cmyk
10
SENIN 25 JANUARI 2010
h tline public service
editorial
Menguji Dampak Sistemik Century SENGAJAkami memilih judul tersebut, bukannya menuliskan Bank Mutiara, nama baru Cantury Bank setelah diambil alih pemerintah dan jadi bank BUMN. Dampak sistemik yang kita maksudkan juga bukan dalam konteks ekonomi, melainkan efek politiknya. Dengan demikian fokus kita adalah menguji seberapa sistemik dampak politik kasus Bank Century terhadap jalannya perekonomian dan roda pemerintahan SBY-Boediono. Survei yang menguji persepsi publik terkait kasus ini menunjukkan merosotnya popularitas Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Pendapat 43 persen responden yang disurvei lembaga riset Indo Barometer mayoritas menganggap kedua pejabat itulah yang paling bertanggungjawab atas proses penalangan (bail out) untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan. Sementara hanya 10 persen responden yang menilai SBY sebagai kepala eksekutifnya lah yang bertanggungjawab. Karena yang diriset adalah persepsi publik yang muncul akibat informasi lewat media massa, maka kita melihat tentu saja ada banyak kelemahan di hasil survei ini. Salah satu pertanyaan Indo Barometer kepada responden adalah meminta pendapat apakah ambruknya Bank Century di akhir tahun 2008 berdampak sistemik? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu berpotensi bias karena pada dasarnya masyarakat belum pernah merasakan efek secara langsung dari kasus itu. Ketika ancaman krisis datang, pada saat itulah kebijakan penyelamatan Bank Century diputuskan. Pertimbangan keputusan itu salah satunya terkait faktor psikologis terhadap bisnis perbankan secara nasional. Dari segi hasil, keputusan itu kini mungkin tepat karena nyatanya ekonomi Indonesia praktis terhindar dari dampak krisis global 2008/2009. Publik umumnya akan sulit mengatakan kondisi ekonomi sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari keputusan sulit yang diambil Boediono bersama Sri Mulyani pada 20-21 November 2008 itu. Sebab yang muncul adalah informasi simpang siur tentang kasus Bank Century yang menggelinding di tangan para politisi. Dampak sistemik kasus politik Bank Century juga sangat terasa ke roda pemerintahan SBY-Boediono. Praktis di 100 hari pertama, banyak agenda prioritas yang babak belur karena pemerintah terkuras energinya pada skandal ini. Capaian-capaian positif, terutama di bidang ekonomi, hampir-hampir tidak terperhatikan. Untuk melihat contoh bagaimana pemerintahan SBYBoediono tersedot tenaganya untuk mengurusi kasus ini terlihat dari berulang-ulangnya SBY menyampaikan pernyataan politik untuk membela diri. Terakhir yang masih ramai jadi bahan diskusi adalah isu menyangkut proses pemakzulan. Penggunaan Hak Angket DPR lewat pembentukan Panitia Khusus Kasus Century memang memberi bayangan terulangnya pemakzulan seperti terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2001/2002. Ini bukan tidak mungkin terjadi apabila para penumpang gelap memanfaatkan momen ini. Penyelidikan di DPR adalah proses politik, dan ujung dari proses itu bisa sangat kritis dan berbahaya jika kesimpulan Panitia Khusus persis seperti di era pemerintahan Gus Dur. Tanggal 28 Januari ini, elemen-elemen masyarakat yang selama ini bersuara keras menjanjikan aksi massa besar bertepatan dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Sebagian tokoh penggeraknya bahkan mengancam akan menduduki Istana Kepresidenan. Tekanan terhadap SBY-Boediono dan pemerintahan yang dipimpin mereka tentu semakin berat. Periode kedua kepemimpinan SBY pun sepertinya akan berjalan jauh lebih berat, dan tidak akan berakhir manis. Dampak sistemik kasus Century pun telah menjadi fakta, dalam konteks dampak politiknya.(*)
Pembalut Penyebab Kanker SAAT ini banyak beredar pembalut herbal yang katanya kualitas dan khasiatnya lebih terjamin, dibandingkan pembalut biasa yang diklaim dapat menyebabkan kanker mulut rahim karena terbuat dari kertas bekas dan mengandung zat dioxin. Apakah benar pembalut biasa tersebut terbuat dari kertas bekas dan dapat menimbulkan kanker? Pengirim +6287899900xxx
Hanya Virus HPV TERIMA kasih atas pertanyaannya. Perlu diketahui penyebab kanker mulut rahim (serviks), yaitu virus HPV tipe 16 dan 18. Informasi yang beredar dengan mengatakan pembalut dapat memicu kanker tentu tidak dapat juga dikatakan demikian, harus melalui penelitian yang benar-
benar membuktikan informasi tersebut. Tidak perlu resah dengan adanya informasi tersebut, karena karena penyebab kanker adalah virus HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual. dr H TTaufiqur aufiqur rahman R aufiqurrahman SpOG (K) Dokter Kandungan
Anda menghadapi masalah gangguan telepon, listrik, air bersih, perparkiran, perizinan, dan pelayanan umum lainnya, kirimkan informasinya kepada kami. Keluhan akan kami teruskan ke penanggungjawab pelayanan publik terkait, untuk dicarikan jawaban dan solusinya. Hubungi Oci di Telp: 0721-704777 ext.200. Faks: 0721-788276 SURAT : Tribun Lampung, Jalan ZA Pagaralam No 83, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. E-MAIL : tribunl4mpung@yahoo.com
S Ho MS P tlin Se ublice rvi ce
08127
21221
1
Menghitung Pph BAGAIMANA menghitung PPh masing-masing untuk suami dan istri yang sama-sama pensiunan PNS, pensiun suami (bujangan) Rp 1.560.000 sedang istri (menanggung suami dan satu anak) Rp 2.150.000. Pengirim +6281379661xxx
ya abis gimana kan gaji kamu lebih besar.. dikantor aja kamu atasanku..
gimana siih abang masa tanggungannya ke aku semua??!
Menjadi Tanggungan Suami TERIMA kasih atas pertanyaannya.Terhadap suami dan istri yang sama-sama memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, maka seharusnya anak menjadi tanggungan suami meski penghasilan suami lebih kecil dari penghasilan istri, kecuali jika suami tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan. Dengan demikian dapat kami berikan jawaban sebagai berikut : Suami pensiunan PNS memperoleh penghasilan sebesar Rp 1.560.000 mempunyai tanggungan satu orang anak. Penghasilan bruto setahun = Rp 1.560.000 x 12 = Rp 18.720.000 Pengurangan : Biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto (maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan) 5% x Rp 18.720.000 = Rp 936.000 Penghasilan neto setahun (Rp 18.720.000-936.000) = Rp 17.784.000 PTKP setahun : Untuk Wajib Pajak Sendiri = Rp 15.840.000 Tambahan untuk 1 orang anak
Agar Rambut Tidak Tebal RAMBUT saya tebal dan ikal. Bagaimana caranya tidak tebal, tapi bukan di rebonding? Pengirim +6287899134902
Melakukan Smoothing TERIMA kasih atas pertanyaannya. Menyiasati rambut tebal dan ikal tanpa harus di rebonding dapat dengan melakukan smoothing. Smoothing yaitu pelurusan rambut dengan melakukan alat catok dengan teknik dan metode khusus. Smoothing merupakan teknik perlakuan rambut yang berguna mengurangi ketebalan, rambut tampak lurus indah dan teratur. Smoothing bisa bertahan sekitar enam sampai tujuh bulan, dan selama kisaran waktu tersebut tidak ada pantangan khusus bagi rambut, dapat dicuci atau dikeramas, perawatan yang diperlukan cukup dengan melakukan masker rambut dua minggu sekali Melakukan smoothing dapat dilakukan sendiri di rumah. Penting diketahui teknik smoothing ada teknik tersendiri terdiri dari langkah pertama dan kedua. Ketika orang yang melakukannya tidak hati-hati atau telaten, maka akan menghasilkan smoothing yang tidak maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, sebaiknya smoothing dilakukan di salon oleh tenaga handal dan terpercaya. Bastian Hendra Master Accessor Stylist Lampung
= Rp 1.320.000 Jumlah PTKP = Rp 17.160.000 Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 624.000 Tarif PPh Pasal 21: 5% x Rp 624.000 = Rp 31.200 Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun = Rp 31.200 PPh Pasal 21 terutang sebulan= Rp 31.200/12 = Rp 2.600 Jika Anda tidak memiliki NPWP, maka PPh terutang dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif umum : 5% x 20% x Rp 624.000 = Rp 37.440 setahun atau Rp 37.440/12 = Rp 3.120 sebulan. Istri pensiunan PNS (bujangan) yang memperoleh penghasilan sebulan sebesar Rp 2.150.000. Penghasilan bruto setahun = Rp 2.150.000 x 12 = Rp 25.800.000 Pengurangan : Biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto (maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan) 5% x Rp 25.8000.000 = Rp 1.290.000 Penghasilan neto setahun (Rp
-sama sama siunan
sap to 25.800.000-1.290.000) = Rp 24.510.000 PTKP setahun : Untuk Wajib pajak Sendiri = Rp 15.840.000 Jumlah PTKP = Rp 15.840.000 Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 8.670.000 Tarif PPh Pasal 21: 5% x Rp 8.670.000 = Rp 433.500 Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun = Rp 433.500 PPh Pasal 21 terutang sebulan= Rp 499.500/12 = Rp 36.125 Jika Anda tidak memiliki NPWP maka PPh terutang dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif umum : 5% x 20% x Rp 8.670.000 = Rp 520.200 setahun atau Rp
43.350 sebulan. Besarnya PTKP setahun adalah sebagai berikut : Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar Rp 15.840.000. Tambahan untuk WP yang kawin adalah sebesar Rp 1.320.000. Tambahan untuk WP yang istrinya bekerja adalah sebesar Rp 15.840.000. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam keturunan lurus, serta anak angkat yang ditanggung seluruhnya maksimal tiga orang masingmasing adalah sebesar Rp 1.320.000. Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
pen
adalah : Lapisan Penghasilan Kena pajak : Sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajaknya 5% Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15% Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajaknya 25% Di atas Rp 500.000.000, tarif pajaknya 30% Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21), tarif pajaknya 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. ABDUL MANA N SH LLM MANAN Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Saya Ingin Membuat NPWP SAYA ingin membuat NPWP, namun penghasilan saya bukan terhitung sebagai wajib pajak, yakni Rp 300.000 per bulannya. Saya ingin sekali memiliki NPWP dikarenakan kemudahan yang didapat bila berkunjung ke luar negeri. Yang ingin saya tanyakan dengan penghasilan seperti itu? Masih bisakah saya membuat NPWP? Saya memiliki teman yang satu pekerjaan dengan saya, dia bisa membuat NPWP dengan cukup mengatakan dirinya bekerja kemudian dikenai wajib lapor setiap bulannya. Benarkah seperti itu? Pengirim +628192930xxx
Mengisi Formulir Pendaftaran PADA prinsipnya setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektf dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (KPP atau KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Pasal 2 UndangUndang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (UU PPh), yang antara lain mengatur bahwa : (1)yang menjadi subjek pajak adalah : a. 1. Orang pribadi 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak b. Badan c. Bentuk usaha tetap Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima
atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Dalam hal Subjek Pajak
a
semhu Bole
sap to
emang penghasilanmu berapa??!pake ikut bayar pajak segala..
Orang Pribadi, penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun besarnya PTKP, besarnya PTKP setahun adalah sebagai berikut : Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar Rp 15.840.000. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah sebesar Rp 1.320.000. Tambahan untuk wajib pajak yang istrinya bekerja adalah sebesar Rp 15.840.000. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam keturunan lurus, serta anak angkat yang ditanggung seluruhnya maksimal tiga orang masingmasing adalah sebesar Rp
1.320.000. Oleh karena penghasilan Anda di bawah PTKP, Anda tidak memenuhi syarat objektif, sehingga tidak wajib mendaftarakan diri untuk mendapatkan NPWP. Namun demikian apabila asa kepentingan tertentu yang mensyaratkan adanya NPWP, maka saudara dapat mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi KTP. Mengingat penghasilan yang Anda terima masih di bawah PTKP, maka Anda tidak wajib menyampaikan SPT Masa dan SPT tahunan. ABDUL MANAN SH LLM Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
ooooo nggak masalah.. guwa kan penduduk taat pajak..
PEMIMPIN UMUM: Herman Darmo PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB: Uki M Kurdi REDAKTUR PELAKSANA: Setya Krisna Sumargo KOORDINATOR LIPUTAN: Safruddin STAF REDAKSI: Herman Darmo, Uki M Kurdi, Setya Krisna Sumargo, Safruddin, Daniel Tri Hardanto, Gustina Asmara, Ibram H Tarmizi, Juwendra Asdiansyah, Juang Naibaho, Soniyuntavia, Taryono, Muhammad Azhim REPORTER: Anastasia Gustiarini, Heribertus Sulis Setyanto, Iskandar Saputra, Joko Yugiyanto, Martin Lumban Tobing, Marzuli Ariwibowo, Muhammad Akhirudin, Muhammad Yazid, Perdiansyah, Reny Fitriani, Reza Gunadha, Ridwan Hardiansyah, Rini Rahmawati, Siti Nuryani, Romi Rinando, Wakos Reza Gautama, Yaspen Martinus, Yoso Muliawan KOTA METRO: Nashrullah Haqiyuddin, Leo David, EkaAhmad Solichin KOTABUMI: Boni M Supriatna,Anung Bayuardi PRINGSEWU: Dedi Sutomo, Endra Zulkarnain SPIRIT BARU BUMI RUWA JURAI KALIANDA: Ferika Okwa Romanto, Tri Yulianto MENGGALA: Robertus Didik Budiawan PERWAJAHAN: Adriyadi, Ari Wibowo Prakoso, Dodi R Kurniawan, Robin Ali, Sukaryanto ARTISTIK: Setiawan Sapto Apriviantoro, Hermawan Dwi Santoso IT: Beny Septada,Vincentius Bayu Septian STAF SEKRETARIAT: Olika Josi DOKUMENTASI: Firza Hanggara BIRO JAKARTA: Jalan Palmerah Selatan 3, Jakarta 10270, Telp. (021) 5356766 (7618) Faks (021) 5495360: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita (Wakil), Agung Budi Santosa, Johnson Simanjuntak, Choirul Arifin, FX Ismanto, Heroe Baskoro, Rahmat Hidayat, Antonius Bramantoro, Yuli Sulistyawan, Yoni Iskandar, Bian Harnansa, Hendra Gunawan, Sugiarto, Hasanuddin Aco, Budi Prasetyo, Murjani PENERBIT: PT Lampung Media Grafika KOMISARIS UTAMA: Agung Adiprasetyo KOMISARIS: Asih Winanti DIREKTUR UTAMA: Herman Darmo DIREKTUR: Sentrijanto PEMIMPIN PERUSAHAAN : Ellys Rahmayani MANAJER SIRKULASI: Eko Wahyudi MANAJER IKLAN: Rahmat Efendi MANAJER KEUANGAN: Adithya Rachman MANAJER PSDM & UMUM: Deddy Sulaimawan MANAJER PERCETAKAN: Ifmandry KANTOR REDAKSI, IKLAN, SIRKULASI DAN PERCETAKAN: Jalan ZA Pagaralam No 83, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 704777 (hunting), Faks Bisnis: (0721) 786291, Faks Iklan (0721) 707657, Faks Redaksi (0721) 788276. TARIF IKLAN: Halaman 1 (FC): Rp 72.000/mmk Halaman Dalam (FC): Rp 40.000/mmk Halaman Dalam (BW): Rp 23.000/mmk. ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN.
WARTAWAN TRIBUN LAMPUNG SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER cmyk