17
9 APRIL 2009
SABTU, 17 JANUARI 2009
Satu Perempuan Setiap Tiga Caleg Terpilih
BILIK
Mewujudkan Pancasila dalam Kehidupan PENEGASAN bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber kekuatan hukum yang harus menjadi acuan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah sebuah keniscayaan. Di saat negara digerogoti krisis multi dimensi, kiranya Pancasila dan UUD 1945 harus dipegang teguh semua elemen bangsa sehingga tercurahkan pada setiap corak kehidupan anak bangsa. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Patriot Jawa Barat, penegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila adalah jawaban atas krisis multidimensi. “Tak cukup kiranya apabila Pancasila hanya dijadikan falsafah kehidupan berbangsa. Tetapi lebih jauh dari itu, pengamalan dalam setiap lini kehidupan bernegara harus segera kembali ke Pancasila. Pancasila itu sangat sesuai dengan keragaman bangsa Indonesia, dan sesuai dengan kekayaan budaya bangsa,” ujar Wakil Ketua DPW Partai Patriot Jabar, Adolf Bastian S kepada Tribun di Bandung, Jumat (16/1). Mengenai Partai Patriot sebagai kekuatan politik, Bastian mengatakan, pembelajaran politik kepada masyarakat untuk tidak berlaku sebagai golput (tak memilih) adalah tujuan utamanya. Apabila golput tumbuh subur di bumi Indonesia, dipastikan kekuatan kapitalis akan terus merongrong. “Dengan tumbuh suburnya suasana golput pasti kapitalisme akan terus membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga akan aerimbas pada kekuatan politik nasional. Nah bila itu terus berlanjut, sudah pasti setiap kebijakan pemerintah pun akan berkiblat pada budaya ekonomi narat itu,” tandas Bastian. Ia mengatakan, target terpenting partainya pada penyelenggaraan pemilu 2009 ini, adalah meloloskan Partai Patriot untuk dapat meraih kursi di setiap daerah tingkat II. Namun terpenting partainya itu tetap eksis VISI : hingga pemilu se Mengembalikan UUD lanjutnya. 1945 dan Pancasila sebaMenurutnya, suasana gai ideologi bangsa yang kebersamaan setiap katidak sekadar falsafah. der partai terus dijunjung tinggi, sehingga MISI : tidak akan terjadi gon Membangun budaya dan tok-gontokan sesama
KPU Berupaya Memenuhi Target 30 Persen JAKARTA, TRIBUN Upaya untuk mendorong pemenuhan kuota 30 persen perempuan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara merumuskan peraturan khusus yang bakal dicantumkan di dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang (perpu) untuk penyelenggaran pemilu. Opsi yang ditawarkan KPU untuk memenuhi kuota adalah mengupayakan sistem zig-zag, yakni jika partai politik (parpol) peserta pemilu memperoleh tiga kursi, maka satu kursi diserahkan kepada calon legislatif (caleg) perempuan yang turut dicalonkan parpol yang bersangkutan dalam satu daerah pemilihan. “Ini untuk menampung aspirasi karena dikhawatirkan wakil perempuan di parlemen turun tajam,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary Kantor KPU, Jakarta, Jumat (16/1). Usulan itu dijadikan satu dalam draf perpu yang juga mengatur soal penandaan surat suara, update daftar pemilih tetap (DPT), dan penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak. Terkait penetapan caleg dengan suara terbanyak, KPU beranggapan MK tidak membatalkan Pasal 55 UU 10/2008 tentang Pemilu. Dalam ayat (2) pasal tersebut diterangkan, untuk setiap tiga bakal caleg, harus ada satu orang caleg perempuan. Klausul ini, yang dikenal dengan sebutan zipper system, dimaksudkan untuk memberikan affirmative action kepada perempuan. Karena itu, dalam perpu tersebut KPU mengusulkan klausul yang mengatakan
Sebenarnya ada yang mengusulkan satu-satu (setiap dua calon salah satu harus perempuan). Tapi ini kan nggak ada rasionalisasinya. ABDUL HAFIZ ANSHARY Ketua KPU
bahwa terkait dengan Pasal 55 akan diatur lebih jauh dalam peraturan KPU. Jika klausul itu disetujui untuk ditetapkan dalam perpu, maka klausul itu akan menjadi payung hukum KPU untuk membuat peraturan KPU tentang keterwakilan caleg perempuan. KPU akan mengatur bahwa untuk setiap tiga caleg yang terpilih dari satu parpol dalam satu daerah pemilihan, maka harus ada satu caleg perempuan yang ditetapkan. Hal itu tetap berlaku meskipun perempuan itu secara perolehan suara kalah oleh caleg lakilaki saingannya. “Sebenarnya ada yang mengusulkan satu-satu (setiap dua calon salah satu harus perempuan). Tapi ini kan nggak ada rasionalisasinya. Yang paling rasional ya dua satu (setiap tiga calon salah satunya harus perempuan),” ucap Hafiz. Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini, mengingatkan kepada KPU agar berhatihati dalam membuat peraturan khusus untuk kuota caleg perempuan, mengingat keputusan MK yang menetapkan caleg berdasarkan suara terbanyak. (Persda Network/ndr/dtc)
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
PENERTIBAN - Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang berkoordinasi dengan TNI, Polri, Panwaslu, KPUD, dan Dinas Perizinan melakukan penertiban alat peraga kampanye Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Mantrijeron, Yogyakarta, Kamis (15/1).
Kajati Harus Awasi Pelaksanaan Pemilu JAKARTA, TRIBUN Jaksa Agung Hendarman Supandji menginstruksikan agar seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia untuk terus memonitor eskalasi politik di wilaDOKUMENTASI yahnya dan mengawasi HENDARMAN pelaksanaan Pemilu SUPANDJI yang bulan April nanti digelar. Jika ada pelanggaran, Hendarman menginstruksikan untuk ditindak dengan tegas. “Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksakan Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden yang diawali dengan kampanye. Hal ini sangat berpotensi terjadi pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu. Saya mitan seluruh Kajati untuk
memonitor eskalasi politik di wilayah masing-masing. Jika terjadi pelanggaran, agar dilakukan penindakan secara tegas dan berkeadilan melalui prosedur khusus yang telah ditentukan,” tegasnya saat melantik pejabat eselon II di Kejagung, Kamis (15/1). Hendarman juga menambahkan agar para Kajati mencermati bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, diperkirakan akan terjadi ekses dari penggunaan biaya yang tinggi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. “Untuk itu, saya minta kepekaan saudara-saudara untuk terus melakukan monitoring dan segera bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, bekerjalan secara profesional dan proporsional,” tegas Hendarman. (Persda Network/yls)
anggota ataupun sesama calon legislatif (caleg). Meskipun kompetisi untuk mendulang suara terbanyak tak dapat dihindari lagi seiring keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut sistem nomor urut. (yy)
KREDIT MOTOR BEKASBE
BERKUALITAS
DP
PR CE OSE P S RG & AT AR AN SI
500 Rb
Mulai
Proses cepat, syarat mudah, aplikasi bisa dibantu dan diambil
JENIS
Thn
DP
Angs
06 07 06 07 06 07 07 07 07 06 06 07 07 07 07 06 07 04 05 07 07
700 Rb 800 Rb 700 Rb 800 Rb 1 Juta 1.2 Juta 1 Juta 1 Juta 1.5 Juta 500 Rb 500 Rb 500 Rb 500 Rb 800 Rb 700 Rb 600 Rb 600 Rb 500 Rb 500 Rb 700 Rb 1 Juta
394 Rb 404 Rb 398 Rb 404 Rb 415 Rb 440 Rb 489 Rb 495 Rb 520 Rb 338 Rb 379 Rb 384 Rb 349 Rb 391 Rb 496 Rb 364 Rb 389 Rb 318 Rb 329 Rb 384 Rb 411 Rb
NEW VEGA R DB NEW VEGA R DB MIO STD MIO STD MIO CW MIO CW JUPITER Z CW JUPITER MX JUPITER MX CW NEW SUPRA FIT TRL NEW SUPRA FIT DB NEW SUPRA FIT DB FIT S FIT X SUPRA X 125 STD SMASH REVO SMASH REVO SMASH DB SMASH DB SPIN TWO TONE SPIN SR
YOPI
7023.3766
( KHUSUS SMASH )
WANDI
9255.7271
Service
Hadiah Langsung : Jaket 3 Thn HANYA DI:
AJM MOTOR
JL. KOPO NO. 442 (CIRANGRANG) Telp. (022) 5412442 / 9269.2505
Y
T
B
R
O
P
P
U
S
F I N A N C E
kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur serta menciptakan tatanan sumber daya manusia Indonesia yang utuh dan cerdas.
Mempertahankan NKRI, sebagai sebuah wilayah nasional yang tidak akan pernah terpisah ataupun tercerai.