otoritas (previlage-red) yang diberikan pemerintah kepada korporasi. Ditambahkan olehnya data Menhut tahun 2010 saja menyebutkan, konflik di kawasan hutan dg masyarakat yg luasan

klaim atas tenurial mencapai 22,5 juta hektar hingga 24,4 jt Hektar. Borok yang kedua adalah terjadinya tumpang tindih peruntukan kawasan, perijinan, dan belum adanya tata batas yang jelas yang hingga kini belum bisa diatasi. Borok berikutnya yang berusaha ditutupi yaitu tingginya Gap antara supply dan demand dari negara industri akan kayu olahan. Belum lagi CPO dan hasil tambang yang memicu praktek deforestasi berkelanjutan. Sedangkan lemahnya penegakkan hukum yang mengakibatkan merajalelanya mafia

BERRY NAHDIAN FORQAN Direktur Walhi Eksekutif Nasional

Bisa dibayangkan beban hutang Indonesia akan bertambah apabila proyek REDD di Indonesia didanai oleh Bank Dunia atau lembaga penghutang lainnya. Photo by Yogan

14

hukum disektor kehutanan menjadi pelengkap bobroknya tata kelola hutan di Indonesia. Sementara itu ketua Dewan Nasional perubahan iklim (DNPI) Rachmat Witoelar, yang juga menjadi ketua DELRI di Cop 16 Cancun, dalam siaran persnya yang dikutip dari website resmi DNPI meyerukan, agar salah satu yang menjadi hasil dari Cancun adalah terbentuknya suatu dana baru (new fund). Dana itu akan digunakan untuk berbagai kegiatan dalam 4 jendela utama, yaitu: adaptasi, mitigasi (termasuk REDD+), transfer teknologi dan capacity building. Masih dalam ranah yang sama, Indonesia memperjuangkan agar pendanaan jalur cepat (fast start finance) dapat segera beroperasi dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Walhi menilai Delegasi Indonesia lagi-lagi mengelabui publik dengan menyampaikan bahwa Strategi Nasional REDD+ dilaksanakan berbarengan dengan strategi safeguards. Hal tersebut dalam kacamata Walhi adalah dua hal yang berbeda, dan yang pasti tidak akan ada point safeguards di dalam dokumen stratnas REDD Indonesia tersebut.


Telaah

DELEGASI DI BONCENGI DELEGASI RI sedikitnya telah menghabiskan dana sebesar 10,2 milyar rupiah untuk mengikuti perundingan COP 16 di Cancun . Biaya yang dihabiskan itu sama dengan penghasilan 8530 orang buruh dalam sebulan dengan standard UMP DKI Jakarta. Angka tersebut juga tidak sebanding dengan apa yang mau di capai RI dalam forum negosiasi tersebut, karena diboncengi kepentingan pribadi dan kepentingan korporasi hitam. Delegasi Indonesia merupakan delegasi terbesar di COP 16 Cancun, dengan jumlah 164 orang yang terdaftar, sementara yang mengikuti proses negosiasi diperkirakan hanya berkisar antara 30-50 orang saja, sisa 110 orang yang tidak mengikuti negosiasi menjadi pertanyaan besar. Sementara Standar minimum perjalanan delegasi RI untuk transportasi udara menggunakan tiket kelas ekonomi, untuk penginapan mereka harus menggunakan angka rata-rata kelas standar dan komsumsi harian rata-rata EU 50 per hari. Yang diketahui sebagian besar anggota delegasi RI menggunakan transportasi udara kelas bisnis bahkan kelas elite, menginap di hotel mewah plus perdiem dan biaya lainnya. Komposisi delegasi

NET

15

yang begitu besar menunjukan ketidakefisienan, bahkan ada pejabat yang membawa istrinya dan masuk dalam daftar delegasi. Tim logistik delegasi pun sampai harus sebelas orang. Independensi tim juga menjadi pertanyaan, dengan ikutnya sejumlah korporasi dalam delegasi RI seperti PT. Sinar Mas, PT Urun Tangan, Sterling Resources dan Itochu Corporation. Selain itu, dalam delegasi ini juga terdapat 11 siswa SLTA dan mahasiswa yang mewakili kelompok pemuda. Sementara, tidak ada satupun perwakilan

NET

dari masyarakat adat, petani, atau nelayan yang justru paling kena dampak oleh perubahan iklim dan perdagangan karbon. Teguh Surya, Pengkampanye Keadilan Iklim WALHI dalam rilisnya menuntut adanya proses pertanggungjawaban publik dari delegasi Indonesia kepada DPR RI, dan perlu adanya code of conduct yang jelas dalam menentukan delegasi RI. Menurut Teguh selama 16 kali COP berlangsung, pemborosan terhadap uang rakyat terus menerus dilakukan tanpa adanya solusi konkrit bagi rakyat. Ketidak-efisienan tim negosiasi dari Indonesia juga diperparah dengan tidak adanya koordinasi yang jelas antar institusi. â&#x20AC;?Apalagi sebagian besar dari peserta Indonesia itu tidak memahami alur negosiasi iklim mulai dari COP sebelumnya hingga COP 16 ini, banyak pemain barunya,â&#x20AC;? kata salah satu peserta delegasi yang enggan di ketahui identitasnya (dad)


Komunitas EKSPEDISINYA BANYAK TEMUI

KERUSAKAN LINGKUNGAN ORGANISASI penempuh rimba dan pendaki gunung wanadri saat ini sedang menjalankan misinya utuk menaklukkan tujuh puncak gunung tertinggi di dunia. Wanadri sendiri diambil dari bahasa sansekerta, Wana yang berarti hutan, Adri berarti gunung. Sebagai organisasi penggiat alam tertua di Indonesia, Wanadri telah banyak melakukan kegiatan ekspedisi dan kegiatan lingkungan lainnya. Seperti ekspedisi pulaupulau terdepan dalam rangka seabad kebangkitan nasional. Dalam menjalankan ekspedisinya, tak jarang Wanadri menemui Kerusakan lingkungan. Saat ditanya terkait temuan-temuan Wanadri mengenai kerusakan lingkungan disetiap melakukan ekspedisi, Wanadri sendiri belum pernah melaporkan kepada pihak yang terkait. Hanya mengkampanyekan melaui media “Setahu saya belum pernah melaporkan temuan-temuan tentang kerusakan lingkungan. Hanya sebatas melalui lewat media, baik media cetak maupun media elektronik” diakui oleh Ibam, yang menjadi pengurus cabang Wanadri di Jakarta, saat dihubungi Bumi melalui telepon beberapa Minggu lalu. Untuk ekspedisi ini, Tim Wanadri beranggotakan enam orang pendaki muda diantaranya Ardeshir Yaftebbi, Iwan Irawan, Martin Rimbawan, Fajri Al Luthfi, Nurhuda, dan Gina Afriani. Misi pertama yang dimulai 19 Maret 2010 ini berhasil mencapai puncak Gunung Carstenz Pyramid atau Puncak Jaya di Papua dengan ketinggian 4.884 MDPL. Selanjutnya berturut-turut Gunung Kilimanjaro di Afrika, Gunung Elbrus di Eropa, Puncak Aconcagua di Amerika Selatan, Gunung Mckinley di Amerika Utara, puncak Vinson Massif di Antartika, dan terakhir Gunung Everest di Asia. Selain mengibarkan Merah Putih,

16

tim Wanadri juga mengkampanyekan bahaya pemanasan global, serta membuat buku referensi tentang pendaki gunung dari daerah tropis ke gunung es. Pencatatan kesehatan dibantu tim Atlas Medical Pioneer dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadajaran, Bandung. Menurut Asep,pengurus Wanadri lainnya, anggota tim ekspedisi dilakukan dengan cara seleksi ketat. ini sudah menjadi ketentuaan dan syarat untuk lolos menjadi anggota tim. Biasanya dilakukan tes fisik, navigasi, pengetahuan mountenering yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis ekspedisi. Kepedulian Wanadri terhadap lingkungan juga di implementasikan dengan seringnya melakukan kegiatan penanaman pohon. Seperti yang dilakukan Wanadri di perbukitan Kareumbi. Kegiatan penanaman pohon ini bersifat kewalian dan sudah berlangsung selama empat tahun. “sudah ribuan pohon yang sudah ditanam disana, kegiatan ini biasanya bekerjasama dengan institusii lain” tukas Asep saat ditemui disekretariat Wanadri dikawasan kalibata, Jakarta belum lama ini.(anas)

ISTIMEWA


Komunitas

Berhasrat Menjadi

Ruang Kampanye Pemuda

BUMI - Kaum muda adalah generasi masa depan, maka secara langsung generasi muda harus memiliki komitmen yang teguh untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depannya. Terlebih demi kelangsungan hidup manusia. Peran generasi muda dalam gerakan lingkungan memberikan kontribusi yang sangat penting. perlunya ada wadah yang bisa memfasilitasi anak muda untuk

ISTIMEWA

belajar hingga membuat kegiatan positif untuk lingkungan. Hal Itulah yang mendorong terbentuknya Koalisi Pemuda Hijauh Indonesia (KOPHI) yang dideklarasikan pada 30 Oktober 2010, di museum Bank Mandiri, Jakarta. Melihat degradasi lingkungan saat ini, termasuk bencana yang kerap terjadi cenderung diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. “Ada korelasi antara perilaku manusia dengan bencana yang terjadi, seperti penebangan hutan (Illegal Logging) yang mengakibatkan banjir sekaligus perubahan iklim dalam jangka panjang,” terang ketua umum KOPHI Lidwina Marcella saat ditemui Bumi dipenghujung bulan lalu. Menyikapi peran pemuda untuk terus mengkampanyekan isu-isu

lingkungan, KOPHI melihat peran yang dimiliki pemuda itu harus dituntut selalu kreatif dan dinamis. Menurut Lidwina yang akrab dipanggil Ecca, peran pemuda saat ini harus kreatif dalam menyikapi kasus lingkungan. Pemuda harus mengemas isu lingkungan dengan cara yang sangat menarik, hal itu untuk mendorong minat pemuda lainnya, juga agar mudah diterima masyaraka luas. Disambung olehnya, dengan terbentuknya KOPHI, komunitas-komunitas peduli lingkungan lainnya dapat saling berbagi pengalaman, ide, dan masukan kepada komunitas lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. “Tujuan dibentuknya KOPHI untuk mengakomodir pemuda-pemuda di Indonesia yang tidak mempunyai ruang dalam mengkampanyekan

lingkungan, terutama pemuda-pemuda di daerah-daerah” terangnya KOPHI sendiri merupakan koalisi mahasiswa dari berbagai perguruan

17

ISTIMEWA

tinggi yang ada. Seperti STIKOM The London School of Public Relations (LSPR) – Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Pelita Harapan, Universitas Indonesia, Bina Nusantara, Bina Nusantara International, Universitas Bakrie, Universitas Negeri Jakarta, President University, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Padjajaran. “KOPHI juga berbagi informasi lewat situs www.kophi.org dan akan segera membuka cabang di enam regional, Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Papua, Sulawesi, Maluku”. Jelasnya disela-sela persiapan acara disekretariat KOPHI, kampus STIKOM LSPR, Sudirman Park Complex Jl. K.H. Mas Mansyur, Kav. 35,Jakarta Pusat. Saat menutup perbincangan, Lidwina berjanji walau organisasi yang ISTIMEWA dipimpinnya baru seumur jagung, nantinya Melalui KOPHI akan terus mengajak anak-anak muda untuk aktif dan peduli melakukan kegiatan lingkungan. (anas)


Buku Mania BUKU

ini terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama membahas tentang Teori-teori Etika Lingkungan. Sebelum masuk ke teori etika lingkungan, terlebih dahulu dibahas mengenai teori Etika dan perkembangannya. Teori-teori Etika Lingkungan yang dibahas dalam buku ini adalah: Antroposentrisme, Biosentrisme, Ekosentrisme, dan Ekofeminisme. Di Bagian Pertama dibahas tentang Hak Asasi Alam dan Prinsip-prinsip Etika Lingkungan Hidup. Dibagian kedua, buku ini mulai menerobos pada permasalahn Etika Lingkungan dan Politik Lingkungan. Disini Sonny Keraf mencoba untuk menjelaskan isu lingkungan adalah isu global yang terkait dengan politik global. Berbicara soal lingkungan, tidak hanya berkisar pada isu pemanasan global. karena hal itu hanya bagian kecil dari permasalahan lingkungan. Banyaknya persoalan lingkungan yang masih harus disasar, yang lebih bersifat holistik, aspek politik, kebijakan ekonomi, hutang luar negeri, dan lain-lain semuanya berpengaruh terhadap lingkungan. Buku ini juga mampu menjelaskan perlunya kembali kepada kearifan tradisional. Suku-suku terasing yang kita anggap rendah, ternyata lebih memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Walau kita tidak dituntut untuk menerima secara total adat-istiadat ataupun prinsip hidup mereka, namun setidaknya kita bisa belajar dari etika Masyarakat adat. Menariknya, dibuku ini ada argumen dari penganut Antroposentrisme. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, dan dalam kebijakan yang diambil berkaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah kepentingan manusia, oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. bagi penganut ini Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Secara tuntas, buku ini membahas teori etika yang melandasi teori etika lingkungan. Konsep-konsep Antroposentrisme, Biosentrisme, Ekosentrisme, Hak Asasi Alam,

Judul: Etika Lingkungan Penulis: A. Sonny Keraf Penerbit: Penerbit Buku KOMPAS, 2002 Jumlah Halaman : XXII + 322 hlm Dimensi: 14 cm x 21 cm Ekofeminisme hingga Prinsip-prinsip Etika Lingkungan Hidup.Dijelaskan juga tentang Etika Lingkungan dan Politik Lingkungan, kaitan antara ekonomi global dan krisis lingkungan, sekaligus bagaimana kearifan tradisional dapat disandingkan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mengelola lingkungan hidup. Sepertinya anda akan merasa risau jika berbicara lingkungan tanpa membaca buku ini. Mengingat isinya akan menambah sempurna pengetahuan anda pada wilayah ekologi Banyak orang yang paham tentang lingkungan hidup, namun tidak banyak yang paham soal etika secara tepat dan benar. Anda mungkin sudah hilang kesabaran untuk menemukan bukunya. (anas)

18


Buku Mania AIR sebagai kebutuhan manusia yang paling mendasar, tanpa air manusia tak akan hidup. Dalam buku ini permasalahan mengenai air dan perebutan air berkedok kemandirian ditulis dengan sangat kritis, dalam bahasa yang dinamis dan dibahas secara mendalam. Air adalah hak asasi manusia. Tanpa air manusia tak layak disebut manusia. Privatisasi air menjadi tertuduh penyebab kerusakan sumber mata air, akibat eksploitasi berlebihan dan tak tau adab. Persoalan privatisasi mengakibatkan kekeringan hebat dan kelangkaan air di penjuru dunia. Perang baru yang di sebabkan oleh air ini (perang air) akan lebih besar dan mendasar dibanding perang memperebutkan minyak dan sumberdaya lain. Sebagai penulisnya, Vandhana Shiva sendiri adalah seorang aktivis lingkungan yang radikal dari India. Pandangan-pandangannya tentang isu lingkungan, pertanian, spiritualitas dan hakhak perempuan dia tuangkan kedalam suatu tulisan yang menarik seperti dalam buku Water Wars Sampai saat ini, para pemain besar (korporat air) entah itu yang lama maupun yang baru terus berekspansi untuk mem-privatisasi air di berbagai negara. Mereka bersembunyi dibalik aturan-aturan Perdagangan Bebas WTO, NAFTA, FTAA, yang tak lain adalah kaki tangan IMF untuk privatisasi sumber daya alam (baca: air). Faham Neoliberalisme telah membuat segalanya selalu berarti “uang”. Hal pertama dalam buku ini yang dimaksud perang air adalah perang paradigma— konflik perihal cara memahami air JUDUL: Water Wars Privatisasi, Profit dan Polusi PENULIS: Vandhana Shiva PENERBIT: INSIST PRESS Tahun Terbit: 2002 HALAMAN: 179 Halaman

19

berikut penggunaannya. Sebagai perang paradigma, perang air merupakan benturan (clash) dua kutub paradigma yang berbeda diametrikal: komunal versus pasar, konservasi melawan eksploitasi. Sedangkan manifestasi sebagai perang tradisional itu tampak dalam berbagai insiden kekerasan, baik yang dilakukan negara maupun modal kepada masyarakat petani, adat, komunitas yang dicap “terasing”, yang sedang mempertahankan hak pengelolaan sumber daya airnya (hlm 18). Pada gilirannya buku ini akan membawa perubahan pada cara pandang kita mengenai pasar. Seolah-olah pasar mempermudah kita. Solusi kelangkaan dengan menghadirkan pasar air justru membuat air menjadi eksklusif. Berkedok harga yang tinggi akan memberi insentif bagi konservasi, kiranya mustahil berlaku. Karena sudah barang tentu korporasi akan menjual air kepada penawar tertinggi. Profit yang diperoleh, dengan demikian, hanya menjadi pendorong bagi mereka untuk terus berproduksi, dan terusmenguras air. Walau hadir dengan terbitan perdana tahun 2002, buku ini masih pantas sebagai bacaan wajib bagi mereka yang bergelut didunia aktivis, karena Vandhana Shiva sendiri pernah mengungkapakn bahwa kolonialisme lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisme baru merampas seluruh kehidupan. (anas)


Green Life Style DITENGAH MUNCULNYA BIODEGRADABLE PLASTIK

Kantong Kain TETAP SOLUSI TERBAIK

BUMI- Dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan semua umat manusia di dunia tidak terlepas dari penggunaan plastik. Itu karena plastik masih menjadi bagian dalam melayani pelanggan. Saat kita berbelanja sesuatu barang, baik di ritel-ritel, pasar modern, maupun pasar tradisional, plastik menjadi sarana utama sebagai pembungkusnya. Plastik dianggap sebagai hal yang praktis, ringkas dan secara ekonomis sangat murah, karena diberikan gratis kepada pelanggan usai berbelanja. Tapi mengertikah kita akan dampak penggunaan plasti itu? Plastik butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai.Hal itu disebabkan plastik menggunakan zat-zat adiktif kimiawi yang memang sulit di urai oleh tanah. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, Ditambah jika proses pembakaranya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi. Kantong plastik juga penyebab banjir, karena menyumbat saluran-saluran air, tanggul, sehingga mengakibatkan banjir. Bahkan yang terparah dapat merusak turbin waduk Akhir-akhir ini saat masuk ritel, kita ditawari plastik jenis baru. Tersimpan kata Biodegradable plastic pada permukaan kantong plastik yang disablon tersebut.Tak lupa kalimat â&#x20AC;&#x153;plastik ini akan hancur dengan sendirinyaâ&#x20AC;? pun diselipkan di kantong plastik itu. Ditambah kalimat â&#x20AC;&#x153;Plastik ini akan terurai dalam 2 tahunâ&#x20AC;? menjadi klop untuk menarik hati menggunakan plastik yang disodorkan para pemilik toko. Alasannya karena dalam Biodegradable plastik tersebut terkandung Oxium, salahsatu aditif yang

dapat mempercepat terjadinya proses degradasi plastik dalam waktu 2 tahun melalui oksidasi, thermal, dan fotodegradasi. Menjadi pertanyaan kini, sudahkah plastik jenis oxium itu menjadi solusi yang ramah lingkungan? Jawabnya belum tentu!, Karena di beberapa negara maju, walau bahan plastik biodegradable sudah diproduksi secara komersial, seperti poli hidroksi alkanoat (PHA), poli e-kaprolakton (PCL), poli butilen suksinat (PBS), dan poli asam laktat (PLA). Tetap saja kebanyakan bahan baku untuk bahan plastik biodegradable masih menggunakan sumber daya alam yang tidak diperbarui (non-renewable resources) dan tidak hemat energi. Dengan demikian, tentu pengembangan bahan plastik biodegradable yang memanfaatkan bahan-bahan alam terbaharui (renewable resources) sangat diharapkan. Akhirnya persoalan mengatasi penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan dengan usaha menciptakan plastik ramah lingkungan belum sepenuhnya terpenuhi. Plastik biodegradable menyisakan persoalan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diperbaharui, dan penggunaan energinya juga berlebih (tidak hemat energi) dalam proses produksinya. Solusi terbaik adalah mengurangi penggunaan plastik dengan beralih menggunakan tas kantong berbahan kain, yang dapat dipergunakan berulang-ulang untuk berbelanja guna mengurangi sampah plastik. Tas Kantong berbahan kain tetap menjadi gaya hidup yang ramah lingkungan untuk aktifitas berbelanja anda selama belum ada plastik yang benarbenar ramah lingkungan. Kini saatnya Tolak Plastik yang disodorkan pelayan toko. (dad)

20


Aksi Sahabat

BANGUN

SHEL TER HINGGA SHELTER

85 UNIT

Respon Salam Pasca Tsunami

ISTIMEWA

ISTIMEWA

ANDRIO NURUL

ISTIMEWA ISTIMEWA

BUMI- MASIH segar diingatan kita, juga masih meninggalkan kepedihan saat Kabupaten Mentawai di Guncang gempa berkekuatan 7.2 SR satu setengah bulan lalu. Tepatnya pada Senin 25 Oktober 2010, sekira pukul 21.42 WIB, kekuatan gempa yang terjadi di Mentawai itu memicu datangnya Tsunami setinggi 12 meter. Titik episentrum gempa yang mengundang Tsunami itu berada di Barat Daya Pagai Selatan, sekitar 78 km dari Pusat Kecamatan Sikakap. Membuat Desa-desa di Pantai Barat Pagai dan Sipora luluh lantak. Sebanyak 14 Dusun di 8 Desa dan 4 Kecamatan tersapu bersih. Satu jam setelah Tsunami menerjang pada pukul 23.00 WIB, dipastikan ratusan orang tewas, ratusan lainnya luka berat dan ringan, ratusan lagi hilang. Tak terhitung pula bangunan yang rusak dan rubuh seperti rumah, sekolah, mesjid, gereja semua luluh lantak. Bangkai kayu log kapal, spead boat dan perahu betebaran dalam kampung, menjadi pemandangan yang tak lazim Kejadian itu dengan cepat direspon elemen WALHI. Sehari Pasca gempa Tsunami Mentawai, Sahabat Alam (SALAM) WALHI Sumbar berkumpul menuju Sekretariat Lumbung Derma di kantor WALHI Sumatra Barat, dengan agenda penanganan korban Tsunami Mentawai. Koordinator SALAM Andrio Nurul yang akrab disapa Rio, langsung bertugas memimpin tim relawan untuk menyalurkan bantuan dan membuat struktur posko Lumbung Derma di Sikakap. Kesigapan SALAM di lanjutkan dengan menetapkan struktur posko, dan Rio selaku koordinator juga merangkap tugas sebagai koordinator IT dan Database Lumbung Derma guna memperlancar distribusi bantuan. Nantinya bantuan dari posko Lumbung Derma itu dibawa ke Dusun-dusun yang mengalami kerusakan dan korban

cukup banyak seperti Dusun Maonai,Tumalei,Muntei Eru Paraboat, dan Purourougat. Tak hanya disitu, kerja-kerja anak SALAM terus diuji sejauh apa empatinya terhadap para korban. Dengan didukung seluruh Elemen WALHI yang lain, termasuk WALHI Sumbar sendiri, program pembangunan pemukiman yang layak bagi para korban gempa dan Tsunami Mentawai pun terlintas dipikiran mereka. Usai dilakukan verifikasi, akhirnya ditetapkan pendirian rumah permanen sebanyak 40 unit,di Dusun Maonai, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Utara. Lalu 45 unit lagi dibangun di Dusun Tumalei, Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara. Hingga kini pelaksanaan pembangunan shelter itu masih dalam proses pengerjaan, Rio bersama timnya hingga diturunkannya tulisan ini, masih berada di Sikakap untuk terus memantau dan mengelola pelaksaanaan program pembangunan shelter tersebut hingga usai. (Andrio Nurul, Koordinator Salam WALHI, Sumbar)

21


MEMICU KDAROI PNROYFEKLRIEK DD BUMI- Kerjasama Pemerintah Australia dengan Indonesia terkait perubahan iklim atau Skema REDD, dinilai Walhi sebagai sesuatu yang bukan merupakan solusi bagi perubahan iklim. Hal itu hanya merupakan bentuk pengalihan negara maju atas tanggung jawab aktifitas industrinya kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Direktur Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arie Rompas, mengatakan, proyek Reduction Emission Deforestation and Degradation (REDD) hasil kerjasama Australia dan Indonesia malah dapat memicu konflik. Diterangkan Arie, hal itu terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang baik dengan masyarakat sekitar wilayah proyek, dan tidak disebutkannya hak-hak masyarakat lokal di sekitar kawasan proyek yang dikhawatirkan terjadi konflik dikemudian hari. Menurutnya, propinsi Kalteng menjadi salah satu wilayah yang di dorong untuk skema perubahan iklim terutama inisiatif REDD dari kerja sama antar pemerintah maupun inisiatif sektor swasta. Proyek Indonesia-Australia Carbon Patnership (IACP), ini ada komitmen Australia yang akan membantu Indonesia dengan menggelontorkan dana sebesar

AUD 40 juta bahkan bisa kembali mendapat tambahan sekitar AUD 30Juta. Salah satu proyeknya adalah KFCP (Kalimantan Forest Carbon Patnership) yang terdapat di wilayah Eks Pengembangan Lahan Gambut satu juta hektar di Blok E, dengan luasan 120ribu hektare, ungkapnya. Akar masalah dari perubahan iklim kata Arie, paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan rakus akan energi, juga mengekploitasi sumber daya alam untuk pemenuhan industri negara-negara maju. Disisi lain negara-negara selatan termasuk Indonesia yang memiliki hutan tropis juga ikut menyumbang atas pelepasan emisi karena tingginya degradasi dan deforestasi hutan akibat pengundulan dan kebakaran hutan. Dia menambahkan, berbagai solusi perubahan iklim mulai dibicarakan, namun sayangnya argumen-argumen yang disampaikan tidak berangkat dari kesadaran dan pengakuan gagalnya model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. â&#x20AC;&#x153;Hal itu menyebabkan ketimpangan yang besar antara negara kaya dengan negara miskin, padahal warga yang rentan atas

Campaign perubahan iklim merupakan masyarakat miskin yang hidup di pedesaan,â&#x20AC;? ujarnya beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, hingga saat ini solusi yang dikeluarkan lebih menguntungkan negara maju dan tidak pernah mengarah kepada penyebab utama meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer, namun dialihkan dengan skema perdagangan karbon. â&#x20AC;&#x153;Kerjasama yang dibangun ini seperti menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab negara maju dan pihak swasta untuk memperoleh keuntungan dari isu perubahan iklim melalui skema perdagangan karbonâ&#x20AC;? tandasnya. (dad)

PHOTO-PHOTO WALHI

22


Campaign

Aktivis WALHI Kunjungi Australia BUMI - AUSTRALIA menjadi tuan rumah bagi perjalanan tiga orang pengkampanye lingkungan asal Indonesia (19/11/). Kepala Departemen Kampanye Walhi eksekutif Nasional, teguh Surya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas, dan Muliadi (ARPAG) mempromosikan debat tentang pendekatan Australia untuk offsetting emisi atau pancaran karbon melalui hutan di Indonesia. Ketiga orang aktifis ini juga mengunjungi anggota Parlemen Australia,Mr.Tony Burke dan Menteri Lingkungan Australia untuk perubahan iklim, Mr Greg Combet. Perjalanan itu guna menyoroti isu yang melingkupi proyek percobaan pemerintah AustraliaIndonesia untuk mengarahkan dan menghasilkan kredit karbon

dengan memugar dan memelihara 100,000 hektar Aktifis Indonesia meminta Australia untuk merubah kebijakan nya atas rencana offset hutan internasional dan memberi masyarakat lokal kendali lebih besar atas proyek konservasi hutan. Isu ini menjadi perhatian dalam suatu pertemuan dengan pejabat dari Departemen Iklim Perubahan dan Ausaid yang sedang menerapkan proyek tersebut. Arie Rompas, mengatakan pada era rezim Soeharto pemerintah membuka area untuk penghisapan hutan dan daratan, dengan tidak mengindahkan orang-orang Dayak sebagai warga pribumi Kalimantan. Sedangkan Muladi sebagai perwakilan suku dayak juga sekjen ARPAG, menginginkan implemantasi dari proyek itu dengan melibatkan masyarakat lokal yang tinggal didalam kawasan hutan. â&#x20AC;&#x153;Orang Dayak telah tinggal dan hidup di area kawasan sejak lama, kami menginginkan cara terbaik untuk memugar kembali, dan melindungi lingkungan kami.Kita ingin dilibatkan secara aktif dalam pengembangan dan desainnya, untuk melindungi dan menjaga pengaruh lingkungan yang alami untuk hidup kitaâ&#x20AC;? katanya. Proyek percobaan yang dilakukan Australian adalah bagian dari keputusan

23

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Mengurangi Emisi dari Penebangan hutan. Rencana internasional untuk menyimpan karbon didalam hutan membuat indonesia telah menerima milyaran Dollar dari negara-negara seperti Norwegia, Jerman dan Australia sebagai bagian dari rencana tersebut. Teguh Surya, kepala departemen Kampanye Direktur WALHI Nasional dalam rilis yang dikirimkannya mengatakan, WALHI mendukung perlindungan hutan di Indonesia hingga duapuluh tahun kedepan. â&#x20AC;&#x153; Kita menghargai usaha dari pemerintah Australia untuk melindungi hutan secara efektif dengan cara menunjuk dasar penyebab penebangan hutanâ&#x20AC;? ujarnya Ketiga aktifis lingkungan ini juga mengunjungi Melbourne, Brisbane, Sydney dan Canberra untuk ambil bagian dalam forum publik bersama NGO Australia. Walhi sendiri merupakan NGO lingkungan tertua di Indonesia yang tergabung sebagai anggota Friend Of earth International. (dad)


Gagasan INFRASTRUKTUR ENERGI RAMAH LINGKUNGAN oleh : Azwar Anas

Nol Besar

DEWASA ini penggunaan energi untuk kebutuhan manusi bertambah besar. Sementara ketersediaan sumber daya alam untuk pemenuhan energi semakin menipis. Ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui guna kebutuhan energi semakin mengkhawatirkan, karena kelak terjadi krisis energi berkepanjangan. Pemerintah bahkan masyarakat dunia dituntut untuk dapat mencari alternatif sumbersumber energi yang bisa diperbaharui. Selain ramah lingkungan, Krisis kebutuhan energi bisa dihindari Kini yang menjadi soal adalah, keinginan bersama untuk menggunakan energi ramah lingkungan tadi. Tanpa ada keinginan yang kuat dan peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang pro lingkungan maka menjadi sia-sia. Mempertahankan kelangsungan ekologi agar tetap lestari, sehingga bumi yang kita diami menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk hidup, harus menjadi gerakan bersama. Memulai dengan gerakan penggunaan energi ramah lingkungan, menjadi modal gerakan selanjutnya untuk pencarian sumber-sumber energi terbarukan. Pencarian sumber energi terbarukan hingga mengimplementasikannya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, jika cadangan minyak di Indonesia dianggap hanya bisa bertahan dalam kurun 20 tahun kedepan, maka infrastruktur untuk penggunaan energi terbarukan itu harus dapat dipenuhi minimal 5-10 tahun kedepan. Contoh kecil adalah kendaraan yang disebut-sebut menggunakan tekhnologi ramah lingkungan melalui penggunaan bahan bakar gas. Pengguna merasa kesulitan untuk dapat memenuhi bahan bakarnya karena keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar gas yang ada. Ini jadi Contoh kecil tidak didukungnya penggunaan energi ramah lingkungan karena pemerintah tidak pernah membangun infrastrukturnya dengan

jelas dan maksimal. Parahnya banyak pengguna bahan bakar gas yang kembali beralih ke bahan bakar bensin atau solar. Belum lagi sumber energi terbarukan yang kita bisa miliki seperti Microhydro, panas bumi (Gheotermal), energi gelombang, energi matahari, energy angin dan Biomassa yang belum dimanfaatkan secara maksimal juga. Kesemua potensi sumber energi yang kita miliki itu, tanpa membangun infrastruktur yang jelas tak mungkin akan terwujud. Belum adanya keinginan untuk membangun infrastruktur dalam memproduksi energi bersih yang ramah lingkungan menjadi persoalan tersendiri di negeri ini.Walau tingkat polusi di Indonesia sudah masuk peringkat tertinggi ketiga di dunia, ternyata Indonesia belum bergeming untuk melakukan perubahan menghasilkan energi ramah lingkungan. Faktor polusi yang berasal dari transportasi, dengan menyumbang 83 persen polutan terjadi akibat penggunaan bensin premium yang masih digunakan di Indonesia.Bukti bahwa Indonesia tidak memiliki solusi untuk perubahan lingkungan yang lebih baik. Sedangkan upaya yang terus didengungkan untuk mengganti energi tidak ramah lingkungan dengan energi yang lebih ramah, menjadi nol besar karena tidak didukung infrastruktur yang memadai. Untuk membangun infrastruktur, malahan Jepang yang mengucurkan investasi hingga US$12 miliar dalam program Smart East Asian Community Initiative yang merupakan program pembangunan infrastruktur di sejumlah kota di negara anggota ASEAN. Dana sebesar US$12 miliar itu rencananya dikelola dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public-privflte partnership). Keterlibatan Jepang itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Ekonomi Asean ke42 di Danang, Vietnam Agustus lalu dengan tema AEC A Community for Dynamic and Sustainable Growth. Proyek yang melibatkan 400 perusaahaan asal Jepang itu nantinya akan membantu kota-kota di negara-negara ASEAN dengan membangun infrastruktur berupa penggunaan sistem kelistrikan yang canggih, transportasi massa hemat energi, serta membangun fasilitas pengelolaan air ramah lingkungan.Lalu dimana infrastruktur hasil inisiatif bangsa kita?*

24


Bumi edisi november 2010