Issuu on Google+

CYAN YELLOW MAGENTA KEY

11 APRIL 2012 SUBUH : 04:57 DZUHUR : 12:18 ASHAR : 15:30 MAGHRIB : 18:21 ISYA : 19:31

Rp2000 (Pekanbaru) Rp3000 (Luar Kota)

Harian Vokal Santun Mengkritisi, Cerdas Menyikapi

RABU

11 April 2012 19 JUMADIL AWAL 1433 H EDISI 635/TAHUN III Harga Langganan

Rp50.000/bulan Luar Kot ota+ a+O Ong ngk kos Kirim

Email: harianvokal@gmail.com

24 Halaman (3 SESI)

KPK Periksa 6 Anggota DPRD Hari Ini n Dugaan Korupsi Venue PON XVIII

PEKANBARU(VOKAL)-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap 6 anggota DPRD Riau hari ini (11/4), terkait dugaan korupsi pengesahan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Pembangunan Venue (Lapangan) Menembak PON XVIII 2012. LAPORAN: ZULKIFLI & DAIRUL/PEKANBARU Salah seorang penyidik KPK ketika ditemui di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, tadi malam, mengungkapkan, keenam anggota DPRD Riau yang akan diperiksa tersebut adalah: Taufan Andoso Yakin (Wakil Ketua DPRD Riau), Roem Zein, Abubakar Siddik, Iwa Sirwani Bibra dan Zulfan Heri. Empat nama belakangan merupakan anggota Pansus DPRD Riau Revisi Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Pembangunan Venue Menembak PON XVIII 2012.

Bersambung...Hal 7

Sekwan Diperiksa KPK 2,5 Jam PEKANBARU(VOKAL)Sekretaris Dewan (Sekwan) Riau Zulkarnain Kadir, diperiksa penyidik KPK, di gedung DPRD Riau, sekitar 2,5 jam, Selasa (10/4), terkait dugaan suap pembangunan venue tembak PON XVIII. Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 13.30 WIB, tiga anggota KPK memakai baju batik warna biru dibalut rompi bertuliskan KPK, ZUL KADIR

Bersambung...Hal 7

Fresh Looking

Rosa

Pernah Putus Sekolah ROSA atau yang bernama lengkap Maria Rosalia Yola Detta (20) tak pernah mengira bakal masuk 12

2

1 n 128 Honorer Mengadu ke DPRD Riau

VENUE menembak PON XVIII di Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Pekanbaru. Foto diambil Selasa (10/4). Dua saksi, usai diperiksa penyidik KPK, di SPN Pekanbaru, sore kemarin dan tadi malam (1 & 2).

n Pidato SBY di Demokrat Bocor

ANDIKA

BKD Dituding Sengaja 21 Kepala Daerah Membangkang tak Daftarkan ke BKN PEKANBARU(VOKAL)-Sebanyak 128 pegawai honor dari seluruh satuan kerja di Pemerintah Provinsi Riau mengadu ke DPRD Riau, Selasa (10/4). Mereka menuding Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau sengaja tidak mendaftarkan nama mereka ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sehingga harapan mereka menjadi PNS secara otomatis menjadi sirna. Kehadiran para tenaga honorer tersebut diterima Ketua Komisi A DPRD Riau Masnur didampingi Wakil Ketua Komisi A Hasmi Setiadi dan anggota Komisi A James Pasaribu. Dalam pertemuan itu, para tenaga honor menuduh pihak BKD Riau sengaja hanya mendaftarkan 25 nama pegawai honor ke BKN, sehingga hanya itulah yang dinyatakan BKN lulus otomatis sebagai PNS. "Kami sudah datang ke BKN kemarin, dan mendapatkan jawaban, mengapa kami tidak lulus. Ternyata, BKD Riau sengaja tidak mendaftarkan nama kami. BKD hanya

mengusulkan 25 nama pegawai honor," tutur Eli, salah seorang pegawai honor dalam pertemuan tersebut. Sejumlah pegawai honor lantas menambahkan informasi, bahwa sebenarnya jumlah pegawai honor di Pemprov Riau yang masuk kategori satu (k1) sebanyak 153, termasuk 128 yang dinyatakan tidak lulus. Karena sudah masuk K1, seharusnya mereka tidak perlu lagi diseleksi dari aspek waktu pengangkatan, cukup diminta melengkapi berkas yang diperlukan. Siti Amanah, tenaga honorer di Badan Narkotika Nasional Riau, 153 orang tenaga honor sudah dinyatakan lulus validasi data oleh BKN dan BPKP di Pekanbaru. "Namun, kenapa hanya 25 orang yang dinyakan lulus," ujarnya. Asmaini, tenaga honorer di Disperindag Riau sejak di tahun 2005 silam, mengatakan, BKD Riau berencana menjumpai BKN pada Ka-

Bersambung...Hal 7

JAKARTA(VOKAL)-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) marah dengan sikap 21 kepala daerah yang ikut berunjuk rasa menolak kenaikan BBM pada 1 April silam. Presiden menyebut baik Gubernur, Bupati maupun Walikota yang ikut menolak kenaikan BBM itu sebagai tindakan pembangkangan atau pemberontakan. Pernyataan Presiden SBY itu terkuak dalam pidatonya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) di depan politisi PD pada 1 April silam. Pidato internal SBY itu sendiri bocor ke wartawan, Selasa (10/ 4) kemarin dan langsung menjadi konsumsi publik. Dalam rekaman pidato berdurasi 28 menit 57 detik yang diperoleh detikcom itu, SBY secara khusus menyoroti sikap dan tindakan para kepala daerah tersebut. "Gubernur, bupati, walikota itu kepanjangan tangan presiden. Keliru hukumnya bupati, walikota memimpin unjuk rasa. Itu melawan,

SBY

membangkang pemerintahnya," jelas SBY. Dalam catatan Harian Vokal, terdapat sebanyak 21 kepala daerah yang ikut berunjuk rasa dan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April lalu. Ke-21 kepala daerah yang sebagian besar diusung oleh PDIP itu adalah: Gubernur Bali I Made Mangku Pastika,

Bersambung...Hal 7

Presiden Janji Naikkan Gaji Hakim Bersambung...Hal 7

I ndeks.... w Biaya Reses DPR Rp539 M............................................Hal 2 w Penetapan Batas Riau-Sumut Gagal...................................Hal 11 w Jalan Lintas aganbatu-Medan Rusak Parah......................Hal 13 w 150 Honorer K1 Datangi DPRD...................................Hal 14 w Atletico Vs Madrid, Fokus Tiga Poin......................................Hal 17

n Harian Vokal di Hati Anda, Klik: www.harianvokal.com Penanggung Jawab/Redaktur: HASAN BASRIL

CYAN YELLOW MAGENTA KEY

JAKARTA(VOKAL)-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan menaikkan gaji hakim sesuai rekomendasi Komisi Yudisial (KY). SBY telah meminta kementerian terkait untuk menelaah kenaikan kesejahteraan hakim sesuai proporsi yang wajar. "Bapak Presiden tentu mengikuti dan mendengar apa yang menjadi perhatian para hakim. Dalam beberapa hari ini, ada semacam penyampaian dari para hakim mengenai tunjangan dan remunerasi hakim," kata jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (10/4). Kenaikan kesejahteraan hakim telah disampaikan oleh KY pada 2011 silam. Tidak hanya itu, KY juga menyampaikan

Bersambung...Hal 7

NET

RUMAH seorang hakim di Karanganyar, Jawa Tengah, yang kondisinya memprihatinkan.

n Iklan : Harmen Fadly 0812 7575 1116

n Langganan Koran : Irwansyah 081378342374 Perwajahan: ZULQIFLI


2

HARIAN VOKAL

RABU

NASIONAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Biaya Reses DPR 2012 Rp539 M JAKARTA-Anggota DPR akan memasuki masa reses kedua per Kamis (12/4) besok. Apa saja yang disediakan negara selama DPR reses? Selama masa tersebut, anggota DPR diberi uang reses untuk mengunjungi konstituen. Meski ada juga anggota DPR yang memanfaatkan masa reses untuk kunjungan ke luar negeri. "Alokasi anggaran reses anggota DPR sebesar Rp 539 miliar untuk tahun 2012. Sumber seknas FITRA diolah dari Keppres 32 tahun 2011 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2012," kata Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, kepada detikcom, Selasa (10/4). Alokasi anggaran ini antara lain untuk kunjungan konstituen, kunjungan kerja, dan juga anggaran penyerapan aspirasi. "Alokasi anggaran ini akan dipergunakan pertama, kunjungan kerja sesuai tatib sebanyak 6 kali setahun sebesar Rp 102 miliar, kedua kunjungan kerja masa reses sebanyak 4 kali setahun sebesar Rp 357 miliar dan ketiga, kunjungan kerja perorangan sebanyak

satu kali setahu sebesar Rp 22 miliar. Kemudian anggota dewan juga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 57 miliar untuk penyerapan aspirasi masyarakat," kata Uchok. DPR masih bisa mengurangi anggaran ini jika ada kemauan politik. Karena saat ini pembahasan masih berlangsung antara Sekjen DPR dan BURT DPR. "Dari gambaran di atas, kami dari seknas FITRA meminta agar alokasi anggaran reses dikurangi, dan moga-moga salah satu yang alokasi anggarannya diminimalkan dalam DIPA perubahaan 2012 dewan. Selain itu, anggaran ini terlalu mahal dan mubazir, karena selama ini anggota reses dewan, kegiatannya banyak bersifat seremonial yang hanya membosankan konstituen, dan tidak bermanfaat kepada siapa-siapa," tandasnya. Pemeliharaan RJA Sementara itu BURT DPR merilis anggaran pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tahun 2012. Anggaran

Penanggung Jawab/Redaktur: HASAN BASRIL

Rp101 miliar pada APBN 2012 kini disederhanakan menjadi Rp 48 miliar pada APBNP 2012. "Anggaran sesuai dengan rapat BURT tanggal 9 Februari 2012 ada beberapa jenis pekerjaan yang dihapus untuk tidak dilaksanakan. Saat ini sebesar Rp 48.315.768.000, termasuk perawatan Wisma Kopo," kata Wakil Ketua BURT DPR, Refrizal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa. Menurut dia, anggaran Rp 101 miliar di APBN 2012 tidak berlaku karena anggaran baru telah diketok di APBNP 2012. "Yang disampaikan Fitra sudah tidak berlaku lagi (UU APBN tahun 2012), sekarang sudah ada UU APBNP tahun 2012," ujar Refrizal. Fitra sebelumnya merilis anggaran pemeliharaan rumah jabatan DPR tahun 2012 sebesar Rp101 miliar. Pimpinan DPR telah sepakat anggaran pemeliharaan rumah dinas anggota DPR ini pemborosan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung sepakat rumah dinas anggota DPR ini dikembalikan ke negara.dtc,tnr,hab

r Nasib Sebagian Hakim

Tinggal di Rumah Hampir Roboh TAK semua hakim hidup dalam kemewahan. Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, fasilitas rumah dinas yang diperoleh para hakim sangat jauh dari kesan mewah. Bahkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Lucas Sahabat Duha, harus tinggal di rumah dinas yang nyaris roboh di kompleks perkantoran Pangakan, Kecamatan Karanganyar Kota. Rumah dinas Lucas sendiri berada di belakang kantor Pengadilan Negeri. Berdasakan pantauan di rumah Lucas, tampak plafon sudah berlubang, cat mengelupas dan jendela ditutup plastik. Lucas mengaku harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk memperbaiki rumahnya. Walau tinggal di rumah dinas yang bobrok, Lucas tetap menjalankan tugasnya. Sehari-

hari dia memimpin sidang dan memutus banyak perkara. Dia mengakui kerjanya ringan, namun tanggung jawab yang diemban sangat besar karena terkait nasib hukum orang lain. Belasan tahun menjadi hakim, Lucas sering menerima intimidasi. Dari sinilah dia merasa ada ketidakseimbangan antara kesejahteraan dengan tanggung jawab yang harus dipikul para hakim. Apalagi para hakim tidak pernah mengalami kenaikan gaji selama beberapa tahun. "Tidak seimbang, apalagi belakangan ini tidak pernah naik gaji. Kami tetap mengharapkan kesejahteraan hakim diperhatikan,” ucapnya, Selasa (10/4). Tak jauh dari rumah dinas Lucas, terdapat tiga rumah dinas hakim lainnya yang kondisinya lebih parah. Tampak tanaman ilalang setinggi dada orang dewasa tumbuh di halaman

rumah jabatan tersebut.Karena kondisinya yang sangat tak layak, tidak ada satu pun dari rumah itu dihuni hakim. Terkait ancaman mogok oleh ribuan hakim, Lucas mengaku mendukung. Namun dia tidak sendiri tidak akan mogok. Semua hakim di PN Karanganyar, kata dia, juga tidak akan mogok kerja. Namun tetap mendukung protes yang dilakukan para hakim lainnya. Bukan Pengemis Gaji Sementara itu sebanyak 28 hakim yang mewakili hakim seluruh Indonesia menegaskan, kedatangan mereka ke Jakarta dari daerah masingmasing bukan untuk mengemis gaji. Menurut Wahyu Sudrajat, hakim dari Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, mereka datang untuk menagih janji pemerintah karena dianggap melupakan nasib hakim yang

tidak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2008. Padahal, menurut mereka, tuntutan kebutuhan hidup, terutama di daerah, semakin besar. "Kedatangan kami ke Jakarta bukan untuk mengemis gaji. Kami bukan pengemis. Kami datang ke Jakarta untuk mendesak agar hakhak konstitusional hakim itu dipenuhi. Kami mewakili temanteman kami yang rela mengumpulkan sejumlah uang biaya perjalanan ke sini. Ini kami lakukan untuk hak kami," kata Wahyu di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Jakarta, Selasa (10/4). Tunjangan seperti remunerasi yang diperoleh para hakim ini baru 70 persen terpenuhi. Saat ini hak hakim untuk memperoleh tunjangan transportasi dan rumah dinas, kata Wahyu, belum juga terpenuhi.mic,tnr,kcm,hab

Perwajahan: ISKANDAR


INTERNASIONAL RABU

3

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

r Hindari Roket Korut

3 Maskapai Asia Ubah Jadwal Penerbangan MANILA (VOKAL)- Rencana peluncuran roket yang dilakukan Korea Utara ternyata berdampat terhadap penerbangan di Asia. Setidaknya tiga maskapai penerbangan komersial Asia terpaksa mengubah jalur penerbangan mereka untuk mengindari dari ancaman pelucuran roket yang akan dilakukan beberapa hari kedepan.

Maskapai Philippine Airlines, dalam pernyataanya menuturkan, pihaknya akan menggeser perlintasan pesawat mereka dari sekitar wilayah timur Luzon, yang diperkirakan lokasi tempat jatuhnya roket Korut, tahap kedua. Jalur itu merupa-

SEORANG petugas keamanan tengah menjaga roket Unho-3 milik Korea Utara di barat laut Ibukota Pyongyang, Minggu (9/ 4).Roket itu akan meluncur antara tanggal 12 hingga 16 April 2012.

INT

Menurut pemberitaan BBC, ketiga maskapai itu adalah, Philippine Airlines, Japan Airlines (JAL), dan All Nippon (ANA), mereka mengumumkan perubahan rute itu, Senin (9/4), kemarin, dengan alasan, keamanan.

kan perlintasan dari Ibukota Filipina, Manila, menuju Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah Filipina juga telah mengeluarkan larangan terbang dan melaut bagi nekayan di sekitar kawasan dimana pecahan roket bisa jatuh. Sementara maskapai JAL, menyatakan pihaknya akan menyesuaikan ulang jalur penerbangan mereka antara Tokyo dan Manila, Jakarta dan Singapura, dengan menambah waktu tempuh menjadi lima hingga 20 menit lebih lama.

Meski demikian mereka menghimbau kepada para calon penumpang yang telah memesan pada jadwal penerbangan yang terganggu untuk mengubah jadwal penerbangan mereka. Untuk Maskapai ANA, mereka mengubah lima jalur penerbangan mereka, yaitu dari Tokyo menuju Singapura, dan dari Manila menuju Jakarta, tetapi mengatakan jadwal penerbangan tidak akan terganggu. Pemerintah Korut, telah me-

mastikan akan tetap meluncurkan roket mereka, diantara tanggal 12 hingga 16 April 2012 mendatang, kendati mendapat pertentangan dari dunia internasional. Mereka mengklaim peluncuran roket itu adalah dengan maksud baik, yaitu meluncurkan satelit ke luar angkasa guna penelitian ilmiah, namun dunia internasional, menilai Korut tengah melakukan uji coba peluncuran roket. Mereka memperingatkan Ko-

rut, untuk tidak meluncurkan roket itu, karena akan melanggar resolusi PBB, dimana Korut dilarang melakukan aktivitas peluncuran rudal nuklir dan balistik. Kemarin, Korut dilaporkan telah memindahkan roketnya ke tempat peluncuran dan mengijinkan wartawan untuk menyaksikannya. Pyongyang mengatakan roket akan mengirimkan sebuah satelit ke orbit guna merayakan 100 tahun kelahiran pemimpin Kim Il-sung. (bbc/rts/bbs/sad)

Xanana: Perjuangan Belum Selesai DILI (VOKAL)-Mantan presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmao, mengatakan dirinya mendukung kandidat Presiden Taur Matan Ruak karena perjuangan mereka berdua belum berakhir. Saat mereka berdua memimpin gerilya di hutan menuntut kemerdekaan dari Indonesia, keduanya berjanji untuk menyelamatkan masyarakat Timor Leste dari kemiskinan dan buta huruf. “Saya akan tetap mendorong Taur menjadi presiden, supaya kami sama-sama memperhatikan hak rakyat. Dulu kami berjuang bersama, saatnya kami menyelamatkan rakyat dari kemiskinan. Ini tujuan kami selama di hutan,” kata Xanana di depan ribuan pendukung Taur dalam kampanye putaran kedua pemilihan presiden di distrik Ermera (sektor barat) kemarin.

Penanggung Jawab/Redaktur: SAADUDDIN

XANANA GUSMAO

Taur adalah mantan komandan Falintil setelah Xanana ditangkap militer Indonesia dan kematian komandan Konis Santana. Taur didukung kuat oleh partai Consellu Nasional Rekonstrsaun Timorense (CNRT) di pemilihan presi d e n 2012. Xanana kemudian

mengimbau masyarakat untuk terus bersatu dan berdamai, yang ditunjukkan selama 24 tahun di hutan melawan para kolonial. Dalam persiapan pemilihan presiden putaran kedua, sekitar 600 ribu kertas suara mulai kemarin dikirim ke 13 distrik. Pengiriman kertas suara itu dipantau langsung oleh Komisi Pemilihan Umum dan dikawal ketat oleh kepolisian nasional Timor Leste. Wakil Komandan Polisi Nasional Timor Leste Komisaris Afonso de Jesus menjamin keamanan kertas suara sampai di distrik. Sekitar 2.000 anggota polisi akan mengamankan seluruh tempat pemungutan suara pada pemberian suara 16 April mendatang. (ti/sad)

Perwajahan: ABDA


4

RABU

HARIAN VOKAL

TAJUK Ketika Hakim Menuntut AKSI demo maupun aksi mogok untuk menyampaikan aspirasi sejak dahulu hingga sekarang masih menjadi jurus ampuh seseorang maupun sekelompok orang untuk memuluskan impian maupun harapannya. Hal itu tak lain sebagaimana yang dilakukan juga para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menuntut kenaikan gaji maupun penghasilan mereka, akhir-akhir ini. Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang Peraturan Gaji Hakim peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama gaji pokok hakim berkisar antara Rp1.976.000 untuk golongan III A hingga Rp4.978.000 untuk golongan IVe Gaji hakim untuk golongan IIIa terhitung lebih kecil dibandingkan dengan gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gaji hakim golongan IIIa sebesar Rp1.976.600. sedangkan PNS golongan IIIa berdasarkan PP No.15 tahun 2012 mencapai Rp2.064.100. Sedangkan untuk hakim golongan IVa gaji yang diperoleh sebesar Rp2.224.700 sedangkan PNS golongan IVa mencapai Rp2.436.100. Dari gambaran tersebut, layakkah seorang hakim yang merupakan pejabat negara dengan gaji ala kadarnya untuk menafkahi kehidupan keluarganya saat ini? Tentu saja jawabnya tidak. Karena jika dibanding gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi seorang guru yang masih menerima berbagai tunjangan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas hidup. Padahal kita ketahui, pekerjaan hakim yang merupakan ‘Yang Mulia’ itu sangat rentan melakukan tindakan korupsi. Misalnya tak jarang mereka harus memutuskan perkara-perkara korupsi miliaran hingga triliunan rupiah. Sementara, pekerjaan yang mereka lakukan untuk memutuskan perkara, bukanlah gampang. Tak jarang hakim harus menyelesaikan pekerjaan tersebut ke rumahnya, seperti yang diakui Hakim Pengadilan Negeri Pandegelang, Banten, Lili Evelin. Hakim ini mengaku pernah menangani sampai dengan 20 persidangan dalam satu hari saat dirinya bertugas di Bangkinang, Riau. Menyikapi fenomena yang terjadi itu, Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul turut memberikan komentar. "Kenapa baru sekarang mengeluh gajinya kecil?. Apakah karena sekarang tidak bisa 'main' seperti zaman Orde Baru dulu?" tanya Ruhut. Meski demikian, penilaian Ruhut itupun belum bisa digeneralisir. Karena yang melakukan aksi tuntutan itu bukanlah keseluruhan hakim, tapi hanya sebagian kecil saja. Masih banyak hakim-hakim yang tidak menuntut kenaikan gaji, sebagaimana kita ketahui, hanya puluhan hakim yang melakukan aksi dengan menyambangi kantor Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (10/4). Antara hakim yang menuntut dengan yang tidak menuntut kenaikan gaji itu dapat dijadikan sebagai pembanding, antara kemungkinan hakim yang baik dan hakim yang suka 'bermain'. Bisa saja karena hakim yang terbiasa 'bermain' akan kehilangan kesempatan mendapatkan bonus penghasilannya saat pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar memberantas korupsi. Atau bisa saja hakim yang jujur, benar-benar tertindas dengan ukuran gaji yang kecil tersebut. Terlepas dari berbagai pandangan positif maupun negatif, realita yang terjadi memang gaji para hakim masih tergolong rendah dan tak sebanding dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukannya. Jangan heran pula jika akibatnya, banyak masyarakat sering merasa diperlakukan tidak adil, ketika keputusan sidang oleh hakim tak memihak kepada masyarakat kecil. Siapa yang tak tergiur disaat gaji kecil, sementara tawaran yang datang lebih besar? Bukan kita menggeneralisir, tetapi realita itu sangat logis bila dicerna oleh akal sehat.***

P ojok   Sindir -Jika Bagus, DPRD Pekanbaru Akan Buat Perda Khatam Quran +Menunggu bagus dulu rupanya.. -Pekanbaru Akan Jadi Pilot Project KPK +Indikatornya tentu bukan LP Kelas IIA Pekanbaru kan...

Oleh

Ach. Tijani Shodiq

SEJAK dari awal praktik politik di negeri ini lebih memilih istilah oposisi dan koalisi dalam menjalankan kepercayaan rakyat. Sejatinya pembagian tersebut tidaklah terlalu mengganggu kenyamanan rakyat, karena maksud dari dualisme laju perpolitikan tersebut diharapkan bisa memberikan keseimbangan konstributif untuk kemajuan negeri tercinta ini. Penyelewengan yang dimungkinkan terjadi pada laju pemerintahan yang dikendalikan oleh partai pemenang diharapkan bisa dikontrol oleh partai politik yang menempatkan posisinya sebagai oposisi, tentu oposisi yang dimaksudkan adalah oposisi dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya berdasar sentimentil politis semata. Begitu juga dengan partai-partai yang menyatakan dirinya sebagai partai koalisi pemerintah, tentu juga harus menfungsikan sebagai partai koalisi dengan maksud koalisi yang sebenarnya, bukan hanya sebatas koalisi yang berdimensi lokal kepentingan partainya saja. Kondisi ideal seperti di atas itulah semestinya partai-partai yang ada tersebut menjalankan agenda politiknya. Tetapi kenyataan selalu tidak semanis idealitas, bahkan cenderung pahit. Saat ini agenda politik paling sensual yang banyak dibicarakan di publik adalah, mengenai wajah koalisi yang semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai koalisi yang akhir-akhir ini terkesan menciderai kongsi politiknya yaitu Partai Demokrat. Hubungan keduanya semakin memanas, apalagi ketika PKS menyatakan tidak setuju dengan agenda politik yang direncanakan oleh Partai Demokrat (PD). Ketidaksetujuan tersebut berkaitan dengan perubahan RUU APBN 2012 tentang kenaikan BBM. PKS dinilai inkonsisten dalam menjalankan kontrak politiknya, ketidaksetujuan dari kubu PKS terhadap rencana kenaikan BBM tersebut kemudian berujung dengan isu dikeluarkannya PKS dari tubuh koalisi. Berbagai manuver politik dari kedua belah pihak pun gencar terekam media, masing-masing kubu antara PKS dan PD beradu

argumen hingga kemudian terdengarlah isu reshuffle kabinet di tubuh pemerintahan yang di kepalai SBY itu. PD sebagai partai pengendali koalisi mulai menggunakan otoritasnya untuk menggertak mitra koalisinya PKS dengan berencana mencabut wakil-wakil menteri dari partai PKS. Gertakan itu nampakanya ditanggapi dengan santai, bahkan ada personal PKS yang masih dengan optimistis menyatakan bahwa PKS tidak akan dikeluarkan dari koalisi. Entahlah apa makna dari tanggapan dingin PKS ini?. Lepas dari sejumlah persetagangan di atas, jika dicermati lebih dalam, bahwa laju perpolitikan di negeri ini sungguh masih belum mencerminkan suatu laju perpolitikan yang sehat. Kasus rencana reshuffle menteri dari partai koalisi yang dianggap membangkang adalah cerminan dari laju perpolitikan setengah matang. Bila mencoba menelanjangi lebih jauh, baju bernama koalisi yang dirajut oleh PD begitu sangat terkesan transaksional-materealistis semata. Kontrak politik yang dibangun sesama partai koalisi bukan berdasar atas kepentingan rakyat tetapi hanya atas nama kekuasaan saja. Tentu hal ini adalah suatu laju koalisi yang sangat tidak ideal, maka tentu hasil dari pemerintahan yang dijalankankan tidak akan pernah mencapai tujuan yang sebenarnya. Bagaimanapun usaha pemerintah untuk mencoba mengelabui rakyat tidak akan bisa, koalisi-transaksional di atas begitu sangat kentara, serta sangat mudah dipahami oleh logika orang awam sekalipun sebagai bentuk penyelewengan. Selain dari itu, jika melanjutkan menerawang pada sisi berikutnya dapat diketahui, bahwa koalisi yang dibangun saat ini bukanlah suatu

bentuk kerja sama yang berasas kebangsaan dan kebutuhan, tetapi hanya berdasar asas imbalan semata. Adapun maksud dari asas imbalan di sini adalah, partai-partai yang menyatakan berkoalisi dalam arti mendukung segala bentuk agenda yang digulirkan pemerintah pada dasarnya hanya untuk mendapatkan bagian kekuasaan dari pengendali pemerintahan. Begitu juga dengan partai pengendali pemerintahan (dalam hal ini PD) seakan-akan merasa harus membagi kekuasaannya sebagai bentuk imbalan atas dukungan partai koalisi yang dimaksudkan. Kondisi ini tentu suatu bentuk perpolitikan yang sangat najis, karena telah mengotori kesucian amanah yang diberikan oleh rakyat. Dampak perpolitikan najis Berpola dari asas politik imbalan di atas itulah negeri ini melaju, kebohongan retorika terus diujarkan tanpa menemui kejenuhannya. Komitmen dan konsistensi gerak perpolitikan nasional sangat sulit ditemukan. Hari ini mengatakan merah, esok bisa saja putih bahkan sejam kemudian bisa saja mengatakan merah lagi. Kepentingan partai menjadi tujuan paling pokok, sementara kebutuhan rakyat semesta Nusantra diabaikan begitu saja. Amanah rakyat menjadi candu memabukkan yang melupakan segala-galanya, kekuasaan menjadi kejaran utama untuk memastikan sebagai yang terkuat. Sketsa wajah negeri di atas sungguh memperihatinkan, pijakan politik berbau imbalan semata itu telah membuat wajah negeri ini semakin kusam. Sebagai dampak paling kentara adalah penempatan individu partai pada posisi kementerian seringkali tidak akurat dengan kemampuan sang individu, sehingga tentu tidak akan pernah membuahkan hasil yang maksimal. Selain dari pada itu, Presiden yang mempunyai hak penuh dalam memilih rekan-rekan pembantunya di kementerian juga menjadi boneka dari para partai koalisi yang mengelilinginya, sehingga memungkinkan adanya pemudaran idealisme

Oleh

Hamidulloh Ibda

DUNIA pendidikan kita barubaru ini memang diguncangkan oleh beberapa problem. Tak ketinggalan RUU PT dan kaitannya dengan liberalisme. Penulis tidak mempermasalahkan penerimaan atau penolakan RUU tersebut, namun cenderung memaknai substansinya. Di sisi lain, masih banyak masalah yang belum terselesaikan dalam dunia pendidikan kita, na-

Surat Pembaca

Sementara di kawasan perumahan, tentu kita pernah menyaksikan lahan-lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah sepihak oleh warga sekitar. Orang tak mau repot sedikit mengantarkan ke tempat yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan sampah yang berceceran di jalan depan rumahnya, kalau bukan dia sendiri yang membuangnya di sana, tak akan mau ambil pusing. Menurut saya, saat anda membuang sampah pada tempatnya, sesungguhnya anda telah menunjukkan kelas Anda. Orang-orang yang peduli dan menghargai sesama, tak akan membuang sampahnya ke sembarang tempat. Hanya orang-orang egois yang melakukan hal itu. Mari menjaga bumi, menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Intan Putri Peputra, Simpang Tiga, Pekanbaru

mun masalah-masalah baru justru terus berdatangan seperti polemik jurnal ilmiah, komersialisasi pendidikan, pendidikan antikorupsi, dan sebagainya. Itu artinya, agar RUU PT tidak menambah daftar masalah dunia pendidikan, kita pun harus mengkaji ulang RUU tersebut. Menjadi Polemik Sebenarnya, wacana mengenai liberalisasi pendidikan tinggi sudah muncul semenjak ditandatanganinya General Agreement on Trades in Services (GATS) oleh negara anggota World Trade Organization (WTO). Dalam persetujuan itu, ada 12 sektor jasa yang sepakat untuk diliberalisasi, salah satunya sektor pendidikan tinggi. Dengan adanya liberalisasi sektor jasa, termasuk sektor pendidikan tinggi, arus globalisasi menjadi kian tak terperika. Indonesia mesti menerima proses internasionalisasi pendidikan tinggi, yang berarti membuka ruangruang kerja sama dengan pihak luar dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi. Masuknya proses globalisasi itu sendiri tak serta merta berdampak positif. Liberalisasi pendidikan tinggi juga akan bermakna transformasi pendidikan sebagai “komoditas”. Artinya, pembiayaan pendidikan tinggi juga akan dilepaskan dari sentralitas negara. Mengapa? Karena pendidikan telah menjadi public goods, komoditas proses pendidikan tinggi juga harus masuk pada

logika “pasar”, sehingga pembiayaan pendidikan tidak lagi bertumpu pada subsidi pemerintah, tetapi pada pembiayaan yang mandiri dari universitas. Konsekuensi dari liberalisasi pendidikan adalah lepasnya peran negara dalam membiayai pendidikan. Sebagai gantinya, perguruan tinggi akan mencari sumber pembiayaan lain untuk memastikan operasionalisasi akademik tetap berjalan. Dengan demikian, kenaikan biaya masuk pendidikan tinggi menjadi tak terhindarkan. Selain kuliah kian mahal, kampus juga berpotensi besar melakukan komersialisasi atas fasilitas pendidikan. Ini yang kemudian terjadi dalam konsep PT BHMN maupun BHP yang telah dibatalkan. Kembali ke Aturan Jika kita lacak konsep pendidikan, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 telah menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, pendidikan bukan semata-mata usaha seorang warga negara untuk memastikan dirinya secara individual dapat memenuhi kualitas hidup yang lebih baik, melainkan juga ada dimensi etik dan transformasi sosial di dalamnya. Dimensi etik itu diwujudkan ke dalam pendidikan karakter dan

Wakil Pemimpin Redaksi Hasan Basril Pemimpin Perusahaan Hj. Bety Marlina

Perwajahan/Pracetak: Pepen Prengky (Kepala), Andixer, Iskandar Zulkarnain, Abda Wiza, Rinto Armiko, Zulqifli, Alib Destiyono.

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab

Tun Akhyar

Wakil Pemimpin Perusahaan Gerri Nasri Penanggung Jawab/Redaktur:FITRI MAYANI

yang ada di tubuh Presiden sebagai sang pengendali pemerintahan. Dampak buruk itupun layaknya mata rantai yang saling berkaitan, sehingga pada akhirnya koalisi itu

sendiri adalah kotoran yang najis dan menjijikan. Sungguh hal di atas tidak semata provokasi belaka, tetapi adalah fakta yang secara implisit berlaku di tengah-tengah laju pemerintahan. Pada kasat mata, koalisi itu nampak begitu terpadu, tetapi pada kenyataannya masing-masing wakil partai yang duduk di kementerian bersuara atas partainya sendiri, sehingga secara tidak langsung merupakan komonitas yang hanya berkumpul secara fisik tetapi bercerai berai secara visi. Dirasakan atau tidak, dampak dari bercerai beraninya visi itu begitu sangat dirasakan ketika laju pemerintahan sering kali tersandung dengan kepentingan-kepentingan partai tertentu dalam koalisi itu sendiri. Fakta perseteruan PKS dan PD di atas merupakan salah satu contoh perpecahan visi tersebut. Jika kondisi riil pemerintahan seperti ini adanya, maka sangat mungkin laju pemerintahan saat ini tidak akan pernah memberikan perubahan yang berarti untuk bangsa tercinta ini. Saatnya kembali Sejatinya bekerja sama dan berlainan pendapat itu adalah keadaan primordial dan natural dari kondisi alam demokrasi seperti Indonesia ini. Akan tetapi dua kondisi primordial tersebut hendaknya harus terus dikawal oleh suatu cita-cita kebangsaan yang menjadi cita-cita

dari seluruh golongan atau partai. Cita-cita kebangsaan itu dalam arti yang sangat sederhana adalah menata kehidupan rakyat serta memenuhi hak-haknya. Cita-cita ini mau tidak mau harus menjadi yang utama dari seluruh gerak perpolitkan semua partai. Tidak ada tujuan yang lain tanpa mencantumkan tujuan kebangsaan tersebut ditempatkan sebagai yang utama. Mencantumkan citacita kebangsaan sebagai yang utama tidak berarti menisbikan agenda partai, akan tetapi maksud dari itu adalah menempatkan agenda partai di bawah cita-cita universal tersebut. Bila ditarik dalam bahasa Islam, pemerintah dalam koalisinya harus berasas kebaikan dan taqwa (ta’awanu alal birri wa taqwa). Asas kerjasama ini walau begitu sangat sederhana akan tetapi sungguh mempunyai dimenasi perubahan yang besar untuk sebuah kemaslahatan nusantara. Selain dari itu, pemerintahan itu tidak cukup berhenti pada hal kerja sama semata, tetapi butuh kerja nyata. Sebagai bentuk asas kerja nyata perlu kiranya juga memungut ajaran agama sebagai asas fundamental, di mana agama memang mau tidak mau bagian dari kebutuhan manusia. Maka tidak salah jika asas koalisi itu juga merujuk pada ajaran agama, yaitu beramal baik (amilu sholihat). Akhirnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koalisi politik yang cantik hanya bisa dicapai jika koalisi itu berasas tiga faktor yaitu, cita-cita kebangsaan, kebaikan dan taqwa (ta’awanu ‘alal birri wa taqwa) serta beramal baik (amilu sholihat). Jika perpolitikan di negeri ini sudah bisa merujuk pada tiga asas tersebut maka cita-cita rakyat merajut baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur akan segera tercapai. Semoga…

Alumnus TMI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura dan Staf Pengajar di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengkaji Ulang RUU PT

Dewan Redaksi: H Yusrizal Koto, Tun Akhyar, Hasan Basril, Yurnaldi, Hj. Bety Marlina, Gerri Nasri. Ombusdmen: H. Aji Dheri. Redaktur Pelaksana: Idrus Yamin. Koordinator Liputan: Ridwan Alkalam. Redaktur: Bakhtaruddin, Delfi Indra, Zukri Subayang, Marzuli Adi, Akmal Kutianyir, Budi Suseno, Fitri Mayani, Saaduddin Badra. Reporter: Andika, Dairul Riyadi, Adek Hernita, Ryan Yutri Varios, Zulfikri, Indra Jaya, Ibnu Hasan, Devi Surindra, Abdul Mutholib, Mokhtiar, Zulkifli. Sekretaris Redaksi: Desi Arsianti, Yanti. Biro Daerah: Dumai: Parno Sali (Kepala), Yusrhel, Vernando. Pelalawan: Pandapotan Marpaung (Kepala), Giona Puga, Farikhin. Siak: Zulfahmi (Kepala), Soleman. Bengkalis: Andrias (Kepala). Indragiri Hilir: Mulyadi (Kepala), Muhamad Faisal. Indragiri Hulu: Prasetia (Kepala), Obrin B. Rokan Hilir: Asbinsyah Pasaribu (Kepala). Rokan Hulu: Paber Siahaan (Kepala), Maulana Ishaq. Kampar: Apriyaldi (Kepala), Rispondi. Kuantan Singingi: Dodi Kuswandi (Kepala), Reflizar. Meranti: Sawaluddin (Kepala) . Jakarta: Syafruddin AL (Kepala), Surya Irawan.

Pemimpin Umum H Yusrizal Koto

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Membangun Koalisi Cantik di Balik Rencana Reshuffle

Budaya Membuang Sampah TERNYATA keterpelajaran dan kekayaan tidak berbanding lurus dengan kebiasaan seseorang untuk tertib membuang sampah. Seringkali saya melihat, orang yang mengendarai mobil mewah, membuka jendela mobilnya sedikit hanya untuk membuang botol air mineralnya atau bungkus rokoknya ke jalanan. Tidak sekali pula saya melihat, bapakbapak yang katanya punya jabatan tinggi dan memiliki banyak pegawai, usai merokok, dengan seenaknya membuang puntungnya ke lantai, lalu menginjaknya dengan sepatu. Padahal tak jauh dari sana, ada tempat sampah sebesar bagong. Di kesempatan lain, saya melihat seorang ibu yang tengah menunggu anaknya pulang sekolah, membuang bungkus wafernya ke balik tembok sambil terus berbicara dengan orang lain. Ada pula seorang anak yang disuruh ibunya untuk membuang sampah permennya ke lantai, sementara tak jauh dari sana seorang petugas cleaning service sedang menyapu.

OPINI

kepribadian, sementara transformasi sosial diwujudkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini telah ditegaskan dalam cita-cita bersama bagi pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Artinya, nilai-nilai etika dan transformasi sosial tersebut akan berlawanan dengan semangat liberalisasi pendidikan yang dibawa oleh GATS. Dengan demikian, usaha-usaha memasukkan unsur liberalisasi pendidikan tinggi dalam RUU yang akan disahkan harus dilawan agar tidak berdampak sistemik terhadap konsep pendidikan tinggi. Liberalisasi? Dalam RUU PT kali ini, jeratan liberalisasi pendidikan ternyata masih menghimpit. Beberapa klausul yang ditawarkan oleh perumus masih saja memuat beberapa hal yang bertendensi pada liberalisasi sektor pendidikan. Sebagai contoh, di pasal 77, pemerintah melakukan pemilahan perguruan tinggi menjadi tiga jenis: (1) otonom; (2) semi-otonom; (3) otonom terbatas. Konsep otonomisasi perguruan tinggi masih menjadi hal yang problematis karena memuat “liberalisasi” dalam pembiayaan. Di pasal 80, PTN yang berstatus otonom menerima mandat pelaksanaan pendidikan tinggi dengan wewenang mengelola dana secara mandiri (ayat 2 huruf f), serta mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi (ayat 2 huruf h). Dalam hal pemenuhan hak mahasiswa (pasal 90), pemerintah memiliki opsi yang cukup aneh,

yaitu memberikan dan/atau mengusahakan pinjaman dana kepada mahasiswa (ayat 2 huruf c). Pinjaman dana kepada mahasiswa ini diberikan tanpa bunga atau dengan bunga (ayat 3) dan dilunasi selepas lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan. Sudah jelas, klausul ini melegitimasi kapitalisme pendidikan yang melihat pendidikan bukan sebagai tanggung jawab negara, tetapi dalam kerangka profit. Dalam bahasa lain, UU ini mengajarkan warga negara untuk berutang. Padahal, dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (2), pendidikanadalah hak rakyat. Secara sosiologis, kita bisa memotret pola relasi pembiayaan seperti ini sebagai upaya mendidik warga negara untuk berutang. Artinya, alih-alih menyiapkan subjek pendidikan agar piawai melakukan transformasi sosial bagi masyarakatnya (sebagaimana dikehendaki UU Sisdiknas dan cita-cita perguruan tinggi), pemerintah justru membuat warga negara “berpikir keras” melunasi utangnya kepada warga negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita-cita mulia pendidikan, apalagi dalam konteks semangat kerakyatan yang diharapkan tampil dalam perguruan tinggi. Jadi, dari paparan di atas, penulis lebih sepakat untuk menolak RUU tersebut.

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Pimred Bulletin INSANI Semarang Master of Training HMI Cabang Semarang

Iklan: Harmen Fadly (Manajer), Zulkifli (Staf Iklan), Soeparto HAR (Kepala Biro Iklan Jakarta) Edriwan (Koordinator Dumai-Duri), Dewi Susanti (Adm. Iklan), Sartana (Desain). Produksi: Feri Irawan, Prima Aldino, Hendra P, Marco MW, Suheri S, Suardi CS, Rudi A, Ilham M, Roy F, Alimi Wahid, Surya Darma. Sirkulasi: Nasruddin Syahri (Manajer), Irwansyah (Koordinator), Herianto, Fajriah (Adm. Sirkulasi). Keuangan : Gusnety. Umum: Mufzi Boy. TI: Sudarmawan (Kepala), Bayu. Penasihat Hukum: Syamsul Rakan Chaniago SH,MH, Rudy P Tampubolon SH, Drs Mishar MSi, Zainal Abidin SH, Hasrizal. Litbang: Febry Sy. Alamat Redaksi: Jalan Durian No.16F Telp 0761 - 863466 Kota Pekanbaru. Kantor Dumai: Gedung YUBE Grup Jalan Cempedak No. 88 Dumai Telp 0765 - 439013. Percetakan: Jalan Palas Mekar Umban Sari No.9A Rumbai-Pekanbaru. Kantor Biro Redaksi Jakarta: Gedung IJW Lt.3 Jalan Proklamasi No.91 Jakarta Pusat 10320, Telp-Fax: 021 314 9874 Kantor Biro Iklan Jakarta: Gedung Maya Indah Jalan Kramat Raya No.3 G Jakarta Pusat Penerbit/Percetakan: PT. INTI VOKAL MEDIA. Tarif Iklan:Bisnis/Produk Rp9.000/mm kolom (BW) Rp15.000/mm kolom(FC); Sosial/Duka Cita/Ucapan Selamat : Rp8.000/mm kolom (BW) Rp10.000/mm kolom (FC); Iklan Baris : Rp15.000/baris (minimal 3 baris).

Redaksi Harian Pagi Vokal menerima tulisan, artikel, dari pembaca yang berisi usulan, saran dan kritikan yang membangun. Redaksi tidak memuat tulisan yang berisi hasutan, fitnah dan mengandung unsur SARA. Kirimkan tulisan anda melalui email: harianvokal@gmail.com atau antarkan langsung ke Kantor Redaksi Harian Pagi Vokal Jalan Durian No.16F Pekanbaru dan Gedung YUBE GROUP Jalan Cempedak No 88 Dumai. Perwajahan: PEPEN PRENGKY


HUKUM dan KRIMINAL RABU

5

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

LINTAS JPU Tolak Pledoi Syuhada Tasman

PEKANBARU (VOKAL) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Rum, SH, Riyono, SH MHum, Siswanto, SH MH, Andi Suharlis, SH MH, Dan Ronald F W, SH MH tetap pada tuntutannya, yakni 5 tahun penjara terhadap mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Syuhada Tasman, terdakwa perkara pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) enam perusahan kehutanan di Riau. Hal ini diungkapkan JPU dalam pledoi yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (10/4). Karena nyaris seluruh pembelaan baik yang dismpaikan terdakwa dan tim kuasa hukumnya terkait dengan materi pembuktian perkara atau (A Quo) tidak ditanggapi JPU. Menurut JPU tidak benar pada waktu terdakwa mengesahkan RKT yang di ajukan oleh PT. Selaras Abadi Utama, PT.Rimba lestari , CV.Bakti Praja Mulia , CV.Mitra Taninusa Sejati CV.Tuah Negeri, CV.Putri Lindung Bulan sedang terjadi kekosongan Hukum. JPU menilai, alasan terdakwa mengesahkan RKT-IUPHHKHT untuk PT.Selaras Abadi Utama tanggal 8 Mei 2003 untuk percepatan pembangunan kehutanan juga tidak bisa dibenarkan. Karena Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 162/kpts-II/2003 tentang pencepatan pembangunan Hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku industri Pulp and Paper belum berlaku, keputusan menteri RI Nomor 162/kptsII/2003 itu baru berlaku tanggal 21 Mei 2003. Selain itu, lima dalil disahkannya RKT untuk enam perusahan, yakni, terjadinya kekosongan Hukum , banyaknya perusahaan pemegang IUPHHKHT mengajukan permohonan pengesahan RKT, terdakwa telah melakukan koordinasi dengan Departemen Kehutanan tetapi tidak ada jawaban, terdakwa berkonsultasi dengan gubernur dan jawaban gubernur agar mengesahkan saja karena harus mendukung program Pemerintah Pusat dalam pencepatan pembangunan Hutan Tanaman untuk pemenuhan bahan baku Industri Pulp and Paper, sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : 162/kpts-II/2003 tanggal 21 Mei 2003. Namun, JPU tidak berpendapat dengan dalil tim penasehat Hukum. JPU menolak seluruh dalil terdakwa dan tim Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya dalam sidang sebelumnya. Untuk itu, JPU tetap dengan dakwaanya, yakni sesuai pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999, tentang Tipikor. (zkf).

DITUNTUT RINGANGunung Manulang (42) warga Kandis, Kabupaten Siak terdakwa dalam kasus narkoba jenis sabu hanya dituntut 10 bulan penjara oleh JPU Hasnah dari Kejati Riau dalam sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (10/4). RUDI

n Dana Venue Takraw Diduga Ada Mark Up

IMD Desak KPK Periksa Kadispora Riau PEKANBARU (VOKAL) - Ditangkapnya anggota DPRD Riau dan diperiksanya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Lukman Abbas serta staf PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII semakin mengindikasikan dugan korupsi disetiap pembangunan venue PON. LAPORAN: ZULFIKRI/ PEKANBARU

Terkait dugaan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Monitoring Development (IMD), Raja Adnan, Selasa (10/4) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki proyek rehab gedung untuk venue cabang olahraga (cabor) sepak takraw senilai Rp19,8 miliar diatas lahan seluas 3.500 m2 di Hall F Purna MTQ. Proyek multi years tahun anggaran 2001-2012 itu pelaksanaanya selama 200 hari kalender dengan pagu Rp19.883.844.000 dari APBD Riau tahun anggaran 20112012, itu dikerjakan oleh PT PP. Raja Adnan me-

nyebutkan bahwa pembangunan venue sepak takraw yang dikerjakan oleh PT PP, itu diduga kuat telah terjadi permainan antara PT PP dan Dispora Provinsi Riau. Sebab, dari perhitungan IMD proyek tersebut selesai dengan anggaran Rp12 Miliar, namun kenyataannya membengkak jadi Rp19,8 Miliar lebih. "Dari perhitungan kita bahwa renovasi Hall F Purna MTQ (Venue Sepak Takraw) di dalam Komplek Purna MTQ Pekanbaru hanya membutuhkan anggaran sebesar 12 miliar dan disini pihak kontraktor sudah mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen setelah dilakukan pemotongan pajak. Nnamun kenyataannya pembangunan tersebut dianggarkan sebesar 19,8 miliar lebih, tentu disini sudah terjadi mark up anggaran mencapai Rp. 8 miliar " tutur Adnan. Disambung Adnan, disisi lain keganjilan juga terjadi dalam hal pelelangan proyek dimana Dispora pada waktu itu mengharuskan bahwa kontraktor wajib memiliki 17 tenaga ahli yang setiap harinya harus ada di lokasi proyek, tapi, fakta dilapangan beberapa kali IMD meninjau lokasi tersebut tidak ada satupun tenaga ahli, se-

lain tenaga tamatan STM. "17 orang tenaga ahli yang mereka tunjuk sesuai dengan persyaratan lelang tidak pernah ditemukan di lapangan, selain orangorang yang tamatan STM. Ini sudah merupakan pembohongan besar yang dilakukan oleh Lukman Abas selaku pengguna anggaran " tutur Adnan. Desak KPK Ditambahkan Adnan, Lukman Abas selaku Kepala Dispora diduga telah melakukan manipulasi terhadap syarat dokumen lelang dengan menyebutkan bahwa harus ada 17 tenaga ahli dalam proyek tersebut, jika ini dilakukan maka seluruh persyaratan dokumen lelang hanya rekayasa belaka. Adnan meminta kepada aparat penegak hukum khususnya KPK yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap proyek proyek di Provinsi Riau harus mengusut venue sepak takraw. Karena diduga ada permainan serta mark up anggaran dalam pembangunan venue dengan kerugian negara miliaran rupiah. Saat Harian Vokal meninjau proyek venues sepak takraw bertemu dengan Dedi yang mengaku sebagai kontraktor pengawas pro-

yek tersebut. Ia mengatakan, selain gedung baru juga ada rehab yang kesemuanya menelan anggaran Rp19,8 miliar. "Bangunan ini dulunya memang sudah dijadikan sebagai tempat latihan sepak takraw karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dipakai pada saat PON maka Dispora melakukan rehab serta menambah bagunan baru didepan dan sampingnya, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp19,8 miliar," kata Dedi kepada Harian Vokal, Selasa (10/4). Disambung Dedi, anggaran itu juga akan dipergunakan untuk membuat beberapa fasilitas penunjang, seperti membuat 4 buah lapangan, tribun penonton, interior, penambahan bangunan dua lantai, serta fasilatas penunjang lainnya. Saat menjawab pertanyaan tentang anggaran jika pembangunnya dari awal. Menurut Dedi akan menghabiskan anggaran rp30-40 miliar. Berhubung Pemprov tidak cukup uang akhirnya hanya bisa merehab dan membangun sebagian gedung baru. Ia juga menyampaikan, bahwa proyek tersebtu sudah harus selesai pada akhir Juli 2012 mendatang. (***)

n Rp90 Juta Melayang

Perampok Bersenpi Gasak Nasabah Bank

PEKANBARU (VOKAL) - Gerombolan rampok bersenjata api kembali beraksi di Kota Pekanbaru. Kali empat orang perampok bersenjata api merampok Dewi Marlina (37) warga Perumahan Tampan Permai, Jalan Taman Karya Gang Citra Hamperi, Kelurahan Taman Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Korban dirampok saat sampai di rumah sehabis mengambil uang Rp175 juta di Bank Mandiri, Jalan Soebrantas, Selasa (10/4). Sebanyak Rp85 juta ditransfer ke seseorang, sisanya Rp90 juta dibawa pulang untuk modal usaha Keempat pelaku yang menegndarai dua sepeda motor Mio Soul warna merah hitam dan Mio warna Hitam nomor polisi sudah diketahui korban, itu diduga sudah mengikuti korban saat keluar dari Bank Mandiri samping Mall Ramayana, Jalan HR Soebrantas, sekitar pukul 09.00 WIB. Pelaku yang tidak mengenakan topeng itu lantas meminta korban agar meneyrahkan uang yang baru saja diambilnya dari bank saat membuka pintu mobil Double Cabin Ford Ranger BM 8688 TC . Karena masih ragu-ragu salahs seorang pelaku lantas melepaskan tembakan ke tanah sedang satu pelaku mengambil tas korban berisi uang Rp90 juta. Karena keselamatannya dan anaknya yang baru berusi tiga tahun terancam, akhirnya korban yang merupakan pemilik Yayasan Budimulya itu membiarkan pelaku mengambil tas tersebut. Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Mapolsek Tampan. Kapolsek Tampan, Kompol R Firdaus, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Saat ini kasus tersebtu masih dalam penyelidikan. (ind)

Penanggung Jawab/Redaktur:BAKHTARUDDIN

Perwajahan: ALIB


6

RABU

HARIAN VOKAL

Baru (Rp/Kg)

3Tahun 4Tahun 5Tahun 6Tahun 7Tahun 8Tahun 9Tahun >=10 Thn

Rp1.331,07 Rp1.487,42 Rp1.592,08 Rp1.637,98 Rp1.700,78 Rp1753,74 Rp1.809,47 Rp1.860,41

Rp1.355,89 Rp1.515,20 Rp1.621,83 Rp1.668,55 Rp1.732,53 Rp1.786,48 Rp1.843,32 Rp1.895,14 Sumber : Disbun Riau

KURS Mata Uang USD AUD EUR HKD JPY KRW MYR SGD

Jual 9,211.00 9,520.49 12,103.25 1,186.16 11,268.66 8.10 3,008.16 7,317.87

Beli 9,119.00 9,422.66 11,980.54 1,174.30 11,153.38 8.02 2,974.72 7,239.03

ANDIKA

HARGA IKAN STABIL- TAK jadi naiknya harga BBM membuat harga berbagai jenis ikan sungai dan ikan laut masih stabil. Terlihat pedagang ikan di Pasar Kodim sedang melayani pembeli ikan, Selasa (10/4).

Sumber : Bank Indonesia

Harga TBS Dekati Rp1.900/Kg PEKANBARU (VOKAL) - Harga TBS hampir dekati Rp1.900/kg setelah di periode ini mengalami kenaikan sebesar Rp34,37 bila dibanding pada periode lalu. Berdasarkan Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit Provinsi Riau pada Selasa (10/4) yang bertempat di Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Dari hasil rapat tim maka harga crude palm oil (CPO) rerata tertimbang periode penjualan 2 hingga 8 April 2012 sebesar Rp8.715,57, dan harga kernel rerata tertimbang periode penjualan yang sama Rp4.603,90 dengan indeks K 88,52 pada periode 11 hingga 17 April tahun ini. Dibanding pada periode minggu lalu maka ditetapkan harga TBS sebagai berikut. Harga TBS dengan masa umur tanam sawit 3 tahun Rp1.355,89 naik Rp24,82, umur 4 tahun Rp1.515,20 naik Rp27,78, umur 5 tahun Rp1.621,83 naik Rp29,75, umur 6 tahun Rp1.668,55 naik Rp30,57, umur 7 tahun Rp1.732,53 naik Rp31,75, umur 8 tahun Rp1.786,48 naik Rp32,75, umur 9 tahun Rp1.843,32 naik Rp33,76 dan untuk umur 10 tahun ke atas Rp1.895,14. (ibnu)

PELALAWAN (VOKAL)- Program BRI Gerebek Pasar di Pasar Ukui, selama empat hari, 4 - 7 April, berlangsung sukses karena BRI berhasil mengumpulkan dana Rp1 miliar. "Dalam empat hari Gerebek Pasar itu, kami berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,1 miliar. Ini melampaui target awal sebesar Rp1 miliar," kata Pimpinan Cabang BRI Pangkalankerinci Hernanda Deniarto melalui AMBM Zulfitri, Selasa (10/4). Dana itu didapat melalui pembukaan 58 rekening baru nasabah, 40 lembar kartu ATM dan 31 rekening e-banking selama empat hari kerja itu. Gerebek pasar ini dikatakan Hernanda membawa dampak yang positif terhadap nasabah BRI dan minat menabung di Pasar Ukui. "Ini terlihat dari jumlah rekening baru yang dibuka nasabah mencapai 58 orang," terusnya. Teddy, salah seorang nasabah berharap BRI lebih memanjakan nasabahnya dengan membuat berbagai acara, antara lain seperti yang sudah digelar itu. "Agar lebih dekat dengan masyarakat," katanya. (may)

r Utang Sudah Tembus Rp1.844 Triliun

SBY Boleh Tambah Utang Lagi JAKARTA (VOKAL) - Total utang pemerintah saat ini mencapai Rp1.844,96 triliun. Presiden SBY masih boleh menambah utang lagi karena dalam undang-undang tiap tahun pemerintah dapat jatah utang 3% dari PDB. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai jumlah utang negara saat ini masih sesuai dengan UU APBN, yaitu di bawah 3% dari PDB, meskipun secara jumlah terus meningkat. "Masih sesuai dengan UU yang 3 persen terhadap PDB, dengan demikian UU mengatakan dalam 5 tahun Presiden mendapatkan jatah 15 persen untuk membuat utang, jadi 3 persen per tahun, PDB terus meningkat, secara absolut bisa jadi jumlahnya bisa bertambah," ujarnya saat ditemui di Energy Tower, Jakarta, Selasa (10/

“

pemerintah, saya mengatakan UU itu harus mengatur untuk pembangunan infrastruktur, bukan untuk bayar gaji dan bayar subsidi, tapi kalau UU itu, pemerintah bisa apa saja tergan-

Masih sesuai dengan UU yang 3 persen terhadap PDB, dengan demikian UU mengatakan dalam 5 tahun Presiden mendapatkan jatah 15 persen untuk membuat utang, jadi 3 persen per tahun, PDB terus meningkat, secara absolut bisa jadi jumlahnya bisa bertambah.

Total Utang Pemerintah Indonesia Bulan l Februari 2012

Jumlah

Ket

Rp1.844,96 T

Rp41,47 T (naik)

l Desember 2011 Rp1.803,49 T 4).

Namun, lanjut Harry, saat ini pengalokasian utang belum ditentukan dalam undang-undang, sehingga penggunaannya masih ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu, lanjutnya, perlu pengaturan pengalokasian anggaran. "Itu yang harus diatur UU, tapi UU tidak mengatur itu, terserah

tung DPR," jelasnya. Sementara itu, Pengamat ekonomi Fadhil Hasan melihat defisit anggaran bakal naik karena harga BBM subsidi batal dinaikkan di tengah mahalnya harga minyak internasional. Tanpa adanya penambahan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang signifikan maka otomatis pemerintah perlu penambah-

“

Lama (Rp/Kg)

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Gerebek Pasar BRI di Ukui Lampaui Target

Harga TBS Umur Tanaman

EKONOMI

Harry Azhar Azis (Wakil Ketua Komisi XI DPR) an penerimaan melalui penerbitan utang. "Karena tidak mau naikin BBM jadi (utang) kesedot di subsidi itu," pungkasnya. Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Februari 2012 mencapai Rp1.844,96 triliun naik Rp41,47 triliun dari akhir 2011 yang nilainya mencapai Rp1.803,49 triliun. Se-

cara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 25,5% pada Februari 2012. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Februari 2012 mencapai US$ 203,08 miliar jumlah ini naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 198,89 miliar. (dtc/bos)

n Pejabat BP Migas Diberi Kartu Kredit Khusus

Hanya Boleh Digunakan untuk Traktir Rekan Bisnis Kurang lebih sebanyak 90 pejabat di lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mendapatkan kartu kredit khusus. Kartu kredit khusus ini wajib digunakan untuk mentraktir rekan bisnis atau rekan perusahaan minyak.

INT

PERTAMBAHAN KARTU KREDIT - Sejumlah kartu kredit diperlihatkan warga. Jumlah kartu kredit yang diterbitkan 19 Bank Umum dan Satu Bank Syariah di Indonesia hingga Februari 2012 mencapai 14,581 juta kartu, atau meningkat dibandingkan dengan Februari 2011 yang sebanyak 13,803 juta kartu.

Penanggung jawab/redaktur: BUDI SUSENO

"Kita para pejabat BP Migas diberi kartu kredit khusus untuk digunakan dalam hal membangun society. Seperti mentraktir rekan bisnis atau perusahaan minyak dan itu wajib digunakan, kalau tidak digunakan artinya si pejabat tidak membangun society mereka dengan baik," kata Kepala BP Migas R. Priyono ketika ditemui di kantornya seusai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK, Selasa (10/4).

Dikatakan Priyono, para pejabat BP Migas yang mendapatkan kartu kredit adalah pejabat yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan, artinya dari pimpinan hingga kepala dinas atau general manager. "Harus digunakan, namun dengan nilai kewajaran, dan itu penggunaannya terus diaudit, jangan sampai digunakan di luar kepentingan pekerjaannya. Contoh pernah kita ketemukan digunakan

untuk beli gelang, loh ini kan tidak ada hubungannya, maka kita minta itu dikembalikan," ujar Priyono. Menurut Priyono, pemberian kartu kredit ini juga berhubungan dengan kebijakan bahwa pejabat BP Migas tidak boleh ditraktir oleh mitra kerja khususnya perusahaan minyak. "Tidak boleh, pejabat BP Migas tidak boleh ditraktir oleh rekanrekan perusahaan migas. Kalau kita yang traktir boleh. Bahkan ini berlaku juga untuk perjalanan dinas, semua biaya ditanggung oleh BP Migas sendiri tidak boleh dibayarin perusahaan Migas (sehingga) tidak ada suarasuara atau tuduhan gratifikasi," ungkapnya.

Bahkan, ujar Priyono, selain untuk menjauhkan lagi dari tuduhan gratifikasi, dirinya juga melarang pejabat BP Migas menerima hadiah atau barang sesuatu dari para tamu khususnya tamu-tamu kedinasan. "Kalau pun ada, maka barang atau hadiah tersebut wajib diserahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ungkapnya. Ditambahkan Priyono, aturan tersebut sudah berlaku sejak 2009, dan ada sanksinya apabila aturan tersebut dilanggar oleh pegawai BP Migas. "Sejak 2009 atau sejak saya masuk, dan apabila ketahuan, maka kalau sudah 3 kali kita tegur masih ‘bandel’ maka akan kita rotasi jabatannya. Memang

1-2 orang pejabat masih kedapatan ditraktir saat aturan itu baru berjalan, sejak dua tahun terakhir sudah tidak diketamukan lagi," tandas Priyono. Selain dilarang ditraktir dan menerima hadiah dari mitra kerja, seluruh pegawai di lingkungan BP Migas juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK. "Saat ini sudah ada 740 pegawai yang siap mendaftar untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK, lainnya akan segera menyusul karena wajib, makanya kita juga melakukan pelatihan bagaimana tata cara pelaporan, apa saja yang dilaporkan dan ke mana harus diserahkan laporannya tersebut," tandasnya. (dtc/bos)

Perwajahan: ALIB


7

SAMBUNGAN RABU

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433

SBY-Presiden PKS Salaman JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan telah bertemu dan bersalaman dengan Presiden Partai Luthfi Hasan Ishaaq, di Solo, Jawa Tengah. Keduanya bertemu dalam acara Tasyakuran Nasional Harlah 22 Ikatan Persaudaran Haji Indonesia yang digelar di Solo Jawa Tengah, Senin (9/4) malam.

SBY-Lutfi Salaman .

Dalam pertemuan itu, keduanya dikabarkan sempat berbicara soal koalisi dan nasib PKS dalam pemerintahan SBY. Benarkah keriuhan soal posisi PKS di kabinet sudah selesai? Belum ada penjelasan tentang itu. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pash, justru membantah bahwa SBY dan Luthfi sempat berbicara secara serius dalam forum itu. Yang terjadi, katanya, adalah Presiden SBY memberi sambutan dalam acara itu sebab diundang sebagai kepala negara. "Tidak ada pembicaraan. Presiden memberikan sambutan, arahan dan tentu dari partai politik yang hadir juga mendengarkan," kata Julian di Bina Graha, Jakarta, Pusat, Selasa. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menegaskan, belum ada perkembangan baru soal keanggotaan koalisi sejak rapat Setgab terakhir di Cikeas pekan lalu. Salaman antara SBY dan Luthfi di acara Tasyakuran Na-

sional Harlah 22 Ikatan Persaudaran Haji Indonesia tak menunjukkan perubahan apaapa. "Belum ada perkembangan baru terkait dengan keputusan Presiden SBY tentang formasi koalisi pasca voting RAPBN-P 2012. Belum ada yang berubah walau dua tokoh PKS, Lutfi Hasan dan Tifatul Sembiring sempat bersalaman dengan Presiden SBY di Solo Senin malam," kata Daniel lewat pesan singkat, Selasa (10/4). Menurut Daniel, saat ini pihaknya hanya bisa menunggu dan membiarkan proses koalisi berjalan dengan sendirinya. Keingintahuan publik soal isu ini sangat dipahami, namun tidak bisa diproses dalam waktu cepat. "Bagaimana pun, ihwal ini adalah soal yang serius. Tidak akan membantu apa apa bila kita menyederhanakannya sebagai seakan itu adalah keputusan yang kita buat setiap harinya," terang Daniel. Dalam rapat Setgab Koalisi pada pekan lalu, Sekretaris Set-

gab Syarief Hasan menegaskan bahwa PKS sudah tak bersama di koalisi. Partai Islam tersebut dianggap sudah melanggar code of conduct dalam koalisi. Karena itu, secara otomatis kebersamaan mereka berakhir. Namun PKS tak mau menanggapi omongan Syarief. Mereka hanya mau mendengar pengumuman resmi dari SBY soal nasibnya di koalisi. PKS Berkeringat Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan jerih payah partainya dalam memenangkan pasangan SBYBoediono pada Pilpres 2009 lalu. Berbeda dengan partai lain yang datang belakangan kala SBY-Boediono hampir pasti menang. "PKS itu berkeringat mengerahkan 100%, bahkan menggerakkan orang luar untuk memenangkan SBY- Beodiono pada tahun 2009, saya presiden partainya," kata Tifatul di kampus UIN Sahid, Ciputat, Selasa. Tifatul menjelaskan, PKS menggerakkan mesin partai untuk membantu kemenangan SBY. Bergerak dan melakukan sosialisasi di tingkat bawah. "Ini beda dengan partai-partai lain yang datang belakangan, udah kalah baru datang. Pak saya mnta pak, kita beda. Kita punya saham, kita punya 1 share, jadi penyelasaiannya tidak bisa seperti yang dikatakan," terangnya. Namun apapun keputusan Presiden soal keberlangsungan PKS dikoalisi, Tifatul mengaku partainya sudah siap. "Itu kan preogatif presiden yang dijamin oleh UUD. Jika direshuffle, semuanya harus siap," tegasnya. Tifatul juga menegaskan, PKS siap dengan risiko apapun terkait keputusan soal BBM yang berbeda dengan koalisi. Semuanya bagian dari demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. "Kami terbuka mau dikritisi atau kuliti. PKS ini sebuah tesis atau eksperimental politik partai Islam di Indonesia, silakan dikritisi," tuturnya.

SBY Takut PKS Konsultan politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi, menilai, Presiden SBY dinilai tak akan berani mengeluarkan PKS dari koalisi. Banyak hal menjadi pertimbangan, salah satunya kemungkinan keputusan itu justru malah akan membesarkan PKS. "SBY itu punya kalkulasi poltik yang terkait PKS. Kenapa SBY bingung? Karena SBY tahu kalau PKS ditendang akan membesarkan PKS. Kalau PKS dikeluarkan, justru makin mensolidkan PKS di luar," jelasnya, di peluncuran bukunya 'Dilema PKS' di UIN, Jakarta, Selasa. Bukan hanya soal itu saja, PKS memiliki massa yang solid. PKS juga akan rajin unjuk rasa kalau mereka menjadi oposisi, tentu hal ini akan merepotkan. "Belum lagi stabiltas politik baru yang dimunculkan akibat PKS dikeluarkan dari koalisi. PKS ini kan partai yang rajin demo, kalau mereka menggelar aksi-aksi yang menantang pemerintahan, justru mensolidkan basis dukungan PKS dan itu bisa membesarkan PKS," jelasnya. Namun menurut Muhtadi, dengan sikap SBY yang mengambangkan PKS ini pun berimbas kepada internal partai itu. PKS mengalami disorientasi, massa partai itu akan melihat dan bertanya kenapa elite mereka tetap mendukung pemerintahan. "Di saat yang sama orang di luar partai akan mengaggap PKS sebagai partai yang plin plan, meskipun ada kemudahan kalau di dalam mobilisasi finansial lebih mudah," ungkapnya. Hal lain, bisa juga karena faktor Golkar. "SBY juga mencoba melihat politik equilibrium yang ada, kalau PKS dikeluarkan, posisi tawar Golkar akan meningkat tajam, padahal Golkar memiliki rekam perlawanan pembangkangan yang tidak kalah banyak dengan PKS," tuturnya. dtc,mic,kcm,tnr,hab

KPK ............................................................................................Sambungan Hal 1 MENGINGAT Taufan bukan anggota Pansus, maka belum jelas kenapa Taufan ikut diperiksa dalam kasus tersebut. Humas KPK Johan Budi, ketika dikonfirmasi tadi malam, juga membenarkan, sejumlah anggota DPRD Riau akan diperiksa sebagai saksi dugaan kasus suap terkait pengesahan revisi Perda No 6 Tahun 2010. Sebagian besar yang akan diperiksa tersebut, kata Johan, merupakan anggota Pansus. "Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi, namun " kata Johan. Untuk diketahui, anggota Pansus revisi Perda No 6 Tahun 2010 tersebut berjumlah 20 orang, yakni: yakni Mohammad Dunir (Ketua), Abu Bakar Siddik (Wakil Ketua), Hj Iwa Sirwani Bibra, Zulfan Heri, Suparman, Elly Suryani, Tengku Muhazza, Mukhniarti, Koko Iskandar, Robin Hutagalung, Turoechan Asy'ari, Rusli Ahmad, Adrian Ali, H Kirjuhari, HM Roem Zen, Nazlah Khairati, Darisman Ahmad, Indra Isnaini, Ramli FE dan Solihin Dahlan. Ketuanya, Muhammad Dunir, sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka Kamis lalu bersama anggota DPRD Riau Faisal Aswan, Eka Dharma Putra (Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dispora Riau) dan Rahmat Syah-

putra (Manajer Administrasi PT Pembangunan Perumahan). 6 Saksi Diperiksa Johan Budi menambahkan, terkait kasus yang sama, Selasa, KPK melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi di Ruangan Catur Prasetya Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Pekanbaru. Keenam saksi yang diperiksa tersebut, 5 di antaranya merupakan karyawan PT PP, yakni Bagus, Nanang, Nugroho, Satria Priambodo dan Supriadi. Sedangkan seorang lagi, Satria Hendri, karyawan PT Adhi Karya. "Yang diperiksa penyidik KPK hari ini berjumlah 6 orang. Mereka hanya sebagai saksi terkait kasus proyek pembangunan venue tembak," ujar Johan. Pantauan Harian Vokal di SPN kemarin, pemeriksaan terhadap keenam saksi berlangsung sejak pukul 10.00. Diintip melalui gordin jendela, terlihat masing-masing saksi diperiksa seorang penyidik KPK. Selama lima pemeriksaan, tidak terlihat satu pun saksi ke luar ruangan. Sekitar pukul 13.00 WIB, seorang saksi berbaju putih dan berkaca mata keluar dari ruangan, kemudian berjalan menuju mobil yang telah menunggunya. Saat ditanya, saksi tersebut menolak berkomentar. "Saya tidak bisa berkomen-

tar, sama penyidik saja ya," kata pria tersebut sambil bergegas memasuki mobil Avanza berwarna hitam nomor polisi BM 1089 QK. Satu jam kemudian, seorang saksi lagi keluar dari ruang pemeriksaan. Sama dengan saksi sebelumnya, berusaha menghindari wartawan. Saksi yang keluar sesudahnya juga menolak memberikan keterangan. Saksi yang terakhir keluar ruang pemeriksaan tadi malam sekitar pukul 21.50 WIB, adalah Satria Hendri dari PT Adhi Karya. Setelah keluar Satria langsung menuju mobil dengan nomor polisi BM 1248 JZ. Sebelum masuk ke mobil, Satria sempat menyebutkan, dirinya mendapatkan 27 pertanyan dari penyidik. Penyidik KPK, mengatakan, materi pemeriksaan saksi kemarin, terkait uang yang masuk ke rekening Rahmadsyah Putra (karyawan PT PP), namun penyidik enggan menyebutkan namanama saksi yang diperiksa. Menurut penyidik tersebut, KPK berhasil menjerat empat tersangka kasus dugaan suap venue menembak ini setelah melalui proses intelijen yang panjang. Wajah tersangka, alamat rumah, mobil hingga aktivitas keseharian tersangka telah dilacak tim intelijen KPK. Siap Diperiksa Sementara anggota Pansus

Koko Iskandar, ketika dihubungi, Selasa, mengaku belum menerima panggilan pemeriksaan dari KPK. "Saya memang masuk Tim Pansus Revisi Perda Venue Menembak, tapi sampai saat ini saya belum ada menerima panggilan dari pihak KPK," kata Koko. Anggota Komisi C DPRD Riau ini menambahkan, jika dipanggil dirinya siap hadir untuk diperiksa. "Insya Allah, saya akan bersedia hadir. Saya akan memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran. Kenapa saya harus takut," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau ini. Anggota Pansus lainnya, Iwa Sirwani Bibra, juga menyatakan kesiapannya diperiksa KPK. "Saya bersedia hadiri panggilan KPK, jika memang berkaitan dengan Pansus Venue Menembak. Kenapa harus takut, jika memang tidak bersalah. Inikan hanya memberikan keterangan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar ini. Anggota Pansus dari Fraksi Golkar lainnya, Suparman dan Abu Bakar, juga sia dipanggil. Demikian pula dengan anggota Pansus dari Fraksi Gabungan Solihin Dahlan. "Tentu bersedia hadir jika memang dipanggil KPK. Saya akan memberi keterangan sesuai yang diketahui. Kenapa harus takut," kata politisi PBR ini.zul,rul

Pernah........................................................................................Sambungan Hal 1 FINALIS Spetakuler Indonesia Idol 2012. Namanya pun disebut terakhir sebagai peserta tambahan, oleh Ahmad Dani. "Saat 10 besar diumumkan, nama saya tidak ada. Saya pikir ya sudah. Perjuangan saya berakhir. Namun tiba-tiba ada perubahan dari dewan juri. Ada tambahan dua kontestan. Nama saya disebut setelah nama Febri," ucap Rosa, Jumat (6/4) lalu. Sudah sejak kecil Rosa memendam impian untuk membuktikan kemampuan terbaiknya menyanyi. Apalagi bila ia ingat pernah dikucilkan teman-temannya saat sang ayah harus menghuni penjara karena kasus narkoba. "Peristiwa ini sungguh menyakitkan. Tapi kemudian saya pikir, baik buruk ayah saya, ia orangtua saya," tuturnya. Rosa lalu berusaha menjadikan peristiwa yang menimpa ayahnya sebagai cambuk untuk belajar dan berlatih Penanggung Jawab/Redaktur: IDRUS YAMIN

menyanyi lebih serius. Lewat prestasi menyanyinya, Rosa ingin membuktikan bahwa ia masih punya arti untuk orang lain. Rosa sempat hidup "tanpa ayah" selama empat tahun. "Saya ditinggal papa sejak SD sampai SMP. Selama masa itu, sebagian teman-teman sekolah mencibir saya sebagai anak napi. Seolah-olah anak napi itu tak akan pernah punya prestasi," jelas Rosa. Yang lebih menyedihkan, lanjutnya, anak napi itu seperti penyakit menular. Kalau dekat-dekat anak napi, maka orangtuanya bakal tertular jadi napi. "Ya waktu itu kan saya masih kecil. Saya sering lari dan mengadu pada mama. Berulangkali, sambil menangis, saya bertanya pada mama, Apa salah Rosa sih ma?". Ibu lalu menasihati Rosa agar menerima saja cibiran itu dengan iklas. "Jadikan cibiran itu sebagai cambuk agar kamu lebih unggul dari teman-temanmu yang mencibir," kata Rosa

mengutip ucapan ibunya. Rosa pun menyimak ucapan ibunya. Ia bukan hanya berlatih menyanyi, tetapi menjadikan kegiatan menyanyi sebagai sarana Rosa menumpahkan perasaannya. Putus Sekolah Saat ayahnya menjalani hukuman, Rosa dan kakaknya putus sekolah. "Harta orangtua kami habis untuk mengurus kasus papa. Kala itu saya masih siswi SD," ujar Rosa. Ia sempat "menyambung hidup" di Jakarta pada salah satu saudaranya. Tapi kemudian kembali ke Solo, Jawa Tengah, bersama bundanya. "Kami sekeluarga hidup sebisanya," ucap gadis berzodiak Scorpio ini. Saat itulah Rosa membangun tekad, "Jika Tuhan memberi saya kesempatan sekolah lagi, saya tak akan sia-siakan peluang itu". Tuhan mengabulkan doa Rosa, ia kini bahkan sedang menempuh studi di Universitas Negeri Sebelas

Maret. "Tinggal satu cita-cita lagi yang masih saya perjuangkan. Menjadi penyanyi profesional dan sukses di dunia hiburan dengan cara yang sehat dan bermartabat," tutur Rosa. Sejak kecil Rosa sudah rajin mengikuti lomba menyanyi. Dari lomba menyanyi di tingkat paling bawah, sampai kini ia mengikuti Indonesia Idol 2012. "Menjadi juara dalam beberapa kali lomba membuat saya merasa punya arti meski hadiahnya tak seberapa," jelas Rosa. Tentang kemungkinan nasibnya di Indonesia Idol 2012, Rosa mengatakan, "Tuhan sudah mengaturnya. Saya tidak takut gagal. Tugas saya berusaha dan tampil prima sebisa saya". Buat dia, mendapat peluang tampil di acara seakbar ini sudah membuatnya senang. Menang atau kalah di panggung, Rosa akan kembali berjuang meraih cita-citanya menjadi penyanyi profesional. "Doa'in ya?" harapnya.kcm,hab

21 Kepala .................................................Sambungan Hal 1 GUBERNUR Bali, Peni Suparto Walikota Malang), KH Fuad Amin (Bupati Bangkalan), M Buchori, Walikota Probolinggo), Amin (Bupati Ponorogo), Budi Sulistyono (Bupati Ngawi), Sumantri (Bupati Magetan), FX Hadi Rudyatmo (Wakil Walikota Surakarta), Bambang Dwi Hartono (Wakil Walikota Surabaya), Yuni Widyaningsih (Wakil Bupati Ponorogo), Idza Priyanti (Wakil Bupati Brebes), Kusen Andalas (Wakil Bupati Jember), Andi Said Panokori (Wakil Bupati Bone), Wardoyo Wijaya (Bupati Sukoharjo), Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan), Wayan Candra (Bupati Klungkung), Made Arga Pynatih (Wakil Bupati Buleleng), GN Jaya Negara (Wakil Walikota Denpasar), Sang Nyoman Sedana Arta (Wakil Bupati Bangli), Made Kembang Hartawan (Wakil Bupati Jembrana) dan Ahmad Dahlan (walikota Batam). Pidato yang merupakan motivasi dan penjelasan sikap pemerintah atas kenaikan BBM pada kader PD itu, sesekali diberikan tepuk tangan kader PD. SBY juga sempat berguyon dalam pidato itu yang disambut tawa kadernya.

"Itu pemberontakan, perlawanan, pembangkangan. Itu tidak mencerminkan negara kesatuan, tapi negara federal. Kita bukan itu," terang SBY. SBY juga mengaku sedih, aksi para kepala daerah itu malah didukung kelompok politik tertentu. Padahal kelompok itu pernah berkuasa di pemerintahan. "Yang menyedihkan seruan itu datang dari komunitas politik yang di dalamnya pernah menjadi presiden. Pada 2014 nanti berganti, dan ketika semua gubernur dari Demokrat melakukan hal sama, kayak apa negara ini?" tegasnya. Jatuhkan SBY Pada bagian lain rekaman pidato yang bocor itu, SBY juga menegaskan, pihak-pihak yang tidak menginginkan kenaikan BBM sebenarnya menginginkan dirinya jatuh. "Yang tidak setuju kenaikan BBM, bukan untuk rakyat, tapi supaya SBY dan pemerintahannya jatuh," kata SBY. SBY tidak menyebut siapa yang tidak menghendaki BBM naik. Dalam pidato yang sempat diselingi tawa sejumlah kader PD itu juga, SBY mengungkapkan ada partai oposisi yang kadernya pernah menjadi presiden tidak

mengerti juga soal skema kenaikan BBM. "Sangat berbahaya kalau sampai UU APBNP tidak tembus, ekonomi kita bisa sangat terganggu dan itu ditunggu mereka. Mereka ingin SBY dari Partai Demokrat tidak diberikan kewenangan segala sesuatunya, dikunci di situ," jelas SBY dengan nada bicara khasnya: teratur dan jelas. SBY dalam pidato itu juga menjelaskan lika-liku bagaimana pencapaian kesepakatan di paripurna DPR. SBY bahkan sampai turun langsung melakukan komunikasidenganpimpinanpartai politik. Komunikasi dilakukan secara intens, walau kemudian semuanya berubah-ubah. Dalam pidato internal yang bertujuan memotivasi kader PD itu, SBY juga berpesan kepada kadernya agar jangan berbohong, karena kebohongan tidak akan pernah membuat sebuah perjuangan berhasil. "Ada partai bukan koalisi, kirim message kalau semua hanya politik, kemudian akhirnya mendukung. Tapi itu semua omong kosong. Di situlah saya menguji kepribadian karakter dari para politisi kita," tuturnya. (dtc,tun)

Presiden .................................................Sambungan Hal 1 USULAN penguatan lembaga yudisial yang ada. "Presiden pernah menerima KY pada 2011. Di dalamnya juga mengait pada bagaimana agar KY itu lebih memperkuat lembaga. Pertemuan tersebut akan ada peningkatan dari remunerasi para hakim," ujar Julian. Setelah isu mogok sidang, SBY langsung memerintahkan anak buahnya segera menyerap aspirasi para hakim. "Presiden menyambut baik dan bisa menerima hal tersebut dan akan diusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) untuk menelaah dan memberi dukungan, diangkat tepat proporsional dan wajar sesuai dengan apa yang diusulkan oleh KY," ujar Julian. Kemenpan dan RB harus segera melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti aspirasi hakim. "Dalam hal ini kami sampaikan, menyambut baik aspirasi tersebut dan meminta agar kementerian terkait, terutama KemenPAN dan RB berkoordinasi dengan Menkeu, menelaah apa yang menjadi apresiasi tersebut," terang Julian. DPR Dukung Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta para hakim tidak mogok. Dia menegaskan DPR dan pemerintah akan menaikkan gaji maupun tunjangan hakim. "Kami sarankan tidak perlu mogok karena kami semua tahu itu. Mengenai keluhan gaji hakim yang sudah disampaikan 2 bulan terakhir ini saya berada di kesimpulan bahwa DPR dan pemerintah harus segera memutuskan menaikkan tunjangan hakim dalam waktu tidak terlalu lama. Saya terperanjat karena guru-guru sudah kita naikkan, pemerintah rupanya alpa soal ini," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4). Priyo menyarankan pemerintah segera menaikkan tunjangan ataupun gaji hakim. Bila itu dilakukan, DPR pasti akan menyetujuinya. "Saya meminta kepada Menkum HAM untuk mencari terobosansesingkat-singkatnya.Silakan pemerintahmengusulkankenaikan tunjangan hakim, saya yakin DPR menyetujuinya,"katanya. Meskipun agak terlambat, menurut Priyo, namun masih bisadialokasikanuntukkesejahteraan hakim. "Memang APBNP sudah terlanjur diketok. Tapi itu nanti masih bisa dialokasikan di plafon anggaran tak terduga tak masalah dan DPR akan setujui," tandasnya. Perlakuan Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menegaskan bahwa hakim di seluruh Indonesia adalah

pejabat negara. Untuk itu dia akan menemui Kementerian Keuangan, DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk membahas formulasi hak-hak pejabat negara tersebut. "Hakim adalah pejabat negara sesuai Peraturan Pemerintah No 41/2002. Dia masuk dalam lingkungan pejabat negara. Jadi ada perlakuan khusus," kata Azwar Abubakar usai menemui perwakilan hakim daerah di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa. Namun Azwar mengakui selama ini negara belum memberikan hak-hak sebagai pejabat negara tersebut. Meski demikian, Azwar sudah memikirkan langkah ke depan untuk memberikan kesejahteraan hakim selayaknya pejabat negara. "Tunjangan yang diberikan, baru tunjangan kinerja. Sedangkan tunjangan pejabat negara belum pernah diberikan, tidak pernah disiapkan besaran tunjangan itu dari 2008," papar Azwar. Hak hakim, menurut Azwar, tidak hanya masalah keuangan semata. "Memang, akan ada rencana untuk mengeluakan ketentuan untuk peraturan pemerintah tentang tunjangan pejabat negara. Sebagai status hakim yaitu sebagai pejabat negara. Jadi bukan hukan hanya hak-hak keuangan. Tapi hak-hak protokoler, perjalanan tunjangan rumah dan lain. Itu harus juga kita penarikan sesuai dengan keuangan negara," ungkap Azwar. Guna merealisasikan langkah tersebut, Kemenpan RB akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait akan hal tersebut. Guna membahas kemungkinan penaikan status kesejahteraan dalam waktu dekat ini. "Besok kita akan bertemu dengan Menkeu, DPR, MA dan KY. Apakah masih mungkin karena APBN-P sudah berjalan. Kalau masih mungkin dan dengan keuangan yang memungkinkan, mungkin bisa. Jadi kemungkinannya masih 50:50," terang Azwar. Azwar memastikan untuk 2013, anggaran kesejahteraan hakim akan meningkat secara siginifikan. "Untuk 2013, masih bisa," kata Azwar menjanjikan. Buka Peluang Suap Pakar hukum Adnan Buyung Nasution, mengingatkan, kesejahteraan hakim menjadi kunci menjadikan lembaga peradilan yang independen. Sehingga rencana mogok sidang merupakan hal yang wajar untuk mendapatkan hak-hak hakim. "Kalau hakimnya kere (miskin) bagimana? Kan membuka peluang terjadinya suap menyuap. (Kesejahteraan tinggi) tidak menjamin, tapi kan mengurangi," kata pakar hukum, Adnan Buyung Nasution, usai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Bar-

at, Jakarta, Selasa. Sebagai advokat, Adnan Buyung sangat mendukung kesejahteraan hakim. Hal ini untuk menjaga kemandirian dan eksistensi menuju lembaga peradilan yang terhormat. "Ya perlu ada dukungan dari advokat. Hakim harus kita jaga kemandiriannya, eksistensinya, kehormatannya. Termasuk demunerasinya harus kita jaga biar tetap mandiri demi kepentingan tegaknya peradilan," ujar Adnan Buyung. Lalu Adnan Buyung mencontohkan mogoknya lembaga yudisial yang pernah terjadi di Pakistan. Mogok hakim juga pernah terjadi di berbagai negara. "Kalau hakim mau mogok itu bagus. Saya mau menyatakan para advokat mendukung para hakim. Harus mendukung. Ini pernah terjadi dalam sejarah peradilan di Pakistan yaitu hakim agung mogok dan para hakim pengadilan negeri mogok dan para advokat juga ikutan mogok," papar mantan anggota Wantimpres ini. Seperti diketahui, 4 ribu hakim di pelosok Nusantara berencana mogok sidang sebagai upaya menuntut kesejahteraan. Sejak Senin (9/4), 28 perwakilan dari 4 ribu hakim tersebut melakukan audiensi dengan pihak terkait. Kepala Pengadilan Negeri (PN) Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Achmad Pentensili, mengatakan hal ini bagian dari perjuangan hakim untuk mendapat kesejahteraan sesuai amanat UU. Dalam UU secara tegas disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat negara, bukan PNS. Demi Wibawa Keadilan Hakim Agung Gayus Lumbuun mendukung protes hakim soal kenaikan gaji. Tapi dia tak menghendaki para hakim mogok kerja. "Saya mendukung hakim protes keras kenaikan gaji. Tapi jangan mogok, ini menyangkut wibawa keadilan. Kesekjenan MA juga wajib melancarkan gaji. Remunaerasi tidak boleh tertunda sampai 2 bulan lebih," kata Gayus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa. Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Menurut Pramono, mogok hakim jelas tak elegan. "Menurut saya tidak pas hakim mogok, ada cara yang lebih elegan. Mogoktidakpas,adacaralainyanglebih elegan," katanya. Menurut dia yang salah adalah pengaturan internal MA. Karena sudah ada remunerasi untuk hakim. "Kalau mereka mogok hanya karena persoalan gaji, ini menunjukkan sitem yang salah dan sistem mekanisme internal MA sendiri. Jadi pembenahan itu harus dilakukan oleh 2 arah, bukan hanya karena tekanan hakim, tapi juga perbaikan yang harus dilakukan pimpinan MA," tandasnya. dtc.mic,kcm,tnr,hab

Sekwan ....................................................Sambungan Hal 1 MEMASUKI ruang Sekwan, di lantai satu gedung DPRD. Sekitar 2,5 jam anggota KPK masuk ke ruang Sekwan, sejumlah staf Sekwan terlihat bolak-balik keluar-masuk ruangan membawa banyak map. Map-map berwanra merah

dan hijau tersebut diduga berisi dokumen terkait anggaran venue tembak PON XVIII. Sekitar pukul 17.00 WIB, tim KPK meninggalkan ruang Sekwan. Namun tidak satu pun yang bersedia memberikan penjelasan kepada wartawan.

Selanjutnya, menggunakan Kijang Inova warna silver, tim KPK meninggalkan gedung KPK. Zulkarnain Kadir yang dikonfirmasi setelah kepergian tim KPK, juga menolak berkomentar.rul

BKD ...........................................................Sambungan Hal 1 KAMIS (12/4) besok dan berjanji mengajak sejumlah tenaga honor. Para pegawai honor itu berharap DPRD Riau mencarikan solusi, sehingga hak mereka untuk diangkat menjadi PNS tidak hilang. Kepada para honorer, Masnur berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan. "Besok kita akan hearing dengan BKD, BKN, Aisten III dan juga Inspektorat. Kita akan minta penjelasan secara resmi dan lengkap, mengapa bisa seperti ini," kata Masnur. Kewenangan BKN Kepala BKD Riau Zaini Ismail, ketika dikonfirmasi tadi malam, mengatakan, bagi para tenaga honor yang belum dinyatakan lulus, silakan mengajukan keber-

atannya langsung kepada BKN, karena kebijakan verifikasi tersebut bukan lagi menjadi kewenangan daerah. Menurutnya, pihaknya hanya sebagai media dalam menerima semua berkas administrasi bagi para calon PNS yang saat ini masih berstatus honor itu. Tugas BKD Riauhanyamenyosialisasikanpersyaratan yang telah diatur oleh Menpan RB. "Dua puluh lima orang yang lulus itu bukan kewenangan kita yang menentukan, tapi langsung BKN. Jadi kalau mengajukan keberatan silakan saja langsung ke ke sana. Kami hanya bertugas mensosialisasikan, menerima dan menyampaikan berkas. Berkas dengan sejumlah persyaratan inilahyangmenjadipertimbangan BKN," kata Zaini, melalui telepon

selulernya. Zaini pun mengaku belum mengetahui alasan banyaknya tenaga honor yang tergabung dalam kategori satu (K1) yang tak lulus. "Karena memang sampai saat ini pihak BKN tidak pernah menyampaikan alasannya. Apakah dikarenakan kurangnya persyaratan administrasi yang dibutuhkan, namun yang jelas, verifikasi yang dilakukan BKN itu sudah melalui pertimbangan sesuai dengan aturan," ujarnya. Terkait rencana pemanggilan oleh DPRD Riau, Zaini mengaku, belum menerima surat resmi untuk hearing. "Namun demikian, jika memang dibutuhkan pihak BKD Riau siap memberikan penjelasan mengenai tenaga honor K1 yang banyak tak lulus tersebut," sambungnya.rul,mok Perwajahan: ANDIXER


CMYK

8

Property

HARIAN VOKAL

RABU 11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Pengembang Tolak Rumah Wajib Listrik Surya JAKARTA (VOKAL) - Rencana Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mewajibkan pengembang perumahan dan apartemen memakai listrik tenaga surya (solar cell) ditanggapi sinis oleh pengembang. "Ini intinya jangan mewajibkan. Karena kalau mewajibkan itu kan hukumnya sudah pasti, terus insentifnya seperti apa, terus kalau kita dipaksa untuk itu nanti para pengembang akan lari," kata Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso kepada detikfinance di Jakarta, Selasa (10/

4).

Setyo mempertanyakan kesiapan ketersediaan infrastruktur untuk menerapkan program listrik tenaga surya ini. Sehingga program ini tidak hanya sebatas dorongan tanpa adanya dukungan infrastruktur. "Itu harus dilihat, infrastruktur

“

kannya bagaimana dan after sales-nya bagaimana," sebutnya. Menurut setyo, pengembang merasa keberatan jika harus mengurusi perawatan tenaga listrik tenaga surya SETYO MAHARSO karena keterbatasan tenaga ahli. Ketua Umum Real Estate Indonesia Menurutnya pemakaian listrik tenaga surya tak sudah siap apa belum. Infrasbisa dipaksakan. "Kalau tenaga truktur itu maksudnya pabriItu harus dilihat, infrastruktur sudah siap apa belum. Infrastruktur itu maksudnya pabrikannya bagaimana dan after sales-nya bagaimana

”

ahlinya belum siap nanti kalau rusak bagaimana. Masak kita lagi yang harus turun," jelas Setyo. Selain membahas listrik tenaga surya, Setyo juga membahas prospek perkembangan properti ramah lingkungan (green building) yang memiliki prospek bagus di kota-kota besar tetapi masih terkendala pada biaya yang tinggi. "Biayanya tinggi, sehingga belum mampu ke arah sana tapi kita mulai mencoba untuk itu seperti kluster-kluster

tertentu di Jakarta dan Surabaya," tukasnya. Terkait aturan main dalam membangun dan mengembangkan green building, Setyo mengkritisi pemerintah yang belum menyediakan aturan yang jelas terkait pembangunan green building. "Kita (pengembang perumahan) baru menuju ke arah sana, tapi belum semua jalan karena aturan mainnya belum ada. Baru Pergub DKI Jakarta saja," imbuhnya. (dtc/bos)

IBNU

SEORANG anak kecil sedang memperhatikan maket rumah yang dipamerkan oleh Residence 56 di Atrium Mal Pekanbaru.

Residence 56, Hunian Modern Nan Alami

BILA anda menginginkan hunian modern yang berpadu degan lingkungan yang alami, Residence 56 patut dijadikan pilhan untuk anda. Sebab perumahan yang terletak di Jalan Rajawali Panam ini memberikan konsep demikian. Dengan fasilitas taman yang asri serta terletak di lingkungan yang masih alami, namun berada lokasi strategis yang dekat dengan fasilitas umum seperti bandara pusat perbelanjaan, menjadikan perumahan ini nyaman dijadikan hunian di tengah tengah kota. Selain itu, perumahan bertipe 82/150 yang dibangun oleh developer PT. Mitra Ara Mandiri ini

K IAT

IKLAN properti biasanya berisi harga yang murah, membeli rumah dapat Blackberry, DP ringan, bebas banjir, lokasi strategis, dan masih banyak lagi isi dari iklan properti tersebut yang terpasang di pinggir jalan dengan spanduk, papan reklame, media elektronik dan media massa.Ingat, jangan terbuai iklan-iklan itu. Persoalannya, iklan yang dibuat oleh developer terkadang tidak logis dan menyesatkan sehingga merugikan masyarakat. Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yani Aryanti Putri seperti dikutip detikfinancediJakarta,Selasa(10/4)mengatakan, selama ini masyarakat sering terjebak dengan publikasi yang disampaikan pengembang. Misalnya harga properti akan naik

Penanggung Jawab: BUDI SUSENO

juga menawarkan fasilitas lainnya seperti, akses jalan yang di-paving block, fasilitas air jernih, taman bermain dan lapangan olahraga badminton serta basket, juga keamanan lingkungan 24 jam yang dilengkapi dengan CCTV. Yusnidar, Marketing Residence 56 menjelaskan, spesifikasi teknis bangunan yang ditawarkan pun sangat baik, pondasi menggunakan beton bertulang. Lantai menggunakan semi granit 60x60 dan keramik 25/20 pada bagian lantai kamar mandi serta dapur. Dinding menggunakan batu bata yang diplester serta diaci halus, catnya memakai jenis cat berbeda

untuk setiap sisinya, bagian luar dilapisi cat dinding Jotun dan Alkali sedangkan bagian dalam memakai Catylac. Di bagian atap, rumah yang ditawarkan dengan harga Rp482,5 juta ini telah menggunakan genteng Multi Roof Francy atau setara rangka baja ringan. Pada plafon digunakan gipsum rangka furing. Kusennya kayu Kulim serta aluminimum cat duco, sedangkan pada daun pintu bagian depan memakai pintu panel cat duco, pintu dalam double plywood jati cat Impra. Untuk sanitasinya ia menjelaskan bahwa pintu kamar

mandi menggunakan PVC, closet American Standard, listrik 2200 watt dan air sumur bor. Perumahan tersedia sebanyak 51 unit baik indent maupun ready stock, dan telah terjual sebanyak 10 unit. Saat ini Residence sedang mengadakan pameran di atrium Mal Pekanbaru. Bagi pembeli yang memesan pada saat pameran tersebut maka akan mendapat potongan harga atau uang muka sebesar Rp20 juta. "Kalau beli pada saat pameran akan mendapat potongan harga atau uang muka sebesar RP20 juta," ucapnya menjelaskan. (ibnu)

Jangan Terbuai Iklan Properti awal tahun, atau akhir tahun sehingga ada dorongan psikologis dari pengembang agar masyarakat segera membeli. "Apabila mengacu pada iklan properti khususnya perumahan, konsumen dapat terkena marketing gimmick dari developer/pengembang padahal konsumen tidak mengetahui keuntungan developer berapa? Dalam iklan properti ada juga pengembang yang mematok harga tinggi dan memberi diskon bagi konsumen yang mampu membayar secara tunai," paparnya. Tahun ini YLKI menerima pengaduan sebanyak 525 dan pengaduan properti dan perumahan menduduki peringkat ke dua dengan jumlah 76 pengadu setelah perbankan. Pengaduan lebih banyak me-

ngenai wanprestasi pengembang tidak sesuai dengan janji/iklan. Parahnya selama ini belum ada regulasi yang mengatur dengan iklan tersebut sehingga developer tetap leluasa melakukan hal itu. Menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terutama Pasal 4 huruf c, “konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 7 huruf a,” beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. "Oleh karena itu, diharapkan developer dalam memasarkan produknya harus mempunyai etika," katanya. Yani menyampaikan beberapa tips membeli properti dan perumahan agar tidak terbuai dengan iklan-iklan perumahan. (dtc/bos)

Tips Membeli Properti dan Perumahan n Know Your Developer Property (KYDP) nPeriksa Aspek Legalitas, (Sertifikat, Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB)) n Hati-hati dan cermat dalam dokumen pembelian, (Surat Pemesanan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) n Proses Peralihan Hak dari Developer ke Konsumen (Serah Terima Fisik, Akta Jual Beli (AJB).

Perwajahan : ZULQIFLI


CMYK

9 RABU

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

5 Kepala Daerah Belajar ke Dumai DUMAI (VOKAL) – Sejumlah kepala daerah melakukan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah ke Kota Dumai. Rombongan yang terdiri dari Bupati Grobogan, Jawa Tenggah H Bambang Pudjiono, SH, Bupati Cianjur, Jawa Barat H Tjetjep Muchtar, Wakil Walikota Kediri, Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, Bupati Bolang Mongondow, Sulaweasi Utara H Solihi Mokodong serta Walikota Jaya Pura, Papua Drs Benhur Tommy Mano. LAPORAN: YURSHEL/ DUMAI Rombongan disambut Sekrektaris Daerah (Setda) Kota Dumai, Drs Said Mustafa serta sejumlah Kepala SKPD Kota Dumai, Selasa (10/4) di Media Center Dumai Timur. Koordinator rombongan, Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI, Sumarno, kepada wartawan mengatakan dipilihnya Kota Dumai sebagai tempat orientasi bagi mereka, lantaran Dumai merupakan kota terbaik dan pernah meraih peringkat I

dari hasil survey integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011 dalam memberi pelayanan kepada publik. Selain itu, kedatangan rombongan ke kota Dumai adalah untuk mengetahui lebih dekat tentang perkembangan dan system pemerintahan Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan sehingga membuat Kota Dumai menjadi dikenal oleh daerah lainnya di Indonesia. "Kami inggin menyaksikan langsung tentang perkembangan Kota Dumai itu sendiri.

Semoga apa yang kami temui dalam orientasi ini, dapat diterapkan di daerah kami masing-masing,” ujar Sumarno. Ia juga menjelaskan, Kota Dumai merupakan tempat yang layak untuk dijadikan percontohan. Mengingat masih banyaknya kekurangan di sana-sini dalam menerapkan system pembangunan di daerah masing-masing. "Makanya, kami ingin belajar dari pemerintah Kota Dumai. Dengan adanya kunjungan ini, akan menjadi tolok ukur kami dalam memberikan pelayan kepada masyarakat," pungkas Sumarno. Sebelumnya Setdako Dumai Said Mustafa, telah memaparkan beberapa hal yang telah menjadi visi dan misi pemerintah Kota Dumai. Adapun visi dan misi tersebut, Said Mustafa, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian yang bertum-

DPRD Minta PNS Langgar Etika Ditindak DUMAI (VOKAL) - Wakil Ketua DPRD Dumai, Eko Suharjo meminta BAKD dan Inspektorat menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diketahui telah mencoreng nama baik pegawai dengan tindakan dan etika yang tidak mencerminkan sebagai abdi negara. Seperti beberapa waktu yang lalu, seorang PNS dan honorer di lingkungan Pemko Dumai berbuat mesum di salah satu hotel di Dumai. “Tingkah dan pola pegawai seharusnya menjadi cerminan baik bagi masyarakat. Bukan malah berbuat yang tidak-tidak. Sebelum kejadian ini berlanjut, pemerintah harus bertindak tegas,” ujar Eko, Selasa (10/4) di ruang kerjanya. Sudah beberapa kali insiden yang mengarah ke pelanggaran etika dan hukum di tengah-tengah masyarakat terjadi dan melibatkan oknum PNS serta

honorer di Kota Dumai. Mulai dari pencurian, narkoba dan perselingkuhan. Eko berpendapat, jika oknum seperti ini tidak ditindak tegas, maka kejadian serupa bakal berulang. “Sebelum citra pegawai semakin ternodai, BAKD dan Inspektorat harus bertindak. Sekarang kepercayaan masyarakat dengan pegawai menjadi rendah akibat kejadian ini,” tegasnya. Selain tindakan tegas, seyogyanya Pemko harus kembali melakukan pembinaan kepada pegawainya. Pengawasan terhadap pegawai juga tidak kalah penting. Pemko harus pro aktif dalam peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. “Yang penting adalah efek jera kepada pegawai. Kemudian pengawasan diperketat, agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada PNS itu tidak tercoreng,” tandasnya.(ndo)

Anggota DPRD Dumai Mulai Reses

DUMAI (VOKAL) – Dari tanggal 10 sampai 14 April, merupakan masa bagi para anggota DPRD Dumai berjumpa dengan para konsituennya, dalam rangka untuk menampung aspirasi masyarakat. Demikian disampaikan Kasubag Protokol Humas, Iskandar, Selasa (10/4). Iskandar menjelaskan, agenda reses ini merupakan agenda yang ditetapkan dalam pera-

turan pemerintah, berlangsung setiap masa persidangan atau tiga kali dalam satu tahun. Disanalah masyarakat diharapkan menyampaikan seluruh persoalan yang terjadi untuk ditindaklanjuti wakil rakyatnya. “Dari hasil aspirasi maka akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Dumai. Selanjutnya, pokok pikiran tersebut akan ditindak

lanjuti ke Pemerintah Kota Dumai,” jelasnya kemarin. Akibatnya, kantor DPRD Dumai pun kosong dari para wakil rakyat. Ditemui terpisah, anggota DPRD Dumai Jhon Fikar mengakuinya. “Iya jelas kantor kosong karena temanteman (anggota DPRD) sedang reses. Yang ada paling satu atau dua yang punya keperluan mendadak di kantor,” kata Jhon singkat.(ndo)

YURSEL

SEKRETARIS Daerah Kota Dumai Said Mustafa (tengah) sedang menjelaskan tentang visi dan misi Kota Dumai kepada sejumlah kepala daerah yang berorenrtasi ke daerah itu, Selasa (10/4).

pu pada ekonomi kerakyatan untuk peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan yaitu sektor Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri (Pengantin). Selain itu, pengembangkan kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang tangguh dan profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keahlian spesifikasi yang dapat diandalkan. Meningkatkan kualitas dan

YURSEL

KETUA Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri Kota Dumai, Khairul Kamal menyampaikan sambutannya pada Muscab GM FKPPI, , Sabtu (7/4) lalu.

SMS Anda ke

0812 767 1661

085265271xxx Kapolres Dumai diminta segera menangkap mantan Kabid Mutendik Dinas Pendidikan Dumai Misdiono yang sekarang menjabat Kabid Disdakmen Dinas Pendidikan Dumai, bukti di kepolisian Dumai sudah ada bahwa Misdiono diduga telah melegalisir ijazah yang diduga palsu tersebut, agar segera dijebloskan ke penjara.

Pemadam Kebakaran Kodim 0303 PLN Polresta RS Bayangkara RSUD Dumai RS Pertamina Dumai

38208 31303 37123 31007 36942 38367 439200

Penanggung Jawab/Redaktur: AKMAL KUTIANYIR

merintah agar dapat tercipta pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih dari KKN, berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang efisien serta efektif, yang dapat memuaskan masyarakat pada umumya dan investor khususnya. (***)

10 LPMK Belum Serahkan Laporkan Penggunaan DPK DUMAI (VOKAL)- Meskipun sudah memasuki tahun anggaran 2012, namun sebagian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di Kota Dumai belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Pemberdayaan Kelurahan (DPK) tahun 2011. Padahal, setiap LPMK tersebut mendapat alokasi anggaran Rp100 juta. Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Drs H Mustafa Kadir, Selasa (10/4). “Dari 33 LPMK yang ada di Dumai, ada 10 LPMK yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DPK tahun 2011. Padahal kami juga sudah mengingatkan pihak kelurahan masing-masing,” tutur Mustafa Kadir. Belum tuntasnya laporan

tersebut, diakui mantan Kadispenda Dumai tersebut, memang cukup merisaukan karena pekerjaan tahun 2011 lalu, seharusnya sudah tuntas. Tentunya kurang pro aktifnya sebagian Ketua LPMK cukup mempengaruhi dari laporan dinas tersebut. Disinggung soal SDM dari Ketua LPMK, Mustafa Kadir mengaku, SDM di LPMK itu cukup bagus, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memiliki gelar S1 atau sarjana. Bahkan jika LPMK tidak mengerti tentang pelaporan, seharusnya mereka juga bisa melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan setempat. "Dari 33 LPMK tersebut, 23 LPMK sudah melaporkan pertanggungjawabannya dan laporan itu sudah disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah," kata Mustafa Kadir. Salah satu lurah yang enggan

Perusahaan Wajib Bayar Hak Normatif Buruh DUMAI (VOKAL) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai melalui Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja, Fadhly, SH menegaskan bahwa semua perusahaan wajib bayar hak normatif seluruh buruh, tak terkecuali PT Pelindo Dumai. Demikian ditegaskan Fadhly usai berhasil menyelesaikan dua kasus sekaligus. Salah satunya masalah upah tenaga honor PT Pelindo Dumai yang sebelumnya hanya Rp750 ribu yang jelas jauh dibawah UMK dapat diselesaikan dengan baik. “Perusahaan wajib membayar hak normatif buruh, tidak terkecuali tenaga honor PT Pelindo harus menerima gaji sesuai UMK Dumai,” tegas Fadhly , Selasa (10/4) di ruang kerjanya.

kuantitas infrastruktur baik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perkembangan Kota Dumai menjadi kota yang bersih, semarak, rukun dan indah (Berseri) dan mengembangkan kemampuan aparatur pe-

Tidak itu saja, kata Fadhly, tenaga honor di Pelindo Dumai yang jumlahnya sekitar 48 orang tidak bisa dilepas begitu saja. Artinya sebaiknya bernaung di bawah perusahaan atau koperasi milik BUMN tersebut. “Ya, saya sarankan agar dibawah koperasi saja, dan Pelindo nampaknya setuju,” ungkapnya. Selain di Pelindo, Disnakertrans juga berhasil mencarikan solusi yang dihadapi puluhan buruh PT Inwhana Indonesi. Ratusan buruh perusahaan tersebut mendatangi kantor Disnakertrans Kota Dumai, Senin (9/4) kemarin. Mereka komplain atas tindakan perusahaan memberikan upah Rp6 ribu per jam dan 7 jam sehari selama 5 hari kerja, Sabtu dam Minggu lem-

bur. Namun jika ditotal ternyata jumlah yang diterima setiap bulan dibawah UMK Dumai sebesar Rp1.287.700 per bulan. “Saya sudah instruksikan agar perusahaan membayar kekurangan upah buruh,” tegas Fadhly Tidak itu saja, ratusan buruh PT Inwhana Indonesia yang sebelumnya merupakan buruh kontrak per tiga bulan, untuk perpanjangan kontrak selanjutnya harus diubah.Jika tak diubah, maka ratusan buruh tersebut bisa menjadi pekerja kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) perusahaan. “Semua sudah klar, perusahaan sudah setuju membayar kekurangan upah dan mengubah kontrak kerjanya, “ tutupnya. (ysl)

disebutkan namanya, mengaku cukup risau dengan ulah LPMK yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan DPK tahun 2011. “Dalam penggunaan dana tersebut sepenuhnya dikelola LPMK, dan kami dari pihak kelurahan sekedar mengetahui.

Termasuk dalam pembuatan laporannya juga dilaksanakan LPMK. Bahkan saya sudah mengingatkan beberapa kali agar Ketua LPMK segera menyerahkan laporan dana DPK, tapi buktinya sampai bulan April laporan belum juga diserahkan,” keluh lurah tersebut. (rno)

Pasar Kelakap Tujuh Belum Difungsikan laskan. DUMAI (VOKAL) – Pasar Kelakap Pasar Tradisional Tujuh masih milik Kelakap Tujuh pusat. Untuk itu yang dibangun di Pemko Dumai hingareal seluas 2 hekga kini masih metar dengan angganunggu proses hiran sebesar Rp9 bah dari pemerintah miliar itu, sampai Pusat.”Sejak ramsekarang belum pung pada akhir tadapat difungsikan. DJAMALUS hun lalu, proyek paMeski dibangun sar Kelakap Tujuh begitu megah, tapi sejumlah fasilitas belum di- masih dalam tahap pemelihalengkapi seperti drainase, air raan sampai dengan Mei 2012 mendatang," tutur Djamalus. bersih dan tempat sampah. Djamalus menyebutkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi dalam pembangunannya se(Disprindag) Kota Dumai, H harusnya juga dilakukan sharDjamalus, Senin (9/4) mem- ing anggaran dengan Pemko benarkan kenyataan tersebut. Dumai. Namun dia belum bisa Pengerjaan pasar tradisional memastikan apakah untuk Kelakap tujuh sudah rampung pembangunan drainase dan dikerjakan, hanya saja tinggal pembuatan sumur bor sebagai menunggu hibah dari Peme- sumber air bersih di Pasar rintah Pusat ke Pemerintah Kelakap Tujuh ini telah diangKota Dumai serta menunggu garkan di dalam APBD 2012. Pembangunan pasar kelakap habisnya masa perawatan. Djamalus menjelaskan, ter- tujuh merupakan sharing budkait drainase dan air bersih sejak get APBN dan APBD. Kucuran awal memang tidak masuk da- APBN 2011 senilai Rp9 miliar lam rencana pembangunan pa- untuk membangun 11 unit los sar tersebut. "Kita membangun ukuran 10x4 meter, ditambah 6 sesuai perencanaan yang telah unit lapak ukuran 30x10 meter. diatur pusat, dan dalam paket Sedangkan APBD 2010 digupengerjaannya cuma itu saja, nakan untuk pembebasan lahan tidak ada drainase dan air ber- seluas 2 hektar dan pembasih," kata Djamalus menje- ngunan pondasi. (ysl)

Disnakkanla Dapat Kucuran APBN Rp1,8 Miliar DUMAI (VOKAL)- Tahun 2012 ini, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanla) Kota Dumai dapat suntikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) Pusat sekitar Rp1,8 miliar. Dana sebanyak itu, diperuntukan pemba-

SYAFRIZAL

ngunan jalan lingkungan di Minapolitan. Pelayanan terhadap nelayan terus dilakukan demi peningkatan taraf hidup mereka, sebelumnya para nelayan telah mendapatkan perumahan di Pendempul Kelurahan Basilam Baru

Kecamatan Sungai Sembilan, sebanyak 20 kopel, atau untuk 40 Kepala Keluarga. Tahun 2012 ini Pemko Dumai melalui Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) kembali mendapat suntikan dana APBN sebesar Rp1,8 milyar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanla) Kota Dumai, Ir H Syafrizal, MSi, Selasa (10/4) di ruang kerjanya. “Alhamdulillah, tahun ini, kami mendapat alokasi dana Rp1,8 miliar, dan sedang dilaksanakan proses tender di online. Dimana dana tersebut untuk pembangunan di kawasan Minapolitan, yaitu di Pendempul dan Geniot,” ucap Syafrizal menuturkan. Diakuinya, saat ini akses jalan menuju lokasi perikanan budi daya di Geniot dan perikanan tangkap di Pendempul, baru bisa ditempuh melalui jalur laut. Dimana jalur ini memerlukan

biaya yang cukup besar, selain itu waktunya juga tergantung dengan kondisi alam air pasang. Dana sebanyak itu, sambung Syafrizal, direncanakan bisa membangun jalan sepanjang 4 KM dan ke depannya pembangunan jalan ini akan terus dilanjutkan dan diusahakan bisa sampai pada titik jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Sehingga akses jalan dan penjualan ikan bisa lebih lancar, sehingga para nelayan bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. “Tahap selanjutnya kami memprogramkan, untuk membuat pengolahan ikan dan juga budi daya ikan keramba bagi nelayan. Sehingga saat tidak bisa melaut, mereka bisa melakukan budi daya ikan, sehingga tidak ada waktu yang tidak produktif,” sebut Syafrizal. Pada tahap selanjutnya, dinas tersebut juga memprogramkan untuk membuat pengolahan pakan ikan untuk

memanfaatkan tangkapan ikan yang tidak layak jual, atau dengan istilah ikan rucah. “Dengan memproduksi pakan ikan, selain bisa memperkecil biaya budidaya ikan juga bisa dijual. Bahan bakunya bisa dari ikan rucah yang tidak layak dijual, upaya ini terus kita lakukan sehingga kawasan minapolitan benar-benar menjadi kawasan perikanan terpadu,” ungkapnya. Sebelumnya, tambah Syafrizal, para nelayan telah mendapatkan perumahan di Pendempul, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, sebanyak 20 kopel, atau untuk 40 kepala keluarga (KK). "Khusus untuk perumahan, Syafrizal berpendapat, sudah saatnya dilakukan perehapan perumahan. Selain itu, lokasi lahan di perumahan Pendempul ada seluas 5 hektare, dan yang baru dimanfaatkan sebanyak 2 hektare, masih ada 3 hektare lagi yang bisa dikembangkan," pungkas Syafrizal. (rno) Perwajahan: ZULQIFLI


10

RABU

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Menara Jembatan TASL Belum Difungsikan LINTAS Pelayaran Siak-Muar Tunggu Menkum HAM

SIAK(VOKAL)-Pelayaran Siak-Muar Malaysia sebagai pelayaran Internasional dalam waktu dekat segera terealisasi. Pelayaran perdana pada tahun 2011 lalu itu sudah mendapatkan respons positif dari semua kalangan, khususnya masyarakat luas. Namun izin pelayaran ini masih belum disetujui Meteri Hukum dan Ham karena juga menyangkut proses keimigrasian. Bupati Siak, H Syamsuar saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/4) mengatakan saat ini masalah administrasi pelayaran Internasional Siak-Muar Malaysia yang sudah pernah dilakukan pelayaran perdana pada tahun 2011 lalu, segera beroperasi lagi. Saat ini yang berkaitan dengan administrasi dari Kementerian Perhubungan RI telah dinyatakan lengkap untuk bisa melakukan pelayaran. Akan tetapi, dalam masalah pelayaran Internasional ini tidak hanya cukup dari Menteri Perhubungan saja, tapi ikut melibatkan Menteri Hukum dan HAM. Sebab, hal ini berhubungan dengan masalah keimigrasian yang harus dilakukan dengan cara mengikuti aturan Internasional. Apalagi ini menyangkut hak hidup kewarganegaraan yang mesti harus dipenuhi masalah administrasi negara disaat adanya kunjungan antara negara. “Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Siak sedang menunggu rekomendasi surat Imigrasi dari Menteri Hukum dan HAM RI. Sebab, surat ini harus dari Menteri yang langsung mengeluarkannya dan pihak kementerian sebelum mengeluarkan surat resminya akan melakukan tinjauan ke lapangan untuk melihat lokasi pelabuhan. (dpc/mza)

Jenazah Mukhtar Belum Ditemukan

SIAK(VOKAL)-Jenazah Mukhtar (58 tahun), pendayung sampan sewa yang diduga tenggelam di Sungai Siak tepatynya di Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, hingga hari kedua pencarian, Selasa (9/4) belum juga ditemukan. Upaya Pencarian terus dilakukan jajaran Polsek Siak, Pol Air, Syahbandar, dan petugas lainnya dibantu warga setempat. Warga setempat heran kenapa jenazah korban masih belum ditemukan. Ada yang menyebutkan korban menderita sakit ayan (pitam), tetapi ada juga kabar korban diterkam buaya. Menurut teman korban sesama pendayung sampan, Safi’i, sebelum hilang korban sedang duduk-duduk di tepian sampannya. Saat itu tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak ada lagi di sampannya. Hanya sandal korban yang tinggal di sampan tersebut. “Kalaulah ditarik buaya, tentu ada bekas air di sampan korban. Tapi nyatanya tidak ada tanda-tanda sama sekali,” kata Fii. Kapolsek Siak Kompol Sofian yang dihubungi Harian Vokal via ponselnya membenarkan bahwa jenazah korban belum ditemukan. “Proses pencairan terus dilakukan dengan segala upaya oleh petugas yang ada dan dibantu masyarakat, namun belum membuahkan hasil,” katanya. (zul)

n Taja Seminar Sehari

BEM STAI Undang Dirut CSR RAPP SIAK (VOKAL)- Dalam rangka melaksanakan program diluar kegiatan proses belajar bagi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Suska Siak dalam waktu dekat akan mengadakan seminar sehari dengan mendatangkan Direktur Corporate Social Responsilibity (CSR) PT RAPP, H Amru Mahali. Dikatakan Ketua BEM STAI Suska Siak Zulfahmi yang dikonfirmasi mengatakan, H Amru Mahali akan diundang sebagai narasumber mengenai CSR perusahaan. Pemaparan yang disampaikan beliau nantinya diharapkan dapat memberikan pencerahan dan ilmu serta motivasi bagi mahasiswa. Terutama mengenai apa kegunaan dana CSR perusahaan, khususnya dalam bidang pendidikan. “Seminar dilaksanakan di kampus STAI, segala sesuatu sudah mulai kami persiapkan. Mulai dari peserta yang akan mengikuti seminar tersebut, direncanakan ada dari siswa MAN untuk lima orang, SMA lima orang, SMK lima orang dan beberapa orang dari unsur organisasi,” sebutnya. (sol)

Polres Siak

: 0764-20110

Polsek Sungai Apit

: 0766-51050

Polsek Minas

: 0761-993444

Polsek Perawang

: 0761-91448

Koramil Sungai Apit

: 0766-51061

Koramil Minas

: 0761-508033

Koramil Perawang

: 0761-92919

Rumah Sakit Siak

: 0764-20011

n Lima Tahun Diresmikan

SIAK(VOKAL)-Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (TASL) telah menjadi salah satu objek wisata Kabupaten Siak dan Riau umumnya. Nilai plus dari jembatan ini adalah dua menara setinggi masing-masing 80 meter dilengkapi dengan dua lift menuju puncak menara yang rencananya akan dibangun kafe. Di sana pengunjung bisa menikmati keindahan panorama kota Siak. Sayangnya, setelah lima tahun beroperasi, menara tersebut belum juga difungsikan. LAPORAN: ZULFAHMI/SIAK

Cerita manis akan ada sebuah kafe di menara jembatan TASL saat akan dibangun tidak dibuktikan hingga saat ini, kafe tersebut tak kunjung beroperasi. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat setempat terutama para wisatawan yang berkunjung ke TASL. Dana Rp277 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Siak di masa kepemimpinan Arwin AS dalam pembangunan jembatan tersebut, seakan mubazir jika kafe dan lift tersebut tidak jadi difungsikan. Tokoh Masyarakat Siak yang juga mantan calon Wakil Bupati Siak H Said Agus Efendi kepada Harian Vokal, Selasa (10/4) sangat menyayangkan belum beroperasinya dua menara TASL tersebut. katanya, karena konsep awal pembangunan jembatan salah satunya adalah tempat wisata. Di Indonesia, baru jembatan TASL dengan konsep demikian. “Jika sudah dioperasikan, tentunya setiap pengunjung yang datang ke Siak berkeinginan mencicipi hidangan kafe di atas menara jembatan dengan menggunakan lift. Dari ketinggian tersebut, para pengunjung bisa melihat keindahan kota Siak,”

katanya. Diterangkannya, pengelola menara bisa memberlakukan retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), seperti yang diterapkan pengelola Menara Kembar di Malaysia, dimana setiap pengunjung yang berkeinginan naik ke puncaknya harus membeli tiket puluhan ringgit. “Di sana sudah tersedia teropong bagi pengunjung yang mau melihat kota Malaysia. Saya rasa itu bisa diterapkan juga di jembatan Siak. Sungguh disayangkan jika jembatan yang menelan dana APBD miliaran rupiah tidak difungsikan sebagaimana perencanaan awalnya,” kata Agus. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Siak Marudut Pakpahan yang membidangi Pembangunan saat dikonfirmasikan Harian Vokal via ponselnya mengakui banyak pihak yang mempertanyakan kenapa menara di jembatan TASL belum juga difungsikan hingga saat ini. “Memang sudah banyak masukan dari masyarakat mengenai hal itu. Dalam hal ini kita akan menyarankan pemerintah agar menjelaskan kenapa belum difungsikannya menara jembatan sebagaimana konsep perencanaan awal. Semestinya harus ada tindak lanjutnya,” kata Marudut. (***)

n Diklat Kepemimpinan IV Angkatan X

PNS Dituntut Profesional dan Berkualitas SIAK(VOKAL)-Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan menuntut tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Hal ini juga menunjukkan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintah daerah serta kualitas pendayaan aparatur kepada masyarakat. Agar setiap upaya pembinaan ke arah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur harus diarahkan kepada pencapaian standar kompetensi PNS. Demikian disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum H Jamaluddin mewakili Bupati Siak pada pembukaan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan X di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang diadakan di ruang Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak, Selasa (10/4). Lebih lanjut dikatakan Jamaluddin, saat ini dituntut kesiapan dari birokrasi pemerintah, untuk merespons dan mengakomodir segala tuntutan masyarakat. Pen-

gawai negeri sipil (PNS) sebagai motor birokrasi sekaligus sebagai abdi masyarakat, harus dapat mempersiapkan diri, baik dalam segi intelektualitas, kinerja, maupun etos kerja. Sehingga fungsi PNS sebagai motor birokrasi dan abdi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Orientasi dan paradigma tugas kepemerintahan pada masa sekarang ini mengalami berbagai perubahan, seiring diberlakukannya sistem pemerintahan desentralisasi, melalui pemberlakuan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” paparnya. Guna mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan, kendala, serta menjawab

: 0764-20347

Informasi

: 0764-20108

Telkom

: 0764-20000

PLN

: 0764-20073

Penanggung Jawab/Redaktur: MARZULI ADI

tantangan dalam pelaksanaan tugas masa sekarang dan masa yang akan datang. Ia berharap melalui diklat ini, peserta mampu mengimplementasikan kinerja yang berkualitas sebab sebagai abdi negara tugas pelayanan menjadi tugas pokok yang diemban guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik. “Terutama bisa berkualitas dan berdayaguna agar pembangunan bangsa terutama pembangunan di Kabupaten Siak dapat di laksanakan secara bersama - sama sesuai dengan harapan,” tuturnya. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Riau T Fazli R dalam sambutannya mengatakan, seorang PNS sebagai aparatur Negara yang bertugas sebagai pelayan masyarakat, dituntut untuk berjiwa besar bermental baik, professional, jujur adil dan merata. “Karena dalam menuju kesuksesan bukanlah sesuatu yang mudah kita raih, tetapi bukan juga sedikit orang yang berhasil dalam usaha dan karir, ini mem-

butuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan, saya yakin kalian dapat menggapai apa yang menjadi harapan, asalkan kita benar-benar tekun, rajin, dan disiplin dalam berusaha,” jelasnya. Kabid Pelatihan dan Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Siak Hasmizal menjelaskan, diklat PIM IV ini diikuti oleh 40 peserta. Terdiri dari 33 orang laki-laki dan 7 orang perempuan

dimulai dari tanggal 10 April dan akan berakhir tanggal 19 Mei 2012. Untuk sumber dananya sudah tertata dalam APBD 2012. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Masri, SE, kepala BKD Kabupaten Siak, Danramil Siak, danWidyaiswara/Tenaga PengajarSerta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. (zul)

ASISTEN Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Siak, Jamaluddin (tengah) mewakili Bupati Siak membuka secara resmi Diklat Kepemimpinan IV Angkatan X yang diadakan di ruang Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak, Selasa (10/4).

n Wabup Hadiri Work Shop dan FDG di Pelalawan

Kebun Kelapa Sawit Sektor Andalan Siak

Pemadam Kebakaran : 0764-322113 Kantor Pos dan Giro

NET

MENARA Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang direncanakan sebagai kafe, hingga saat ini belum juga difungsikan.

HUMAS

WAKIL Bupati Siak H Alfedri (tengah) bersama Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal (kiri) menghadiri Workshop dan FDG yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di gedung Daerah, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Selasa (10/4).

PANGKALANKERINCI(VOKAL)Wakil Bupati Siak H Alfedri dan Ketua DPRD Siak menghadiri Work Shop dan Focus Group Disscusion (FGD) yang diadakan di gedung daerah, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Selasa (10/4). Tampil sebagai pembicara dalam dialog tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Hatta Rajasa, serta dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta dan Kepala BPPT M Marzan A Iskandar. Acara yang mengangkat tema “Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Industri Hilir Kelapa Sawit dalam Rangka Implementasi Program MP3EI Koridor Sumatera” tersebut, juga hadir Gubernur Riau HM Rusli Zainal, unsur Muspida Provinsi Riau, bupati dan walikota se-Riau, sejumlah organisasi sosial dan para akademisi dari sejumlah universitas. Dalam pemaparannya, Menko Ekonomi Hatta Rajasa menegaskan, pencanangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat

harus benar-benar dicermati untuk diimplementasikan. Karena keberhasilan dari pelaksanaan suatu program menurutnya ditentukan dari aktualisasi di lapangan. “Saya yakin MP3EI akan berjalan sebagaimana mestinya jika benar-benar mendapat prioritas. Saya berharap sinergisitas pemerintah mulai dari daerah kabupaten dan kota hingga ke tingkat provinsi, karena sinergitas sangat menentukan keberhasilan program ini,” katanya. Sementara itu, kepada sejumlah wartawan Wakil Bupati Siak Alfedri mengatakan, pembangunan industri hilir kelapa sawit khususnya di Kabupaten Siak sangat penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi salah satu inovasi yang sekaligus sejalan dengan implementasi program MP3EI koridor Sumatera yang meliputi wilayah Kabupaten Siak. “Industri hilir hendaknya dapat menjawab segala potensi perkebunan dan perkembangannya khusus di sektor kelapa sawit yang ada di wilayah Siak. Karena saat ini

perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor andalan di Siak termasuk juga sebagai salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya. Potensi perkebunan kelapa sawit yang sudah dimiliki, harus didukung dengan keberadaan industri hilir yang dapat menghasilkan produk lanjutan dari pengolahan kelapa sawit tersebut. Mengenai masterplan pemerintah mengenai perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di sumatera yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Wabup menilai ini akan menjadi langkah tepat untuk meningkatkan sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan regional sumatera. “Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian secara makro, namun dapat memberikan perbaikan ekonomi bagi masyarakat luas sekaligus meningkatnya sistem infrastruktur sejumlah wilayah yang termasuk dalam MP3EI,” tukasnya.(zul) Perwajahan: ISKANDAR


RABU

11

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

n Pemda Palas Ingkari Kesepakatan

LINTAS Banjir Genangi Badan Jalan Simpang D PASIRPENGARAIAN (VOKAL)- Akibat curah hujan yang teralu tinggi di Simpang D, Kecamaatan Rambah Hilir, mengakibatkan badan jalan lintas Riau Kumu- Daludalu digenangi air dengan ketinggian antara 20-40 cm. Dalam beberapa bulan terakhir, banjir sering melanda Simpang D, disebabkan curah hujan yang terlalu tinggi dan drainase yang tersumbat. Jika musim hujan turun, sebagian rumah digenangi air. “Bulan Maret dan April ini saja, sudah 3 kali terjadi banjir di Simpang D ini. Memang tidak ada korban jiwa atau yang merusak tanaman pertanian dan perkebunan warga, namun hal ini membuat warga harus selalu waspada, karena sewaktu-waktu tanpa disadari pemukiman warga sudah digenangi air,” ujar warga setempat Abdul, Senin (9/4). Banjir yang terjadi Senin (9/4) sekitar pukul 23:30 WIB tersebut, mengakibatkan satu unit mobil Terios BM 1457 MD macet karena menempuh genangan air di badan jalan dengan ketinggian 20 sampai 40 centi meter. Sementara itu warga lainnya, Riko, menyampaikan, banjir tersebut diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi dan tersumbatnya drenase. “Kita harapkan Pemkab Rohul dan juga Provinsi Riau memperbaiki jalan dan drenase jalan yang sudah rusak maupun tersumbat, sehingga curah hujan yang cukup tinggi ini tidak lagi mengenangi pemukiman warga,” harap Riko. (ber)

Penetapan Batas Riau-Sumut Gagal

PASIRPANGARAIAN (VOKAL)- Penetapan tapal batas Propinsi Riau–Sumatere Utara (Sumut) yang terletak di batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) gagal dilakukan karena Pemkab Palas diduga telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak saat dimediasi Depdagri di Jakarta, 23 Pebruari lalu, dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Tim PBD (Penegasa Batas Daerah) dua provinsi, 23 Maret lalu di Pekanbaru. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa penetapan patok tapal batas menggunakan peta kerja kompilasi dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Bakorsurtanal dan Peta Topograpi TNI yakni penetuan titik Sungai Marubi. Berdasarkan kesepakatan

Tim BPD Riau dan Sumut, penentuan tapal batas digelar Senin (9/4) lalu. Turun ke lapangan Tim PBD Riau yang terdiri dari Abu Kasim dan Swandi dari Tapem Provinsi Riau, BPN Riau, Asisten Pemerintahan Rohul Abdul Munif, BPN Rohul Robet,

LAPORAN:

PABER SIAHAAN/ ROHUL

Danramil serta Kapolres Rohul AKBP Yudi Kurniawan. Sementara dari pihak Sumut diwakili Sekda Palas Gunar Hasibuan, BPN Sumut H Hutagalung dan Kepala Tofografi Kodam I Bukit Barisan Kol (Inf) Sutarno. Namun penentuan tapal batas gagal dilakukan sebab Sekda Palas Gunar Hasibuan mengingkari kesepakatan yang ditekennya di Depdagri 23 Pebruari. Tiba di lokasi, Gunar bersikukuh bahwa titik koordinat adalah Sungai Sosopan–Tratak Tinggi. Gunar berdalih titik itulah batas Rohul dan Palas yang sah. Asisten Pemkab Rokan Hulu

Abdul Munif menilai Sekda Palas mengingkari kesepakatan bersama. Situasi semakin tegang antar dua tim BPD saat Gunar menolak tiga opsi yang ditawarkan Rokan Hulu, yakni kesepakatan kedua belah pihak di Jakarta yakni titik koordinat terletak pada pertengahan Sungai Marubi ke arah Sungai Batang Kumu, sesuai batas alam yang tertera dalam Peta Bakosurtanal. Namun lagi-lagi Gunar berdalih belum mempelajari peta tersebut, sebab baru pagi itu dia menerima peta. ”Dalam hal ini Pak Gunar telah mengingkari perjanjian kesepakatan yang Saudara buat sendiri. Saat dalam pertemuan bahkan Irjen Depdagri te-

lah mempersilakan Saudara mengajukan klaim kalau ada yang kurang sesuai pada peta tapal batas yang bakal disepakati bersama. Saat itu Saudara tidak mengajukan klaim dan menyetujui serta meneken kesepakatan. Namun saat ini sudah tiba di lapangan, Saudara ingkar janji,” kata Munif. Menanggapi hal ini, Ketua tim PBD Riau Abu Kosim didampingi Swandi dari Tapem Riau, kepada wartawan menyebutkan akan melaporkan ulah Sekda Kabupaten Padang Lawas itu ke Irjen Depdagri. ”Dalam pelanggaran kesepakatan penetapan tapal batas ini, biarlah Menteri yang memutuskan,” kata Abu Kasim. (***)

Siswa SMAN 1 Rambah Khatam Quran PASIRPENGARAIAN (VOKAL)- Sebanyak 273 siswa SMAN 1 Rambah, melakukan Khatam Quran, Selasa (10/4), dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN), 16 April mendatang. Selain Khatam Quran juga dilakukan doa bersama di aula sekolah agar nilai para siswa sesuai harapan. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPTD Disdikpora Rambah Arman Abu Jasid. Ia mengimbau seluruh siswa agar belajar dengan baik dan mengurangi aktivitas bermain, terutama di warnet. Sementara kepala SMAN 1 Rambah Iskandar M menyampaikan, “Sebelumnya kami sudah melakukan berbagai pelatihan dan terobosan untuk menghadapi UN ini. Semoga dengan kegiatan ini hasil UN semua siswa bisa memuaskan,” harap Iskandar. (ber)

Data E-KTP Salah, Discapil Siap Perbaiki PASIRPENGARAIAN (VOKAL)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) siap memperbaiki setiap data yang tidak diterima komputer dalam rangka pembuatan elektronik KTP. Kepala Disdukcapil Rohul Yusmar, Selasa (10/4) di ruang kerjanya mengatakan, hingga saat ini tidak ada masalah berarti dalam pengoperasian alat-alatnya. Kendala yang didapat di setiap kecamatan hanyalah masalah data, seperti nama, tempat tanggal lahir serta dan alamat, namun itu bukanlah permasalah yang signifikan. Kalaupun ada, bisa diperbaiki dengan cepat. Yusmar juga mengatakan setiap laporan yang masuk dari kecamatan tentang permasalahan yang terjadi seperti kesalahan pada penulisan nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, sudah diperbaiki dan sekarang sudah tidak ada kendala lagi. Yusmar mengakui, terkadang ada kesalahan nama atau huruf yang tidak dapat diterima komputer sehingga harus diperbaiki kembali. Di kantor Disdukcapil itu terlihat ratusan warga memadati bagian perbaikan data. Mereka menunggu perbaikan data tentang penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir. Sementara Camat Kepenuhan Patanalia, Senin (9/4), mengatakan bahwa perekaman data e-KTP di wilayahnya diperkirakan sudah siap pada pertengahan Juni mendatang. Namun karena sebagian ada kesalahan penulisan nama, terpaksa menunggu perbaikan dari Disdukcapil. (ber)

Sekretariat Daerah

: 0769-341009

Sekretariat DPRD

: 0769-311341

PABER

BUPATI Rokan Hulu H Achmad (kiri) dan Bupati Kampar H Jefri Noer berkomitmen untuk membangun ekonomi kerakyatan di kabupaten masing-masing dengan menjalin kerja sama bidang peternakan.

n Jalin Kerja Sama di Bidang Ekora

Bupati Tinjau Lokasi Peternakan di Kampar PASIRPENGARAIAN (VOKAL)Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Achmad, Selasa (10/4), meninjau lokasi peternakan di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Peninjauan itu dilakukan dalam rangka kerja sama dengan Pemkab Kampar, di bidang ekonomi kerakyatan. Usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi yang dilaksanakan di Hotel Labersa, Selasa (10/4), Bupati mengatakan, sesuai dengan informasi dari Bupati Kampar H Jefri Noer,

bahwa lokasi peternakan di Kecamatan Siak Hulu saat ini sudah membuahkan hasil. Sapi-sapi hasil peternakan tersebut terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati Rohul tertarik untuk menjalin kerja sama antara dua kabupaten bertetangga tersebut. Kemudian lahir komitmen bersama antara Pemkab Rohul dan Kampar untuk melaksanakan program ekonomi kerakyatan di masing-masing kabupaten khususnya dan Provinsi Riau um-

umnya, sebagai tindak lanjut Program Ekonomi Kerakyatan yang telah dan akan dilakksanakan selama ini. Bupati juga mengatakan, di Rokan Hulu saat ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan tenak sapi bahkan saat ini sudah dimulai program sejuta sapi. Bahkan Bank Riau Kepri pun ikut memberikan bantuan kredit dengan bunga yang sangat kecil. Bupati berharap dengan terjalinnya kerja sama antara Rohul dan Kampar, ekonomi masyarakat akan semakin cemerlang. (ber)

Pengadilan Negeri Rengat : 0769-341059 Pengadilan Agama Rengat : 0769-341102 Kejaksaan Negeri Rengat : 0769-341271 PDAM

: 0769-21634

Kantor Satpol PP

: 0769-341137

Kodim 0302 Inhu

: 0769-21035

Polres Inhu

: 0769-21110

Polsek Peranap

: 0769-561110

Polsek Lirik

: 0769-41033

Polsek Pasir Penyu

: 0769-41110

RSU Indrasari Rengat

: 0769-341066

Penanggung jawab/redaktur: FITRI MAYANI

SEKDAKAB Padang Lawas Gunar Hasibuan (tengah) dianggap telah menggagalkan kesepakatan Penetapan Tapal Batas RiauSumut. Gunar Hasibuan pakai baju dinas Hansip, saat berada di lokasi tapal batas di di daerah Padang Lawas. PABER

BAZ dan Kemenag Rohul Taja Pelatihan Sehari Imam dan Khatib ini dapat dilakuPASIRPENGARAkan dengan menIAN (VOKAL)- Kanciptakan kepenttor Kementerian Agingan masyarakat ama (Kemenag) Kadalam masjid. bupaten Rokan Hulu “Diharapkan bersama Badan Amil masyarakat selain Zakat (BAZ) Rohul memiliki kepentmenaja kegiatan seingan datang ke hari imam dan khatmasjid untuk beib se-Kecamatan Boribadah, juga nai Darussalam, dimendapatkan keikuti 46 imam dan pentingan lain, khatib dari masjid AHMAD SUPARDI seperti informasi dan musala, Senin (9/4), di Aula Kantor Camat Bo- dunia pendidikan, lapangan kerja, perkembangan dunia Isnai Darussalam. Dalam acara tersebut turut lam dan sebagainya. Di sinilah hadir Kakan Kemenag Rohul H peran penting imam dan khatAhmad Supardi, Camat Bonai ib masa kini, sebab tanpa ini Darussalam Taslim AM, Kapol- maka masjid dan musala semasek Bonai Darussalam, Kepala kin ditingalkan umatnya,” haUPTD, tokoh masyarakat, to- rap Supardi. Sementara, Ketua BAZ Rokoh agama dan alim ulama. Supardi menyatakan bahwa hul H Samrikordo, dalam pelatihan imam dan khatib itu sambutannya menyampaikan sangat penting dilakukan, se- bahwa kegiatan yang dilakubab mereka harus dapat men- kan sepenuhnya dilaksankan ciptakan dan menghidupkan dan dibiayai BAZ Rohul melakembali daya magnit masjid lui asnaf fi sabilillah. Kegiatan dan musala, berupa program ini akan tetap dilakukan dalam rangka tegaknya Islam dan kegiatan. Tujuannya agar masjid dan dan kaum muslimin di muka musala mempunyai daya tarik bumi ini. “Kita berharap agar para bagi masyarakat. Saat ini masjid dan musala kurang dimina- imam dan khatib juga menyamti dan bahkan cenderung dijau- paikan dakwah tentang kewahi atau ditinggalkan masya- jiban zakat kepada para orang rakat. Untuk itu, menjadi tugas kaya yang hartanya telah menimam dan khatib untuk mena- cukupi nishab dan haul,” harap rik kembali masyarakat itu. Hal Samrikardo. (ber) Perwajahan: ZULQIFLI


12

RABU

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

LINTAS Penunjukan Susanto Sesuai Prosedur BENGKALIS (VOKAL)-Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Bengkalis, Hamdan menilai bahwa penunjukkan Ribut Susanto sebagai Dewan Komisaris PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) tidak terdapat unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Sebab, semua mekanisme sudah mengacu kepada azas kepatutan serta melalui pembahasan. “Tidak ada KKN dalam penunjukan Dewan Komisaris PT BLJ. Semua mengacu kepada azas kepatutan serta telah melaui pembahasan yang dalam, sebelum dilakukan penunjukan jajaran komisaris. Pemkab memiliki otoritas untuk ini selaku pemegang saham terbesar atau single majority,” katanya, kemarin. Menurutnya, penunjukan Dewan Komisaris PT BLJ itu sudah sesuai dengan Undangundang Perseroan Pemkab Bengkalis. Karena selaku pemegang saham mayoritas, Pemkab Bengkalis berhak menentukan siapa saja yang akan duduk di jajaran komisaris. Hamdan juga menyebutkan, pergantian jajaran Komisaris PT BLJ bertujuan untuk melakukan penyegaran. Dan hanya dua dari komisaris lama yang diganti yaitu Zakaria Yusuf dan tengku Aznun diganti dengan Burhanudin (Asisten I Setdakab) dan Ribut Susanto.  Sedangkan komisaris utama tetap d ipegang Mukhl is (Kepala Inspektorat Bengkalis).(hrc/zki)

Pejabat Esolan IV Dilantik

ANDRIAS

BINCANG - Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh (3 kanan) sedang berbincang bersama Rektor Universitas Riau, Prof Asaludin Jalil (2 kanan) usai mengikuti workshop penguatan sistem inovasi untuk mendukung industri hilir kelapa sawit di Kabupaten Pelalalwan, baru-baru ini

BENGKALIS (VOKAL)-Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distemben) Kabupaten Bengkalis, H Hermizon melantik pejabat eselon IV untuk menempati posisi Kepala Sub Bagian Keuangan Distemben Bengkalis, Selasa (10/4). Abdul Rahim yang sebelumnya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan di Distamben. Hal ini merupakan yang pertama kalinya dipromosi memangku jabatan eselon IV. Hermizon mengungkapkan, tugas Kasubag Keuangan cukup berat, terutama bagaimana menata laporan keuangan (SPj) dengan baik dan tepat waktu. Apalagi dalam penataan keuangan ini sangat banyak sekali aturanaturan pemerintah yang harus diperhatikan dan ditaati,  jika dilanggar bisa berimplikasi pada hukum. “Alhamdulillah penyerahan SPj tahun 2011 di Distamben tempat waktu atau tidak mengalami keterlambatan. Artinya, sangat besar peran Kasubag Keuangan dalam menyiapkan SPj ini,” harapnya. Hermizon juga mengingatkan kepada Kasubag Keuangan yang baru dilantik agar dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jangan sampai mencairkan dana melebihi dari bobot fisik pekerjaan. “Saya minta selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan di masing-masing bidang, serta manfaatkanlah staf yang ada dengan sebaik mungkin,” pintanya. Hermizon mengharapkan, jangan sampai terjadi disharmonisasi dalam bekerja karena bisa berdampak pada kinerja yang tidak baik. Untuk itu bangunlah komunikasi dengan baik dan cepat beradaptasi serta menyesuaikan diri.(hrc/zki)

Hanura Putuskan PAW, Revolaysa Pasrah BENGKALIS (VOKAL)–Menanggapi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura agar dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Revolaysa, disikapi dingin oleh anggota DPRD Bengkalis ini. Ia mengaku pasrah dengan keputusan yang akan diambil DPP Partai Hanura. LAPORAN:

ANDRIAS/BENGKALIS “Jujur saja, sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari partai kepada saya terkait PAW. Namun secara lisan dua minggu yang lalu ada pengurus Hanura Provinsi Riau yang mengabari saya, kalau surat PAW saya sudah keluar,” kata Revolaysa, Selasa (10/4) malam melalui sambungan selulernya. Saat disinggung soal proses

PAW yang terkesan mendadak tersebut, Revolaysa juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme serta prosedur dalam melakukan PAW terhadap dirinya itu. Sebagai kader partai, katanya, seharusnya diberikan hak jawab atas masalah apa yang sebenarnya terjadi sehingga PAW benar-benar dilaksanakan. Jika memang PAW terhadap dirinya nanti telah terlaksana, Revolaysa menyebutkan kalau

itu memang keputusan terbaik yang dilakukan partai, ia siap menerimanya. Hanya saja, sejauh ini ia tidak mengetahui secara pasti alasan diberlakukannya PAW kepadanya, serta kesalahan apa yang telah ia lakukan. “Semuanya saya serahkan ke mekanisme partai. Kalau memang keputusan PAW itu sudah final, apa pun konsekuensinya saya siap menerimanya, tapi tentu dengan alasan yang logis serta masuk akal. Seharusnya partai sebelum mengirim surat ke Sekretariat DPRD, tentu harus melakukan klarifikasi ke saya dahulu,” ucap wakil rakyat daerah pemilihan Mandau ini. Sebelumnya, DPP Partai Hanura akhirnya melakukan PAW

Kinerja PT BLJ Masih Memprihatinkan BENGKALIS (VOKAL) - Walau manajemen BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sudah direstrukturisasi, tapi sejauh ini perusahaan milik Pemkab Bengkalis itu belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Kinerja perusahaan semi plat merah itu masih memprihatinkan, sehingga tidak mengherankan kalau alokasi dana penyertaan modal sebesar Rp300 miliar itu menimbulkan tanda tanya bagi para wakil rakyat. “PT BLJ berdasarkan pandangan saya masih dikatagorikan belum sehat. Sejumlah aset belum dikelola dengan baik. Saya pikir, akan lebih bijakasana kalau PT BLJ jangan terlalu banyak bermimpi. Benahi dululah aset yang ada,” ujar anggota DPRD Beng-

kalis, Almi Husni kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/4). Menurutnya, restrukturisasi manajemen PT BLJ belum sepenuhnya didukung dengan perubahan kinerja. Pola-pola bermimpi jauh ke depan masih terlihat jelas saat pemaparan Direktur PT BLJ beberapa waktu lalu. Sementara di sisi lain divisi yang ada sekarang saja tidak jelas kontribusinya. “Saya minta sehatkan dulu perusahaan itu, baru buat planing ke depan. Dari dahulu manajemen PT BLJ ini selalu bermimpi indah-indah, namun kenyataannya bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya. Politisi daerah pemilihan Mandau ini juga menyorot pen-

empatan Ribut Susanto menjadi salah satu dewan komisaris. “Sebagai pemilik saham, memang Pemkab sah-sah saja menempatkan siapa pun sebagai dewan komisaris. Namun, semua orang tahu siapa Ribut Susanto, dan dirinya yakin sepenuhnya dengan penempatan Ribut Susanto di dewan komisaris akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat,” katanya. “Selaku anggota Komisi III DPRD yang merupakan mitra kerja PT BLJ, saya mempertanyakan ke depan PT BLJ ini mau dibawa kemana. Banyak persoalan yang seharusnya dibenahi terlebih dahulu di internal manajemen perusahaan plat merah itu,” katanya. (hrc/zki)

terhadap salah seorang kadernya yang kini duduk di DPRD Bengkalis, H Revolaysa. Tindakan mengganti Revol terkait dugaan perbuatan asusila terhadap salah seorang pegawai honorer di Bagian Umum Setdakab Bengkalis. Kepastian pergantian Revolaysa tersebut tertuang dalam surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, No A/035/

DPP-Hanura-II-2012, tertanggal 28 Februari tahun 2012 tentang, Persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW), terhadap anggota DPRD, H Revolaysa. Isi surat tersebut memerintahkan kepada DPD Hanura Provinsi Riau untuk melakukan proses pergantian antar waktu H Revolaysa, dan menyetujui Drs Ardoni Arcan sebagai pengganti Revolaysa.***

PSSI Bukit Batu TC 20 Pesepakbola n Jelang Bupati Cup U-17 BUKIT BATU (VOKAL) - Dalam menghadapi turnamen sepakbola Bupati Cup U-17 Mei mendatang, PSSI Kecamatan Bukit Batu terus melakukan persiapan dengan melakukan training camp (TC) terhadap 20 pemain yang terpilih dari setiap desa di Kecamatan Bukti Batu. “TC sudah kita lakukan selama dua bulan bagi 20 pemain di lapangan sepakbola Pertamina RU II Sei Pakning. Selain latihan fisik, pemain terus digambleng oleh pelatih untuk lebih matang,” ujar Ketua Umum PSSI Kecamatan Bukit Batu, Umar Dani kepada wartawan, Selasa (10/4). Umat mengatakan, dengan kemampuan skil yang dimiliki pemain saat ini, ia optimis akan meraih juara umum sesuai target yang dipasang pengurus PSSI Bukit Baru. Apalagi dukungan dari pengurus

yang baru dibentuk sangat solid. Sebab, dalam memajukan sebuah tim sepakbola harus didukung semua pihak, termasuk pengurusnya. “Kita optimis meraih juara, sebab dukungan dari semua pihak sangat solid, termasuk pengurus PSSI yang baru dibentuk,” ungkap pria yang juga menjabat Kades Bukit Batu ini. Ditambahkannya, dalam turnamen nantinya setiap kecamatan akan menurunkan tim terbaiknya, terutama dari Kecamatan Bengkalis, Duri dan Pinggir. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad dari PSSI Bukit Batu. “Beberapa kecamatan tentu akan menurunkan tim terbaiknya, namun hal tersebut menjadi semangat dan motivasi bagi PSSI Bukit Batu untuk bertanding secara fair play,” ungkapnya. (ias)

Adpel Tingkatkan Pengawasan Dokumen Truk NET

BERSANDAR - Terlihat nelayan di Pantai Rulau Rupat, Bengkalis sedang menyandarkan perahunya di tepian pantai.

Kantor Bupati

:

0766-21258

Sekretariat DPRD

:

0766-7008003

Polres

:

0766-23390

Polsek

:

0766-21110

Puskesmas

:

0766-21330

Kantor Pos

:

0766-21015

Kejaksaan Negeri

:

0766-21122

Pengadilan Negeri

:

0766-21031

RSUD

:

0766-21066

PLN

:

0766-21777

Kesbang & Infokom

:

0766-21057

Penanggung Jawab/Redaktur: ZUKRI SUBAYANG

BUKIT BATU (VOKAL)-Demi menjaga keselamatan penumpang saat berlayar, Administrator Pelabuhan (Adpel) Sungai Pakning Bengkalis mengintensifkan pengecekan kelengkapan dokumen truk yang hendak masuk ke Kapal Roro. “Setiap muatan truk yang mengangkut jenis barang berbahaya seperti bahan bakar minyak (BBM), tabung gas dan lainnya, tetap akan kita cek dokumen sebelum masuk ke dalam kapal. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan selama berlayar,” ujar Kepala Adpel Sungai Pakning, Antoni Idris, Selasa (10/4). Dikatakannya, muatan berbahaya ini tidak boleh digabung dengan muatan lainnya. Selain memiliki resiko tinggi, juga akan membahayakan penumpang dan kapal. Untuk itu mautan yang dinilai berbahaya itu akan diangkut melalui trip khusus

tanpa ada penumpang umum selain supir truk. “Muatan truk yang membawa BBM dan tabung gas sangat berbahaya, dan tidak boleh digabung dengan kendaraan umum. Pengawasan ini harus dilakukan juga oleh pihak kapal,” ungkapnya. Ditambahkannya, aturan ini berlaku kepada setiap pengguna jasa penyeberangan Roro di Bengkalis. Apabila di lapangan petugas menemukan muatan kapal tidak sesuai dengan aturan akan ditindak, karena resiko selama dalam pelayaran sangat tinggi. Apabila pengguna jasa dan pihak kapal tidak mematuhi aturan yang ada akan ditindak tegas. “Kalau pihak kapal tidak mematuhi aturan selama berlayar, akan kita tindak tegas. Sebab, kalau sudah terjadi semua pihak akan dirugikan nantinya,” tegas Antoni.(ias)

ANDRIAS

SALAH seorang petugas Adpel Sungai Pakning Bengkalis sedang mengecek muatan truk sebelum masuk ke Kapal Roro, Selasa (10/4).

Perwajahan: ALIB


ROKAN HILIR RABU

13

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

HARIAN VOKAL

Jalan Lintas Baganbatu-Medan Rusak Parah LINTAS

n Pihak Provinsi tak Kunjung Perbaiki

Imigrasi tidak Temukan Tenaga Kerja Asing Ilegal

BAGANBATU (VOKAL) - Jalan lintas Sumatera tepatnya di Kampung Lalang Baganbatu, Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) rusak parah dan mengancam keselamatan pengendara mobil dan sepeda motor yang melintas di jalan itu. Kendati kondisi seperti itu sudah cukup lama, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemkab Rohil akan memperbaiki.

BAGANSIAPIAPI (VOKAL) - Pihak Imigrasi Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing yang kemungkinan bekerja di suatu perusahaan di Rohil, namun tidak terdaftar di kantor Keimigrasian. "Tim kita tidak menemukan adanya orang asing yang bekerja menetap di Rohil. Dan tim kita terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan adanya orang asing yang bekerja di suatu perusahaan tapi tidak dilengkapi dengan dokumen keimingrasian," ujar Kepala Imigrasi Bagansiapiapi melalui Kabag TU, Ali Umar Harahap, Selasa (10/4). menurut Ali Umar, sejauh ini sudah tidak ada tenaga kerja (naker) asing yang bekerja di berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Rohil. Sebab, pihak perusahaan sudah menggunakan tenaga kerja dalam negeri. "Sekarang tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi di Rohil ini yang menggunakan tenaga kerja asing, apalagi yang sampai tinggal menetap. Kalau dahulu yakni tahun 80-an, orang asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan Rohil diakui banyak, tapi sekarang tidak ada lagi," kata Ali Umar. Kendati demikian Ali Umar tidak menampik masih ada perusahan besar yang beroperasi di Rohil menggunakan naker asing, tapi, hanya sebatas tenaga ahli (skill) dan tidak menetap di Rohil. "Mereka mungkin hitungan hari atau seminggu sekali bekerja di perusahaan itu, kemudian kembali lagi ke negaranya. Jadi sifatnya tidak menetap," ujarnya. (bin)

Bila hujan turun, badan jalan yang berlubang menjadi tidak kelihatan sehingga pengendara

mobil dan sepeda motor banyak yang terperosok karena tidak melihat "kolam kecil" yang berada

LAPORAN:

ASBINSYAH/BAGANSIAPIAPI

di tengah jalan. Selain itu, antrian panjang kenderaan sering terjadi saat melewati jalan rusak itu. "Perjalanan kita dari Medan menuju Pekanbaru atau sebaliknya kalau tiba di Baganbatu tepat pada jam kerja pasti akan terhambat, karena jalannya sudah parah rusaknya jadi harus antri dan bergiliran," ujar Dinsair Pasaribu

pengemudi angkutan barang kepada Harian Vokal, Senin (9/4). Hal senada juga dikatakan Parmin. Jika melewati jalan berlubang pada saat hujan dan malam hari, dirinya harus ekstra hati-hati. Kendati sudah hati-hati, tak jarang ban kenderaanya terperosok masuk lobang yang sudah tak kelihatan karena digenangi air. Untuk mengindari agar terhindar dari kecelakaan lalulintas atau terperosok, Parmin mengimbau setiap pengemudi harus mengetahui titik badan jalan yang rusak tersebut. "Ini perlu diketahui setiap pengendara truk, mobil pribadi dan sepeda

motor, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan di jalan raya lintas ini," ujar Parmin. Dinsair Pasaribu, Parmin dan warga Baganbatu lainnya berharap Pemprov Riau dan Pemkab Rohil segera turun tangan. Sebab, selain kenderaan antarkota, jalan itu lebih banyak dilewati masyarakat Rohil. "Kita harapkan agar Pemprov dan Pemkab Rohil atau pihak manapun yang peduli dengan jalan rusak ini agar segera melakukan perbaikan ini. Jangan sampai sudah menimbulkan jiwa baru diperbaiki," ujar Parmin menambahkan. (***)

BhabinkamtibmasDiminta TingkatkanPelayanan

BAGANSIAPIAPI (VOKAL) - Guna memberikan kepuasan terhadap simpul pelayanan publik yang dinilai belum memuaskan masyarakat, maka perlu ditingkatkan pelayanan masyarakat melalui gelar kegiatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) di setiap desa ataupun kelurahan, sebagai ujung tombak dalam rangka memberikan dan mencerminkan nilai-nilai kemitraan yang hakiki. “Setiap anggota Bhabinkamtibmas diperintahkan untuk melakukan mapping terhadap wilayah sesuai dengan tingkat kerawanan Kamtibmas, potensi masyarakat dan sumber daya pendukung. Gunanya tidak lain meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima terhadap seluruh lapisan masyarakat," harap Kapolres Rokan Hilir (Rohil) melalui Kasat Sub Binmas, AKP Ruslan kepada wartawan usai mengisi kegiatan Bhabinkamtibmas di Polsek Tanah Putih, belum lama ini. Ruslan berharap kehadiran polisi di tiap desa agar menjadi mitra yang baik bagi masyarakat. Demikian pula kepada pimpinan desa agar membantu polisi untuk menfasilitasi agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan masyarakatnya,” ujarnya. Bhabinkamtibmas, kata Ruslan, merupakan hal yang sangat mendesak sehingga perlu disikapi secara cermat guna melakukan introspeksi terhadap kekurangan masa lalu guna memberikan pelayanan yang prima, di antaranya tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mensinergikan peran Forum Kerjasama Umat Beragama (FKUB) dan melibatkan tokoh masyarakat. Selain itu, kehadiran Bhabinkamtibmas juga untuk mengantisipasi ancaman terorisme, radikalisme, geng-geng motor serta premanisme yang melakukan pungutan liar baik terhadap perorangan, pengusaha maupun pemerintah, Disamping itu gaya hidup sederhana untuk tidak memakai perhiasan yang berlebihan juga salah satu cara menghindari diri dari aksi penjambretan, curat, curas. Anggota Bhabinkamtibmas juga dihimbau agar mewaspadai musim penghujan dimana akan terjadi kerawanan longsor atau banjir. "Kita himbau supaya tidak menebang pohon serta membuang sampah sembarangan," ajak AKP Ruslan. (bin)

BIN

SALAMI POLISI-Bupati Kabupaten Rohil, H Annas Maamun (depan) dan Wakil Bupati Rohil, H Suyatno menyalami anggota Polres Rohil dalam suatu kegiatan di halaman kantor Bupati Rohil belum lama ini.

n Tetap Dibuka

SD Methodis Poros tak Punya Izin BAGANSIAPIAPI (VOKAL) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menilai keberadaan SD Swasta Methodis Poros, Kecamatan Rimba Melintang belum memenuhi persyaratan untuk sebuah sekolah, karena belum memiliki izin operasional sekolah dari Disdik Rohil. Kadisdik Rohil, H Surya Arfan meminta Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah agar memantau dan mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar siswa SD Methodis Poros dan secepatnya proses belajar mengajar dipindahkan ke SD Methodis Balam Km 32. Di sisi lain, sebut Kadis, banyak pihak yang merasa keberatan dengan berdirinya sekolah Methodis Poros, namun, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sana. Terkait penyelenggaraan ujian nasional, sudah disampaikan seluruh siswa SD Methodis Poros harus dipindahkan ke SD Methodis Balam Km 32. "Kita sudah tegaskan kalau proses belajar mengajar tidak dipindahkan ke SD Methodis Balam km 32, maka UPTD diminta memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku dan segera melaporkanya," ungkap H Surya Arfan,

ketika dikonfirmasi, Selasa (10/4). Tidak dibenarkannya proses belajar mengajar berlangsung di SDS Methodis Poros, karena sampai saat ini sekolah tersebut belum memiliki izin operasional. Jika proses belajar mengajar di SD Methodis Poros tidak dipindahkan ke SDS Methodis Balam Km 32, maka siswa yang ikut dalam Ujian Nasional dikembalikan ke SD Advent Poros. Sebab sekolah tersebut sudah memiliki izin operasional dan nomor induk siswa yang didaftarkan pada daftar calon peserta ujian nasional adalah nomor induk siswa di SD Advent Poros. Kepala cabang Disdik Kecamatan Rimba Melintang, Ardian menjelaskan, pihaknya sudah turun dan meminta kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan di SDS Methodis Balam Km 32, tapi, pihak SD Methodis Poros meminta waktu untuk bermusyawarah dengan orang tua siswa. "Kita sudah sampaikan kepada SD Methodis Poros jika KBM siswa tidak dipindahkan maka akan diambil sanksi sesuai aturan berlaku," sebut Ardian. Salah seorang warga Kecamatan Rimba Melintang, H Panjaitan mengatakan, kegiatan belajar mengajar di

sekolah Methodis Poros masih berlangsung dan belum dipindahkan ke SDS Methodis Balam Km 32 yang memiliki izin resmi. Hal ini akan membuat aktifitas belajar siswa dapat terganggu, karena dalam waktu dekat siswa akan mengikuti ujian nasional. Ia menambahkan, pendirian sekolah SD Methodis Poros belum mendapat rekomendasi izin operasional dari Dinas Pendidikan. Intinya, sekolah Methodis Poros harus ditutup karena surat pindah untuk para siswa yang dikeluarkan Advent Poros ditujukan kepada SD Methodis Balam Km 32. "Para siswa yang ada di SD Swasta Methodis Poros diambil dari SD Swasta Advent Poros, sementara surat pemindahan siswa ditujukan ke SD Methodis Balam 32 bukan SD Methodis Poros," katanya. Ketika dikonfirmasi wartawan, Kepala sekolah SD Advent Poros, Hendri Simalango membenarkan bahwa siswa yang direkrut SD Methodis Poros semua berasal dari SD Adven Poros. "Kita sudah urus izin pindah siswa tetapi bukan di SD Methodis Poros yang tidak sah legalitas pendirian sekolahnya," kata Hendri. (bin)

n Belum Ada Tersangka BIN

PELATIHAN-Kepala Badan Kesbang Polinmas Rohil, HM Syukur Rambah (tengah) membuka acara pelatihan Pemadaman Kebakaran di sebuah hotel di Bagansiapiapi beberapa waktu lalu.

Sekretariat DPRD Ambulance Pemadam Kebakaran Polsek Bangko Kantor Kec. Bangko Dinas Kesehatan

0767 - 24567 0767 - 21040 0767 - 21130 0767 - 21110 0767 - 21010 0767 - 24381

Penanggung Jawab/Redaktur: BAKHTARUDDIN

Polres Tangkap 150 Ton Kayu Ilog BAGANSIAPIAPI (VOKAL) - Berbagai kasus ilegal logging (illog)di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) berhasil diungkap Polisi Resor (Polres) Rohil dan mengamankan ribuan tual barang bukti (BB). Tapi, anehnya setiap kali mengungkap kasus ilegal logging tak sekalipun berhasil menangkap tersangka. Hal hasil, proses hukumnya hanya sampai ke pelelangan BB. Sedangkan untuk proses hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan, karena tidak ada tersangkanya. Seperti kasus penangkapan 4.200 tual illog jenis campuran di lima tempat kejadian perkara (TKP) di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Kubu. Polisi hanya berhasil mengamankan barang bukti, tapi, gagal

menangkap pelaku dan mengungkap siapa pemilik 4.200 tual illog tersebut. Kasus serupa juga terjadi saat mengamankan 150 ton kayu illog jenis campuran di Desa Rangau, Kecamatan Rantau Kopar. Sebanyak 150 ton BB sudah diamankan di Mapolres Rohil, namun, polisi tak berhasil memangkap siapa pelaku illog tersebut. Kasubag Humas Polres Rohil, AKP Ali Suhud mengakui tentang belum adanya tersangka dalam dua kasus illegal logging tersebut. Menurutnya, saat tim Polres sampai di kilang kayu dimana diamankan BB, ternyata kilang sudah kosong. Hal hasil, Polres hanya bisa mengamankan barang bukit berupa 150 ton illog. "Waktu kita kesana kebetulan kilang lagi kosong dan tidak ada orang satu-

pun masyarakat sekitar juga mengaku tidak mengetahui siapa pemiliknya. Dan kasus ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolsian," ujar Ali singkat. Diamankannya sebanyak 150 ton illog itu diakui oleh Kapolres Rohil, AKBP Auliansyah Lubis. Ia juga mengaku sampai saat ini pihaknya belum berhasil menangkap tersangka dalam perkara illog tersebut. "BB seratus lima puluh ton kayu yang kita amankan dari Desa Rangau tersebut saat ini sudah kita pindah tempatkan dari TKP ke Mapolres. Nantilah kita informasikan perkembangan siapa pelaku, kita masih fokus pada pemindahan BB yang telah kita lakukan pada Selasa lalu," ujar Auliansyah Lubis kepada Harian Vokal, Kamis (5/4) lalu. (bin)

n Harga Sembako Melambung

Disperindag Diminta Lakukan Operasi Pasar BAGANSIAPIAPI (VOKAL) - Tingginya harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) membuat masyarakat berpenghasilan pas-pasan menjerit. Kondisi ini membuat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Rohil, HM Syukur Rambah, prihatin. Untuk itu, ia mendesak agar Disperindag Rohil menggelar operasi pasar untuk menekan harga sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. "Saat ini kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder lainnya mengalami kenaikan. Seharusnya Disperindag mengelar operasi pasar," kata HM Syukur Rambah, kepada Harian Vokal, Selasa (10/4). Menurutnya, tindakan antisipasi pelonjakan harga kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder dimaksud dengan melakukan operasi pasar atau setidaknya mengeluarkan surat edaran dan pengumuman kepada para pedagang agar jangan sembarangan menaikkan harga. Sebab, pemerintah tidak jadi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Disampai itu, Disperindag didampingi instansi terkait seperti Dinas Pasar serta pihak Satpol PP turun langsung ke pasarpasar berdialok dengan pedagang dan konsumen serta memantau kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. "Tidak ada jalan lain, Disperindag, Satpol PP harus turun ke pasar-pasar yang ada di seluruh Rohil melakukan pemantauan harga barang kebutuhan sehari-hari masyarakat," harap HM Syukur. Menurut HM Syukur, beberapa minggu terakhir harga kebutuhan sudah mengalami kenaikan drastis seperti harga semen dari Rp56 ribu/zak menjadi Rp59 ribu/zak. Demikian pula Harga berbagai kebutuhan dapur seperti cabai serta sayur-mayur juga mengalami kenaikan. "Masyarakat yang kebetulan PNS saja saat ini menjerit akibat tingginya harga berbagai kebutuhan, apalagi yang bukan PNS atau yang hanya bekerja serabutan, bisa-bisa tidak makan jadinya," pungkas HM Syukur. (bin) Perwajahan: RINTO HARMIKO


14

KEPULAUAN MERANTI RABU

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433

LINTAS Guru Bahasa Indonesia Diberi Penyuluhan SELATPANJANG(VOKAL)-Sebanyak 30 guru SLTA mengikuti penyuluhan Bahasa Indonesia yang ditaja Balai Bahasa Provinsi Riau, Selasa (10/4), di aula SMP Negeri 3 Tebing Tinggi, Selatpanjang. Penyuluhan itu bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan rasa cinta serta bangga kepada bahasa sendiri. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau Agus Sri Danardana kepada wartawan usai pembukaan penyuluhan menyebutkan, dengan diberikannya pemahaman serta kecintaan berbahasa kepada para guru, diharapkan mereka akan menularkan kepada seluruh siswa. Sehingga kekhawatiran akan hilangnya pemakaian Bahasa Indonesia yang benar akan teratasi melalui program pembelajaran di sekolah. Lebih jauh Agus mengatakan, hilangnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baku diakibatkan menurunnya interaksi yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dia mencontohkan, saat melakukan transaksi melalui sitem belanja di super market dan swalayan, sangat jarang masyarakat melakukan komunikasi atau proses tawar menawar harga. Padahal proses tawar-menawar itu umumnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. “Hal ini makin diperparah dengan perkembangan teknologi yang kian cangih. Saat kita menghubungi teman cukup melalui SMS. Padahal dengan SMS tidak terjadi interaksi serta tidak ada silaturahmi lagi. Dengan silaturahmi itulah interaksi akan terjadi. Jika penggunaan Bahasa Indonesia sudah jarang dilakukan, maka lambat laun dia akan hilang dengan sendirinya,” sebutnya. “Apalagi jika para guru sudah tidak mampu lagi memberikan pelajaran Bahasa Indonesia yang baku kepada siswanya, alamat akan hilanglah Bahasa Indonesia baku itu. Untuk mengantisipasinya, kita harus berani membuat terobosan, misalnya mewajibkan setiap orang asing yang berkerja di Indonesia untuk menguasai Bahasa Indonesia,” tambahnya. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Meranti M Arif mengharapkan kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan saja untuk guru SMA saja, tapi juga untuk guru SMP, bahkan guru SD. Sehingga seluruh guru Bahasa Indonesia di Kepulauan Meranti mendapat pemahaman dan mampu memberikan materi pelajaran sesuai tuntutan kepada seluruh siswa. (swl)

r Ingin Penjelasan Soal Ketidaklulusan Mereka

150 Honorer K1 Datangi DPRD SELATPANJANG (VOKAL)– Sebanyak 150 orang dari 180 orang tenaga honorer Kategori 1 (K1) yang tidak lulus sertifikasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Senin (9/4) sore. DPRD Meranti bahkan langsung menggelar hearing bersama Pemkab Kepulauan Meranti serta para tenaga honorer K1 tersebut. LAPORAN:

SYAWAL / KEPULAUAN MERANTI

Dalam hearing tersebut para honorer K1 kembali meminta penjelasan dan dasar tidak lulusnya 180 orang dari 372 orang tenaga honorer yang diajukan dalam sertifikasi oleh Pemkab Meranti ke Pusat. Mereka ingin mendengar penjelasan lang-

sung, sehingga tidak muncul praduga dan prasangka dari mereka. Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti H Tengku Akhrial menyebutkan, sesuai jadwal yang ditetapkan BKD Riau dan BKN, keberangkatan mereka ke Jakarta untuk meminta penjelasan dengan BKN yang semula direncanakan hari Senin (9/4)

lalu, terpaksa diundur karena pada saat bersamaan tengah berlangsung Musrenbang tingkat provinsi. Mereka akan berangkat ke Jakarta hari Kamis (12/4) besok dengan mengikutsertakan DPRD dan sebanyak dua orang perwakilan dari honorer. “Seyogyanya keberangkatan kita dilakukan hari Senin (9/4), namun terpaksa kita undur karena di Provinsi akan dilaksanakan Musrenbang,” ungkap Tengku Akhrial. Menurutnya, yang bisa menjawab atas keluhan dan keberatan para tenaga honorer itu adalah BKN Pusat, termasuk penjelasan atas dasar dan data tenaga honorer yang diterima

Pemkab Hapus Subsidi Penyaluran Raskin SYAWAL

KEPALA Balai Bahasa Provinsi Riau Agus Sri Danardana menyalami peserta penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Indonesia SMA, Selasa (10/4), di aula SMP Negeri 3 Tebing Tinggi, Selatpanjang.

O2SN Tebing Tinggi Dibuka SELATPANJANG(VOKAL)–Sebanyak 10 sekolah Dasar (SD) inti mengikuti seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat  Kecamatan Tebing Tinggi. Pelaksanaan O2SN tersebut dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan TebingTinggi Adam S.Ag, Selasa (10/4) di halaman UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi, Jalan Rumbia Selatpanjang. Dalam sambutannya Adam mengatakan, melalui penyeleksian O2SN tingkat kecamatan tersebut diharapkan akan mampu menjaring bibit-bibit atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga, sekaligus mempersiapkan atlet O2SN dari Kecamatan Tebing Tinggi mewakili ke tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan tanggal 16 April mendatang. Dikatakannya, O2SN tersebut merupakan kegiatan tahunan yang sudah kedua kalinya dilaksanakan pasca pemekaranan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kegiatan O2SN tersebut pihaknya menginginkan pelaksanaan O2SN Kecamatan Tebing Tinggi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial belaka, tapi mampu meningkatkan olahraga di kalangan pelajar, khususnya bagi anak usia SD dengan tekat untuk mempertahankan gelar juara umum pada O2SN tingkat kabupaten, dimana Kecamatan Tebing Tinggi menjadi juara umum. Ketua panitia pelaksana O2SN Mahmuddin yang juga merupakan Kepala SDN 19 Alah Air kepada Vokal menyebutkan,  O2SN tersebut akan berlansung selama selama tiga hari, mulai dari tanggal 10 hingga tanggal 12 April. Kegiatan itu akan diikuti seluruh SD inti di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Timur, dengan 12 cabang olahraga (cabor), yakni atletik, sepakbola mini, bola voli mini, sepak takraw, badminton, tenis meja, catur, karate, pencak silat, renang, senam dan tenis lapangan. “Tahun lalu di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti kita berhasil meraih juara umum. Dan untuk tahun ini kita juga menargetkan mempertahankan gelar juara umum. Terlepas dari itu semua, tujuan penyeleksian ini  sebagai upaya kita menyalurkan bakat-bakat olahraga para siswa SD. Sehingga ke depannya mereka mampu membawa harum nama Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata  Mahmuddin optimis. (swl) Penanggung Jawab/Redaktur: DELFI INDRA

NET

TIDAK TERURUS-Bioskop Megah, salah satu bioskop yang pada masa lalu merupakan sarana hiburan utama masyarakat, saat ini tidak terurus lagi.

SELATPANJANG(VOKAL)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Juklak Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 tidak lagi mengalokasikan anggaran subsidi untuk operasional penyaluran beras miskin (Raskin). Anggaran senilai 5 persen dalam Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan dialihkan dalam bentuk program ketahanan pangan. Kepala BPMPPKB Pemdes Kabupaten Kepulauan Meranti Ikhwani melalui Kabid Pemerintahan Desa H Natiran me-

ngungkapkan, pengalihan alokasi anggaran operasional penyaluran raskin itu dilakukan atas pertimbangan evaluasi pelaksanaan tahun lalu, dimana subsidi operasional raskin tidak memberikan dampak positif sesuai tujuan penganggarannya. ‘’Kami banyak menerima laporan masyarakat bahwa harga raskin ternyata masih mahal saat disalurkan Pemerintah Desa. Padahal alokasi anggaran operasional raskin yang dikucurkan melalui ADD itu juga

atau tidak menjadi CPNS. “Yang pasti setiap keluhan tetap kita tampung dan akomodir. Upaya maksimal tetap kita lakukan. Jika memang cukup syarat, namun tidak diterima, kita akan berdiri pada barisan terdepan untuk memperjuangkan honorer itu agar diangkat menjadi CPNS,” tegas Tengku Akhrial bersemangat. Salah satu anggota DPRD Meranti Fauzi Hasan dalam kesempatan itu dengan tegas mengingatkan agar honorer yang tidak lulus tersebut mengurungkan niatnya untuk protes ke BKN jika dalam pengajuan beberapa waktu lalu mereka memanipulasi data. “Kita akan memperjuangkannya dengan mempertanyakan data yang diverifikasi BKN tersebut. Namun jika sejak awal para tenaga honorer itu

menggunakan berkas palsu atau manipulasi data, lebih baik dari sekarang mundur saja. Sehingga keberangkatan kita untuk mempertanyakan ke BKN tidak menjadi sia-sia dan tidak membuat malu diri sendiri,” ingat Fauzi. Ditempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Afrizal Cik mengatakan, dalam hal pengangkatan CPNS dari tenaga honor K1, kalau banyak yang tidak lulus, tidak perlu mencari kesalahan kepada pihak lain. “Yang kita perlukan bagaimana ke depannya kita bisa mengakomodirkawan-kawan honorer K1 yang namanya masih tercicir atau belum diangkat menjadi CPNS itu agar bisa terus diperjuangkan,” pungkas politisi muda Partai Gerindra Meranti itu. (***)

r Tingkatkan Pendapatan Petani 

bertujuan untuk mensubsidi harga raskin agar tidak menjadi mahal. Raskin itu harus dijual sesuai ketentuan kepada masyarakat miskin,’’ kata Natiran, Selasa (10/4) di ruang kerjanya. Pada tahun anggaran 2012 ini, terang Natiran, subsidi raskin tersebut akan dialihkan kepada program ketahanan pangan, dimana setiap desa akan dibina untuk mengembangkan berbagai komoditi pertanian atau peternakan sesuai kondisi masing-masing desa.(hlc/del)

HUMAS

BERSALAMAN-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Masrul Kasmy menyalami Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi disaksikan Bupati Kampar Jefry Noor unsai menandatangani nota kesepakatan antara Pemprov Riau dengan kabupaten/kota tentang program dan penganggaran dana APBD Riau di kabupaten/kota Selasa (10/ 4) di Hotel Labersa Pekanbaru.

Meranti Butuh Pasar Lelang Agro SELATPANJANG(VOKAL)-Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti Mamun Murod memandang perlu dibentuknya pasar lelang agro di daerah ini. Keberadaan pasar tersebut nantinya diharapkan mampu memfasilitasi penjualan hasil perkebunan dan pertanian masyarakat dengan harga standar. Menurut Murod, selama ini hasil perkebunan dan pertanian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti selalu di bawah harga wajar, sehingga petani tidak optimal menikmati hasil kebun mereka. Terjadinya kondisi demikian, sebutnya, akibat ketergantungan petani kepada para tengkulak yang menguasai pintu pasar produksi perkebunan dan pertanian. Sehingga para pemilik kebun dan pertanian itu tidak berdaya keluar dari garis politik pasar yang dibentuk para tengkulak tersebut. “Contohnya saja dalam hal penjualan hasil perkebunan karet. Para tengkulak yang selama ini menampung hasil kebun karet masyarakat sengaja membentuk opini pasar bahwa yang

bisa dibeli karet dalam bentuk ojol basah. Padahal petani karet di daerah ini mampu memproduksi karet press yang memiliki nilai harga lebih tinggi sesuai harga pasaran internasional. Hal tersebut merupakan salah satu strategi tengkulak untuk menjatuhkan harga produksi perkebunan karet masyarakat. Mereka kemudian menetapkan harga sepihak terhadap kualitas harga ojol yang dijual petani,” tutur Murod. Oleh karena itu,dengan adanya pasar agro diharapkan mampu mengawali fluktuasi harga hasil perkebunan dan pertanian masyarakat sesuai harga pasaran. Pasar agro itu nantinya juga akan menjamin ketersediaan hasil produksi petani yang dibutuhkan pasar industri dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. “Ini merupakan rencana utama Dishutbun Kepulauan Meranti dalam waktu dekat ini. Dengan adanya sebuah lembaga yang mengelola pasar agro itu, maka pendapatan para petani akan lebih terjamin, yang pada akhirnya juga akan menjamin peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Kepulauan Meranti ini,” “tersebutnya.(swl)

Empat Program Prioritas Ditargetkan Selesai Tahun 2015 SELATPANJANG(VOKAL)-Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir menargetkan empat program utama harus selesai hingga akhir masa jabatannya. Keempat program itu adalah, selesai dan beroperasinya roll on roll off (Roro) yang menghubungkan Kampung Balak, Kecamatan Tebingtinggi dengan Pulau Sumatera, kedua selesai dan beroperasinya Pasar Modern di kawasan niaga Tanjung Harapan. Program ketiga, terbangunnya jembatan yang menghubungkan Pulau Tebing Tinggi de-

ngan Pulau Merbau sepanjang 1,7 kilo metera (km), serta selesai dan beroperasinya Pelabuhan International di Dorak Ujung (Dorak International Port). “Keempat proyek multiyears itu adalah objek vital untuk memperlancar akses perdagangan dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti 2010-2015 sebagai pusat bandar niaga yang maju dan unggul. Proyek yang lain yang diprogramkan adalah program turunan dari proyek multiyears itu dalam upaya me-

ningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti aksesbilitas jalan dan infrastruktur, peningkatan elektrifikasi berupa bantuan satu mesin genset untuk satu desa setiap tahun, proyek pembangunan air bersih melalui sistem penyulingan air asin menjadi air tawar melalu teknologi modern, serta programprogram lainnya,” jelas Irwan belum lama ini. Irwan menambahkan, untuk menunjang investasi di Meranti dibutuhkan ketersediaan infrastruktur yang baik, air bersih

dan listrik. Namun, sebagai daerah yang berpulau-pulau yang terpisah dari Pulau induk Sumatera, maka infrastruktur untuk memudahkan investor menjangkau dan berinvestasi di Meranti harus dibangun dan disiapkan. Itulah sebabnya mengapa empat program utama di atas menjadi skala prioritas. Oleh karena itu, Irwan mengingatkan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti agar segera membuat dan mengonsep program-

program masing-masing SKPD dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. “Program yang dibuat SKPD harus mengacu kepada visi misi Pemkab Kepulauan Meranti serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Jangan sampai dasar usulan program setiap tahun itu tidak punya landasan filosofi yang kuat, serta harus berorientasi kepada visi misi daerah,” tandas Irwan.(hms) Perwajahan: ANDIXER


15

PEKANBARU RABU

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Pemko Optimis Pekanbaru Juara Umum UN LINTAS 18 Orang Honorer Lulus Verifikasi BKN

PEKANBARU (VOKAL)-Dari 35 orang tenaga honorer kategori satu (K1) formasi tahun 2005 yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru beberapa waktu lalu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, hanya 18 orang honorer K1 yang berhasil lulus dalam verifikasi yang dilakukan BKN. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Hermanius, Selasa (10/4). Dikatakannya, meski telah lulus verifikasi, namun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, 18 orang K1 Pemko Pekanbaru yang telah lulus verifikasi BKN itu, mesti menjalani uji pubilk selama 14 hari. "Dalam PP itu, mereka (honorer K1, red) harus menjalani uji publik dulu, kalau mereka lulus berarti prosesnya langsung ke CPNS. Dalam uji publik itu akan dikaitkan dengan keabsahan mereka dengan akuntabel di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka diberi waktu 14 hari dalam menjalani uji publik itu," jelas Hermanius. Dalam masa 14 hari itu, lanjut Hermanius, BKD juga akan menerima komplain dari tenaga honorer K1 yang tidak lulus verifikasi BKN. Pengaduan yang masuk dari honorer K1 yang komplain nantinya akan dikirimkan dalam bentuk laporannya secara tertulis ke BKN RI, sebagai bahan pertimbangan BKN sebelum meng SK-kan honorer K1 yang lulus verifikasi tersebut. (abd)

PEKANBARU (VOKAL)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengaku optimis untuk bisa mempertahankan peringkat juara umum satu tingkat Provinsi Riau pada Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMP dan SD yang akan berlangsung sejak 19 April 2012 ini. LAPORAN:

ABDUL MUTHOLIB/ PEKANBARU

Untuk itu, kepada seluruh siswa diharapkan untuk terus mendalami materi yang telah diberikan pada waktu ujian pelatihan atau

try out yang telah diterapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru kepada seluruh sekolah yang ada di Pekanbaru. "Berdasarkan pembekalan baik try out maupun bimbingan belajar (bimbel) lainnya yang sudah

diberikan kita yakin dan optimis masih dapat bertahan pada posisi juara umum satu tahun ini," ungkap Kadisdik Kota Pekanbaru, Yuzamri Yakub, Selasa (10/4). Agar hal itu bisa terwujud, terang Yuzamri, Pemko Pekanbaru meminta kepada pihak sekolah dan orang tua untuk terus memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada anak didiknya untuk terus mempersiapkan mental dalam menghadapi UN nantinya. "Kerja sama semua pihak itu yang

sangat penting," jelas Yuzamri. Dikatakan Yuzamri, sesuai peraturan yang baru, pada 2012 ini tingkat kelulusan siswa tidak lagi ditentukan seratus persen hasil UN yang akan diikuti siswa nantinya. "Namun para siswa tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar hasil UN itu bisa didorong dengan nilai sekolah," pinta Yuzamri. Lebih jauh disebutkan Yuzamri, pada UN 2012 ini, soal UN itu langsung dicetak Pemerintah Pusat

dan baru akan didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia terhitung tiga hari sebelum pelaksanaan UN dimulai. Dari provinsi, soal UN itu kemudian diserahkan dua hari sebelum UN dengan dikawal ketat pihak kepolisian. "Mungkin Sabtu depan soal UN itu sudah sampai di Pekanbaru. Pada minggunya, petugas UN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menyerahkannya ke pihak sekolah," tutup Yuzamri. (***)

Juni, Data RTS Diperbaharui

PEKANBARU (VOKAL)-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terhitung sejak tahun 2008 silam hingga April 2012 ini, masih tetap menggunakan data lama dalam penyaluran beras miskin (raskin) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di Pekanbaru. Data RTS ini baru akan diperbaharui Pemko Pekanbaru pada Juni 2012 mendatang. Demikian disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Pemko Pekanbaru, Masriya, melalui Kasubag Sarana Perekonomian, Edi Nofiar, Selasa (10/4). Dikatakannya, selain akan memperbaharui data RTS, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, seluruh pemerintah daerah juga diminta melakukan evaluasi jata atau kuantum raskin bagi RTS agar jata raskin tersebut bisa dinaikkan menjadi 15 kilogram per RTS dengan harga Rp1.600 per kilonya. "Kabarnya perubahan itu akan dilakukan secara menyeluruh pada Juni nanti. Jadi untuk saat ini, kita masih menggunakan data lama dari BPS yakni data 2008 dulu," jelas Edi. Dalam penyaluran raskin bagi RTS baru nantinya, lanjut Edi, kepada seluruh pihak kelurahan tidak dibenarkan menaikkan harga raskin di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk melakukan pengawasan itu, Bidang Perekonomian Pemko Pekanbaru mengaku akan menurunkan tim monitoring keseluruh kelurahan yang ada di Pekanbaru. "Namun kita tidak ada kewenangan dalam pemberian sanksinya. Jadi kalau memang kita temukan, itu akan kita laporkan langsung sama Walikota agar bisa ditindak lanjuti," tutup Edi sambil mengatakan penyaluran raskin bulan April 2012 ini telah mulai dilakukan di sejumlah kelurahan yang ada di Pekanbaru. (abd)

Dewan Siap Buat Perda Wajib Khatam Al-Quran PEKANBARU(VOKAL)-Kebijakan sejumlah sekolah yang mewajibkan setiap siswa tamatan SMP harus khatam Al-Quran mendapat aspresiasi positif dari DPRD Pekanbaru, bahkan DPRD berjanji membuat perda untuk mengaturnya. Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, kebijakan yang dilakukan sejumlah sekolah yang mengharuskan muridnya tamat SMP wajib khatam Al-Quran merupakan bentuk perwujudan dari visi misi Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolis dan Madani. "Saat ini, kita tidak bisa menekankan kepada seluruh sekolah untuk melakukan kebijakan yang sama, sebab setiap sekolah ada kebijakan masing-masing. Untuk menyelaraskan hal ini, perlu aturan yang baku yakni Perda. Untuk itu, kita akan lakukan kajian terlebih dahulu, kalau memang bagus, maka akan kita bahas Perdanya," ungkap Sabarudi, Selasa (10/4). Ditambahkannya, jika nantinya ada Perda yang mengatur, maka bisa menjadi acuan bagi setiap sekolah dalam memberlakukan peraturan membaca Al Quran pada setiap sekolah. Sebab, tidak bisa dipungkiri, saat ini masih banyak masyarakat yang buta aksara membaca Al- Quran. "Normatif nya memang kalau anak-anak tamat SMP khususnya agama Islam itu harus pandai baca Al Quran. Biar kota ini benar-benar menjadi kota yang Madani seperti visi misi Walikota dan Wakil Walikota," tutup Sabarudi. (fik)

ANDIKA

SEJUMLAH jalan di tengah kota terlihat rusak, seperti di Jalan Tengku Zainal Abidin yang sudah lama tidak diperbaiki. Penanggung Jawab/Redaktur: AKMAL KUTIANYIR

ANDIKA

PROYEK jalan masuk Bandara SSK II masih dalam pengerjaan. Tampak sejumlah pekerja sedang sibuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan, Selasa (10/4).

Pekanbaru Masuk Pilot Project KPK

PEKANBARU (VOKAL)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada 2012 ini akan menjadi salah satu kabupaten/kota se-Riau sebagai daerah percontohan atau pilot project dalam hal penilaian anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penilaian nantinya, Pemko Pekanbaru mengaku sudah menetapkan tiga instansi yang akan menjadi sampel penilaian yakni Sekretariat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru. Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Yuzamri Yakub, Selasa (10/4). Dikatakannya, dalam penilaian nantin-

ya, KPK akan melakukan penilaian baik dari segi program, maupun tata tertib kedisiplinan PNS yang berada di instansi terkait. "Jadi KPK ingin melihat indikator-indikator di instansi yang dijadikan sampel itu. Umpamanya, apa saja langkah-langkah yang diprogramkan untuk mengantisipasi korupsi itu, karena dengan adanya program anti korupsi itu, otomatis tidak ada kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan korupsi," jelas Yuzamri. Selain Sekretariat, BKD dan BPT, lanjut Yuzamri, Pemko Pekanbaru juga telah menyiapkan empat instansi yang akan diikutkan dalam penilaian anti korupsi nantinya. "Kalau untuk uji coba, kita juga

sudah tunjuk beberapa instansi pendukung lainnya seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Diskes), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru," sebut Yuzamri. Pemko Pekanbaru, sambung Yuzamri, setelah dilakukan penilaian anti korupsi nantinya berjanji akan memberikan reward bagi instansi yang bebas dari korupsi. "Rewardnya pasti ada, tapi belum ditentukan bentuknya apa. Yang jelas, kita hanya berusaha mendapatkan yang terbaik dan juga ini sangat bermanfaat sekali dalam mengantisipasi terjadinya korupsi," ujar Yuzamri. (abd)

DPRD Dukung Wacana Pemindahan Pusat Kota PEKANBARU (VOKAL)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mendukung penuh wacana Walikota Firdaus MT untuk memindahkan pusat kota ke daerah Panam. Sebab, DPRD menilai pusat kota sekarang tidak tertata dengan baik. "Kita sangat mendukung wacana Walikota untuk memindahkan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru ke suatu komplek. Tapi kita ingatkan pembangunan harus dengan master plan yang matang, sehingga pembangunannya berjalan dengan baik. Jangan sampai, waktu tukar walikota ditukar pula rencana pem-

bangunannya. Kasihan masyarat," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Darnil, Selasa (10/4). Ia, kata Darnil, khawatir melihat kondisi masyarakat yang saat ini masih banyak pda ekonomi lemah, sementara pemerintah sibuk dengan pembangunan infrastruktur pusat kota tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya rencana yang sangat matang, supaya kekhawatiran tidak terjadi. "Komitmen pemerintah harus jelas, jika memang perkantoran pemerintah ditata pada pinggiran kota, seperti Panam, maka hingga pergantian Walikota pada lima tahun yang akan datang, tanpa harus melakukan peromba-

kan lagi," ungkap Darnil. Selain itu, Darnil juga mendukung niat Walikota yang akan membuat taman kota dan pusat bisnis di tengah-tengah kota sangat bagus. Di mana keberadaan taman kota akan membuat Pekanbaru terlihat indah dan nyaman. Pihaknya mengingatkan agar keberadaan taman kota tidak diabaikan jika perkantoran telah dipindah ke pinggiran. "Jangan mengedepankan bisnis saja, namun perlu juga adanya taman kota. Agar kota ini terlihat indah dan nyaman. Paru-paru kota ini perlu ada penghijauan," pungkasnya. (fik)

r Jelang Mutasi Pejabat Eselon IV

Pemko Masih Inventarisir Jabatan PEKANBARU (VOKAL)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hingga kini masih terus melakukan inventarisir jabatan sejumlah PNS yang berada di lingkungan Pemko Pekanbaru, sebelum dilakukan mutasi jabatan puluhan pejabat eselon IV dalam waktu dekat ini. Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Yuzamri Yakub, di ruang kerjanya, Selasa (10/4). Ia mengatakan, mutasi puluhan pejabat eselon IV yang akan dilakukan Pemko Pekanbaru nantinya bertujuan mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi (Kasi) di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Pekanbaru yang telah terjadi sejak beberapa bulan belakangan. "Seharusnya semua jabatan itu terisi, tapi dari enam jabatan yang ada, terkadang hanya tiga sampai empat jabatan saja yang terisi. Untuk mengisi kekosongan itu, makanya kita masih melakukan penilaian atau inventarisir siapa saja PNS yang memenuhi kriteria baik dari segi pangkat maupun pendidikannya," jelas Yuzamri. Disebutkan Yuzamri, pemilahan PNS yang akan diangkat un-

tuk mengisi jabatan struktural itu, sangat perlu dilakukan demi terciptanya pelayanan yang sehat dan baik bagi masyarakat Pekanbaru. Karena menurut Yuzamri, tanpa adanya seleksi sebelum melakukan mutasi, pelayanan yang sehat seperti yang diharapkan Pemko Pekanbaru dan juga sesuai dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tidak akan terwujud sesuai yang diharapkan. "Jadi tidak asal mutasi saja. Meskipun pangkatnya sudah cukup, tapi belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan, maka PNS yang bersangkutan tetap juga tidak bisa untuk di promosikan," sebut Yuzamri, yang sampai saat ini juga masih berstatus sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisidik) Pekanbaru. Sementara disinggung terkait jadwal mutasi eselon II, Yuzamri, mengaku baru akan dilakukan setelah selesainya program kerja 100 hari Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. "Setelah program kerja 100 hari itu selesai, maka baru akan dilakukan penilaian oleh pak Walikota, siapa saja yang akan diganti. Jadi sekarang belum ada kejelasan," ujar Yuzamri. (abd)

r YSKI dan BKKKS Taja Bakti Sosial

Jefri Kini Punya Tangan dan Kaki Lagi SIANG itu, Selasa (10/4), Jefri (40) tak mampu menyembunyikan rasa gembiranya. Duduk di kursi, wajahnya terlihat sumringah. Pandangan matanya lebih banyak ia sorotkan ke arah bawah, ke kedua kaki palsu yang baru saja dipasangkan petugas dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI). Mungkin dia belum percaya sepenuhnya bahwa pada akhirnya, ia bisa memiliki kaki dan tangan lagi meskipun hanya kaki dan tangan palsu. Sementara itu, kedua tangannya yang juga puntung sedang menunggu giliran dipasang tangan palsu terbuat dari plastik berwarna senada kulit manusia tersebut. Lelaki yang mengaku berasal dari Pekan Rebaa, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir itu tersenyum saat Harian Vokal menyapanya. "Ya, syukur alhamdulillah dan terima kasih lah," ujarnya pendek. Dituturkannya, ia kehilangan kedua tangan dan kakinya sekitar tahun 2009. Gara-gara kesetrum saat ia memasang um-

bul-umbul di sekitar tempat tinggalnya, dokter kemudian memutuskan untuk mengamputasi kedua tangan dan kakinya yang gosong terbakar. "Terbakar akibat kena setrum itu mas , jadi tak bisa digunakan lagi," ujarnya. Jefri adalah salah satu penerima tangan dan kaki palsu yang hari itu dibagikan oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Riau dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) Pekanbaru di Rumah Sakit Petala Bumi, Jl Dr Soetomo Pekanbaru. Sebanyak 131 kaki dan tangan palsu dibagikan untuk 119 penderita cacat yang berdatangan dari Kota Pekanbaru dan kota/ kabupaten lain di Riau.

Ke-119 penerima kaki dan tangan palsu tersebut sebelumnya sudah melakukan pengukuran saat bakti sosial YSKI dan BKKKS di Purna MTQ Pekanbaru, Desember silam. Data-data pengukuran ini kemudian dikirimkan YSKI ke produsen kaki dan tangan palsu di India. "Ini adalah rangkaian dari kegiatan di MTQ akhir tahun lalu. Hari ini kita hanya memasangkan kaki dan tangan palsu tersebut sesuai ukurannya," kata Samuel, Ketua YSKI. Menurut Samuel, kegiatan bakti sosial bantuan kaki dan tangan palsu baru pertama kalinya dilakukan di Riau. Sebelumnya YSKI lebih banyak melakukan bakti sosial di kota-kota di Sumatera Utara. Samuel berharap kegiatan ini bermanfaat dan bisa membantu mereka yang membutuhkannya. Ke depan pihaknya akan menggelar lagi kegiatan serupa. Selain itu, dalam waktu dekat YSKI juga akan menggelar berbagai

bakti sosial di kecamatan-kecamatan di Pekanbaru. Sebelumnya, Ketua BKKKS Provinsi Riau, Septina Primawati Rusli dalam sambutannya mengatakan, BKKKS sudah sering melakukan bakti sosial bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ia berjanji akan

lebih banyak menggelar bakti sosial agar makin banyak masyarakat yang terbantu. Khusus untuk bantuan kaki dan tangan palsu, BKKKS akan mengumpulkan lagi data masyarakat yang membutuhkannya untuk dibantu di kegiatan berikutnya. (budi suseno)

BUDI

SEPTINA Primawati Rusli dan Samuel (baju biru) berdialog dengan Jefri yang sedang berlatih jalan dengan kaki palsunya, Selasa (10/4).

Perwajahan: ABDA


CMYK

Riau

16

HARIAN VOKAL

LINTAS LMNR Tolak Politisi 'Busuk' PEKANBARU(VOKAL)-Puluhan massa yang menamakan diri Liga Mahasiswa Nasdem Riau (LMNR) menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Tugu Zapin, depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (10/4). Dalam orasinya, LMNR meminta seluruh partai politik (Parpol) melakukan seleksi kepada seluruh kadernya sehingga tidak lagi terjadi kasus korupsi oleh "politikus busuk" dengan mengedepankan kepentingan pribadinya. "Jadi kami minta sebelum melakukan pencalonan kader sebagai politisi, Parpol terlebih dahulu harus melakukan seleksi para kader itu. Kami tidak ingin para politisi yang akan menjadi perwakilan rakyat itu adalah seorang politisi busuk yang selalu mementingkan kepentingan diri dan kaumnya (Parpol, red)," ungkap Ketua LMNR, Dedi Harianto Lubis. Dikatakannya, kasus yang terjadi di DPRD Provinsi Riau baru-baru ini seharusnya bisa menjadi patokan bagi para Parpol sebelum melakukan perekrutan kader. Jangan hanya karena faktor kedekatan, seseorang bisa menjadi pegurus Parpol yang akhirnya Parpol hanya menjadi "agen" yang menyediakan tiket bagi mereka yang menginginkan jabatan dan kekuasaan. "Buah dari semua itu adalah rakyat diberikan tontonan para politisi pencoleng yang kerap mencuri uang rakyat," jelas Dedi. Menurut Dedi, sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan perubahan agar cita-cita kesejahteraan dapat diwujudkan. Jangan biarkan para politisi bermental busuk itu terus bergentayangan mengkorup uang yang seharusnya diberikan kepada rakyat. "Kami imbau seluruh elemen bangsa ikut sadar dan melakukan gerakan demi terwujudnya pembangunan yang kita dambahkan," ujar Dedi.(abd)

Basarnas Resmikan Rescue Boat 218

PEKANBARU(VOKAL)-Badan SAR Nasional (Basarnas) hari ini, Rabu (11/4) meresmikan satu unit Rescue Boat 218 di Pelabuhan Pelindo Pelita Pantai, Pekanbaru. Resue Boat merupakan sejenis kapal kecepatan tinggi untuk menuju lokasi bencana alam. "Besok kita akan meresmikan Rescue Boat 128 di Pelabuhan Pelindo Pekanbaru. Kapal ini merupakan fasilitas terbaru dan dananya dari Basarnas sendiri. Boat ini merupakan kapal tercepat berkapasitas muatan korban sebanyak 50 orang," ujar Kepala Basarnas, Zainul Thahar, Selasa (10/4). Panjang kapal sekitar 36 meter, dengan dilengkapi radar, alat penyelam, dan perlengkapan lainnya. Sedangkan bahannya terbuat dari fiber dan memiliki spead 32 knot. Selain peresmian Rescue Boat 128, lanjutnya, dalam acara nanti ada kegiatan memperagakan ketangkasan dan kesiap-siagaan personil Basarnas Pekanbaru yang berjumlah 101 orang. Personil ini akan memperagakan, pencarian, penyelamatan dan membawa korban ke tempat aman. Diperagakan juga cara menggunakan peralatan fasilitas penyelamatan di Basarnas. "Di Sumut sudah ada memiliki helikopter dan kita baru memiliki boat. Namun nantinya akan melengkapi fasilitas perlengkapan dengan membeli helikopter juga, agar memudahkan evakuasi korban," jelas Zainul. Peresmian kapal akan dihadiri Gubenur Riau Rusli Zainal, Polda Riau, Kepala Basarnas Marsekal Madya Pusat, Daryatmo dan instansi terkait.(ind)

Menara Bank Riau Tahap Audit BPKP

PEKANBARU(VOKAL)-Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau tengah mengaudit penyelesaian fisik gedung Menara Bank Riau yang sudah rampung dikerjakan. Evaluasi tersebut diperlukan guna memastikan apakah gedung Menara Bank Riau itu bermasalah secara hukum atau tidak. Demikian dikatakan Direktur Utama (Dirut) Bank Riaukepri, Erzon di sela-sela menghadiri acara Workshop Implementasi MPEI Koridor Sumatera di gedung Datok Laksamana Mangku Diraja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Selasa (10/4). "Sekarang kita sedang meminta bantuan BPKP untuk mengevaluasi. Setelah itu baru dilakukan serah terima dengan kontraktor. Target pokoknya sebelum PON sudah bisa kita operasikan gedung baru tersebut," ungkap Erzon lagi. Untuk audit tersebut, kata Erzon akan berlangssung sekitar satu bulan lebih. Audit dilakukan secara menyeluruh. Setelah selesai semuanya, baru akan dilakuan serah terima antara kontraktor kepada pemerintah provinsi selaku pemilik saham. Menurunya, gedung baru Bank Riau itu akan menjadi ikon daerah. Dimana gedung senilai Rp200 miliar lebih itu sebagai wujud keberhasilan pembangunan Riau, baik dalam hal pembangunan fisik maupun hal perekonomian. Ditambahkannya, saat ini penyelesaian pembangunan fisik, aksesories termasuk listrik sudah selesai 100 persen. Diharapkan paling lambat Juli nanti gedung sudah siap untuk dioperasikan.(mok)

RABU 11 April 2012/20 Jumadil Awal 1433 H

ANDIKA

JALAN LAYANG-Pekerja sedang mengatur pemasangan balok jalan layang (fly over) di Jalan Sudirman-Tuanku Tambusai, Minggu (9/4). Pada pemasangan balok ini jalan sekitar harus ditutup demi keselamatan pekerjaan.

BUMD Lebih Layak Kelola Sawit K2I PEKANBARU (VOKAL) - Komisi B DPRD Riau mengusulkan pengelolaan kebun sawit K2i (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur,red) di Riau dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wacana tersebut karena selama ini keberadaan program Kebun Sawit K2i digalakkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menampakkan hasil memuaskan. LAPORAN: DAIRUL / PEKANBARU "Kami anggota Komisi B DPRD Riau berisikan anggota yang baru menilai keberadaan Kebun K2i yang digalakkan Pemprov Riau ini sangat tidak memuaskan. Sebab, perkebunan yang digalakkan sejak 2006 silam tidak ada hasil," ujar Ketua Komisi B DPRD Riau, Rusli Ahmad kepada wartawan, Rabu (10/4). Program kebun sawit K2i

diakuinya memang baik, tetapi seharusnya diuapayakan program tersebut harus berjalan dan tepat sasaran. Tapi sayangnya program itu tidak mendapat dukungan dari Satker terkait, sehingga tidak berhasil dan hanya terealisasi seluas 2.100 hektar dari program awal seluas 10.200 ribu hektar. Oleh karena itu sebut Rusli Ahmad, agar program ini tepat sasaran, maka ke depan diharapkan daerah ini memiliki Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) yang khusus mengelola

mengakui kebun sasektor perkebunan wit K2i yang digalaksawit. "Jika melihat kan Pemprov Riau tiprogram K2i yang didak memuaskan. galakkan Pemprov Bahkan dapat dikaRiau ini tidak maktakan terkesan tidak simal, sedangkan pro program kerakjumlahnya tiga juta yatan. "Jika kondisi hektar, seyogianya ini dibiarkan, tentu dibentuk BUMD sasangatlah sia-sia ang ja," katanya. garan yang telah diSelama ini proRUSLI AHMAD kucurkan selama ini gram kebun sawit K2i untuk program keyang dikelola Dinas Perkebunan dinilainyajuga ti- bun sawit K2i. Agar terarah dan dak jelas. Maka salah satu lang- transparan, maka sebaiknya kah penyelamatan adalah di- dibentuk BUMD saja," ujarnya. Evaluasi BUMD bentuk BUMD yang hanya meSementara itu, Anggota Kongelola perkebunan sawit di misi B DPRD Riau dari Fraksi Riau, agar lebih transparan. Namun diakui untuk merea- Gabungan Nurzaman menilai lisasikan hal itu perlu dilakukan sejumlah BUMD yang di Riau kajian khusus, tentu saja de- masih belum memberikan kontribusi kepada daerah. Padahal, ngan tidak membebani APBD. Sementara itu, Anggota Ko- dana yang dikeluarkan sudah smisi B DPRD Riau Nurzaman ratusan miliar rupiah. "Sejak

dibentuknya BUMD namun tidak bermanfaat sebaiknya ditutup saja," kata Nurzaman. "Agar BUMD tidak menjadi beban APBD Riau terus menerus, untuk itu diharapkan dapat berjalan secara profesional dan tidak bergantung pada APBD. Makanya, akan kita lakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD tersebut," katanya. Di antara BUMD yang ada disebutkannya hanya Bank Riaukepri yang mampu memberikan pemasukan, sedangkan yang lainnya perlu dievaluasi. "Hal ini hendaknya dipahami oleh Biro Adminsitrasi dan Perekonomian Setda Riau dalam mengajukan anggaran. Jadi jangan hanya mengajukan, dan pada nanti itu BUMD tidak dapat mempertanggungjawabkan melalui kenirja," kata Nurzaman.(***)

r Setelah Jembatan Selat Sunda

"Jembatan Dumai-Melaka Penegak Hukum Diminta Usut Limbah PTPN V Pasti Dibangun" PEKANBARU(VOKAL)Menteri Koodinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa memastikan akan membangun jembatan Dumai-Selat Melaka. Namun pembangunan akan dimulai jika pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah selesai dilaksanakan. "Saya pastikan Pak Gubernur, Jembatan Selat Melaka pasti akan dibangun. Inipenting untuk menciptakan perubahan dengan membuka akses perekonomian baru bersama negara tetangga. Tapi prioritas ini baru bisa diwujudkan setelah terbangunnya Jembatan Selat Sunda yang saat ini sedang tahap pematangan perencanaan," ujar Hatta RTajasa da-

lam acara Workshop Implementasi MPEI Koridor Sumatera di gedung Datok Laksamana Mangku Diraja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Selasa (10/4). Hatta, menyadari jika Pulau Sumatera dalam hal ini Riau dan Melaka sudah terhubung, maka akan ada efek luar biasa. Dimana akan terjadi satu mobilisasi perubahan pembangunan yang tentu akan membuka semua peluang potensi yang ada di Riau dan Sumatera umumnya, baik perkebunan, hasil alam hingga pada produksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jembatan Dumai Melaka ini kata Menteri akan menjadi ekonomi baru bagi Indonesia, teru-

tama untuk Pulau Sumatera. Hal itu dapat dirasakan dengan kemajuan perekonomian yang terus melonjak pada dua negara sekitar seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu kata Hatta, yang perlu dipersiapkan sejak dini adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam penguasaan teknologi. Salah satusatunya yang saat ini sedang digalakkan melalui teknopolitan di Pelalawan. Potensi perkebunan, pertanian hingga sumber daya alam lainnya harus dimanfaatkan dengan inovasi-inovasi untuk menghasilkan nilai tambah yang jah lebih bernilai.(mok)

ANDIKA

AKSI DAMAI - Massa yang menamakan diri Liga Mahasiswa Nasdem Riau (LMNR) menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Tugu Zapin, depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (10/4).

PEKANBARU(VOKAL)-Pen- lalu. Sedangkan Wakil Ketua Kocemaran lingkungan akibat limbah yang diduga berasal misi C DPRD Riau Abdul Wahid saat dikondari PTPN-V di firmasi mengesekitar Sungai nai limbah PTTapung, KabuPN V mengatapaten Kampar, kan, pencemaRabu (29/3) lalu ran lingkungan telah mematiyang mengakikan ribuan ikan. batkan matinya Peristiwa terseribuan ikan di but seharusnya sungai sekitar diusut tuntas operasional PToleh aparat pePN V bukan cerinegak hukum. ta baru. Desakan terMenanggapi sebut dilontarSOLIHIN komentar bakan Anggota Konyak pihak, Kamisi C DPRD Riau, Solihin Dahlan, Selasa bag Humas PTPN V melalui (10/4). "PTPN V harus berta- Assisten Humas, Fernando nggungjawab atas pence- yang ditemui mengatakan, saat ini pihaknya sedang memaran ini," ujar Solihin. Menurut politisi PBR ini, lakukan uji sampel pada ikan seingatnya kejadian pence- mati di Sungai Tapung, sebamaran lingkungan oleh PTPN gaimana masyarakat meyaV bukan hal yang pertama kini akibat limbah dari PTPN terjadi. Sebagai perusahaan V. "Kita saat ini masih uji plat merah katanya seharus- sampel ikan yang mati di nya PTPN V memberikan con- Sungai Tapung," katanya. Dikatakannya, PTPN V petoh dengan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. duli terhadap kasus tersebut. "Pemerintah harus membe- Buktinya, saat ini PTPN V telah mengirim sampel ikan mati rikan sanksi," harapnya. Solihin menjelaskan, keja- dan sampel air untuk diuji di dian pencemaran lingkungan laboratorium. Tempat pengusampai mengakibatkan mati- jian di Fakultas Perikanan Uninya ribuan ikan di tahun 2012 versitas Riau. "Untuk semenini oleh PTPN V sebelumnya tara kami harap masyarakat juga pernah terjadi di Sungai bersabar dulu, Insya Allah daSekemang, Koto Gasib di Ka- lam minggu ini akan keluar bupaten Siak, Rabu (14/3) hasilnya," sebut Fernando.(rul)

PNS Terseret Kasus Hukum Akan Dibela ANDIKA

PENGECORAN PEDESTRIAN - Pekerja sedang melakukan pengecoran pedestrian Jalan Sudirman, depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Selasa (10/4). Penanggung Jawab/Redaktur: RIDWAN ALKALAM

PEKANBARU(VOKAL)-Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Mam bang Mit menyatakan akan memberikan pembelaan kepada setiap PNS yang terseret kasus hukum terhadap hakhaknya sebagai warga negara. Pernyataan itu terkait diperiksanya sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Riau terkait kasus dugaan suap Venue Lapangan Tembak PON XVIII di Riau.

"Sebagai warga Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Korpri) akan memberikan bantuan hukum, untuk melakukan pembelaan atas hak-haknya selaku warga negara," ujar Wagubri. Pembelaan itu katanya akan berlaku kepada siapa saja bagi para PNS yang sedang terbelit kasus hukum. Tak terkecuali sangkaan kasus suap kini telah ditetapkan kepada salah seo-

rang staf Dispora Eka Dharma tersebut. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada bagi PNS lainnya. Meski menyatakan keprihatinannya, akan tetapi, Mambang mengaku sebagai warga negara yang baik, dirinya tetap memberikan jalan seluas-luasnya atas proses pemeriksaan yang sedang dikembangkan para penyidik KPK tersebut.

"Sebagai warga Korpri tentu yang bersangkutan juga berhak mendapatkan pembelaan secara hukum. Karena memang ada aturannya," kata Mambang kepada Harian Vokal, Senin (9/4) di kantornya. Mambang berharap, pemeriksaan yang terus dilakukan secara maraton tersebut akan berjalan sesuai dengan aturan. Azas praduga tak bersalah tetap

harus diutamakan. Namun jika nantinya terbukti dan dinyatakan bersalah, maka semuanya harus dijalani sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan. Namun ketika ditanya pengembangan penyidikan justru melibatkan banyak pejabat lagi, mengingat sudah ada beberapa nama yang sedang dibidik KPK saat ini. Mambang terkesan enggan mengomentarinya.(mok) Perwajahan: ANDIXER


CMYK

RABU

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Atletico

Vs

Kick Off

17

HARIAN VOKAL

Madrid

MADRID(VOKAL)-Barcelona sepertinya belum mau menyerah dalam upaya meraih gelar La Liga musim ini dan terus menempel Real Madrid. Sempat tertinggal 10 poin beberapa bulan, kini selisih kedua tim hanya tinggal empat poin. Jarak tersebut bisa saja menipis menjadi satu poin kalau Si Putih gagal meraih kemenangan saat bertandang ke kandang Atletico Madrid, Rabu (11/4) dan Barca mampu menaklukan Getafe, yang sampai berita ini naik cetak masih bertandangi. Karena itu, dalam laga yang akan disiarkan secara langsung oleh TVOne, Kamis (12/4) pukul 03.00 WIB, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus fokus untuk bisa meraih kemenangan kalau tidak mau mendapat ancaman dari El Barca. Ya, setelah 26 pertandingan La Liga, akhirnya ada juga tim yang berhasil meredam agresivitas Real Madrid. Tim tersebut adalah Valencia yang sukses menahan imbang Madrid tanpa gol di Santiago Bernabeu, akhir pekan kemarin. Terakhir kali Si Putih bermain tanpa membobol gawang lawan terjadi pada jornad 4 ketika menahan tuan rumah Racing Santander. Setelah itu, pasukan Jose Mourinho tampil mengenaskan dengan meraih kemenangan. Laga bertajuk el derbi Madrileno ini tentu semakin punya makna ketika Barcelona berhasil mendekat perolehan nilai Madrid di laga ke-31. Jika Madrid tertahan 0-0 di Santiago Bernabeu saat menjamu Valencia, justru sehari sebelumnya Barcelona berpesta usai menaklukan tuan rumah Real Zaragaza 4-1. Dengan jarak empat poin dan La Liga menyisakan tujuh laga lagi tentunya ini menjadi ancaman serius bagi Madrid dalam upaya meraih gelar juara musim ini. Melihat catatan pertemuan nampaknya Madrid tidak akan kesulitan untuk meraih kemenangan dari saudaranya itu. Bayangkan saja, dari 22 pertemuan, Atletico tidak pernah sekalipun meraih kemenangan. Kemenangan terakhir Atletico atas Madrid terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Tepatnya pada 30 Oktober 1999, saat itu Atleti menang dengan skor 3-1. Meski demikian, kubu Atletico bertekad untuk memutus rantai tersebut dengan kemenangan sekaligus mengagalkan upaya saudaranya untuk meraih kemenangan. "Madrid tidak tak terkalahkan, tapi mereka pemuncak klasemen saat ini dan Anda harus menghormati mereka. Tapi kami tidak bisa lupakan kalau kami bermain di kandang dan itu akan memotivasi kami," sahut gelandang Atletico, Diego Ribas seperti dikutip dari Marca. Peluang Atletico mengalahkan atau setidaknya menahan imbang Iker Casillas cs terbilang terbuka. Dalam beberapa pertandingan terakhir Madrid kerap kehilangan poin karena dipaksa bermain imbang lawan-lawannya. "Jelas, rentetan pertandingan tanpa kemenangan atas Madrid sepanjang ini tidaklah normal, tapi kami tidak terobsesi dengan hal itu. Kami sangat termotivasi dan kami harap bisa memutus rangkain tersebut." "Kami akan menghadapi tim terbaik di dunia, tapi kami membidik kemenangan dan kita lihat saja apa yang akan terjadi," tuntas pesepakbola asal Brasil itu. Optimistis kubu tuan rumah tidak membuat gentar Real Madrid. Bahkan, Iker Casilas berani bertaruh kalau El Real bisa kembali meraih kemenanang dalam laga ini. "Itu akan menjadi pertandingan yang bagus. Setiap tahunnya mereka bersemangat dan ingin mengalahkan kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Real Madrid harus tetap menang untuk menjuarai liga," sahut Casillas di Mundo Deportivo. "Saya bertaruh untuk kemenangan Madrid," lanjut kiper nomor satu Spanyol itu. Meski optimistis menang, Casillas tak memandang remeh lawan. Keberadaan Radamel Falcao, Diego Ribas dan Adrian Lopez disebutnya membuat Madrid tetap arus waspada di Vincente Calderon. "Falcao pemain yang hebat, seperti halnya Diego atau Adrian, Anda tak bisa melupakan itu," tuntas kiper Real Madrid ini. (bbc/rts/bbs/sad)

Siaran Langsung

Penanggung jawab/redaktur: SAADUDDIN BADRA

vs 16/5 vs 3/1

Real Madrid 8/13 Lazio 7/1

Bet365 Atletico Madrid 5.50 Juventus 1.44

vs 4.00 vs 4.00

Real Madrid 1.57 Lazio 8.50

Harian Vokal Atletico Madrid vs Real Madrid 45 55 Juventus vs Lazio 55 45

Amankan Capoliste TURIN-Setelah sukses merebut tahta klasemen sementara dari AC Milan, kini Juventus bertekad untuk mengamankan capoliste alias pemuncak klasemen tersebut saat menjamu Lazio, Rabu (11/ 4). Kemenangan dalam laga ini akan membuat Si Nyonta Tua terasa nyaman di singgasana sementara itu. Ya, Juventus memang tidak butuh waktu lama untuk kembali menempatkan posisi puncak tersebut. Setidaknya tim Hitam Putih hanya memberikan lima giornata yakni giornata atau laga ke-26-30 kepada Milan untuk berada ditempat tersebut. Juventus merebut tempat tersebut pada pekan ke-31. Sukses yang diraih tim Zebra ini tidak terlepas dari kekalahan saingan utamanya AC Milan yang ditaklukan Fiorentina 1-2. Jika sebelumnya mereka sempat tertinggal dua poin, kini justru mereka berbalik unggul satu poin setelah sukses menaklukan Palermo 2-0.

WilliamHills Atletico Madrid 4/1 Juventus 4/9

"Kami berhasil menyelip Milan. Sekarang kami ingin menjaga posisi tersebut. Kami akan bermain semaksimal mungkin untuk bertahan sebagai capolista," kata Leornado Banucci, bek Juventus. Skuad Antonio Conte ini boleh berharap bisa mempertahankan tahta tersebut. Tapi, upaya mereka tidak akan mudah. La Vecchia Signori membutuhkan konsentrasi dan determinasi 100 persen ditambah sedikit keberuntungan agar posisi itu tidak tergoyahkan. Apalagi lawan yang dihadapi, Lazio tim yang tak pernah menyerah dalam menghadapi serangan lawan. Tim Biru Langit pasti tidak akan mau begitu saja menjadi korban. Lazio juga bakal bermain mati-matian mencoba mendapatkan poin karena mereka sendiri dalam misi penting untuk mempertahkan posisi tiga klasemen. Pertahanan yang menjadi salah satu kunci kekuatan Juventus akan menda-

Juventus

pat ujian. Dalam 20 kunjungan ke Torino di ajang Serie A sejak 1990/91, hanya tiga kali Biancocelesto gagal menjebol gawang Bianconeri. "Sekarang semua tergantung kepada kami sendiri. Lazio adalah hadangan pertama. Kami sudah mengalahkan mereka di andata dan ingin mengulangi hasil itu demi melanjutkan mimpi meraih scudetto," ujar Andrea Pirlo, gelandang Juventus.

Vs

Lazio

Pelatih Antonio Conte juga mengaminkan pernyataan Pirlo. Ia berharap untuk tetap bermain maksimal agar kemenangan bisa terus diraih."Bermain saat berada di puncak klasemen akan lebih baik. Saya berpengalaman soal itu sebagai manajer, bahkan di Seri B. Namun, saya selalu memilih berada di depan karena Anda akan mengendalikan nasib Anda sendiri," ucap Conte di situs resmi klub. Agar tak tergusur dari tempatnya sekarang, Juve dia minta untuk tak kehilangan fokus hingga musim berakhir. "Kami telah berhasil mengambil keuntungan dari dua hasil tak maksimal Milan, tapi masih ada tujuh laga tersisa dan kami punya jadwal yang lebih sulit," ujar Conte. "Saya pikir Milan adalah klub yang luar biasa, namun kondisinya sekarang sedikit berbeda. Meski begitu, kami harus tetap fokus dan agresif sampai akhir," tegasnya.(bbc/rts/bbs/sad)

Perwajahan: ANDIXER


18

HARIAN VOKAL

LINTAS Satgas akan Ciutkan Atlet 100 Persen PEKANBARU(VOKAL)-Satuan tugas (satgas) PON Riau terus melakukan penyaringan terhadap atlet yang akan diterjunkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON)P XVIII 2012. Bahkan, hasil 100 persen data atlet yang diserahkan pengurus cabor kemungkinan akan kembali diciutkan. Hal tersebut ditegaskan Kabit Bimpres KONI Riau H Sudarto, Selasa (10/4). Ia mengatakan, penciutan tersebut bukan berarti akan dialami oleh semua pengprov cabor, melainkan hanya kepada cabor yang atletnya dianggap tidak bisa memberikan kontrbusi medali pada PON mendatang. "Kita malu kalau asal-asalan," tutur Sudarto, Selasa (10/4) di ruangannya. Ditambahkan Darto, atlet yang sudah lolos dalam seleksi yang dilakukan KONI Riau pada saat memasuki TC penuh nanti merupakan atlet yang benar-benar memberikan kontribusi medali untuk Riau nantinya. "Kita tidak ingin pada saat pertandingan atlet Riau hanya bercokol di belakang, kita harapkan bisa selalu terdepan," beber Darto. Hingga saat ini, data yang masuk ke meja Satgas PON Riau adalah lebih dari 800 atlet di tahap 100 persen. Jumlah ini diperkirakan akan menjadi kisaran 700 atlet. Sementara hingga saat ini dijelaskan Darto, ada sekitar 300 atlet yang tengah menerima dana pembinaan khusus. (yan)

Lamar Odom Mundur dari Mavericks

DALLAS (VOKAL)-Kebersamaan Lamar Odom dengan Dallas Mavericks tak bertahan sampai satu tahun. Menjalani salah satu musim terburuknya, forward 32 tahun itu memutuskan meninggalkan klub pemilik titel juara NBA. Dikutip dari ESPN, putusnya hubungan antara Odom dengan Maverick merupakan sebuah 'kesepakatan bersama'. Kesepakatan tersebut pun disebutkan berlaku segera, yang membuat eks LA Lakers dan Miami Heat itu tak akan lagi dimainkan Mavericks di sisa musim ini. "Mavericks dan saya mencapai kesepakatan bersama yang mana merupakan jalan terbaik buat kedua pihak dengan saya menyatakan mundur dari tim," demikian pernyataan resmi Odom. Meski sudah memutuskan mundur, Mavericks memasukkan Odom dalam daftar pemain tak aktif sampai akhir musim. Itu artinya Mavericks masih bisa menjual sang pemain di akhir musim nanti. Keputusan pemain pemilik dua cincin juara NBA itu mundur disebabkan buruknya penampilan dia sepanjang musim ini, yang kemudian berimbas pada minimnya jatah bermain. Disebutkan kalau musim ini merupakan salah satu musim di mana jumlah menit bermainnya sangat minim. (dtc/sad)

Penanggung Jawab/Redaktur:SAADUDIN BADRA

RABU

SPORT

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

r Entry by Number

6 Provinsi Daftarkan Lebihi Kuota Ofisial PEKANBARU(VOKAL)-Hampir semua provinsi sudah menyerahkan entry by number kepada Panitia Pelaksana (Panpel) Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Hanya saja, ada enam provinsi yang mendaftarkan ofisialnya melebih kuota yang telah ditetapkan, yakni jumlah offisial maksimal 50 persen dan total keseluruhan atlet yang didaftarkan. LAPORAN:

RYAN YUSTRI V/PEKANBARU

Hanya saja, ada beberapa provinsi yang dianggap mendaftarkan jumlah offisial melebihi kuota yang ditetapkan, yakni jumlah offisial maksimal 50 persen dan total keseluruhan atlet yang didaftarkan. Seperti Bengkulu dengan kele-

bihan offisial lima orang, Bangka Belitung lima orang, Sulawesi Barat (2), Sulawesi Tengah (22), Maluku Utara (11) dan Papua (20). Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pertandingan PB PON XVIII 2012, Rustam Effendi kepa-

da sejumlah wartawan, Selasa (10/ 4). Ia mengatakan, akan mengkonfirmasikan lagi kepada provinsi tersebut untuk mendaftarkan sesuai aturan. "Kita akan sampaikan tentang kelebihan offisial ini kepada peserta dulu," tegas Rustam. Hanya saja, dijelaskan Rustam, jumlah tersebut bisa saja tetap asalkan biaya untuk kelebihan offsial tersebut bisa ditanggung oleh provinsi terkait. "Jika mereka (provinsi, red) memang akan menurunkan offisial sebanyak itu, kita akan berikan solusi dimana provinsi terkait bisa menanggung semua biaya offisial di luar target tersebut," lanjut Rustam. Seperti diketahui, jumlah offi-

Pasca PSPS 1-1 PSMS

Debut Mengecewakan Dua Legiun Asing PEKANBARU(VOKAL)-PSPS Pekanbaru tidak butuh waktu lama untuk mencari penganti Dzumafo Effendi Herman dan Park Chu Hyung yang memilih hengkang dari tim Askar Bertuah. Hanya beberapa haris setelah kepergian dua pemain tersebut, PSPS langsung mendatangkan dua pemain penganti yakni Joo Ki Hwon dan Roberto Acosta. Sayang penampilan dua legiun asing tersebut sangat mengecewakan dalam debutnya ketika PSPS menghadapi PSMS Medan di Stadion Sports Center Teluk Kuantang, Senin (9/4). Selain gagal membawa kemenangan bagi Pasukan Biru, kualitas kedua pemain ini masih dibawah standar untuk pemain asing. Joo Ki Hwan yang dimainkan sampai waktu 90 menit masih belum mampu menjadi tembok yang kokoh menopang duaetnya Dedi Gusmawan yang pada laga kemarin dipercaya menjadi kapten tim pasca hengkangnya Dzumafo Herman. Penampilan mantan pemain PSM Makassar ini terbilang biasa saja. Begitu juga Ireneo Roberto Acosta Collante, penyerang asal Paraguay yang baru didatangkan sehari jelang laga kontra PSMS Medan. Selama kurun waktu 65 menit diturunkan, mantan pemain Deltras dan PSM Makassar ini terlihat dilayar kaca belum berani bermain fight, hanya sesekali menguasai bola. Secara skill individu kedua pemain dianggap standar untuk ukuran pemain asing yang dikontrak

di atas rata-rata pemain lokal PSPS. Kemudian waktu bergabung yang singkat membuat permainan keduanya tidak berkembang, terutama Roberto Acosta yang diharapkan menjadi ikon PSPS menggantikan Dzumafo yang sampai saat ini merupakan pemain yang paling subur dengan koleksi 65 gol selama memperkuat PSPS sejak 2008 lalu. "Bergabung di tengah musim bukanlah pekerjaan mudah, pemain baru harus beradaptasi disemua hal, terutama adaptasi dengan rekan setimnya dan tentang cara bermain tim," sebut Asisten Pelatih PSPS, Afrizal, Selasa (10/4). Karena itu tambah Afrizal, jajaran manajemen akan mencoba kembali tenaga Acosta saat menjamu PSAP Sigli pada 14 April 2012 mendatang. Dipertandingan tersebutlah nanti kinerja mantan pemain PSM dan Deltras ini dievaluasi layak atau tidak menjadi pemain PSPS. "Kita (jajaran pelatih, red) akan melihat perkembangan Roberto Acosta dipertandingan kontra PSAP, karena satu pertandingan masih sulit memberikan penilaian. Penentuannya dipertandingan kontra kedua nanti. Kalau memang tidak sesuai dengan tim akan direkomendasikan ke manajemen untuk mendepaknya," ujar Afrizal. Ya, seandainya nanti Roberto didepak, manajemen PSPS masih memiliki waktu delapan hari batas waktu penambahan pemain asing pada 22 April 2012 untuk mencari pemain pengganti. (yan)

sial tidak boleh lebih 50 persen dari total atlet yang didaftarkan. "Kita akan samakan dengan provinsi lainnya," jelasnya. Empat Provinsi Dari seluruh provinsi yang mendaftarkan entry by number, hanya empat provinsi yang akan mengikuti seluruh cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan. Keempat provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Timur,

DKI Jakarta dan Riau sendiri sebagai tuan rumah. Berdasarkan hitungan yang dilakukan Bidang Pertandingan PB PON XVIII, didapatkan angka 7932 atlet yang terdaftar pada entry by number. Sementara offisial berjumlah 3097. "Totalnya 11029 orang. Jumlah tersebut masih belum semua dimana Jambi hingga kini belum menyerahkan jumlah offisialnya," terangnya. (***)

Masuki TC Penuh

Satgas Akan Kembali Lakukan Tes PEKANBARU(VOKAL)-Tak jelas program apa yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) PON Riau. Meski sudah melakukan tes fisik terhadap atlet, Satgas kembali akan melakukan hal sama. Satgas berdalih tes ini untuk persiapkan masuk TC penuh. Tes fisik untuk tahap 100 persen sebenarnya sudah selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas PON Riau mendapatkan hasil secara keseluruhan semua atlet mengalami peningkatan. Wakil Dansatgas KONI Riau, Sudarto, Selasa (10/4), mengatakan, memang ada beberapa satu atau dua orang yang jalan di tempat. Tetapi secara keseluruhan hasilnya sangat memuaskan. "Walaupun ada yang masih belum mengalami peningkatan, tetapi tidak banyak. Kalau satu atau dua orang itu bisa dimaklumi," beber Sudarto yang juga merupakan Kabid Pembinaan dan Prestasi KONI Riau. Beberapa atlet Pelatda PON yang tengah berlatih di luar Riau dijelaskan Darto, sudah

melakukan tes fisiknya masing-masing. "Datanya sudah saya terima dari pelatih mereka (atlet,red). Juga banyak mengalami peningkatan," tambahnya. Seperti diketahui, kebanyakan atletnya yang tengah berlatih di luar tersebut adalah atlet-atlet dari Federasi Aerosport Seluruh Indoensia (FASI) Riau yang di dalamnya tergabung lima cabang olahraga, yakni paralayang, gantole, terjun payung dan terbang layang. Kemudian atlet cabor lainnya seperti sepatu roda,bala sepeda dan ski air juga ada yang tengah berlatih di luar. Hanya saja dijelaskan Darto, hasil ini bukan begitu saja bisa diterima agar nantinya langsung bisa diturunkan pada PON mendatang, melainkan akan dites lagi sebelum masuk TC penuh nantinya. "Tetapi itu tidak semua, hanya cabor-cabor yang atletnya sedikit diragukan," terangnya yang tidak mau menjelaskan secara rinci kemungkinan cabor yang atletnya diragukan tersebut. (yan)

Perwajahan: PEPEN PRENGKY


RABU SABTU

19

HARIAN HARIAN VOKAL VOKAL

11Maret April 2012/19 JumadilAwal Awal1433 1433HH 24 2012/1 Jumadil

LINTAS Bupati Rayakan Ultah ke-32 RENGAT (VOKAL)Warga Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) secara spontan, merayakan ulang tahun Bupati Inhu Yopi Arianto. Bertempat dihalaman kantor Kecamatan Kelayang, Senin YOPI ARIANTO (9/4/12). Perayaan ulang tahun ke-32 tersebut, dilakukan disela sela acara pelantikan kepala desa (kades) Lubuk Sitarak dan Kades Talang Sungai Parit kecamatan Kelayang. Bupati Yopi terharu mendapat hadiah kue ulang tahun yang diberikan oleh warga. "Ini suatu kejutan yang tidak terduga, saya terharu atas perayaan yang dilakukan oleh warga ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih," ujarnya. Ditambahkanya, kebersamaan dan kepedulian warga ini agar dapat terus terjaga. Terutama dalam mengisi pembangunan serta memajukan daerah, menuju Inhu yang sejahtera. "Samakan persepsi, pererat silahturahmi dan sukseskan program pembangunan. Dibawah arahan kepala desa yang baru dilantik ini," tandasnya. Dalam kesempatan tersebut, selain melakukan pelantikan dua Kades, Bupati Inhu Yopi Arianto juga menutup secara resmi perkemahan pramuka yg diadakan di SMA N 1 kelayang. Serta meninjau pelaksanaan sunatan masal. Selain dihadiri Bupati Inhu, kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas, badan dan Kabag serta camat dalm lingkup Pemkab Inhu. Juga undangan lainya.(rtc/zki)

Nasib Korban Dugaan Malpraktik Terkatung-katung

RENGAT (VOKAL)-Nasib Zul Is Roi warga Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang diduga menjadi korban malpraktik drg Elya Darma beberapa waktu lalu masih terkatung-katung. Meski sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, namun hingga kini korban belum mendapat keadilan. "Saya sudah laporkan kejadian ini kepada DPRD, Dinas Kesehatan dan pihak Kepolisian, namun hingga kini belum ada kejelasan. Saya harap permasalahan yang menimpa saya ini diusut

sesuai hukum," katanya kepada Harian Vokal, Selasa (10/4). Zul mengatakan, dirinya dan kelurga juga sudah melaporkan hal ini kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Rengat, na-

LAPORAN:

FRASETYA/ ROHUL

mun sepertinya pihak IDI tidak merespon. "Saya harap pemerintah dan Kepolisian memberikan keadilan pada saya," katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Inhu ketika dimintai tanggapannya melalui Kabid Kesehatan, Rijalwan mengaku belum mengetahui kejadian itu. Namun ia menyarankan agar korban datang langsung ke Puskesmas Air

Molek untuk berobat. "Bila korban tergolong tidak mampu, cukup hanya pakai kartu Jamkesda, atau mengambil surat keterangan miskin dari desa. Surat itu bisa dipakai untuk berobat di RSUD Indrasari Rengat, atau saat dirujuk ke tingkat provinsi," jelasnya. Humas Polres Inhu, IPDA Karnen mengatakan, dugaan malpraktik yang menimpa Zul saat ini masih dalam proses lidik pihak Kepolisian soal kebenaran

kasus tersebut. "Kita belum bisa menyimpulkan kebenaran dari korban. Nanti setelah memanggil pihak dokter yang melakukan itu, baru dilihat kebenarannya," jelasnya. Dikatakannya, aparat Polres Inhu telah menerima laporan terkait hal itu. Namun untuk membuktikan kebenarannya, aparat Polres Inhu akan memanggil terlapor untuk diminta keterangan. "Jadi kita belum bisa simpulkan kasus ini," jelasnya.(***)

Bupati Resmikan Pasar Rakyat Kota Rengat

Dilarang Bawa Hp Saat UN RENGAT (VOKAL)-Untuk meningkatkan kualitas tingkat kelulusan siswa pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) akan mensterilkan penggunaan handphone (Hp) bagi siswa yang sedang mengikuti UN. ''Kita kembali mengingatkan Dinas Pendidikan untuk dapat menertibkan peserta UN, salah satunya melarang siswa membawa Hp ke dalam ruang ujian. Langkah tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu sekaligus meningkatkan jumlah kelulusan peserta UN," ungkap anggota Komisi B DPRD Inhu, Suharto, Senin (9/6). Selain itu, katanya, hal ini juga untuk menghindari saling kirim kunci jawaban antara sesama pesrta UN. Begitu juga guru dan pengawas, jangan sampai membawa Hp selama UN berlangsung. Menurutnya, selama ini muncul informasi di kalangan pelajar bahwa kunci jawaban UN akan diperoleh melalui kiriman SMS ke setiap nomor Hp peserta. Hal tersebut cukup mengherankan, sebab kunci jawaban UN tersebut dari mana asalnya. ''Kalau hal tersebut masih juga terjadi nantinya diminta untuk diusut sesuai aturan yang berlaku. Baik itu yang menerima SMS kunci jawaban, maupun juga yang mengirimkan kunci jawaban. Sebab kunci jawaban UN adalah rahasia negara,'' tegas Suharto.(hrc/zki)

Sekretariat DPRD

: 0762-91460

Polres

: 0762-91110

Polsek Ujungbatu

: 0762-61110

Polsek Kunto Darussalam

: 0762-62515

Pemadam Kebakaran

: 0852713373707

Kantor Bappeda

: 0762-91530

Kajari Pasirpengaraian

: 0762-91226

Pengadilan Negeri

: 0762-91677

Kantor Pos Pasirpengaraian

: 0762-91221

Rumah Sakit Umum Daerah

: 0762-91777

Bank Riau Pasirpengaraian

: 0762-91260

BRI Pasirpengaraian

: 0762-91161

Bank Mandiri Ujungbatu

: 0762-61147

PLN Ranting Pasirpengaraian : 0762-91260 Penanggung Jawab/Redaktur: ZUKRI SUBAYANG

OBRIN

BUPATI Indragiri Hulu, Yopi Arianto menandatangani prasasti peresmian Pasar Rakyat Kota Rengat, Selasa (10/4).

RENGAT (VOKAL)-Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto meresmikan penggunaan Pasar Rakyat Kota Rengat, Selasa (10/ 4). Diharapkan pasar yang berada di Kota Rengat ini ke depannya dapat menampung pedagang dalam melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat. Bupati Inhu Yopi Arianto mengatakan, berdirinya bangunan Pasar Rakyat Kota Rengat ini menunjukkan bahwa perekono-

mian masyarakat Inhu terus mengalamu peningkatan.Untuk itu diminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga dan merawat bangunan pasar. "Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat bengunan pasar. Hal ini bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas seluruh lapisan masyarakat," katanya. Yopi mengatakan, pembangunan Pasar Rakyat Kota Rengat ini merupakan program yang

langsung menyentuh langsung dengan masyarakat. Untuk itu bagi para pedagang yang belum mendapat tempat untuk berjualan, Pemkab Inhu akan memprioritaskannya agar tetap bisa berjulan diluar Pasar Kota Rengat. "Pelaksanaan program pembangunan dari Pemkab Inhu akan berkelanjutan. Dan tahun 2012 ini akan dibangun pasar di Kecamatan Seberida yang bersumber dari APBD Inhu sebesar Rp17 miliar,"

Sebelum Mutasi, PNS Ikuti Presentasi Terbuka RENGAT (VOKAL)-Sebelum pejabat esolan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) dimutasi, para pejabat tersebut terlebih dahulu akan mengikuti presentasi secara terbuka di hadapan Bupati Inhu, Yopi Arianto. Asisten II Bidang Administrasi dan Umum Setdakab Inhu, Agusrianto mengatakan, hasil persentase nantinya akan dibahas di jajaran asisten bupati sebagai bahan penilaian Bupati Inhu dalam melakukan mutasi nantinya. "Persentase ini nantinya tidak tertutup kemungkinan untuk di-

lakukan kepada pejabat esolan IV maupaun yang lainnya," katanya. Menurutnya, harapan Bupati Inhu agar para PNS yang ada di Inhu dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Untuk itu ke depannya para PNS akan ditempatkan secara profesional agar unsur teknis dan sosiologis dapat terpenuhi, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara tidak kaku. "Bupati berharap dengan ada-

nya penempatan PNS sesuai kemampuannya akan memberikan perubahan, terutama dalam membangun Inhu ke depan," katanya. Selain itu, katanya, untuk menyikapi agar PNS tidak menumpuk di suatu SKPD yang ada di Inhu, saat ini Pemkab Inhu telah membentuk tim untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh PNS guna menganalisa sesuai dengan kebutuhan yang ada. "Para guru juga akan kita inventarisasi secara keseluruhan. Data para guru di Inhu saat ini sudah lengkap," jelasnya.(obr)

OBRIN

KETUA KNPI Kabupaten Indragiri Hulu, Supandi melantik Pengurus Kecamatan KNPI Indragiri Hulu di Gedung Dang Purnama Rengat, Selasa (10/4).

jelasnya. Selain itu, katanya, Pemkab Inhu juga akan meningkatkan pembangun pasar di beberapa kecamatan yang ada di Inhu, khusunya setiap Puskesamas yang ada di kecamatan. "Kita akan benahi setiap Puskesmas yang ada di Inhu," katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhu yang juga ketua panitia pelaksana peresmian, H Raja Erisman mengatakan, pembangunan Pasar Rakyat Kota Rengat dengan tujuan untuk menampung pedagang dalam berjualan, agar memudahkan transaksi antara pedagang dengan masyarakat. Sebab, Pemkab Inhu memandang perlu melakukan penataan Kota Rengat, maka pada tahun 2009 silam Pemkab Inhu mulai membangun Pasar Rakyat Kota Rengat sebagai pasar yang layak dengan biaya sekitar Rp8 miliar lebih. "Pembangunan Pasar Rakyat

Kota Rengat tidak sekali tahap saja, tapi dilanjutkan pada tahun 2011 lalu dengan biaya sekitar Rp11,8 miliar dari APBD Inhu," jelasnya. Erisaman menambahkan, pembangunan Pasar Rakyat Kota Rengat tersebut hanya dilakukan dalam dua tahap anggaran yakni tahun 2009 dan tahun 2011. Pembangunan pasar dengan tiga lantai ini berguna untuk menampung 904 pedagang. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Inhu, H Iliyanto menambahkan, pedagang yang sementara waktu berjualan diluar pasar akan di-kroscek ke lapangan untuk menentukan berapa jumlahnya. "Kita akan lakukan pendataan ulang. Dimana administrasi para pedagang yang didaftarkan kembali melengkapi KK dan KTP, karena kita masih memprogramkan pembangunan pasar untuk tempat berjualan pedagang tersebut," ucap Iliyanto.(obr)

PK KNPI Inhu Dilantik RENGAT (VOKAL)-Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Indragiri Hulu (Inhu) melantik Pengurus Kecamatan KNPI, Selasa (10/4). Menariknya, pelantikan ini bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-32 Bupati Inhu, Yopi Arianto. Bupati Inhu Yopi Arianto dalam sambutannya berharap agar seluruh pengurus KNPI kecamatan yang dilantik agar dapat tampil dan tangguh dalam membangun Inhu secara bersama-sama. Apalagi ikrar pemuda Inhu yakni membantu pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat seperti narkoba. "Pemuda harus menunjukkan spirit dan mentalitas dalam membangun Inhu dan KNPI ke depan. Kemudian diharapkan KNPI dapat meningkatkan pendidikan pemuda ke depanya," ucap Yopi. Ketua KNPI Kabupaten Inhu, Supandi usai pelantikan mengatakan, program perta-

ma KNPI Inhu pada tahun 2011 ini yakni fokus untuk melaksanakan konsolidasi organisasi dalam menjalankan pembangunan infrasruktur di Inhu. Setelah itu, KNPI Inhu akan menindaklanjuti pemantapan pemuda dalam perubahan dengan menggali potensi-potensi kepemudaan untuk menciptakan karya sebagai modal dalam bersaing pada masa mendatang. "Pemuda harus melindungi generasi muda dari penyakit masyarakat seperti narkoba, seks bebas dan tauran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama seluruh stakeholder, termasuk dari orang tua," katanya. Untuk itu, Supandi meminta seluruh pengurus KNPI Inhu agar menjaga keutuhan KNPI ke depan, karena pemuda mempunyai historis dalam memperjuangkan kemerdekaan. KNPI Inhu harus mempersiapkan kader-kader untuk berkiprah dalam mendukung program pemerintah, khususnya Pemkab Inhu.(obr) Perwajahan: ZULQIFLI


20

RABU

HARIAN VOKAL

PELALAWAN 11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Hatta: Sukseskan Kawasan Teknopolitan

LINTAS Ketua MKKS Pisah Sambut

PANGAKALAN KERINCI (VOKAL)-Setelah dipercaya Bupati Kampar Jefry Noor untuk menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kampar, Kepala SMPN 1 Pangkalan Kerinci Jawahir meggelar acara pisah sambut antara pihak sekolah dan Disdik Pelalawan, Selasa (10/4), di Grand Hotel Pangkalan Kerinci. Acara tersebut juga diisi pisah sambut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Rayon 1 tingkat SMP dari Jawahir kepada Muzahar. Dalam sambutannya, Jawahir yang akan segera dilantik menjadi Kepala Disdik Kampar itu menyampaikan terima kasihnya atas dukungan semua pihak selama dirinya menjabat Kepala SMPN 1 Pangkalan Kerinci serta Ketua MKKS Rayon 1 tingkat SMP. “Tanpa adanya dukungan dari anggota MKKS dan Disdik Pelalawan maka kinerja MKKS Rayon 1 tidak akan berjalan maksimal,” katanya. Oleh karena itu, dia meminta seluruh siswa dan guru agar mendukung Ketua MKKS yang baru, sehingga seluruh program yang direncanakan dapat berjalan sesuai harapan bersama. “MKKS bertujuan untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di sekolah. MKKS bersifat mandiri dan terbuka bagi seluruh kepala sekolah,” terangnya. Sementara, Ketua MKKS yang baru Muzahar juga menghaturkan rasa terimakasih dan penghargaannya atas kepemimpinan Jawahir yang telah membawa MKKS menuju arah kemajuan. Diakuinya, atas lobi-lobi dan pendekatan Jawahir, banyak sekali dana pusat yang berhasil diraih guna membangun dunia pendidikan di Pelalawan. Kepala Disdik Pelalawan MD Rizal yang diwakili Korwas Disdik H Kholid menyatakan hal yang sama. Menurutnya, selama kepemimpinan Jawahir banyak dana pusat yang diraih untuk kemudian diaplikasikan dalam membangun dunia pend idikan di Pelalawan. “Oleh karena itu, saya berharap Ketua MKKS yang baru agar bisa berbuat sama, bahkan kalau bisa lebih, sehingga pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Pelalawan akan semakin maksimal,” harapnya. (fkh)

LINTAS Sampah Menumpuk di Depan SMPN 1 TEMBILAHAN (VOKAL)–Para wali murid Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kecamatan Tembilahan Hulu mengeluhkan banyaknya sampah yang menumpuk di depan sekolah tersebut. Mereka berharap dinas terkait segera memperhatikan hal ini demi kebersihan dan keindahan sekolah. “Hampir setiap hari kita menyaksikan pemandangan yang sangat tidak mengenakan seperti ini. Tumpukan sampah yang dipenuhi lalat serta menyebarkan bau busuk cukup mengganggu masyarakat, serta dapat mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah,” keluh Feri, salah seorang wali murid SMPN 1 Tembilahan kepada Harian Vokal di Tembilahan, Selasa (10/4). Menurut Feri, ia dan hampir seluruh orang tua murid berharap agar dinas terkait memperhatikan hal ini. “Pertimbangan kita, sebaiknya tempat penampungan sementara limbah rumah tangga ini diposisikan pada tempat lain. Yang jelas keberadaannya tidan pantas di depan bangunan sekolah,” tegasnya. Hal yang sama juga dikatakan Andi, orang tua siswa lainnya. Menurutnya, masyarakat harus menyadari bahwa menumpuk sampah di depan sekolah itu sangat berdampak negatif bagi kesehatan serta keindahan kota. “Masyarakat seharusnya mengerti bahwa pihak sekolah sudah membangun taman agar sekolah terlihat indah. Eh, di luarnya kok ada tumpukan sampah. Paling tidak masyarakat harus memberikan contoh yang baik pada generasi penerus. Jangan malah mengajarkan membuang sampah seenaknya,” ujar Andi kesal. (am)

PANGKALAN KERINCI (VOKAL)-Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa mengajak semua pihak untuk saling bahu-membahu menyukseskan rencana pembangunan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. ‘’Mari bersama kita keroyok agar kawasan teknopolitan yang digagas Pak Bupati Pelalawan ini segera rampung. Jangan hanya sekedar penandatanganan konsep saja, tapi antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah serta pengusaha harus duduk bersama. Mari kita bicarakan apa yang bisa kita kerjakan untuk merealisasikannya,” imbaunya dalam work shop MP3EI dan

LAPORAN:

FARIKHIN/ PELALAWAN

FGD Koridor Sumatera yang berlangsung di Gedung Daerah Datuk Laksamanadiraja Pangkalan Kerinci, Selasa (10/4). Hatta berharap kawasan tersebut nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta memberikan nilai tambah terhadap kemajuan, tidak hanya kema-

juan Kabupaten Pelalawan tapi juga kemajuan Indonesia secara umum. “Saya ingin menggambarkan mengenai nilai tambah sebuah barang, misalkan nikel. Selama ini kita terus menaikkan dari truk ke tongkang, kemudian dikirim melalui kapal. Namun dalam pengiriman itu kita hanya mendapatkan royaltinya saja sebesar 1 persen. Artinya, negara hampir tak dapat apa-apa,” terangnya.

AMRULAH SAYUTI

GUBERNUR Riau HM Rusli Zainal didampingi Menteri Perekonomian RI Hatta Rajasa (tengah), Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI Gusti M Hatta (dua dari kiri), serta Bupati Pelalawan HM Harris (paling kiri) saat menyampaikan sambutan dalam work shop MP3EI dan FGD Koridor Sumatera yang berlangsung di Gedung Daerah Datuk Laksamanadiraja Pangkalan Kerinci, Selasa (10/4). 

Oleh karena itu, imbuhnya, dengan dicanangkannya pembangunan kawasan teknopolitan ini maka mulai tahun 2014 tidak boleh lagi ada bahan mentah, baik berupa mineral-mineral maupun sumber daya alam Indonesia lainnya yang dijual dalam keadaan mentah. ‘’Sumber daya alam harus diproses di dalam negeri, dimana mineral tersebut ditemukan. Sepertinya soal ini remeh temeh, tapi hasilnya luar biasa. Jika sumber daya alam itu, seperti nikel atau bouksit dijual dalam keadaan mentah, negara hanya mendapat 1 persen. Tapi setelah diolah kita akan mendapat 30 kali lipat dari itu. Inilah strategi yang kita kembangkan dengan pendekatan value added.Namun hal ini baru bisa terlaksanakan kalau ada intervensi teknologi dan investasi,” terangnya lagi. Menurut besan Presiden SBY ini, teknopolitan adalah sebuah kawasan. ‘’K ita tidak ingin mengatakan kota, namun kawasan yang dikembangkan berbasiskan inovasai. Kuncinya adalah terdapatnya teknologi serta adanya sejumlah enterpernuer yang bekerja, atau ada pengusaha di daerah tersebut yang mengembangkan sumber daya alam, baik yang terbarukan atau yang tidak terbarukan, menjadi lebih bernilai,” pungkasnya. (***)

Dua Menteri Tanda Tangani Master Plan MP3EI PANGKALANKERINCI (VOKAL)Kecamatan Langgam di Kabupaten Pelalawan ditunjuk BPPT Pusat sebagai salah satu kawasan industri hilir kelapa sawit wilayah Sumatera. Untuk menyukseskan program tersebut, pada Selasa (10/ 4) kemarin Menteri Perekonomian RI Hatta Rajasa, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI Gusti M Hatta menandatangani prasasti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Penandatanganan prasasti tersebut berlangsung di gedung daerah Mangku Diraja. “Alhamdulillah saya dan Bapak Menristek bisa sampai di Kabupaten Pelalawan ini. Kedatangan kami atas

undangan Bapak Bupati Pelalawan HM Harris. Saya merasa bangga melihat keseriusan Kabupaten Pelalawan melakukan inovasi demi perkembangan ke depan,” ujar Hatta Rajasa memulai sambutannya. Lebih jauh Hatta menuturkan, koridor Sumatera sangat potensial dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Perencanaan untuk itu telah disiapkan, dimana masterplan hingga tahun 2014 mendatang yang diperkirakan akan menghabiskan dana Rp400 triliun. Pada kesempatan itu , Menrinstek RI Gusti M Hatta menyebutkan, UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2025 telah

menegaskan bahwa pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini sejalan dengan MP3EI dengan mengintergrasikan 3 hal, yakni mengembangkan potensi ekonomi wilayah enam koridor ekonomi Indonesia, salah satunya ekonomi Sumatera, memperkuat konektivitas nasional yang integritasi secara lokal dan terhubung secara global, terakhir memperkuat kemampuan SDM dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Peningkatan kemampuan teknologi akan tumbuh lebih cepat apabila kemampuan inovasi

terus didorong dan dibuat dalam kerangka yang lebih sistematis dan kondusif, sehingga setiap pemangku kepentingan seluruh stake holder dan sumber daya daerah dapat bekerja sama dan bersinergi menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, kata Menristek, pengembangan koridor ekonomi MP3EI harus di iringi dengan penguatan klaster inovasi sebagai centre of exelence dalam rangka mendukung peningkatan kemampauan berinovasi untuk peningkatan daya saing. Pengembangan center of exelence tersebut diharapkan terintegrasi kuat dengan klasterklaster unggulan yang terbentuk

dalam kawasan yang dikenal dengan kawasan teknopolitan. Kabupaten Pelalawan yang termasuk dalam koridor ekonomi Sumatera telah menetapkan sistem inovasi daearah (Sida) sebagai tema penting dalam pengembangan daerahnya, yang mendukung pengembangan kawasan teknopolitan dan industri sawit. Kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi utama di koridor Sumatera, selain karet dan batubara. “Kabupaten Pelalawan telah melakukan lompatan pola pikir dengan menggagas pembangunan teknopolitan untuk mendukung berkembangnya potensi kelapa sawit,” katanya.(rtc/fkh)

INDRAGIRI HILIR

RSUD Puri Husada Akan Datangkan BPKP n Pengelolaan Keuangan BLUD

TEMBILAHAN (VOKAL) -Pihak Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan berencana akan mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau pada Kamis (12/4) mendatang. LAPORAN:

AMRULLAH SAYUTI/ TEMBILAHAN

Langkah ini diambil menyusul rencana pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan diterapkan secara penuh pada awal tahun 2013 mendatang. “Selain BPKP, kita juga berencana mendatangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam persoalan ini,” ungkap Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dr Iriyanto baru-baru ini di Tembilahan. Di samping mendatangkan BPKP, pihak RSUD juga akan melakukan studi banding ke RSUD Mawardi Solo dan RSUD di Yogyakarta. “Studi banding tersebut untuk menyerap ilmu yang diterapkan di sana. Kami akan mengikuti seluruh langkah untuk menuju BLUD. Mudah-mudahan pada akhir tahun 2012 pembelajaran tentang BLUD RSUD betul-betul sudah tuntas secara total, sehingga dapat diterapkan di RSUD Puri Husada,” harapnya. (***)

AMRULAH SAYUTI

TEMPAT BERDAGANG-Turap beton yang terpasang di sepanjang bibir pantai kota Tembilahan pada sore hari banyak dimanfaatkan warga untuk berdagang.

n Untuk Perbaiki Seluruh Kelas SD yang Rusak

Inhil Akan Peroleh DAK Rp44,6 Miliar

AMRULAH SAYUTI

TUMPUKAN sampah di depan SMPN 1 Kecamatan Tembilahan ini sangat mengganggu keindahan. Banyaknya sampah yang menevar bau busuk ini juga mengancam kesehatan masyarakat. Penanggung Jawab/Redaktur: DELFI INDRA

TEMBILAHAN (VOKAL)– Pada tahun 2012 ini Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diperkirakan akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp44,6 milyar. Bantuan dana tersebut diperuntukan bagi perbaikan bangunan sekolah setingkat sekolah dasar. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) In-

hil H Fauzar. Menurutnya, penerimaan DAK tersebut harus dibarengi dengan petunjuk teknis dana pendamping sebesar 10 persen dari DAK yang dimaksud. Dengan DAK seluruh ruang belajar SD yang rusak akan mendapat perbaikan. Berdasarkan data pihak Disdik Inhil, terdapat 360 ruang kelas SD yang akan

direhabilitasi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp27,5 miliar, rehabilitasi ruang perpustakaan di 65 SD dengan dana Rp8,1 miliar, serta dana sebesar Rp8,9 miliar akan diperuntukan untuk pengadaan alat dan media pendidikan masing-masing bidang studi. “DAK sebesar Rp44,6 miliar ini langsung dikirim dari pusat

ke rekening masing-masing sekolah. Sistem penyaluran ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran,” ungkap Fauzar ketika dikonfirmasi Vokal belum lama ini. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Inhil juga telah mengusulkan anggaran melalui APBN 2012 sebesar Rp16 miliar untuk rehabilitasi 213 ruang kelas

yang rusak berat di 53 SD yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Inhil. “Ini sudah diverifikasi di pusat. Mudah-mudahan usulan tersebut dipenuhi. Kita berharap rehabilitasi ruang kelas yang rusak tersebut dapat terealisasi. Semoga bulan Mei mendatang akan ketahuan DIPA-nya,” pungkasnya. (am) Perwajahan: RINTO HARMIKO


21

KUANSING - KAMPAR RABU

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

LINTAS Tapal Batas Butuh Penanganan Serius

TELUKKUANTAN(VOKAL)-Batas wilayah administrasi suatu daerah merupakan upaya untuk menunjukkan batas dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Namun penetapan batas administrasi pemerintahan suatu daerah sering menimbulkan konflik kepentingan masyarakat, bahkan menyentuh aspek yang berkenaan dengan harga diri, kehormatan, dan marwah masyarakat. Persoalan ini perlu perhatian dan penanganan serius. Demikian dikatakan Bupati Kuansing H Sukarmis dalam penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing akhir tahun anggaran 2011 dalam sidang paripurna di hadapan anggota DPRD Kuansing, di gedung DPRD Kuansing, Selasa (10/4). Hadir dalam sidang paripurna LKPJ Bupati Kuansing T.A 2011 itu Ketua DPRD Kuansing Muslim, Wakil Bupati Kuansing H Zulkifli, Sekda Kuansing H Muharman, serta unsur Muspida “Sebagai Kepala Daerah, saya ingin agar penyelesaian batas ini hendaknya berjalan seimbang guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat,” katanya. Dikatakan Sukarmis lagi,  pemerintah harus berupaya melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan kerja sama dengan kabupaten tetangga untuk penyelesaian tata batas wilayah kabupaten. “Ini juga termasuk batas antara kecamatan, dan batas antara desa atau kelurahan,” tegas Sukarmis dalam pidato penutupnya. Sementara itu, anggota DPRD Kuansing Firdaus Bahar saat ditemui wartawan di ruang kerja Sekretariat DPRD Kuansing, mengatakan, soal pembinaan batas wilayah seperti yang disampaikan Bupati Kuansing memang benar adanya. Terkait hal ini, DPRD Kuansing menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, terkait persoalan batas wilayah Kuansing dan Dharmasraya, di Pucuk Rantau, Kuantan Mudik. “Dewan menerima tamu dari DPRD Dharmasraya guna membicarakan persoalan batas kabupaten,” terang Firdaus Bahar. (dod)

DODI

PERTEMUAN antara Komisi I DPRD Dharmasraya dengan Komisi A DPRD Kuansing, guna membahas persoalan tapal batas dan tanah ulayat di perbatasan Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Dharmasraya di ruang rapat DPRD Kuansing, Selasa (10/4).

HARIAN VOKAL

Pemkab Diminta Gencar Sosialisasikan Perda BANGKINANG(VOKAL)-Selama ini, Pemerintah Kabupaten Kampar dinilai sangat minim dalam mengadakan sosialisasi peraturan daerah (Perda) yang dibuat bersama DPRD Kampar. Sementara Perda yang dibuat tersebut untuk kepentingan orang banyak dan juga menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kampar. Seorang tokoh pemuda Kampar Aprizal kepada Harian Vokal di Bangkinang, Selasa (10/4) dengan tegas mengatakan, minimnya sosialisasi tentang

perda selama ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perda yang ada. “Kita minta Pemkab Kampar mensosialisasikan setiap perda yang telah disahkan ke tengah-tengah masyarakat, selama ini Pemkab Kampar sangat kurang melakukan sosialisasi,” ungkap Aprizal. Beberapa minggu yang lalu, ada 4 perda yang telah disahkan, yaitu Perda Retribusi Jasa Usaha, Perda Perizinan Tertentu, Perda Pembentukan BUMD

Bidang Sumber Daya Energi PT Bumi Kampar Srana Energi, dan terakhir Perda CSR Perusahaan. Sedangkan hari ini, Rabu (11/4), bila tidak ada halangan 3 ranperda akan disahkan jadi perda oleh DPRD Kampar. Ke tiga ranperda yang akan disahkan tersebut yakni Ranperda Dana Cadangan untuk Pendidikan Terpadu, Ranperda SOTK dan Ranperda Restribusi Jasa Umum. Jadi total semuanya ada 7 Perda yang akan disosialisasikan kepada masyarakat Kampar.

Kata Aprizal, dari ke tujuh perda tersebut, 6 di antaranya menyangkut kepentingan orang banyak. Sementara Perda SOTK tidak begitu berdampak kepada masyarakat banyak, namun bukan berarti tidak perlu diketahui masyarakat. “Oleh sebab itu kita minta kepada Pemkab untuk mempublikasi setiap ranperda yang telah disahkan menjadi perda melalui media, agar masyarakat mengetahui tentang keberadaan perda tersebut,” terang Aprizal. (yal)

Jembatan Baru Lubuk Jambi Terkendala Pembebasan Lahan TELUKKUANTAN(VOKAL)-Seyogyanya, jembatan Lubuk Jambi di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, sudah bisa dibangun 2008 silam, namun tidak jadi dilaksanakan karena proses pembebasan lahan yang belum tuntas. Dana pembangunan tersebut akhirnya dialihkan untuk pembangunan jembatan di Kabupaten Inhu. LAPORAN: REPLIZAR/KUANSING

Jembatan Lubuk Jambi di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing, merupakan salah satu jembatan tertua di Riau yang dibangun era tahun 80-an atau berumur 32 tahun lebih. Bila kita melintas di jembatan tersebut dan berpas-pasan dengan bus atau truk, jembatan bergoyang seakan-akan mau runtuh saja. Dikhawatirkan jembatan tersebut runtuh sewaktu-waktu dan memakan korban jiwa. Tokoh masyarakat Kuantan Mudik, Ali Sumarakin ketika dihubungi Harian Vokal, baru-baru ini menjelaskan, sudah seharusnya pembangunan jembatan Lubuk Jambi dilakukan tahun 2012 ini, karena melihat kondisi jembatan itu yang sudah semakin tua. “Jembatan Lubuk Jambi sudah cukup tua dan sudah melebihi batas umur atau telah lebih dari 30 tahun. Jadi sangat wajar untuk dilakukan pembangunan jembatan baru,” paparnya. Diungkapkannya, jembatan yang seusia dengan jembatan Lubuk Jambi seperti Jembatan Rakit Gadang telah mulai dibangun, dan bahkan diperkirakan pada tahun ini telah selesai pembangunannya, sehingga jembatan ini dapat dijadikan sebagai pengganti jembatan yang dibangun dahulu. Namun pembangunan jembatan Lubuk Jambi belum juga dilaksanakan, sedangkan jembatan ini bukan hanya akses utama masyarakat Lubuk Jambi semata, tetapi digunakan sebagai akses lintas kabupaten bahkan provinsi. “Jembatan ini bukan hanya dilewati oleh masyarakat Lubuk Jambi saja, tetapi juga berbagai daerah baik yang ingin ke Sumatera Barat, Medan, Palembang

atau Jakarta maupun daerah lainnya di Riau ini,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kuansing, Novriman menyebutkan, Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan dana sebesar Rp2,7 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan Jembatan Lubuk Jambi, namun prosesnya belum tuntas. Dirinya berharap agar masyarakat berkomunikasi dengan siapapun terkait rencana pembangunan jembatan nasional ini. “Uang sebesar Rp2,7 miliar telah ada, jadi diharapkan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi bisa tuntas secepatnya, tapi memang harus kita lakukan bertahap,” katanya. Dijelaskannya, sejauh ini upaya yang dilakukan pihaknya agar pembangunan jembatan Lubuk Jambi yang sudah melebihi usia rencana (UR) 25 tahun. Jika masyarakat sudah siap dan pembebasan lahannya tidak ada masalah, pihaknya akan terus mengupayakan agar Pemerintah Pusat bersedia kembali membangun jembatan itu. Sebab, katanya, alangkah ruginya bila jembatan yang sudah seharusnya dibangun masih harus terkendala. Pasalnya, sekitar tahun 2008 atau 2009 lalu, Pemerintah Pusat merencanakan pembangunan jembatan tersebut, akan tetapi karena terkendala pembebasan lahan maka dialihkan ke Inhu. “Saya berharap masyarakat menyadari pentingnya keselamatan para pengendara yang melintas di jalan nasional yang menghubungkan Sumbar-Riau ini. Direncanakan pembangunan jembatan ini melalui system multiyears (tahun jamak) untuk dua tahun anggaran,” tukasnya. (***)

APRIYALDI

SEKDAKAB Kampar Azwan (kiri) bersalaman dengan PNS dan THL Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar usai apel pagi di halaman kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Selasa (10/4). Apriyaldi

Banyak PNS tak Apel, Sekdakab Kampar Kecewa BANGKINANG(VOKAL)-Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kampar H Azwan mengaku kecewa dengan banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga harian lepas (THL) yang tidak ikut apel pagi di halaman kantor Dinas Kehutanan Kabupaten, Selasa (10/4). “Apel pagi merupakan kewajiban seorang PNS maupun THL, selain dari tugas-tugas yang telah ditetapkan. Namun pagi ini, (kemarin, red) ternyata masih banyak yang tidak hadir tanpa keterangan. Tentu saya kecewa dengan tingkat kedisplinan PNS dan THL yang rendah ini,” keluh Azwan. Kehadiran Sekdakab H Azwan di Dinas Kehutanan Kampar pagi tiu bukan hanya untuk ikut upacara saja, tetapi juga ingin silahturahmi dengan PNS dan THL yang bertugas di Dinas tersebut, sekaligus melihat situasi dan kondisi di lapangan, administrasi, maupun kondisi bangunan atau kantor. “Sebenarnya saya ingin bersilaturahmi dengan para pegawai, sekaligus untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Namun ternyata beginilah kondisinya. Maaf, saya kecewa,” ujar Azwan. Ditambahkan Azwan, semestinya sebagai se-

orang PNS mampu menjadi contoh bagi masyarakat, karena PNS saat ini menjadi sorotan, baik tentang kinerja maupun disiplin. Ke depan diharapkan PNS maupun THL betul-betul dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan aturan yang ada. Sekdakab Kamparjuga memerintahkan Plt Kadis Kehutanan H Mhd Syukur untuk melakukan pembinaan serta menciptakan suasana kerja yang baik, agar menghasilkan pekerjaan yang maksimal dalam mendukung kesuksesan pembangunan Kabupaten Kampar. Ke depannya, seluruh PNS dan THL diharapkan dapat melakukan tugas didasari kesadaran selaku aparatur pemerintah yang mampu melayani masyarakat dengan baik. “Pemkab Kampar saat ini membutuhkan PNS dan THL yang mampu bekerja keras dan cerdas dalam menyikapi semua tantangan yang ada, karena target Kampar dalam 2 mendatang menjadi yang terbaik di Provinsi Riau. Hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik PNS, THL, dan seluruh masyarakat Kampar, demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan,” pungkasnya. (yal)

P L A Z A F U R N I TURE

Menyediakan berbagai sofa, lemari makan, perlengkapan kamar, meja belajar, dan perabotan rumah tangga lainnya. Dengan kualitas terbaik. Alamat : Jl. B. Kemulyaan No. 83 Dumai Telp : 0765 7000 233

DUNIA DIGITAL Computer & Electronik Equipment Hubungi : Jl. Hasanuddin / Ombak Telp. (0765) 439997 / 439978 Dumai TANAKA ELECTRONIC

Menjual : Berbagai Macam Perlengkapan Elektronik Audio Video Jl. Diponegoro/Sukajadi No. 124 Telp. (0765) 36571 Dumai

Penanggung jawab/Redaktur: MARZULI ADI

JAMU SEHAT PRIA

ICHA SALON & KARAOKE Gunting, cuci, kriting, cat rambut, creambat, bonding, smoting, masker, toning, facial. Juga menerima kursus salon Alamat: Jl. Hasanuddin/Ombak Dumai

Kapsul “Urat Madu” Obat Kuat & Tahan Lama. Depkes 053348661. Aneka Sablon Jl. Nangka 2 Dumai Harga Perdus Rp.100rb. 1 Sachet 2 Kapsul Rp.20rb. Hub: 0852 78766357

KEDAI KOPI SULI Menyediakan : -Mie Hok Kien -Mie Kangkung Belacan -Mie Ayam/Pangsit -Mie Pangsit Goreng -Lo Mie/Fumi/Siram/Goreng -Bubur Ayam Hongkong -Nasi Capcai -Nasi Goreng Sea Food -Cap Cai Goreng/Kuah -Kwetiau Siram Sea Food Pesan Antar Jl. Belimbing No. 100 D Pekanbaru Telp. 0761 7755 662

PACIFIK AUDIO

Menjual : Accesoris Mobil, Variasi, Audio, Kaca Film, Jok Mobil, Salon Luar & Dalam, AC Mobil dll Alamat: Jl. Diponegoro/Sukajadi No.92 Dumai - Riau

Perwajahan : PEPEN PRENGKY


22

RABU

HARIAN VOKAL

EDUKASI

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Pemerintah tak Siap Ada UU Perguruan Tinggi

LINTAS Beasiswa Endeavour Awards Sudah Dibuka

JAKARTA (VOKAL) - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, mengumumkan pembukaan program beasiswa Endeavour Awards untuk tahun 2013. Endeavour Awards adalah program beasiswa Pemerintah Australia yang memberikan kesempatan untuk melakukan studi, penelitian dan pengembangan profesi di Australia. "Dua puluh enam warga Indonesia dianugerahi beasiswa Endeavour Awards tahun 2011 dan kami berharap dapat menerima lebih banyak aplikasi dari Indonesia untuk berpartisipasi dalam program beasiswa yang kompetitif secara internasional ini dan berdasarkan prestasi," ujar Dubes Moriarty. Beasiswa Endeavour Awards terdiri dari Endeavour Postgraduate Awards, Endeavour Research Fellowships, Endeavour Executive Awards dan Endeavour Vocational Education and Training Awards. Aplikasi untuk beasiswa Endeavour Awards 2013 ditutup pada 30 Juni 2012. Situs web berikut ini www.australiaawards.gov.au memberikan informasi lengkap tentang kedua skema Beasiswa Pemerintah Australia. (kcm/bos)

JAKARTA (VOKAL) - Penundaan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) perguruan tinggi (PT) terjadi, karena pemerintah tidak siap dengan konsekuensi kelahiran undang-undang tersebut. Demikian dikemukakan Anggota Komisi X DPR, Rohmani, di Jakarta, Selasa (10/4). "Selama ini pemerintah tidak melakukan penolakan atau menyampaikan keberatan pada

pasal tertentu. Seharusnya penolakan terhadap RUU ini, dilakukan ketika pembahasan ber-

langsung. Apalagi setiap pembahasan RUU PT ini, wakil pemerintah selalu ada," kata Rohmani, dalam keterangan persnya. Ia menyesalkan penolakan pemerintah terhadap RUU PT ini, yang berujung pada penundaan pengesahaan RUU tersebut. Kehadiran RUU PT ini sangat penting dan mendesak, mengingat hingga hari ini belum

ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan tinggi, setelah UU BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena tidak ada undangundang yang mengatur perguruan tinggi, maka biayanya mahal. Kita ingin dengan undang-undang ini pendidikan tinggi menjadi terjangkau dan berkualitas," tuturnya.

1.839 Wirausaha Diharapkan Tumbuh dari Mahasiswa

Beasiswa Italia bagi Pelajar Indonesia

JAKARTA (VOKAL)-Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta membuka peluang bagi pelajar Indonesia yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa ke Italia pada Juni 2012. Beasiswa ini terbuka untuk semua pelajar di Indonesia dari berbagai jurusan akademis yang ingin melanjutkan pendidikan S-1 hingga S-3. Menurut Direktur IICJ Giovanna Jatropelli di Jakarta, baru-baru ini, pemberian beasiswa tahun ini akan dilakukan mulai Juni 2012. Dalam satu tahun lembaga kebudayaan resmi Pemerintah Italia itu bisa memberangkatkan 30 pelajar Indonesia ke Italia. "Untuk prosesnya, para pelajar yang ingin mendapatkan beasiswa bisa mengisi formulir yang kami sediakan. Setelah itu akan ada tes kemampuan akademis, termasuk kemampuan berbahasa Italia, tes minat, dan wawancara dengan pengurus di sini," ujarnya. Menurut Jatropelli, pemberian beasiswa akan diumumkan secepatnya. Beasiswa tersebut salah satunya akan dibuka untuk jurusan politeknik. "Kami bekerja sama dengan beberapa universitas di Italia, di antaranya universitas khusus jurusan politeknik di kota Milan," katanya. Jatropelli mengatakan, pemberian beasiswa bertujuan untuk mempromosikan universitasuniversitas di Italia. Selain itu, IICJ juga sering mengadakan pertukaran pelajar antara kedua negara. (kcm/bos)

Rohmani juga mengatakan, alasan pemerintah untuk menunda pengesahan UU PT tersebut tidak logis. Alasan yang disampaikan pemerintah bukan persoalan substansi RUU PT. Apalagi hal tersebut menjadi tanggungjawab semua jenjang pendidikan. Hal itu lebih tepat bila ditajamkan di UU Sistem Pendidikan Nasional. (kcm/bos)

INT

SPIRITUAL BUILDING TRAINING-Sejumlah pelajar kelas tiga SMA menangis saat dilaksanakan Spiritual Building Training (SBT) di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (10/4). Kegiatan yang diikuti oleh ribuan pelajar kelas tiga SMA/SMK tersebut untuk mempersiapkan diri fisik dan mental peserta didik dalam menghadapi Ujian Nasional baik saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan.

JAKARTA (VOKAL) - Pemerintah mengharapkan mahasiswa mengembangkan sektor industri manufaktur. Pasalnya, sektor industri merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional. "Pertumbuhan sektor industri manufaktur dalam setahun terakhir lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan peluang bagi mahasiswa untuk memulai bisnisnya di sektor industri," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat pada acara seminar Pengembangan Wirausaha Baru Industri di Jakarta, Selasa. Menurut M.S. Hidayat, berbisnis di industri manufaktur akan menghasilkan multiplier effect dari bergeraknya sektor ekonomi primer seperti industri barang setengah jadi hingga produk jadi. "Dengan memproduksi barang kebutuhan masyarakat, khususnya sektor industri manufaktur, akan meningkatkan kemandirian nasional," ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan dalam skema modal patungan dengan pengusaha besar kepada mahasiswa yang mulai membuka usaha. "Pemerintah berikan modal usaha kepada mahasiswa yang ingin berwirausaha dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Komposisi bantuannya 51 persen pengusaha besar dan 49 persen pemerintah," paparnya. Hidayat menambahkan dalam jangka waktu dua tahun ditargetkan ada penambahan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa. "Sampai 2014, pemerintah berharap 1.839 wirausaha usaha baru akan tumbuh," tuturnya. (ant/bos)

Soal UN Sekolah Menengah Dibuat Lima Paket JAKARTA (VOKAL) - Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung mulai April ini untuk siswa sekolah menengah akan berbeda dari tahun sebelumnya. Naskah UN untuk siswa sekolah menengah baik SMP, SMA maupun SMK tahun ini terdiri atas lima paket. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto,

mengatakan bahwa nantinya akan dibuat lima paket naskah ujian untuk tiap mata pelajaran yang akan dibagikan secara acak pada para peserta UN. "Ini untuk mencegah kecurangan pada peserta didik. Juga untuk mencegah kemungkinan pelaksanaan ujian yang tidak jujur atau bocor," kata Taufik saat jumpa pers di Balaikota, Jakarta, Selasa (10/4).

Sementara itu untuk naskah soal UN para peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) hanya terdiri atas satu paket saja untuk tiap mata pelajaran saja. Pembuatan dan penggandaan naskah juga ditangani langsung oleh masingmasing daerah. "Memang berbeda. UN untuk anak-anak yang duduk di bangku SD ini semacam latihan ujian," jelas Taufik.

Sedangkan pengadaan dan penggandaan naskah untuk SMA dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk naskah UN SMP, penggandaannya akan dilakukan oleh pusat dan provinsi. Untuk naskah UN SMA dan setingkat nantinya akan didistribusikan langsung ke lima wilayah

Jakarta. Berikut tempat-tempat yang ditunjuk menjadi tempat penerimaan bahan UN, untuk Jakarta Pusat di SMA Negeri 68, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu di SMA 13, Jakarta Selatan di SMA 70, Jakarta Barat di SMA 78 dan Jakarta Timur di SMK 26. "Naskah UN SMP nanti juga tidak jauh berbeda sistemnya seperti ini juga," tutupnya. (kcm/bos)

Lulusan Asing di Negeri Singa Malas Pulang Kampung Mayoritas mahasiswa asing penerima beasiswa di Singapura malas kembali ke negaranya. Fakta ini diungkapkan Menteri Pendidikan Singapura Heng Swee Keat saat ditanya anggota parlemen. Anggota parlemen bertanya mengenai jumlah mahasiswa internasional yang menerima beasiswa dan mereka yang setelah lulus menjalankan kewajibannya di Singapura. Selain itu, anggota parlemen menanyakan soal jumlah penerima beasiswa asing yang memilih menjadi warga negara Singapura selama 15 tahun terakhir. Menurut Heng, mahasiswa tersebut merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Singapura. Setelah lulus, banyak dari mereka yang mengikuti proses untuk tinggal tetap atau menjadi warga negara.

Penanggung Jawab/Redaktur: BUDI SUSENO

Disebutkan bahwa 15 persen dari mereka menjadi warga negara setelah lima tahun lulus. Demikian seperti dikutip dari Asia One, Selasa (10/4). Heng menjelaskan bahwa 80 persen mahasiswa internasional penerima beasiswa dari ASEAN, China, dan India, berhasil menyelesaikan kewajiban layanan masyarakat setelah mereka lulus. Dan sisanya ditangguh-

kan untuk pendidikan lebih lanjut. Namun mereka masih dibutuhkan untuk melakukan layanan wajib masyarakat, setelah lulus. (okz/ bos)

Perwajahan: ZULQIFLI


ANDALAS RABU

23

HARIAN VOKAL

11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

LINTAS BupatidanWabup MesujiDilantikdiRutan

BANDAR LAMPUNG(VOKAL)-Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih akan segera dilantik, Jumat (13/4) di Rutan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Peturun AS dihubungi, Selasa (10/4) mengatakan, dirinya kini tengah berada di Rutan Menggala untuk mengecek persiapan pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Mesuji, yaitu Khamamik dan Ismail Ishak. "Sesuai jadwal, pelantikan akan dilakukan, Jumat (13/4) oleh Gubernur Lampung," ujar dia. Pelantikan kepala daerah ini terpaksa dilakukan di rutan mengingat Ismail Ishak saat ini berstatus terpidana penjara satu tahun. Pemprov Lampung sempat mengajukan permohonan pinjam tahanan ke Kementerian Hukum dan HAM agar pasangan kepala daerah ini dilantik di luar sel. Namun, permohonan itu ditolak. Persoalan hukum itu mengakibatkan pelantikan Khamamik dan Ismail terus berlarut-larut. Padahal, keduanya telah resmi memenangkan pemilu kada di Mesuji pada September 2011 silam. (kps/mal)

Ruko Terbakar di Medan, 7 Tewas

MEDAN(VOKAL)- Rumah Toko (Ruko) Brayan Jaya yang terletak di sebelah Bank BCA Brayan, Jalan Yos Sudarso, Medan, Sumatera Utara, terbakar, Selasa (10/4), sekitar pukul 05.00. Petugas pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api satu jam kemudian. Tujuh orang tewas terjebak di dalam ruko. Para korban tewas ditemukan berada di lantai dua Ruko yang menjual barang-barang elektronik tersebut. Tubuh mereka sebagian besar sudah terbakar. Kemungkinan para korban sedang terlelap tidur ketika kebakaran terjadi. "Pintu masuknya berlapis-lapis,

dan jendelanya saja banyak gembok. Jadi mereka terjebak tidak bisa menyelamatkan diri," kata seorang petugas pemadam kebakaran. Polisi masih belum bisa memastikan identitas para korban yang tewas. "Kalau identitasnya, empat laki-laki dan tiga perem-

puan," kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Medan Barat, Polresta Medan, Kompol Nasrun Pasaribu. Evakuasi korban pertama berhasil dilakukan sekitar pukul 07.30 WIB. Korban yang sudah dimasukkan dalam kantong mayat berwarna kuning, kemudian dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi, Jalan HM Yamin, Medan. Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi bagian Forensik mengatakan, ketujuh korban yang tewas terpanggang tidak sempat melakukan upaya menyelamatkan

Warga Gagalkan Perampokan Bank

MUAROBUNGO(VOKAL)-Kapolsek Pelepat Ilir, Polres Bungo, Jambi Ajun Komisaris Slamet Riadi mengatakan bahwa warga menggagalkan aksi sekelompok perampok yang membobol brankas Bank Mega Syariah Cabang Kuamang Kuning, Pelepat Ilir, Senin (9/4) pagi sekitar pukul 04.30 WIB. Slamet Riadi menyebutkan bahwa pelaku yang berjumlah sekitar empat orang sedang merusak brankas bank namun gagal mengambil uang setelah dua warga yang sedang melintas hendak pergi salat subuh melihat para perampok dan meneriaki aksi tersebut. Warga dan polisi kemudian segera terkumpul dan melakukan pengejaran namun karena kondisi di sekitar lokasi yang berkabut, pelaku dengan mudah melarikan diri dengan mobil jenis Avanza warna merah. "Bankinimemangtidakdijaga Satpam sehingga pencuri berani melakukan aksinya," tutur Kapolsek lagi. Barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolsek setempat. Sementara untuk pelaku hingga siang kemarin belum ditemukan. "Untuk memburu pelaku, kita sudah berkoordinasi dengan Buser Polres," ujar Kapolsek. (mic/mal)

INT

SEJUMLAH warga Desa Bengkong, Kota Batam, Selasa (10/4/2012), berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Batam. Mereke memprotes dengan menggelar sidang palsu terkait dua warga desanya yang diadili di PN setempat karena diadukan menyerobot lahan oleh perusahaan.

Penghitungan Suara Resmi Pilkada Aceh Oleh KIP BANDA ACEH(VOKAL)-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshari, menegaskan, penghitungan suara secara resmi hasil pemilihan kepala daerah Aceh berasal dari Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP). "Penghitungan resmi itu nanti dari KIP Aceh," katanya di sela-sela silaturahim dengan calon gubernur/wakil gubernur serta jajaran pemerintahan sipil, TNI dan Polri di Banda Aceh, Selasa (10/4). Hal tersebut dikatakannya, menanggapi hasil pilkada sementara yang disampaikan oleh sejumlah lembaga survei melalui penghitungan suara cepat (quick

count). Hasil quick count LSI menyebutkan, calon gubernur/wakil gubernur pasangan Zaini Abdullah/Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh dan dukungan sejumlah partai politik lokal dan nasional, unggul dengan meraih 54,15 persen suara. Ketua KPU Pusat juga menegaskan kembali bahwa kepastian hukum perolehan suara terbanyak pilkada, serta yang terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2012-2017 itu, akan diumumkan oleh KIP pada 18 April 2012. Berdasarkan pemantauan, Ha-

fiz Anshari menilai bahwa proses pemungutan suara pilkada sudah berjalan baik dan damai berlangsung di seluruh Aceh. Namun, kata dia, dalam harihari mendatang dan diperlukan kerja keras semua elemen masyarakat serta aparat keamanan dan pihak penyelenggara pilkada adalah pengawalan perjalanan kertas suara. "Tolong dikawal dan diamankan bersama, bagaimana proses perjalanan kerta suara dari PPS, PPK (kecamatan) ke KIP kabupaten dan kota serta provinsi. Penetapan rekapitulasi suara yang mendapat kawalan kita bersama," katanya. (mic/mal)

BATAM(VOKAL)-Warga kawasan Bengkong Sadai, Batam, berunjuk rasa, Selasa (10/4) di Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Mereka memprotes proses hukum terhadap dua warga kawasan itu, Roberto Silalahi dan Rustam Bangun. Roberto dan Rustam tengah menjadi tersangka atas kasus penyerobotan lahan. Kedua tokoh masyarakat itu dinilai menguasai lahan 15 hektar di kawasan Bengkong lalu menjualnya kepada warga. Dakwaan itu dinilai sesat oleh warga. Sebab, Rustam dan Roberto dinyatakan sebagai orangorang yang membantu warga mengurus izin penggunaan lahan di kawasan tersebut. Pengurusan izin dilakukan sejak tahun 1997 ke Otorita Batam yang kemudian menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kejaksaan Dituding Biarkan Satono Kabur BANDAR LAMPUNG(VOKAL)Kaburnya Bupati Lampung Timur (nonaktif) Satono disesalkan sejumlah pihak. Pihak kejaksaan dianggap lamban dan bertele-tele dalam melakukan eksekusi, sehingga memberikan kesempatan Satono menghilang. "Sikap kehati-hatian, bahkan meremehkan dari kejaksaan telah menyebabkan terpidana kasus korupsi APBD Lampung Timur ini kabur. Alih-alih menghormati hak Satono, kejaksaan melalaikan tugas pengawasannya sehingga membiarkan Satono menghilang," ujar

Oki Hajiansyah Wahab, penggiat kajian hukum di Bandar Lampung, Selasa (10/4). Kemarin, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menetapkan Satono, terpidana 15 tahun penjara, sebagai buron. Ini dilakukan setelah dua kali ia mangkir dari panggilan jaksa. Pihak Kejari Bandar Lampung beralasan penangkapan terpidana harus disertai pemanggilan dua kali terlebih dahulu. Menurut Oki, belum ditangkapnya Satono menunjukkan lemahnya jaksa di dalam mengeksekusi pelaku korupsi seperti yang

sudah dikritisi selama ini. "Ini kan melukai rasa keadilan publik," ungkap mahasiswa program doktor Universitas Dipenogoro ini. Menurut dia, kasus menghilangnya Satono harus menjadi pelajaran bahwa ketaatan terhadap prosedur juga harus diimbangi dengan pengawasan, agar eksekusi dapat dilaksanakan. "Ironisnya, sebelumnya pihak kejaksaan dalam berbagai komentarnya terkesan terlalu percaya diri bahwa Satono akan dapat dieksekusi, tidak akan bersembunyi. Nyatanya tidak demikian," ungkap dia. (kps/mal)

PADANGPANJANG(VOKAL)Kecelakaan maut kembali terjadi di kawasan Lembah Anai. Sebuah truk membawa minuman kaleng yang datang dari arah Padangpanjang menuju Padang menabrak pagar sungai air terjun Lembah Anai. Tragisnya, sopir truk, Febrianto (31) asal Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, tewas di Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah salah satu besi pagar jembatang berdiameter cukup besar menusuk jantungnya. Besi itu tembus ke punggung. Bahkan, bak truk yang terbuat dari kayupun ikut tembus. Informasi yang berhasil dihimpun di Polres Kota Padangpanjang menyebutkan, kejadian sekitar pukul 10.45 WIB, Selasa (10/4). Berawal saat Febrianto yang mengemudikan truk bernomor polisi BA 8230 BU datang dari arah Padangpanjang diduga sudah mengalami oleng beberapa puluh meter sebelum masuk

KESEHATAN / KECANTIKAN / PIJAT / LULUR

SERVICE

PERCETAKAN

PEMBIAYAAN

Hughes Antena Februari Ceria, Sekarang Pasang Indovision, TopTV & Yes TV Cuma 60 Rb. Hub : 0852 6580 8932/62921 (bs luar kota & No. sms)

Service Panggilan Mesin Cuci, Kulkas, Frezeer, TV, Amplifier, stabilizer, Sound system, kipas angin, instalasi listri dll. Hub : 0812 7518 6233, Bergaransi

Okervision PKU (group MNC) Skr psg hanya 150 rb, free iuran 1 bln+paket sport&chanel KTV (Chanel Korea) 2 bln, pasti dpt liga Inggris dan EURO 2012. Ayo buruan Hub : 0853.5531.6249. bs psg luarkota

Sentosa Jaya Teknik, Cuci AC Rumah dan Kantor Rp. 40.000/Unit, Bongkar Pasang dan Perbaikan Langsung siap ditempat, juga melayani Tambah Freon, Hub : 0812 6821 3336/ 0761-3063335

PLTHN Sablon & Printing, Daftar Sgr Utk Dilatih Sbg Tenaga Sablon & Printing,Peserta Min SMP, Byr Pelatihan 500 Rb. Lm Pelatihan Lebih Kurang 1 Minggu,Min 10 Org, Syrat : Fhotocopy KTP, Ijzah. Hub : 0812 754 4924

Bank ANZ Pekanbaru, Kredit Tnpa Agunan, Syrt Mdh, Bunga Ringan, Ckup FC KTP, FC Krt Kredit,FC Billing & Cover BK Tabungan, Lmit Krt 3 X Pencairan. Nilai Pencairan 4 Jt sd 200 Jt. Hub : 0852 7144 8965 (Nita)

SUI Message, Anda Ingin Rileks & Bugar Kami Siap Untuk Anda, Melayani Panggilan & Hotel, Silahkan Call Ke 0853 6446 2702

Telkom Vision Mau langganan Telkom Vision?? Utk tempat Tinggal, hotel, wisma kantor dll. Hub : PT Citra Moraland Tlp : 0761 33934 HP. 0813 7802 2471. 0852 6493 9663, Nikmati tonton Kls dunia

Aries Teknis Service, Ditempat Bongkar Pasang AC, kulkas, Mesin Cuci, Dispenser, Kompor Gas, TV, Dll. Hub. 0761-7620133 / 0813 7173 6031Bergaransi, Melayani Luar Kota

Anda Butuh Uang, Cukup Dg BPKB Mobil/Motor, Pencairan Besar, Bisa Take Over, Mobil Anda Di Asuransikan. Hub : Aldi 0852 7173 6335/0852 689 6612

Ibu Sri Urut Sehat, Tradisional, Anda Ingin Rileks, Pijat Refleksi, Luluran dan Pemijatan, Turun Perut, Salah Urut, Dll Hub : Ibu Sri HP : 0852 6592 2247 / 0853 7600 7436. Antar Alamat

Butuh Dana Cepat, Cukup Jaminan BPKB Motor/Mobil Anda, Motor Th 2002, Mobil Th 1990, Proses Cepat dan Bisa Bantu Take Over Baik Mobil/ Motor, Hub : Herman 0852 1066 5860

Melur Jaya, Melayani Urut Tradisional, Shiatsu, Thai, Dll. Alamat Jl. Melur Bawah No. 19 H & Arengka 1 (Komp. Taman Malibu Blok C-1), Hub : 0813 6568 6749 & 0813 7046 6883

Penambahan Modal Usaha, Sahabat Soempurna Sistem Syariah, Biaya Ringan Bisa Take Over, Jaminan Berupa SKGR, SHM, BPKB, Plafon 5-500 Jt, Syarat Berlaku Hub : Mahlil 0852 1366 4240

Hellen Massage, Menerima Panggilan Hotel, Semua Treatmen, Tradisional Massage, Thaikombo Massage, Tenaga Profesional Buka 24 Jam. Hub : 0821 6912 9918

Ahli Service & Instalasi CCTV Online Pabx (jar, telepon) jar computer/Wireless Servis laptop, Komputer, Kwalitas dan harga ok, bergaransi Layanan Panggilan hub :0812 6638 2800 Elektro Teknik Servis Tukar tambah, pmasangan & pemeliharaan, baru & bekas AC, Spilit/windows, mesin cuci, kulkas, TV. Dispenser, kipas angin, Kompor gas dll hub : 0821 7232 9343 Jl. Srikandi No. 20 Pekanbaru

Inayah Elektronik, Rental AC, Blower Utk Berbagai Acara, Service AC, Pasang Baru, Mesin Cuci, Kulkas, Stabilizer, Jual Beli Second dan Baru, Hub : 0812 7662 319 / 0852 7865 9636 Berkah AC, Menerima Pasang AC, Service AC, Kulkas, Mesin Cuci, Bongkar Pasang AC, Dll, Hub : 0821 7438 6977 / 0761-7708193 CV Riau Jaya Service, AC, TV, Mesin Cuci, Dispenser, Kulkas. Hub : 0761-7086113 / 0813 7885 3641 Melayani Kontrak/Luar Kota Jaya Service, Ditempat, Bongkar Pasang, AC, Kulkas, Mesin Cuci, TV, Hub : 0761- 4851640 / 0813 6547 7080

Penanggung jawab/redaktur: AKMAL KUTIANYIR

Raja Kartu Nama, Hrg Mulai 100 Rb/ 6 Kotak, Juga Melayani Cetak Brosur, Bon 85 Rb/Rim, Pulpen 3500/Pcs, Jam Dinding 30 Rb/Pcs, Dll : 0813 7849 0050

SEDOT WC / SUMUR BOR

Ahli Mampet, Specialis WC Mampet,

Sedot WC, Sedot Tinja, Saluran Air Mampet,Wastafel Bathub, Dll. Tanpa Bongkar & Tanpa Bahan Kimia, Bergaransi. Hub : 0761-7709422 / 0813 7115 5556

Raja Mampet, Mengatasi WC Mampet, Saluran Air, Bathtub, Cuci Piring,Sedot Tinja Dll, Bergaransi hub : 07614801744/0813 6540 2539 Jasa Mobil Tinja, Spesialis Sedot Tinja, Sedot WC, Wc mampet, Saluran Air Mampet,Westafel, Tanpa Bongkar Tanpa Kimia, Bergaransi Hub : 0761766 7321, 082172941118 Mobil Tinja, Sedot TPM, Mengerjakan Sedot WC dan Saluran Air Yg Tersumbat Tanpa Dibongkar, Bisa Kontrak dan Harian, Bisa Dalam dan Luar Kota, Hub : 0812 754 7635 / 0761-7621273 Mobil Tinja, Sedot WC, WC Tersumbat, Saluran Air Yg Ter-sumbat. Tanpa Di Bongkar. Hub : 0812 7650 812/0761481 2882/0813 7879 1979

Pinjam Dana, Modal Usaha, Syarat : BPKB, Sertifikat Tanah. Hub : Vika : 0812 1503 9917, Harto : 0853 6306 7955

PROPERTI / RUKO DIJUAL / TANAH

Anda Butuh Dana Cepat, Cukup Jaminkan BPKB Mobil/ Motor Anda, Proses Cepat 1 Hari Langsung Cair, Data-Data Anda Bisa Di Jemput/ Diantar Ke Kantor Kami. Bagi yg Berminat Hub : 0813 7194 5978

Dijual Ruko, 4 Pintu di Jl. Lobak, Smpng Ardath Depan Bintang Cendikia/Jl. PGRI. Progress SHM, Terjual 2 Unit, Sisa 2 Unit. Hub : 0812 7571 9719, 0853 6568 7000

Butuh Dana Cepat, Cukup Jaminkan BPKB Motor Anda, Proses Cepat Bagi yg Berminat Hub : 0761 - 861156 HP. 0852 7208 1133 / 0812 7632 738 Beli motor anda dgn harga tinggi

Pada April 2000, BP Batam mengeluarkan izin prinsip penggunaan lahan kepada warga melalui Koperasi Unit Bersama. Setelah izin prinsip dikeluarkan, pengurus koperasi yang antara lain terdiri dari Rustam dan Roberto berusaha mengurus soal sewa lahan kepada BP Batam. Penyewaan itu tanda warga berhak menggunakan tanah. "Sampai sekarang upaya kami dihambat dengan berbagai cara," kata warga. BP Batam malah mengeluarkan izin penggunaan lahan bagi PT Tri Sukses Jembartama pada tahun 2004. Perusahaan itu kemudian melaporkan Rustam dan Roberto kepada polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan. Dalam aksinya, warga Batamn menggelar pengadilan palsu di halaman kejaksaan tersebut. (kps/mal)

Sopir Tewas Mengenaskan di Padangpanjang

ELEKTRONIK

PT. Aha Multi Scane Jl. Soekarno Hatta Ruko Damai Langgeng Blok B 29 pku, jual & service jembatan timbangan/ Timbangan truck semua merk, kapasitas mulai 20 Ton s/d 100 Ton 0821 7336 9988 / 0761-61077

khususnya anak-anak. "Luka bakar seluas 30 persen saja dan terjadi di daerah-daerah vital saja sudah dapat mengakibatkan kematian," kata Mistar. Para korban tewas adalah satu keluarga yaitu Acui (60), Aifang alias Ana (39), Chelsie (14) siswa kelas II SMP, Chelster (7) siswa kelas II SD, Chelson (12) kelas IV SD, Ame (44) WNA asal Taiwan, dan Julia (39) warga Parapat. Satu korban yang selamat dan saat ini dalam keadaan kritis di RSU Imelda adalah Alfrin Br Situmanggong (22) asal Pahilitan, Parapat. (kps/mic/mal)

Warga Demo Kejari Batam

Fachrudin Sesalkan Keputusan Mendagri JAKARTA(VOKAL)-Mantan Ketua Komisi II DPR Fachrudin menyesalkan langkah Mendagri Gamawan Fauzi yang terburu-buru memberhentikan Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis dan mengangkat Wakil Bupati Ali Sutan harahap sebagai bupati definitif. “Saya khawatir, keputusan itu dibuat mendagri karena ada tekanan-tekanan politik dari pihak tertentu,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/4), menyusul terbitnya Surat Keputusan(SK) Mendagri pemberhentian tetap Basyarah Lubis sebagai Bupati Padang Lawas. Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Basyrah Lubis karena sudah berkekuatan hukum tetap dan ancaman hukumannya diatas lima tahun. Dalam perkara pemalsuan surat tanah saat menjadi camat. Vonisnya sendiri enam bulan. Menurut Fachrudin, upaya hukum peninjauan kembali(PK) yang diajukan Basyrah Lubis belum keluar. “Kenapa tidak menunggu hasil PK nya?” katanya dalam nada bertanya. Tetapi kalau pun akhirnya Basyrah diberhentikan karena alasan sudah ada dasar hukumnya, Mendagri kata Fachrudin juga harus memberhentikan Ali Sutan Harahap sebagai wakil bupati. Masalahnya, persyaratan keduanya sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati waktu itu berarti tidak memenuhi persyaratan. “Kalau ada fatwa Mahkamah Agung dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung, berarti Basyarah dan Ali Sutan tidak memenuhi syarat kelengkapan pencalonan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Padang Lawas,”tegasnya. (san)

diri. Ini terlihat dari mayat korban yang saat ini berada di ruang instalasi jenazah RSU Pirngadi Medan. Menurut Dr Surjid Sigh Kepala Forensik, kemungkinan korban mati lemas karena menghirup asap tebal yang memenuhi ruangan. "Kondisi korban hangus dan mengarang. Luka bakar hingga tingkat 6 dan terendah tingkat 4," katanya yang diamini Dr H Mistar Ritonga SpF. Menurut Mistar, empat orang korban dengan tingkat 6 dengan luasan luka 90 sampai 100 persen, selebihnya tingkat 4 dengan luasan 60 persen yang pada tiga korban

Dijual Ruko, 6 Pintu di Jl. T.Bey. Simpng 3, Tiang Pancang Beton, 2 ½ Lt, Progress : Parkir Luas SHM, Terjual 4 Unit, Sisa 2 Unit. Hub : 0812 7571 9719, 0853 6568 7000

Dijual, 1 Unit Ruko 1 Lantai Lngkap Dg Usaha Bengkel & Sku Cdang, Lokasi Strategis, Jl. Bukit Barisan/ Kapau Sari, Lt 5 x31, LB 5x20, SHM IMB, Hrg 385 Jt Nego di Tmpat, Hub : 08127688223 Dijual Ruko, 2 Lt, di Komp Paninsula, Jl. Nangka dkt SKA, Kos aktif, full keramik, tambah bangunan Di blk, listrik 2200 watt. Hub : 0761-7004878 Dijual Cepat, Ruko Dlm Komp Nangka 2 Lt, 3 Unit, Hrg Nego dan Rumah 2 Lt di Villa Bunga Raya LB 100 LT 128. Hub : 0853 5571 8181/ 9841001 Ruko Dikontrakan, 2 Unit Ruko 3 Lantai Komplek Pertokoan Metropolitan City Giant. Yg Berminat Hub : 0817 6757 907/0812 7567 6640 Dijual Rumah: Terletak JLN.SULTAN

SYARIF HASYIM NO.29, RT.01 RW.01 KELURAHAN KAMPUNG DALAM, SIAK SRI INDRAPURA, NO.HP.081282503422 DAN NO HP.085271949471 HARGA NEGO.(Lokasi Strategis)

Dijual Rumah, Jl. Gunung Agung No. 4 Pintu Angin Pku. LT/LB : 600 M/250 M. SHM. Lok : Sangat Strategis, Tengah Kota, Siap Huni..Hrg 1,4 M..Nego Hub : 0812 7640 092/0812 6895 1160 Dijual Rumah, Renovasi Lb 100, Lt 150 KT3, KM 2 Dapur Kitchen Set & Wastafel Full Trali, Listrik 1300 Smur Bor, Paving Blok, Full Krmk, Lok Perum Griya Insan Makmur, Blok A4, 220 Jt. Hub : 081275800736 Dijual Cepat, Rumah Baru Model Minimalis, Sngat Strategis di Jl. Cipta Sari No. 7 A, SHM, IMB Lengkap,

jembatan air mancur. Sebelum menabrak pagar jembatan, truk yang dikemudikan Febrianto rebah kuda dan menabrak salah satu kendaraan lain berjenis sedan. Setelah itu, truk naas itu menabrak pagar jembatan air mancur. Salah satu besi pipa berbentuk bulat yang terpasang di jembatan air mancur tersebut menembus kepala truk dan mengenai tepat di jantung Febrianto hingga tembus ke punggung. Kapolres Kota Padangpanjang, AKBP Sofyan Hidayat bersama Wakapolres dan Kasat Lantas langsung mengunjungi jenazah Febrianto di RS Yarsi Padangpanjang. Pada kesempatan tersebut, Kapolres mengimbau pengemudi kendaraan untuk memeriksa kondisi kendaraan dan tidak mengemudi dalam keadaan lelah. "Hingga saat ini, penyebab kecelakaan maut tersebut masih dalam penyelidikan," ungkap Kapolres. (pmc/mal)

PBB Lunas 2011. Dekat dg Kantor DPRD TK 1. Hrg Rp. 700 Jt Hub : 0811 756 674 Perum Vila Fajar Indah I Jl. Fajar Blok C/15. SHM LB/LT 84/150M2 3 KT, 2 KM Listrik 1300 watt. siap huni lokasi strategis 260 jt Hubungi: 0811909843 Dijual Rumah, Tipe 52 Jl. Suka Karya, 500 M Dr Jl. Subrantas Perum Malay Asri 2 Blok A, No. 1 di Belakang Ruko. Hrg 250 Jt Nego. Peminat Hub : 0831 8795 4759/0853 5634 9458 Dijual, Rumah 2 Unit Jl. Sail Type 77/281 M2 dan Type 70/250 M2. Lantai Full Keramik, Pagar Keliling, Halaman Luas. Hub : Pilar Properti 0761-7785876, 0812 6811 5007 Dijual, Tanah Perumahan 46 x 36 Ada Perumahan Pagar Keliling di Jl. Tanjung Jaya Ujung/Jl. Kandis Ujung Harapan Raya. Hub : Bpk Anto 0812 681 7723 Dijual Tanah, Dekat Villla Sakinah/ Belakang Lembaga Luas Tanah 448 M2 SHM Harga 150 Jt Nego. Ukuran P27 x L 18 Hub : 0853 7495 3800/ 0853 6486 1975 Dijual Tanah, 20 x 30 Dg Rumah Type 36 di Jl. Purwodadi Ujung, Samping Acik Ponsel Panam. Hub : 0812 751 6494 Dijual Tanah, Luas 5900 M, SHM, Lok Strategis di Tepi Jl. Besar Yos Sudarso Rumbai Tnh Keras & Datar, Bs Masuk Truk Container, Cocok Utk Prumahan, Gudang Kantor, Hrg 350 Rb/M, Nego Hub : 0812 758 6040 Perwajahan: ABDA


CMYK

24

HARIAN VOKAL

LINTAS 'Hermione' Mulai Berani Pamer Paha

MASA muda cuma sekali, jadi waktunya tampil seksi juga cuma sekali. Rupanya hal itulah yang kini mulai disadari oleh Emma Watson, pemeran Hermione dalam serial Harry Potter. Karenanya, dia pun mulai tidak segan mengenakan busana seksi seperti yang banyak dikenakan gadis seusianya. Seperti dilansir dari Daily Mail, aktris 21 tahun ini tampak mengenakan celana super pendek saat muncul di Robertson Boulevard pada Senin (9/ 4) kemarin. Alhasil, paha dan kaki seksinya pun dapat dilihat dengan jelas. Dengan denim dan tank top hitam yang dikenakannya saat itu, Emma benar-benar tampak lain dari biasanya. Selain itu kemeja bercorak bunga dan sepatu boot coklat yang dikenakannya pun semakin membuatnya terlihat menawan. Saat itu, Emma tampak baru saja meninggalkan butik Intermix yang ada di seEMMA WATSON kitar lokasi tersebut. Sementara seorang temannya tampak berjalan santai, Emma justru tampak berjalan tergesa dan sesekali berlari. Minat Emma di dunia fashion tampaknya memang semakin tampak. Beberapa waktu lalu, dia sempat berencana untuk meluncurkan usaha clothingnya sendiri. Sayangnya, usaha tersebut belum menampakkan hasil karena bulan lalu Emma mengungkapkan bahwa produk berlabel Ethical Tree miliknya gagal terjual. (klc/may)

Parkir Sembarangan, Justin Bieber Ditilang

JUSTIN Bieber kembali berurusan dengan hukum. Baru-baru ini, dia tertangkap kamera dihentikan polisi karena parkir di sembarang tempat. Pelantun "Baby" itu didatangi oleh petugas kepolisian Los Angeles yang memintanya memindahkan mobil Fisker Karma senilai USD100 ribu atau setara Rp900 juta miliknya, karena parkir di luar sebuah toko. Itu merupakan tindakan ilegal di California. Meski menegurnya, polisi yang mendatangi kekasih Selena Gomez itu tampak tersenyum ketika memberikan penjelasan. Demikian seperti dilansir Aceshowbiz, Selasa (10/4). Sementara itu, mobil yang dihiasi cat krom itu adalah hadiah ulang tahun yang ke-18 dari manajernya, Scooter Braun. Dia berharap Bieber dapat mengendarai sebuah mobil ramah lingkungan. Dua hari sebelum ditegur polisi, Bieber dan Selena tertangkap kamera sedang menunggu makanan di dalam mobil yang sama. (ozc/may) JUSTIN BIEBER

Penanggung Jawab/Redaktur: FITRI MAYANI

Entertaint

RABU 11 April 2012/19 Jumadil Awal 1433 H

Nia Dinata Raih Achievement Award Kesetaraan Gender SATU lagi prestasi ditorehkan Nia Dinata. Lewat filmnya Arisan! dan Arisan! 2, Minggu (8/4), Nia mendapat Achievement Award kesetaraan gender atas kedua filmnya tersebut. Sebelumnya, film Arisan!2 mendapatkan kehormatan diputar sebagai film penutup di CinemAsia Amsterdam 2012. Festival ini berlangsung dari tanggal 4 April – 8 April 2012 di Amsterdam, Belanda. Pada akhir penayangan film dilakukan sesi tanya jawab dengan Nia Dinata sebagai penulis naskah, sutradara, produser dan Cut Mini sebagai salah satu pemeran utama film yang turut hadir. Lembaga Hivos Foundation dari Belanda yang dukungannya terfokus pada seni dan hak asasi manusia memberikan Achievement Award kesetaraan gender atas film Arisan! dan Arisan! 2. Kedua film tersebut dianggap lugas dan cerdas dalam bertutur

melalui sinema tentang kesetaraan keberagaman dan HAM. "Penghargaan ini juga sebagai bukti bahwa Kalyana Shira Films dan Kalyana Shira Foundation konsisten dengan film-film yang mencakup visi maupun dokumenter tentang keberagaman dan kesetaraan," ujar Nia Dinata melalui email, Senin (9/4). Berikutnya, film Arisan! 2 akan diputar di Los Angeles Asian Pacific Film Festival edisi ke 28, 10–20 Mei 2012, festival film bergengsi di Southern California dan juga San Francisco Frameline edisi ke 36, 14–24 Juni

2012. "Di Frameline, Arisan! 2 akan menjadi Bay Area Premiere. Dengan jumlah penonton kurang-lebih 57.000 penonton, Frameline merupakan LGBT Film Festival yang terbesar di dunia," lanjutnya. Nia Dinata berharap dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berakar rasa keberagaman yang kuat. "Selain itu kami berharap generasi selanjutnya yang sadar akan perspektif gender dan kebebasan berekspresi melalui LGBT Film Festival dunia," pungkasnya. (klc/ may)

“Satu Cinta” Alasan Jupe Tak Bisa Lupakan Gaston TAK lagi bisa bersatu, Julia Perez (Jupe) menceritakan awal pertemuannya dengan bintang sepak bola Gaston Castano. "Awal ketemu dia di lagu ini, "Satu Cinta", jadi model video klip aku. Jadi kalau nyanyi lagu ini ingat-ingat, 'Aduh, ya Allah kenapa ada pertemuan kalau sekarang harus berpisah'. Jadi kayaknya selalu mikirin ini. pengen kembali lagi di mana masa-masa kita berdua di video klip ini. Pengen pegang tangan dia, pengen meluk dia, pengen semua sama dia. Ya aku harus menelan pil pahit dulu sementara ini. Mudah-mudahan pilnya membawa berkah dan kenikmataan," kata Jupe. Cinta di hati Jupe terhadap Gaston masih banyak. Dan kalau boleh jujur, cinta di hatinya masih untuk Gaston. Namun, penembang "Jupe Paling Suka" itu kini memutuskan mengikuti keinginan sang mama. "Kenapa saya mau melakukan ini? Karena selama ini saya hidup selalu egois, saya selalu melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka. Tapi selalu menghadapi kegagalan. Kali ini saya benar-benar pengen nunjukin bentuk cinta saya sama mama saya, oke saya mau ikuti. Jupe mau ikuti apa saja apa kata mama, mungkin mama meyakinkan kalau pilihan itu benar, apa yang mama inginkan, Jupe jalani," tandasnya. Ramalan Baby Djenar Menurut paranormal Baby Djenar, bukan hanya Jupe yang merasa terpukul hubungannya kandas di tengah jalan. Gaston Castano

pun merasa hal yang sama. "Hubungan dengan Gaston yang masih di persimpangan, chemistry-nya menyatu. 75 persen, pukulan terberat buat Gaston," ujar Baby Senin (9/4). Lebih lanjut Baby menjelaskan, kisah cinta Jupe dan Gaston berakhir lantaran masalah keyakinan. Bila hubungan tersebut dilanjutkan, tentu akan timbul banyak pertentangan dari keluarga kedua belah pihak. "Ini masalah keyakinan, kalau dilanjutkan akan ada banyak pertentangan (keluarga). Someday, sampai akhir tahun ini, mereka harus mengambil keputusan, ya atau tidak," imbuhnya. Hingga saat ini, Jupe memang masih berusaha keras bersatu kembali dengan Gaston. Pasalnya, Jupe masih cinta Gaston. "Saat ini Jupe berusaha mempersatukan kembali hubungan mereka. Dari kartu, Jupe masih kuat mencintai Gaston," ungkapnya. Baby pun menyarankan, Jupe tidak terlalu memaksakan kehendaknya, apalagi jika nantinya juga tidak ada kebahagiaan. Jupe akan berusaha ikhlas jika memang tidak berjodoh dengan Gaston. (ozc/may)

Nia Dinata

Perwajahan: ABDA


Harian Vokal edisi 11 April 2012