Issuu on Google+

CMYK

Advertorial

12

LSM INDOMAN

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

Kabupaten OKU Timur Terdepan di Sumsel

TERBIT 12 HALAMAN

Deru : OKU Timur Komitmen Sejahterakan Rakyat OKU Timur Peringati Hari Jadinya ke 10 Tahun

Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM

H

Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson, S.Ip MM

ari jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) TIMUR ke 10 diperingati dengan suasana yang hangat dan penuh sejuta makna, betapa tidak meskipun baru kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten OKU ini telah mampu tumbuh menjadi kabupaten terdepan di Sumsel. Hari Ulang Tahun (HUT) OKU Timur ke 10 yang jatuh pada hari Jumat (17/1/2014) tersebut, digelar dalam sidang paripurna istimewa DPRD OKU Timur yang dipimpin langsung Ketua DPRD OKU Timur, Beni Defitson,S.Ip, MM dihadiri Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM, Wakil Bupati HM Kholid Mawardi, S.Sos,M.Si, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat, Kades di OKU Timur dan sejumlah undangan dari Kabupaten/ kota di Provinsi Sumsel. Dalam sidang paripurna istimewa itu kembali dibacakan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten OKU Timur oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Idhamto Dipl,Ing M.Si diantaranya, disebutkan sesuai dengan semangat

Wakil Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi,S.Sos, M.Si

Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) dengan Ibukota Martapura; (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU SELATAN) dengan Ibukota Muaradua dan (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibukota Baturaja. Sementara itu Bupati OKU Timur H Herman Deru SH dalam sambutanya menegaskan, masyarakat OKU Timur merupakan yang tersejahtera di Sumatera Selatan dibuktikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU Timur dengan indicator pencapaian target Millenium Development Goals

Bintang Jasa Kehormatan Wredatama Nugraha Madya dari PWRI yang diberikan ketua PWRI Sumsel Drs H Husni. (MDG,s) persentasi penduduk miskin di Kabupaten OKU Timur pada tahun 2010 hanya mencapai 9,81%. Sementara tingkat kemiskinantahun 2011 mengalami penurunan menjadi 9,23 % dalam kurun waktu 12 bulan. Dan tahun 2012 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 8,98 %,Hal ini juga diikuti dengan kemajuan pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) OKU Timur, perkembangan angka IPM masyarakat selama delapan terakhir sangat terlihat tahun 2005 hanya 65,40 maka pada akhir 2012 telah mengalami kenaikan dengan cepat menjadi 70, 72 % atau dengan rata rata meningkat 1,5 % pertahunnya. “Kedepan daerah ini akan tetap komitmen dalam peningkatan pelayanan public disamping tetap mempertahankan OKU Timur sebagai lumbung pangan Nasional,� ucap Deru. Dilain pihak Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson,S.Ip, MM ketika dimintai komentarnya mengungkapkan, pihaknya

memberikan apresiasi yang mendalam terhadap kemajuan yang telah dicapai daerah ini. Dibagian akhir Bupati OKU Timur H Herman Deru menerima penghargaan berupa Bintang Jasa Kehormatan Wredatama Nugraha Madya dari PWRI Pusat yang disematkan oleh Ketua PWRI Sumsel Drs H Husni MM dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM didampingi Ketua TP PKK OKU Timur Hj Febrita Lustia dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (Adv)

H Herman Deru saat memotong nasi tumpeng HUT OKU Timur ke 10 dan menyerahkannya pada Ketua DPRD OKU Timur beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah.

Bupati OKU Timur H Herman Deru bersama Pimpinan Sidang DPRD OKU Timur dengan agenda Peringatan Hari Jadi OKU Timur ke 10 tanggal 17 Januari 2014.

Tamu dan undangan yang hadir dalam sidang paripurna.

Alamat Redaksi Khusus : Jl Setunggal Komplek Griya Mutiara Blok B no 3 RT 33 RW 09 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang (Belakang YPAC) Hp 0813 6800 6000

www.transformasinews.com


Transf Sambungan

Hal.

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

11

DARI HALAMAN 1

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Dirjen Otda pada Kasus Akil Mochtar Malah kita mendorong agar dilantik sesuai jadwal. Kita malah mengawal itu,” tandas Djohermansyah kepada KORAN SINDO tadi malam. Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya mempunyai dokumen yangmemintaGubernurSumsel melantik sesuai masa akhir jabatan Bupati Banyuasin. Dari informasi yang berhasil dihimpun, nama Djohermansyah muncul setelah KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk ruang kerja Akil di MK. Dari penggeledahan itu ditemukan data dan dokumen yang diduga tertuang nama Djohermansyah Djohan. Akil diduga mengirimkan surat ke Kemendagri untuk menunda pelantikan salah satu kepala daerahdiProvinsiSumsel. Padahal sang calon kepala daerah memenangi sidang sengketa pilkadanya di MK. Selanjutnya, setelah surat MK yang ditandatangani Akil dikirim ke Kemendagri, orang suruhan Akil melobi oknum pejabat Kemendagri. Diduga ada uang Rp5 miliar akan dialirkan ke oknum tersebut untuk memuluskan aksi Akil. Orang suruhan Akil itu diduga turut melobi Djohermansyah dan menjanjikan akan memberikan Rp2 miliar agar pelantikan kepala daerah ditunda Kemendagri. Pakar hukum tata negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis menandaskan, bila muncul informasi atau dugaan bahwa Djohermansyah diduga membantu Akil atau tersangka lain atau pihak beperkara di MK terkait penundaan pelantikan salah satu calon kepala daerah yang

memenangi sengketa pilkada salah satu kabupaten/kota yang disidangkan di MK, yang harus diperhatikan ada beberapa hal. Hal dimaksud, pertama, semuanya tergantung pada bukti, termasuk untuk pemeriksaan yang bersangkutan. “Saya terus terang tidak bisa berspekulasi tentang itu. Karena ini menyangkut martabat orang,” kata Margarito. Kedua, untuk perkara pelantikan, secara hukum Kemendagri tidak bisa berbuat lain kecuali harus memproses penetapan dan pengesahan calonbupati/ walikota/gubernur yang dinyatakan terpilih atau dinyatakan sebagai calon yang menang dalam perkara pilkada yang disidangkan di MK. Kalau sudah menerima usulan dari MK misalnya, Kemendagri tidak punya pilihan kecuali memprosesnya. ‘’Itu standar saja. Apakah ada hal lain di luar itu tentu saja KPK yang paling tahu. Jadi apakah benar terima atau tidak, terlibat atau tidak, KPK-lah yang menanganinya. Apakah KPK memiliki bukti atau tidak. Jadi saya tidak bisa berspekulasi,” tandasnya. Selain Djohermansyah, kemarin penyidik juga memeriksa saksi lain untuk Susi, yakni ajudan Gubernur Banten Nur Aisah Kinanti, anggota DPRD Banten Kasmin bin Saelan, ajudan Wakil Bupati Lebak Deni Saputra, dan Eko Saputra (swasta). Adapun Zainal Mutaqin (PNS/asda III Provinsi Banten) tidak hadir dan tidak ada keterangan. Akil Kembali Diperiksa

DARI HALAMAN 1

Pada hari yang sama KPK juga memeriksa mantan Ketua MK Akil Mochtar (AM) sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan itu, KPK menyampaikan beberapa hal, termasuk penyampaian soal penerapan Pasal 12 B dan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun soal sengketa Pilkada Provinsi Bali masih ditelaah Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas). “Soal laporan penerimaan Rp80 miliar–200 miliar AM dari sengketa Pilkada Bali belum ada kesimpulan,” tandasnya. Untuk memperdalam penyidikan kasus Akil, penyidik kemarin juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi untuk Akil dari PT Samodra Kencana Kartika, yakni Mattya Hayati, Esther W, dan Tri Udi Wijayanto. Tapi ketiganya tidak hadir dan tidak memberikan keterangan. Johan mengaku tidak mengetahui pasti apa hubungan PT Samodra dengan Akil. “Bisa saja penjadwalan Djohermansyah dan PT Samodra dari hasil penggeledahan. Termasuk bisa saja berdasarkan keterangan saksi atau hasil penggeledahan sehingga pegawai PT Samodra dan Djohermansyah dipanggil untuk tersangka kasus sengketa di MK,” imbuhnya. Masih terkait Akil, Jumat (8/11) depan penyidik berencana memeriksa Wali Kota Palembang Romi Herton. Dia akan diperiksa dalam konteks penerimaangratifikasiPasal12B untuk Akil. Apalagi penerimaan itu terkait dengan sengketa Pilkada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang. Johan menggariskan

Dugaan Korupsi Muba Dilaporkan Ke KPK kab muba ini, sesuai dengan prosedur hukum yang ada dengan mengedepankan praduga tak bersalah, sebagai bukti permula guna untuk dipelajari pihak KPK LIPER-RI juga membawa 2 keper berkas guna memudahkan penyelidikan. Menurut Arianto, keberangkatannya beberapa waktu lalu kejakarta memang tidak diketahui banyak orang, mengingat kondisi keamanan, namun sebelum berangkat dia sudah ada komuni kasih dengan pihak Humas KPK bahwa dia akan membawa berkas untuk dipelajari dan sekaligus melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di

beberapa SKPD Pemkab Musi Banyuasin, mulai tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012, semua berkas diserahkan ke KPK untuk dipeljari dan ditindak lanjuti, “kita tunggu saja kemungkinan dalam waktu dekat ada pejabat muba yang dipanggil ke KPK”.ungkap Arianto. Lebih lanjut Arianto mengatakan, “kita memang sudah lama mengumpulkan datadata untuk melengkapi laporan tersebut, karena tanpa ada data-data yang akurat di KPK tidak diterima, jadi akan siasia saja, slain itu juga sebelum melangka kita sudah memperhitungkan resiko yang akan terjadi, sehingga persiapan

haruslah matang, kalau bagi saya sudah siap dengan segala resioko dan kita pantang mundur apa lagi menyangkut penyelamatan keuangan Negara, artinya itu adalah uang rakyat juga, jadi mesti kita perjuangkan, ”ungkapnya. Arianto juga menambahkan, kalau kedatangannya sudah ada koordinasi dan ternyata, memang kabuapten muba sudah menjadi sorotan bagi KPK, karena banyaknya laporan-laporan yang masuk selain itu juga kab muba termasuk APBD terbesar di Provinsi Sumatara Selatan, jadi wajar kalau menjadi perhatian”, katanya. (JS)

DARI HALAMAN 1

periode 2013-2018. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 159/G/2013GPTUN-JKT yang diadili oleh Nur Akti selaku

DARI HALAMAN 1

ketua, Amir Fauzi selaku anggota majelis, dan Teguh Satya Bhakti selaku anggota majelis dan Panitera Pengganti Yeni Yeaniwilda. (tribunnews)

Ruas Jalan Provinsi.......... ditimbun oleh mereka. Ironisnya, kerusakan juga terjadi pada jembatan Muara Rambang tepatnya di Desa Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir yang juga sering dimanfaatkan oleh oknum tak bertangungjawab menarik pungutan, sebesar Rp 5 ribu untuk sepeda motor dan mo-

bil Rp 10 ribu. menyikapi permasalahan ini Erwin (30) warga Serimenanti Kecamatan Muarakuang berharap kepada dinas terkait untuk secepatnya melakukan perbaikan, dikhawatirkan kalau dibiarkan terlalu lama kondisi jalan dan jembatan tersebut akan bertambah parah.

Alamat Redaksi : Jl. Raya Buay Madang BK.I Tanjung Bulan. Kec. Buay Madang Kabupaten OKU Timur. SUMSEL Kode Pos : 32161 Alamat Redaksi Khusus Pracetak:

Jl Setunggal Komplek Griya Mutiara Blok B no 3 RT 33 RW 09 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang (Belakang YPAC) Hp 0813 6800 6000 www.transformasinews.com

berinya, penyidik yang tahu. Jadi Wali Kota Palembang Jumat nanti dipanggil sebagai saksi untuk AM,” jelasnya. Sementara itu Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis

DARI HALAMAN 1

Camat Muarakuang Erwin saat dikonfirmasi via handnphone pekan lalu, membenarkan kalau jalan provinsi yang rusak di wilayah Kecamatan Lubuk Keliat dan Kecamatan Muarakuang. “Saya sudah mengajukan usulan perbaikan ke dinas terkait,” ujarnya. (JS)

Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyatakan ada aliran yang diduga terkait Akil ke perusahaan, yakni CV Ratu Samagad, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita, di Ponti-

anak. Namun dia mengaku belum bisa mengungkap apakah ada transaksi terkait Akil yang mengarah ke PT Samodra atau penyelenggara lain dan pihak swasta lain. (sindo)

Istana Akui Bu Pur Kolega SBY gadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (3/12). Dalam kesaksiannya, perempuan yang akrab dengan panggilan Rosa itu menyebut Bu Pur sebagai kepala rumah tangga Cikeas dan ikut memperebutkan proyek Hambalang. Julian menandaskan, komunikasi antara Presiden dan Ibu Ani dengan Bu Pur tetap berjalan, tetapi tidak pernah ada komunikasi terkait proyek-proyek tertentu. Kendati demikian, Istana sepenuhnya menghormati hukum dan proses peradilan yang sedang berjalan. Jadi perlu saya klarifikasi, tidak benar disebutkan untuk kemudian dikait-kaitkan dengan keluarga Cikeas,” ujarnya. Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi menambahkan, selama masa kepemimpinan Presiden SBY, ada lima pejabat kepala rumah tangga kepresidenan. Selain dirinya, keempat orang lain adalah Kemal Munawar (telah pensiun), Ahmad Rusli (sekarang kepala protokol negara Kementerian Luar Negeri), Setia Purwoko (telah pensiun), dan Winata (sekarang menjabat sebagai staf khusus presiden bidang administrasi dan keuangan). “Sejak 2011 nomenklatur kepala rumah tangga kepresidenan diubah menjadi kepala sekretariat presiden. Jadi tidak benar kalau ada nomenklatur kepala rumah tangga Cikeas,” ungkapnya. Dia menambahkan, di Cikeas ada petugas pelayanan rumah tangga presiden yang dalam hal ini dikoordinasikan Haji Makmur. Saat ditanya apakah Bu Pur pernah bekerja di Istana atau di Cikeas, Nanang mengatakan bahwa empat nama yang dia sebut sebelumnya itulah yang terdapat dalam struktur organisasi lembaga kepresidenan. Berdasarkan penelusuran KORAN SINDO, Bu Pur adalah istri purnawirawan polisi bernama Purnomo D Rahardjo. Selama aktif di kepolisian, dia pernah bertugas di berbagai wilayah di Tanah Air seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Surabaya. Dia

juga pernah ditugaskan ke luar negeri, antara lain di Singapura, Thailand, China. Saat ini, Purnomo tercatat sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan. KPK Dalami Peran Bu Pur dan Sudi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Bu Pur dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam penyidikan kasus Hambalang. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto menyatakan, keterangan terkait Bu Pur dan Sudi dalam sidang terdakwa mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Hambalang, Kemenpora, Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta (3/12) bukan berasal dari Deddy langsung, tetapi dari saksi yang bukan saksi yang mengalami langsung (de auditu). Menurut Bambang, nilai keterangan itu tidak sekuat dari orang atau saksi langsung yang mengemukakannya. Karenanya, keterangan itu masih memerlukan alat konfirmasi lain. “Soal Ibu Pur itu katanya Rosa kan. Tapi keterangan itu tentu akan ditindaklanjuti,” ujar Bambang di Jakarta, kemarin. Dia menuturkan, Bu Pur sudah pernah diperiksa penyidik KPK dalam proses penyidikan kasus Hambalang untuk Deddy Kusdinar. Ketika dalam pemeriksaan tentu ada BAP yang kaitannya bisa saja dengan keterangan Rosa. Karena itu, Bu Pur pasti akan dipanggil dan didengarkan kesaksiannya. Di sisi lain menurut Bambang KPK saat ini sedang menyelidiki pengadaan peralatan di Hambalang. “Peran Ibu Pur memang belum bisa kita simpulkan. Karena masih harus diklarifikasi lagi. Perkembangan penyidikan peralatannya saya belum tahu, saya mesti cek dulu ke penyelidik,” ujarnya. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, secara umum setiap fakta persidangan yang terungkap akan melalui proses cek silang dan validasi, termasuk soal penyebutan nama Bu Pur atau-

DARI HALAMAN 1

PTUN Tolak Gugatan......... Sebelumnya, Sarimuda menggugat surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang

bahwa belum ada kesimpulan apakah dua kepala daerah kota/Palembang itu sebagai pemberi gratifikasi kepada Akil. “Sedang didalami pem-

pun Sudi. Menurutnya, keterangan soal dua nama tersebut tidak bisa hanya muncul dari satu saksi, tapi memerlukan keterangan-keterangan lain agar keterangan itu tidak berdiri sendiri dan bernilai benar. “Kita di KPK kan selalu melakukan verifikasi dan validasi. Jadi tidak usah khawatir soal nama-nama itu (Ibu Pur dan Sudi Silalahi). Kalau sudah ada bukti yang valid, tentu kita akan panggil untuk diperiksa. Ingat bukti dua alat loh. Di KPK sudah umum setiap keterangan sekecil apa pun akan didalami,” ujar Abraham. Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya alias Toto menyatakan, penyebutan nama Bu Pur dan Sudi baru merupakan fakta persidangan dan mengonfirmasi keterangan di BAP dalam proses penyidikan. Toto mengaku tidak bisa berspekulasi soal keterlibatan nama yang dekat dengan kekuasaan tersebut di persidangan karena hingga kini belum bisa dibuktikan fakta kebenarannya. Tapi kasus ini akan menjadi besar ketika ada penyebutan nama yang dekat dengan lingkaran kekuasaan SBY. “Karena pada akhirnya orang akan melihat ini sebagai korupsi yang sifatnya sistemik dan melibatkan orang besar. Terlepas ini hanya dalam konteks mendompleng nama atau jangan-jangan memang melibatkan nama besar,” ujar Toto tadi malam. Dengan penyebutan dua nama itu, lanjutnya, bisa jadi kasus ini akan memiliki beban lebih berat. Beban lebih berat terutama buat KPK karena nama-nama yang agak sensitif ini akan dilanjutkan untuk bisa diperiksa atau tidak. Untuk itu, menurut Toto, untuk menindaklanjutinya KPK punya dua pilihan. Pertama, dia meminta KPK tidak takut memeriksa walau mereka dekat dengan lingkaran kekuasaan. Kedua, KPK juga jangan terjebak dalam sebuah wacana yang bombastis. Menurutnya, ketika bahasan kasus ini hanya fokus

pada nama-nama tersebut, KPK begitu juga publik akan terjebak dengan hanya mengait-ngaitkan nama tersebut dengan SBY. “Kita akan berusaha mengait-ngaitkan dengan partai tertentu. Tanpa kemudian kita cari tahu terlebih dahulu akar permasalahan kasus ini. Ketika KPK fokus seperti dia membenahi kasus Wisma Atlet contohnya, kan bisa dibuktikan bahwa kasus ini tidak hanya (melibatkan) Demokrat. Ternyata kasus ini melibatkan beberapa kader partai lain, bahkan partai oposisi,” tandasnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menambahkan, KPK memperpanjang masa penahanan tersangka mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus M Noor untuk 40 hari ke depan yang efektif sejak hari ini. Kemarin penyidik memeriksa Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum. Sementara pemeriksaan anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat Umar Arsal dan Muhammad Rahmad (mahasiswa S-3 Universitas Sahid) dijadwalkan ulang. “Pemeriksaan Max Sopacua tentu untuk melengkapi berkas tersangka AU. Mengenai materi tentu humas tidak diberitahu oleh penyidik,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Max Sopacua menjalani pemeriksaan selama hampir enam jam. Penyidik menanyakan seputar perjalanan Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung. Penyidik mendalami peranan Max sebagai ketua tim sukses Marzuki Alie dan bagaimana hubungannya dengan yang lain. Misalnya tahu atau tidak ada aliran dana di kongres. “Saya memang dengar demikian, tapi pembuktiannya nggak tahu. Kan itu semua orang kan bisa bilang begitu, tapi membuktikannya susah. Saya ditanya dengan 15 sabir laluhu/ Antpertanyaan,” ujar Max. (sindo)

Kubu Romi Herton.............................................. Ace Kurnia, kuasa hukum Romi Herton-Harnojoyo (pihak intervensi) mengatakan tidak ada kekeliruan secara prosedural formal dalam SK mendagri tersebut. “Kami menilai tehadap putusan itu ya sudah sesuai karena secara prosedural formal tidak ada kekeliruannya yang dibuat oleh menteri dalam negarei selaku pejabat TUN dalam penerbitan SK pengesahan dan penetapan walikota dan wakil walikota Palembang 2013 -2018,” ujar Ace di PTUN Jakarta, Rabu (15/1/2014). Ace menambahkan wajar jika gugatan tersebut ditolak karena materi gugatan tersebut lebih banyak menyentuh atau mempersoalkan tahapan-tahapan Pemilu

dan bukan sisi administrasi. Menurut Ace, tahapan Pemilu sudah selesai dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK). “Harusnya (gugatan) SK Mendagri tetapi pada kenyataannya para penggugat lebih banyak mempersolakan tahapan-tahapan Pemilu. Wajar putusannya ditolak seluruhnya karena tidak berkenaan dengan sengketa administrasi dalam hal pejabat TUN dalam hal ini mendagri,” terang Ace. Terkait upaya banding yang akan ditempuh pihak Sarimuda, Ace mempersilahkannya karena hal tersebut dibenarkan oleh hukum.

“Ya itu kan hak setiap pihak para pihak di tingkat pertama dan itu memang dibenarkan menurut hukum sehingga nanti kan persolannya apakah alasan permohonan bandingnya itu cukup beralasan menurut hukum atau tidak ya kita lihat nanti dan hak kami juga untuk menanggapi atau tidak menangapi bandingnya para penggugat,” kata dia. Sementara mengenai adanya pertemuan kliennya dengan panitera PTUN Yeni Yeaniwilda di Palembang, Ace juga membantahnya. Ace mempersilahkan mengecek data penerbangan apakah kuasa hukum Romi Herton pernah ke Palembang. Ketika ditanya apakah tudingan kuasa hukum Sarimuda

tersebut bisa saja dilakukan oleh Romi Herton atau Harnojoyo, Ace mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu. Artinya saya tidak menyatakan bahwa saya mengetahui segalanya yang jelas sebagai kuasa hukum kami fokus pada profesi kami membela hak hak hukum klien,” tukas Ace. Sekadar diketahui, PTUN Jakarta menolak gugatan Sarimuda Dkk terhadap SK Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pelantikan Romi Herton - Harnojoyo sebagai wali kota dan wakil walikota Palembang periode 2013 - 2018. Majelis hakim yang diketuai Nur Akti itu menolak dalil-dalil penggugat karena tidak terbukti dan beralasan menurut hukum. (tribunnews)

Penerbit : CV. TRANSFORMASI SAI MANDIRI, Akte Notaris : No. 196. Tanggal 20 Maret 2006, NPWP : 02.758.135.4-302.000 | Rekomendasi tengang penyediaan tabung racun api apar OKU Timur No: 364/301/Ban. KBPM/PBK/2011 Tangal 27 Juli 2011 | TDP (CV) Nomor : 06165520066 Disperindag OKU Timur No : 510 / 066/ Perindag/VII/2011 Tgl 27 Juli 2011 | Siup : Disperindag OKU Timur No : 510/041/ PM-b/VII/2011 Tgl 27 Juli 2011 | HO/SITU/izin gangguan. petikan keputusan bupati OKU Timur No: 503/754/KPTS/ekonomi/200 tgl 4 Agustus 2011 | Pimpinan perusahaan : Aisyata CH Penasehat Hukum : LBH LSM-INDOMAN, Pembina : Prof.Dr.Ir.H. Zainal Ridho Djakfar, Zainal Bachri, SE, Drs.H. Supadmi Kohar, MM, Drs H Ibnu Hajar Dewantara MSi, Ir. Aswandi Asegaf, Achmad Tolib, SH,MH, Pemimpin Umum / Redaksi : Ir. Amrizal MSi, Redaktur Pelaksana : Nur Muhammad, Dewan Redaksi : Ir Ruslan Ismail MM, Adriyaneka AB JS, Jeck Baihaki, Abdul Muit, S,Fil, Yudi Panjalu Putra Pracetak : Ata JS Perwakilan / Biro: Jabodetabek: Juanda SE, MM, Syarpawi Mansur | OKU : Sugito, | OKU Selatan : Wandri, SE, Irzal Efendi, SHI | Bengkulu/Curup : Nurdin Sindak,Sag, Kabupaten Mesuji Lampung : Saipudin, Biro Muara Enim : -------, Perwakilan/Biro Lahat/Pagaralam : H. Ameng, Eryadi Zakaria, SH. Palembang : Nur Muhammad, Ir. Ferry Kurniawan | Muba/Banyuasin : Abdul Hakim,SE, Lubuk Linggau/ Musi Rawas : Taufik, MS. Ogan Ilir : Subianto, Prabumulih : Biro OKI : Amrizal Aroni | OKU Timur : Jack Baihaki, Suyanto, Suryanda, Fahrur Rozi | Way Kanan : Marji Saputra |Sekretaris Redaksi : Aisyata Ch, Administrasi dan Umum : Aisyata Ch. No rekening Bank Sumselbabel : 140- 61- 01023 An CV Transformasi sai mandiri |No. Rekening Bank BCA Cab. Mandala JAK-BAR : 307-0014130 A/n Ir. Amrizal Aroni. Alamat Redaksi & Pemasaran Jl. Raya Buay Madang BK.I Tanjung Bulan. Kec. Buay Madang Kabupaten OKU Timur. SUMSEL Kode Pos : 32161 | Alamat Biro DKI Jl Musyawarah III RT/RW 010/001 Srengseng Kec Kembangan Jakarta Barat HP. 081368006000 | E-mail : trans.formasi@yahoo.co.id Percetakan : PT Sumex Intermedia (isi diluar tanggungjawab percetakan) Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik Wartawan Surat Kabar Umum Transformasi dilengkapi kartu Pers yang masih berlaku dan tidak diperkenankan menerima atau meminta apapun kepada siapapun dengan alasan apapun, nama tercantum dalam Box Redaksi


CMYK

Media Pemantau Korupsi Negara Bukan Milik Mbahmu ! Pejuang Restorasi Sumatera Selatan www.transformasinews.com

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

PTUN Tolak Gugatan Sarimuda - Nelly Rasdiana

JAKARTA, Transf Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan pasangan bekas calon wali kota dan wakil wali kota Palembang Sarimuda Nelly Rasdiana. Sarimuda - Nelly mengugat menteri dalam negeri mengenai SK pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Romi Herton - Harnojoyo. “Mengadili, menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima. Dalam objek sengketa menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” ujar ketua majelis, Nur Akti, saat membacakan putusan di PTUN Jakarta, Rabu (15/1/2014). Dalam pertimbangannya, Majelis berpendapat SK Mendagri tersebut telah sesuai dengan proses administrasi sehingga gugatan penggugat tidak beralasan demi hukum. Selain menolak, Majelis juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 302.000. ►►

CMYK

PTUN Jakarta

JAKARTA, Transf - Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013-2018, Romi Herton-Harnojoyo mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta sudah tepat menolak gugatan SK Menteri Dalam Negeri tentang pengangakatan dan pelantikan mereka yang diajukan eks calon walikota dan wakil walikota Palembang Sarimuda-Nelly Rasdiana. Bersambung Hal 11

Celoteh Jalanan + Ruas Jalan Provinsi Rusak Parah - Dananyo Banyak disunat apo...?? + Dugaan Korupsi Muba Dilaporkan Ke KPK - Dari dulu pengaduan ke KPK mental galo...

NO 9

INDRALAYA, Transf Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Lubuk Keliat dengan Kecamatan Muarakuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) rusak parah. Kerusakan ini sering dimanfaatkan oleh oknum warga tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Sejumlah penguna jalan yang sempat diwawancarai mengaku sering dipungut biaya oleh oknum warga hingga Rp 5.000. Meski tak besar, namun diakui cukup meresahkan dan bukan tidak mungkin akan memicu tindak kejahatan. Untuk itu warga berharap agar pemerintah provinsi melalui Pemkab Ogan Ilir memperbaiki kerusakan jalan tersebut, selain pengendara dapat berjalan dengan nyaman sekaligus mengurangi pungli. Sementara itu menurut pengakuan oknum yang menarik pungutan diruas jalan Desa Bantian mengatakan pungutan yang mereka tarik itu sah-sah saja, dikarenakan jalan tersebut ►►

Bersambung Hal 11

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Dirjen Otda pada Kasus Akil Mochtar

Dugaan Korupsi Muba

Dilaporkan Ke KPK SEKAYU - Transf Ketua Lembaga Intelijen Pers Reformasi - Republik Indonesia (LIPER-RI) Perwakilan Kabupaten Musi banyuasin, Arianto, melaporkan puluhan kasus dugaan kurupsi yang ada di kabupaten Musi Banyuasin ke Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) di Jakarta, laporan tersebut diantar langsung oleh ketua LIPER-RI Arianto, dan diterima oleh Iin dan Humas KPK hari Selasa (24/12) dengan nomor Laporan,022/023/023/ LIPER-RI, Nomor Register 26/200, dimintai ketrangan pu-

kul 15.00 Wib- selesai pukul 17.15. Wib. Laporan menyangkut adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap 14 SKPD yang ada di kabupaten Musi banyuasin tahun anggaran 2010, 2011, 2012 sebagayak 38 kasus proyek pembangunan pada SKPD Pemkab Muba. Hal ini dilakukannya guna membuktikan kalau LIPER-RI Kab Muba tidak main-main dengan tindak pidana korupsi, selain itu sesuai profesi lembaga control dalam membantu para penegak hukum untuk me mberantas kor upsi yang ada di ►►

Bersambung Hal 11

JAKARTA, Transf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri dugaan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan menerima uang atas kasus sengketa pilkada yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, KPK kemarin menjadwalkanpemeriksaanterhadap Djohermansyah sebagai saksi tersangka suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, advokat Susi Tur Andayani (STA). Namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan pemberitahuan kepada penyidik. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, Djohermansyah diperiksa dalam konteks jabatannya. Namun saat dimintai konfirmasi apakah KPK sudah menerima informasi bahwa Djohermansyah menerima aliran Rp2 miliar dari orang

Istana Akui Bu Pur Kolega SBY JAKARTA, Transf Sylvia Soleha alias bu Pur ternyata bukanlah kepala rumah tangga Cikeas karena memang tidak ada nomenklatur tentang kepala rumah tangga Cikeas. Namun, nama Bu Pur ternyata juga bukan orang asing di lingkungan Cikeas karena yang bersangkutan adalah kolega Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Presiden Julian A Pasha. Dia menuturkan,

Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono mengenal Bu Pur mengingat suami yang bersangkutan merupakan teman satu angkatan Presiden SBY saat menjalani pendidikan taruna Akabri pada 1973. Menurut Julian, suami Bu Pur adalah taruna dari kepolisian dan SBY kenal karena pada 1973 taruna TNI dan kepolisian masih digabung. “Benar mengenal, tetapi tidak berarti kemudian itu disebutkan ada macam-macam.

Calon DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Daerah Pemilihan 4

OKU Timur

Sejauh yang saya ketahui hubungannya adalah karena satu angkatan saat menjalani pendidikan taruna dan hanya sebatas itu,” ucap Julian kepada wartawan di Bandara Juanda Surabaya saat mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja ke Bali dan Jawa Timur kemarin. Penjelasan Julian merespons pernyataan anak buah M Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang, dalam kesaksiannya di Pen►►

yang beperkara atau kurir pemberi suap, Johan mengaku belum mengetahuinya. “Saya nggak tahu materi yang ditanyakan kepada Djohermasyah apa. Tapi konteksnya dia sebagai dirjen Otda. Nanti kita telusurilah,” ujar Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam Dia menjelaskan, Djohermansyah akan diperiksa penyidik karena dianggap mengetahui atau mendengar atau mengalami atau sebagai pakar dalam tindak pidana yang sedang ditangani KPK. Menurutnya, ada informasi atau keterangan yang dibutuhkan penyidik dan ingin digali dari Djohermansyah. “Hubungan Djohermansyah dengantersangkaSTAapadalam kasusini. Saya tidak diinformasikan oleh penyidik. Yang jelas, data itu (dugaan penerimaan oleh Djohermansyah) belum ada di KPK,” bebernya. Djohermansyah

yang dimintai konfirmasi membenarkan dirinya diminta KPK sebagai saksi untuk tersangka STA. Namun dia tidak bisa hadir pada pemeriksaan di KPK karena sedang ke Palembang untuk pelantikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Dia pun menegaskan, informasi yang menyebut dirinya diduga menerima uang Rp2 miliar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang Sumsel atau kabupaten/ kota lain di Provinsi Sumsel tidak benar. Apalagi sampai membantu Akil dalam pengurusan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang diputus di MK. “Isu itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah menunda pelantikan wako (wali kota) Palembang dan tidak pernah terima uang seperak pun. Tidak benar saya menunda pelantikan Bupati Banyuasin dan kota/kabupaten lain di Sumsel. ►►

CMYK

Wajar Gugatan Sarimuda Ditolak

►►

Ruas Jalan Provinsi Rusak Parah

Bersambung Hal 11

Kubu Romi Herton-Harnojoyo:

TERBIT 12 HALAMAN | HARGA RP 4000

Bersambung Hal 11

Mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, seusai pemeriksaan kemarin. KPK memperpanjang masa penahanan Teuku Bagus untuk 40 hari ke depan terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Bersambung Hal 11

R 2. Ir. Amrizal, M.Si R 4. Aisyiata Chodrosiah

Tetap Berkomitmen Memajukan Infrastruktur OKU Timur

R CALEG No. 2 Ir Amrizal, M.Si

R CALEG No. 4

Aisyiata Chodrosiah

Alamat Redaksi Khusus: Jl Setunggal Komplek Griya Mutiara Blok B no 3 RT 33 RW 09 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang (Belakang YPAC) Hp 0813 6800 6000

E-mail : trans.formasi@yahoo.co.id

CMYK

“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKU TRANSFORMASI/TRANSFORMASINEWS.COM DAN DEWAN PERS)


Hal.

2

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

Transf Palembang

PU Palembang: Waspadai Puncak Pasang Musi PALEMBANG, Trnasf Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang mencatat hari Kamis (16/1) sampai Jumat (17/1) merupakan puncak pasang air Sungai Musi yang mencapai ketinggian 3,6 meter dari permukaan normal. “Puncak pasang Sungai Musi tersebut diperkirakan terjadi pukul 11.00 WIB sehingga masyarakat tepi aliran sungai diimbau untuk waspada menghadapi kondisi itu,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan PSDA Darma Budhy. Menurut dia, fenomena

pasang air Sungai Musi tersebut terjadi setiap tahun akibat masuknya air laut ke hulu. “Dengan demikian masyarakat yang bermukim di tepi sungai telah mengalami kondisi tersebut setiap tahun, hanya saja kami tak henti-henti mengingatkan agar waspada terhadap banjir,” katanya. Ia mengatakan ketinggian air pasang sekitar 3,6 meter tersebut dalam kondisi cuaca tidak hujan. Namun, bila terjadi pasang dibarengi dengan hujan deras, tentunya ketinggian air akan lebih dari ukuran yang diprediksi tersebut. Dia menjelaskan sejumlah

kawasan yang diperkirakan akan mengalami banjir saat pasang adalah Kecamatan Kertapati dan Gandus terutama pemukimanan tepi sungai. Begitu juga dengan warga yang tinggal di tepi Sungai Musi ke arah hilir juga akan merasakan banjir akibat pasang tersebut. Darma menambahkan fenomena alam pasang Sungai Musi tersebut tentunya akan kembali normal ketika melampaui puncaknya. “Asal tidak ada hujan dan kiriman air dari hulu maka secepatnya kondisi pasang normal,” ujarnya. (Antara/JS)

DPT Pileg Palembang Kembali

Menyusut 3.191 Pemilih

PALEMBANG, Transf yang lalu sebesar 1.124.871 Sejak ditetapkan pada pemilih. 13 September lalu, Daftar Hal ini disampaikan, Ketua Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Legislatif (Pikota Palemleg) di wilayah bang, Abdul Ka“Dari hasil kota Palemrim Nasution, verifikasi bang terus diskepada Tribun dilapangan, empurnakan, Sumsel, Minggu sehingga menpenyusutan itu, (19/1/2014). galami penyMenurut Kakarena adanya rim, adanya peusutan beberapa kali. nyusutan 3.191 warga yang Dimana tersepindah domisili, pemilih pada hasil perbut, dikarenakan ganda sehingga adanya pemilih baikan terakhir pada 18 mereka memilih yang terdapaftar Januari 2014, di DPT Palemdi tempat Jumlah DPT bang berpindah Pileg di Palemdomisi sebanyak lain,”katanya. bang jumlah1.217 orang. Kenya mencamudian adanya pai 1.121.680 pemilih, atau pemilih ganda sebanyak 374 berkurang 3.191 pemilih, dari orang dan DPT invalid di 4 penetapan 30 November 2013 Lembaga Pemasyarakatan

(LP) di kota Palembang sebanyak 1.599 pemilih. “Dari hasil verifikasi dilapangan, penyusutan itu, karena adanya warga yang pindah domisili, ganda sehingga mereka memilih di tempat lain,”katanya. Sementara untuk pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid di LP tersebut terpaksa dicoret dari DPT oleh KPU Palembang, dan digeser ke Daftar Pemilih Khusus atau tambahan (DPK), unutuk menghindari permasalahan baru. “Kita takutnya jika pemilih invalid tersebut valid, akan menimbulkan persoalan baru menjadi pemilih ganda, maka dari itu KPU Palembang tetap mengakomodirnya dengan menggesernya ke Daftar Pemilih Khusus atau tambahan,”ujarnya. Ditambahkan Karim, penyempurnaan DPT Pileg wilayah Palembang ini akan terus dilakukan pihaknya hingga 14 hari menjelang pelaksanaan pencoblosan Pileg yang dilaksanakan pada 9 April 2014 mendatang. “Penyempurnaan kedepan itu penanganan pemilih pindah dan meninggal. Itu masih dimungkinkan,”tegasnya. (tribunss)

Oktaf Riadi terpilih jadi Ketua PWI Sumsel PALEMBANG, Transf Oktaf Riadi terpilih jadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sumatera Selatan untuk periode lima tahun mendatang, setelah mengalahkan pesaingnya Rustam Imron di Palembang, Sabtu malam. Pada Konferensi Cabang (Konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumsel di Palembang itu Oktaf Riadi berhasil mengumpulkan 267 suara, sedangkan pesaingnya Rustam Imron hanya meraih 84 suara. Dengan hasil tersebut, Oktaf Riadi untuk kedua kalinya memimpin induk organisasi

wartawan Sumsel itu untuk periode lima tahun mendatang. Sebelumnya, pada pemilihan awal terdapat enam calon Ketua PWI Cabang Sumsel masing-masing Agus Hermawanto (Pempred Sentral Post), Oktaf Riyadi (ketua petahana), John Heri (wakil ketua), Rustam Imron (wakil ketua), Firdaus Komar (Sekretaris PWI), dan Kawardante (Redaktur Senior Palembang Pos). Namun pada pemilihan awal itu terdapat dua figur yang meraih suara terbanyak yakni Oktaf Riadi meraih 164 suara, dan Rustam Imron 74

suara, sehingga dilakukan pemilihan tahap II dimenangkan Oktaf Riadi. Pembukaan konferensi tersebut disaksikan Ketua PWI Pusat Margiono, dan sejumlah pengurus pusat lainnya seperti Akhmad Kusaeni yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, Atal S Depari, dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Dalam proses pemilihan Ketua PWI provinsi ini, dari 700 anggota 375 orang di antaranya memiliki hak pilih, namun ketika pelaksanaan hanya dihadiri 393 peserta yang memberikan hak suara. (ANT/JS)

Pendapatan Provinsi Sumsel Meningkat 1 Triliun “Contohnya dengan Bank Sumsel Babel dimana akan ada program Samsat Corner yang bisa melayani pembayaran pajak di mall. Untuk tahap awal kita akan coba di Palembang Trade Centre (PTC) Mall dan Bank Sumsel Atmo pada bulan Februari mendatang, saat ini sudah dibuatkan MOU-nya. Dengan sistem tersebut jadi masyarakat bisa membayar pajak sambil berbelanja,”ungkapnya. PALEMBANG, Transf Target Penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 7.104.283.383.000 atau meningkat sebesar Rp 1.103.500.645.000, jika dibanding pendapatan daerah 2013 yang hanya Rp 6.000.782.738.000, atau mengalami peningkatan Rp 1 triliun lebih.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Eppy Mirza, menurutnya dana tersebut berasal dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah sebesar Rp 2.214.420.245.000 di tahun 2013, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi Rp 2.482.128.778.000 atau bertambah sebesar Rp 267.708.533.000. “Pendapatan itu berasal dari pajak baru yaitu Pajak Rokok dengan target sebesar Rp 260.600.000.000 yang sesuai dengan UUD No 28 Tahun 2009 untuk pajak rokok diberlakukan tertanggal 1 Januari 2014 yang diterima per triwulan dan yang memungutnya adalah pusat diambil dari cukai sebesar 10 persen menjadi pajak rokok. Meski telah berjalan lebih dari 15 hari, untuk estimasi penerimaan saat ini belum bisa diketahui karena menjelang triwulan tersebut

baru dirapatkan, namun kita targetkan lebih dari Rp 260 miliar yang akan langsung ditransfer dari pusat,”kata Eppy ditemui diruang kerjanya kemarin. Selain itu, sambung Eppy, untuk uraian kedua yaitu bagian dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak SDA, dana alokasi umum dan dana alokasi Khusus sebesar Rp 2.951.325.613.000 ditahun 2013 meningkat menjadi Rp 3.808.819.155.000 di tahun 2014 ini atau meningkat sebesar Rp857.493.542.000. “Begitupula pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian pendapatan hibah, dana tambahan penghasilan guru PNSD 2010, dana BOS dan Hibah WISMP-2 sebesar Rp 835.036.880.000 di tahun 2013 dan sebesar Rp 813.335.450.000 di tahun 2014 atau menurun sebesar Rp 21.701.430.000,”jelasnya. Lebih lanjut Eppy mengatakan pihaknya akan menjalin kerjasama dengan beberapa bank untuk melancarkan peningkatan PAD tersebut, untuk

mempercepat akselerasi pajak daerah dengan beberapa program baru. “Contohnya dengan Bank Sumsel Babel dimana akan ada program Samsat Corner yang bisa melayani pembayaran pajak di mall. Untuk tahap awal kita akan coba di Palembang Trade Centre (PTC) Mall dan Bank Sumsel Atmo pada bulan Februari mendatang, saat ini sudah dibuatkan MOU-nya. Dengan sistem tersebut jadi masyarakat bisa membayar pajak sambil berbelanja,”ungkapnya. Melalui sistem tersebut pula, masyarakat dipermudah dimana bisa menghapuskan percaloan mengingat seringkali masyarakat dimanfaatkan oleh calo tersebut. “Tak dipungkiri kalau sistem manual yang selama ini rentan dengan hal-hal seperti itu, belum lagi kelemahan dari aspek keamanannya. Namun yang terpenting, melalui sistem seperti ini semua penerimaan negara tidak bisa digelapkan. Begitu juga dengan sistem pembayaran pajak melalui ATM yang langsung ke kas daerah,”ujarnya. (JS)

Selamat & Sukses Atas Terpilihnya

H Ocktaf Riady SH,

Sebagai Ketua PersatuanWartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 - 2019

Semoga PWI Kedepan kian baik

yang mengucapkan :

PT. Transformasi Media Sai Mandiri


CMYK

Trans Raya

Hal.

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

3

Jalan Putus di Peninjauan Diperbaiki “Kami harap agar perbaikan secara permanen dapat segera direalisasikan. Terlebih lagi jalur ini merupakan titik nadi bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat Espetiga dan sekitarnya. Kami mengusulkan agar diganti dengan box culvert atau jembatan permanen,” tegasnya.

BATURAJA, Transf Hujan deras yang mengguyur Ogan Komering Ulu (OKU) beberapa pekan terakhir membuat gorong-gorong sungai Akar Desa Espetiga, Kecamatan Peninjauan jebol. Akibatnya, sejak Selasa (7/1/2014), Desa Espetiga terisolir, karena tidak bisa dilalui kendaraan lantaran jalan putus. Sayangnya, atas kejadian itu belum ada bantuan dari pemerintah. Sehingga, untuk sementara warga memperbaiki jalan tersebut secara gotong-royong dan swadaya. Nampak puluhan warga bersama aparat desa membangun jembatan darurat yang terbuat dari papan dan kayu agar dapat dilintasi kendaraan. “Kami sudah berkordi-

nasi dengan aparat desa dan masyarakat. Selain itu, kami juga sudah melayangkan proposal bantuan kepada PT. Mitra Ogan agar dapat membantu memperbaiki goronggorong ini. Sebab jalan ini merupakan jalur utama. Kendaraan milik PT. Mitra Ogan juga melintas di jalur ini,” ungkap Hendro, salah seorang warga, Jumat (10/1/2014). Sementara itu Camat Peninjauan Feri Iswan AP MSi yang meninjau langsung ke lokasi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan terkait agar perbaikan gorong-gorong yang rusak dapat segera direalisasikan. “Kami harap agar perbaikan secara permanen dapat segera direalisasikan. Terlebih lagi jalur ini merupakan

titik nadi bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat Espetiga dan sekitarnya. Kami mengusulkan agar diganti dengan box culvert atau jembatan permanen,” tegasnya. Ferry menambahkan, akibat hujan deras beberapa pekan terakhir juga mengakibatkan jalan di beberapa desa mengalami kerusakan. Seperti jalan poros SP5 yang menuju SP6 dan SP8 Kecamatan Peninjauan, OKU. Dimana jalan licin dan berlumpur. “Tapi kerusakannya tak separah di jalan Espetiga. Terutama waktu hujan deras, di SP5 menuju SP6 dan SP8 jalannya licin dan berlumpur, karena masih tanah. Namun, masih bisa dilalui oleh kendaraan,” pungkasnya. (beritanda)

KPT OKU Timur Lakukan Penataan Perizinan

Harga Cabai Merah di Baturaja Tembus Rp 100 Ribu Per kg BATURAJA, Transf Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU), Rabu (15/1/2014), tembus Rp 100 ribu per kilogram. Pemantauan Sripoku.com di Pasar Baturaja, memang

cabai merah sulit dicari. “Jingoklah (lihatlah) dari ujung ke ujung cuma sikok (satu) inilah jualan cabai merah,” terang salah seorang pedagang sayur seraya menambahkan baru hari inilah harga cabai melambung menjadi Rp 100 ribu per ki-

logram. Sebelumnya masih berkisar Rp 50 ribu per kilogram. Sejumlah calon pembeli memilih membatalkan niatnya membeli cabai merah begitu tahu harga cabai merah tembus Rp 100 ribu per kilogram. (sripoku)

BATURAJA, Transf Unit satuan narkoba Polres OKU menangkap bandar narkoba inisial YP (24), Senin (6/1/2013). Dari tangan tersangka diamankan kantong plastik warna hitam berisikan satu paket besar dibungkus dengan kertas kalender diduga berisikan

narkotika jenis ganja, 33 paket sedang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja. Sebuah kantong plastik warna hijau berisikan 21 paket kecil masing-masing paket dibungkus dengan kertas kalender diduga berisikan narkotika jenis ganja. Kapolres OKU AKBP Mulyadi

SIk MH didampingi Kasat Narkoba Polres OKU AKP Raphael Bukit Jaya Lingga ST saat jumpa pers di Mapolsek Baturaja Timur, Selasa (7/1/2014), menjelaskan pelaku ditangkap di Jalan Pahlawan Kemarung Lorong Iman Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Baturaja Timur, kemarin siang. (sripoku)

MARTAPURA, Transf Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKU Timur, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) setempat pada 2014 ini, akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya jemput bola untuk pelaku usaha agar membuat surat izin. “Masuk 2014 ini dalam segi layanan, KPT juga akan memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Kepala KPT OKUT, Ir Ruzuan Effendi, Kamis (9/1/2014) di Martapura.

Menurutnya, dalam pelayanan, pihaknya menerapkan sistem standar operasional dan standar pelayanan minimal (SPM) kepada pelaku usaha. Dengan begitu, lanjutnya, dirinya berharap keberadaan KPT bisa memberikan PAD yang besar bagi Kabupaten OKU Timur. Selain jemput bola, sambung dia, pihaknya juga akan melakukan penataan perizianan, pengawasan dan melakukan monitoring bersama tim teknis dan tim terpadu. “Selain itu, pada 2014 ini

Warga Tanam Pisang

di Jalan Ki Ratu Penghulu BATURAJA, Transf Untuk menarik perhatian pihak terkait terhadap kerusakan Jalan Ki Ratu Penghulu, warga yang bermukim disekitar jalan tersebut sengaja menanam pohon pisang ditengah jalan yang rusak dan tergenang air. Sayangnya hingga seminggu bahkan sudah tumbuh daun baru di pohon pisang yang ditanam itu, belum ada pihak terkait yang memperbaiki jalan lingkar Kota Baturaja yang sangat padat ini. Padahal berdasarkan pengamatan, jalan ini baru saja diperbaiki. Namun karena pekerjaannya terkesan asal asalan maka sebelum sempat dinikmati pengendara jalan kondisi sudah rusak lagi. Di pangkal Jembatan Ogan IV ini sudah hancur lagi. Kondisi jalan tersebut jika tidak segera diperbaiki dipastikan putus, apalagi saat ini musim hujan. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan dalam kota.(sripoku)

Mobil Bupati OKU Timur ‘Nyungsep’ di Kubangan Jalan jadi terganggu dan roda ekonomi tersendat. “Hancur sekali jalan ke arah Muncak Kabau. Kami dari pasar Pandan Agung sulit lewat karena kondisi jalan yang hancur. Mobil jenis truk saja keplater, apalgi jenis L300 seperti punya kami ini,” ungkap Faturahman, warga Madang Suku II, Selasa (7/1/2014). Karena kerusakan jalan tersebut, sebagian pemilik kendaraan membongkar muatan dari mobil. Setelah mobil bisa jalan, kemudian warga mengangkutnya lagi. “Kami sebenarnya bergotong-royong memperbaiki jalan desa kami yang agak rusak kar-

ena banjir. Kami membeli koral sendiri agar jalan kami bagus. Melihat jalan aspal rusak, kami berinisiatif memperbaikinya,” kata Trisno, warga Tridadi asal Kecamatan Madang Suku I. Menurut Trisno, kerusakan jalan memang sudah sangat parah. Tidak jarang sepeda motor terjatuh akibat rusaknya jalan. “Parah pak kerusakannnya. Kalau malam bisa berkilo-kilo kemacetannya. Mobil pengangkut karet yang sering keplater,” katanya. Ada kejadian unik akibat kerusakan jalan tersebut. Saat Bupati OKU Timur hendak mengadakan pelantikan di Desa

ingin mengajukan usahanya. Sebaiknya terlebih dahulu pengusaha wajib memiliki izin gangguan (HO), baru nanti diikuti oleh izin lagi,” terangnya. Tujuan lain bagi pelaku usaha jika memiliki izin seperti SIUP atau SITU, itu akan memudahkan pelaku usahan itu sendiri untuk menambah modal dengan meminjam uang di bank. “Karena bagi pelaku usaha jika ingin meminjam uang di bank, salah satunya syaratnya harus surat izin usaha,” terangnya. (beritanda)

Honorer K1 Kabupaten

OKU Segera Dilantik

Polres OKU Bekuk Bandar Narkoba

MARTAPURA, Transf Hujan yang terus mengguyur Kabupaten OKU Timur, membuat jalan-jalan di Bumi Sebiduk Sehaluan tersebut menjadi rusak. Kerusakan itu terutama menimpa jalan kabupaten, provinsi dan jalan negara. Namun kondisi terparah dialami oleh jalan provinsi, khususnya untuk wilayah pesisir komering yang meliputi jalan lintas Rasuan ke Buay Madang serta Rasuan ke Kayu Agung. Kerusakan jalan memang terjadi sejak beberapa bulan lalu, namun kerusakan semakin parah sejak dua minggu ini. Akibatnya aktifitas warga men-

kita juga akan melakukan penertiban usaha dan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan belum memiliki izin usaha,” ujarnya. Untuk itu dirinya menghimbau bagi pelaku usaha agar ikut berpartisipasi melengkapi usahanya atau bangunannya, dengan izin sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga secara langsung masyarakat sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan OKU Timur. “Apabila masyarakat yang

Pandan Jaya, Kecamatan Madang Suku I, mobilnya terjebak macet selama satu jam karena ada mobil yang keplater. Akibatnya ia terlambat datang ke acara. Bahkan Bupati sempat mendatangi warga yang sedang memperbaiki jalan desa. “Oh ia Pak bupati tadi ke sini mengecek jalan desa yang diperbaiki dengan bergotongroyong. Ia sebelumnya menghampiri warga yang memperbaiki jalan raya,” ucapnya. Sementara bupati turun ke lapangan, Camat Madang Suku I Basyuni, lewat begitu saja dan memberikan uang dua ribu rupiah kepada warga. Kontan saja

ulah Camat Madang Suku I tersebut menjadi guyonan warga. “Bupati turun memantau kok camatnya kabur saja. Yang pejabat siapa ya,” kata warga yang enggan disebutkan namanya disambut tawa warga yang lain. Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Agus Sunaryo mengatakan, kalau hujan dan banjir menyebabkan kerusakan jalan. Namun menurut dia, pihaknya sudah melakukan perbaikan darurat di beberapa tempat. “Kita sangat dibantu warga dengan bergotong-royong untuk memperbaiki jalan. Namun untuk jalan provinsi dan jalan negara, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya. (beritanda)

BATURAJA, Transf Kabar gembira bagi tenaga honoer yang masuk katagori satu (K1)yang memenuhi kriteria ATT (Audit Tujuan Tertentu) oleh Menpan dan RB. Sebab sudah ada titik terang dan dalam minggu ini juga akan dilanik menjadi CPNS. Hal itu dikatakan Wakil Bupati OKU Drs H Kuryana Azis. ”Dijadwalkan tanggal 17 Januari akan dilantik,” terang Wabup seraya menambahkan Surat Keputusan Bupati OKU sudah siap. Statemen Wakil Bupati OKU tentang agenda pelantikan honorer masuk kategori satu yang memenuhi kritera ATT ini sekaligus menjawab kegalauan sebanyak 286 hononer K1 di Kabupaten Ogan Komeirng Ulu yang selama ini terus bertanya tanya kapan akan dilantik untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dikesempatan itu Wakil Bupati OKU menjelaskan, dengan sudah ada kepastian ini pihaknya menghimbau para honorer KI yang masuk kriteria ATT bisa terang dan menjalankan tugas sehari hari lebih fokus lagi. Wabup juga menghimbau setelah dilantik menjadi CPNS diharapkan akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan sebagai abdi negara. Terpisah Plt Kepala Badan Kepegwaian Daerah (BKD) Kabupaten OKU Drs H Umirtom didampingi Kepala Bidang Pengangkatan Mutasi dan Pemberhentian BKD OKU Abdul Rozak dari 286 honorer I yang memenuhi kreteria Audit Tujuan Tertentu oleh Menpan dan RB sebanyak 250 tenaga honorer KI yang Nomor Induk Pegawainya sudah diterbitkan. Sedangkan untuk honorer KI otorisasi yang masih memenuhi kelengkapan berkas saat ini NIP masih diproses di BKN. Kemungkinan rombongan ini (otoriasasi) akan dilantik bersamaan dengan yang lulus CPNS mellaui jalur umum. Dikesempatan itu Sekda OKU Drs H Umirtom berpesan kepada para pejabat terkiat di BKD agar tetap fokus dengan tugas dan tanggung jawab masing masing. Dikatakan Sekda, pegawai BKD tidak perlu terpancing dengan pemberitaan akhir akhir ini tentang issu mutasi besar besaran di BKD. Sebab saat ini pekerjaan di BKD sedang menumpuk untuk menerbitkan ratusan SK CPNS yang akan dilantik. Disisi lain, sejumlah pegawai BKD mengaku tidak terlalu terusik dengan isu yang berkembang yang mengatakan ada 16 pejabat eselon III dan IV yang akan dimutasi sebagai dampak terjadinya kesalahan input data kelulusa CPNS jalur umum beberapa wakut lalu. ”Tidak mungkinlah dimutasi serentak, siapa lagi mau bekerja, apalagi mau buat ratusan SK. Kaluau diserahkan ke wong baru semua, mungkin belum tahu,” kata salah seorang pegawai BKD seraya menambahkan atasan tentunya akan lebih bijaksana dan jernih melihat permasalahan.(sripoku)


Hal.

4

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

Transf OKU Raya

OKU Timur Targetkan Penghasil Beras

MARTAPURA, Transf Pemkab OKU Timur menargetkan menjadi kabupaten penghasil beras. Selain itu juga menjadi salah satu daerah percontohan bagi kabupaten lain dalam mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bupati OKU Timur, H Herman Deru, saat diwawancarai usai sidang paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) OKU Timur ke-10, Jumat (17/1/2014). Dikatakan Deru lebih lanjut, salah satu cara yang telah dilakukan pemerintah dalam

menekan angka kemiskinan adalah dengan membangun sejumlah infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi dan bantuan benih padi dan karet, serta pupuk kepada petani. “Ada sejumlah program yang akan dilaksanakan kedepan yang tidak mengesampingkan ciri khas OKU Timur sebagai kabupaten pertanian. Pemerintah akan melakukan intensifikasi eksestensi semua yang berkaitan dengan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat banyak,” ungkapnya. Lanjutnya, tahun 2014 ini pemerintah akan segera meresmikan saluran irigasi Muncakkabau yang telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap percobaan yang akan mengairi lebih dari 20 ribu hektare (Ha) lahan persawahan petani, yang sebelumnya hanya mengandalkan turunnya hujan. “Setelah saluran irigasi tersebut dioperasikan, maka petani bisa mengatur pengairan mereka sendiri untuk

menjaga pertumbuhan padi agar tetap bagus. Petani juga bisa melakukan penggarapan lahan secara rutin selama tiga kali setiap tahunnya,” jelasnya. Sidang paripurna dalam rangka memperingatan HUT OKU Timur ke-10 dihadiri sejumlah anggota DPRD, seluruh kepala dinas, kades tokoh masyarakat serta sejumlah tamu undangan dari luar kabupaten OKU Timur. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OKU Timur, Beni Defitson. Dalam kesempatan itu juga, Herman Deru mendapatkan penghargaan berupa Wredatama Nugraha Madia yang diserahkan langsung oleh pengurus Daerah Sumsel, Drs Husni MM kepada Herman Deru. Usai memberikan penghargaan, Herman Deru kemudian melakukan pemotongan tumpeng dan memberikan secara bergiliran mulai dari Ketua DPRD. Wakil Bupati dan diakhiri dengan ketua pengda Wredatama Sumsel. (beritanda)

PDAM OKU Kekurangan Water Meter, Ratusan Calon Pelanggan Terpaksa Antri BATURAJA, Transf Ratusan calon pelanggan PDAM OKU, masuk daftar antri untuk dialiri air. Pasalnya, hingga pertengahan Januari 2014 ini, PDAM kekurangan water meter untuk dipasang kesemua pelanggan daftar baru. Kabag Teknik PDAM OKU, Asril Ssi, Minggu (12/1/2014) menjelaskan, sekarang ini ada sekitar 100 lebih daftar tunggu masyarakat yang ingin memasang aliran air PDAM. Ia menjelaskan, pihaknya bukannya mempersulit pemasangan. Hal ini sebabkan karena kurangnya water meter di PDAM OKU. Kekosongan ini disebabkan karena water meter tersebut belum datang dari pabrik tempat pemesanan. “Kalau water meter sudah datang, pelanggan yang sudah mendaftar akan segera kita

hubungi untuk dilakukan pemasangan,” katanya. Adanya kendala water meter ini, kata Asril, tidak membuat PDAM OKU tinggal diam. Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan daerah itu kini menggunakan meteran merek lain. “Sekarang kita pakai water meter merek iteron. Sebelumnya kita pakai Iin frow. Kwalitas sama dan juga Standar Nasional Indonesia (SNI). Sengaja kita berali, sebab jika terus menunggu water meter seperti merek yang biasa kita pakai belum tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, kita ganti merek meteran ini,” tegas Asril. Disamping itu, Asril menambahkan, di tahun 2014 ini ada sekitar 600 penambahan pelanggan baru. Dengan demikian jumlah pelanggan di

OKU hingga sekarang ini mencapai sekitar 19.109 pelanggan. “Sampai akhir Desember 2013 jumlah pelanggan kita tercatat 13.109 di wilayah Bumi Sebimbing Sekundang,” katanya. Sementara saat disinggung berapa target penambahan jumlah pelanggan baru pada 2014 ini, Asril mengatakan, tahun ini targetnya ada penambahan pelanggan sebanyak 4.000 sambungan baru. Angka ini lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan target 2013 yang hanya 2.000 pelanggan baru. “Kita optimis bisa mencapai target. Tahun 2013 lalu kita memang tidak sampai target, karena terkendala water meter. Namun di 2014 ini, masalah tersebut sudah bisa ditanggulangi,” pungkasnya. (beritanda)

2014, OKU Timur Targetkan Swasembada Benih Ikan MARTAPURA, Transf Kabupaten OKU Timur selain sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Sumsel. Untuk tahun 2014 ini , OKU Timur juga mempunyai program pengembangan bibit ikan sebagai hasil lainnya. Selain itu bertekat menuju swasembada benih ikan. “Untuk mewujudkan tekad tersebut, sekarang balai benih ikan di BK 8 Belitang dan empat desa yang tak jauh dari sekitar balai benih, akan dibantu sarana pembenihan,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) OKU Timur, Ir Santio MM, Jumat (10/1/2014).

Adapun benih ikan yang dikembangkan dan dibudidayakan seperti patin, lele, baung, nila dan yang lainnya. Hal tersebut, lanjut Santio, mengingat Kabupaten OKU Timur memiliki potensi untuk menjadi pemasok benih ikan di Sumsel. “Hingga Desember 2013 lalu, ikan yang ada di balai benih kita untuk ikan lele ada 70 ribu benih, nila 10 ribu benih, patin 10 ribu benih, bawal 750 ribu benih dan masih banyak jenis benih ikan lainnya,” terang dia. Dilihat dari pangsa pasarnya, setiap bulan benih ikan disalurkan di berbagai daerah kabupat-

en lain, bahkan hingga ke provinsi tetangga. “Untuk menuju swasembada benih ikan tersebut, kita memberikan bantuan sarana dan prasarana di unit pembenihan rakyat di empat desa yang berada di sekitar balai benih,” pungkasnya. Terpisah, Anto (42) petani ikan asal Bunga Mayang mengungkapkan, sudah hampir setahun dirinya beternak ikan nila. Hasilnya pun setiap memanen ikan, dirinya meraup keuntungan puluhan juta. “Ternak ikan tidak terlalu repot, yang penting rajin member makana saja,” ujarnya. (beritanda.com)

Raskin Sudah Bisa Ditebus MARTAPURA, Transf Beras untuk rumah tangga miskin (raskin), jatah bulan Januari ini, sudah bisa ditebus. Untuk itu dihimbau kepada para camat dan kepala desa (kades) agar segera menghimpun dana dari masyarakat guna untuk menyetor ke Bulog. Hal itu dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten OKU Timur (OKUT), Sonfiani, Minggu (19/1/2014) di

Martapura. Himbauan itu disampaikan ke camat dan ke kades karena, menurut dia, bulan ini raskin sudah bisa disalurkan. “Mekanisme penebusan di Bulog ada uang ada barang. Jadi biar raskin secepatnya bisa direalisasikan maka harus segera ditebus,” tegas Sonfiani. Selain itu, sehubungan dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 26/KPTS/IV/2014 tanggal 2

Januari tentang pagu alokasi program bantuan raskin kabupaten/kota tahun 2014 dan keputusan Bupati OKUT nomor : 03 tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang penetapan pagu alokasi raskin OKU Timur bulan Januari sampai Desember 2014. “Makanya pihak Kesra diminta bantuan untuk dapat mengalokasikan raskin alokasi bulan Januari 2014 ke wilayah kecamatan di Kabupaten

OKUT,” ujarnya. Saat ditanya berapa pagu raskin Kabupaten OKU Timur dari Januari hingga Desember 2014, menurut Sonfiani, pagunya sama dengan tahun lalu. “Jadi tahun ini jatahnya sama dengan tahun 2013 kemarin. Jumlah RTS-PM 20 kecamatan 30.237, jumlah kg/bulan 453.555, sedangkan jumlah kg/12 bulan 5.442.660,” pungkasnya. (beritanda.com)

MARTAPURA, Transf Untuk memenuhi sarana MCK bagi masyarakat di pedesaan, terutama yang berada di jalur Komering, Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) setempat pada tahun ini (2014), akan membangun MCK komunal maupun WC umum. Terkait hal itu, PU CK sudah mengajukan usulan program ini ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta. Kepala Dinas (Kadin) PU CK OKU Timur Herwan didampingi Staf Perencanaan Hermansyah, Jumat (10/1/2014) mengatakan, instansinya memang sudah mengajukan program pembuatan MCK komunal maupun WC umum ke Kemenpera. Pembangunan MCK komunal ini tujuannya untuk membantu masyarakat guna memenuhi sarana MCK terutama di pedesaan. “Untuk tahun ini, ren-

cananya pembangunan MCK komunal difokuskan di beberapa desa di jalur Komering,” ujarnya. Fokus pembangunan MCK komunal di jalur Komering, menurut dia, pertimbangannya tidak lain karena jalur Komering pada saat-saat tertentu, contohnya saat musim kemarau, masyarakat buang hajat langsung ke sungai. “Selain itu, kebiasaan membuang hajat di sungai juga kurang baik. Makanya dengan dibangunnya MCK komunal ini bisa mengurangi kebiasaan lama masyarakat,” ungkap Herwan. Saat ini kecamatan yang diusulkan untuk dilakukan pembangunan MCK komunal yaitu Kecamatan Madang Suku I dan Kecamatan Cempaka. Tujuan pembangunan MCK komunal ini juga untuk menjaga lingkungan. Selain dibangunkan bilik, juga dibuatkan sumur bor untuk kebutuhan air.

“Setiap bilik minimal tiga hingga lima pintu. Namun demikian sesuai ketentuan masyarakat harus menghibahkan tanah minimal 36 meter persegi. Kita hanya berharap program yang kita buat dan kita lakukan ini akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut dia menambahkan, program MCK komunal ini diusulkan bersamaan dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dua program ini yang sudah diusulkan ke Kemenpera. Program BSPS, merupakan program Kemenpera bantuan pusat tidak menggunakan dana daerah maupun APBN. “Jika selama ini program perbaikan rumah dilakukan secara menyebar disetiap kecamatan, tahun ini konsepnya berubah. Fokus di satu kecamatan dan pengerjaannya harus selesai. Sedangkan sasarannya untuk masyarakat

tidak mampu 2014 dengan program rehabilitasi,” kata dia. Sejauh ini untuk anggaran belum diketahui, tapi mungkin akan naik dari sebelumnya, Rp6 juta per rumah menjadi Rp7,5 juta. Sebelum dilakukan perbaikan rumah, masyarakat yang tidak mampu terlebih dahulu pihak desa mengusulkan ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan yang akan mengajukan ke Dinas PU CK. Pada tahun ini rencananya di Kecamatan Buay Madang Timur. Sedangkan pada 2012 rumah yang direhab sebanyak 2.000 rumah. “Setelah ada usulan, kita bawa dulu ke Kemenpera. Nanti kita bentuk tim untuk menentukan rumah mana yang akan direhab. Rencananya tahun ini akan merehab 2.000 rumah. Untuk itu bagi masyarakat yang tidak mampu namun rumahnya ingin direhab, syarat pertama harus memiliki KTP,” imbuhnya. (brt)

MCK Komunal Dibangun, BSPS Berlanjut

Dispenda OKU Timur Siap Layani PBB MARTAPURA, Transf Khusus untuk masyarakat Kabupaten OKU Timur yang ingin mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khusus perdesaan dan perkotaan, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Baturaja. Mengingat sejak Januari 2014, pengurusan dan penerbitan PBB khusus perdesaan dan perkotaan sudah bisa dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) OKU Timur. Kepala Dinas Dispenda OKU Timur, Herfiansyah Djarab, mengatakan saat ini PBB khusus perdesaan dan perkotaan sudah menjadi pajak daerah. Maka sejak per 1 Januari 2014, kepengurusan dan penerbitannya bisa diproses di Dispenda OKU Timur tidak perlu lagi harus di OKU. “Dengan adanya perubahan status ini membuat masyarakat akan se-

makin gampang mengurus PBB, khusus perdesaan dan perkotaan. Karena itu untuk menunjang agar pelayanan terhadap masyarakat semakin maksimal, kami sudah menyediakan sarana pendukung yang cukup maksimal ditunjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.” “Upaya lain yang kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), petugas kita terus melakukan upaya. Salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat, dan kita syukur seluruh target tercapai,” tandasnya. Ia juga berharap supaya masyarakat jangan ragu-ragu untuk membayar pajak dan mengurus PBB. “Jika

Alamat Redaksi Khusus : Jl Setunggal Komplek Griya Mutiara Blok B no 3 RT 33 RW 09 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang (Belakang YPAC) Hp 0813 6800 6000

masyarakat ingin mengurus PBB khusus perdesaan dan perkotaan, supaya langsung

datang ke kantor Dispenda OKU Timur,” imbuhnya. (beritnada.com)

www.transformasinews.com


Transf Nasional Perangi Korupsi Lebih Efektif dengan Asas Pemerataan JAKARTA, Transf Indonesia dianggap mampu konsisten dalam memerangi korupsi. Hal tersebut bisa terwujud jika semangat pemerataan menjadi aspek berbangsa dan bernegara bangsa ini ke depan. “Jika tujuan pemerataan menjadi roh dan semangat maka kita akan lebih konsisten memerangi korupsi, meningkatkan produktivitas, serta hal-hal lain terkait kesejahteraan bersama,” kata tokoh muda Gita Wirjawan, dalam keterangan persnya, Sabtu (18/1/2014). Dia juga yakin Indonesia diyakini dapat menjadi negara yang kuat, hal tersebut jika semua energi komponen bangsa didasarkan pada semangat pemerataan. “Saya berkeinginan kuat reformasi agraria menjadi agenda mendesak. Petani kita harus berdaulat sehingga produktivitas kita tinggi dan tidak perlu impor,” ucapnya. Lebih lanjut Gita berharap semangat pemeratan harus menjadi arus utama dalam segala aspek berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua penduduk Indonesia harus mengenal kesejahteraan yang sama tidak mengenal dikotomi geografis. Sementara itu, Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Mulyawan Margadana menilai ke depan pemerintahan harus mengembalikan kepercayaan diri bangsa sebagai negara besar dan berdaulat. “Kita pasti bisa karena kita memiliki segalanya. Ke depan kita butuh pemimpin yang memahami dan mampu menggerakkan,” ujarnya. (okz)

Ini Penyebab Utama Pasek Dipecat Demokrat

JAKARTA, Transf Loyalis Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Penyebab utama, Gede Pasek dipecat karena Pasek menjabat sebagai sekertaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), ormas yang

dibentuk Anas Urbaningrum. “Saya melihat elit Partai Demokrat itu tidak Jujur kepada publik. Nah kalau dilihat oleh mata telanjang, pemecatan terhadap Pasek itu karena dia menjadi sekjen di PPI,” kata Pengurus PPI, M Rahmad kepada Okezone. Dikatakan Rahmad , elit Demokrat menilai jabatan Pasek di PPI itu sangat strategis sehingga dianggap membahayakan Partai berlambang bintang mercy tersebut. “ Pasek tidak melanggar pakta integritas, kinerja beliau bisa kita lihat dan dinikmati oleh kita, dibandingkan yang lainnya, jadi kesimpulannya adalah bahwa elite PD sudah tidak jujur terhadap publik,” kata dia. Rahmad menegaskan, pemecatan Pasek merupakan bentuk ketakutan Partai Demokrat dalam perebutan kursi Ketua Umum yang akan digelar dalam Kongres 2015 mendatang. “PPI tidak akan menjadi ancaman bagi para elite Partai Demokrat, dalam hal pemilihan legislatif, tetapi kader PD yang aktif PPI akan menjadi ancaman dalam perebutan kursi ketua umum partai dalam kongres di 2015 nanti,” imbuhnya. Jadi, kata Rahmad, dengan menyingkirkan beberapa kader Demokrat yang dekat dengan Anas, perebutan kursi Ketua Umum di 2015 akan aman dari loyalis-loyalis Anas. “Jika tidak disingkirkan dari sekarang mereka khawatir, bahwa kader yang aktif di PPI akan membangun gerakan untuk merebut posisi tersebut,” tutup dia. (okz)

KPK Periksa Sekjen MK Terkait Pencucian Uang Akil

JAKARTA, Transf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Janedri Mahilli Gaffar, terkait penyidikan kasus mantan Ketua MK, Akil Mochtar. Dia akan diperiksa terkait dugaan pencucian uang yang diterima Akil dari penanganan sengketa pemilihan kepala daerah. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2014). Selain memeriksa Janedri, KPK juga memanggil sekertaris pribadi Akil Mochtar, Yuanna Sisilia, dan seorang anggota Kepolisian, Indah Agustin, sebagai saksi pencucian uang Akil. Adapun dalam kasus suap pengananan Pilkada di MK, KPK memanggil Supardi selaku Kepala Bank Mandiri Cabang Pontianak Kalimantan Barat, Irna Narulita Dimyati selaku anggota DPR periode 2009-2014, Andi M Asrun seorang advokat, dan Posma Paido Sarumpaet sebagai karyawan BCA. Akil Mochtar ditangkap tangan oleh KPK pada 3 Oktober 2013, karena menerima uang dolar Amerika dan dolar Singapura bernilai hingga Rp3 miliar dari anggota DPR Chairunnisa dan pengusaha Cornellis Nalau di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra III, Nomor 7, Jakarta Selatan. KPK mengendus suap terhadap Akil berkaitan penanganan sengketa Pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Setelah menangkap Akil, Chairun Nisa, dan Cornellis Nalau, malam itu juga KPK bergerak ke Hotel Red Top, Jakarta Pusat, menangkap Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, yang menginap di sana. Dari kasus ini, terkuak pula bahwa Akil Mochtar bermain di sengketa Pilkada Lebak, Banten. Selang beberapa jam setelah Akil Cs ditangkap, KPK bergerak menyeret adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, dan pengacaranya, Susi Tur Andayani. Dari tangan mereka, KPK menyita uang Rp1 miliar yang diduga akan diberikan kepada Akil. (OKZ)

Hal.

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

9

Atut Dijerat Pasal Pemerasan, KPK: Kita Buktikan di Pengadilan! JAKARTA, Transf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ambil pusing dengan keluhan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait pasal pemerasan dalam kasus korupsi proyek pengadaan Alat kesehatan (Alkes) Banten yang dikenakan kepadanya. Atut merasa keberatan lantaran Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Djaja Buddy Suhardja selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) tidak dimintai pertanggungjawaban oleh KPK sampai sekarang.

“Soal pernyataan pihak tersangka atau pengacaranya ya itu hak dia-lah,” kata Juru bicara KPK, Johan Budi kepada Okezone, Jumat (17/1/2014). Yang jelas, sambung Johan segala sangkaan yang dikenakan oleh KPK terhadap Gubernur Banten itu akan dibuktikan di Pengadilan. “Nanti di pengadilan kita buktikan,” tegasnya. Sebelumnya, Atut melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya menyatakan sangkaan Pasal 12 huruf e atau a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU no 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 itu justru akan menghindarkan pelaku sebenarnya. Dimana, pelaku utama tak lain adalah PA/ KPA. (okz)

Kebanjiran, KPK Belum Mau Evakuasi Anas Cs

Akil Mochtar Jadi Tersangka

Kepemilikan Narkoba

JAKARTA, Transf Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi menetapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, sebagai tersangka kepemilikan dan penguasaan narkotika dan obat terlarang. Kepala BNN, Soemirat, menyatakan Akil resmi menjadi tersangka sejak hari ini. “Hari ini Pak AM ditetapkan sebagai tersangka,” kata Soemirat di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2014). Akil dikenakan Pasal 111,112, dan 116 Undang-Undang Narkotika tentang Kepemilikan dan Penguasaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang. Soemirat mengatakan, BNN sudah meminta keterangan 15 saksi, termasuk dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan barang bukti narkoba di ruang kerja Akil Mochtar. “Ada empat, lima (penyidik KPK) dimintai keterangan sebagai saksi Pak AM,” ujarnya. (okz)

JAKARTA, Transf Kendati Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dilanda banjir sejak semalam, KPK belum akan mengevakuasi para tahanannya. Juru Bicara KPK, Johan Budi, memastikan hingga saat ini belum ada rencana untuk memindahkan para tahanan yang mendekam di Rutan KPK. “Belum ada pemindahan tahanan,” katanya saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (19/1/2014). Menurut Johan, para tahanan kasus korupsi itu tidak perlu dipindahkan karena sejauh ini air belum memasuki hingga ke dalam bagian Gedung KPK. “Karena belum ada air masuk Gedung KPK,” tandasnya. Sebelumnya, Gedung KPK tak luput dari imbas hujan

yang mengguyur Jakarta semalam. Pasalnya, aliran kali yang terletak di samping Gedung tersebut meluap karena tak sanggup menampung debit air. Bahkan di depan Gedung atau di Jalan HR Rasuna Said sendiri ketinggian air sudah mencapai 40-50 sentimeter. Petugas keamanan juga berupaya untuk menahan masuknya air ke area Gedung dengan membuat bantalan

penahan. Sementara itu, saat ini sejumlah tahanan yang mendekam di Rutan KPK diantaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang, lalu mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. (okz)

JAKARTA, Transf Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan semua pihak harus menghormati penegakkan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik di ruang fraksi Partai Demokrat dan

Golkar. “Hormati saja proses yang sedang berlangsung. KPK selama ini kan bergerak dengan naluri-naluri dan faktafakta yang diyakini,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2014). Sehingga, sambung Priyo, tidak perlu berpikir adanya

manuver terhadap penggeledahan yang dilakukan KPK. Ini hanya merupakan proses penegakkan hukum biasa. “Jangan berpikir sedikitpun itu sebuah manuver. Ini adalah proses hukum biasa,” tandasnya. Menurut Priyo, semua pihak bisa kooperatif terh-

adap proses yang berlangsung. “Hanya bisa menyarankan untuk mentaati dan kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya. Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang fraksi Partai Demokrat dalam hal ini ruang kerja Ketua Komisi

VII Sutan Batoeghana dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII, Zainuddin Amali dari fraksi Partai Golkar. Ruangan keduanya diperiksa didugan terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas yang telah menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. (okz)

Australia Tony Abbott. Kekecewaan SBY berkaitan dengan penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Dalam buku tersebut SBY menilai cara Abbott dalam mengatasi masalah penyadapan telah merusak hubungan bilateral Indonesia dan Asutralia. Terlebih lagi, sikap Abbott yang enggan meminta maaf makin merusak hubungan kedua negara. Presiden menuliskan,

awalnya dia menahan diri untuk memerintahkan respons keras atas penguakan penyadapan tersebut. Namun semuanya berubah ketika Abbott menolak meminta maaf dan terus menganggap aktivitas tersebut normal dilakukan oleh tiap pemerintahan. “Ketika sahabat saya, Tony Abbott mengeluarkan pernyataan di hadapan Parlemen Australia yang menilai kasus tersebut adalah normal dan menolak meminta maaf, saya tidak bisa tinggal diam,” tulis SBY dalam bukunya, seperti dikutip Associated Press, Senin (20/1/2014). Menurut SBY dalam bu-

kunya, menanggapi masalah penyadapan ini seorang pemimpin harus tegas tetapi tetap rasional. Tetapi dirinya tidak bisa menerima sikap rasional di balik keputusan Australia untuk menyadap dirinya secara langsung dan beberapa orang terdekatnya. “Yang paling penting adalah insiden ini berkaitan dengan moral dan sisi etik sebagai tetangga yang baik. Ketika saya membaca berita mengenai penyadapan tersebut, langsung Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa diinstruksikan untuk meminta klarifikasi dari Australia,” lanjut SBY dalam bukunya.

“Tetapi tanggapan dari mereka di antara ‘iya’ dan ‘tidak’,” jelasnya. Media Australia menilai SBY masih merasa kesal dengan isu yang terungkap 203 lalu. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Australia. Penyadapan yang dilakukan Australia pun berujung pada penurunan level hubungan antara kedua negara. Indonesia pun menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema dan menghentikan kerja sama militer, penanganan imigran dan intelijen. (okz)

KPK Geledah DPR, Priyo: Jangan Berpikir Itu Manuver

Presiden SBY Merasa Dikhianati PM Australia

JAKARTA, Transf Melalui buku baru berjudul “Selalu Ada Pilihan”, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa telah dikhianati oleh Perdana Menteri (PM)


Transf Opini

Hal.

6

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

Mahasiswa Kritis Tak Harus Anarkis Barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin lalu menunjukkan sikap rela, setuju atau mengikuti kemungkaran tersebut maka ia telah berdosa. (Imam Nawawi)

SUATU ketika Gubernur Madinah, Ja’far, yang merupakan keponakan Khalifah Abbasiyah (Al Mansur) meminta seluruh penduduk Madinah melakukan bai’at (janji setia) kepada khalifah. Mendengar perintah tersebut, Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa bahwa keinginan gubernurnya itu tak sejalan dengan aqidah Islamiyah, karena tidak mungkin penduduk Madinah mau melakukan bai’at kepada pemimpin yang tidak mereka sukai. Maka dengan sikap keberaniannya beliau mengkritik sang gubernur dan menyampaikan kepada masyarakat Madinah bahwa bai’at tak berlaku tanpa keikhlasan. Gubernur Ja’far merasa terhina sekali. Beliau pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Namun, ternyata Khalifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan tersebut, khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum sang gubernur yang merupakan keponakannya sendiri kemudian memerintahkan gubernur untuk

meminta maaf kepada Imam Malik.

pa ada pihak yang dirugikan.

Namun banyak orang (khususnya mahasiswa) yang mengkritik pemerintah tanpa mengerti akar permasalahannya. Mereka hanya “jadi bebek” atau sekadar ikut-ikutan. Jika melihat orang lain berkoarkoar di pinggir jalan, maka mereka pun ikut meneriakkan suatu ketidakjelasan. Terlebih lagi di negeri yang beradab ini mulai bermunculan “orang-orang biadab” yang menawarkan jasa penggerak massa. Jadi mungkin saja ada segerombolan penentang yang hanya “dipaksa” untuk mengkritik suatu kebijakan tertentu, sehingga sikap kritis yang ditunjukkan terkadang dibarengi aksi anarkis.

3. Sikap kritis adalah kemampuan melihat sesuatu hal dengan cara yang lebih objektif dan seimbang. Mahasiswa dapat melihat sisi positif dan negatif suatu masalah secara seimbang, mencari kaitan antara kondisi, informasi dan fakta sehingga diperoleh penjelasan yang lebih atau menyeluruh. Kondisi ini akan menghasilkan sikap yang tidak serta merta menerima apa yang terjadi di tengah masyarakat atau kondisi di sekitarnya. Mahasiswa selalu bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cara yang bijaksana, proporsional atau seimbang tanpa dibumbui rasa emosi yang berlebihan sebelum akhirnya mengambil sebuah keputusan.

Sikap kritis yang ditunjukkan oleh Imam Malik kepada pemimpinnya patut untuk dicontoh oleh masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa yang memang identik dengan sikap kritis. Jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap salah dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau bahkan merugikan negara, maka kebijakan tersebut harus ditentang.

Ya, sikap kritis memang kerap kali disalahpahami oleh berbagai kalangan. Apalagi jika melihat sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai berlebihan dan diduga ditunggangi oleh kelompokkelompok “tertentu”. Masyarakat awam pun sering memaknai sikap kritis itu sebagai sikap negatif karena dianggap sebagai sikap menentang dan melawan. Sering kali penyempitan makna ini beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Apakah sikap kritis memang hanya terbatas pada hal-hal demikian?

Untuk meminimalisasi perspektif miring orangorang tentang makna sikap kritis, maka kita perlu mengetahui lebih jelas tentang apa dan bagaimana sikap kritis itu. Ada beberapa teori dan penjelasan mengenai sikap kritis yang harus dipahami oleh setiap orang dan sebaiknya diaplikasikan oleh mahasiswa, di antaranya adalah: 1. Sikap kritis adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta dan realita, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang terbukti bersalah tan-

2. Sikap kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi apa yang diamati, kemudian mempertanyakannya sehingga dapat menemukan suatu penjelasan. Misalnya, dalam diskusi mahasiswa senantiasa meluaskan materi atau menghubungkan dengan beberapa informasi, fakta dan ide, sehingga akan diperoleh kejelasan yang lebih holistik.

4. Sikap kritis berarti menanggapi sesuatu hal dengan perspektif tertentu, diikuti pernyataan solutif sebagai masukan dan saran atas kekurangan yang ada, karena kritikan tanpa saran konstruktif bagaikan teori yang tak didukung dalil ilmiah yang valid..

Penjelasan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan sikap kritis setiap mahasiswa agar lebih peka merespons realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jika pemimpin di negeri ini mengambil sebuah kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, maka wajib bagi mahasiswa untuk menasihati dengan cara yang baik dan beradab, bukan dengan ucapan yang kasar lalu dilontarkan di tempat-tempat umum. Apalagi jika sampai menyebarkan dan membuka aib pemerintah yang dapat menimbulkan fitnah lebih besar dari permasalahan yang mereka tuntut. Kritis yang Etis, Analitis dan Solutif

Bagi Masyarakat, Ormas, LSM yang pernah melaporkan kasus korupsi dan Gratifikasi kepihak penegak hukum yang belum diproses sampai sekarang, harap melakukan koordinasi dengan LSM Indoman. Untuk mempertanyakan perkara.

Gratifikasi

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi WaSallam pernah berpesan kepada umat manusia: “Barang siapa yang hendak menasihati pemerintah dengan suatu perkara maka janganlah ia tampakkan di khalayak ramai. Akan tetapi hendaklah ia mengambil tangan penguasa (raja) dengan empat mata. Jika ia menerima maka itu (yang diinginkan) dan kalau tidak, maka sungguh ia telah menyampaikan nasihat kepadanya. Dosa bagi dia dan pahala baginya (orang yang menasihati).”(HR.Imam Ahmad) Namun, banyak opini masyarakat yang beredar, ada yang mengatakan bahwa dalam menyampaikan aspirasinya, mahasiswa cenderung emosional dan kurang menampilkan argumentasi yang etis dan rasional. Padahal, keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal kondisi masyarakat memerlukan dasar-dasar logis agar dapat dipahami dan diterapkan oleh setiap lapisan masyarakat. Pendapat miring tersebut mungkin telah dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena, fakta di lapangan memang memperlihatkan bahwa mahasiswa Indonesia hanya bisa berteriak-teriak di pinggir jalan; meneriakkan keadilan dan anti penindasan tanpa memahami betul permasalahan apa yang sebenarnya sedang mereka perjuangkan. Hal ini juga yang membuat mindset masyarakat tentang demonstrasi mahasiswa cenderung negatif karena berujung pada kekerasan dan tindakan anarkis. Namun, perlu dipahami bahwa sikap kritis tidak selalu identik dengan aksi dan demonstrasi turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah. Meskipun bagi sebagian orang, demonstrasi adalah salah satu bentuk dari sikap kritis, peka dan peduli terhadap kondisi masyarakat. Mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya menunjukkan sikap kritis dan kepeduliannya dengan cara–cara yang intelek, elegan dan bijaksana. Dalam mengkritik sesuatu hal, mahasiswa harus berpedoman atau memegang teguh prinsip etis (sesuai norma), analitis (mengadakan analisa sehingga mempunyai data kuat mengenai sesuatu masalah) dan solutif (mempunyai solusi terhadap masalah yang sedang diangkat). Oleh karena itu, para mahasiswa yang hendak menasihati pemerintah, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan bijak. Dengan begitu, ada hasil yang lebih baik dan bermanfaat tanpa menimbulkan bentrokan fisik antara rakyat (demonstran) dengan aparat pemerintah yang akhirnya membawa kerugian di kedua belah pihak. Karena, kritis tak harus anarkis! Achmad Firdaus Mahasiswa Program Pascasarjana NUS Singapore

Jangan Hanya Menyalahkan Pemerintah

LSM INDOMAN

“Kapolda dan Kajati Jangan Tinggal Diam Masih Banyak PR, penegakan hukum tak boleh berhenti” Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. • Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. • Pengecualian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah: Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK Penjelasan aturan Hukum Pasal 12 UU No. 20/2001 Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Sanksi Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

TIDAK ada habisnya banjir yang melanda ibu kota Jakarta, langganan setiap tahunnya menjadi potret yang bisa terlepas dengan banjir. Masyarakat hanya menyalahkan pemerintahan semata bukan berfikir bagaimana cara mengurangi banjir yang melanda. Tidak dipungkiri bahwa kegiatan tersebut harus adanya kerja sama masyarakat dengan pemerintahan untuk berfikir bersama bagaimana solusi, supaya mengurangi dampak banjir yang semakin tiada hentinya. Banyak alasan mengapa banjir selalu melanda ibu kota? Semakin sedikitnya serapan air yang ada karena banyak gedung pencakar langit yang berdiri megah dan berjajar tanpa sela sedikit pun tanpa hunian. Di samping itu banyak masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, banyak sampah yang di buang ke sungai atau gorong depan rumah meraka. Sebaiknya masyarakat harus mampu mengelola sampah rumah tangga, hampir setiap hari puluhan truk sampah berkeliaran mengangkut sampah. Fakta yang ada sampah masih terlihat menumpuk di sungai sehingga mengakibatkan banjir, secara tidak sadar pola masyarakat yang negative sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang berada di sekitar masyarakat bertempat tinggal. Naluri dari sebuah gambaran kerusakan lingkungan di sebabkan oleh tangan manusia sendiri, sebenarnya apabila lingkungan itu bersih banyak manfaat yang dapat dinikmati masyarakat sendiri. Dengan lingkungan bersih berdampak positif terhdap kesehatan masing-masing individu. Pola hidup bersih mungkin sulit dilakukan karena manusia tidak peduli akan alam. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan masingmasing dan berpikir dengan instan. Maka dari itu janganlah sepihak menyalahkan pemerintah yang di anggap tidak sanggup mengatasai problematika banjir, mungkin jkalau hanya bicara itu mudah. Permasalahan itu menjadi tanggung jawab bersama, jangan hanya menyalahkan satu pihak. Maka dari itu diperlukan asas kepedulian bersama-sam demi menciptakan tempat yang nyaman. Sehingga banjir tidak menjadi hal yang seheboh ini, seolah menjadi hal yang tidak pernah terlupakan setiap tahunnya. Ahmad Miftahul Ulum Pimpinan Umum UKM Jurnalistik Divisi Pena Kampus Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Progam pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus, Jateng


Hal.

Transf Nasional

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

7

KPK Periksa Rano Karno Selama 12 Jam JAKARTA, Transf Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Gubernur Banten Rano Karno selama sekitar 12 jam. Rano diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Tubagus Chaeri Wardana yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di MK. “Jadi hari ini saya ditanyakan seputar pilkada Lebak, kemudian berkembang menjadi pilkada Banten kemarin seperti apa,” kata Rano di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2014). Untuk kasus Pilkada Lebak, Rano mengaku tak ban-

yak mengetahuinya. Ia menSeperti diketahui, Tugaku dicecar lebih dari 30 bagus Chaeri alias Wawan pertanyaan oleh penyidik. adalah adik Gubernur Ban“Masalah tentang Pilka- ten Ratu Atut Chosiyah. KPK da Lebaknya tahu, tapi saya juga menetapkan Atut sebatidak tahu gai tersangka proses di MK,” “Masalah tentang dalam kasus ujarnya. Kakak bePilkada Lebaknya ini. Pemerikradik itu didusaan Rano setahu, tapi saya ga menyuap bagai saksi ini mantan Ketua m e r u p a k a n tidak tahu proses M a h k a m a h yang pertama di MK,” ujarnya. K o n s t i t u s i kalinya. KPK Akil Mochtar memeriksa melalui penRano karena politikus PDI- gacara Susi Tur Andayani. Perjuangan itu dianggap Diduga, Atut berkepentmelihat, mendengar, atau ingan agar pasangan calon mengetahui perbuatan koru- bupati dan wakil bupati Lebpsi yang disangkakan kepada ak yang diusung Partai Golpara tersangka. kar Amir Hamzah-Kasmin

memenangkan pilkada. Sebelum kasus dugaan suap ini merebak, pasangan Amir dan Kasmin menggugat kemenangan pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi ke MK. Atas gugatan tersebut, MK memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pilkada Lebak. Hasilnya, pasangan Iti dan Ade tetap unggul dalam pemungutan suara ulang tersebut. Kemudian pada Rabu (15/1/2014), Rano melantik Iti dan Ade sebagai bupati dan wakil bupati Lebak. Pelantikan Iti dan Ade diambil alih Rano setelah Atut ditahan KPK. (inilah.com)

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno

Dipecat PD dari DPR, Pasek Masih Ikut Rapat Komisi IX Jakarta, Transf Fraksi Partai Demokrat (PD) memecat Gede Pasek Suardika dari DPR. Namun demikian, hari ini Pasek masih ikut rapat di Komisi IX DPR. “Tadi saya ikut rapat intern Komisi IX, sebentar lagi rapat BPJS,” kata Pasek di press room Gedung DPR, Senayan,

Jakarta, Senin (20/1/2014). Pasek akan menggugat surat pemecatan dirinya dari DPR ke pengadilan. Yang digugat adalah Ketua Harian PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Sebelum gugatannya tuntas diproses di pengadilan, Sekjen Ormas PPI ini akan

tetap ngantor di DPR. Namun sebelum melayangkan gugatan, Pasek terlebih dulu akan mensomasi Syarief dan Ibas agar mencabut surat itu. Jika dalam 3x24 jam sejak hari ini surat itu tak dicabut, gugatan akan didaftarkan ke pengadilan. “Kita beri waktu 3x24

jam,” ujarnya. Untuk saat ini Pasek telah mengirim surat ke Ketua DPR Marzuki Alie agar menolak surat pemecatan dirinya. Jika pemecatannya diproses, dia juga akan menggungat Marzuki Alie. “Iya, jelas kita akan gugat,” tuturnya. (inilah.com)

Sekretaris Akil Irit Beri Keterangan

Mantan Cawagub Banten Duga Atut Pakai Dana Bansos di Pilgub 2011 Jakarta, Transf Mantan Cawagub Banten, Irna Narulita Dimyati baru saja diperiksa terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK. Irna mengungkapkan, Atut diduga menggunakan dana Bansos Banten untuk pemenangannya di Pilgub tahun 2011. “Iya tim kami menemukan beberapa kecurangan, ya salah satunya itu (penggunaan dana Bansos),” ujar Irna di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).

Sayangnya, Irna tak mau menjelaskan berapa besaran dana Bansos yang digunakan Atut pada Pilgub 2011. Politisi PPP itu juga enggan membeberkan apa saja bentuk kecurangan yang dilakukan tim Atut. “Saya sudah serahkan semua bukti ke penyidik, jadi silakan tanya saja ke penyidik untuk masalahmasalah itu,” tambahnya. Irna yang hari ini diperiksa sebagai saksi untuk Akil dan Wawan itu mengaku lebih banyak ditanya soal proses Pilgub Banten.

“Ya sepanjang kenal dengan Pak Akil dan Pak Wawan dan proses MK di Pilgub Banten 2011,” tuturnya. KPK memang tengah menelusuri dugaan kecurangan di Pilgub Banten. KPK menduga Akil turut memainkan sengketa Pilkada Banten semasa menjabat sebagai hakim konstitusi. Beberapa pihak telah diperiksa terkait dugaan permainan di Pilkada Banten itu. Bahkan, Wagub Banten Rano Karno juga pernah diperiksa terkait dugaan ini. (inilah.com)

KPK Tanya Gaji Akil Mochtar ke Sekjen MK

Jakarta, Transf Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penjelasan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Jenadri M Gaffar soal gaji Akil Mochtar. Janedri mengaku ditanyakan soal bukti transfer gaji Akil saat menjabat sebagai Ketua MK.

Seusai jalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Janedri enggan menyebut berapa total gaji Akil . “Jadi saya diminta bukti setor transfer gaji Akil ke bank BRI, saya sudah serahkan semua,” kata Janedri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Janedri diperiksa selama dua jam sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sengketa pemilukada di MK. Menurut Janedri, penyidik tak menanyakan hal lain kepadanya. “Saya hanya ditanya bukti setoran,” imbuhnya. (inilah.com)

Jakarta, Transf Sekretaris pribadi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Yuanna Sisilia irit berbicara usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia enggan memberi tahu seputar pemeriksaan yang dilakukan penyidikan dalam kasus dugaan pencucian uang Akil saat menangani sengketa pemilukada di MK. Yuanna berkilah pemeriksaannya hari ini sama dengan pemeriksaan yang terdahulu. “Sama kayak kemarin,” kata dia usai diperiksa sebagai saksi Akil di KPK, Senin (20/1/2014).

Yuanna mengaku lupa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik padanya.

Yuanna menambahkan tidak diminta penyidik menyerahkan bukti-bukti soal Akil.

“Tidak ada. Kalau bukti kan KPK bisa nyari sendiri,” kata Yuanna.(inilah.com)

Sekjen MK Jadi Saksi Kasus Akil Mochtar Jakarta, Transf Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedri Mahili Gaffar sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan sengketa pemilu kada di MK tersangka Akil Mochtar. “Saya akan dimintai keterangan terkait TPPU AM,” kata Janedri saat

tiba di Gedung KPK, Senin (20/1/2014). Namun, Janedri yang mengenakan batik cokelat kekuning-kuningan itu mengaku tak tahu akan diperiksa penyidik terkait apa. Bersama Janedri, KPK juga memanggil Yuana Sisilia, mantan sekretaris Akil Mochtar. Yuana sendiri sudah tiba di Gedung KPK. (inilah.com)

nya binatang tak bisa ditukar dengan Innova, dan bangunan, tapi kalau pertukaran (binatang) bisa. Tapi harus ada izin Presiden untuk binatang yang dilindungi,” jelasnya. Risma tidak tahu nilai

kerugian dari pertukaran tersebut. “Kira-kira saja, Jalak bali itu kecil sekitar Rp50100 juta. Kalau 50 ekor berapa? Komodo nilainya antara Rp600-900 juta, ada dua hilang,” sebutnya. (inilah.com)

Wali Kota Surabaya Laporkan Dugaan Korupsi di KBS Jakarta, Transf Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini melaporkan dugaan korupsi di KBS (Kebun Binatang Surabaya) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Risma, dugaan korupsi dideteksi dari hilangnya sejumlah satwa langka yang dilindungi negara. Hilangnya binatang langka itu diketahui terjadi setelah Pemerintah Kota Surabaya mengambil alih pengelolaan KBS. “Kebun Binatang Surabaya itu dulu dikelola Perkumpulan Taman Satwa, kemudian habis itu ya kalau ada kematian wajar, tapi tidak pernah ada yang hilang di kebun binatatang kami. Setelah era

terakhir, kami kehilangan 420 binatang langka,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1/2014). Ada indikasi binatang langka ditukarkan. Sebab, Pemkot Surabaya menemukan ada mobil dan bangunan. “Karena dalam perat u r a n perundang-undangan tidak ada pergantian binatang. Maksud-


Transf Sumsel

Hal.

8

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

Alex Minta Menko Perekonomian Bantu Pembangunan TAA dan Tol

KAYUAGUNG, Transf - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin menyindir Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (RI), H M Hatta Rajasa mengenai percepatan pembanguna jalan tol Kayuagung - Jakabaring, Inderalaya - Palembang dan pembangunan kawasan pelabuhan Internasional Tanjung Api Api (TAA). Sindiran sekaligus permintaan tersebut diungkapkan H Alex Noerdin pada saat sambutan Gubernur Sumatera Selatan pada cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) pasangan Iskandar SE dan Rivai, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, Rabu (15/01). “H M Hatta Rajasa merupakan putra daerah Sumsel yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan pusat, hendaknya beliau selaku putra daerah agar dapat memprioritaskan pembanguanan Tanjung Api - api dan jalan tol di Sumsel. hanya dua inilah permintaan saya mewakili seluruh masyarakat Sumatera Selatan, “ujar Alex. Dikatakannya, untuk pembebasan lahan jalan tol Indralaya - Palembang telah direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tinggal pengerjaannya saja yang belum. Pada kesempatan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, juga menyindir Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum, Paruf. “Mengapa pengerjaan Jalan Tol Kayuagung - Jakabaring belum kunjung selesai,” ujarnya. (jurnalsumatra.com)

PENGUMUMAN PENGUMUMAN

Dengan Akta tertanggal 20 Januari 2014 nomor 23, yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, SH. Notaris di Palembang, telah didirikan Perseroan Terbatas PT. TERAS JAYA JURNAL SUMATRA, berkedudukan di Kota Palembang, yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan memasukan seluruh aktiva, pasiva, izin, lisensi, hubungan-hubungan, dan langganan-langganan dari perseroan komanditer CV. TERAS JAYA SUMATRA MEDIA, berkedudukan di Kota Palembang.

Dengan Akta tertanggal 14 Januari 2014 nomor 24, yang dibuat dihadapan ELVINA DARMAN, S.H., M.Kn. Notaris di Palembang, telah didirikan Perseroan Terbatas PT. TRANSFORMASI MEDIA SAI MANDIRI, berkedudukan di Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan memasukan seluruh aktiva, pasiva, izin, lisensi, hubungan-hubungan, dan langganan-langganan dari perseroan komanditer CV. TRANSFORMASI SAI MANDIRI, berkedudukan di Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Keberatan dan sanggahan atas hal ini dapat diajukan ke Departemen Hukum dan HAM RI, Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, selambatlambatnya 14 (empat belas) dari setelah pengumuman ini. Demikian untuk menjadi maklum.

Keberatan dan sanggahan atas hal ini dapat diajukan ke Departemen Hukum dan HAM RI, Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, selambat-lambatnya 14 (empat belas) dari setelah pengumuman ini. Demikian untuk menjadi maklum.

Palembang, 20 Januari 2014 PT. Teras Jaya Jurnal Sumatra ttd Direksi

OKU Timur, 20 Januari 2014 PT. Transformasi Media Sai Mandiri ttd Direksi

HUT Kabupaten OKU Timur ke 10 (PT. Transformasi Media Sai Mandiri)

Mengucapkan Inspektorat Daerah Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Ir H Safuan Thabroni Inspektur

Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Ir Amrizal Aroni M.Si Pemred/Direktur Utama

Plt Sekertaris Diknas Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kadid Pendidikan Lanjutan

Diknas Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

LSM Indoman

Kabid Perencanaan & Program Diknas Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun

Ke 10, 17 Januari 2014

Ke 10, 17 Januari 2014

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ir Amrizal Aroni M.Si Ketua

Kabid Dikdas Diknas Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Muhammad Ali S.Pd MM Kabid

Kabid Dikluspora Diknas Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Drs. H. Surya Bhakti, MM Kepala Dinas

Sekertariat Korpri Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Zainal Arifin S.Ip, MM Plt Sekertaris

Kepala Kantor Kanpora Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Drs Edwar Kabid

Sekertariat DPRD Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Emzen S.pd, MM Kabid

Kantor Inforkom Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Sudarman S. Ag, MM Kabid

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Alkadri SH Sekertariat

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Wakimin SPd, MM Kepala Kantor

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Drs Mahfus Abbas Husein M. Si Sekwan

Ke 10, 17 Januari 2014

Drs Novian Sarkomi Kepala Kantor

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Dr Sindang Iwari Direktur


Transf Adv

Hal.

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

5

HUT Kabupaten OKU Timur ke 10

Bapedda & Distamben Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Badan Kepegawaian & Diklat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Yasir S.IP MM Kepala Dinas

Dinas PU Pengairan Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Dinas PU Bina Marga

Dinas PU Cipta Karya

Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ir Ridwan Abubakar MM Kepala Dinas/Badan

Yulius Martin SP Kepala Badan

Ir Agus Sunaryo MM Kepala Dinas

Ir Herwan MM Kepala Dinas

Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Dishutbun Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Dishub Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Ke 10, 17 Januari 2014

Ke 10, 17 Januari 2014

Ke 10, 17 Januari 2014

Ke 10, 17 Januari 2014

Ke 10, 17 Januari 2014

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Ir Aulia Akbar Kepala Dinas

Dinas Kesehatan & BKBS Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Ke 10, 17 Januari 2014

Ir Tubagus Sunarseno, M.Si Kepala Dinas

Ir Tubagus Sunarseno, M.Si Kepala Dinas

Dinas Kependudukan & Capil Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

BPKAD Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ke 10, 17 Januari 2014

Ir. Indra Barlian Kepala Dinas

BPAD Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Mulyanto SH MM Kepala Dinas

Badan Narkotika Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

dr Hj Erly Yani MM, Kes Kepala Dinas/Badan

Dispenda Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Drs. Hermansyah Qodho Kepala Dinas

Disperindag Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Giri Swarman SE MM Kepala Badan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Ir Agus Darwa IA. Msi Kepala Badan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Effendi Jamal Ratu Aji SH Kepala Badan

Dinas Kebersihan, Keindahan Pasar Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kadin Koperasi, UKM dan PM Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Dr Herfiansyah Jarab MM Kepala Dinas

Dinas PMD Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Drs H Juanda MM Kepala Dinas

PP PKK Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Ir Darma Siswadi, BAE, SE, M.Si Kepala Dinas

Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Ir H M. Yamin MM Kepala Dinas

KPUD Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Ke 10, 17 Januari 2014

Drs H Sepala Hamdani MM Kepala Dinas

Badan Pariwisata Seni & Budaya Kabupaten OKU Timur Berserta Staf

Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Selamat Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Idrus Musa S.Sos MM Kepala Dinas

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Hj Febrita Lustia Heman Deru Ketua

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Ir Santio MM Kepala Dinas

Ke 10, 17 Januari 2014

H Leo Budi Rahmadi SE Ketua

Midi Gusmi SP Sekertaris

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ke 10, 17 Januari 2014

Drs Hendri MM Kepala Badan


Hal.

10

EDISI 60 | 20 JANUARI 2014

Transf Hukum Sarat Pengaturan & Persekongkolan

LSM INDOMAN LAPORKAN TENDER PROYEK DINAS PU KOTA LUBUK LINGGAU KE KEJATI SUMSEL Palembang, Trasf Sebagian besar paket konstruksi pekerjaan aspal hotmix pada Dinas PU Kota Lubuk Linggau bernilai Rp 499 Juta hingga Rp 12 Miliar diduga “dikuasai” perusahaan yang berada dibawah kendali pasangan suami istri MT- Is. Kasus yang diduga berpotensi merugikan atau setidaknya memboroskan keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp 5 Miliar – 5,5 Miliar itu dilaporkan LSM Indoman ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Laporan Indoman terdaftar di Kejaksaan Tinggi Sumsel No. 685 P dan sudah diteruskan ke Asisten Intelijen.” Terakhir saya tanya menurut salah seorang Staf di Kejati sudah masuk proses Pulbaket”, kata Amrizal sembari memberikan copy surat dengan tanda terima bertanggal 8 November 2013 Dalam laporan No. 010/PP/Indoman/ XI/210 tanggal 1 November 2013, Ketua LSM Indoman Ir. Amrizal Aroni, M.Si mengatakan, Panitia Pengadaan/POKJA Jasa Konstruksi pada Dinas PU Kota Lubuk Linggau diduga keras telah bekerjasama dengan M. Teguh dan Isbaniah (Suami – Istri) pada pelelangan 15 paket Pekerjaan Konstruksi TA 2013 Nilai Total HPS Rp 55.553.424.000,- sehingga seluruh paket tersebut dapat dikuasai 8 perusahaan yang diduga berada dibawah kendali M. Teguh dan Isbaniah, yakni PT. Alfa Amin Utama (Direktur Utama Isbaniah – Komisaris M. Teguh), PT. Baniah Rahmat Utama (Direktur Utama M. Teguh), PT. Feco Konstruksi Utama (Wakil Direktur M. Teguh – Komisaris Isbaniah), PT. Ujan Mas Abadi, PT. Cemerlang Abadi Nusa, CV. Kawan Sejati (Perusahaan Kecil), CV. Arief Lutfi Zuleyka (Perusahaan Kecil), CV. Prakarsa Mitha Agung (Perusahaan Kecil) Penguasaan 15 paket tersebut dilakukan dengan cara pengaturan/rekayasa/ persekongkolan tender. Untuk pelelangan 5 paket Kualifikasi Usaha Non Kecil hanya 5 penyedia jasa yang memasukan/ upload penawaran yakni PT. Alfa Amin Utama, PT. Baniah Rahmat Utama, PT. Feco Konstruksi Utama, PT. Ujan Mas Abadi dan PT. Cemerlang Abadi Nusa yang kemudian menjadi secara bergantian menjadi Pemenang dan Pemenang Cadangan Sementara pada pelelangan 10 paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil bernilai dibawah Rp 2,5 Miliar, pelelangannya diikuti secara bersama-sama oleh CV. Kawan Sedjati, CV. Arif Lutfi Zuleyka dan CV. Prakarsa Mitha Agung. Bahkan pada beberapa paket Kualifikasi Kecil, PT. Ujan Mas Abadi dan PT. Cemerlang Abadi Nusa yang nota bene Non Kecil juga ikut memasukan penawaran untuk sekedar memenuhi persyaratan agar ada 3 penyedia jasa yang memasukan tawaran “Pengaturan/rekayasa/ tender yang diduga melibatkan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Dinas PU Kota Lubuk Linggau itu, secara langsung telah mengakibatkan terjadinya potensi Kerugian atau setidaknya Pemborosan Keuangan Pemko Lubuk Linggau sebesar Rp 5 Miliar s/d Rp 5,5 Miliar, serta merugikan Usaha Kecil”, tulis Amrizal dalam laporannya Jika pelelangan berjalan sesuai PrinsipPrinsip Pengadaan yang diamanatkan dalam PERPRES 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya (Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif dan Akuntabel), maka Nilai Harga Tawaran para Penyedia Jasa/Peserta Tender yang wajar berkisar diatas 80% s/d 90% dari Nilai HPS. Sisa HPS diperkirakan akan mencapai Rp 5,5 Miliar atau sekitar 10% dari Nilai Total HPS. Pada pelelangan 15 Paket tersebut, Sisa HPS hanya sebesar Rp 583.473.000,atau 0,01% dari Total Nilai HPS Pengaturan/rekayasa/persekongkolan tender tersebut diduga keras melanggar : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang JASA KONSTRUKSI Pasal 17 Ayat (6) berbunyi “Badan-badan usaha

yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan” 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM INDOMAN Pasal 1 Ayat (2) berbunyi “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi PRT/M/2005 Lampiran I butir 10 huruf produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau d. Indikasi Pengaturan diantara Penyebadan usaha yang bukan merupakan anak dia Jasa/Panitia/Pengguna antara lain perusahaan atau bukan cabang perusahaan TOTAL PENAWARAN YANG MENDEKATI yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian HPS/OE (diatas 90%) 6. PERPRES 70 Tahun 2012 Pasal baik langsung maupun tidak langsung dari 100 Ayat (3). Nilai paket pekerjaan PenUsaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil”. Sesuai gadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Pasal 40 “ Setiap orang yang menguntung- Lainnya sampai dengan Rp 2,5 Miliar kan diri atau orang lain dengan mengaku diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali dan Menengah sehingga mendapatkan ke- untuk paket pekerjaan yang tidak menunmudahan untuk memperoleh dana, tem- tut kompetensi teknis yang tidak dapat pat usaha, bidang kegiatan dan kegiatan dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha usaha, atau Pengadaan Barang dan Jasa Kecil serta koperasi. Penjelasan Ayat yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Ke- (3). Yang dimaksud dengan kompetensi cil, dan Menengah dipidana dengan pidana teknis adalah memiliki kemampuan sumpenjara 5 (Lima) btahun dan pidana denda ber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan paling banyak Rp 10 Miliar 3. Undang-Undang No. 5 Ta- kenderaan, peralatan elektronik presisi hun 1999, Pasal 22 Tentang Larangan tinggi, percetakan dengan security paper, Persekongkolan Tender berbunyi “Pelaku walaupun nilainya dibawah Rp 2,5 Miliar usaha dilarang bersekongkol dengan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa pihak lain untuk mengatur dan atau me- yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menentukan pemenang tender sehingga nengah serta koperasi kecil dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Menurut PEDOMAN Pasal 22 unsur bersekongkol (sesuai Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010) dapat berupa : a). Kerjasama antara dua pihak atau lebih ; b). Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindak penyesuaian dengan peserta lain ; c). Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; d). Menciptakan persaingan semu; e). Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; f). Tidak menolak suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; g). Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum 4. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PERPRES 54 tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG dan JASA PEMERINTAH, Penjelasan Angka 47 Pasal 83 Ayat (2) huruf e berbunyi Indikasi Persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yakni : 1). Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis ; 2). Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS ; 3). Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (Satu) kendali ; 4). Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan ; 5). Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor yang seri yang berurutan 5. Peraturan Menteri PU No. 604/

Walikota Lubuk Linggau Drs. S.N. Prana Sohe, MM yang dicoba dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA seputar dugaan penyimpangan pelelangan pada Dinas PU Kota Lubuk Linggau itu, melalui surat No. 08/Red-DS/W/11/2013 Tgl. 21 November 2013 hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan KUASAI 151 PAKET PROYEK DI SUMSEL Informasi terbaru yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, dalam tahun anggaran 2013 ini, 8 perusahaan yang diduga dibawahi kendali MT- IS (Afiliasi) memperoleh sebanyak 151 paket pekerjaan aspal hotmix di sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi Sumsel dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov Sumsel Dirjen Bina Marga Kementerian PU Pekerjaan terbanyak, 63 paket dimenangkan di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Muara Enim dengan total nilai kontrak Rp 239 Miliar lebih, 23 paket di Dinas PU Bina Marga Lahat, 21 paket di Dinas PU Kota Lubuk Linggau dengan total nilai kontrak Rp 86, 9 Miliar, 15 paket Dinas PU Bina Marga Sumsel, 10 paket Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas, 7 paket Dinas PU Bina Marga Kab. Muba, 4 paket Dinas PU Kota Pagar Alam, 4 Paket Dinas PU Bina Marga Kab. OKI dan 3 paket dana APBN Dirjend Bina Marga Kemen PU Hampir disemua pelelangan pekerjaan konstruksi Non Kecil yang dimenangkan, hanya 5 perusahaan tersebut yang memasukan/upload penawaran,yakni PT. Baniah Rahmat Utama (BRU), PT. Alfa Amin Utama (AAU), PT. Feco Konstruksi Utama (FKU), PT. Cemerlang Abadi Nusa (CAN) dan PT. Ujan Mas Abadi (UMA), yang kemudian menjadi Pemenang dan Pemenang Cadangan secara bergantian Sementara untuk paket Kecil, penyedia jasa yang mengajukan penawaran hanya CV. Arief Lutfi Zuleyka (ALZ), CV. Kawan Sedjati (KS) dan CV. Parkarsa Mitha Agung (PMA). Dan untuk memenuhi persyaratan minimal 3 penyedia jasa mengajukan penawaran agar pelelangan sah, pada beberapa paket Kecil, PT. Ujan Mas Abadi dan PT. Cemerlang Abadi Nusa yang nota bene hanya diperbolehkan mengikuti pelelangan paket Non Kecil juga sengaja memasukan penawaran (tim/ds)


Trans