Page 1

15

Jawa Pos Selasa 1 April 2014

M E T R O P O L I T A N

TAGIH JANJI: Seorang loper koran melintas di bawah mural di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pada musim politik kali ini, banyak ditemukan sindiran dalam bentuk goresan tangan di dinding. Mural tersebut bertujuan untuk mengimbau para pemilih supaya jangan golput dan menagih janji para pemimpin yang akan maju pada Pemilu 2014.

Mustafa Ramli/Jawa Pos

Warga Tetap Tolak Pencapresan Jokowi Penanganan Banjir Jadi Soal Utama GAMBIR – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai calon presiden (capres) hingga kini belum bisa diterima warga Jakarta. Mayoritas warga masih menginginkannya mene­ ruskan jabatannya hingga 2017. Alasannya, penanganan banjir

belum bisa terpecahkan. Fakta tersebut terungkap dari hasil survei yang dirilis Media Survei Nasional (Median) kemarin (31/3). Mayoritas warga Jakarta masih ingat janji-janji Jokowi saat menjadi calon gubernur (cagub) DKI. ”Salah satu cara yang paling objektif untuk Jokowi –sapaan Joko Widodo– layak atau tidak jadi capres adalah apakah warga sudah puas selama dia memimpin,” ujar Direktur Riset

Median Rico Marbun kemarin (31/3). Menurut Rico, secara keseluruhan, ada lima dari 14 janji Jokowi yang hingga kini diingat publik. Yakni, persoalan banjir, pengentasan kemacetan, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dari SD hingga SMA, dan memimpin Jakarta lima tahun. Janji-janji itulah yang dinilai berpotensi mengganggu dan menyandera keinginan Jokowi menjadi capres tahun ini. ”Ini bisa

Satpol PP Siap Amankan Pemilu KEMBANGAN – Ketertiban dan kelancaran pemilihan umum dirasakan sangat penting untuk menyukseskan Pemilu 2014. Karena itu, Satpol PP DKI akan total mengamankan pesta demok­ rasi tersebut. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan, seluruh personel satpol PP siap menjalankan tugas mengaman­ kan dan menjaga ketertiban demi kelancaran pelaksanaan Pileg 2014 di DKI Jakarta. Untuk pengamanan pemilu pada April mendatang, satpol PP siap melaksanakan penjagaan keamanan dan ketertiban di se­ luruh wilayah DKI Jakarta. ”Baik personel dan peralatannya, semua siap apabila diperintahkan setiap saat,” kata Kukuh. Dari 7.000 personel Satpol PP DKI, yang akan dikerahkan secara khusus untuk mengamankan Pileg 2014 ada sebanyak 5.000 personel. Mereka akan menjaga keamanan di enam wilayah DKI Jakarta. Khususnya, 17.035 TPS yang tersebar di enam wilayah

haritsah almudatsir/jawa pos

Kukuh Hadi Santoso

DKI Jakarta. Untuk pengamanan TPS, personel satpol PP diperintahkan tidak menjaga di dalam lokasi TPS. Melainkan hanya menjaga keamanan di luar TPS dan wilayah sekitar TPS. Namun, bila diperin­ tahkan untuk melakukan tin­dakan pengamanan lainnya, maka satpol PP sudah siap men­jalan­kannya.

Kukuh menegaskan, tidak ada titik-titik konsentrasi pengamanan khusus oleh satpol PP. Sebab, hingga saat ini, kondisi Jakarta terbilang aman. ”Masing-masing kelurahan dan kecamatan ada personel satpol PP. Kita juga selalu koordinasi dengan TNI Polri,” ucap dia. Sementara itu, Satpol PP Jakarta Barat akan menerjunkan 700 personelnya mengamankan pesta demokrasi tersebut. Kepala Satpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian Jakarta Barat dalam menjaga keamanan, terutama saat pelaksanaan Pemilihan Legis­latif dan Pemilihan Presiden nanti. ”Kami siagakan 700 personel. Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena fungsi keamanan ada di tangan pihak kepolisian,” ujar Sitinjak kemarin. Mengenai persiapan pemilu di beberapa kelurahan di Jakarta Barat, saat ini logistik pemilu sudah masuk rencana pendistri­ busian ke TPS. (gum/ind)

RAKA DENNY/JAWA POS

Peduli Lingkungan Hidup Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Darmawan (tengah) bersama Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Ilyas Asaad (kiri) saat melihat alat peraga SMAN 1 Jogjakarta yang menjadi pemenang juara umum lomba Toyota Eco Youth Ke-8 di Jakarta kemarin. Toyota Eco Youth merupakan salah satu upaya Toyota untuk peduli pada bidang lingkungan hidup. (rak/ind)

menjadi batu sandungan untuk Jokowi,” jelasnya. Apalagi, lanjut Rico, dari semua janji-janji tersebut, belum ada satu pun yang dirasakan secara maksimal oleh warga Jakarta. ”Walaupun ada opini pencapresan Jokowi untuk mengatasi masalah utama Jakarta, seperti banjir dan macet, publik masih ragu apakah Jokowi bisa merealisasikan janji tersebut jika menjadi presiden,” ungkap dia.

Survei tersebut dilakukan secara face-to-face interview dalam kurun waktu 3 hingga 16 Maret lalu. Respondennya berjumlah 1.200 orang. Mereka dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling, dengan margin error 2,8 persen. Sementara itu, saat ditanya soal pencapresan, Jokowi selalu menjawab dengan enteng. ”Nanti saya jelaskan sambil blusukan,” katanya. (fai/co1/ind)

ahmad rizki/Jawa Pos

Bawaslu Belum Beri Sanksi Caleg Incumbent SETIA BUDI – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jakarta Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dinilai tidak adil. Sebab, hingga kini mereka mendiamkan pelanggaran calon anggota legislatif (caleg) incumbent Ernawati Sugondo. Sebelumnya, Ernawati memasang atribut kampanye pada mobil dinasnya. Padahal, Undang-Undang Pemilu pasal 86 ayat 1 Huruf H Tahun 2012 bahwa Peserta dan Petugas Kampanye Dilarang Menggunakan Fasilitas Pemerintah, serta Tempat Ibadah dan Pendidikan. ”Nah, mobil dinas itu termasuk fasilitas pemerintah. Jika dilanggar, sanksinya pidana pemilu sesuai pasal 299, pidana penjara 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 24 juta,” tegas Wakil Sekjen (Wasekjen) Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Girindra Sandino kemarin (31/3). Girindra mengungkapkan, bukti foto mobil dinas Ernawati Sugondo, caleg nomor 5 dapil 9, di parkiran DPRD yang dipasangi stiker dan bendera partai sudah cukup untuk bukti. Di samping itu, yang bersang­ kutan sudah mengakui. Karena itu, Panwaslu Jakarta Barat wajib memprosesnya karena sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2011. Sementara itu, Sekretaris DPW PPP DKI Abdul Aziz mengatakan, Bawaslu dan jajarannya harus terus mengawasi adanya politik uang sampai tingkatkan masyarakat paling bawah. ”Saya rasa ini sangat ber­ bahaya jika dibiarkan. Makanya, Bawaslu harus tegas menindak jika menemukan kasus tersebut,” katanya. Kata Azis, politik uang akan mencederai semangat reformasi yang sudah berjalan. ”Tim kami menemukan adanya indikasi politik uang di dapil 3. Seharusnya ini tidak dibiarkan,” ungkap dia. (riz/co1/ind)

15 metjkt 010414  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you