Page 14

14

HARIAN 24 Maret 2012/1 Jumadil Awal 1433 H SABTU VOKAL

JUMAT

19 Oktober 2012/3 Zulhijjah H HARIAN1433 VOKAL

LINTAS

RealisasiPembangunan FisikTA2012Rendah RENGAT (VOKAL)-Realisasi pembangunan fisik di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada APBD murni Tahun Anggaran (TA) 2012 masih rendah. Hal tersebut diketahui dalam peninjauan lapangan menindak lanjuti hasil rapat evaluasi realisasi kegiatan pembangunan fisik APBD murni Inhu TA 2012, Kamis (18/10) Kepada wartawan, Kabag Pembangunan Setdakab Inhu Suhardi saat melakukan peninjauan 17 buah pembangunan fisik pada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengatakan, hasil peninjauan di lapangan ditemukan kegiatan fisik yang belum memuaskan, di mana persentasenya masih di bawah target. Pelaksanakan pembangunan fisik tersebut terdiri dari proyek fisik Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebanyak 6 titik, Disdik 4 titik, Disperindag 1 titik, Dikes 2 titik, RSUD 2 titik dan Disporabutsata 2 titik. Pada pembangunan 4 lantai Kantor Bupati Inhu, realisasi fisiknya hanya 24 persen per 15 Oktober 2012 ini. Berdasarkan kontrak, seharusnya hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 61 persen, di mana konstruksi pembangunan lantai di setiap tingkatnya sudah tuntas. "Pembangunan kantor Bupati terlambat 37 persen. Ini kita pertanyakan, apa penyebab dan kendala dalam pengerjaan di lapangan. Sesuai kontrak, kegiatan fisik ini sudah harus tuntas pada Desember mendatang," ujarnya. Hasil evaluasi pada masing-masing SKPD itu, imbuhnya, seluruh kegiatan fisik yang dibiayai APBD murni Inhu TA 2012 hanya terealisasi 48 persen dengan realisasi keuangan baru mencapai 44 persen. "Per tanggal 30 September seharusnya pembangunan fisik sudah tuntas agar tidak bermasalah dalam kontrak kerja," tandasnya. Dengan masih rendahnya persentasi kegiatan fisik itu, pihaknya berharap para penerima kerja harus maksimal mengelola kegiatan dengan melakukan langkah-langkah percepatan. "Kita minta pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal, dimana Desember mendatang semua sudah harus diserahterimakan," tegasnya. Sejumlah kegiatan fisik yang harus digesa itu diantaranya pembangunan Kantor Bupati Inhu, pembangunan RSUD Indrasari Rengat, Pasar Belilas, serta kegiatan di Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan. "Bila pada waktu yang ditentukan pekerjaan tidak terselesaikan, maka pihak pemberi kerja akan memberikan pinalti kepada penerima kerja dan melakukan penyitaan jaminan pelaksanaan,," tegasnya lagi. (dtc/del)

Berhentikan 8 Camat, Bupati Didukung RENGAT (VOKAL)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendukung keputusan Bupati Inhu yang memberhentikan 8 camat dan 1 orang kepala dinas (kadis). Dukungan tersebut disampaikan Plt Ketua DPRD Inhu Arif Ramli di gedung DPRD Inhu Pematang Reba, Kamis (18/10). Menurutnya, Bupati memiliki wewenang terkait pencopotan tersebut, di mana langkah tersebut bias saja dimaksudkan untuk menunjang kinerjanya. "Kita mendukung kebijakan Bupati tersebut, sebab hal ini akan menunjang peningkatan kinerja, terutama dalam percepatan program eKTP," ujarnya. Ditambahkan, sejauh ini belum ada desakan dari DPRD Inhu untuk mengundang Bupati hearing. Namun, sebutnya, hal itu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota dewan. "Kalaupun harus hearing, saya rasa itu akan menjawab teka-teki penyebabnya," ungkapnya. Pemberhentian 8 camat dan 1 orang kadis tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Inhu Nomor 347 - 2012 tertanggal 16 Oktober 2012 yang petikan sahnya ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Inhu Wardiati. Kedelapan camat yang diberhentikan itu adalah Camat Kuala Cinaku, Rengat, Rengat Barat, Seberida, Batang Gansal, Lirik, Airmolek dan Peranap. Sementara kadis yang dicopot adalah Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (rtc/del)

Sekretariat Daerah

: 0769-341009

Sekretariat DPRD

: 0769-311341

Pengadilan Negeri Rengat: 0769-341059 Pengadilan Agama Rengat : 0769-341102 Kejaksaan Negeri Rengat : 0769-341271 PDAM

: 0769-21634

Kantor Satpol PP

: 0769-341137

Kodim 0302 Inhu

: 0769-21035

Polres Inhu

: 0769-21110

Polsek Peranap

: 0769-561110

Polsek Lirik

: 0769-41033

Polsek Pasir Penyu

: 0769-41110

RSU Indrasari Rengat

: 0769-341066

Penanggung Jawab/Redaktur:DELDI INDRA

OBRIN

Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto belum lama ini berbincang-bincang dengan aparat Desa Belimbing dan petani membahas peningkatakan petanian kedepan.

Pemkab Siap Bantu Kebutuhan Petani RENGAT(VOKAL)-Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu siap membantu menyediakan berbagai kebutuhan petani sebagai upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat petani. Hal tersebut disampaikan Bupati belum lama ini di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal. Menurutnya, demi meningkatkan perekonomian petani, Pemkab Inhu telah melakukan berbagai program pembangunan, termasuk akan membantu pembangunan lahan

petani. "Tinggal kemauan petani itu sendiri, bagaimana cara petani untuk memanfaatkan hasil pembangunan itu," kata Bupati. Lebih jauh dituturkannya, Pemkab Inhu melalui instansi terkait telah mempersiapkan program untuk membantu pe-

LAPORAN: OBRIN/INDRAGIRI HULU

tani, baik menyediakan bibit karet, bibit sawit, bibit tanaman holtikultura maupun benihpadi kepada kelompok tani. "Bagi kelompok tani yang membutuhkan bibit karet, bibit sawit, bibit tanaman holtikultura serta benih padi, agar berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkab Inhu," ujar Bupati. Dalam kesempatan itu Bupati juga mengimbau para petani bagi yang belum membentuk

koperasi petani, agar segera membentuknya demi kelancaran proses kegiatan maupun kelancaranhubungan petani dengan pemerintah daerah. "Saya juga mengimbau instansi terkait agar bersergi melakukan koordinasi dan komunikasi dengan petani.Karena prioritas Pemkab Inhu kedepan adalah peningkatan pembangunan pertanian secara luas," sebut Bupati. Jika melihat geografis daerah Kabupaten Inhu, imbuhnya, sangat potensial untuk dila-

kukan pengembangan pertanian secara luas,tinggal lagi peran serta masyarakat dan petani. "Pembenahan irigasi di sekitar areal lahan petani serta pembangunan jembatan dan sektor lainnya yang sifatnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan terus kita laksanakan. Demi untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, kita akan terus turun mengunjungi masyarakat untuk berdialog guna menampung aspirasi masyarakat," pungkasnya. (***)

 Terkait Aksi Pemukulan Terhadap Sejumlah Wartawan

“Prajurit TNI AU Pemukul Wartawan Harus Dihukum“ RENGAT(VOKAL)- P u l u h a n wartawan liputan Indragiri Hulu (Inhu) meminta aparat TNI AU yang melakukan pemukulan terhadap belasan wartawan yang meliput jatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 200 di perumahan warga RT 04/02, Dusun Bencah Rimbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Selasa (16/ 10) lalu, harus dicopot dari jabatannya serta diproses secara hukum. "Tindakan kekerasan terhadap jurnalis ini harus diusut tuntas dan proses hukum terhadap pelakunya harus dilanjutkan," tegas salah seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Inhu dalam orasinya saat menggelar demo di kantor DPRD Inhu, Kamis(18/10). Dalam orasinya para wartawan meminta ke depan tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap wartawan. "Berikan jaminan terhadap kebebasan wartawan dalam menjalankan profesinya, seperti termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan dilindungi Undang-undang, karena itu usut tuntas pelaku kekerasan

terhadap wartawan.Wartawan adalah mitra sekuruh pihak yang harus dilindungi," teriak wartawan lainnya dalam orasinya. Orasi yang disampaikan para jurnalis itu mendapat sambutan baik Plt Ketua DPRD Inhu Arif Ramli. Arif mengaku sangat menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah aparat TNI AU tersebut, karena keberadaan wartawan di lokasi jatuhnya pesawat tersebut dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik. "Secara pribadi kita juga menginginkan kasus tersebut diproses sesuai hokum dan aturan yang berlaku," tandasnya. Hal yang sama ditegaskan anggota DPRD Inhu Adilla Ansori. Ia berharap kedepannya tidak ada lagi aksi kekerasan terhadap wartawan. "Wartawan harus dilindungi. Karena tugas wartawan sangat mulia, sebagai penyalur informasi sesuai tuntutan publik. Kita berharap jangan ada lagi kasus seperti ini di kemudian hari,"ucapnya Aksi tersebut juga disaksikan Kapolsek Rengat Barat Kompol Efrizon. (frs)

RALAT BERITA DALAM pemberitaan Harian Vokal edisi Kamis (18/10) halaman 14 yang berjudul 'Bupati Dukung Dugaan Gratifikasi Diusut Tuntas', pada alinea 14 tertulis: Seperti diberitakan Vokal edisi Rabu (17/10), merujuk pemberitaan Harian Koran Riau disebutkan Kepala Disdukcapil Inhu HM Sadar sebagai salah seorang penerima dana gratifikasi sebesar Rp2,5 miliar dari PT ALL…dst. Seharusnya: …HM Sadar dituding menerima bagian dari total Rp25 miliar dana gratifikasi PT AAL.Para pejabat dan mantan pejabat tersebut diduga ikut menerima masing-masing sebesar Rp300 juta. Dengan demikian kesalahan telah kami perbaiki. REDAKSI

SEJUMLAH wartawan di Inhu, Kamis (18/19) menggelar demo di Kantor DPRD Inhu. Mereka mengutuk kekerasan yang dilakukan anggota TNI AU terhadap wartawan yang meliput jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Siak Hulu, Kampar, Selasa (16/10) lalu.

FRASETIA

Warga Air Molek I Minta SWP Kembalikan Lahan 226 H RENGAT(VOKAL)-Makin berlarutnya penyelesaian sengketa lahan antara warga Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PR Sinar Widita Permata (SWP), menimbulkan kegerahan pada warga. Oleh karena itu puluhan warga Air Molek mendatangi Kantor Bupati Inhu guna meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) selaku pihak yang memediasi agar mendesak perusahaan itu untuk mengembalikan segera lahan seluas 226 hektar yang dituntut masyarakat itu. "Kami minta lahan itu segera dikembalikan kepada kami, meskipun di atas lahan itu sudah ditanami kelapa sawit oleh pihak SWP. Kami tidak mau hanya diberi ganti rugi, kami ingin lahan itu segera dikembalikan. Karena lahan tersebut akan kami wa-

riskan kepada anak cucu kami nanti," tegas Rusli, salah seorang tokoh masyarakat Air Molek kepada Vokal, Kamis (18/10) di Kantor Bupati Inhu. Dituturkannya, tuntutan pengembalian lahan masyarakat itu sudah berlangsung lama dan sudah disampaikan kepada DPRD Inhu. Meski dewan sudah berupaya mempertemukan pihak PT SWP dengan masyarakat melalui hearing, serta di hadiri instansi terkait, namun upaya tersebut tidak membuahkan solusi. "Karena itu masyarakat kembali menyampaikan kepada pemerintah daerah agar mencarikan jalan penyelesaian persoalan lahan masyarakat tersebut dengan pihak manajemen PT SWP," tegasnya Pemkab Inhu padaKamis (18/ 10) kemarin memediasi per-

temuan antara masyarakat dengan pihak PT SWP di ruang rapat Kantor Bupati Inhu. "Mudah-mudahan hasil pertemuan itu ada titik terangnya," harapnya. Kabag Tata Pemerintahan dan Administrasi Umum Setdakab Inhu Hendri yang dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan, awalnya lahan yang dituntut masyarakat seluas 226 hektar, namun kemudian menjadi 99 hektar. Kendati demikian, pertemuan itu tidak berhasil menemukan solusi, karena manajemen PT SWP yang hadir tidak bisa mengambil keputusan. "Dengan demikian pertemuan akan dilanjutkan tanggal 2 November mendatang dengan menghadirkan Komisaris PT SWP. Hal tersebut sudah disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak," terangnya. (obr) Perwajahan: HASAN

Harian Vokal Edisi 19 Oktober  

Santun Mengkritisi, Cerdas Menyikapi

Harian Vokal Edisi 19 Oktober  

Santun Mengkritisi, Cerdas Menyikapi

Advertisement