Issuu on Google+


CMYK

RABU 14 JULI 2010

13

Terdakwa Tuding Manajemen Bobrok „ Sidang Dugaan Korupsi Rp 3,4 Miliar PTPN 13

TRIBUNPONTIANAK/ SLAMET BOWO SANTOSO

OPERASI - Perawat RSUD Ade M Djoen memeriksa puluhan pasien penderita katarak, Selasa (13/7). Operasi katarak gratis yang digelar sejak Senin kemarin disesaki oleh pasien dari berbagai daerah.

Supato Senang Melihat Lagi „ Operasi Katarak Gratis di RSUD Sintang SINTANG, TRIBUN - Phang Pat Djung alias Supato (67) merasa senang bisa melihat kembali setelah empat tahun mengalami kebutaan akibat katarak yang menggerogoti kedua matanya. Setelah menjalani operasi katarak gratis di RSUD Ade M Djoen sejak Senin (12/7) kemarin, pria asal Sekadau ini pun tak henti-hentinya mengucap syukur. Supato adalah satu di antara ratusan penderita katarak yang mengikuti operasi katarak gratis yang digelar Bank Central Asia (BCA) dan Perhimpunan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami). Meskipun tak seramai hari pertama, bhakti sosial BCA dan Perdami tersebut masih juga didatangi ratusan masyarakat penderita katarak. Mereka rela antre agar bisa mengikuti operasi karena banyak sekali pasien datang dari berbagai daerah. Termasuk dari Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, serta Kabupaten Sintang. Guntur (27), anak ketiga Supato, hari pertama ayahnya sudah menjalani operasi mata kananya. Sementara hari kedua ini dia akan menjalani operasi mata kirinya.

“Ayah saja langsung terkejut sekaligus senang. Karena rupanya mata kananya sudah bisa melihat, dia senang sekali kembali bisa melihat saya yang mendampinginya sejak kemarin,” ujar Guntur. Panitia pelaksana operasi katarak gratis, dr Harsinto Linoh mengatakan, operasi katarak tersebut sengaja diperuntukan bagi keluarga tidak mampu. “Hari pertama ada sekitar 300 penderita penyakit katarak yang mendaftarkan diri. Mereka hanya perlu membawa KTP dan surat keterangan tidak mampu dari dinas kesehatan terdekat,” ujarnya Dikatakannya, tidak semua pasien yang yang bisa dioperasi oleh tujuh dokter dari Jakarta yang tergabung dalam Perdami tersebut. Karena hanya mereka yang kataraknya sudah benar-benar matang yang bisa dioperasi. “Dokter yang datang untuk melakukan operasi sudah komitmen untuk mengopersai semampunya karena memang pendaftaran tidak kita batasi berapa banyak. Kalau perlu mereka siap mengoperasi hingga pukul 24.00 WIB,” katanya. (sbs)

SANGGAU, TRIBUN - Sidang terhadap terdakwa Yersia Bangun, terkait kasus korupsi sebesar Rp 3,4 miliar di PTPN 13 (Persero) Parindu, Kabupaten Sanggau dengan agenda pemeriksaan saksi, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, Selasa (13/7). Dalam persidangan tersebut, terdakwa memberi pernyataan mengejutkan yang mengungkapkan bahwa sistem manajemen di PTPN 13, khususnya unit kebun Parindu sangat bobrok. Yersia berjanji akan mengungkapkan berbagai kebobrokan itu dalam persidangan berikutnya yang akan digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. “Begitu banyak penyimpangan yang terjadi di PTPN 13 khususnya di unit Parindu ini. Kenapa hanya saya yang diproses secara hukum. Sepertinya ada pihak-pihak yang sentimen dengan saya,” kata Yersia di depan majelis. Satu contoh nyata yang sempat dibeberkan Yersia yakni keterlibatan CV Sahabat Tani, perusahaan rekanan PTPN 13 Parindu. Dikatakan Yersia CV tersebut tidak maksimal dalam pekerjaannya. “CV Sahabat Tani itu tidak pernah bekerja, mereka hanya mengambil fee dari perusahaan. Selain itu masih banyak lagi,” ungkap Yersia. Dalam kesempatan itu, Yersia sempat memohon pada majelis agar memberi waktu baginya untuk mengungkap berbagai penyimpangan lainnya. Namun permintaan itu ditolak majelis hakim yang diketuai Johny M Telew SH dengan dua anggotanya, Lie Sony SH dan Pierela De Esperanza SH. “Keterangan saudara akan kita tampung saat sidang pemeriksaan terdakwa nanti. Apapun penyimpangan yang saudara ketahui di PTPN 13 Parindu, silahkan diungkapkan nanti. Mulai saat ini saudara sudah boleh mencatatnya satu

DPRD Sambas Belajar Reformasi Birokrasi Sintang

Terkesan Sambutan Hangat Pejabat Setda Perubahan peraturan mengenai tata pemerintahan yang baik menjadikan beberapa perangkat daerah sering mengalami kesulitan untuk menterjemahkannya. Hal itulah yang kemudian mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sambas berkunjung ke Sintang untuk belajar reformasi birokrasi yang baik.

K

edatangan Anggota Komisi A DPRD Sambas dipimpin ketua rombongan, Muzamar Fahri. Ikut serta lima orang anggota Komisi A yang lain, serta seorang pegawai Sekretariat DPRD Sambas. Kedatangan mereka disambut hangat unsur Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh Asistan I Drs Zulkifli HA, di ruang Setda Sintang di Jl Pangeran Muda, Selasa (13/7). Meski terkesan mendadak lantaran sempat membatalkan kedatanganya ke Setda Sintang,

TRIBUNPONTIANAK/ SLAMET BOWO SANTOSO

REFORMASI - Ketua rombongan Komisi A DPRD Sambas (kiri) bersama Assistan I Setda Sintang Drs Zulkifli HA, ketika menggelar pertemuan di ruang Setda Sintang, Selasa (13/7).

kedatangan Anggota Komisi Aini diterima oleh beberapa unsur Setda Sintang. Seperti Kabag Hukum Setda, Kabag Pertanahan Setda, dan beberapa pejabat teras di Setda Sintang. Ketua rombongan komisi A DPRD Sambas Muzamar Fahri mengatakan, mereka sangat terkesan dengan sambutan pihak setda Sintang. Mereka menganggap sambutan seperti itu jarang mereka dapatkan ketika berkunjung ke kabupaten lain. “Ketika kami datang ke

setda Sintang ini sangat terasa berbeda sekali, karena kami disambut oleh banyak unsur pemerintahan. Pernah kami datang ke kabupaten seperti ini namun hanya disambut oleh dua orang kepala bagian. Tapi bagi kami itu sudah cukup karena masih ada yang menyambut, walaupun tidak sehangat Sintang,” katanya. Terkait reformasi birokrasi, komisi A DPRD Sambas menganggap sangat perlu belajar dengan wilayah lain karena

pihaknya sering bersentuhan langsung dengan hal yang terkait dengan pemerintahan. Seperti dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan yang lainya. Hal tersebut menuntut mereka untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal yang terkait paraturan pemerintahan. “Kami sering sekali bersentuhan dengan hal-hal yang ada kaitanya dengan kepegawaian dan pemerintahan. Sementara peraturan yang ada terus berubah-ubah, imn yang membuat kami harus belajar banyak. Bukan hanya ke Kabupaten Sintang ini namun juga kabupatenkabupaten lain,” katanya. Promosi tata pemerintahan Sintang dilakukan oleh Kabag Organisasi dan Tata Laksana (ortal) Setda Sintang, Drs Lindra Azdmar. Dilanjutkan oleh Assistan I Sekretariat Daerah (Setda) Sintang, Drs Zulkifli HA. Drs Zulkifli HA mengatakan, kunci pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan adalah koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga muncul sinergisitas antara keduanya yang diharapkan berimbas pada efek pembangunan yang baik di sebuah wilayah. (slamet bowo santoso)

Apapun penyimpangan yang saudara ketahui silahkan diungkapkan nanti. Mulai saat ini saudara sudah boleh mencatatnya satu persatu. JOHNY M TELEW Ketua Majelis Hakim TRIBUN/MRL

Saya yakin, klien saya akan menjelaskan semua fakta-fakta baik tentang perbuatannya maupun kondisi di PTPN 13 Parindu. HERI SUHAERI SH TRIBUN/MRL

Penasehat Hukum

Paulus Krisna Hadi SH dan Tumpal Ebenezer Bakara SH menghadirkan tiga saksi. Tiga saksi tersebut yakni Kepala Urusan Manajemen Resiko bagian SPI PTPN 13 distrik II Kalbar, Akhmad Irfan Jauhari, Humas Kantor Direksi Pontianak, Subardi dan istri terdakwa, Dra Okianna M Si. “Sebenarnya masih ada dua saksi lain, namun mereka berahalangan hadir. Keterangan mereka akan dibacakan saat ini juga,” kata Paulus.

persatu,” pinta Telew seraya menutup persidangan. Penasehat hukum terdakwa, Heri Suhaeri SH menyatakan keyakinan bahwa kliennya akan memberi keterangannya sesuai dengan fakta yang ada. “Saya yakin, klien saya akan menjelaskan semua fakta-fakta baik tentang perbuatannya maupun kondisi di PTPN 13 Parindu,” kata Heri. Tiga Saksi Pada persidangan kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU),

Tetap Dampingi Suami SEKALIPUN suaminya Yersia Bangun tersandung dalam kasus tindak pidana korupsi, Dra Okianna mengatakan, cintanya tidak akan pernah pudar. Dengan keyakinan yang teramat dalam, Okianna mengatakan akan tetap setia mendampingi sang suami baik diwaktu senang maupun susah. “Saya tetap mencintainya dan akan terus mendampinginya dalam kondisi apapun,” kata Okianna dengan nada terbata-bata. Untuk pertama kalinya, Okiannya yang kesehariannya adalah dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak ini duduk di kursi saksi untuk memberi keterangannya terkait kasus korupsi di PTPN 13. Dalam kesaksiannya, Okianna mengatakan uang yang diduga dikorupsi sang suami tidak pernah

AKBP I Wayan Sugiri

dinikmatinya. “Saya tidak pernah menerima uang lebih dari terdakwa. Saya hanya menerima gajinya sebesar Rp 6 juta setiap bulan. Kalaupun itu ada, saya tidak tahu karena kami hanya bertemu satu kali dalam seminggu. Suami di Sanggau sementara saya di Pontianak,” kata Okianna. Ditanya tentang kebutuhan sang suami selama berada di Sanggau, Okianna mengatakan bahwa kebutuhan tersebut diberi setiap minggu sebesar Rp 500 ribu. “Setelah mengambil gaji, suami langsung menyetorkannya ke saya. Selanjutnya saya yang mengatur keuangan, termasuk untuk kebutuhannya di Sanggau,” kata Okianna. (mrl)

Kapolres Sanggau

Hargai Keterbukaan MASALAH keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting, karena hak untuk memperoleh informasi itu merupakan hak asasi setiap manusia. Untuk itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa setiap badan publik dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya, bersikap transparan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Kapolres Sanggau, AKBP I Wayan Sugiri ternyata paham betul bagaimana mengaplikasikan undang-undang tersebut. Dalam tugasnya sebagai pelayan, pelindung, pengayom serta penegak hukum, Kapolres beserta seluruh anggota Polres Sanggau selalu mengedepankan dan menghargai keterbukaan (transparansi) terhadap masyarakat. “Polisi terbuka bagi siapa saja termasuk pihak media. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Kapolres. Kapolres mengatakan bahwa dengan trasnparansi maka pihaknya akan lebih mudah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan membentuk citra positif lembaga kepolisian. “Apa yang selayaknya diinformasikan, tetap kita inTRIBUN/MLR formasikan sesuai dengan

fakta yang ada. Intinya polisi selalu mengedepankan transparansi,” kata Kapolres berumur 43 tahun ini. Karena hal itulah, Kapolres lulusan Akpol 1991 ini selalu berupaya untuk meningkatkan tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat Sanggau. Sebagai satu langkah dalam mempermudah komunikasi dengan masyarakat, alumni Fakultas Hukum, Universitas Mataram ini telah menyediakan layanan SMS melalui nomor 085813513920. Layanan tersebut dibuat semenjak Sugiri diangkat menjadi Kapolres Sanggau. “Nomor ini aktif setiap saat. Pesan apa saja bisa dilaporkan melalui layanan SMS termasuk permasalahan Kamtibmas, Laka Lantas, Kriminal, dan kasuskasus lain yang melanggar hukum,” kata Kapolres. Selain transparansi, alumni Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia ini juga mengatakan bahwa pihak kepolisian Polres Sanggau akan berlaku adil dalam menangani setiap kasus baik di Polsek-Polsek maupun di Mapolres Sanggau. “Kita tidak akan pilih-pilih. Siapapun dia, tetap kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas mantan Kabag Ops Polres Jakarta Pusat, dan mantan Kasat III Polda Kalbar ini. (mrl)

PEGASUS Parfum

MENJUAL PARFUM ISI ULANG BERKWALITAS DENGAN HARGA MURAH Keuntungan beli Parfum di Pegasus

1. Pegasus Parfum hanya menjual Parfum yang Berkwalitas 2. Harga Parfumnya Termurah diPontianak 3. Harga botol Parfumnya Termurah di Pontianak 4. Semua Jenis botol Parfum yang di jual Bergaransi 5. Konsumen mendapatkan Kupon yang bisa ditukar dengan Parfum 6. Racikan Parfum sesuai dengan Keinginan Konsumen 7. Takaran Racikan Parfumnya Pasti Pas 8. Jenis Pafumnya Bervariasi (400 Parfum) 9. Dapatkan Parfum Gratis untuk 100 Pembeli Pertama

Jl. Imam Bonjol Komplek UNTAN No.P-10 (Di Samping Lesehan Pegasus) Jl. Gusti Hamzah (Pancasila) No.6 Pontianak - Kalbar

CMYK

Menurut keterangan Akhmad, terdakwa telah terbukti menyalahgunakan uang perusahaan sebanyak 3,4 miliar. Hal itu diketahui setelah melaksanakan audit sebanyak dua kali yakni audit rutin tahunan pada akhir tahun 2009 dan audit khusus yang dilaksanakan pada bulan Januari 2010. “Kita terpaksa melaksanakan audit khusus lantaran adanya kejanggalan dari hasil audit pertama. Ternyata kejanggalan itu benar, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan sejumlah uang milik perusahaan,” kata Akhmad yang pada saat itu menjadi ketua tim audit rutin dan anggota dalam audit khusus. Mendengar keterangan Akhmad tersebut, terdakwa Yersia Bangun langsung angkat bicara. “SPI ini tidak jelas. Saya mohon agar ke depan SPI menjalankan tugasnya secara adil. Jangan pilih-pilih. Banyak lagi penyimpangan berat lainnya namun SPI tidak bisa mengungkapnya,” kesal Yersia. Perdepatan sempat terjadi antara kedua belah pihak ini, namun keadaan kembali mencair setelah majelis memberi penjelasannya. Sementara saksi Subardi yang dihadirkan untuk memberi keterangannya mengakui tidak tahu tentang kasus tersebut. (mrl)



ePaper Tribun Pontianak